supriyadikaranganyar.files.wordpress.com€¦ · Web viewSekolah atau madrasah memiliki tugas untuk...
Transcript of supriyadikaranganyar.files.wordpress.com€¦ · Web viewSekolah atau madrasah memiliki tugas untuk...
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pencabutan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya
Pendidikan pada SD/MI dan SMP/MTs, dan digantikan oleh Permendikbud
Nomor 44 tahun 2012 tertanggal 28 Juni 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan
Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, melegakan penyelenggara
sekolah atau madrasah swasta. Pasalnya, sejak pemberlakuan peraturan yang
melarang pungutan mulai awal 2012, semangat penyelenggara lembaga
pendidikan menurun. Hal itu karena dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SD/MI sebesar Rp.580.000 setiap anak per tahun dan SMP/MTs Rp.710.000
terasa membebani sekolah atau madrasah swasta. Dana sebesar itu tidak cukup
untuk menggaji guru, yang sebagian besar harus ditanggung oleh penyelenggara
sekolah atau madrasah. Padahal, sekolah atau madrasah swasta masih harus
menanggung biaya operasional dan investasi. Karena itu, beberapa sekolah atau
madrasah swasta kurang mengindahkan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011
ini. Hanya sekadar bisa hidup, beberapa sekolah atau madrasah swasta menarik
pungutan dari orang tua siswa.
Dalam peraturan baru Permendikbud Nomor 44 tahun 2012, dijelaskan
bahwa satuan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (sekolah atau
madrasah swasta) diperbolehkan menarik pungutan dari orang tua siswa. Bahkan
secara umum, boleh menerima sumbangan. Inilah yang memberikan peluang
bagi sekolah atau madrasah swasta untuk mengembangkan diri. Meskipun
demikian, sudah semestinya sekolah atau madrasah swasta membatasi besarnya
pungutan, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau madrasah,
seperti yang tercantum dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/
madrasah (RAPBS/M). Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
harus mengawasi secara ketat supaya pungutan itu tidak memberatkan orang tua
siswa dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
Kelebihan sekolah atau madrasah swasta dibandingkan dengan sekolah
atau madrasah negeri pasca pencabutan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011,
yakni sekolah atau madrasah swasta kini boleh menarik iuran dari siswa,
sehingga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu sekolah atau madrasah
swasta.
Dengan diperbolehkannya sekolah atau madrasah swasta menarik iuran
dari siswa, secara otomatis pemasukan untuk sekolah atau madrasah swasta juga
akan lebih banyak. Dengan demikian sekolah atau madrasah mempunyai sedikit
keleluasaan dalam pengelolaan keuangan utamanya keleluasaan dalam
pemanfaatan dana tersebut.
Dalam pengalokasian dana, sekolah atau madrasah swasta dituntut untuk
melaksanakan proses pengelolaan yang optimal. Uang yang beredar dalam
sekolah atau madrasah sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan
peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas untuk menanggulangi
kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
Sekolah atau madrasah memiliki tugas untuk mengelola keuangan
berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar
dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah atau
madrasah yang optimal memaksa sekolah atau madrasah melakukan proses
manajemen keuangan sekolah atau madrasah dengan sebaik mungkin.
Dengan pengelolaan yang baik, uang yang di dapat diharapkan dapat
bermanfaat unyuk meningkatkan kinerja sekolah atau madrasah. Pengelolaan
keuangan sekolah atau madrasah yang baik didasari pada prinsip-prinsip yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip
tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah
yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan, pengawasan dan pemerikasaan hingga pertanggungjawaban.
2This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
MI Muhammadiyah Karanganyar sebagai madrasah yang sedang
berkembang pada tahun ajaran 2016/2017 ini memiliki siswa sebanyak 1.375
siswa. Dari jumlah siswa yang banyak inilah secara otomatis dana BOS yang
diterima juga banyak. Disisi lain MI Muhammadiyah Karanganyar sebagai
madrasah swasta juga menarik iuran dari orag tua siswa. Dengan
diperbolehkannya menarik pungutan dari orang tua siswa inilah, MI
Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah/madrasah swasta akan mengelola
keuangan yang lebih daripada sekolah/madrasah negeri. Penelitian ini akan
meneliti tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola MI
Muhammadiyah Karanganyar.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada
tahun 2016 dalam hal perencanaan?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada
tahun 2016 dalam hal pelaksanaan?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada
tahun 2016 dalam hal pengawasan dan evaluasi?
