jurnal.umrah.ac.idjurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec... · Web viewYang...
Transcript of jurnal.umrah.ac.idjurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec... · Web viewYang...
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK (Studi Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Camat Timur)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
HENDRI WIJAYA
NIM : 120563201122
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini :
Nama : HENDRI WIJAYA
Nim : 120563201122
Jurusan/Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Alamat : Kp Nosari Timur Rt 002 Rw 015 Kijang Kota Bintan Timur
No. Telfon : 083184801848
E-mail : [email protected]
Judul Naskah : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK (Studi Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Camat Timur)
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan
Tanjungpinang, 15 Agustus 2017
Yang menyatakan
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
H. Jamhur Poti, SE., M.SI. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M. Si.NIDN. 1010016404 NIDN. 0016038702
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANANPUBLIK(Studi Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Camat Timur)
Hendri wijaya
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH
[email protected] I : H. Jamhur Poti., S.E., M.Si
Pembimbing II : Dr Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Standar Oprasional Pada Pelayanan Publik (studi kepengurusan kartu tanda penduduk elektronik/E-ktp di Kantor Camat Timur). Dasar penelitian yaitu mengacu pada konsep teori Edward III, dalam Juliartha (2009:58) implementasi kebijakan. Selanjutnya pada kerangka berfikir tetap mengacu pada konsep teori diatas dengan masing – masing aspek dan indikator – indikator diatas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, informan penelitian berjumlah 16 (enam belas) orang dengan 1 (satu) orang sebagai key informan.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan (pedoman wawancara), observasi, dokumentasi selanjutnya analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Camat Timur terkait penerapan standar operasional sebagai pedoman dasar dalam melakukan kepengurusan kartu tanda penduduk elektronik sejauh ini belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih adanya hambatan dalam penerapannya seperti komunikasi yang kurang rinci, sumberdaya fasilitas penunjang masih sering mengalami kerusakan sehingga menghambat prosedur yang berlaku. Untuk itu peneliti menyarankan agar pihak kantor Camat Timur lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan kegiatan keraja dalam kepengurusan pelayanan publik agar terhindar dari hambatan yang terjdi serta terlaksananya penerapan standar operasional prosedur sebagai dasar pedoman suatu kegiatan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Standar Operasional Prosedur,Pelayanan Publik
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANANPUBLIK(Studi Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Camat Timur)
Hendri wijaya
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH
[email protected] I : H. Jamhur Poti., S.E., M.Si
Pembimbing II : Dr Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si
ABSTRACT
This research aimed to determine the application of standard operational procedure in the public service (The Research of the stewardship of electronic identity card or e-KTP at Timur sub-district office). The basic of research refers at concept of Edward III’s theory, in Juliartha (2009:58) implementation of policies. And then, at framework of thinking still refer at the concept of theory above with each aspect and indicators above. This was a descriptive research with used a qualitative approach, the informant research was 16 respondens with 1 responden as the key informant.
The data retrieval technique used interview technique which used (interview guidelines), observation, documentation, and then analyze the data which did by qualitative method. Based on the research which the researcher did at Timur’s sub-district office related by the application of standard operational procedure as primary directive in implement the stewardship of electronic identity card or e-KTP so far did not process effectively. There are many obstacles in the application as the less detailed communication, the resources of supporting facilities often damaged so that inhibite the applicable procedures. Therefore, the researcher suggests for Timur sub-district office to more notice and improve the work activity control in stewardship of public service so spared from the obstacles happened and realized the application of standard operational procedure as primary directive the effective and efficient public service activity.
Keywords: Policy Implementations, Standard Operational Procedure, Public Service
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan
tidak terlepas adanya hubungan antara
pemerintah dengan yang diperintah,
hubungan ini tidak terlepas dari suatu
proses penyelenggaraan pemerintahan
yang benar-benar menunjukan suatu
tanggung jawab yang besar terhadap
masyarakat dalam mewujudkan suatu
pemerintahan yang baik atau lebih popular
disebut good governance. Salah satunya
melalui pelayanan publik.
