PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJADAN PEMUDA

BAB XIX

PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJADAN PEMUDA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjang hukum tanpa ada kecualinya dan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27), serta berhak mendapat pengajaran (Pasal 31 Ayat 1). Pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya kedudukan yang sama antara laki-laki dan wanita sebagai warga negara.

XIX/3

Pada masa awal kemerdekaan peranan wanita ditandai dengan semangat perjuangan untuk ikut mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan negara Republik Indonesia seraya berupaya memper-kukuh persatuan bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, wanita bersama pria bahu membahu berjuang melawan kaum penjajah. Pada masa itu terbentuk federasi dari berbagai organisasi wanita, seperti Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) pada tahun 1946.

Tekad dan hasrat wanita untuk menghimpun diri dalam upaya membela negara telah dirintis sejak lama yaitu melalui Kongres Perempuan Indonesia (KPI) dan Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang menyelenggarakan kongres pertama pada tanggal 22 Desember 1928. Untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden No.316 tahun 1959, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu. Partisipasi wanita dalam pembangunan dimulai dari masyarakat di daerah perdesaan terutama melalui kegiatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dirintis pada tahun 1967 di Jawa Tengah.

Dalam perjalanan kehidupan bangsa selama 50 tahun merdeka, wanita Indonesia telah turut berperan dalam semua peristiwa, dan bahkan seringkali menjadi pelopor dalam berbagai upaya pembaharuan. Wanita terlibat dalam kegiatan di berbagai sektor ekonomi dan sosial, dan juga di bidang politik. Dalam bidang olah raga, wanita Indonesia juga telah berperan membawa nama harum bagi bangsanya.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) peranan wanita makin meningkat yang ditunjukkan dengan berbagai kemajuan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

XIX/4

Di bidang pendidikan, penurunan angka buta aksara penduduk wanita usia 10 tahun ke atas, yaitu dari 49,7 persen pada tahun 1971 menjadi 21,3 persen pada tahun 1990, lebih nyata daripada penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas, yaitu dari 27,9 persen menjadi 10,4 persen. Partisipasi murid perempuan di sekolah, khususnya sekolah dasar, sudah hampir seimbang dengan murid laki-laki, sedangkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi proporsi murid perempuan juga meningkat meskipun proporsi murid laki-laki masih lebih besar.

Dalam bidang kesehatan, kemajuan ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup wanita dari 48,5 tahun pada tahun 1969/70 menjadi 64,5 tahun pada tahun 1993/94. Di samping itu angka kematian ibu melahirkan juga menunjukkan adanya penurunan, dari 450 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1986 menjadi 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992. Dalam program keluarga berencana (KB), peranan wanita sangat menentukan keberhasilannya. Wanita tidak saja berperan sebagai akseptor atau peserta KB, tetapi juga sebagai motivator dan ikut aktif sebagai penggerak KB. Dampaknya, antara lain terlihat dari adanya perubahan pada perilaku reproduksi wanita. Usia perkawinan pertama di kalangan wanita cenderung meningkat dari 20,0 tahun pada tahun 1980 menjadi 21,9 tahun pada tahun 1990.

Peranan wanita dalam bidang ketenagakerjaan ditunjukkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang terus meningkat, dari 32,7 persen pada tahun 1980 menjadi 38,8 persen pada tahun 1990. Bahkan, dalam kurun waktu 1980-1990, laju pertumbuhan angkatan kerja wanita, adalah 4,4 persen atau lebih cepat dari laju pertumbuhan angkatan kerja laki-laki, yaitu 3,1 persen.

Wanita juga telah meningkat peran sertanya dalam lembaga kenegaraan dan pemerintahan seperti dapat dilihat, antara lain, dari

XIX/5

partisipasi wanita dalam memegang jabatan penting. Pada tahun 1982 persentase keanggotaan wanita pada lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah berturut-turut sebesar 7,0 persen dan 8,4 persen, dan pada tahun 1992 meningkat menjadi 10,1 persen dan 11,8 persen. Pada tahun 1989/90 persentase wanita anggota DPR dari jumlah anggota DPR seluruhnya adalah 11,4 persen meningkat menjadi 12,6 persen pada tahun 1993/94.

Berbagai kemajuan yang dicapai dalam peranan wanita sejalan dengan perkembangan dan pembinaan anak dan remaja terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Dengan kemerdekaan dan pembangunan kesempatan untuk bersekolah makin terbuka terutama di SD dan SLTP. Demikian pula di bidang kesehatan, perkembangan tingkat kesehatan dan keadaan gizi anak dan remaja makin membaik. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah menaruh perhatian terhadap kesejahteraan anak dan remaja antara lain ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Dalam Bagian I dan II dari Undang-Undang ini ditetapkan bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah tidak boleh menjalankan pekerjaan.

Dalam PJP I tercatat berbagai kemajuan penting bagi anak dan remaja terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi, serta ketenagakerjaan. Pendidikan anak dan remaja makin membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD yang mencapai 110,4 persen pada akhir PJP I, sedangkan pada awal PJP I hanya 68,7 persen. Kemajuan tersebut didukung oleh INPRES SD sejak tahun 1973/74 dan kemudian diperkuat oleh pelaksanaan Program Wajib Belajar 6 tahun sejak tahun 1984.

XIX/6

Di bidang kesehatan tercatat penurunan angka kematian bayi yang cukup tajam, yaitu dari 145 per seribu kelahiran pada tahun 1967 menjadi 58 pada tahun 1993. Meskipun tidak secepat penurunan kematian bayi, kematian balita juga cenderung mengalami penurunan. Hal itu tidak terlepas dari peningkatan status gizi anak, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, perluasan cakupan imunisasi serta meningkatnya kondisi lingkungan terutama penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Pada tahun 1978 balita rawan gizi karena kurang energi dan protein masih sebesar 18,9 persen. Pada tahun 1992 angka tersebut menurun menjadi 11,8 persen. Sementara itu prevalensi kekurangan vitamin A berhasil diturunkan dari 1,3 persen pada awal PJP I menjadi 0,35 persen pada akhir PJP I. Prevalensi gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) menunjukkan angka yang menurun. Pada tahun 1982 Total Goitre Rate (TGR) sebesar 37,2 persen menurun menjadi 27,7 persen pada tahun 1990. Meningkatnya status gizi anak berdampak pada makin baiknya pertumbuhan fisik anak dan perkembangan mental dan kecerdasan anak. Peningkatan status gizi tersebut terutama didukung oleh kemajuan ekonomi dan sosial dalam PJP I, khususnya di bidang pangan dan perbaikan gizi yang didukung dengan perbaikan pendapatan, perbaikan derajat kesehatan, dan pendidikan. Perbaikan gizi anak dan remaja juga merupakan dampak dari meningkatnya kesadaran gizi masyarakat. Hal tersebut, antara lain, terlihat pada peningkatan peranserta masyarakat dalam kegiatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) terutama dalam pelayanan gizi di pos pelayanan terpadu (posyandu) yang pada tahun 1993/94 berjumlah sekitar 245 ribu buah, dan tersebar di hampir semua desa.

