WORKSHOP FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PENYUSUNAN DAN

PENGENDALIAN PROGRAM DALAM RANGKA “REVIEW RPIJM KOTA/KABUPATEN BIDANG CIPTA KARYA WILAYAH

SULAWESI & KALIMANTAN

Makassar, 8 Desember 2009

Visi Pembangunan

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal”

Direktorat Jenderal Cipta Karya

- Program penanggulangan kemiskinan :• P2KP• PPIP• Pamsimas

- Akses ekonomi lokal :• Pengembangan

kawasan perdesaan potensial

• Prasarana sosial ekonomi wilayah

Penyediaan PS Dasar- Air Minum :• Air Minum perdesaan,

IKK, untuk masyarakat berpenghasilan rendah

- Sanitasi : Sanimas- Persampahan : 3 R- Pembangunan Rusunawa

Pengendalian Lingkungan- Drainase - Pengelolaan Persampahan (TPA)- Sanitasi/Air Limbah:

• Pembangunan sistem air limbah terpusat

Urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9% tahun 1995 menjadi 48,3% pada

tahun 2005. Diperkirakan pada tahun 2025, sebanyak 68,3% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.

Urbanisasi selalui diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Di tahun 2006 angka kemiskinan di kawasan perkotaan naik menjadi 14,29 juta jiwa dari sebelumnya sekitar 12,4 juta jiwa pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin

mengakibatkan meluasnya kawasan kumuh di perkotaan yang berujung pada ketidakmampuan pemerintah kota menuju kota yang layak huni. Saat ini 18% atau

21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas 42,500 ha.

Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Infrastruktur di perkotaan. Pelayanan air minum yang aman di perkotaan baru mencapai 66% (perpipaan 46%)

dan perdesaan 30% (perpipaan 11%). Kualitas dan tingkat pelayanan untuk sektor persampahan baru mencapai 54% dan tidak sebanding dengan kenaikan timbulan

sampah yang meningkat 2-4% per tahun. Akses terhadap prasarana sanitasi mencapai 77,15% (yang menggunakan tanki septik hanya mencapai 49,13%) dan

yang mendapatkan pelayanan sanitasi terpusat diperkotaan hanya 1%.

Kerusakan lingkungan hidup perkotaan semakin meningkat berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah

dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali,

urbanurbanisasiisasi

kekemiskinmiskinanan

standar standar pelayanan minimalpelayanan minimal

degradasidegradasilingkungan lingkungan

Isu Utama

Arah Kebijakan

National Agenda/International Agenda

3 Strategic goals :-Community welfare-Environmental quality-Economic growth

Urban

Development strategy/SPK :- Goal 1 : Basic Need infrastructure- Goal 2 : Environment Friendly infrastructure- Goal 3 : Competitive infrastructure

RPIJM/Mid Term Investment Plan

Vision /Missions

-Strategic Issues-Urban Problems

Rural

Growth center(agropolitan)

Priority area/Strategic area

Setiap kegiatan harus tercantum atau sesuai dengan dokumen RPIJM kabupaten/kota, disamping itu juga harus memenuhi persyaratan lainnya seperti lolos verifikasi/penilaian kelayakan, merupakan kegiatan prioritas, kesiapan desain/siap untuk dikerjakan, kesiapan lokasi/pembebasan tanah dan adanya dana sharing dari pemerintah daerah atau yang lazim disebut dengan Readiness Criteria.

Dari + 495 kabupaten/kota di Indonesia yang tercakup dalam RKAKL Ditjen Cipta Karya sebanyak 406 kabupaten/kota sudah memiliki dokumen RPIJM walaupun ada yang belum sempurna, dan sisanya belum memiliki atau dalam proses pembuatan RPIJM. Sementara Kabupaten/kota yang menjadi sasaran kegiatan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2010 untuk Satker Daerah Air Minum, PLP, Bangkim, dan PBL adalah 350 kabupaten/kota (86%). Dari 350 kabupaten/kota ini baru 300 kabupaten (80% yang memiliki RPIJM). Sementara sisanya masih belum memiliki RPIJM atau RPIJM-nya sedang diselesaikan.

Isu dan permasalahan Kondisi RPIJM saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan (formulasi

rencana kurang matang, lokasi kurang detail, kelayakan kurang)

Rekomendasi Masih perlunya sosialisasi RPIJM oleh Propinsi Masih perlu ditingkatkannya komitmen RPIJM oleh kab/kota + propinsi Masih perlu ditingkatkannya kemampuan fasilitator + Satgas kabupaten + satgas prop Masih perlu dilakukannya review RPIJM Perlu diadakannya Rapat Koordinasi Berkala antara pemerintah kab/kota dengan

pemerintah propinsi dan pemerintah pusat

Planning

RPJP Nasional

RPJP Daerah

RPJMNasional

RPJMDaerah

RKP

RKPDaerah

RenstraKL

RenjaKL

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RKA-KL

Rincian APBN

RAPBN APBN

RAPBD APBD

RKA-SKPD

DPA-APBD

UU Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

UU Keuangan Negara

Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman Bahan

Dijabarkan

Diacu Bahan

Pedoman Dijabarkan

Pedoman Bahan Diacu Bahan

Pedoman

Pedoman

PemerintahPusat

PemerintahDaerah

Master plan

RPIJMBid PU/CK

Memorandumproyek

TOR/FS/DED

Dokumen kelayakan(tdk sekedar shopping list)