Pada era otonomi daerah yang
sedang berlangsung, fungsi pelayanan
publik menjadi salah satu fokus perhatian
dalam peningkatan kinerja instansi
pemerintah daerah. Pelayanan publik yang
diberikan instansi Pemerintah kepada
masyarakat merupakan perwujudan fungsi
aparatur negara sebagai abdi masyarakat.
Oleh sebab itu secara otomatis berbagai
fasilitas pelayanan publik harus lebih
didekatkan pada masyarakat, sehingga
mudah dijangkau oleh masyarakat.
Menurut Ratimo dan Wiarsih, Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang ataupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. (Hardiansyah, 2011:11)
Pelayanan publik merupakan suatu
usaha yang dilakukan kelompok atau
seseorang birokrasi untuk memberikan
bantuan kepada masyarakat dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu
dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu
tentang pelayanan administrasi
kependudukan yang keberadaannya
diselenggarakan di suatu pemerintahan,
tepatnya di kantor camat yang salah
satunya berfungsi memberikan pelyanan
kepada masyarakat dalam bidang
administrasi kependudukan. Diantaranya
seperti kepengurusan kartu tanda
penduduk elektronik.
Kartu tanda penduduk elektronik
(e-ktp) berfungsi untuk mencegah
terjadinya pemalsuan atas kartu tanda
penduduk kepemilikan ganda dan
berfungsi sebagai dasar dari setiap
kepengurusan dokumen lainnya sehingga
sangat penting dimiliki bagi masyarakat.
Untuk itu dalam upaya penyelenggaraan
kepengurusannya, pemerintah perlu
memiliki dan menerapkan standard
operasional prosedur sebagai pedoman
dasar dalam melangsungkan suatau
kegiatan / pekerjaannya.
Standar operasional prosedur
(SOP) adalah dokumen tertulis yang
memuat prosedur kerja secara rinci, tahap
demi tahap dan sistematis. Standar
operasional prosedur memuat serangkaian
instruksi secara tertulis tentang kegiatan
rutin atau berulang-ulang yang dilakukan
oleh sebuah organisasi.
Menurut Suwanda dan Purwoko
(2014:02) SOP adalah pedoman atau acuan
untuk melaksanakan tugas pekerjaan
sesuai dengan fungsi, peraturan dan
kebijakan, sistem kerja dan alat penilaian
kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikator teknis dan administratif.
Tujuan dari Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada suatu kegiatan di
instansi pemerintah intinya adalah
menciptakan komitment mengenai apa
yang dikerjakan oleh unit kerja instansi
pemerintahan untuk mewujudkan good
governance. Dalam pemeritahan,
penerapan Standar operasional prosedur
(SOP) merupakan sebuah keharusan
dengan dikeluarkannya peraturan menteri
pemerintahan dan aparatur Negara no 35
tahun 2012. Standar operasional prosedur
bermanfaat sebagai pedoman kerja serta
untuk membantu kinerja pemerintah
untuk lebih evektif dan efisien dalam
kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
Berikut adalah tujuan, manfaat, dan sasaran meunurut Suwanda dan Purwoko (2014:11) dari pentingnya Standar operasional prosedur bagi suatu kegiatan / pekerjaan di instansi pemerintahan.
Manfaat Standard Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :
1. Meningkatkan efisiensi dan evektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi sevara keseluruhan.
2. Menjamin konsistensi layanan kepada masyarakat penerima layanan baik dari sisi mutu, waktu, dan proseduMelindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari
malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
3. Membantu pegawai lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan kepemimpinan dalam kegiatan sehari-hari.
Tujuan Standarad Operasional
Prosedur sebagai berikut :
1. Memberikan kepasrian dan
keseragaman dalam proses
pelaksanaan suatu tugas.
2. Menunjang kelancaran dalam proses
pelaksanaan tugas dan kemudahan
pengendalian.