Jumlah anak usia 10-14 tahun yang terpaksa bekerja juga menurun, yaitu dari 13,8 persen pada tahun 1971, menjadi 10,4 persen pada tahun 1990. Upaya untuk menekan jumlah anak yang terpaksa bekerja selain dengan pencanangan Program Wajib Belajar 6 Tahun pada tahun 1984 juga dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

XIX/7

No. 01/MEN/1989 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja. Di sapping itu melalui program IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) telah diadakan kerjasama antara Pemerintah, ILO (International Labour Organization), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam . menangani anak-anak yang terpaksa bekerja dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Dalam rangka menggalakkan perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan anak, tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional, dicanangkan pertama kali pada tahun 1984, bertepatan dengan penyelenggaraan Konperensi Nasional Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Anak di Jakarta. Perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak dan remaja, terutama yang bermasalah didukung dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak beserta peraturan pelaksanaannya, serta dengan diratifikasinya konvensi hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di samping itu, usaha untuk rehabilitasi sosial anak nakal dan korban penyalahgunaan narkotika ditingkatkan melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pelaksana (BAKOLAK) INPRES Nomor 6 Tahun 1971.

Di bidang kepemudaan, dengan semangat Sumpah Pemuda yang dideklarasikan dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia telah memberikan andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan pemuda memelopori perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya serta menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain diwujudkan dalam satu organisasi yang bernama Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang didirikan pada tahun 1947. Dalam organisasi ini berhimpun empat organisasi mahasiswa lokal dan tiga organisasi

XIX/8

mahasiswa nasional yang berlatar belakang agama. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, kelompok-kelompok organisasi pemuda dan mahasiswa terlibat dalam pertikaian politik dan pertentangan ideologi sehingga terpecah-belah. Dalam penumpasan G-30-S/PKI, pemuda, pelajar dan mahasiswa telah berperan aktif. Gerakan pemuda bersama ABRI dan unsur-unsur masyarakat lainnya itulah yang melahirkan Orde Baru. Kekuatan pemuda saat itu tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) yang memperjuangkan tiga tuntutan rakyat (Tritura), yaitu: (1) Pembubaran PKI; (2) Pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur G-30-S/PKI, dan (3) Penurunan Harga/Perbaikan Ekonomi. Setelah peristiwa G-30-S/PKI pemuda berperan aktif dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia dengan melakukan koreksi dan pembaharuan atas kehidupan berbangsa dan bernegara, kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Para pemuda juga memelopori upaya pembangunan dalam setiap Repelita selama PJP I.

Dengan berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan dalam PJP I, kualitas pemuda Indonesia makin meningkat. Di bidang pendidikan, pada tahun 1968 dari kelompok penduduk usia 16-30 tahun, hanya sekitar 8,6 persen yang mengikuti pendidikan di SLTA dan sekitar 1,6 persen yang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi. Dua puluh lima tahun kemudian yaitu pada akhir PJP I jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan meningkat secara nyata, yang ditunjukkan dengan meningkatnya APK tingkat SLTA, termasuk madrasah aliyah, menjadi 33,6 persen dan APK tingkat pendidikan tinggi termasuk perguruan tinggi 'agama menjadi 10,5 persen. Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda usia 15-29 tahun cenderung meningkat yaitu dari 51,0 persen pada tahun 1971, menjadi 55,7 persen pada tahun 1990. Para pemuda

XIX/9

juga memelopori penguasaan iptek yang menjadi kunci penting dalam pembangunan yang berhasil.

Keterampilan pemuda juga telah meningkat melalui pelatihan yang dilaksanakan di berbagai balai latihan kerja serta melalui sistem magang pada berbagai perusahaan, dan pengembangan kewiraswastaan di kalangan pemuda dari golongan ekonomi lemah. Melalui berbagai pembinaan telah berkembang keterampilan kerja, kreativitas, dan jiwa kewiraswastaan sehingga makin mampu meraih peluang dan berperan secara produktif dalam pembangunan.

Kepeloporan pemuda sebagai kader dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, terus berlanjut, antara lain tercermin dalam kepeloporannya untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berorganisasi di lingkungan pemuda, dan berkat perjuangan pemuda pula sehingga Pancasila diterima secara bulat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemuda juga berperan aktif dalam peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila serta dalam memelihara semangat juang yang ditanamkan melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pelatihan kepemimpinan pemuda; penataran kewaspadaan nasional (tarpadnas), penataran kader bela negara; dan . program kepatriotan, kejuangan dan keperintisan seperti pertukaran remaja antarpropinsi dan antarnegara, napak tilas, dan kirab remaja.

Kepeloporan, kejuangan, dan keperintisan pemuda sebagai insan pelopor dan penggerak pembangunan dalam PJP I telah didorong dengan penempatan pemuda sarjana sebagai pelopor dan penggerak pembangunan perdesaan (SP3), Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP), dan tenaga kerja sukarela yang bernaung di bawah Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (TKS-BUTSI) yang sejak tahun 1989 diubah menjadi tenaga kerja sukarela terdidik (TKST).

XIX/l0

Pembinaan pemuda sebagai pimpinan bangsa dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi kader dan motivator pembangunan yang berasal dari kalangan organisasi kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang didirikan pada tahun 1973, karang taruna, pramuka dan organisasi siswa intra sekolah (OSIS), organisasi kemahasiswaan, organisasi profesi, dan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan lainnya.

Pemuda juga menjadi pelopor di bidang keolahragaan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya prestasi olahraga yang dihasilkan oleh para atlet pemuda baik di forum nasional, regional, maupun internasional.

Pemuda juga berperan dalam bidang keagamaan, kesenian dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, para pemuda juga aktif berperan dalam kehidupan politik dan pemerintahan di lembaga-lembaga legisla t if dan dalam organisasi-organisasi sosial politik ke-masyarakatan pemuda.

Upaya pembangunan dalam PJP I yang telah meningkatkan peran wanita dan pemuda serta kualitas anak remaja, menjadi landasan bagi pembinaan selanjutnya yang akan makin ditingkatkan dalam PJP II yang diawali dengan Repelita VI.

B. PERANAN WANITA

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program dalam Repelita VI

Sasaran peningkatan peranan wanita dalam Repelita VI adalah meningkatnya taraf pendidikan wanita, antara lain ditunjukkan dengan makin menurunnya jumlah penduduk wanita yang menderita tiga buta (buta aksara Latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta

XIX/11

pengetahuan dasar); meningkatnya kualitas SDM wanita melalui pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek; meningkatnya derajat kesehatan wanita termasuk keluarganya sehingga memungkinkan wanita berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja wanita dan makin sempurna dan mantapnya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, termasuk hak dan jaminan sosialnya; meningkatnya peran ganda wanita dalam pembinaan keluarga dan peran sertanya yang aktif di masyarakat secara serasi dan seimbang; berkembangnya iklim sosial budaya yang lebih mendukung upaya mempertinggi harkat dan martabat wanita; dan makin mantapnya organisasi kewanitaan dan makin aktif peranannya dalam pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan yang ditempuh pada pokoknya adalah meningkatkan kualitas wanita sebagai sumber daya pembangunan; meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja wanita; meningkatkan peran ganda wanita dalam keluarga dan masyarakat; mengembangkan iklim sosial budaya yang mendukung kemajuan wanita; serta membina kelembagaan dan organisasi kewanitaan.

