musbitulhasanah.files.wordpress.com · Web viewUtang Luar Negeri Tujuan Kegiatan Belajar 11 Tujuan...

Ekonomi Publik

Kegiatan Belajar 11

Bab 11Utang Luar Negeri

Tujuan Kegiatan Belajar 11

Tujuan kegiatan belajar ini adalah untuk membahas:

Latar Belakang Utang Luar Negeri (ULN) Penyebab Utang Luar Negeri: Suatu prespektif teori

Perkembangan ULN Indonesia Biaya (ULN)

Manfaat dan dampak ULN Upaya mengurangi beban ULN Pemerintah

Peran world Bank dan IMF dalam akumulasi utang

Pendahuluan

Bagian ini berisi uraian tentang Utang Luar Negeri, yang selama ini di anggap

sebagai teror bagi negara kita. Beban utang yang menumpuk dalam waktu yang relatif

singkat selama 2 tahun terakhir sejak terjadinya krisis adalah biaya yang harus di bayar

sebagai akibat pengelolaan ekonomi yang centang selama kepemimpinan orde baru dan

di tambah lagi proses pemulihan ekonomi yang tidak komprehensif dan konsisten. Pada

masa orde baru , perekonomian dibangun atas dasar prinsip “lebih besar pasak dari pada

tiang”. Keadaan ini ditandai oleh konsumsi yang sangat besar dari pada produksi serta

impor barang dan jasa yang lebih besar dari pada ekspor barang dan jasa. Lebih parah

lagi kesenjangan produksi-konsumsi dan ekspor-impor kian lama kian membesar. Hal ini

tercermin dari savings-invesment gap yang semakin membengkak. Ada beberapa sebab

mengapa laju pertumbuhan ekspor sangat lambat di bandingkan impor, yaitu:

1. High Cost economy, karena berbaagai macam biaya yang seharusnya tidak perlu d

keluarkan. Karena, deregulasi ekonomi yang tidak di jalankan sepenuh hati serta

struktur pasar yang tidak kompetitif dan cenderung protektif.

2. Capital Inflow, yaitu dengan mengudang arus modal masuk dari luar negeri bagi

negara-negar yang terkena krisis baik dalam bentuk utang maupun penanaman

Musbitul Hasanah (100231100012) Dan Sofyan Tsauri(100231100008)1

Ekonomi Publik

modal asing. Arus modal masuk ini pada awalnya sebetulnya di tunjukkan sebagai

stimulan agar perekonomian lebih produktif sehingga lambat laun terbebas dari

kondisi lebih besar pasak dari pada tiang . namun, pengelolaan dana-dana asing

yang tidak tepat mengantarkan bangsa ini pada krisis ekonomi yang dalam dan

berkepanjangan sampai sekarang.

Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia

dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat

pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan

demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat

menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi, utang

luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis

dalam hitungan rupiah. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah

utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah

jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui

APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan

berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga

jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia.


Ekonomi Publik

Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat:

Memahami Penyebab Utang Luar Negeri: Suatu prespektif teori Memahami Perkembangan ULN Indonesia

Memahami Biaya (ULN) Memahami Manfaat dan dampak ULN

Memahami Upaya mengurangi beban ULN Pemerintah Memahami Peran world Bank dan IMF dalam akumulasi utang

1.1. Penyebab Utang Luar Negeri: Suatu prespektif teori

Sejak krisis ULN dunia pada awal 1980-an, masalah ULN yang di alami banyak

NB tidak semakin baik. Banyak NB semakin terjerumus ke dalam krisis ULN sampai

negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan progam-progam penyesuain

strukturakl terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank dunia dan moneter

internasional(IMF), sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau

pengurangan terhadap pinjaman lama(Tambunan, 2001)..

Tingginya Uln dari banyak NB disebabkan terutama oleh 3 jenis defisit yaitu :

1. Defisit transaksi berjalan atau TB atau disebut juga dengan trade gap yaitu ekspor

lebih sedikit dari pada impor

2. Defisit investasi atau IS gap yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai

investasi disalam negeri lebih besar dari pada tabunghan nasional atau domestik

dan

3. Defisit fiskal

Dari faktor-faktor tersebut, defisit TB sering disebut didalam literatur sebagai

penyebab utama membengkaknya ULN dari banyak NB. Besarnya defisit TB melebihi

surplus neraca modal(CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca

pembayaran (BOP) yang berarti juga cadangan devisa(CD) berkurang. Apabi8la saldo

TB setiap tahun negatif, maka CD dengan sendirinya akan habis kjika tidak ada sumber-

sumber lain(misalnya modal investasi dari luar negeri).