Sinkronisasi dan integrasi Pusat/Daerah/Swasta/

Masyarakat

Hubungan Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Nasional/DaerahSerta Posisi dan Hubungan dengan RPIJM PU/CK

Isu dan permasalahan Kelengkapan justifikasi teknis dan kewajaran harga terhadap manfaat

kegiatan yang diusulkan kurang Kegiatan yang diusulkan belum berdasarkan RPIJM yang sudah ada. Kegiatan belum berdasarkan pada Skenario Pengembangan Kota (SPK)

dan penganggaran tahun jamak (multiyears)

Rekomendasi Perencanaan teknis yang baik akan menghasilkan pilihan kegiatan yang

optimal Perlunya Memorandum Program Propinsi berbasis RPIJM dan Renstra Perlu kegiatan review setiap tahun MOU antar propinsi atas memorandum program/program tahunan

Programming

Perangkat Penyaringan Kegiatan

Pedoman Perencanaan + RPIJM Kab/Kota

Isu-isu Eksternal-DPR-Media/Masy.-Masukan Interdep-Masukan Sektor

Perangkat Penyaringan

Program/Kegiatan

RKAKL -> DIPA

Usulan Daerah

RKP 2010

• Renstra (backlog)• Prioritas Pemb.

PU 2010 Program/Kegiatan

Isu dan permasalahan

Masih terdapat kegiatan yang tidak dapat segera ditenderkan. Masih terdapat kegiatan dengan tanda bintang Masih ada pencantuman PLN yang tidak sesuai. Penyusunan prioritas kegiatan belum memenuhi kriteria pembiayaan Stimulan + DDUPB belum berjalan optimal Kesepakatan pembiayaan terlambat (seharusnya lebih awal sehingga

tanah + DED bisa disiapkan dan ada konfirmasi DDUPB)

Rekomendasi Usulan revisi diproses lebih awal dan sesegera mungkin Kelengkapan dokumen disiapkan selengkap mungkin pada saat

penelaahan. Jangan gunakan sumber pendanaan PLN yang belum efektif . Perlu disiapkannya dokumen kesepakatan pembiayaan sejak awal.

Budgetting System

Design Isu dan permasalahan

DED pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan fisik

Lahan belum siap sehingga harus menunggu atau pindah lokasi

Spesifikasi dokumen lelang belum memperhatikan ketersediaan ME di pasaran

Rekomendasi DED disiapkan sebelum tahun pelaksanaan fisik. Ada pernyataan kesiapan lahan dari pemerintah daerah sebelum

pelaksanaan anggaran.

PelaksanaanIsu dan permasalahan

Mulai pelaksanaan terlambat

Rekomendasi Proses penetapan SK

Satker dimulai dari tahun anggaran sebelumnya

Operasi dan PemeliharaanIsu dan permasalahan

Laporan Simak BMN masih banyak yang tidak sesuai dengan SAI

Satker kabupaten/kota belum paham dengan Simak BMN.

Rekomendasi Diperlukan pelatihan Simak BMN Perlu dialokasikan anggaran untuk

penyusunan Simak BMN di Satker Kabupaten/Kota

Pengaturan

Isu dan permasalahan Masih perlunya kebutuhan produk pengaturan

dari daerah. Siapa yang leading dalam penyusunan

peraturan (Permen, PP, SE) Bagaimana keterlibatan instansi lain

(Puslitbang Kim) dalam penyelesaian peraturan

PengawasanIsu dan permasalahan

Memonitor kegiatan APBN, APBD, dan kegiatan kelengkapannya harus dilaksanakan oleh PEMDA sehingga infrastruktur yang dibangun bisa berfungsi

PembinaanIsu dan permasalahan

Bagaimana status penyusunan RPIJM kab/kota. Apakah setiap komponen program dan kegiatan dalam RPJM tsb sudah dievaluasi oleh Satgas dari Sektor masing2?

Bagaimana tindak lanjut penyusunan RPIJM ini dan kaitannya dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Rekomendasi Perlu adanya pemahaman terhadap pentingnya RPIJM dalam

pembangunan kabupaten/kota

Prosentase kesesuaian kegiatan RKAKL dengan RPIJM di Wilayah Sulawesi

Prosentase kesesuaian kegiatan RKAKL dengan RPIJM di Wilayah Kalimantan

Prosentase kesesuaian kegiatan RKAKL dengan RPIJM di Wilayah Maluku dan

Papua Barat