4. Bagaimana pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada
tahun 2016 dalam hal pelaporan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui:
1. Perencanaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada tahun
2016.
2. Perencanaan pelaksanaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar
pada tahun 2016.
3. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah
Karanganyar pada tahun 2016.
3This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
4. Pelaporan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada tahun 2016.
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana
keuangan di sekolah/madrasah swasta.
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Peneliti diharapkan dapat lebih mengetahui secara mendalam mengenai
pengelolaan dana keuangan di sekolah/madrasah swasta serta penerapan
disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
b. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama
Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan
pengelolaan dana keuangan di sekolah/madrasah swasta.
c. Bagi pihak sekolah/madrasah.
Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan lebih
transparan dalam pengelolaan dana keuangan di sekolah/madrasah
swasta.
d. Bagi Komite Sekolah/Madrasah
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran
Komite Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dana keuangan di
sekolah/madrasah swasta.
e. Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat
Memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis
apakah pengelolaan dana keuangan di sekolah/madrasah swasta sudah
wajar atau tidak.
4This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah
Keuangan sekolah atau madrasah merupakan bagian yang sangat
penting karena setiap kegiatan sekolah atau madrasah membutuhkan dana
untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah atau madrasah.
Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2007: 2) pengelolaan atau manajemen
adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah atau
madrasah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan
tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan.
a. Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah
Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan
sekolah atau madrasah, (Mulyono, 2010: 172) adalah :
1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian
sekolah atau madrasah dan menggunakan kelebihan dana untuk
diinvestasikan kembali.
2) Memelihara barang-barang (aset) sekolah atau madrasah.
3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan,
pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.
b. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah atau madrasah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam
pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus
diperhatikan, antara lain:
1) Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan
pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik,
tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin,
5This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
2) Prinsip efisiensi
Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu,
relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
3) Prinsip transparansi
Prinsip transparasi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan
tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah,
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan
pendidikan sehingga :
a. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan
menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian.
b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
pemangku kepentingan pendidikan.
4) Prinsip akuntabilitas publik
Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan
pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh
penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah atau madrasah
Suharsimi Arikunto (2008: 317) menyatakan bahwa dalam pengertian
umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: (1)
penyusunan anggaran (budgeting), (2) pembukuan (accounting), dan (3)
pemeriksaan (auditing). Terkait dengan manajemen keuangan di
sekolah atau madrasah, E. Mulyasa (2007: 48) mengemukakan bahwa:
Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya,
agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
Manajemen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai
tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua
dana sekolah atau madrasah benar-benar dimanfaatkan secara efektif,
6This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
kegiatan pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah meliputi:
perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran,
pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan, pengawasan,
dan pertanggungjawaban pelaporan.
2. Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk
membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan (Indra
Bastian, 2006: 160). Mengenai konsep pembiayaan pendidikan (Nanang
Fattah, 2002: 23) mengemukakan bahwa, anggaran biaya pendidikan terdiri
dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan
dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah anggaran yang
diperoleh setiap tahun oleh sekolah atau madrasah dari berbagai sumber
resmi dan diterima secara teratur.
Sekolah/madrasah swasta pada umumnya berbeda dengan
sekolah/madrasah negeri. Kalau sekolah atau madrasah negeri memiliki
sumber-sumber anggaran penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Sekolah/madrasah swasta selain mendapatkan dana dari pemerintah
juga dari orangtua murid, masyarakat sekitar, dan sumber lainnya.
Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap
tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah atau madrasah.
Belanja sekolah atau madrasah sangat ditentukan oleh komponen-komponen
yang jumlah dan porsinya bervariasi diantara sekolah atau madrasah yang
satu dengan sekolah atau madrasah yang lain, serta dari waktu ke waktu.
Biaya penyelenggaran dan atau pengelolaan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi :
a. Biaya investasi, yang terdiri atas :
1) Biaya investasi lahan pendidikan, dan
2) Biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. Biaya operasi yang terdiri atas :
1) Biaya personalia, dan
2) Biaya non-personalia.
7This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
Jadi dapat disimpulkan, bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang
atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara
pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk barang,
pengorbanan, ataupun uang yang digunakan untuk mengelola dan
menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektifitas dan efisiensi
pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan
diperlukan penyusunan anggaran untuk memperkirakan rencana alokasi
biaya yang akan dikeluarkan untuk direalisasikan oleh suatu lembaga.