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa defisit TB yang terjadi terus menerus

membuat banyak NB harus tetap bergantung pada pinjaman luar negeri (PLN), terutama

negara-negara yang kondisi ekonominya tidak menggairahkan investor-investor asing


Ekonomi Publik

sehingga sulit bagi negara tersebut untuk mensubstitusikan PLN dengan investasi

misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

Sejak pemerintrahan Orde Baru hingga saat ini tingkat ketergantungan Indonesia

pada ULN tidak pernah menyurut, bahkan mengalami akselerasi yang pesat sejakl krisis

ekonomi1997-1998 karena periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat

utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. pda

masa normal pada maasa pemerintahan Soeharto, ULN dibutuhkan terutama untuk

membiayai defisit investasi, defisit investasi, defisit TB, dan beberapa komponen dari sisi

pengeluaran pemerintah didalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

Ketiga defisit tersebut, yang berkaitan satu sama lainnya (Dornbusch, 1980),

dapat disederhanakan didalam sebuahb model yang terdiri dari beberapa persamaan

berikut :

(1.1)

Di mana :

X = ekspor barang dan jasa

M = impor barang dan jasa

F = transfer internasional atau arus modal masuk neto;

(1.2)

Di mana :

S = tabungan

I = investasi atau pembentukan modal tetap bruto

Sg = tabungan individu/rumah tangga dan perusahaan

Sp = tabungan pemerintah

T =pendapatan pemerintah (pajak dan non pajak)

G = pengeluaran pemerintah

(1.3)

(1.4)


TB = (X – M ) + F

S – I = Sp + Sg – I = (Sp - I) + (T - G)

S = Sp + Sg

Sg = T - G

Ekonomi Publik

Ekonomi domestik dalam kondisi keseimbangan (saat permintaaan agregat =

penawaran agregat), dimana setiap tabungan domestik neto (= S - I) tercermin dalam

akumulasi aset luar negeri neto (X + F - M), maka identitas TB dapat ditulis sebagai

berikut :

(1.5)

Atau

(1.6)

Berdasarkan persamaan (6.2), surplus dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara dan APBN (yaitu T-G>0) dapat dianggap sebagai bagian dari surplus tabungan-

investasi (S-I >0 ), atau defisit anggaran pemerintah, atau fiscal gap (Ty-G<0) adalah

sebagian dari defisit S-I. Persamaan (6.5) menunjukkan bahwa surplus TB (X – M >0)

sam dengan surplus S-I di dalam negeri, yang memberi pengertian bahwa defisit dalam

CD merupakan bentuk S dari luar negeri. Persamaan (6.6) memperlihatkan bahwa surplus

TB sama dengan perbedaan S swasta yang melebihi I ditambah surplus APBN.

Arus modal masuk terdiri dari arus PLN atau ULN investasi. Arus ULN trediri

dari utang jangka panjang, UL dan NLR (lebih dari 1 tahun ). Arus investasi dari luar

negeri bisa dalam bentuk PMA (disebut investasilangsung atau jangka panjang) dan

investasi portofolio (disebut investasi tidak langsung atau jangka pendek). Perubahan CD

( R – R_1) dapat didefinisikansebagai perubahan saldo TB ditambah perubahan CA atau

perubahan jumlah ULN dan arus investasi, atau :

(1.7)

Apabila ULN LR diistilahkan sebagai prsediaan (stok), sebut L, dan tidak ada

tunggakan (Alun, 1992), jumlah ULN LR pada tahun, misalnya 2003, adalah perubahan

stok pada tahun tersebut, atau :

(1.8)

Maka dapat diperoleh :

(1.9)


S – I = X + F - M

(Sp - I) + (T - G) = X + F - M

ULNLR + ULNSR + PMA + IP + TB = R – R_1

L – L_1 = ULN LR

(L - L_1) – (R - R_1) = -TB – ULNSR – PMA - IP

Ekonomi Publik

Selain itu, perkembangan ULN dapat dianalisis melalui pendekatan permintaan

dan penawaran utang. Dasar teorinya adalah sebagai berikut: derajat keterutangan luar

negeri sebuah negara ditentukan oleh tingkat optimalisasi dana yang ada oleh masyarakat

di negara tersebut dengan kesempatan yang ada untuk meminjam uang dari pasar

internasional dan pilihan yang ada antara mengonsumsi dan menanam modal (Alun,

1992). Selanjutnya, berdasarkan kerangka teori mikro mengenai optimasi dua periode,

analisis optimalisasi dapat juga diterapkan pada tingkat makro. Analisis diawali dengan

persamaan mengenai indentitas pendapatan:

(1.10)

Dimana Y = pendapatan nasional, C = konsumsi rumah tangga (variabel-variabel lainnya

telah dijelaskan diatas).

Seperti di dalam model optimasi, korelasi anrtara investasi (1) dengan tingkat

suku bunga (r) adalah negatif: semakin tinggi suku bunga, semakin mahal biaya alternatif

investasi, semakin kecil nilai investasi. Sementara itu, relasi antara investasi dengan

pendapatan (Y) adalah positif: semakin besar investasi, variabel-variabel lainnyadari

permintaan agregat tetap tidak berubah, semakin tinggi tingkat pendapatan. Tetapi relasi

antara investasi dengan pendapatan (atau output agregat) bisa dua arah.dari arah yang

lain, semakin tinggi pendapatan, semakin besar negara bersangkutan melakukan

investasi. Korelasi antara variabel r dan variabel y dengan variabel I dapat dirumuskan

sebagai berikut:

(1.11)

Selanjutnya, dengan asumsi bahwa pengeluaran domestik (konsumsi dan

investasi) adalah suatu fungsi positif dari pendapatan, maka defisit APBN (G-T) dan

ULN neto:

(1.12)

atau realisasinya bisa juga sebagai berikut:

(1.13)

Relasi dalam persamaan (6.13) dapat dijelaskan denagn contoh sebagai berikut.

