Jdukcapilpare.com/Standar_Pelayanan_Disdukcapil.docx · Web viewMelampirkan biodata penduduk yang...

PEMERINTAH KOTA PAREPAREDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Veteran Nomor 16, Telp. (0421) 22244,Kode Pos 91111

P A R E P A R E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE

NOMOR: TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri............

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

7. Peraturan Walikota Parepare Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKANMenetapkan

:

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. 1. Penerbitan KK 2. Penerbitan KTP-El 3. Surat Keterangan Pindah4. Surat Keterangan Pindah Datang5. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri6. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri7. Surat Keterangan Tempat Tinggal8. Surat Keterangan Kelahiran9. Surat Keterangan Lahir Mati10.Akta Kelahiran11.Akta Kematian12.Surat Keterangan Kematian13.Akta Perkawinan14.Akta Perceraian15.Akta Pengakuan Anak16.Akta Pengesahan Anak17.Pengangkatan Anak18.Perubahan Nama19.Perubahan Status Kewarganegaraan20.Akta Pembatalan Perkawinan21.Akta Pembatalan Perceraian22.Kartu Identitas Anak

23.Data Kependudukan KETIGA...............

KETIGA : b. Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimp inan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : c. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:1. Walikota Parepare (sebagai laporan);2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Parepare di

Parepare;3. Inspektur Kota Parepare di Parepare

Ditetapkan di Pareparepada tanggal Februari 2018

a.n.Walikota ParepareKepala Dinas

H. AMRAN

LAMPIRAN PUTUSAN WALIKOTA PAREPARENOMOR: TAHUN 2018 TANGGAL: APRIL 2018

A. PENDAHULUANPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127) dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;2. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;3. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;4. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;5. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;6. Pelaksanaan inovasi pelayananadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil

dan;7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan

fungsi.

B. STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda penduduk Berbasis

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);


2. Persyaratan Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru a. Pengantar dan sekaligus mengisi formulir Kartu

Keluarga di kantor kelurahanb. Foto copi buku nikah / akta nikahc. Surat Keterangan Pindah (SKP) / SKP Pindah

Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan RI

d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang dating dari luar negeri karena pindah

2. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran:a. Pengantar dari kelurahanb. KK lama c. Kutipan akta kelahiran

3. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNIa. KK lamab. KK yang akan ditumpangic. SKP bagi penduduk yang pindah dalam wilayah

NKRId. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi

WNI yang dataing dari luar negeri karena pindah.

4. Penerbitan KK karena pengurangan anggota keluarga:a. KK lamab. Akta Kematianc. SKP /SKP Datang bagi penduduk yang pindah

dalam wilayah NKRI

5. Penerbitan KK karena hilang atau rusak:a. Surat keterangan kehilangan dari kelurahanb. KK yang rusak

c. Fotocopi atau menunjukkan dokumen kependudukan salah satu anggota keluarga.

6. Penerbitan KK bagi WNAa. Pengantar dari Kelurahanb. Pasportc. Asli foto copi KITAS / KITAPd. Buku pengawasan WNA dari Kepolisian

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.

2. Petugas operator atau back office memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft dokumen KK

3. Kepala Seksi mengoreksi draft oleh pemohon, kalau benar di paraf dan kalau salah diperbaiki oleh operator.

4. Operator mencetak dokumen KK5. Kepala Seksi dan Kepala Bidang membubuhkan

paraf pada dokumen KK6. Kepala Dinas menandatangani dokumen KK7. Petugas front office menyerahkan dokumen KK

kepada pemohon.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

4 (empat) menit setelah permohonan dan persyaratan diterima dan lengkap

5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen KK yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang langsung2. Surat3. SMS Gateway4. Email5. Media sosial

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan dilakukan dengan:

1. Verifikasi aduan2. Mediasi 3. Koordinasi4. Sanksi

SDM yang mengurus layanan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK)2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil4. Dua orang kepala seksi di Bidang PIAK5. Staf

8. Sarana dan Prasarana

1. Ruang pelayanan2. Banner / leaflet3. Antrian elektronik4. Komputer5. Meja6. Kursi7. Toilet8. Tempat parkir9. Wifi

9. Kompetensi Pelaksana

1. Berpenampilan menarik2. Menguasai Standar Operasional Prosedur3. Memiliki pengetahuan mengenai aturan perundang

undangan terkait standar pelayanan minimum dan undang undang terkait administrasi kependudukan

