· Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,...
Transcript of · Web viewMengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,...
HALAMAN JUDUL/COVER
KATA PENGANTAR
2
DAFTAR ISI
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi
yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun
2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja
Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan
koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka Dinas …………………….. bersama-sama dengan para pejabat
struktural dan staf Dinas ………………………………menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-
2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas ……………………………….;
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan di bidang ………………………… berdasarkan kondisi dan potensi daerah di
------------------- ----------------.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas……………………., mencakup:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Bekasi
4
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintag No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Tambahkan dengan UU, PP, Permen, Perda sektoral yang terkait dengan penyusunan
Renstra SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:
Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
Pedoman dalam menyusun Renja SKPD
Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD
Perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota
1.4 Sistematika Penulisan5
Sistematika penulisan Renstra Dinas…… 2014-2018 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai
dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:
BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra
K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu
Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD,
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
Eselon, pendidikan personil
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi
7
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
No.
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target SPMTarget
IKU
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-Realisasi Capaian Tahun ke- Capaian pada Tahun ke-
(=capaian/target x 100%)
20092
010
20
11
20
122013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Angka Harapan Hidup -100%
90% 90%
Analisis Kenapa tercapai dan Kenapa tidak tercapai
Nama dinas lama
8
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan
pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas…. akan di analisis
pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode
perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD…
Uraian
Anggaran pada Tahun
ke-
Realisasi Anggaran
pada Tahun ke-
Rasio antara
Realisasi dan
Anggaran Tahun
ke-
Rata-Rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar
anRealisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(10
)
(11
)(12) (13)
(
14
)
(1
5)
(1
6)(17) (18)
Belanja Langsung
=(7
/2)*
100
%
Belanja Tidak Langsung
=((3-
2)/
2+(4-
3)/
3+(5-
4)/
4+(6-
5)/
5)/4
=((8-
7)/
7+(9-
8)/
8+(10-
9)/
9+(11-
10)/
10)/4
Total
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada
pada SKPD.
Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika
berikut ini.
3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi tahun 2014 – 2018, maka visi dan misi dalam RPJMD
adalah:
Visi: Menuju Kota Bekasi Yang .......................
Misi:
1. .................2. ....3. .......
Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD
------------------- -------------------2014-2018, maka Dinas/Badan……………akan mendukung
pelaksanaan misi 1 dan 2 sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan
pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota ……….
Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas….menyajikan faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Menuju Kota Bekasi ....................
No Misi dan Program Permasalahan Faktor
10
KDH dan Wakil KDH terpilih
Pelayanan SKPD
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Misi 3 : Mengembangkan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Sektor Riil dan Pelayanan Publik;
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ketersedian pihak 3 yg masih kurang
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan lahannya ke pemerintah
Dukungan tokoh masyarakat.Dukungan APBD yang cukup besar
Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Sipil Nasional Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;Progam pelayanan administrasi perkantoran
Tidak ada masalahDukungan APBD yang
cukup
3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi
3.2.1 SKPD Provinsi
Berdasarkan Renstra Dinas …… maka Visi dan Misi Dinas…………………
adalah…………………… dengan sasaran jangka menengah adalah:
1. ….
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT
11
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD ….Provinsi….. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah Renstra SKPD Provinsi
PermasalahanPelayanan SKPD
Sebagai FaktorPenghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 NTT SEHAT 2020
MASIH RENDAHNYA MASY TTG HIDUP SEHAT
TRADISITINGKAT
PENDIDIKAN MEMBAIK
2MENURUNNYA KEMATIAN BAYI
3.2.2 K/L
Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan yang Visi dan Misi ………….
adalah…………………… dengan sasaran jangka menengah adalah:
----
----------
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD ….Provinsi….. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan SKPD
Sebagai FaktorPenghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
123
12
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari
implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.
Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NoRencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
PermasalahanPelayanan SKPD
FaktorPenghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Kawasan perumahan
Dominasi oleh industri
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota
terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi dan nasional, Kajian terhadap RTRW,
maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi
internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4
Tabel 3.4 (BIDANG)Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
ini (2014)
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan SKPDINTERNAL
(KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pelayanan APS 95% 98% Dukungan Dukungan Ruang kelas
13
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
ini (2014)
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan SKPDINTERNAL
(KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
pendidikan wajib 12 tahun
APBD dan swadaya masyarakat
BOSyg kurang memadai
Pendidikan Luar Sekolah
201
Pemuda dan olahragaPenataan internal organisasi
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provins dan
K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas,
selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:
1. Perlunya koordinasi perencanaan sosial budaya
2. Masih rendahnya pemahaman skpd ttg perencanaan
sosbud
3. Perlunya koordinasi perencanaan fisik
4.
5.
14
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Bappeda
VISI 2014-2018"Bekasi Kota yang Nyaman, Hijau, Bersih dan Berbudaya
Lingkungan"MISI
1. Menjamin kelestarian lingkungan hidup , keserasian pengembangan wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengantisipasi efek perubahan iklim global dalam skala regional(1)
2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan(2)
3. Meningkatkan peran serta Stake Holder dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sumber daya alam dan energi(3)
TUJUAN
1. Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan (1.1).
2. Meningkatnya kepedulian dan partispasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup (2.1).
3. Meningkatkan keberadaan BPLH Kota Bekasi berkenaan dengan perencanaan pembangunan dalam menciptakan koordinasi dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan di Kota Bekasi (3.1).
Sasaran
1. Tersedianya Fungsi pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan (1.1.0).
2. Terciptanya kepedulian dan partispasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup (2.1.0).
3. Terselenggaranya sinergitas antara pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan koordinasi dan kemitraan yang kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup (3.1.0).
15
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bappeda harus memberikan kontribusi
yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD ------------------- ---------------- 2014-
2018 dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang
berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota. Kualitas rencana
pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan
terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-
waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan
pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan
oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja
Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan
keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota dilihat dari sejauh mana tugas-
tugas tersebut dimanfaatkan oleh Walikota. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat
terpenuhi, maka berarti Bappeda telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian,
target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2014-2018.
Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Bappeda -------------------
---------------- telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan
visi RPJMD 2014-2018 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi
dan Misi Walikota dan Wakil Walikota ------------------- ----------------. Oleh karena itu,
dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) -------------------
---------------- yaitu :
“BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN HANDAL
YANG RESPONSIF, ANTISIPATIF DAN INOVATIF”
Penjelasan Visi:
Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku
pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata
Handal, Responsif, Antisipatif dan Inovatif adalah:
1. Handal adalah suatu kondisi dimana aparat Bappeda memiliki kompetensi yang tepat
sehingga dengan keyakinan teguh Bappeda siap dan mampu untuk merencanakan,
mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan dan mengintegrasikan perencanaan
16
CONTOH
pembangunan ------------------- ---------------- menuju pencapaian Visi – Misi Walikota dan
Wakil Walikota yang termuat dalam RPJMD ------------------- ----------------.
2. Responsif adalah suatu kondisi dimana Bappeda mampu dengan cepat menyelesaikan
dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan
pembangunan daerah.
3. Antisipatif adalah suatu kondisi dimana dengan kemampuan yang dimiliki, Bappeda
mampu mengantisipasi segala aspek negatif pembangunan -------------------
----------------
4. Inovatif adalah suatu kondisi dimana Bappeda senantiasa memiliki ide pembaruan
menuju perencanaaan yang berbasis teknologi informasi dan modern sehingga
perencanaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 8
(delapan) buah misi sesuai dengan peran-peran Bappeda, adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, terarah dan
modern.
2. Melaksanakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang baik, berkualitas dan
tajam.
3. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan perencanaan sarana dan prasarana
------------------- yang ramah terhadap lingkungan.
4. Melaksanakan perencanaan perekonomian yang maju dan handal.
5. Melaksanakan perencanaan pemerintahan yang berkeadilan dan merata.
6. Melaksanakan program dan pembiayaan pembangunan yang tepat sasaran dan
melibatkan seluruh pemegang kepentingan.
7. Pengkajian dan penelitian rencana dan evaluasi pembangunan yang berlandaskan pada
data dan informasi yang akurat.
8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur baik internal maupun
eksternal Bappeda.
Penjelasan Misi:
Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
Karena itu, ada 8 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk
mencapai Visi Bappeda. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan
peran penting bagi perencanaan pembangunan ------------------- ----------------, Bappeda harus
mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi
pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk
17
mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi-fungsi perencanaan yang diamanatkan kepada
Bappeda kemudian harus dapat dikejawantahkan ke dalam langkah-langkah yang
sistematis dan menyeluruh dengan memperhatikan bidang dan sektor-sektor pelaksana
pembangunan. Oleh karena itu misi pertama hingga kelima menggambarkan pewujudan
pelaksanaan masing-masing bidang dan sektor pelaksana pembangunan dengan juga
memperhatikan urusan pembangunan yang diemban dan diamanatkan kepada Pemerintah
Daerah ------------------- ----------------. Selain pewujudan perencanaan berdasarkan bidang
dan sektor pelaksana pembangunan, Bappeda juga harus mampu melakukan perencanaan
program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan
dalam RPJMD dapat tercapai,
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda ------------------- ----------------
4.2.2 Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Bappeda menetapkan 8
(delapan) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:
1. Terwujudnya manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, terarah dan
modern
2. Terwujudnya perencanaan kesejahteraan masyarakat yang baik, berkualitas dan
tajam.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi perencanaan sarana dan prasarana
------------------- yang ramah terhadap lingkungan.
4. Terwujudnya perencanaan perekonomian yang maju dan handal.
5. Terwujudnya perencanaan pemerintahan yang berkeadilan dan merata.
6. Dihasilkannya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Terwujudnya kajian dan penelitian rencana dan evaluasi pembangunan yang
berlandaskan pada data dan informasi yang akurat.
8. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur baik internal
maupun eksternal Bappeda sesuai kebutuhan.
Tujuan pertama adalah tujuan umum manajemen organisasi Bappeda, sedangkan
tujuan kedua hingga kelima adalah tujuan yang menggambarkan fungsi perencanaan
Bappeda sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan di -------------------
----------------. Tujuan keenam hingga ke delapan adalah tujuan penyokong bagi kualitas
hasil kinerja Bappeda ------------------- ----------------
4.2.3 Sasaran
18
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualias, maka
sasaran Jangka Menengah Bappeda ------------------- ---------------- dijabarkan sebagai
berikut:
1. Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya manajemen organisasi pemerintahan
yang efektif, efisien, terarah dan modern” adalah:
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen organisasi Bappeda yang baik
dapat diukur melalui:
Standar Penilaian Good Governance lembaga pemerintahan
b. Meningkatnya kualitas aparatur dan sumber daya manusia Bappeda yang handal
yang dapat diukur:
% peningkatan kualitas aparatur dari segi kontribusi, pendidikan, dan
kinerja individu
% kepuasan Stakeholder terhadap kinerja aparatur Bappeda
c. Selarasnya kebijakan, pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perencanaan
Pembangunan internal Bappeda yang dapat diukur dari:
% keselarasan antara kebijakan, pembiayaan, struktur kelembagaan dan
regulasi di internal Bappeda
d. Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Bappeda yang akuntabel dan
transparan yang dapat diukur dari:
Penilaian WTP dari BPK (menunggu program generik dari Walikota terpilih)
2. Sasaran dari tujuan kedua: “Terwujudnya perencanaan kesejahteraan masyarakat
yang baik, berkualitas dan tajam” adalah:
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kesejahteraan masyarakat yang
dapat diukur dari penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang kesejahteraan
masyarakat
3. Sasaran dari tujuan ketiga: “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi
perencanaan sarana dan prasarana ------------------- yang ramah terhadap lingkungan”
adalah:
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sarana dan prasarana
------------------- yang ramah terhadap lingkugan hidup yang dapat diukur dari
penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang sarana dan prasarana, penilaian
kualitas dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup.