Kenaikan pendapatan dan selanjutnya belanja masyarakat cenderung menaikkan impor,

baik barang modal dan penolong (atau umum disebut produk-produk antara) serata bahan

buku untuk keperkuan industri dan kegiatan ekonomi lainnya di dalam negeri.


Y = C + I + G + X-M

I = I1Y – I2r

A = a1Y = a2(G-T) + a3ULN

ULN = b1Y = b2A + b3 (G-T)

Ekonomi Publik

1.2. Perkembangan ULN Indonesia

Kebijakan pinjaman luar negeri pemerintah

Besarnya akumulasi ULN, khususnya dari pemerintah, dan terutama sangat terasa

setelah krisis ekonomi 1997/1998, memaksa pemerintah Indonesia mengatur secara

khusus atau mengubah paradigma soal penanganan PLN di dalam Garis Besar Haluan

Negara (GBHN) Tahun 1999-2004. Sejak itu, kebijakan fiskal yang menjadi andalan bagi

penerimaan pemerintah ditekankan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah

terhadap ULN. Selain GBHN 1999-2004, amanat pengurangan ketergantungan

pemerintah (atau APBN) terhadap ULN juga diliuangkan dalam Program Pembangunan

Nasional (PROPENAS) 2000-2004 (Undang –undang No.25 tahun 2000) mengenai

program atai pedoman secara rinci pengelolaan utang pemerintah. Program ini untuk

mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun sasaranya adalah

tercapainya penggunaan pinjaman pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri,

beban ULN. Kegiatan pokok yang dilakukan :

a) Mengurangi secara bertahap pembiayaan pembangunan dalam memakai

ULN, yang merupakan selilsih antara pencairan pinjaman baru dan

pembayaran pokok utang. Sejalan dengan peningkatn penerimaan dalam

negeri,tingkat ULN diupayakan menurun setiap tahunnya.

b) Membenahi mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLN, termasuk

perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan dan pengawasannya. ULN

pemerintah harus dikelola secara transparan dan selalu dikonsultasikan

dengan DPR dan diatur dengan Undang-Undang. Dalam kaitan itu perlu

disusun peraturan-peraturan perundang-undangan yang melandasi dan

memayungi berbagai PLN, khususnya yang terkait dengan pinjaman

pemerintah, langsung ataupun memalalui jaminan, baik pemerintah pusat

maupun daerah;

c) Memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas

pembangunan dan dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien;

d) Mengkaji secara menyeluruh kemampuan secara proyek dan

mempertajam prioritas pengeluaran anggaran denagn memperkuat


Ekonomi Publik

pengawasan yang sistemik, utamanya bagi proyek-proyek yang dibiayai

dari ULN.

e) Meningkatkan kemampuan diplomasi dan negoisasi PLN untuk

memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan yang memudahkan

proses pencairan dan memperinagn beban pembayaran;

f) Memalakukan restrukturisasi ULN, termasuk permohonan pemotongan

utang dan penjadwalan kembali ULN dengan para donor secara

transparan dan dikonsultasikan denagn DPR.

Di dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah komulatif defisit

APBN dan APBD (anggarn pendapatan dan belanja daerah) serta jumlah komulatif

pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diatur bahwa defisit anggaran

juga dibatasi maksimal 3 persen dari PDB dan pinjaman (jumlah koulstif pinjaman

pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dibatasi paling besar 60% dari PDB.

Selain itu, BAPPENAS juga membuat empat strategi pengelolaan ULN untuk

mengantisipasi masalah liquiditas dan solvabilitas guna mencapai kesinambunagn fiskal

dan perekonomian yang terkait denagn ULN. Keempat strategi tersebut adalah: (1)

percepatan pencapaian batas aman ULN, (2) penetapan prioritas penggunaan ULN, (3)

pembentukan lembaga pengelolaan utang(DMO) dan (4) pembentukan perangkat

peaturan bagi kebijakan pengeloalaan ULN. Indikator-indikator yang digunakan untuk

mengukur solvabilitas adalah rasio cicilan pokok plus bunga terhadap ekspror (DSR).

Untuk mencapai batas aman.

1.3. Baiaya ULN

Masalah ULN yang dialami oleh banyak NB, termasuk Indonesia, yang sering

diperdebatkan oleh masyarakat dan pemerintah sebenarnya bukan persoalan jumlah atau

tingkat ketergantungan ULN, melainkan beban atau biaya yang harus dibayar ULN

tersebut. Andaikan tidak perlu membayar bunga pinjaman atau bunganya sangat rendah

dan waktu pengembaliannya panjang, mungkin ULN tidak pernah akan dipersoalkan

sebagai masalah serius,. Pembayaran bunga ULN selama ini memang menjadi penyebab

utama besarmya biaya yang harus ditanggung oleh negara-negara peminjam. Biaya ini


Ekonomi Publik

semakin besar saat penghasilan devisa (dari ekspor atau arus masuk investasi asing) dari

negara tersebut semakin kecil.