4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis5. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien6. Memiliki kemampuan kerja sama tim 7. Mampu mengoperasikan komputer 8. Mampu mengoperasikan program Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK)

10. Pengawasan Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan melalui rapat bulanan yang dilakukan secara rutin.

2. Kepala Dinas melakukan pemantauan melalui CCTV 3. Verifikasi berjenjang mulai Kepala Seksi, Kepala

Bidang sebelum dokumen KK ditanda tangani Kepala Dinas.

11. Jumlah Pelaksana Petugas front office, back office, Kepala Seksi, Kepala Bidang (9 0rang)

12. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dengan produk dan kualitas layanan yang sesuai dengan SOP serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang dicetak oleh perusahaan khusus yang ditunjuk oleh Kemendagri.

2. Dokumen KK yang ditanda tangani Kepala Dinas dan cap basah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Penerbitan KK bebas dari pungutan liar

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi standar pelayanan ini dilakukan setiap semester atau enam bulan sekali dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan mengikuti perkembangan.

STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan KTP-El

No Komponen Uraian




4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;




1. Penerbitan KTP-El Baru a. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau

pernah kawinb. Foto copi buku nikah / akta nikah / akta cerai bagi

penduduk di bawah usia 17 tahun yang sudah menikah

c. Surat Keterangan Pindah (SKP) / SKP Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan RI

d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

2. Penerbitan KTP-el baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap:a. Berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah

kawinb. Foto copi buku nikah / akta nikah / akta cerai bagi

penduduk di bawah usia 17 tahun yang sudah menikah

c. KKd. Kutipan akta kelahirane. Pasport dan izin tinggal tetapf. Surat keterangan catatan kepolisian

3. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau

KTP-el yang rusakb. Pasport dan Izin tinggal tetap bagi orang asing

4. Penerbitan KTP-el bagi penduduk pindah datanga. Surat keterangan pindah / pindah datang b. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi

warga Negara Indonesia yang dating dari luar negeri karena pindah

5. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduka. Foto copi KKb. KTP-el lama



2. Petugas operator melakukan perekaman bagi pemohon penerbitan KTP-el baru

3. ADB melakukan pengiriman dan konsolidasi data KTP-el ke data base Dirjen Dukcapil

4. Petugas melakukan pencetakan KTP-el 5. Petugas front office menyerahkan KTP-el kepada

pemohon.



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen KTP-el dengan Nomor Induk Kependudukan yang berlaku secara nasional dan tunggal serta berlaku seumur hidup







1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk3. Dua orang kepala seksi di Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk4. Staf


1. Ruang pelayanan2. Banner / leaflet3. Antrian elektronik4. Komputer5. Meja6. Kursi7. Toilet8. Tempat parker9. Wifi








2. Kepala Dinas melakukan pemantauan melalui CCTV




1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan produk khusus yang dicetak oleh perusahaan khusus yang ditunjuk oleh Kemendagri.

2. KTP-el berlaku secara nasional dan ber NIK tunggal dan juga berlaku seumur hidup

3. Penerbitan KTP-el bebas dari pungutan liar



STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Surat Keterangan Pindah

No Komponen Uraian








1. Penerbitan SKP: a. Formulir perubahan KK WNI (F1.16)b. Surat pengantar pindah dari kelurahan/

kecamatanc. KK asli pemohond. KTP-el asli pemohon

3. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi

kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.

2. Petugas operator atau back office memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft dokumen SKP


4. Operator mencetak SKP5. Kepala Seksi membubuhkan paraf pada dokumen

SKP6. Kepala Bidang menandatangani dokumen SKP7. Petugas front office menyerahkan dokumen SKP

kepada pemohon.