3. Mempertegas tanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas bagi pegawai.
4. Memudahkan pelaksana evaluasi atas
SOP yang telah disusun.
5. Sebagai standardisasi cara bagi
pegawai dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya.
6. Meningkatkan akuntabilitas
pelaksanaan tugas.
Sasaran standar operasional prosedur
sebagai berikut :
1. Setiap unit kerja instansi pemerintah
memiliki SOP masing-masing
2. Penyempurnaanproses
penyelenggaraan pemerintah
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan
pemerintah
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat
Standar operasional prosedur
pelayanan publik pada suatu instansi
bukan sebagai produk individu tetapi
sebagai produk kelompok, dibuat oleh
mereka yang mempunyai pengetahuan
yang cukup dalam bidang pekerjaan
dilingkungannya atau bisa dirumuskan
bersama dan ditanda tangani dan
dipertanggung jawabkan oleh pihak yang
tinggi kekuasaannya dalam suatu instansi
tersebut. Setelah selesai dirumuskan
Standar operasional prosedur (SOP) harus
di implementasikan. Menurut Purwanto
dan Sulistyastuti
(2012:21), “implementasi intinya adalah
kegiatan untuk mendistribusikan keluaran
kebijakan yang dilakukan oleh para
implementor kepada kelompok sasaran
(target group) sebagai upaya untuk
mewujudkan kebijakan.
Berdasarkan pengertian
implementasi kebijakan menurut pendapat
Edward III mengemukakan beberapa hal
yang dapat mempengaruhi keberhasilan
suatu Implementasi kebijakan, yaitu:
Komunikasi, sumber daya, disposisi,
struktur birokrasi. (Juliartha, 2009:58)
Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada hakekatnya suatu cara untuk
menghindari miskomunikasi, konflik, dan
permasalahan pada pelaksanaan
tugas/pekerjaan pada suatu organisasi.
Dengan diimplementasikan standar
operasional prosedur (SOP) tersebut
penyelenggaraan administrasi pelayanan
publik dapat berjalan dengan pasti.
Teori di atas sesuai dengan apa
yang terjadi di lapangan. Pemerintah
Kecamatan Bintan Timur adalah salah satu
pemerintahan tingkat bawah yang
melaksanakan tugas di bidang
pemerintahannya dengan berpedoman
pada Standar operasional prosedur (SOP)
yang diinstruksikan Menteri Pemerintahan
dan Aparatur Negara. Penerapan ini
mengharuskan semua urusan pemerintahan
dalam hal pelayanan kepada masyarakat
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
prinsip-prinsip standar operasional
prosedur (SOP).
Adanya beberapa hambatan
berdasarkan observasi dan wanwancara
peneliti kepada informan menyangkut
pelayanan administrasi kependudukan
yaitu kepengurusan kartu tanda penduduk
elektronik (e-KTP) yang dilaksanakan
masih adanya hambatan dalam
kepengurusannya, seperti prosedur
kepengurusan yang diinformasikan kepada
masyarakat kurang rinci, ketetapan waktu
kepengurusan belum sesuai standar
operasional prosedur (SOP) fakta sesuai
hasil observasi dan dokumentasi yang
peneliti dapat dari lokasi penelitian
sehingga pada kenyataannya ada keluhan
dari masyarakat tentang kepengurusannya
dan sebagian masyarakat lebih memilih
mengurusnya melalui calo karena dengan
alasan tidak ada waktu untuk melakukan
prosedur yang tidak pasti waktu
penyelesaiannya.
Untuk itu dari uraian diatas, penulis tertaik
untuk melakukan penelitian di kantor
Camat Bintan Timur bertujuan untuk
mengetahui “Penerapan standar
operasional prosedur (SOP) yang berlaku
pada pelayanan publik tepatnya dalam
kepengurusan kartu tanda penduduk
elektronikdi kantor Camat Bintan Timur.