Biaya PLN/ULN bisa di ukur secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan

secara langsung dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah ULN dari suatu

negara dengan kekayaan atau liquiditas negara tersebut. Jadi, misalnya ULN

dibandingkan dengan jumlah cadangan internasional (CI) atau dengan cadangan devisa

(CD). Cadangan internasional disini (CI) terdiri dari emas (penilaian nasional), CD,

posisi cadangaghn Indonesia di IMF, dan Special Drawing Rights (SDRs). Dapat dilihat

bahwa perkembangan kedua rasio tersebut selama periode 1981-2005 menunjukkan tren-

tren yang menurun.

Sementara itu, pendekatan langsung adalah menganalisis biaya dalam nilai

moneter (rupiah) yang sebenarnya harus ditanggung, yang dapat dikelompokkan kedalam

dua kategori, yakni: (1) biaya pinjaman itu sendiri dan (2) biaya yang muncul akibat

penyelewengan penggunaan ULN atau biaya yang muncul dari pelaksanaan proyek PLN.

Jadi, kategori kedua ini termasuk biaya korupsi yang muncul akibat terjadimya

penyelewengan dalam pengunaan ULN, atau dana ULN yang di korup, dan biaya akibat

penyerapan ULN yang rendah.

1.4. Manfaat dan dampak ULN

Kasus Indonesia


dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat

pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan

demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat

menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi, utang

luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis

dalam hitungan rupiah. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah

utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah

jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui

APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan


Ekonomi Publik

berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga

jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia..

Terakhir, Sugema dan Chowdury (2005) mengkaji dampak arus ULN terhadap

pengeluaran pemerintah. Untuk ini mereka memakai analisis “fungsi dorongan

melakukan respons” (IR), dan ULN diklisifikasikan kedalam dua kategori: pinjaman

proyek dan pinjaman program. Setiap kategori akan mempunyai dampak yang berbeda

terhadap tipe yang berbeda dari pengeluaran pemerintah. Pinjaman proyek biasanya

diarahkan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, misalnya pembangunan

infrastruktur. Oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa suatu kenaikan dalam pencarian

pinjaman proyek akan cenderung membuat tingkat yang lebih tinggi dari pengeluaran

pembangunan. Dampak pinjaman proyek terhadap pinjaman rutin pemerintah akan sangat

tergantung apakah pinjaman itu fungible atau tidak. Pinjaman program, disisi lain

biasanya adalah fungible karena digunakan pada saat-saat krisis/kesulitan.

Standart terhadap pinjaman program akan menyebabkan pengeluaran rutin

meningkat dan pengeluaran pembangunan menurun, menurut Sugema dan Cowdhury

(2005), dalam masa- masa sulit, dapat dipahami bahwa tujuan mendapatkan pinjaman

program adalah sebagai penyangga untuk mepertahankan tingkat minimum pengeluaran

rutin, terutama pos-pos yang jumlahnya besar dan tidak bisa dihindari seperti gaji dan

upah. Pada masa-masa kesulitan ekonomi, pendapatan fiskal bisanya menurun dan oleh

karena ketergantungan pada dana pinjaman meningkat. Sementara itu, interpretasi dari

respons pengeluaran pembangunan memerlukan tanggapan kritis. Penurunan itu bisa

terjadi karena adanya pinjamn program, tetapi itu merupakan penyesuaian yang harus

dilakukan dalam situasi krisis ketika pinjaman program datang. Jadi hasil simulasi ini

menandakan adanya korelasi negatif antara pinjamn program dan pengeluaran

pembangunan. Ini juga memberi kesan bahwa Indonesia tidak mempunyai mekanisme

internal pasa sisi fiskal untuk mengahadapi kemorosotan ekonomi. Dari hasil simulasi

mereka yang diperhatikan diatas tersebut, Sugema dan Cowdhury (2005) menyimpulkan

bahwa tidak adanya hubungan positif antara ULNp dan pertumbuhan ekonomi

disebabkan pinjaman tersebut pada akhirnya lebih banyak dipakai untuk membiayai

pengeluaran rutin. Ini bisa mempersulit pemerintah dalam membayar kembali utangnya

termasuk bunga pinjaman tersebut tidak membuat pemasukan bagi pemerintah.


Ekonomi Publik

1.5. Upaya Mengurangi Beban ULN Pemerintah

Sasaran pokok kebijakan fiskal setelah krisis ekonomi adalah mengurangi

ketergantungan pemerintah pada ULN atau menurunkan rasio utang terhadap PDB.

Tahun 2000, rasio ULN terhadap PDB Mendekati 100 persen, tahun 2004 menjadi

55,99persen, tahun 2005 turun menjadi 47,05 persen, dan lagi menjadi 37,5 persen tahun

2006. Bahkan pemerintah berusaha menjadikan rasio utang maksimum 35 persen.

Sudah cukup banyak simulasi ekonometri yang menunjuikkan bahwa

pengurangan /pengampunan utang di negara-negara dengan jumlah ULN yang sangat

besar memberi dampak positif bagi ekonomi mereka. Misalnya, Iyoha, (1999) dengan

memakai ekonomi makro dengan data dari negara-negara Afrika sub-sahara untuk

periode 1970-1994 melakukan simulasi kebijakan untuk meneliti dampak skenario dari

alternatif pengangguran stok utang (paket penggangguran utang sebesar 5, 10, 20 dan 50

persen) yang dilakukan pada tahun 1986 terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi

dalam tahun-tahu berikutnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangguran stok ULN

akan mempunyai efek 20 persen, rata-rata, akan menaikkan investasi sebesar 18 persen

dan kenaikan PDB 1 persen untuk periode 1987-1994. Jadi, hasil ini mendemonstrasikan

bahwa penghapusan ULN bisa memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk pemulihan

investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut yang memang sangat

dibutuhkan.