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen SKP yang dibubuhi tanda tangan kepala bidang dengan cap stempel basah







1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk2. Kepala seksi di Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk3. Staf





undangan terkait standar pelayanan minimum dan

undang undang terkait administrasi kependudukan4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis5. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien6. Memiliki kemampuan kerja sama tim 7. Mampu mengoperasikan komputer 8. Mampu mengoperasikan program Sistem Informasi









2. Penerbitan SKP bebas dari pungutan liar



STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Surat Keterangan Pindah Datang

No Komponen Uraian








1. Penerbitan SKP Pindah Datang: a. Surat Keterangan pindah WNI b. Surat pengantar dari kelurahan/ kecamatan




2. Petugas operator atau back office memvalidasi data, melakukan penarikan NIK dari SIAK konsolidasi

3. Operator mencetak dokumen KK dan KTP-el 4. Kepala Seksi membubuhkan paraf pada dokumen

KK5. Kepala Dinas menandatangani dokumen KK6. Petugas front office menyerahkan dokumen KK dan

KTP-el.

4. Jangka Waktu 4 (empat) menit setelah permohonan dan persyaratan

Penyelesaian diterima dan lengkap

5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen KK yang dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas dengan cap stempel basah dan KTP-el








Penduduk3. Staf














a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan produk khusus yang dicetak oleh perusahaan khusus yang ditunjuk oleh Kemendagri.

b. Penerbitan SKP bebas dari pungutan liar



STANDAR PELAYANANJenis Pelayanan:Surat Keterangan Pindah Luar NegeriNo Komponen Uraian








1. Penerbitan SKP Pindah Luar Negeri: a. Surat pengantar pindah dari kelurahan/

kecamatanb. KK asli pemohonc. KTP-el asli pemohon




2. Petugas operator atau back office memverifikasi dan memvalidasi data pemoho.

3. Operator mencetak draf dokumen SKP 4. Kepala Seksi memverifikasi draf dan membubuhkan

paraf pada dokumen KK5. Operator mencetak dokumen SKP6. Kepala Dinas menandatangani dokumen SKP7. Petugas front office menyerahkan dokumen SKP.



5. Biaya / Tarif -









Penduduk3. Staf






4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis5. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien6. Memiliki kemampuan kerja sama tim 7. Mampu mengoperasikan komputer

8. Mampu mengoperasikan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)











STANDAR PELAYANANJenis Pelayanan: Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

No Komponen Uraian








1. Penerbitan SKP Pindah Datang dari Luar Negeri: a. Surat Keterangan pindah WNI dari Luar Negeri b. Surat pengantar dari kelurahan/ kecamatanc. Paspor




2. Petugas operator atau back office memvalidasi data, melakukan penarikan NIK dari SIAK konsolidasi

3. Operator mencetak dokumen KK dan KTP-el 4. Kepala Seksi membubuhkan paraf pada dokumen

KK5. Kepala Dinas menandatangani dokumen KK6. Petugas front office menyerahkan dokumen KK dan

KTP-el.



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen KK yang dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas dengan cap stempel basah dan KTP-el








Penduduk3. Staf






4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis5. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien6. Memiliki kemampuan kerja sama tim

7. Mampu mengoperasikan komputer 8. Mampu mengoperasikan program Sistem Informasi












STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Surat Keterangan Tempat TinggalNo Komponen Uraian








1. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal: a. Surat pengantar dari kelurahan/ kecamatanb. KK dan KTP-el pemohon




2. Petugas operator atau back office memverifikasi dan memvalidasi data pemohon.

3. Operator mencetak draf dokumen SKTT 4. Kepala Seksi memverifikasi draf dan membubuhkan

paraf pada dokumen SKTT5. Operator mencetak dokumen SKTT6. Kepala Dinas menandatangani dokumen SKTT7. Petugas front office menyerahkan dokumen SKTT.



5. Biaya / Tarif -









Penduduk3. Staf














c. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan produk khusus yang dicetak oleh perusahaan khusus yang ditunjuk oleh Kemendagri.

d. Penerbitan SKP bebas dari pungutan liar



STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Surat Keterangan Kelahiran

No. Komponen UraianI. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun

2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);


II. Persyaratan 1. Persyaratan:a. Surat keterangan lahir dari

dokter/bidan/penolong kelahiran/lurah.b. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah

orang tua.c. Fotokopi KTP-el kedua orang tua

III. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Penerbitan secara manual:a. Petugas menerima berkas dan melakukan

verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.

b. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan surat keterangan kelahiran

c. Mengoreksi surat keterangan kelahiran, kalau benar di paraf dan kalau salah diperbaikinoleh operator

d. Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk

e. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat keterangan kelahiran

f. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan kelahiran

g. Petugas loket menyerahkan surat keterangan kelahiran kepada pemohon.