Dari latar belakang diatas maka penulis
tertarik untuk mengadakan penulisan
tentang “Penerapan standar oprasional
prosedur pelayanan publik (studi
kepengurusan katu tanda penduduk
elektronik di kantor Camat Bintan
B. Perumusan Masalah
Melihat permasalahan diatas, maka
penulis mencoba melakukan penelitian
tentang “Bagaimana Penerapan Standar
Oprasional Pada Pelayanan Publik
Tentang Kepengurusan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor
camat Bintan Timur?
Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
. Untuk mengetahui”
Bagaimanakah Penerapan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Publik
Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) di Kantor Camat
Bintan Timur.
2. Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan penelitian ini dapat
memberi masukan kepada
pemerintah sebagai penyelenggara
maupunpun masyarkat sebagai
penerima pelayanan yang berkaitan
dengan kepengurusan kartu tanda
penduduk elektronik (e-KTP)
untuk lebih menerapkan dan
mengikuti kepengurusan
berdasarkan standar oprasional
prosedur (SOP) guna mencapai
kegiatan pelayanan publik yang
evektif.
b.sebagai referensi bagi peneliti
dalam upaya pengembangan
konsep yang baru dibidang Ilmu
Administrasi Negara.
D. Konsep Teoritis
1. Konsep standar oprasional prosedur
Menurut Suwanda dan Purwoko
(2014:02), SOP adalah pedoman atau
acauan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi,
peraturan dan kebijakan, sistem kerja
dan alat penilaian kinerja instansi
pemerintah berdasarkan indikator
teknis dan administrative.
Implementasi intinya adalah
kegiatan untuk mendi stribusikan keluaran
kebijakan yang dilakukan oleh para
implementor kepada kelompok sasaran
(target group) sebagai upaya untuk
mewujudkan kebijakan. (Purwanto dan
Sulistyastuti, 2012:21)
Berdasarkan pengertian implementasi menurut Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.
a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus
dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. (Juliartha, 2009:58)
D. Kerangka Berpikir
Uma Sekaran dalam bukunya
Business Research (1992) yang dikutip
dalam Sugiyono (65:2014) mengemukakan
bahwa, kerangka berpikir merupakan
model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang
telah diidentifikasi sebagai masalah yang
penting.
Upaya mewujudkan kinerja
pelayanan publik di lingkungan unit kerja
pemerintahan yang terukur dan dapat
dievaluasi keberhasilannya, pemerintah
daerah perlu memiliki dan menerapkan
Prosedur Kerja yang standar (Standar
Operasional Prosedur/SOP) sesuai dengan
kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri
pemerintahan dan aparatur Negara no 35
tahun 2012. Dalam pemerintahan standar
operasional prosedur (SOP) bermanfaat
untuk membantu kinerja pemerintah untuk
lebih evektif dan efisien dalam pelayanan
kepada masyarakat
Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis, serta memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk itu standar operasional prosedur (SOP) juga dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (flow chart). Standar operasional prosedur (SOP) sering juga disebut sebagai manual sop yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan dan mengevaluasi suatu pekerjaan (Aries,2007).
Dalam mengimplementasikan
kebijakan tersebut berdasarkan pengertian
implementasi menurut Edward III
mengemukakan beberapa hal yang dapat
mempengaruhi keberhasilan suatu
Implementasi kebijakan, yaitu:
Komunikasi, sumber daya, disposisi,
struktur birokrasi. (Juliartha, 2009:58)
Tujuan standar operasional
prosedur (SOP) adalah menciptakan
komitment mengenai apa yang dikerjakan
oleh satuan unit kerja instansi
pemerintahan untuk mewujudkan good
governance. Dengan penerapan standar
operasioal prosedur yang efektif
penyelenggaraan administrasi pelayanan
publik dapat berjalan dengan pasti.
Apabila semua kegiatan sudah sesuai
dengan yang ditetapkan dalam standar
operasional prosedur, maka secara
bertahap kualitas pelayanan publik akan
lebih profesional, cepat dan mudah.