Upaya mengurangi beban ULN bisa dilakukan denagan empat cara : (1)

pengurangan/peemotongan, penundaan, penjadwalan ulang pembayaran cicilan pokok,

dan bunga utang (2) konversi utang (3) melunasi lebih awal utang jangka pendek, dan

atau (4) meminta penghapusan utang yang masih ada. 1 s.d 3 merupakan strategi jangaka

pendek, sementara cara (4) adalah mengurangi ketergantungan pada ULN atau

mengurangi perbutan utang baru. Ini merupakan strategi jangka panjang, karena

mengurangi ketergantungan pada ULN memerlukan waktu yang tidak pendek. Hal ini

disebaabkan mencari sumber-sumber alternatif bukan hal mudah.

Permintaan keringanan pembayaran ULNp dari sumber resmi dailakukan melalui

paris club. Menurut kebiayaan atau konvensi umum yang berlalu, ada berbagai persyratan


Ekonomi Publik

yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah debitur untuk bisa mengajukan

permohonan keringanan pembayaran ULN melalui Paris Club. Pertama, mengikuti

program IMF. Melalui program ini, negara-negara kreditur dapat memahami alasan

permohonan tersebut dan bisa memantau bukan saja penggunaan PLN baru, tetapi juga

kemampuan negara debitur juntuk membayar kembali ULN mereka. Kedua, status

pinjaman yang didapt oleh negara yang bersangkutan dari Bank Dunia. Dalam persyratan

ini, keringanan hanya diberikan kepada negara yang bisa menunjukkan perlunya

keringanan tersebut dan negara yang selama itu hanya mampu meminjam dari IDA

(International Devolepment Assocition) (Nasution, 2004).

Pemerintah Indonesia sudah melakukan permohonan keringanan melalui Paris

Club sebanyak tiga kali berturut-turut selama periode Agustus 1998 hingga Desember

2003. Pertama (PC-I), September 1998 penjadwalan ulang publik 4,5 miliar dolar AS

yang jatu tempo antara Agustus 1998 dan maret 2000. Pinjaman ODA (3 miliar dolar AS)

dijadwal ulang hingga 20 tahun yang ksenjangan waktu 5 tahun. Untuk pinjamann non

ODA (1,5 miliar dolar AS), penjadwalan ulang hingga 11 tahun dengan kesenjangan

waktu 3 tahun. Penjadwalan ulang yang lebih besar diberikan melaluli PC-II, April 2000,

sebesar 5,8 miliar sementara itu, melalui PC-III sebesar 5,4 miliar dolar AS (pokok dan

bunga) untuk periode antara April 2002 dan Desember 2003.

Pada tahun 2005, seperti yang diberitakan di kompas (finansial, kamis, 10 Maret

2005), pemerintah Indonesia berharap mendapatkan moratium atau penundaan

pembayaran utang minimal sekitar Rp 3,4 triliun dari Paris Club. Moraorium utang itu

akan mengurangi defisit dalam proyeksi perubahan APBN (APBN-P) 2005, dari Rp 32,6

triliun atau sekitar 1,3 persen dari PDB menjadi Rp 28,0 triliun atau 1,07 persen dari

PDB. Selanjutnya, tebitan kompas berikutnyya (sabtu, 12 maret 2005, halamn 13)

memberitakan bahwa negara-negara kreditor ysng tergabung dalam Paris Club

memberikan maratorium utang pada tahun yang sama pada negara Indonesia senilai 2,6

miliar dolar AS dengan alasan Indonesia sedang membutuhkan dana yang besar akibat

bencana tsunami. Negara-negara kreditor sepakat tidak mengharapkan pembayaran dari

negara-negara korban tsunami (Indonesia, Thailand, Maladewa, Sri Langka, India,

Somalia) selama Bank Dunia dan IMF melakukan penilaian atas keperluan atas

pembiayaan korban tsunami. Paris Club juga sepakat pada waktu itu bahwa bunga utang


Ekonomi Publik

yang tidak dibayar selama tahun 2005 tersebut akan direkap dan ditambah menjadi utang

pokok. Pembayarannya dilakukan dalam waktu 5 tahun dengan masa tenggang 1 tahun.

Artinya, maratorium bunga dan utang tahun iutu baru dibayar pada tahun 2007.