IV Jangka Waktu Penyelesaian

4(empat) menit sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

V Biaya/Tarif -

VI Produk Pelayanan Surat Keterangan Lahir

VII Penanganan 1. Kotak saran

Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Website:3. Telepon:4. Faximile:5. Email:6. Form survei Indeks kepuasan masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasi eksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

VIII Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas

Register akta kelahiranBlangko kutipan akta kelahiranKomputerPrinter Jaringan AC Genset

IX Kompetensi Pelaksana

1. Terampil mengaplikasikan/mengoperasikan komputer dan teknologi informasi

2. Mampu bersikap sopan santun, ramah, bertutur kata baik, komunikatif dan informatif

3. Disiplin dan tepat waktu dalam pelayanan.

X Pengawasan Internal Berjenjang dari Kepala Seksi Kelahiran, Kepala bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas DISDUKCAPIL.

XI Jumlah Pelakana Petugas front office, back office, Kepala Seksi, Kepala Bidang (9 0rang)

XII Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasi Prosedur2. Adanya Kode Etik Pegawai3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon

XIII Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Apabila kutipan akta kelahiran telah selesai dicetak namun belum diambil oleh pemohon, maka akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon. Namun ada kalanya akta kelahiran

diantarkan langsung oleh petugas ke alamat pemohon dan apabila telah diserahkan maka dilampirkan dokumentasi (berupa foto) penyerahan akta tersebut dari petugas capil kepada pemohon.

XIV

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Rapat koordinasi intern rutin minimal setiap bulan sekali dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan pelayanan.

2. Melalui hasil pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Surat Keterangan Lahir Mati

No Komponen Uraian








1. Surat keterangan lahir mati dari dokter, bidan atau kelurahan

2. KTP-el asli orang tua3. KK asli pemohon



2. Petugas operator atau back office memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft surat keterangan lahir mati


4. Kepala Bidang membubuhi paraf Surat Keterangan Lahir Mati

5. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati

6. Petugas front office menyerahkan dokumen SKP

kepada pemohon.



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Surat Keterangan Lahir Mati dibubuhi tanda tangan kepala dinas dengan cap stempel basah







1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil2. Kepala seksi di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil3. Staf






4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis5. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien

6. Memiliki kemampuan kerja sama tim 7. Mampu mengoperasikan komputer 8. Mampu mengoperasikan program Sistem Informasi









2. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati bebas dari pungutan liar



STANDAR PELAYANANJenis Pelayanan: Penerbitan Akta KelahiranNo. Komponen UraianI. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisai dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2015 (Brita Negara Republik

IndonesiaTahun 2015 Nomor 1667);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir.

II. Persyaratan 1. Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI:a. Mengisi formulir permohonanb. Surat keterangan lahir dari

dokter/bidan/penolong kelahiran/lurah.c. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah

orang tua.d. Fotokopi KTP-el kedua orang tuae. Fotokopi KTP-el pemohon akta jika telah

berumur 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah.

f. Fotokopi KK orang tua atau KK mandiri.g. Melampirkan biodata penduduk yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi kelahiran baru).

h. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi.i. Fotokopi ijazah terakhir bagi yang sudah

memiliki ijazah.j. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya

meninggal dunia, harus melampirkan fotokopi kutipan akta kematian.

k. Surat keerangan kematian apabila yang meninggal tidak ada dalam KK (database).

l. Pemohon yang diwakili orang lain, melampirkan surat kuasa bermaterai Rp.6000.

2. Persyaratan pencatatan kelahiran orang asing:a. Mengisi formulir permohonanb. Surat keterangan lahir dari

dokter/bidan/penolong kelahiran/lurahc. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah

orang tuad. Melampirkan biodata penduduk yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi kelahiran baru)

e. Fotokopi KTP-el 2 orang saksif. Fotokopi ijazah terakhir bagi yang sudah

memiliki ijazahg. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya

meninggal dunia, harus melampirkan fotokopi kutipan akta kematian

h. Surat keerangan kematian apabila yang meninggal tidak ada dalam KK (database)

i. Fotokopi pasport yang telah dilegalisir oleh imigrasi.

j. Fotokopi visa yang telah dilegalisir oleh imigrasi

k. Pemohon yang diwakili orang lain, melampirkan surat kuasa bermaterai Rp.6000.

