· Web viewDengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun...
Transcript of · Web viewDengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun...
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya telah mengalami beberapa kali pergantian dan yang terkahir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pelimpahan wewenang penyelenggaraan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, pelimpahan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan ini diikuti dengan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan penyerahan pembiayaan tersebut, maka Pemerintah Pusat menerbitkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah setiap awal tahun anggaran menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan gambaran tentang rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran, selanjutnya pada setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah selama satu tahun periode. Ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala SKPD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 1
Dalam rangka penyusunan laporan Keuangan SKPD, tentunya tidak terlepas dari sistem dan prosedur Akuntansi yang menjadi pedoman pencatatan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pencatatan kegiatan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Pusat menetapkan beberapa peraturan terkait dengan sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Gubernur Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman atau petunjuk teknis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sejak tahun 2015 menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Juga untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2017 tetap menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008, bahwa kedudukan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORWIL) Bojonegoro adalah melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajiban
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 2
tersebut BAKORWIL Bojonegoro mendapat dana dari APBD Propinsi Jawa Timur.
Selanjutnya terhadap aspek belanja, bahwa belanja diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam hal Pelayanan Publik terhadap aspek pembiayaan diarahkan pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.
Keuangan Daerah yang terukur dalam APBD dikelola sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, efesien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat kepada peraturan perundangan yang berlaku guna menuju tata kelola pemerintah yang baik (good governance), maka Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2017.
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Maksud penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi pengguna (masyarakat legeslatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah) akan informasi akuntansi keuangan yang lazim, serta menyediakan/menyajikan informasi yang bermanfaat/relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama dipergunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan guna membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan sebagai laporan keuangan Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Kepala Daerah serta melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 3
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi.
Tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum penyusunan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, akan tetapi informasi mengenai keuangan akan mengalami kenaikan dan penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama pereode pelaporan. Dan secara spesifik tujuan penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
Laporan keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro di selenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Daerah, antara lain :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 4
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/316/BAKD/2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah;
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 5
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :188/65/KPTS/013/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur;
25. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur;
26. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 6
27. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 27 Desember 2016 Nomor 914/459/213.2/2016 tentang DPA-SKPD Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Tahun 2017;
28. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Desember 2016, Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
disusun untuk menghindari kesalahpahaman pengguna yang beragam dalam memakai LRA, LO, Neraca, dan LPE. Diskripsi singkat CaLK tidak terstruktur, tetapi berpotensi menjelaskan LRA, LO, Neraca, dan LPE sehingga dapat dengan mudah dibaca oleh pengguna umum yang awam akuntansi, tetapi penyusunan CaLK sangat dipengaruhi subyektifitas tentang seberapa banyak informasi yang dianggap memadai, sedangkan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan di bagi menjadi 7 (tujuh) Bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut :BAB I Pendahuluan
1.1. Latar belakang penyusunan laporan keuangan.Memuat penjelasan mengenai latar belakang penyusunan laporan keuangan.
1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
1.4. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 7
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan
BAB II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.2.1. Ekonomi Makro.
Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan.
2.2. Kebijakan keuangan.Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran.
3.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD.Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja APBD, berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 8
Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.Memuat Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur).
BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas akuntansi keuangan daerah.
Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah.
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah.
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan.Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 9
5.1. Rincian dan penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) . 5.1.1. Pendapatan
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan :- Pendapatan asli daerah;- Dana perimbangan;- Lain-lain pendapatan yang Sah;
5.1.2. BelanjaMemuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja :- Belanja Pegawai;- Belanja Barang dan Jasa;- Belanja Modal;
5.2. Penjelasan Laporan Operasional (LO)Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Laporan Operasional (LO) :- Pendapatan Operasional LO - Beban Operasi :
- Beban Pegawai- Beban Barang dan Jasa- Beban Penyusutan
- Surplus / Defisit Operasional5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Laporan Perubahan Ekuitas :- Ekuitas Awal- Surplus / Defisit-LO- Koreksi- Ekuitas Akhir
5.4. Rincian dan Penjelasan atas pos-pos Neraca.5.4.1. Aset
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 10
Memuat Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Aset.- Aset Lancar;- Investasi jangka panjang;- Aset tetap;- Dana cadangan;- Aset lain-lain.
5.4.2. Kewajiban.Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Kewajiban :- Kewajiban jangka pendek;- Kewajiban jangka panjang.
5.4.3. Ekuitas Dana.Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana :- Ekuitas awal;- Surplus/Defisit LO;- Koreksi yang langsung
menambah/mengurangi Ekuitas;- Ekuitas akhir.
5.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasinya ditujukan untuk menyajikan hubungan
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 11
antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual.
BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan.Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi
tempat entitas tersebut berada;b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan
pokoknya;c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan
operasionalnya;d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun
berjalan;e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi
oleh manajemen baru;f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan
pada neraca;g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun
berjalan;h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya
adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.BAB VII Penutup.
Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 12
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD
2.1. Ekonomi Makro
Dalam proses penyusunan Kebijakan Umum APBD, BAKORWIL Bojonegoro menggunakan kebijakan anggaran yang berbasis pemberdayaan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja BAKORWIL Bojonegoro. Hal ini diharapkan sejalan dengan APBD Provinsi Jawa Timur yang berorientasi Makmur Bersama Wong Cilik.