Berbagai kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam kegiatan program peningkatan peranan wanita yang diselenggarakan oleh berbagai sektor pembangunan, secara lintas bidang dan lintas sektor.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Pertama Repelita VI

Kegiatan peranan wanita pada tahun pertama Repelita VI merupakan kelanjutan dan pengembangan pelaksanaan program dari Repelita-repelita sebelumnya.

XIX/12

a. Peningkatkan Peranan Wanita sebagai Sumber Daya Pembangunan

Upaya untuk meningkatkan peranan wanita sebagai sumber daya pembangunan dilakukan melalui pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan wanita dan kesejahteraan keluarganya.

Di bidang pendidikan, dalam Repelita. VI diupayakan agar ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan antara wanita dan pria makin mengecil, terutama melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Kegiatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A yang sebagian besar anggotanya adalah wanita diselenggarakan dengan tujuan untuk memberantas tiga buta. Dalam tahun 1994/95 telah dilatih sekitar 1,6 juta orang. Sementara itu, rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki yang bersekolah di tingkat SD, SLTP, dan SLTA dalam tahun 1994/95 berturut-turut adalah 93,6 persen, 88,,0 persen, dan 88,0 persen yang sedikit lebih besar dari tahun 1993/94. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa pada tingkat SD hampir tidak ada ketimpangan dalam kesempatan belajar antara wanita dan laki-laki (lihat Tabel XIX-1).

Sementara itu di bidang kesehatan, upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta penurunan angka kematian ibu melahirkan diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan dasar secara teratur di puskesmas dan posyandu yang dikelola oleh masyarakat, terutama PKK. Pada tahun 1994/95 jumlah posyandu telah. mencapai 250.262 buah atau bertambah sebanyak 5.419 dari jumlah posyandu pada tahun 1993/94. Upaya lainnya adalah penempatan bidan desa, dan pengembangan pondok bersalin desa (Polindes) yang merupakan usaha swadaya masyarakat. Pada tahun 1994/95 ditempatkan 9.464 bidan di desa, sehingga secara keseluruhan sejak tahun 1989/90 sampai dengan tahun 1994/95 sudah ditempatkan sekitar 39 ribu bidan

XIX/13

di desa. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan wanita usia subur dengan pemberian pil besi untuk menanggulangi anemia gizi besi juga dilanjutkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini didukung oleh kelompok wanita pengajian dan organisasi wanita keagamaan yang melaksanakan kegiatan kelangsungan hidup, pengembangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA) dibawah binaan Departemen Agama dan Departemen Kesehatan.

Di bidang kependudukan dan keluarga sejahtera, wanita di samping sebagai pelaku KB (akseptor), juga banyak yang menjadi motivator KB yang dikenal sebagai petugas lapangan KB (PLKB). Pada tahun 1994/95 seluruhnya tercatat ada sekitar 32.402 orang PLKB yang tersebar di hampir semua desa. Kegiatan pelayanan KB terus meningkat antara lain karena peran PLKB dan bidan desa. Dalam tahun 1994/95 masyarakat yang berhasil diajak menjadi peserta KB sebanyak 4,6 juta pasangan usia subur (PUS) atau meningkat sekitar 350 ribu PUS (8,4 persen) dibanding pada tahun 1993/94. Selain upaya mengajak masyarakat untuk ber-KB, kegiatan pembinaan untuk akseptor KB untuk tetap ber-KB juga terus dilakukan. Kegiatan ini pada tahun 1994/95 melibatkan sekitar 22,8 juta PUS, meningkat 1,3 juta PUS (6,3 persen) dibandingkan tahun 1993/94.

b. Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja wanita dan perlindungan bagi tenaga kerja wanita dan keluarganya, kegiatan diarahkan terutama kepada peningkatan keahlian, keterampilan, dan etos kerja produktif tenaga kerja wanita, serta hak-hak tenaga kerja wanita.

XIX/14

Dalam rangka peningkatan kualitas kerja tenaga kerja wanita, telah diupayakan berbagai kegiatan antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan wanita, terutama untuk wanita dari keluarga berpenghasilan rendah. Dalam rangka memperluas kesempatan kerja bagi wanita sejak tahun 1992/93 diselenggarakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan berusaha dalam bentuk kelompok belajar usaha. Pada tahun 1994/95 penyuluhan dan pelatihan tersebut diberikan kepada 605 kelompok belajar usaha khusus untuk wanita. Kegiatan lain adalah penyuluhan dan pelatihan bagi kelompok usaha bersama (KUB) yang meliputi kegiatan usaha pertanian, perdagangan, dan industri kecil dan rumah tangga. Dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan tersebut kepada KUB tani dan nelayan diberikan bantuan sarana dan prasarana usaha melalui kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K). Kegiatan yang pada mulanya ditujukan kepada semua kelompok petani-nelayan kecil (KPK) balk wanita maupun laki-laki, mulai tahun 1994/95 hanya diselenggarakan bagi KPK wanita saja. Sampai dengan tahun 1994/95, kegiatan P4K yang dimulai pada tahun 1988 telah berkembang menjadi 15.383 KPK wanita atau hampir dua kali dari jumlah KPK wanita pada tahun 1993/94. Sementara itu, guna meningkatkan kualitas kerja tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor informal, pada tahun 1994/95 dilanjutkan dan ditingkatkan kegiatan terpadu bagi para wanita pedagang di pasar tradisional, yang dimulai sejak tahun 1993/94, di semua propinsi di Indonesia.

Perlindungan bagi tenaga kerja wanita ditujukan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, pengupahan, pengembangan karier, kesejahteraan tenaga kerja wanita, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja wanita dan keluarganya. Untuk itu dilakukan berbagai kegiatan antara lain penetapan peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum dan jam kerja maksimum, dan kesehatan kerja di sektor informal. Dalam rangka

XIX/15

meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya, pada tahun 1994/95 dilanjutkan upaya penciptaan hubungan yang serasi antar pelaku produksi yang mengacu pada ketenangan bekerja dan berusaha dalam bentuk Hubungan Industrial Pancasila (HIP), yang dikembangkan pada tahun 1974, dan merupakan pengembangan dari Konsep Hubungan Perburuhan Pancasila yang disusun berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 tentang P4. Sampai dengan tahun 1994/95 Konsep HIP terus diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyeleng-garaan Jamsostek; Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jamsostek; serta Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja. Selanjutnya, bagi kepentingan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKI) pada tahun 1994/95 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI KEP/44/MEN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan ke Luar Negeri yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1994. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas selain memuat pengaturan kesejahteraan tenaga kerja pada umumnya, memberikan perhatian khusus pada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja wanita.

Upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sejak tahun 1993/94 lebih diarahkan kepada tenaga kerja wanita di sektor informal. Pada tahun 1994/95 telah dilakukan pelatihan bagi 1.580 orang kader dan tenaga pelatih yang akan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor informal. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja wanita termasuk keluarganya diselenggarakan kegiatan

XIX/16

penyuluhan pemanfaatan air susu ibu (ASI) dan pengelolaan tempat penitipan anak (TPA) bagi para pengelola TPA dan tenaga kerja wanita di berbagai perusahaan dan industri.

c. Pengembangan Iklim Sosial Budaya yang Mendukung Kemajuan Wanita

Iklim sosial budaya yang mendukung peranan wanita ditingkatkan dan diarahkan sehingga masyarakat lebih mengerti akan makna kemitrasejajaran pria dan wanita. Dalam rangka mengembangkan pengertian tersebut dilakukan berbagai kegiatan antara lain penataan hukum dan perundang-undangan yang mendukung kemajuan wanita, penyuluhan hukum, serta penataan data statistik jender baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.

Upaya penataan hukum dan perundang-undangan dalam rangka mengembangkan kesadaran tentang hak dan kewajiban wanita dilaksanakan melalui pemasyarakatan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan penyempurnaannya PP No. 45 Tahun 1990, dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Di samping itu terus dimasyarakatkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1988 tentang Tatacara Mempekerjakan Pekerja Wanita pada Malam Hari dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1989 tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pekerja Wanita, karena Menikah, Hamil, dan Melahirkan. Dalam hubungan ini juga diselenggarakan temu hukum dan pembentukkan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang sejak tahun 1993/94 mulai dilaksanakan secara berjenjang sampai di tingkat Kabupaten/Kodya.

XIX/17

Dalam upaya penataan data dan informasi tentang wanita pada tahun 1994/95 telah diselenggarakan "Temu Karya antara Pengguna Data dan Penghasil Data Jender". Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi, metodologi, dan pola analisis antara pengguna dan penghasil data. Selain itu, telah pula diselenggarakan lokakarya yang bertujuan untuk memantapkan perencanaan yang berwawasan jender serta pelatihan teknik analisis jender bagi para perencana pembangunan, peneliti, dan widyaiswara dari berbagai departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Dalam pertengahan tahun .

1994/95 telah diselenggarakan seminar tentang jender dalam pendidikan, guna merumuskan kebijaksanaan pendidikan sebagai masukan bagi penyempurnaan kurikulum di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

d. Peningkatan Peranan Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat

Peningkatan peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat diarahkan kepada terbentuknya keserasian dan keseimbangan peranan wanita dalam membina keluarganya dan peran aktifnya di masyarakat luas. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan antara lain melalui peningkatan pendapatan keluarga dan pembinaan tumbuh kembang anak balita. Sementara itu peran wanita di masyarakat antara lain dilakukan melalui peningkatan berbagai aktivitas wanita dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Upaya meningkatkan peran wanita dalam meningkatkan pendapatan keluarga, pada tahun 1994/95 antara. lain dilakukan melalui bimbingan dan bantuan berusaha sendiri bagi 1.425 orang wanita dari keluarga miskin melalui Usaha Swadaya Wanita Desa (USWD) yang ada di 23 propinsi sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial. Selain itu, melalui program KB, telah diberikan

XIX/18

modal bergulir bagi akseptor KB yang tergabung dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan kelompok akseptor (UPPKA) yang sejak 1994/95 berubah nama menjadi usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Kegiatan lain yang dilakukan pada tahun 1994/95 adalah pelatihan dan pemberian modal kerja bagi wanita tani-nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) melalui kegiatan peningkatan pendapatan petani -nelayan kecil (P4K) sebagai bagian dari pembangunan di bidang pertanian. Sementara itu, di bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan pelatihan pengelolaan permodalan dan pemasaran hasil produksi bagi wanita pengrajin dan tenaga kerja wanita yang bekerja di industri kecil, serta penataran keterampilan perdagangan, penyuluhan, dan temu usaha bagi para pedagang kecil.

Untuk meningkatkan kemampuan ibu dan anggota keluarga lainnya dalam membina pertumbuhan dan perkembangan anak balita secara optimal, pada tahun 1994/95 kegiatan kelompok bina keluarga balita (BKB) dilanjutkan dan ditingkatkan. Di samping itu, melalui berbagai kegiatan posyandu diselenggarakan imunisasi untuk ibu hamil, penyuluhan tentang pentingnya imunisasi bagi anak balita, dan tentang usaha perbaikan gizi keluarga, termasuk penyuluhan mengenai manfaat air susu ibu (ASI). Sebagai hasil dari penyuluhan tentang manfaat ASI di masyarakat, antara lain terlihat adanya perkembangan minat masyarakat untuk menyediakan "Ruang Menyusui" di tempat-tempat umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, dan di kantor-kantor. Di samping itu dilakukan juga kegiatan pengembangan kelangsungan hidup, pengembangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA), berupa penyuluhan tentang imunisasi, pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan balita, serta penyuluhan mengenai peranan posyandu dengan pendekatan agama.

XIX/19

Sementara itu, peran serta wanita di masyarakat makin ditingkatkan melalui berbagai aktivitas, seperti gerakan PKK, KB, dan posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan, imunisasi, dan perbaikan gizi keluarga, serta pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat luas. Di samping itu, peran wanita sebagai kader pembangunan di berbagai bidang pembangunan juga meningkat.

e. Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Wanita

Pembinaan kelembagaan dan organisasi wanita bertujuan untuk memantapkan fungsi kelembagaan dan mekanisme kerja organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok yang menghimpun wanita. Di dalamnya termasuk pembinaan peran dan fungsi tim pengelola Pro-gram Peranan Wanita (P2W), kelompok PKK, dan Pusat Studi Wanita (PSW).

Pembinaan kelembagaan P2W dalam rangka program peranan wanita dilakukan melalui pembentukan Tim pengelola P2W tingkat propinsi dan tingkat kabupaten berdasarkan SK Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/KEP/MenUPW/IV/91 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah. Tim Pengelola tersebut terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Bappeda, Kantor Perwakilan, dan PSW yang ada di perguruan tinggi setempat.

Sementara itu, di tingkat perdesaan kelembagaan kegiatan wanita terutama diselenggarakan melalui kelompok satuan penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Perkembangan satuan penggerak PKK cukup pesat. Hingga tahun 1994/95 telah mencakup sebanyak 3.800 kecamatan atau hampir semua kecamatan di Indonesia, cukup meningkat dibandingkan tahun 1993/94 yang mencakup 3.526 kecamatan.

XIX/20

Di tingkat nasional, pada tahun 1994/95 tercatat 70 organisasi wanita yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Untuk meningkatkan peran organisasi-organisasi tersebut, kegiatan-kegiatan komunikasi dan koordinasi ditingkatkan. Pada tahun 1994/95 antara lain telah diselenggarakan "Forum Komunikasi Men-UPW dengan Organisasi Wanita Tingkat Pusat dan Tim Penggerak PKK", "Forum Komunikasi Men-UPW dengan Wanita Politisi dan Legislatif", dan "Forum Komunikasi Men-UPW dengan Organisasi Profesi". Selain itu diselenggarakan pula pertemuan antar organisasi wanita yang membahas dan menjabarkan hasil Konperensi Asia Pasifik Tingkat Menteri II tahun 1994 mengenai Wanita dalam Pembangunan.