3. Persyaratan pencatatan kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya:

a. Mengisi formulir permohonanb. Surat keterangan lahir dari

dokter/bidan/penolong kelahiran/lurahc. Fotokopi KK dan KTP-el bagi yang

menemukan anak tersebut.d. Berita acara pemeriksaan kepolisiane. Melampirkan biodata penduduk yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi kelahiran baru)

f. Fotokopi KTP-el 2 orang saksig. Fotokopi ijazah terakhir bagi yang sudah

memiliki ijazahh. Pemohon yang diwakili orang lain,

melampirkan surat kuasa bermaterai Rp.6000.

4. Persyaratan pencatatan kelahiran di luar wilayah NKRI:

a. Mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri.

b. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) tentang peristiwa luar negeri.

c. Fotokopi bukti peristiwa luar negeri dari negara setempat dan menunjukkan aslinya sera diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

d. Fotokopi pasport yang telah dilegalisir dan atau;

e. Fotokopi KTP-el suami istrif. Pemohon yang diwakili orang lain,

melampirkan surat kuasa bermaterai Rp.6000g. Bagi WNA:

Fotokopi pasport yang telah dilegalisir oleh imigrasi

Fotokopi visa yang telah dilegalisir oleh imigrasi

SKTT yang dikeluarkan oleh instasi pelaksana.

5. Persyaratan pencatatan akta kelahiran onlinea. Mengisi formulir permohonan secara online di

https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id

b. Mengupload surat keterangan lahir dari dokter/bidan/lurah

c. Mengupload kutipan akta nikahd. Mengupload KTP-el Orang Tuae. Mengupload KK Pemohonf. Mengupload Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM) jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/kelurahan.

III. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Penerbitan secara manual:a. Petugas menerima berkas dan melakukan

verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.

b. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft kutipan akta kelahiran

c. Mengoreksi draft kutipan akta kelahiran, kalau benar di paraf dan kalau salah diperbaikinoleh operator

d. Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk

e. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft kutipan akta kelahiran dan buku register

f. Operator mencetak kutipan akta kelahirang. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta

kelahiranh. Petugas loket menyerahkan kutipan akta

kelahiran kepada pemohon.

2. Penerbitan secara online:a. Petugas operator memvalidasi data,

dilanjutkan dengan menerbitkan draft kutipan akta kelahiran

https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/

https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/

b. Mengoreksi draft kutipan akta kelahiran, kalau benar di paraf dan kalau salah diperbaiki oleh operator

c. Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk

d. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft kutipan akta kelahiran dan buku register

e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran,f. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta

kelahirang. Petugas loket menyerahkan kutipan akta

kelahiran kepada pemohon atau dilakukan pengantaran kutipan akta pada pemohon yang bersangkutan.

IV Jangka Waktu Penyelesaian

4(empat) menit sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

V Biaya/Tarif -

VI Produk Pelayanan Akta Kelahiran

VII Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

7. Kotak saran8. Website:9. Telepon:10. Faximile:11. Email:12. Form survei Indeks kepuasan masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:5. Cek di tempat6. Koordinasi internal7. Koordinasi eksternal8. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

VIII Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas

Register akta kelahiranBlangko kutipan akta kelahiranKomputerPrinter Jaringan AC

Genset

IX Kompetensi Pelaksana

4. Terampil mengaplikasikan/mengoperasikan komputer dan teknologi informasi

5. Mampu bersikap sopan santun, ramah, bertutur kata baik, komunikatif dan informatif

6. Disiplin dan tepat waktu dalam pelayanan.

X Pengawasan Internal Berjenjang dari Kepala Seksi Kelahiran, Kepala bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas DISDUKCAPIL.