B. Pertanyaan Penelitian
Penulis menjabarkan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM), dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Madrasah (RAPBM) di MI Muhammadiyah Karanganyar?
2. Bagaimana proses penggunaan, pembelanjaan, dan pembukuan Anggaran
Belanja Madrasah di MI Muhammadiyah Karanganyar?
3. Bagaimana proses pengawasan dan evaluasi atas proses penggunaan,
pembelanjaan, dan pembukuan Anggaran Belanja Madrasah di MI
Muhammadiyah Karanganyar?
4. Bagaimana proses pelaporan penggunaan, pembelanjaan, dan pembukuan
Anggaran Belanja Madrasah di MI Muhammadiyah Karanganyar?
8This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan
utama penelitian deskriptif kualitatif (Burhan Bungin, 2009: 68) adalah untuk
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai
fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian,
dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter,
sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena
tertentu.
Fokus penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk
menggambarkan/mendeskripsikan pengelolan keuangan MI Muhammadiyah
Karanganyar tahun 2016.
B. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Oktober-November 2016,
sedangkan lokasi penelitian adalah MI Muhammadiyah Karanganyar yang
beralamatkan di Jalan Citarum I Nomor 9 Karanganyar Surakarta Jawa Tengah.
C. Subyek dan Obyek Penelitian
Penentuan subyek penelitian dilakukan untuk mendukung hasil penelitian,
maka pemilihan informan dipilihkan orang yang benar-benar mengetahui dan
menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Subyek penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Bendahara dan Wakil Bendahara
Madrasah, Komite Madrasah dan guru yang terkait dalam manajemen keuangan
di MI Muhammadiyah Karanganyar.
Obyek penelitian ini adalah data yang terkait dengan pengelolaan
keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi serta pelaporan.
Perencanaan keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar adalah
penyusunan anggaran yang dilakukan madrasah untuk menetapkan anggaran,
meliputi tahap penyusunan RKAM, RKT dan RAPBM. Pelaksanaan yang
9This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah setelah madrasah
menerima dana dari pemerintah dan sumber lain, kemudian dialokasikan ke
seluruh siswa dan memfaatkan sesuai dengan perencanaan RAPBM yang telah
dibuat. Pelaksanaan ini, terdiri dari penyaluran, penggunaan, pembelanjaan dan
pembukuan.
Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas
dan transparansi pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pengawasan oleh pihak-
pihak terkait yaitu komite madrasah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Evaluasi dimaksudkan
untuk penentuan alternatif atau pilihan yang tepat dilakukan madrasah dalam
pengambilan sebuah keputusan terhadap pengelolaan keuangan.
Sedangkan pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh
madrasah terhadap pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh satuan
pendidikan.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Observasi
Menurut Sukardi (2006: 49), observasi adalah tindakan atau proses
pengambilam informasi melalui media pengamatan. Menurut M. Djunaidi
Ghony & Fauzan Almanshur (2012:165) observasi merupakan sebuah
teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan
mengamati hal-hal yang berkaitan dengna ruang, tempat, pelaku, kegiatan,
benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Dalam penelitian ini
observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan umum MI Muhammadiyah
Karanganyar. Secara khusus observasi dilakukan untuk mengamati hasil
pengelolaan keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar.
2. Wawancara
Menurut Cholid Narbuko & Abu Achmadi (2013: 83) wawancara adalah
proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana
dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung
10This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Data yang dihimpun sesuai
dengan fokus penelitian berupa kata-kata, situasi, dokumentasi dan peristiwa
yang diteliti. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara
subyektif tentang bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja Madrasah
(RKM), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM), bagaimana proses penggunaan,
pembelanjaan, dan pembukuan, bagaimana proses pengawasan dan evaluasi
atas proses penggunaan, pembelanjaan, dan pembukuan serta bagaimana
proses pelaporan penggunaan, pembelanjaan, dan pembukuan Anggaran
Belanja Madrasah di MI Muhammadiyah Karanganyar.
Wawancara dilakukan kepada Kepala Madrasah, Bendahara dan Wakil
Bendahara Madrasah, Komite Madrasah dan guru.
3. Dokumentasi
Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data
karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan
untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J Moleong,
2014: 217). Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui
secara obyektif pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar.