Peran dan kualitas PSW juga meningkat. Bersama dengan Bappeda dan Tim Pengelola P2W, PSW merumuskan kebijaksanaan P2W pemerintah daerah. Tugas dan fungsi PSW adalah mengenali dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi wanita dalam berperan dalam pembangunan. Selain itu, PSW juga menyediakan berbagai informasi hasil kajian ilmiah dan penelitian mengenai peranan wanita dalam pembangunan. Pada tahun 1994/95 telah terbentuk 6 PSW Baru antara lain di Universitas Muhammadiyah, Jakarta; Universitas Islam '45, Bekasi; dan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Dengan demikian sejak dibentuknya pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1994/95 sudah terdapat 64 PSW yang tersebar di perguruan-perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain "Peran Kader Ibu-ibu PKK dalam Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Anak di Dasa Wisma dan Posyandu" dan "Analisa Situasi Wanita Kabupaten Magelang" oleh PSW Universitas Gajah Mada, serta "Wanita di Sektor Pasar Tradisionil" dan "Studi Perbandingan Profil Budaya Politik Wanita di Perkotaan dan di Perdesaan serta Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik" oleh PSW Universitas Airlangga.

XIX/21

Wanita Indonesia juga turut berperan aktif pada berbagai forum di tingkat regional dan internasional. Pada tahun 1994 Indonesia menjadi tuan rumah Konperensi Asia Pasifik Tingkat Menteri II mengenai Wanita dalam Pembangunan. Konperensi ini merupakan persiapan wilayah Asia-Pasifik dalam menghadapi Konperensi Dunia IV tentang Wanita pada tahun 1995. Dalam Konperensi Regional Asia-Pasifik ini telah dihasilkan Deklarasi Jakarta.

Wanita Indonesia juga duduk di berbagai lembaga internasional sebagai anggota maupun pimpinan lembaga seperti, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) untuk periode 1994-1998, Ketua International Council of Women (ICW) untuk periode 1994-1997, dan sebagai Presiden International Commission of Women (ICW) untuk periode 1994-1998. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan internasional seperti Intersessional Working Group Meeting Commission on the Status of Women (CSW), Komite PBB perihal Kedudukan Wanita pada tahun 1994, Global Summit of Women pada tahun 1994, dan Sidang tahunan ke 50 Komisi Ekonomi dan Sosial Asia-Pasifik (ESCAP) tahun 1994. Dalam kesempatan ini Indonesia telah berhasil mengajukan resolusi yang didukung oleh 13 negara yaitu menekankan pentingnya meningkatkan kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta perananannya dalam pembangunan di semua bidang dan tingkat.

C. PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program dalam Repelita VI

Sasaran pembinaan anak dan remaja dalam Repelita VI adalah meningkatnya anak yang mempunyai status gizi dan kesehatan yang

XIX/22

TABEL XIX - 1

PERKEMBANGAN INDIKATOR KEMAJUAN WANITA TERHADAP PRIA1969/70, 1989/90 - 1993/94, 1994/95

Awal Repelita V Repelita VINo. Indikator PIP-I

(1969170) 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95

1. Jumlah murid sekolah (ribu)SD : Pria 7.486,8 13.708,2 13.554,7 13.543,0 13.559,0 13.617,2 13.522,7

Wanita 6.221,1 12.820,4 12.793,7 12.782,7 12.781,0 12.702,7 12.658,8Rasio 83,1 93,5 94,4 94,4 94,3 93,3 93,6

SLTP : Pria 1.039,4 3.203,2 3.087,0 3.042,1 3.024,6 3.073,1 3.298,3Wanita 651,6 2.649,3 2.599,1 2.562,4 2.551,8 2.673,2 2.901,6Rasio 62,7 82,7 84,2 84,2 84,4 87,0 88,0

SLTA : Pria 477,8 2.226,1 2.177,6 2.111,6 2.069,5 2.041,2 2.069,1Wanita 245,9 1.804,8 1.723,1 1.729,4 1.697,2 1.714,6 1.820,1Rasio 51,5 81,1 79,1 81,9 82,0 84,0 88,0

2. Angka Harapan Hidup (tahun) 1)

45,5 59,2 59,6 60,0 60,4 60,8- Pria 61,2 - Wanita 48,5 62,9 63,3 63,7 64,2 64,5 64,9

1) Angka proyeksi

XIX

/23

baik; meningkatnya jumlah anak dan remaja yang mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun; meningkatnya minat baca dan belajar di kalangan anak dan remaja; terpelihara dan terbinanya anak yang kurang beruntung dan terlantar; menurunnya tingkat kenakalan remaja dan terhindarnya anak dan remaja-dari bahaya penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, dan narkotika; dan meningkatnya kesadaran dan peran orang tua dalam mendidik dan membina anak dan remaja, terutama dalam keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur.

Dalam rangka mencapai sasaran di atas disusun kebijaksanaan pembinaan anak dan remaja yaitu, pada pokoknya adalah meningkatkan status gizi dan kesehatan; meningkatkan pendidikan; menumbuhkan wawasan iptek; menumbuhkan dan meningkatkan idealisme dan patriotisme; meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan; meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan anak dan remaja; serta me-ningkatkan pembinaan dan perlindungan hukum anak dan remaja.

Berbagai kebijaksanaan di atas dilaksanakan melalui program pembinaan anak dan remaja yang dalam Repelita VI merupakan program baru dan bersifat lintas bidang dan sektor.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Pertama Repelita VI

Program pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui kegiatan di berbagai bidang antara lain kesehatan dan gizi, kesejahteraan sosial, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan dasar, dan hukum. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

XIX/24

a. Peningkatan Status Gizi dan Kesehatan

Peningkatan status gizi dan kesehatan anak dan remaja merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini yang meliputi peningkatan status gizi bayi dan balita serta status gizi anak remaja.

Upaya peningkatan status gizi yang diutamakan bagi bayi dan anak balita antara lain meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilaksanakan melalui penimbangan berat badan bayi dan balita secara teratur sekali sebulan di posyandu. Hasilnya dapat diamati melalui kartu menuju sehat (KMS). Pada tahun 1994/95 kegiatan ini dilaksanakan di 250,3 ribu pos pelayanan terpadu (posyandu).

Pada tahun 1994/95 juga dilakukan pengukuran tinggi badan anak baru sekolah (TBABS) di 18.224 sekolah dasar dan madrasah di seluruh Indonesia. Sebanyak 77,5 persen anak masuk sekolah berumur 6-7 tahun. Secara umum tinggi badan rata-rata anak laki-laki adalah 114,9 cm dan perempuan 114,0 cm. Tinggi badan rata-rata anak laki-laki baru masuk sekolah mencapai 91 persen dan anak perempuan sebesar 90,6 persen dari masing-masing bahan rujukan National Centre for Health Statistics - World Health Organization (NCHS-WHO). Pada umumnya anak yang tinggal di perkotaan mempunyai tinggi badan yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tinggal di perdesaan. Prevalensi gangguan pertumbuhan pada anak sekolah adalah 18 persen di perkotaan dan 32 persen di perdesaan. Untuk meningkatkan status gizi anak SD, khususnya di desa-desa miskin pada tahun 1994/95 dilakukan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS) bagi sekitar 42,3 ribu orang anak di 891 SD di desa-desa miskin yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan

XIX/25

Kebudayaan bersama dengan orang tua murid dan masyarakat setempat. Jumlah anak yang tercakup dalam kegiatan PMT-AS tersebut lebih dari empat kali lipat dibandingkan jumlahnya tahun 1993/94 yaitu 10,2 ribu orang anak di 78 SD.