Akan tetapi, berita-berita di kompas pada tahun 2005 juga menunjukkan bahwa

pemerintah Indonesia, disisi lain, kelihatan lebih berhati-hati dalam menerima

tawaranatau meminta keringanan pada Paris Club. Wibowo (2005) temasuk dari kalangan

yang mengkritik sikap pemerintah itu. Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak

serius menggunakan kesempatan yang ada , padahal pada tahun itu Indonesia mempunyai

peluang untuk mendapatkan maratoriumn utang senilai milnimal Rp 20-25 triliun, tanpa

keharusan menerapkan program IMF pemerintah Indonesia memegang selalu mengkaji

sulu setiap ada tawaran atau kesempatan mendapatkan maratorium, apakah fasilitas itu

terkait dengan persyratan tertentu, terutama keharusan ikut dalam program IMF dan

mengenai asas perlakuan yang sama terhadap kreditor . sebenarnya pemerintah khawatir

apabila kedua persyratan tersebut diberlakukan, maka itu dapat menurunkan peringkat

Indonesia dipasar modal internasional. Khususnya persyartan asas perlakukan yang sama

terhadap kreditor akan membuat sektor swasta kesulitan dalam mencari pendanaan di

Psar modal internasional, karena persyratan tersebut terkait dengan penundaaan

pembayaran utang kepada bank-bank asing, atau dalam kata lain, bank-bank asing juga

dipersyratkan untuk ikut memberikan maratorium utang kepada Indonesia.

Sejauh ini konversi ULNp Indonesia baru dilakukan oleh pemerintah Jerman,

salah satu anggota Paris Club, menurut Hadar(2006b) secara nominal mencapai 96

jutaeuro(RP 1,033 triliun), atau menurut berita di kompas (jumat, 4 Agustus, halaman

21 ) sebanyak 93,57 juta euro (Rp 1,09 triliun). Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan

ULNp yang berjumlah 1,1, miliar euro. Namun, sekecil apapun penghapusan utang perlu

di apresiasi sambil mengupayakan duplikasi dan multiplikasi (Hadar, 2006b, hal.6 ).

Upaya penurunan beban atau stok ULNp memang hal positif karena dengan

sendirinya akan mengurangi tekanan terhadap APBN. Hasil penelitian dari Chowdhury

dan Sugema (2003) menunjukkan bahwa penjadwalan ulang melalui PC-I hingga PC-

IIImewakili sekitar 65 persen dan 54 persen dari pengeluaran pembangunan, masing-


Ekonomi Publik

masing, tahun 2001 dan 2002. Dengan membiayai pengeluaran pembangunan, hasil study

mereka itu menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan selama 2000-2002 akan naik

mendekati 4 persen dari PDB ini sekitar dua kali lipat jumlah tanpa PC-I s,d PC-III

tersebut.

Namun demikian, juga perlu dilihat dengan cara apa upaya tersebut dilakukan.

Dalam kata lain, upaya seperti itu bukan tanpa biaya. Goldstein (2003)(dikutup dari

Buchori, 2006) berdasarkan hasil penelitiannnya mrengenai ULNp Brazil mengtakan

bahwa biaya yang harus dikeluarkan dari penlunasan ULN biasanya dalam bentuk

perubahan kebijakan untuk menjamin kesanggupan negara tersebut membayar utangnya

tepat waktu tanpa berdampak negastif terhadap pertumbuhan ekonominya. Misalnya

menaikkan suku bunga agar tabungan meningkat (didorong dengan arus modal asing) dan

kebijakan fiskal dan sifatnya kontraksi, sering disebut kebijakn fiskal yang ketat (yakni

menaikkan pajak/ mengurangi pengeluaran). Yang sering tejadi akhirnya kebijakan

seperti itu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kemiskinan terutama juga karena banyak program atau proyek yang bermanfaat bagi

kaum miskin ynag bisa mengurangi kemiskinan dihentikan.

Pada pertengahan tahun 2006 terjadi perdebatan cukup sengit tentang pembayaran

ULNp kepada IMF. Persoalannya adalah, disatu pihak, Bank Indonesia (BI) ingin

melunasi utang kepada lembaga moneter internasional tersebut sesegera mungkin,

sementara, di pihak lain, pemerintah tampaknya agak ragu. Menurut Sadewa (2006),

alasan BI mempercepat pelunasan utang ke IMF adalah beban bunga semakin berat. Disi

lain, pemerintah punya perjanjian dengan Japan Bank for Indonesia Cooperation (JBIC)

yang mengharuskan pemerintah membayar lunas utangnya ke Bank Jepang tersebut yang

tercatat sebesar 700 juta dolar AS jika utang ke IMF dilunasi. Padahal dana untuk

kewajiban kepada JBIC itu tidak di anggarkan dalam APBN 2006. Juga beberapa pejabat

pemerintah mengatakan bahwa pelunasan utang kepada IMF dapat memancing para

spekulan untuk menarik dana mereka di Indonesia. Jika jumlah dana yang tertarik sangat

besar, dikhawatirkan bisa terjadi krisis rupiah yang selanjutnya mengakibatkan krisis

ekonomi seperti sebelumnya. Namun demikian, setelah perdebatan yang cukup ramai,

Indonesia akhirnya melunasi seluruh utangnya kepada IMF setelah pembayaran tahap


Ekonomi Publik

kedua sebanyak 3,2 miliar dolar AS pada bulan Oktober 2006. Dengan demikian,

berakhir pula post program monitoring yang selama ini dicurigai oleh masyarakat

Indonesia sebagai mekanisme intervensiIMF terhadap kebijakan ekonomi Indonesia

(Prasetyantoko 2006).