Dari deskripsi diatas, maka untuk
mempermudahkan arah penelitian dan
penulisan skripsi nantinya, maka penulis
akan memberikan gambaran dari skema
kerangka konsep dalam gambar 1.1,
sebagai berikut :
Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini bersifat
deskriptif dengan menggunakan
pendekatan secara kualitatif.
Menurut Sugiyono (2014 : 11)
"Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang di lakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri,
baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan
antara variabel satu dengan
variabel yang lain". Sedangkan
penelitian kualitatif adalah
berpangkal dari peristiwa –
peristiwa sosial, yang pada
hakikatnya tidak bersifat eksak.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang diambil
peneliti dan diamati secara
langsung yaitu di Kantor Camat
Bintan Timur. Penulis memilih
lokasi ini karena penerapan standar
oprasional prosedur pelayanan
publik kepengurusan E ktp masih
mengalami hambatan, prosedur
kepengurusan masih belum
maksimal.
3. Jenis Data
Adapun data yang akan
dikumpulkan dalam penelitian ini
adalah berupa primer dan skunder.
Kebijakan penerapan SOP
Implementasi kebijakan
1. Komunikasi2. Sumber daya3. Disposi4. Struktur birokrasi
(Edward III, dalam Juliartha (2009:58)
Evaluasi Penerapan standard operasional prosedur yang efektif dan efisien
a. Data primer
Data primer yaitu data mengenai
objek penelitian yang diperoleh
melalui hasil pengamatan
dilapangan dan hasil wawancara.
Hal ini berkaitan dengan apa yang
akan dilakukan berhubungan
dengan penerapan standar
oprasional prosedur pelayanan
publik kepengurusan kartu tanda
penduduk elektronik (E-ktp) di
kantor Camat Bintan Timur
b. Data sekunder
Data Skunder yaitu data yang di
peroleh secara tertulis berupa
dokumen dari kantor Camat Bintan
Timur yang ada kaitanya dengan
masalah yang akan dibahas.
4. Informan
Pengambilan data bersifat sampling
purposive yang merupkan sebuah
proses pengambilan data melalui
wawancara terhadap narasumber
yang mengetahui permasalahan
secara mendalam dan detil serta
akurat. Jonathan(2006:206)
Pemilihan informan sebagai
sumber data dalam penelitian ini
adalah berdasrarkan pada asas
subyek yang menguasai
permasalahan, memiliki data, dan
bersedia memberikan informasi
lengkap dan akurat. Informan yang
bertindak sebgai sumber data dan
informasi harus memenuhi syarat.
Yang akan menjadi informan
dalam penelitian ini adalah
pegawai kantor Camat Bintan
Timur dan beberapa masyarakat
Bintan Timur dan yang menjadi
key informan adalah Camat Bintan
Timur.
5. Teknik dan Alat Pengumpulan
Data
a. Observasi
Melakukan observasi di lapangan
dengan cara mengamti/survey secara
langsung di kantor Camatan Bintan Timur.
Menurut Sugiyono (2014:165), tekhnik
observasi merupakan proses yang
kompleks dan sulit yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan proses
pisikologi diantaranya yang terpenting
pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian
ini observasi yang digunakan yaitu strukur
yang telah dirancang secara sistematis,
tentang apa yang diamati kapan dan
dimana tempat dengan alat pengumpulan
data yaitu check list dan catatan harian.
b. Wawancara
Menurut sugiyono (2014:157),
wawancara sebagai teknik pengumpulan
data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal
dari responden yang lebih mendalam dan
jumlah respondennya sedikit / kecil.
Teknik pengumpulan data ini mendasarkan
diri pada laporan tentang diri sendiri pada
pengetahuan atau keyakinan pribadi.
Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan
bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh
peneliti dalam menggunakan metode
interview adalah sebagai berikut :
1. Bahwa subyek (responden) adalah
orang yang paling tahu tentang
dirinya sendiri.
2. Bahwa yang dinyatakan oleh
subyek kepada peneliti adalah
benar adanya.