Upaya peningkatan derajat kesehatan anak dan remaja diselenggarakan melalui kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS) yang meliputi penjaringan anak sekolah yang menderita gangguan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi anak luar biasa (anak berkelainan), dan pelayanan kesehatan bagi remaja. Pada tahun 1994/95 jumlah sekolah yang telah tercakup oleh kegiatan UKS adalah sebanyak 25,0 ribu sekolah, meningkat dari tahun 1993/94 yang berjumlah 24,2 ribu sekolah. Pelayanan kesehatan bagi anak luar biasa pada tahun 1994/95 dilaksanakan oleh 567 puskesmas di 13 propinsi. Sementara itu, untuk pelayanan kesehatan remaja dilaksanakan melalui konseling kesehatan, penyuluhan dan pelatihan petugas konseling yang pada tahun 1994/95 dilaksanakan di 23 propinsi.

b. Peningkatan Pendidikan

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas anak dan remaja agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, maju, cerdas, kreatif, berdisiplin, serta sehat jasmani dan rohani. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pembinaan pendidikan agama dan budi pekerti luhur serta kegiatan seperti pramuka, karang taruna, organisasi siswa intra sekolah (OSIS), kesenian dan kegiatan keagamaan. Di samping melalui jalur sekolah, pendidikan anak dan remaja juga dilakukan melalui jalur pendidikan luar sekolah seperti program kelompok

XIX/26

belajar (kejar) paket A dan paket B, serta pendidikan melalui pesantren atau kegiatan sejenis.

Melalui pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, kesempatan anak dan remaja untuk mengikuti pendidikan menjadi lebih terbuka. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya angka partisipasi pendidikan di tingkat sekolah dasar termasuk madrasah ibtidaiyah (MI) dan SLTP termasuk madrasah tsanawiyah (MTs). Pada tahun 1994/95 angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD-MI sudah mencapai 110,8 persen atau sedikit meningkat dari 110,4 persen pada tahun 1993/94. APK tingkat SLTP-MTs mencapai 56,2 persen pada tahun 1994/95 atau meningkat dari 52,7 persen pada tahun 1993/94. Meskipun demikian masih terdapat anak dan remaja yang tidak bersekolah atau putus sekolah yang terutama disebabkan karena rendahnya kemampuan ekonomi. Oleh karena masalah putus sekolah erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, maka program Inpres Desa Tertinggal (IDT) diharapkan dapat mendorong ekonomi keluarga yang pada gilirannya berdampak pada penurunan angka putus sekolah. Gangguan kesehatan dan kurang gizi juga merupakan salah satu sebab putus sekolah. Untuk menanggulangi masalah tersebut dilakukan program usaha kesehatan sekolah dan program pelayanan gizi anak sekolah dasar.

Selanjutnya, dalam rangka mengenal, mendalami, dan meng-hayati nilai-nilai luhur budaya bangsa dilaksanakan antara lain penyebarluasan cerita rakyat, peragaan budaya daerah dan permainan rakyat serta bimbingan penyusunan bagi keluarga dan masyarakat. Pada tahun 1994/95 oleh Direktorat Jendral Kebudayaan telah dilaksanakan penyusunan model penanaman budi pekerti, penyusunan cerita fiksi ilmiah bergambar, pembuatan cerita kepahlawanan, serta lomba puisi bagi anak dan remaja. Dalam rangka membina perilaku kehidupan beragama dan berbudi pekerti luhur, pada tahun 1994/95

XIX/27

oleh Departemen Agama telah dilaksanakan penyuluhan keagamaan bagi para pelajar, pengadaan buku bacaan keagamaan, dan bantuan pelaksanaan pesantren kilat pada beberapa sekolah.

c. Penumbuhan Wawasan Iptek

Penumbuhan wawasan iptek anak dan remaja dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Dalam rangka menumbuhkembangkan wawasan iptek sejak dini, pada tahun 1994/95 telah dibangun Pusat Peragaan Ilmu dan Teknologi di Taman Mini Indonesia Indah. Khusus bagi para remaja, telah dilaksanakan kegiatan lomba karya ilmiah remaja, dan dari kegiatan ini telah dipilih 9 orang pemenang di bidang ilmu pengetahuan sosial kemasyarakatan, IPA dan teknologi.

Untuk menumbuhkan daya cipta bagi balita antara lain diberikan alat permainan edukatif (APE) bagi kelompok-kelompok bina keluarga balita dan penyuluhan bagi ibu keluarga balita. Sedangkan dalam rangka menumbuhkan minat baca dan belajar bagi remaja dikembang-kan taman bacaan dan perpustakaan keliling di perdesaan di seluruh propinsi.

d. Penumbuhan dan Peningkatan Idealisme dan Patriotisme

Upaya menumbuhkan dan meningkatkan idealisme dan patriotisme pada anak dan remaja . diarahkan pada penghayatan dan pengamalan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal itu dilakukan dengan menanamkan rasa cinta tanah air, disiplin dan kemandirian sejak anak usia sekolah. Bagi para remaja ditumbuhkan idealisme dan patriotisme serta wawasan kebangsaan.

XIX/28

Salah satu kegiatan untuk menumbuhkan idealisme dan patriotisme adalah kegiatan kepramukaan bagi anak dan remaja. Dalam rangka itu, antara lain diselenggarakan kepanduan, pelatihan instruktur/pembinaan pramuka, dan bantuan peralatan kepramukaan. Selain itu, sebagaimana tahun sebelumnya pada tahun 1994/95 telah diselenggarakan kegiatan wisata remaja, dan "kirab remaja" yang diikuti oleh perwakilan remaja seluruh propinsi Indonesia dan perwakilan remaja beberapa negara-negara sahabat. Sementara itu, kegiatan "dokter kecil" dan "polisi kecil" terus ditingkatkan untuk menanamkan disiplin dan kemandirian sejak anak usia sekolah.

e. Peningkatan Kemampuan Menyesuaikan Diri dengan Masyarakat dan Lingkungan

Peningkatan kemampuan anak remaja dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya hidup bermasyarakat sedini mungkin. Salah satu kegiatan pembinaan anak dan remaja untuk menjamin kelangsungan proses tumbuh kembang anak balita dalam rangka meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri adalah melalui pengembangan tempat penitipan anak (TPA) dan kelompok bermain. Pada tahun 1994/95 telah dilaksanakan pelatihan bagi 180 petugas TPA dan 180 orang petugas kelompok bermain oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Sosial. Sejak TPA dimulai pada tahun 1963 sampai tahun 1994/95 secara keseluruhan telah tercatat sebanyak 694 buah TPA yang tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa.

f. Peningkatan Peranan Keluarga dan Masyarakat

Peningkatan peranan keluarga dan masyarakat terutama dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

XIX/29

keluarga khususnya orang tua mengenai pendidikan dan pembinaan anak dan remaja yang baik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan pendidikan keluarga.