XI Jumlah Pelakana Petugas front office, back office, Kepala Seksi, Kepala Bidang (9 0rang)

XII Jaminan Pelayanan 4. Adanya Standar Operasi Prosedur5. Adanya Kode Etik Pegawai6. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon

XIII Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Apabila kutipan akta kelahiran telah selesai dicetak namun belum diambil oleh pemohon, maka akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon. Namun ada kalanya akta kelahiran diantarkan langsung oleh petugas ke alamat pemohon dan apabila telah diserahkan maka dilampirkan dokumentasi (berupa foto) penyerahan akta tersebut dari petugas capil kepada pemohon.

XIV

Evaluasi Kinerja Pelaksana

3. Rapat koordinasi intern rutin minimal setiap bulan sekali dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan pelayanan.

4. Melalui hasil pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Akta Kematian

No Komponen Uraian






6. Surat Edaran Mendagri Nomor 472.12 / 2701/Dukcapil tentang Percepatan Pencatatan Pelaporan Kematian


1. Surat keterangan kematian dari kelurahan, dokter atau kepolisian

2. KTP-el penduduk yang diterbitkan akta kematiannya3. KK penduduk yang diterbitkan akta kematiannya


1. Pemohon mengisi formulir pelaporan kematian (F2.29).

2. Pemohon melengkapi persyaratan3. Pemohon memasukkan berkas formulir ke front

office4. Berkas diverifikasi oleh seksi 5. Permohonan diinput dan dicetak 6. Register dan kutipan akta di paraf dan ditanda

tangani7. Akta diregistrasi8. Penyerahan berkas9. Pengarsipan



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen Akta Kematian yang dibubuhi tandatangan Kepala Dinas dan stempel basah dinas kependudukan dan pencatatan sipil







1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.2. Kepala seksi di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil3. Staf















2. Memakai nomor kendali akta yang tercatat dalam SIAK

3. Bebas dari pungutan liar



STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Surat Keterangan Kematian

No Komponen Uraian







1. Salinan keterangan kematian dari rumah sakit/dokter /pihak terkait

2. KK dan KTP-el penduduk yang akan dibuatkan surat

keterangan kematian


1. Pemohon memasukkan berkas ke front office2. Berkas diverifikasi oleh petugas 3. Surat keterangan kematian dicetak operator 4. Surat keterangan kematian diparaf dan ditanda

tangani5. Penyerahan berkas



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen Surat keterangan kematian











1. Berpenampilan menarik2. Menguasai Standar Operasional Prosedur

3. Memiliki pengetahuan mengenai aturan perundang undangan terkait standar pelayanan minimum dan undang undang terkait administrasi kependudukan














STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Akta PerkawinanNo Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil




1. Salah satu mempelai adalah penduduk Kota Parepare

2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka agama atau penghayat kepercayaan

3. Surat keterangan untuk menikah dari kelurahan 4. Fotocopy kutipan akta kelahiran mempelai5. Fotocopy KTP-el dan asli KTP el bagi mempelai6. Fotocopy kk mempelai7. Kutipan akta perceraian bila pernah kawin8. Izin kawin dari TNI/POLRI bagi anggota9. Pasfoto mempelai; dan10.Surat keterangan kependudukan dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi mempelai luar daerah;

11.Surat Ijin dari Kedutaan Besar bagi orang asing12.Paspor / dokumen imigrasi bagi orang asing


1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir F2.12.

2. Penatalaksana pencatatan perkawinan menyiapkan berkas persyaratan pencatatan perkawinan yang telah diterima

3. Petugas melakukan verifikasi terhadap kebenaran data pemohon (mempelai, orang tua dan saksi)

4. Pemohon membubuhkan tanda tangan dalam kolom register kutipan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh petugas

5. Petugas mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam draf kutipan dan register akta perkawinan

6. Kasi Perkawinan membubuhkan paraf dalam draf kutipan dan register akta perkawinan

7. Apabila draf telah sesuai kemudian dicetak dalam

Kutipan Register Akta Perkawinan dan ditempeli foto kedua mempelai

8. Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf dalam register dan Kutipan Akta Perkawinan

9. Petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas dan Kutipan Akta Perkawinan

10.Petugas mencatat dalam buku bantu perkawinan 11.Pemohon menandatangani tanda terima dalam buku

bantu perkawinan12.Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan dan

KTP el yang sudah berubah statusnya pada pemohon



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen akta perkawinan







1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk3. Dua orang kepala seksi di Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk4. Staf