3. Bahwa interprestasi subyek
tentang pertanyaan yang diajukan
peneliti kepadanya adalah sama
dengan apa yang dimaksud oleh
peneliti
Wawancara dapat dilakukan dengan
cara terstruktur maupun tidaka, dan dapat
dilakukan dengan tatap muka maupun
dengan menggunakan telepon.
c. Dokumentasi
Dokumentasi ialah tekhnik
pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan data – data tertulis,
dokumen penting maupu sejumlah
literature dan bahan pustaka yang ada
kaitannya dengan penelitian ini.
E. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman
dalam Sugiyono (2012 : 334)
mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya
jenuh. Ukuran kejenuhan data
ditandai dengan tidak diperolehnya
lagi data atau informasi baru. Ada
3 alur kegiatan untuk analisis data
penelitian kualitatif ini yaitu
sebagai berikut :
1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan Kesimpulan
II. Pembahasan
A. InformanPengambilan data bersifat sampling purposive yang merupkan sebuah proses pengambilan data melalui wawancara terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara mendalam dan detil serta akurat. Jonathan(2006:206)Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasrarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebgai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah
pegawai kantor Camat Bintan Timur dan beberapa masyarakat Bintan Timur dan yang menjadi key informan adalah Camat Bintan Timur.No Informan Jumlah1 Camat Bintan Timur 1 Orang2 Pegawai kantor Camat2 Orang3 Masyarakat 13 Orang
III. Penutup A. Kesimpulan
Komunikasi sangat diperlukan
dalam mengimplementasikan
kebijakan, komunikasi di lakukan
untuk keberhasilan implementasi
kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang
harus dilakukan, dimana yang
menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan
kepada kelompok sasaran (target
group), sehingga akan mengurangi
distorsi implementasi.
Dari hasi wawancara kepada
informan pegawai kantor Camat bahwa
komunikasi tentang penerapan standar
operasional prosedur pelayanan publik
tepatnya dalam kepengurusan
administrasi kependudukan di kantor
Camat Bintan Timur antara pegawai ke
sesama pegawai dan pegawai kepada
masyarakat sudah cukup efektif dan
efisien. tetapi sesuai dan wawancara
peneliti komunikasi yang diberikan oleh
petugas kepada masyarakat dalam hal
kepengurusan kartu tanda penduduk
belum efisien, masih terdapat masyarakat
yang merasa kurang puasa tentang
penjelasan prosedur kepengurusan kartu
tanda penduduk di kantor Camat serata
perlu adanya penjelasan yang lebih rinci
lagi tentang standar operasional prosedur
sebagai dasar dan panduan dalam suatu
kegiatan pelayanan publik, terutama
penjelasan tentang standar operasional
prosedur kepengurusan kartu tanda
penduduk elektronik ke masyarakat agar
masyarakat lebih pasti tahu setiap tahap
demi tahap dalam melakukan
kepengurusan yang sedang diurusnya.
Sumberdaya merupakan faktor
penting dalam suatu keberhasilan
implementasi kebijakan, meskipun isi
kebijakan telah dikomunikasikan secara
jelas dan konsisten, tetapi apabila
implementor kekurangan sumberdaya
untuk melaksanakan, maka implementasi
tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.
Dari hasil wawancara kepada informan
yang menyangkut sumberdaya dalam suatu
penerapan Standar operasional prosedur di
kantor Camat Bintan Timur bahwa,
sumber daya manusia yang melakukan
kegiatan pelayanan publik berdasarkan
Standar operasional prosedur masih ada
yang mengeluhkan tentang konsistensi
mereka dalam melaksanakan pekerjaan
pegawai dikantor tesebut, serta yang
banyak mengelami hambatan yaitu
sumberdaya fasilitas penunjang yang
berupa mesin perekam data diri dalam
pembuatan kartu tanda penduduk
elektronik sering mengalami gangguan
sehinga prosedur dalam kepengurusan
kartu tanda penduduk elektronik jadi
terhambat . Disposisi merupakan watak dan
karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis
dalam mengimplementasikan standar
operasional prosedur sebagai pedoman dasar
kegiatan pelayanan publik pada kantor
Kecamatan Bintan Timur. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik,
maka implementor tersebut dapat menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor memiliki sikap atau perspektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan,
maka proses implementasi kebijakan juga
menjadi tidak efektif.