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua khususnya para ibu tentang mendidik dan mengasuh anak balita, antara lain telah dibentuk kelompok-kelompok bina keluarga balita (BKB). Melalui kelompok BKB ini, diharapkan ibu-ibu mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada tahun 1994/95 tercatat sebanyak 3,4 juta peserta BKB yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendukung kegiatan BKB di desa tertinggal telah diterbitkan berbagai buku tentang tumbuh kembang anak balita.

Peranan keluarga dan masyarakat juga ditingkatkan dalam rangka mencegah dan mengurangi kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika di kalangan remaja, terutama di kota-kota besar. Pada tahun 1994/95 antara lain ditingkatkan pengawasan untuk mencegah peredaran obat-obat terlarang dan narkotika di sekolah-sekolah, yang dilakukan bersama oleh para guru dan aparat keamanan. Selain itu dilakukan tindakan hukum bagi pelaku kerusuhan dan perkelahian antar pelajar dan remaja. Sementara itu dilakukan juga upaya pengamanan bersama oleh orang tua murid, guru, aparat keamanan, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkelahian di kalangan remaja. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai instansi Pemerintah di bawah koordinasi Badan Koordinasi Pelaksana (BAKOLAK) Inpres No. 6 Tahun 1971, bekerjasama dengan masyarakat.

Bagi pelaku kenakalan remaja dan korban narkotika, selain dilakukan tindakan hukum juga dilakukan rehabilitasi melalui panti-panti sosial, antara lain Panti Sosial Pamardi Putra Teratai di

XIX/30

Surabaya dan Panti Sosial Pamardi Putra Binangkit di Lembang yang dikelola oleh Departemen Sosial bekerja sama dengan masyarakat pengusaha. Kedua panti tersebut sejak 1993/94 berhasil memproduksi barang-barang industri rotan, kulit, dan pakaian. Selain itu, upaya penyembuhan melalui pendekatan agama juga dilakukan dalam panti yang dikelola masyarakat, seperti di Pondok Pesantren Suralaya di Tasikmalaya.

Guna meningkatkan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembinaan keluarga, pada tanggal 29 Juni 1994 dicanangkan Hari Keluarga Nasional oleh Presiden RI. Selain itu, telah diterbitkan dan disebarluaskan buku "Penjabaran Asta Citra Anak Indonesia" oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Buku ini memberikan acuan yang luas mengenai pendidikan anak dalam keluarga dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berlaku.

g. Pembinaan dan Perlindungan Hukum Anak dan Remaja

Upaya meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja, selain dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan juga dengan meningkatkan perlindungan hukum anak dan remaja. Perlindungan hukum anak dan remaja antara lain meliputi perlindungan terhadap anak-anak yang terpaksa bekerja dan perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman seperti yang tertera dalam Konvensi Hak-hak Anak, yang telah diratifikasi pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.

Dalam rangka perlindungan dan pengawasan atas anak-anak yang terpaksa bekerja kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 1994/95 antara lain adalah penerapan norma dan pengawasan norma kerja serta pendataan jumlah tenaga kerja anak. Sementara itu, terus diupayakan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur

XIX/31

perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja. Dalam rangka pengawasan tenaga kerja anak telah dilaksanakan pelatihan bagi 130 orang pengawas ketenagakerjaan untuk menangani anak-anak yang terpaksa bekerja.

Upaya lain adalah meningkatkan koordinasi antar sektor terkait dalam perlindungan anak dan remaja, diantaranya termasuk perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan pemenuhan hak- hak anak dalam memperoleh kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Upaya penyebarluasan informasi mengenai konvensi hak-hak anak pada tingkat desa sampai dengan keluarga. Kerjasama dengan LSM atau organisasi masyarakat terutama yang bergerak dalam pembinaan anak dan remaja terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Kegiatan ini diantaranya dilakukan oleh Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia (FKPPAI) melalui kegiatan dialog antara "Anak dan Polisi" dan "Anak dan DPR" pada tahun 1994. Dalam rangka peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pembinaan anak dan remaja telah dicanangkan dasawarsa Anak Indonesia 1986-1996 yang setiap tahun diperingati dalam Hari Anak Nasional.

D. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program dalam Repelita VI

Sasaran pembinaan dan pengembangan pemuda dalam Repelita VI adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemuda serta kemampuannya untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek; meningkatnya partisipasi pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila; meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial, serta kepedulian pada

XIX/32

lingkungan sosial dan lingkungan hidup; meningkatnya kualitas pemuda sebagai pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan meningkatnya kualitas kepemimpinan pemuda sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan pemuda pada pokoknya adalah meningkatkan perluasan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan; meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan; meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan; dan meningkatkan kelembagaan dan organisasi kepemudaan.

Kebijaksanaan di atas dituangkan dalam program pembinaan dan pengembangan pemuda yang diselenggarakan melalui kegiatan program-program pembangunan secara lintas bidang dan lintas sektor.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Pertama Repelita VI

Program pembinaan dan pengembangan pemuda dilaksanakan di berbagai bidang dan di segenap aspek kehidupan bangsa. Diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi pemuda merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur sekolah terlihat antara lain dari

XIX/33

semakin besarnya angka partisipasi kasar (APK) SLTA dan APK Perguruan Tinggi (PT). Pada tahun 1994/95 APK SLTA termasuk madrasah aliyah adalah sebesar 35,0 persen dan APK PT termasuk perguruan tinggi agama sebesar 11,0 persen meningkat dibandingkan tahun 1993/94 yaitu masing-masing sebesar 32,9 persen dan 10,5 persen.

Peningkatan memperoleh pendidikan dan keterampilan melalui jalur luar sekolah dapat dilihat antara lain dari jumlah pemuda yang dilatih di balai latihan kerja (BLK) dan di tempat-tempat pelatihan keterampilan lainnya. Untuk meningkatkan mutu pelatihan, pada tahun 1994/95 diadakan pelatihan bagi 350 orang guru sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pelatihan bagi pengelola BLK. Di samping itu, dalam upaya meningkatkan keterampilan pemuda khususnya pemuda putus sekolah di perdesaan, pada tahun 1994/95 telah dilakukan berbagai pelatihan yang dikaitkan dengan pembinaan karang taruna, antara lain pelatihan keterampilan peternakan dan pertanian terpadu di Tapos, pelatihan pertanian di Balai Pelatihan Pertanian Ciawi, pembudidayaan udang di Jepara, kerajinan kayu di Ubud dan kegiatan lainnya. Di samping itu, telah pula diberikan bantuan modal kerja kepada 2.890 buah karang taruna.

b. Peningkatan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan

Pembinaan pemuda sebagai kader bangsa pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME diarahkan antara lain untuk meningkatkan kepedulian dan peranserta pemuda dalam pembangunan sosial dan politik; menumbuhkan semangat kewiraswastaan; meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik; menumbuhkembangkan budaya belajar; dan memantapkan pemahaman dan perilaku keagamaan; mengembangkan minat seni dan budaya; serta meningkatkan prestasi olahraga.