1. Ruang pelayanan2. Banner / leaflet3. Antrian elektronik4. Komputer5. Meja

6. Kursi7. Toilet8. Tempat parker9. Wifi
















STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Akta Perceraian

No Komponen Uraian








1. Putusan dari pengadilan mengenai pembatalan perkawinan

2. Kutipan Akta Perkawinan asli pemohon 3. Fotocopy KTP-el dan asli KTP el pemohon 4. Fotocopy KK asli


1. Pemohon datang ke tempat pelayanan mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan

2. Pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan.

3. Operator mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan.

4. Surat keterangan pembatalan perkawinan diparaf kepala seksi perceraian dan perkawinan, kepala bidang pencatatan sipil

5. Surat keterangan pembatalan perkawinan ditanda tangani kepala dinas.

13.Petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan pada pemohon



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Surat Akta Perceraian



1. Datang langsung2. Surat

3. SMS Gateway4. Email5. Media sosial




1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian3. Staf


















STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan







1. Salinan penetapan pengadilan 2. Surat pengakuan anak dari ayah yang disetujui ibu

kandung3. Kutipan akta kelahiran4. KTP pemohon5. KK pemohon


1. Pemohon mengisi formulir pelaporan pengakuan anak (F2.38).






5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Kutipan akta pengakuan anak dan catatan piggir pada akta kelahiran


























STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No Komponen Uraian



3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil




1. Kutipan akta kelahiran2. Kutipan akta perkawinan3. KK pemohon 4. KTP-el pemohon5. Salinan penetapan pengadilan


1. Pemohon mengisi formulir pelaporan pengesahan anak (F2.40).






5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Kutipan akta pengesahan anak





1. Verifikasi aduan

2. Mediasi 3. Koordinasi4. Sanksi





















STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak


7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 / Huk/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak




1. Penetapan dari pengadilan tentang pengangkatan anak

2. Kutipan akta kelahiran3. KTP pemohon4. KK pemohon


1. Pemohon mengisi formulir pelaporan pengangkatan anak (F2.35).






5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran


























STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Akta Perubahan Nama

No Komponen Uraian







1. Salinan putusan pengadilan tentang perubahan nama

2. Kutipan akta kelahiran3. KK pemohon4. KTP-el pemohon5. Kutipan akta perkawinan pada pemohon yang sudah

menikah


1. Pemohon mengisi formulir pelaporan perubahan nama.






5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Catatan piggir pada akta kelahiran





1. Verifikasi aduan

2. Mediasi 3. Koordinasi4. Sanksi





















STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan Akta Perubahan Status Kewarganegaraan

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan




5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2015




1. Keputusan Presiden tentang perubahan yang bersangkutan dari WNA menjadi WNI

2. Kutipan akta kelahiran3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang

perubahan yang bersangkutan dari WNA menjadi WNI

4. KK5. KTP-el 6. Pasport


1. Pemohon mengisi formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan.

2. Pemohon melengkapi persyaratan

3. Pemohon memasukkan berkas formulir ke front office

4. Berkas diverifikasi oleh seksi 5. Permohonan diinput dan dicetak 6. Dibuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta7. Register dan kutipan akta di paraf dan ditanda

tangani8. Akta diregistrasi9. Penyerahan berkas10.Pengarsipan



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Kutipan akta pengakuan anak dan catatan piggir pada akta kelahiran


























STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No Komponen Uraian




10.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

12.Peraturan Walikota Parepare Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


5. Putusan dari pengadilan mengenai pembatalan perkawinan

6. Kutipan Akta Perkawinan asli pemohon 7. Fotocopy KTP-el dan asli KTP el pemohon 8. Fotocopy KK asli


6. Pemohon datang ke tempat pelayanan mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan

7. Pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan.

8. Operator mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan.

9. Surat keterangan pembatalan perkawinan diparaf kepala seksi perceraian dan perkawinan, kepala bidang pencatatan sipil

10.Surat keterangan pembatalan perkawinan ditanda tangani kepala dinas.