Dari hasil wawancara kepada
informan kantor Camat Bintan timur
tentang disposisi dalam melakukan
penerapan standar operasional prosedur
pelayanan publik sebagai pedoman dasar
dalam kepengurusan kartu tanda
penduduk elektronik di Kantor Camat
Bintan Timur bahwa, disposisi yang
merupakan watak karakteristik yang
dimiliki oleh implimentor dalam
menerapkan kebijakan sudah efisien
dalam pelaksanaannya.
Stuktur birokrasi sangat diperlukan
dalam implementasi kebijakan. Struktur
birokrasi Implementasi kebijakan yang
bersifat kompleks menuntut adanya
kerjasama banya pihak. Ketika struktur
birokrasi tidak kondusif terhadap
implementasi suatu kebijakan, maka hal
ini akan menyebabkan ketidak efektifan
dan menghabat jalannya kebijakan
Dari hasil wawancara kepada
informan tentang struktur birokrasi dalam
penerapan standar operasional prosedur
pelayanan publik di kantor Camat Bintan
Timur Faktanya birokrasi yang ada di
kantor Camat Bintan Timur sudah berjalan
dengan baik , hnaya perlu ditingkatkan
agar lebih mendapatkan hasil yang
maksimal menurut beberapa informan.
Seharusnya birokrasi lebih di
kedepankan, birokrasi yang mudah dan tidak
berbelir – belit menjadi impian warga dalam
melakukan kepengurusan dan tentang struktur
organisasi yang berada di kantor Camat Bintan
Timur yang mempunyai peran sangat penting,
serta harus dipublikasikannya struktur
organisasi agar masyarakat sebagai penerima
pelayanan yang melakukan kepengurusan juga
tahu.agar tidak terjadinya kesalahan–kesalahn
dalam melakukan kepengurusan
B. Saran
Dalam mengimplementasikan
sebuah kebijakan yang berupa Standar
operasional prosedur bagi suatu kegiatan
pelayanan publik di kantor Camat Bintan
Timur, komunikasi sangat diperlukan
dalam pelaksanaanya.
Komunikasi harus dikedepankan dan harus
transparan agar pelaksanaan pelayanan
publik berdasarkan standar operasional
prosedur, dengan cara saling berkoordinasi
antara sesama pegawai tentang standar
operasioanal prosedur yang berlaku bagi
kepengurusan maupun pegawai kepada
penerima pelayanan, dengan cara
menjelaskan prosedur pelayanan kepada
masyarakat yang sedang mengurus
keperluannya secara rinci tepat dan jelas
sesuai standar operasional prosedur yang
berlaku ketika ada masyarakat melakukan
kepengurusan, sehingga dapat
menghindarai kesalahan miskomunikasi
dalam melaksanakan kegiatan pelayanan
publik. Pada penerapan standar
operasional prosedur pelayanan publik di
kantor Camat Bintan Timur perlu
diperhatikan sumberdayanya, baik itu
sumberdaya manusia dan sumberdaya
fasilitas penunjang, dengan cara para
pegawai yang bertugas wajib memiliki
kompetensi tentang apa yang mereka
kerjakan agar pelayanan yang
diselenggarakan dapat berjalan dengan
baik serta harus memahami dengan benar
standar operasional prosedur yang akan
diimplementasikan agar tidak terjadinya
kesalahan yang fatal. Pegawai juga wajib
menjaga konsistensi dan komitmen dalam
melaksanakan tugasnya dengan cara
bekerja tepat waktu dan selalu ada di
tempat ketika masyarakat melaksanakan
kepengurusan. serta sumberdaya fasilitas
penunjang yang berupa mesin perekam
data diri pengurusan kartu tanda penduduk
(e-KTP) yang sering mengalami masalah
agar lebih diperhatikan atau diperbaiki
dengan cara memeriksa setiap saat kondisi
mesin tersebut sehingga dapat layak
digunakan agar prosedur kepengurusan
tidak terganggu dan masyarakat tidak perlu
melakukannya berulang kali.