4. Sasaran dari tujuan keempat: “Terwujudnya perencanaan perekonomian yang maju
dan handal” adalah:
Meningkatnya kualitas perencanaan perekonomian daerah yang dapat diukur
dari penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang perekonomian.
19
5. Sasaran dari tujuan kelima: :”Terwujudnya perencanaan pemerintahan yang
berkeadilan dan merata” adalah:
Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintahan yang dapat diukur dari
penilaian kualitas dokumen perencanaan bidang pemerintahan
6. Sasaran dari tujuan keenam: “Dihasilkannya program dan kegiatan pembangunan
yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemegang kepentingan” adalah:
Berhasilnya program dan kegiatan pembangunan daerah yang dapat diukur dari
% keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah
7. Sasaran dari tujuan ketujuh: “Terwujudnya kajian dan penelitian rencana dan
evaluasi pembangunan yang berlandaskan pada data dan informasi yang akurat”
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kajian dan penelitian perencanaan
pembangunan daerah yang dapat diukur dari % kajian dan penelitian yang
ditindaklanjuti menjadi kebijakan.
Meningkatnya kualitas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan
yang dapat diukur dari % hasil pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
sebagai masukan bagi proses perencanaan
Meningkatnya kualitas pengelolaan data input dan output pembangunan yang
diukur dari % ketersediaan data input dan output pembangunan daerah
8. Sasaran dari tujuan kedelapan: “Terlaksananya pembinaan dan pengembangan
kapasitas aparatur baik internal maupun eksternal Bappeda sesuai kebutuhan”
adalah:
Meningkatnya pemberdayaan dan kontribusi aparatur perencana fungsional
Bappeda yang dapat diukur dari % keterlibatan aparatur perencana fungsional
dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan
Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka
Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
1. ersedianya Fungsi pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan
No Indikator SasaranRenstra Satuan Kondisi
AwalTarget Thn-1
Target Thn-2
Target Thn-3
Target Thn-4
Target Thn-5
20
2. Terciptanya kepedulian dan partispasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
No Indikator SasaranRenstra Satuan Kondisi
AwalTarget Thn-1
Target Thn-2
Target Thn-3
Target Thn-4
Target Thn-5
3. Terselenggaranya sinergitas antara pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan koordinasi dan kemitraan yang kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup
No Indikator SasaranRenstra Satuan Kondisi
AwalTarget Thn-1
Target Thn-2
Target Thn-3
Target Thn-4
Target Thn-5
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3) (4)
1
Terwujudnya
pembangunan
pendidikan
Meningkatnya
kualitas
Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1 Strategi
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Prog
keg
4.3.2 KebiJakan
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam
21
Strategi kebijakan
lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan
Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : …………………………………..
MISI I : ............................................ (Penanggungjawab: …………………………………)
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 1. Sasaran 1.1
2. Sasaran 1.2
3. Dst…
1. Strategi 1.1
2. Strategi 1.2
3. Dst……..
1. Kebijakan 1.1
2. Kebijakan 1.2
3. Dst…
Tujuan 2 1. Sasaran 2.1
2. Sasaran 2.2
3. Dst…
1. Strategi 2.1
2. Strategi 2.2
3. Dst……
1. Kebijakan 2.1
2. Kebijakan 2.2
3. Dst…
4. 4. 4.