XIX/34

Di bidang sosial pemuda berperan antara lain dalam pembangunan kesehatan dan KB melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan dan KB. Pada tahun 1994/95 telah diseleng-garakan forum komunikasi untuk menampung aspirasi generasi muda di bidang kesehatan, penyebaran 88 ribu eksemplar "warta generasi muda sehat" lomba kreativitas kesehatan remaja, dan sarasehan bagi motivator pemuda anti narkoba sebanyak 810 orang di 27 propinsi. Pada tahun 1993/94 diselenggarakan forum . bagi pemuda dalam penanggulangan narkoba sebanyak 420 orang, pelatihan bagi karang taruna (Taruna Husada) sebanyak 360 orang, dan pencetakan media komunikasi generasi muda sebanyak 96 ribu eksemplar untuk penyuluhan kesehatan dan sebanyak 71 ribu eksemplar untuk penyuluhan KB.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik pemuda pada tahun 1994/95 telah dilaksanakan penataran P4 dan pelatihan kepemimpinan bagi pengurus berbagai organisasi pemuda yang diikuti sebanyak 200 orang peserta. Selain itu, seperti tahun -tahun sebelumnya penataran P4 juga diberikan kepada murid SLTA dan mahasiswa.

Untuk meningkatkan jiwa dan semangat kewiraswastaan bagi pemuda pada tahun 1994/95 dilakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan mengenai perkoperasian dan menejemen usaha perdagangan secara umum. Pelatihan perkoperasian diikuti oleh 1.650 orang pemuda pengurus koperasi unit desa, dan pelatihan usaha perdagangan diikuti oleh 1.680 orang pemuda, kesemuanya dari perdesaan transmigrasi.

Dalam upaya meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan ekonomi dilaksanakan pelatihan lanjutan mengenai industri rumah

XIX/35

tangga di bidang usaha perikanan, peternakan, pengolahan coklat, tahu, tempe, dan tenun dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUB). Pada tahun 1994/95 secara keseluruhan terdapat 200 KUB atau bertambah 60 kelompok dari jumlah tahun 1993/94. Pembentukan KUB untuk usaha industri rumah tangga tersebut pada tahun 1994/95 dilakukan di propinsi Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Irian Jaya dan Timor Timur.

Penghayatan peran pemuda dalam kegiatan keagamaan dan budaya dilakukan antara lain melalui kegiatan sarasehan agamawan muda. Selain itu untuk memupuk kerukunan hidup antar umat beragama telah diselenggarakan pelatihan bagi sekitar 240 orang da'i muda. Dibandingkan dengan tahun 1993/94, peserta pelatihan da'i muda tersebut meningkat dua kali lipat. Untuk meningkatkan kesadaran pemahaman keagamaan di kalangan pemuda telah diberikan bantuan 1.600 eksemplar buku materi dakwah dan 600 buku keagamaan kepada berbagai organisasi kepemudaan.

Dalam rangka mengembangkan minat seni dan budaya pemuda pada tahun 1994/95 diselenggarakan berbagai kegiatan pergelaran seni budaya di daerah, serta diberikan sumbangan buku panduan untuk pengembangan seni budaya.

Prestasi pemuda di bidang olahraga cukup menggembirakan terutama dalam cabang olahraga catur, bridge, angkat besi, bulu tangkis, panahan, dayung, dan tenis meja dalam pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di tingkat internasional. Di tingkat nasional telah diselenggarakan berbagai pertandingan olah raga bagi pemuda seperti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) dan kejuaraan olahraga antar perguruan tinggi.

XIX/36

Dalam pada itu, pada tahun 1994/95 telah dilaksanakan Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) bagi 306 orang pemuda. Di samping itu sampai dengan tahun 1994/95, pelatihan Kader Bela Negara yang dimulai sejak tahun 1984, telah diiikuti oleh 1.373 orang pemuda.

c. Peningkatan Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan

Dalam rangka kepeloporan pemuda dalam pembangunan, pada tahun 1994/95 telah ditempatkan 200 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3), 1.094 Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP) dan 1.007 alumni penerima beasiwa supersemar sebagai Sarjana Pendamping Purna Waktu di desa-desa tertinggal. Mereka berperan dalam program IDT sebagai pendamping, yaitu fasilitator, motivator dan dinamisator. Di samping itu, untuk mengembangkan kewiraswastaan dan peran pemuda dalam pembangunan perdesaan, pada tahun 1994/95 telah ditempatkan 650 orang SP3 dan 7.257 TKMP di unit-unit usaha di luar desa tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam memberikan bekal kepemimpinan kepada para pemuda telah dilaksanakan pelatihan kepemimpinan serta keterampilan pemuda dan pelatihan kelompok pemuda produktif bagi 2.530 orang yang pelaksanaannya tersebar di 27 propinsi.

Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air serta semangat persatuan dan persaudaraan dilakukan pertukaran pemuda antar propinsi. Pada tahun 1994/95 kegiatan ini diikuti oleh 1.500 orang peserta yang berasal dari seluruh propinsi. Untuk meningkatkan wawasan internasional pemuda dan memupuk saling pengertian diantara pemuda antar bangsa telah dilaksanakan pertukaran pemuda

XIX/37

dengan pemuda-pemuda dari Kanada, Australia, Jepang, Korea, dan negara-negara ASEAN.

Kegiatan lain yang penting pula adalah napak tilas jejak pahlawan yang ditujukan untuk memelihara dan mengobarkan semangat juang pemuda melalui penelusuran tempat-tempat bersejarah dalam perjuangan bangsa. Pada tahun 1994/95 kegiatan ini diikuti oleh 2.800 pemuda dari 27 propinsi.

d. Peningkatan Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan

Peningkatan kelembagaan dan organisasi kepemudaan bertujuan untuk memantapkan fungsi dan mekanisme dan koordinasi kerja organisasi-organisasi kepemudaan terutama KNPI, kepramukaan, pemuda pelajar (OSIS). dan kemahasiswaan. Pembinaan kelembagaan organisasi-organisasi kepemudaan baik di pusat maupun di daerah dilaksanakan oleh KNPI. Pada tahun 1994/95 melalui KNPI dilakukan pelatihan kader kepemimpinan organisasi pemuda sebanyak 690 orang yang dilaksanakan di 6 wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku/ Irian Jaya. Dalam rangka itu telah diberikan bantuan untuk penyelenggaraan administrasi dan organisasi, serta pengadaan buku kepemudaan.

Kegiatan kepramukaan di tahun 1994/95 antara lain meliputi latihan instruktur pembina kepramukaan yang diikuti oleh 1.500 orang, terdiri dari latihan pembinan kepramukaan, pelatih lanjutan, penyegar andalan, mahir dasar, dan mahir lanjutan. Selain itu diselenggarakan pula permainan besar siaga, pelatihan kepemimpinan regu, pelatihan kepemimpinan satuan bagi 2.000 orang anggota pramuka dan jambore daerah.

XIX/38

Di perguruan tinggi pembinaan pemuda dilanjutkan dan dilakukan sejalan dengan pembinaan kemahasiswaan yakni melalui kelembagaan Senat Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Profesi. Di sekolah menengah pembinaannya dilakukan melalui organisasi siswa intra sekolah (OSIS) setempat.

XIX/39