14.Petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan pada pemohon



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Surat keterangan pembatalan perkawinan



6. Datang langsung7. Surat8. SMS Gateway9. Email10.Media sosial




4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 5. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian6. Staf


10.Ruang pelayanan11.Banner / leaflet12.Antrian elektronik13.Komputer14.Meja15.Kursi16.Toilet17.Tempat parker18.Wifi


9. Berpenampilan menarik10.Menguasai Standar Operasional Prosedur11.Memiliki pengetahuan mengenai aturan perundang


12.Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis13.Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien14.Memiliki kemampuan kerja sama tim 15.Mampu mengoperasikan komputer 16.Mampu mengoperasikan program Sistem Informasi







13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

3. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan produk khusus yang dicetak oleh

Pelayanan perusahaan khusus yang ditunjuk oleh Kemendagri.4. Bebas dari pungutan liar



STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Pencatatan Pembatalan Perceraian

No Komponen Uraian








1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

2. Kutipan akta perceraian pemohon3. KK Asli pemohon4. KTP-el asli pemohon


1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian.

2. Pejabat pencatatan sipil memberikan catatan pinggir 3. Petugas registrasi mencabut kutipan akta perceraian

pemohon

4. Petugas operator mencetak Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

5. Kepala seksi perkawinan dan perceraian dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membubuhi paraf pada surat keterangan pembatalan perceraian

6. Petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas Surat keterangan pembatalan perkawinan



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Dokumen akta perceraian







1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk3. Dua orang kepala seksi di Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil4. Staf



9. Kompetensi 1. Berpenampilan menarik

Pelaksana 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur3. Memiliki pengetahuan mengenai aturan perundang














STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Penerbitan KIA

No Komponen Uraian


2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan


4. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu

Identitas Anak5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);



1. Foto copi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli

2. KK asli kedua orang tua3. KTP-el asli kedua orang tua4. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua

lembar untuk anak usia lima tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari


1. Pemohon mengisi formulir permohonan penerbitan KIA.


office4. Berkas diverifikasi oleh seksi 5. Permohonan diinput dan dicetak 6. Penyerahan KIA



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Kartu Identitas Anak





1. Verifikasi aduan2. Mediasi 3. Koordinasi

4. Sanksi


1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.2. Kepala seksi di Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk3. Staf















2. Memakai nomor kendali yang tercatat dalam SIAK3. Bebas dari pungutan liar

14. Evaluasi Kinerja Evaluasi standar pelayanan ini dilakukan setiap semester

Pelaksana atau enam bulan sekali dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan mengikuti perkembangan.

STANDAR PELAYANANJenis Layanan: Data Kependudukan

No Komponen Uraian


2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan


4. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak




1. Surat permintaan data kependudukan yang ditujukan pada Walikota Parepare

2. Disposisi Walikota Parepare perihal persetujuan pemberian data kependudukan


1. Pemohon membawa dan menunjukkan surat permintaan data kependudukan yang sudah mendapat persetujuan Walikota Parepare.

2. Petugas bagian administrasi mengagenda sebagai surat masuk untuk kemudian mendapat disposisi Kepala Dinas

3. ADB mengolah data kependudukan yang dimaksud untuk kemudian diperhadapkan secara berjenjang kepada Kepala Bidang Data dan Pengelolaan PIAK, Sekretaris dan ditanda tangani Kepala Dinas.

4. Petugas bagian adminisitrasi menyerahkan data kependudukan pada pemohon yang membutuhkan data tersebut.



5. Biaya / Tarif -

6. Produk Layanan Data kependudukan







1. Kepala Bidang Data dan PIAK.2. Kepala seksi di Bidang Data dan PIAK3. Administrator Database Kependudukan4. Staf






4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis5. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien6. Memiliki kemampuan kerja sama tim

7. Mampu mengoperasikan komputer 8. Mampu mengoperasikan program Sistem Informasi








1. Keamanan produk layanan dijamin.2. Bebas dari pungutan liar



Ditetapkan di PareparePada Tanggal Februari 2018

a.n.Walikota ParepareKepala Dinas

H. AMRAN

Jdukcapilpare.com/Standar_Pelayanan_Disdukcapil.docx · Web viewMelampirkan biodata penduduk yang...

Documents

Transcript of Jdukcapilpare.com/Standar_Pelayanan_Disdukcapil.docx · Web viewMelampirkan biodata penduduk yang...