Dokumentasi tersebut terdiri dari :
a. Data mengenai profil MI Muhammadiyah Karanganyar mecakup visi,
misi, data jumlah siswa dan guru.
b. Data pengelolaan keuangan yang meliputi pembukuan dana, laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana, foto-foto, dan dokumen lainnya
yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai
pihak tentang obyek yang diteliti.
E. Instrumen Penelitian
Jenis penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Data penelitian kualitatif masih belum diketahui,
sumber data belum teridentifikasi secara jelas/pasti, dan cara-cara menggali data
belum diketahui, baik dalam mengeksplorasi maupun mengungkapkan data
sehingga keberadaan alat pengumpul data sangat dibutuhkan (Djunaidi
11This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
Ghony&Fauzan Almanshur, 2012 : 96).
1. Pedoman Observasi
Observasi yang dilakukan untuk mengetahui keadaan umum MI
Muhammadiyah Karanganyar, yang meliputi keadaan fisik dan keadaan
bangunan MI Muhammadiyah Karanganyar.
2. Pedoman Wawancara
Peneliti menyusun kisi-kisi instrument pedoman wawancara untuk
membantu dalam pengolahan data.
F. Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan untuk
mengungkapkan kebenaran yang objektif terhadap hasil penelitian. Peneliti
menggunakan uji kepercayaan (kredibilitas) terhadap hasil penelitian. Keabsahan
data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data
yang dilaporkan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Pengujian kredibilitas
data/atau kepercayaan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan
triangulasi dan member check. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2014:330).
Keabsahan data untuk penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber.
Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2014:330).
Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu
membandingkan hasil wawancara, isi dokumen yang berkaitan dan observasi.
Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Bendahara
dan Wakil Bendahara Madrasah, Komite Madrasah dan guru, dengan informan
pendukung yang berasal dari dokumen dan hasil observasi pengelolaan keuangan
MI Muhammadiyah Karanganyar.
Teknik keabsahan data yang kedua, untuk menguji kredibilitas data yaitu
dengan member check. Member check merupakan proses pengecekan data yang
diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check untuk mengetahui
seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh
12This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
pemberi data (Sugiyono, 2013:375). Kegiatan dalam melakukan teknik
keabsahan data melalui member check yaitu mengulang pertanyaan diakhir
kegiatan wawancara secara garis besar, sehingga informasi yang disampaikan
responden dapat diperbaiki jika ada kekeliruan atau menambahkan jika terdapat
kekurangan. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan
sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau responden.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan
lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain (Boddan dalam Sugiyono, 2013:334). Analisis data dalam
penelitian kualitatif mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Djunaidi Ghony dan
Fauzan Almanshur (2012: 306) analisis data kualitatif menggunakan kata-kata
yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan.
Dalam penelitian ini, analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles
dan Huberman, yang meliputi: (1) reduksi data, (2) display/penyajian data, dan
(3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.
1. Reduksi data
Menurut Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur (2012: 308), reduksi
data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul
dari lokasi penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus
selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.
2. Display data/penyajian data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Mengamati terhadap penyajian data, peneliti akan dapat
memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan
berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.
13This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
Hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:341) mengungkapkan
yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Mengambil kesimpulan dan Verifikasi
Kesimpulan harus diverifikasi selama kegiatan berlangsung.
Verifikasi dilakukan dengan singkat dan dengan mencari data baru, dapat
pula lebih mendalam apabila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk
mencapai persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas. Kesimpulan
dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumnya masih belum jelas dan menjadi kejelasan.