Seperti ysng telsh dibahas sebelumnya, fungsi utama dari pinjaman IMF hanya

untuk “berjaga-jaga” dan sebagai alat untuk menjaga atau meningkatkan kepercayaan

pasar terhadap rupiah dan sistem keuangan Indonesia, tetapi biaya yang harus di

tanggung pemerintah Indonesia tidak kecil. ULNp ke IMF pada akhir 2005 mencapai 7,9

miliar dolar AS. Menurut Ramli (2002), pemerintah Indonesia membayar 2,3 nilai dolar

AS ke IMF, yang terdiri dari 1,8 miliar dolar AS dalam pokok utang dan 500 juta dolar

AS dalam bunganya. Sementara seperti yang dijelaskan di Sadewa (2006b), total

pembayaran ke IMF tahun 2005mencapai hampir 1,46 miliar dolar AS, dan diperkirakan

akan naik menjadi 1,6 miliar dolar AS tahun 2006 dan akan terus naik hingga tahun 2008.

Dari total pembayaran pada tahun 22006 itu, 323 juta dolar AS (atau sekitar Rp 3,06

triliun dengan asumsi kurs Rp 9.500 per satu dolar AS ) mengikuti jadwal yang ditetukan

oleh IMF, utang pemerintah, ke IMF akan lunas pada tahun 2011, total bunga yang harus

dibayar Indonesia akan mencapai 1,08 miliar dolar AS (sekitar Rp 10 triliun), atau rata-

rata 180 juta dolar (sekitar Rp 1,7 triliun) per tahun. Jumlah tidak ini tidak kecil, hampir

sama dengan subsidi pupuk Rp 2,0 triliun yang di anggarkan APBN 2006.

1.6. Peran World Bank Dan IMF Dalam Akumulasi Utang

Peran Bank Dunia di Indonesia sejalan dengan peralihan kekuasaaan di Indonesia,

dari pemerintahan Soekarno kepada Soeharto. Dimulai dengan keinginan untuk

melakukan penjadwalan kembali utang-utang luar negeri Indonesia, memperoleh

pinjaman baru ekonomi Indonesia yang terpuruk, serta menarik investor asing ke

Indonesia, maka dimulailah serangkaian pertemuan ke arah itu, yakni Tokyo Club

(Tokyo, September 1966), Paris Meeting (Paris, Desember 1966), diikuti dengan

pertemuan Amsterdam bulan Februari 1967, pertemuan terakhir di Belanda itulah yang

menghasilkan yang konsorsium negara-negara yang memberikan pinjaman bagi

Indonesia yang dikenal dengan IGGI (Inter- Governmental Group on Indonesia).

Pinjaman negara-negara itu diberikan kepada Indonesia lewat Bank Dunia. Awalnya,

IGGI mencakup 16 negara, diantaranya: Belanda, Jepang (pemberi pinjaman terbesar


Ekonomi Publik

bagi Indonesia), Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Pada

tahun 1992 pemerintah RI membubarkan IGGI dan membentuk CGI (Consultative Group

on Indonesia), dengan tujuan mengeluarkan Belanda dari konsorsium, karena dianggap

terlalu campur tangan terhadap pembangunan dalam negeri Indonesia.

Peran Bank Dunia sebagai fasilitator negara-negara kreditor dalam memberikan

pijaman ke Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, perilaku

lembaga multilateral ini perlu dilihat lebih dalam lagi. Perilaku Bank Dunia dalam

menjalankan misinya dipengaruhi peran gandanya dimana kedua peran itu sesunguhnya

saling bertolak belakang (Winters 1996). Pertama, peran Bank Dunia merupakan agen

pembangunan bagi negara-negara peminjam. Kedua, peran Bank Dunia sebagai Bank

komersil dan profesional atas dana yang diterima dan dana yang salurkan.peran kedua

inilah yang lebih berkaitan dengan kelangsungan hidup dari Bank Dunia sendiri, karena

dari keuntungan selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan Bank Dunia memperoleh

penghasilannya yang di gunakan untuk membayar (dengan mahal) para pegawainya dan

deviden bagi para negara pemegang saham.

Posisi yang berlawanan dari kedua peran itu adalah bahwa sebagai agen

pembangunan, Bank Dunia wajib mengawasi pelaksanaan proyek mulai dari proses

identifikasi sampai dengan pelaksanaan akhir proyek tersebut. Denga possisi dan

wibawanya, Bank Dunia berhak dan wajib memberhentikan pelaksanaan dan pembiayaan

suatuproyek apabila pelaksanaan proyek itu dianggap menyimpang dari ketentuan Bank

Dunia sebagai agen pembangunan. Akan tetap, apabila hal itu dilakukan, akan

memnimbulkan ketegangan hubungan antara Bank Dunia dengan pemerintah negara

yang bersangkutan dan bisa menyebabkan si penguasa enggan meminjam kembalo ke

Bank Dunia.

Kecendrungan atas peran sebagai Bank komersial juga tanpakmdari aliran modal

yang teru-menerus masuk kepada negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Belum selesai berapa proyek berjalan, sudah direncankan lagi pinjaman untuk proyek

selanjutnya. Sepertinay Bank Dunia sebagai sumber mata air pinjaman yang tidak pernah

kering. Bila pemerintahnya merupalkan rezim yang korup, pinjaman yang terus-menerus

itu merupakan sumber korupsi bagi mereka, sedangkan bagi Bank Dunia hal ini berarti


Ekonomi Publik

keterjaminan bahwa merekan akan memperoleh keuntungan lewat bunga pinjaman

sebagai keterjaminan sumber pendapatan mereka.