Dst…… Dst…… Dst…… Dst……
22
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan IndikatifBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Visi Renstra : Bekasi Kota yang Nyaman, Hijau, Bersih dan Berbudaya Lingkungan
No Tujuan Renstra Sasaran
RenstraIndikator Sasaran Renstra
Kode Rekening
Program dan Kegiatan Renstra
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
0 1 2 3 4 5 6 7
23
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD........................
Tujua
nSasaran
Indikator
Sasaran
Kod
e
Program
dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
(2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabLokasi
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rptarge
tRp
targe
tRp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(17
)(18) (19) (20) (21)
Tujua
n 1
Sasaran
1
Program ...
..
Kegiata...
Tujua
n 1
Sasaran
2
Program ...
....
24
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan
dalam tabel 6.1 berikut ini.
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Sasaran SKPD (iku, ikk, perjanjian/
25
1. Meningkatnya Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP, dan dari SMP ke SMA/SMK
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1
Persentase Angka Melanjutkan Pendidikan
% 94,7 96,8 97,9 98,9 100 100 98,72
2. Meningkatnya ratarata lama sekolah sesuai target nasional
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1 Lama tahun sekolah % 95,8 96,8 97,9 98,9 100 100 98,72
3. Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang menjangkau semua warga di semua jenjang pendidikan
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1
Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang capaian mutu pembelajaran
rasio 0 0 0 0 0 0 0
4. Meningkatnya angka melek huruf
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1
Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis
% 1,49 1,62 1,75 1,88 1,93 2 1,836
5. Meningkatnya jumlah lembaga kursus, pelatihan, dan pendidikan masyarakat lainnya
26
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1
Jumlah lembaga kursus, pelatihan, dan dikmas yang terdaftar
lembaga 2 2 2 2 2 2 2
6. Meningkatnya partisipasi pendidikan kesetaraan
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1
Persentase siswa kejar paket A, B dan C
% 3,32 3,49 3,66 3,83 3,93 4 3,782
7. Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang capaian mutu pembelajaran
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1
Rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar
rasio(1: ) 0 0 0 0 0 0 0
8. Meningkatnya jumlah prestasi dan penghargaan atas lomba mata pelajaran, seni dan olahraga
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1
Jumlah siswa peraih prestasi lomba mata pelajaran, seni dan olahraga
0rang 2 4 6 8 10 12 8
9. Meningkatnya jumlah sarana prasarana membaca bagi masyarakat
27
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
1
Persentase jumlah perpustakaan sekolah
% 65,7 70,67 75,15 79,98 83,82 91 80,124
10. Meningkatnya persentase guru professional yang menunjang mutu pembelajaran
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
11. Meningkatnya persentase lulusan pendidikan dasar yang memenuhi nilai kelulusan sesuai standar nasional
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
12. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM dan SNP
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
13. Meningkatnya peran pemerintah dalam pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
14. Pengelolaan dana BOS dan Hibah yang transparan dan akuntabel
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
15. Meningkatnya Prestasi olahraga
28
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
16. Meningkatnya organisasi pemuda, Karang Taruna, dan pramuka mendapat pembinaan
NoIndikator
SasaranRenstra
Satuan
Kondisi Awal
Target Thn-
1
Target Thn-
2
Target Thn-
3
Target Thn-
4
Target Thn-
5
Target Akhir RPJM
D
29
BAB VIIKAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda, ini merupakan
dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda selama
periode 2014-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD ------------------- ---------------- 2014-
2018.
Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam
pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima)
tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
Renstra Bappeda merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra
Bappeda dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang merupakan rencana
tahunan Bappeda ------------------- ---------------- selama periode lima tahun, 2014-2018 dan akan
dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
Renstra Bappeda diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Bappeda, dan di dalam
pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan
pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi
yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian
pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara
moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat ------------------- ----------------.
KEPALA DINAS/BADAN………………………………………..------------------- ----------------
NAMA…………………………………….NIP. ………………………………….
30
CONTOH