repository.umrah.ac.idrepository.umrah.ac.id/761/1/Jurnal.docx · Web viewdi nilai cukup efektif...
Click here to load reader
Transcript of repository.umrah.ac.idrepository.umrah.ac.id/761/1/Jurnal.docx · Web viewdi nilai cukup efektif...
VISI STRATEGIS DINAS PARIWISATAKABUPATEN BINTAN DALAM MEMAJUKAN SEKTOR
PARIWISATA DAERAH(Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan)
SKRIPSI
OLEH :
MAIKURNIAWAN SUNARKO PUTRA
NIM. 100563201165
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
1
VISI STRATEGIS DINAS PARIWISATAKABUPATEN BINTAN DALAM MEMAJUKAN SEKTOR
PARIWISATA DAERAH(Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan)
ABSTRAK
Pada era globalisasi saat ini masyarakat di tuntut untuk memiliki pemimpin yang proporsional di bidangnya. Penerapan good governance di nilai cukup efektif membentuk karakter pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik harus memiliki strategi dan visi yang baik pula. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan denga rumusan masalah: “Visi Strategis” Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Dalam Memajukan Sektor Pariwisata Daerah” yang disusun secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan,atau dengan menggabungkan dengan variabel lain. Dengan objek penelitian Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, masyarakat pelaku usaha pariwisata, dan pengelola wisata masyarakat dengan cara wawancara langsung.
Prestasi Kabupaten Bintan dalam hal pariwisata digolongkan sukses dengan event-event skala internasional dan seni budaya. Pembukaan dan pembangunan destinasi destinasi baru terus dicanangkan oleh pihak terkait. Hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat juga tercapai berkat adanya komunikasi antar pelaku kegiatan wisata.
Hambatan yang ada dalam penyelenggaraan pariwisata adalah terkendala dalam pendanaan promosi oleh dinas pariwisata sehingga sinergi antara pemerintah dan swasta berlaku disini, pemerintah bekerjasama dengan swasta untuk melakukan promosi pariwisata di Kabupaten Bintan.
Kata Kunci : Visi, Strategi, Dinas Pariwisata
2
ABSTRACT
In the current era of globalization people in demand to have leaders who are proportional in their field. Implementation of good governance in value is quite effective to form a good leader character. A good leader must have a good strategy and vision as well. This study aims to find out what strategies launched by the Tourism Office of Bintan Regency with the formulation of the problem: "Strategic Vision" Head of Tourism Office of Bintan Regency In Promoting Regional Tourism Sector "systematically arranged.
This research uses descriptive qualitative research type that is research done to independent variable, that is without making comparison, or by combining with other variable. With the object of research Head of Tourism Office of Bintan regency, tourism business actors, and managers of community tourism by way of direct interview.
The achievements of Bintan Regency in terms of tourism are classified as successful with international scale events and cultural arts. Opening and development of new destination destinations continue to be declared by related parties. The relationship between government, private and community is also achieved thanks to the communication between actors of tourism activities.
The obstacles that exist in the implementation of tourism is constrained in funding promotion by the tourism office so that the synergy between the government and the private sector apply here, the government in cooperation with the private sector to conduct tourism promotion in the district of Bintan.
Keywords: Good Governance, Vision Strategy, Tourisme Department
3
Pada era globalisasi saat ini, semangat reformasi telah mewarnai disetiap
pelaksanaan pelayanan birokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia pada saat ini
umumnya, dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis
dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu
perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigm
pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan
fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan
prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain adalah participation, rule of law,
transparency, responsiveness, consensus orientation, effectiveness and efficiency,
accountability, strategic vision (Sedarmayanti:2003:7). Apabila keseimbangan
peran dari kedelapan factor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari
Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini
juga memudahkan instansi pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan dan
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Good Governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan
negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service. Kepemerintahan
yang baik (good governance) merupakan hal yang paling mengemuka dalam
pengelola administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh
pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah
sejalan dengan meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya
pengaruh globalisasi.
Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik,
maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah,
4
private sector, dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya
koordinasi yang baik dan berintegritas, professional, serta etos kerja, dan moral
yang tinggi.
Terselenggaranya good governance merupakan kewajiban bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam
rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kabupaten Bintan memiliki 10 wilayah kecamatan dengan 51 desa/kelurahan
yang tersebar di pulau Bintan dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tahun 2014
penduduk Bintan tercatat sebanyak 151.123 jiwa dengan kepadatan 78 jiwa per
km2. Secara umum masalah kependudukan yang dihadapi adalah besarnya angka
pengangguran dan kemiskinan. Dimana pada tahun 2014 sekitar 8,12 persen dari
penduduk usia kerja merupakan pengangguran. Dan angka kemiskinan pada tahun
2013 tercatat sebanyak 6,29 persen. Namun demikian, di bidang pendidikan telah
mengalami kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan kecilnya angka buta huruf (usia
10 tahun ke atas) yaitu sebesar 1,35 persen.
Adapun kinerja perekonomian di Bintan secara umum lumayan baik dengan
pertumbuhan ekonomi mencapai 6,24 persen (tahun 2013) dan pendapatan
regional per kapita sekitar 34 juta rupiah (BPS, Bintan dalam angka 2015).
5
Berdasarkan uraian uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti
mengambil rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Visi Strategis Kepala
Daerah dalam Memajukan Sektor Pariwisata Daerah”
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Visi Strategis Kepala Daerah dalam Memajukan
Sektor Pariwisata Daerah.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan Visi Strategis Daerah dalam Memajukan Sektor
Pariwisata Daerah.
2. Kegunaan Penelitian
Menunjukkan secara ilmiah mengenai Visi Strategis Kepala
Daerah dalam Memajukan Sektor Pariwisata Daerah.
Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah dan pengembangan
kajian ilmu administrasi Negara.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan, informasi, dan bacaan ilmiah bagi pihak yang memerlukan
dan merupakan bahan acuan penelitian dalam membahas masalah yang
sama untuk peneliti selanjutnya.
3. Konsep Teori
Menurut Dwiyanto (2004:21), pemerintahan yang baik (good
governance) sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyakm
pelaku (multi stakeholders) baik dari pemerintah maupun di luar
pemerintah, sedangkan menurut Sedarmayanti (2003:2) menyatakan
6
bahwa good governance merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and
service. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya
komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam
mewujudkan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan, dan
mempertimbangkan unsur-unsur efektifitas, efisiensi, dan ekonomis
dalam memberikan layanan prima kepada public.
Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan
manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government)
hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut
governance. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society
(masyarakat madani). Karenanya mmemahami governance adalah memahami
bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil
society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.
Konsep Pembangunan
Suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan
berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan
berbagai alternatife yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling
humanistic. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses
memanusiakan manusia.
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada
proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan
7
secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapapai oleh pemerintah dalam
suatu negara.
Good Governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang
seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan prinsip-prinsip
yang mendasarinya antara lain adalah participation, rule of law, transparency,
responsiveness, consensus orientation, effectiveness and efficiency,
accountability, strategic vision (Sedarmayanti:2003:7).
Terselenggaranya good governance merupakan kewajiban bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam
rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Di Indonesia dan di berbagai Negara berkembang, istilah pembangunan
seringkali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan
membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan
sebagai membangun insfratuktur/fasilitas fisik. Pengertian dari alternatif yang sah
dalam definisi pembangunan diatas diartikan bahwasannya upaya pencapaian
aspirasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hokum yang berlaku atau dalam
tatanan kelembagaan atau budaya yang dapat diterima.
Menurut Todaro yang dikutip dalam Ernan, dkk (2009:120) :
8
“Berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses
multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur
social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping
tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan
pendapatan, serta pengentasan kemiskinan”.
Konsep Rencana Strategis
Perencanaan strategis mengacu pada perumusan, pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan pembangunan yang memungkinkan tercapainya tujuan. Proses
perencanaan strategis paling tidak mencakup tiga tahap, yaitu perumusan,
pelaksanaan dan evaluasi (Fred R.David, 2004).
Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah
organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan,
merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan
tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang
mendasar (Osborn dan Gabler, 2000).
Tahap perumusan mencakup kegiatan yang mengembangkan visi dan misi
organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan
kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan, membuat alternative
strategi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.
Metode Penelitian
Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif
Kualitatif. Menurut Sugiyono (2002:6) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian
9
yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan,
atau dengan menggabungkan dengan variable lain”.
Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bintan dengan objek penelitian
Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan.
Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dimana wawancara
merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh
sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara dengan cara Tanya jawab sambil
bertatap muka dengan informan yakni Pegawai dan Sekretariat Kantor Dinas
Pariwisata Kabupaten Bintan yang merupakan proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara serta beberapa
topik yang telah disertakan oleh peneliti.
Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode atau teknik dokumenter,
diamana metode tersebut adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui
pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode
pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia.
Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih
luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang
berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling
penting dalam sebuah penelitian. Dokumen yang dimaksud peneliti adalah
dokumen tertulis, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah tentang
Kantor Bupati Bintan.
A. Imagible
10
Pariwisata sebagai suatu industri yang kompleks, yang meliputi industri-
industri lain seperti industri perhotelan, industri rumah makan, industri kerajinan/
cinderamata, industri perjalanan dan sebagainya.
Seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 Bab II
Pasal 2 dalam dalam Soekadijo (1997:26) berbunyi pembangunan pariwisata
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan
negara dan masyarakat pada umumnya.
Pariwisata Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000:46-47) adalah
suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan
dari sutau tempat ketempat yang lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu
perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafka di tempat
yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan
rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang mampu menyediakan
pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf
hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima
wisatawan.
Aspek ekonomis merupakan aspek yang dianggap penting dan mendapat
perhatian paling besar dalam sektor pariwisata karena untuk mengadakan perjalanan
orang mengeluarkan biaya, sedangkan bagi daerah yang dikunjungi wisatawan dapat
menerima uang dari wisatawan tersebut melalui orang- orang yang menyediakan
angkutan, menyediakan bermacam-macam jasa, atraksi dan sebagainya. Keuntungan
ekonomis ini merupakan salah satu dari tujuan pembangunan pariwisata. Indonesia
11
adalah salah satu negara di dunia yang menyimpan banyak potensi alam baik daratan
maupun lautan (pantai).
Dinas pariwisata harus memiliki wacana untuk kemajuan pariwisata Kabupaten
Bintan kedepannya. Wacana ini harus difikirkan sebaik mungkin agar visi dinas
pariwisata tercapai.
B. DesirableObyek-obyek wisata yang dapat dikembangkan oleh para investor meliputi obyek
wisata pantai, wisata agro, wisata mangrove, dan wisata budaya hingga saat ini potensi
tersebut belum dimanfatkan secara optimal sehingga sangat mebutuhkan investor untuk
mengembangkanya ke arah yang lebih baik.
Semoga akan menggugah para Wisatawan Nusantara dan Mancanegara untuk
berkunjung lebih banyak lagi ke Kabupaten Bintan serta berpartisipasi dalam program
Pariwisata Global dan menjadikan kabupaten Bintan sebagai tujuan wisata.
Bahari dan Budaya melalui pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Hal ini dimaksudkan bahwa sektor pariwisata merupakan andalan yang mampu
menggerakkan kegiatan ekonomi terkait, sehingga pendapatan masyarakat dan pendapatan
asli daerah meningkat dari waktu ke waktu.
Bahwa pembangunan pariwisata di Kabupaten Bintan diarahkan untuk mewujudkan
kepariwisataan yang kompetitif dan berkelanjutan. Pembangunan Destinasi Objek Daya
Tarik Wisata dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya.
Pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan bekerja sama untuk memajukan
sektor pariwisata dengan cara membenahi fasilitas pariwisata yang sudah ada ataupun terus
mengekspose potensi-potensi lokasi wisata untuk dikembangkan sehingga Bintan menjadi
tujuan utama wisata oleh turis mancanegara.