Bank Dunia sangat memiliki kepentingan tehadap pembangunan Indonesia kerana

Indonesia adalah klien yang baik yang selalu membayar pinjaman dan bunganya tepat

waktu, sehingga bagi Bank Dunia meminjamkan dana kepada Indonesia merupakan hal

yang menguntungkan. Perlu diketahui bahwa kriteria perhitungan kelayakan proyek bagi

Bnak dunia adalah Economics Rate of Return (ERR), tanpa memperhitungkan aspek

distributf dan proyek tersebut. Dengan kondisi demikian, sulit untuk mengharapkan

bahwa Bank dunia akan mengkritik atau menghentikan di tengah jalan proyeknya sendiri

dijalankan oleh pemerintah Indonesia, meskipun proyek itu dalam prosesnya

menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat banyak, seperti proyek

pembangunan Bendungan Kedung Ombo.

Sikap Bank Dunia, seperti digambarakan diatas, pada akhirnya cenderung

memberikan korupsi atau kebocoran yang terjadi pada proyek-proyek. Bahkan, Bank

Dunia sebelum korupsi banyak dipermasalahkan beranggapan bahwa korupsi bagi

minyak pelumas bagi bisnis dan tanpa korupsi tidak akan ada transaksi dan itu berarti

tidak ada pertumbuhan. Korupsi adalah minyak pelumas mesin birokrasi jika korupsi

dihilangkan, maka birokrasi tidak bekerja. Laporan Bank Dunia sendiri pada bulan

Oktober 1997 memperkirakan bahwa sekitar 20 persen sampai 30 persen pinjaman untuk

Indonesia telah digelapkan oleh beberapa pejabat dan politisi pemerintah. Keprihatinan

terus meluas karena, walaupun era Orde Baru telah berakhir, praktik penggelapan dana

ini masih terus berlangsung. Bahkan, menurut laporan terakhir Bank Dunia pada tanggal

17 Desember 1998, sebagian dana gelap itu dicurigai digunakan untuk mempengaruhi

jalannya pemilihan umum pertama pada era sesudah kejatuhan Soeharto yang akan

dilaksanakan pada bulan juni 1999.

Selain Bank Dunia, lembaga multilateral yang turut sertta mempercepat

akumulasi utang Indonesia adalah IMF, terutama dua tahun terakhir setelah krisis

ekonomi berlangsung. IMF diundang masuk ke Indonesia dalam upaya membantu

kesulitan finansial pemerintah dan juga membantumembuat program pemuliuhan

ekonomi. namun demikian, peran IMF dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut tidak

lepas dari kepentingan IMF sendiri sebgai lembaga multilateral dan kepentingan negara-


Ekonomi Publik

negara pemegang saham terbesar (negara maju). Tetapi yang salah dalam upaya

pemulihan ekonomi mengakibatkan krisis yang semakin dalam dan pada akhirnya

memerlukan dana (utang baru) sehingga akumulasi yang bertambah besar.

Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan obligasi untuk merekapitalisasi bank-

bank tersebut dan bunganya ditanggung oleh APBN. Hal ini belum lagi ditambah

permasalahan pengembalian aset-aset yang dijaminkan atas pemberian BLBI tersebut.

Kesalahan lain adalah pengaitan masalah politik dalam pencairan pinjaman. Walaupun

pinjaman yang diberikan IMF tidak signifikan mempengaruhi cash flow keuangan

pemerintah. Namun, dampak psikologis membuat ketidakpastian semakin tinggi yang

pada akhirnya memperlambat pemulihan ekonomi itu sendiri.

Rangkuman

Utang luar negeri bukanlah hal yang negatif untuk kita karena disisi lain ULN dapat

memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan suatu negara.


dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara

Dalam jangka panjang ULN dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di

Indonesia,sebab pemerintah harus melunasi dengan jumlah bunga yang sangat besar

Salah satu upaya untuk mengurangi ULN adalah dengan segera membayarnya tepat

waktu agar tidak memiliki bunga yang cukup tinggi serta tidak lagi meminjam

pinjaman luar negeri agar tidak terbentuk Utang yang baru.

Daftar Pustaka

Tambunan,hamongan,tahi,tulus.2008.Pembangunan Ekonomi Dan Utang Luar Negeri.Jakarta:PT Raja Gravindo Persada

Alun,Tawang.1992.Analisa Ekonomi Utang Luar Negeri .Jakarta:LP3ES

Buchori,binny.2006.”Maju Mundur Pengurangan Utang”.Kompas,Opini,Kamis,2 Februari ,Halaman 6


Ekonomi Publik

Burniside,Craig Dan David Dollar.1998.”Aid, The Intensive Ragima,And Provety Reduction”.World Bank Policy Research Working Paper No.1937,Washington,DC.

Booth,A.1989.Indonesian Economic Development Under Soeharto Era. Oxford University Press

Syaparuddin.1996.” Utang Luar Negeri Dan Debt Service Ratio Indonesia”. Karya Ilmiah. FE-Universitas Jambi


musbitulhasanah.files.wordpress.com · Web viewUtang Luar Negeri Tujuan Kegiatan Belajar 11 Tujuan...

Documents

Transcript of musbitulhasanah.files.wordpress.com · Web viewUtang Luar Negeri Tujuan Kegiatan Belajar 11 Tujuan...