Dalam melakukan penerapan
kebijakan yang berupa penerapan
Standar operasional prosedur sebagi
dasar dan pedoman dalam melakukan
suatu pekerjaan diposisi yang berupa
watak dan karakteristik yang dimiliki
implementor harus bisa mengkondisikan
diposisi mereka walaupun mungkin tidak
sesuai yang diharapkan agar terciptanya
suatu kualitas pelayanan yang baik
dimata masyarakat. Dengan cara
menyikapi dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan ramah, sopan
santun dalam berkata serta berkomitmen
dalam melakukan tugasnya.
Dalam melakukan penerapan
Standar operasional prosedur pelayanan
publik di kantor Camat Bintan Timur
struktur briokrasi harus lebih
dikedepankan agar terciptanya birokrasi
yang efektif dengan cara memberi
pengawasan terhadap jalannya birokrasi di
kantor tesebut agar berjalan dengan
semestinya, seperti menerapkan pelayanan
yang sederhana mengandung arti tata cara
pelayanan yang diselenggarakan secara
mudah, cepat, tidak berbelit-belit.
Kejelasan dan kepastian mengenai tata
cara, rincian biaya layanan dan ketetapan
waktu dalam memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat harus sesuai
standar operasional prosedur yang dibuat
dan diterapkan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Hardiansyah, 2011.Kualitas
Pelayanan Publik.
Yogyakarta : Gava
Media.
Jonathan, Sarwono. 2006. Metode
Penelitian Kuantitatif
dan Kualitatif.
Yogyakarta :Graha
Ilmu.
Juliartha, Edwar. 2009. Model
Implementasi
Kebijakan Publik.
Bandung: Trio Rimba
Persada.
Kurniawan, Agung. 2005.
Transformasi
Pelayanan Publik.
Yogyakarta :
Pembaruan.
Nugroho. 2012. Public policy.
Jakarta : PT. Gramedia.
Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung :Alfabeta.
Purnamasari, Evita. 2015. Panduan
Menyusun SOP.
Yogyakarta :Kobis.
Purwanto, Sulistyastuti. 2012.
Implementasi
Kebijakan. Yogyakarta:
Gava Media.
Syafarudin. 2008. Eefektivitas
kebijakan pendidikan, Jakarta: PT Rineka
cipta
Santoso. 2008. Administrasi
publik. Bandung: PT
Refika Aditama.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Bisnis (Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D). Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Administrasi: metode
R&D. Bandung: CV.
Alfabeta.
Suwanda, Purwoko. 2014. Standar
Operating Procedures.
Bandung: Ppm
Manajemen
Syafarudin. 2008. Eefektivitas
kebijakan pendidikan, Jakarta: PT Rineka
cipta
Syafiie. 2006. Ilmu Administrasi
Publik. Jakarta :PT Rineka cipta
Peraturan – peraturan
Peraturan mentri pendayagunaan
aparatur Negara dan reformasi
birokrasi republik Indonesia no 35
tahun 2012 tentang pedoman
penyusunan standar oprasional
prosedur administrasi pemerintahan
Undang-undang 25 tahun 2009
tentang pelayanan publik
Internet
Kilis, 2013. Penerapan standar
oprasional dalam pelaksanaan
tugas pemerintah kecamatan
malayang kota manado
(www.unsrat.ac.id diakses 23 juni
2016 pukul 20:30 WIB)
Razak. 2014 Perlunya Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Untuk Peningkatan Mutu
Pelayanan (www.unsart.ac.id
diakses 23 maret 2016 pukul 20:09
WIB)