C. Feasible
12
Dengan semakin banyak penambahan destinasi wisata tersebut maka akan
semakin banyak juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu
menciptakan kesejahteraan bagi pelaku kegiatan wisata tersebut. Secara umum
masyarakat juga berperan penting bagi pelaksanaan aktivitas pariwisata sebagai
penyumbang tenaga kerja, suply bahan baku konsumsi, dan transportasi.
Kesadaran ini sangat penting bagi pertumbuhan pariwisata agar tetap berjalan
secara aman dan sistematis.
Dengan cara pemasaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta
memalui event bertaraf internasional di Kabupaten Bintan menjadikan Kabupaten
Bintan memiliki salah satu event terbesar di asia. Tour the Bintan merupakan
salah satu keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan menarik wisatawan
local dan mancanegara berkunjung ke Bintan.
D. Focused
Konsep Good Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua
pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih
banyak yang rancu memahami konsep Governance. Secara sederhana, banyak
pihak menerjemahkan governance sebagai Tata Pemerintahan. Tata
pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen
lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah
salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut
governance.
Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society
(masyarakat madani). Karenanya memahami governance adalah memahami
13
bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan
civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga
pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial
budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif
dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan
kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu
berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas mperekonomian,
sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya
aktifitas-aktifitas tersebut.
Menurut Pak Bahar selaku pemilik usaha pondok di trikora dan
Bang Safrizal selaku pengelola kolam eks pertambangan
pasir/danau biru di Sei Lepan mengatakan bahwa :“Menurut kami
sudah bagus, pemerintah selalu memantau, memang harus selalu
menjaga kebersihan supaya tamu betah dan merasanya nyaman dan
berharap tamu makin banyak yang datang kesini”(wawancara maret
2017).
E. Flexible
Pada zaman yang serba canggih ini masalah pemasaran bukanlah suatu hal
yang teramat sulit. Media sosial dapat membantu dalam hal promosi dan
pemasaran di bidang pariwisata. Pemasaran dalam bidang pariwisata sangatlah
diperlukan, karena dengan adanya pemasaran, obyek wisata tersebut akan
dikenal masyarakat lokal ataupun turis mancanegara.
Seperti yang di sampaikan oleh bapak Luki Zainal selaku kepala dinas
pariwisata Kabupaten Bintan dalam wawancara “Semua elemen industri
pariwisata di Kabupaten Bintan memiliki Network. Sedangkan pemerintah
14
daerah melakukan promosi secara langsung dan tidak langsung, secara
langsung yaitu dengan mengikuti pameran-pameran, expo-expo, memaparkan
potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, dan secara tidak langsung
yaitu dengan membentuk tim media sosial seperti Instagram, Facebook,
Twitter, dan ini cukup efektif di promosi wisata”
F. Communicable
Dinas Pariwisata selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha
pariwisata. Sebagai contoh pemerintah selalu melakukan pengawasan
terhadap restoran dan destinasi wisata agar selalu melakukan maintenan
terhadap restoran dan rumah makan serta pelaku usaha lainnya agar
wisatawan ingin berkunjung kembali. Pemerintah juga melakukan sosialisasi
terhadap pelaku usaha pariwisata agar memahami pentingnya kontribusi
mereka di bisnis pariwisata kedepannya agar dapat membantu kestabilan
ekonomi masyarakat, daerah, dan masyarakat itu sendiri.
Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan
pariwisata, karena pada dasarnya pilar pariwisata itu terdiri dari pertama
pemerintah, kedua swasta dan ketiga masyarakat, yang sering disebut tiga
pilar utama pariwisata. Misalnya, setelah pemerintah mengeluarkan
kebijakan mengenai pengembangan pariwisata yang diiringi dengan
regulasinya tentunya. Kemudian pihak swasta yang secara professional
menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan pariwisata tersebut, maka
tugas masyarakat adalah selain senantiasa membangkitkan kesadaran tentang
pentingnya pariwisata juga
15
16
17