14This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
DAFTAR PUSTAKA
Adeyemi, ,T.O. (2009). The effective management of primary schools in ekiti state, nigeria: An analytical assessment. Educational Research and Reviews, 4(2), 48-56. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1656433714?accountid= 34598
Bambang Riyanto. (2001). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
Barlow, D. (2012). Smarter budgets, smarter schools: How to survive and thrive in tight times. The Education Digest, 78(1), 72. Retrieved from http://search. proquest.com/ docview/ 1039300604? accountid=34598
Bayat, A., Louw, W., & Rena, R. (2014). Is the school governing body a determining factor in the under-performance of secondary schools in theWestern cape province, south africa? issues and perspectives. Africa Review, 6(2), 121-137. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1561739206?accountid= 34598
Burhan Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group
Chin, J. M., & Chuang, C. (2015). The relationships among school-based budgeting, innovative management, and school effectiveness: A study on specialist schools in taiwan. The Asia - Pacific Education Researcher, 24(4), 679-693. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s40299-014-0220-3
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. (2013). Metode Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara
Dedi Supriyadi. (2003). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
E. Mulyasa. (2007). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya
Frost, D. W., & Chalin, C. G. (2005). The effect of income on anaphylaxis preparation and management plans in toronto primary schools. Canadian Journal of Public Health, 96(4), 250-3. Retrieved from http://search.proquest.com/ docview/ 232008869? accountid=34598
Glover, D., Bennett, N., Crawford, M., & Levacic, R. (1997). Strategic and resource management in primary schools: Evidence from OfSTED inspection reports. School Leadership & Management, 17(3), 357-374. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/218984014?accountid=34598
Gonzales, K., & Bogotch, I. (1999). Fiscal practices of high school principals: Managing discretionary school funds. National Association of Secondary School
15This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
Principals.NASSP Bulletin, 83(610), 37-48. Retrieved from http://search. proquest.com/ docview/ 216040010? accountid=34598
Gundersen, C. G., & Garasky, S. B. (2012). Financial management skills are associated with food insecurity in a sample of households with children in the united States1,2. The Journal of Nutrition, 142(10), 1865-70. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1080969179?accountid=34598
Husnaini Usman. (2006). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Pascasarjana UNY
Indra Bastian. (2006). Akuntansi Pendidikan. Jakarta: Erlangga
Khawaja, S. H., & Zamair, S. (2011). Managerial training needs assessment of heads of secondary schools. Bulletin of Education and Research, 33(2) Retrieved from http://search.proquest.com/docview/925039420?accountid=34598
Lexy J. Moleong. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
M. Djunaidi Ghony & Fauzan. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
M. Manullang. (2008). Dasar-dasar Management. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Madni, I. K. (2004). Budgeting school construction projects. AACE International Transactions, , RI121-RI129. Retrieved from http://search.proquest.com/ docview/ 208180512? accountid=34598
Malayu S.P. Hasibuan. (2007). Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
McCampbell, B. (2001). Planning and budgeting for technology. Principal Leadership, 2(3), 63-65. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/ 233326481? accountid=34598
Morrison, B. (2014, 06). Understanding the school budget process. School Band & Orchestra, 17, 12-13. Retrieved from http://search.proquest.com/docview /1545402854? accountid=34598
Moses, W. N., David, K. W., & Odebero, S. O. (2006). Total quality management in secondary schools in kenya: Extent of practice. Quality Assurance in Education, 14(4), 339-362. doi:http://dx.doi.org/10.1108/09684880610703947
Mulyono. (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
Nanang Fattah. (2002). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
16This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
Obdrzálek, Z., & Marková, Z. (2012). Selected Problems Of School Management In Slovakia And Their Reflection In Research And Publications. Technologia Vzdelavania, 20(3), 1-8. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/ 1060071172? accountid= 34598
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Peter, K. K., Moses, W. N., & Anthony, K. S. (2009). Principals' and students' perceptions on parental contribution to financial management in secondary schools in kenya. Quality Assurance in Education, 17(1), 61-78. doi: http://dx.doi.org/10.1108/09684880910929935
Reutzel, T., & Watkins, M. (2006). Medication management in primary and secondary schools. American Journal of Pharmaceutical Education, 70(1), 7. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/211255851?accountid= 34598
Robinson, S. E. (2002). Rules, roles, and minority representation: The dynamics of budgeting for bilingual education in texas. State Politics & Policy Quarterly, 2(1), 52-65. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/213772917? accountid= 34598
Ryan, P., Chen, X. D., & Merry, R. (1998). In search of understanding: A qualitative comparsion of primary school management in the shaanxi region of china and england. Compare, 28(2), 171-182. Retrieved from http://search.proquest.com/ docview/ 206747255? accountid=34598
Snow, D., & Williamson, A. (2015). Accountability And Micromanagement: Decentralized Budgeting In Massachusetts School Districts. Public Administration Quarterly, 39(2), 220-258. Retrieved from http://search. proquest.com/ docview/ 1685228882? accountid=34598
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jababr. (2004). Evaluasi ProgramPendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. (2008). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
Sukardi. (2006). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
Undang-undang Nomor 17 tahun 2008. Tentang Pengelolaan dan
17This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004
Penyelenggaraan Pendidikan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000. Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang Republik Indonesian Nomor 20 tahun 2003. Tentang SistemPendidikan Nasional.
18This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004