Meskipun kebijakan ini belum mampu untuk menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, namun diharapkan mampu mendukung dan mensukseskan tujuan dan program kerja Gubernur Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran yang diterima oleh BAKORWIL Bojonegoro tahun 2017 pada APBD Murni adalah sebesar Rp. 10.254.202.000,00 terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp. 6.302.348.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 3.951.854.000,00 dan pada Perubahan (P-APBD) 2017 terjadi pengurangan/ penurunan anggaran sebesar Rp. 538.825.500,00 sehingga menjadi Rp. 9.715.376.500,00 yang terdiri dari Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 5.763.522.500,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.951.854.000,00
Belanja Tak Langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai meliputi : a) Gaji dan tunjangan; b) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya; dan c) Insentif pemungutan retribusi. Sedangkan Belanja Langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan yang diprioritaskan untuk kegiatan yang secara langsung untuk mendukung pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 serta menunjang Tupoksi SKPD dengan berpedoman pada program/kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2016, antara lain :
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 13
a) Fasilitasi Penanganan Ketanggapdaruratan Bencana Banjir dan Kekeringan;
b) Fasilitasi Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kerjasama RATUBANGNEGORO) dalam bidang Kesehatan, Perhubungan dan Pendidikan;
c) Fasilitasi pengembangan potensi produk unggulan daerah melalui Festival Makanan Khas Daerah;
d) Koordinasi pelaksanaan pengembangan kewilayahan sesuai kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur; dan
e) Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat data Provinsi Jawa Timur.
Disamping itu Belanja Langsung juga dipergunakan untuk membiayai operasional kegiatan rutin Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro tahun 2017. Belanja Langsung tersebut dipergunakan untuk membiayai 6 (enam) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan, dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat.
Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan pagu anggaran Perubahan APBD 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 9.179.014.691,58 atau sebesar 94,48 %. Terdiri dari realisasi Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 5.334.520.771,00 atau 92,56 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.844.493.920,58 atau sebesar 97,28 %.
Tahun 2017 BAKORWIL Bojonegoro juga dikenai wajib setor PAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pendapatan dari sewa gedung pertemuan ‘Maharani’. Target PAD pada APBD Murni tahun 2017 sebesar Rp. 33.000.000,00. Sedangkan pada Perubahan APBD tahun 2017 Target PAD terdapat peningkatan sebesar Rp. 3.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 36.000.000,00. Untuk meningkatkan pendapatan, BAKORWIL Bojonegoro melakukan pemeliharaan terhadap gedung Maharani agar lebih terawat dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat pengguna. Dengan upaya ini, Realiasi Pendapatan Asli Daerah BAKORWIL Bojonegoro pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 39.561.176,00 atau sebesar
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 14
109,89 % dari target Rp. 36.000.000,00; yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (sewa gedung Maharani) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 38.000.000,00 atau 105,56; dan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.561.176,00.
2.2. Kebijakan Keuangan
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro dimana dalam pemenuhan kebutuhan belanja mendapatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017, yaitu pada APBD (Murni) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.254.202.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.302.348.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.951.854.000,00. Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai Program / Kegiatan pembangunan yang mendukung program prioritas Gubernur Jawa Timur dan Program / Kegiatan prioritas SKPD Bakorwil Bojonegoro dalam mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsinya. Disamping itu Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai operasional kegiatan rutin Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro.
Sedangkan pada Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2017 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro mengalami perubahan penurunan anggaran sebesar Rp. 538.825.500,00 sehingga menjadi Rp. 9.715.376.500,00 yang terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung :
Yang semula Rp. 6.302.348.000,00 menjadi Rp. 5.763.522.500,00 atau menurun sebesar Rp. 538.825.500,00.
b. Belanja Langsung :Yang semula Rp. 3.951.854.000,00 menjadi Rp. 3.951.854.000,00 atau tetap.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 15
Pada Perubahan APBD tahun 2017, untuk belanja tidak langsung mengalami perubahan karena adanya (pengurangan/penambahan). Untuk pengurangan yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus , pembulatan gaji, tambahan penghasilan PNS, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, dan untuk yang mengalami penambahan yaitu belanja insentif pemungutan retribusi sehingga secara keseluruhan jumlahnya mengalami penurunan belanja.
Demikian pula untuk belanja langsung juga mengalami perubahan karena adanya (pengurangan/penambahan). Untuk pengurangan anggaran terjadi pada kegiatan yaitu : pelaksanaan administrasi perkantoran; penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana; pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana; peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan system informasi data; Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan. Sedangkan penambahan anggaran terjadi pada kegiatan, yaitu : koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah; dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran. Untuk kegiatan yang pagu anggarannya tetap yaitu : penyusunan dokumen perencanaan; Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, kemasyarakatan, sarana dan prasarana; penyusunan database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur; Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi; monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di kabupaten/kota. Sehingga secara keseluruhan pada belanja langsung ini tetap.
Nilai total penyerapan Belanja Daerah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro sampai dengan Akhir Tahun 2017 (data AK-18) adalah sebesar Rp 9.179.014.691,58 atau sebesar 94,48 % dari pagu anggaran setelah PAPBD Tahun 2017
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 16
sebesar Rp. 9.715.376.500,00, sedangkan sisanya di setor kembali ke Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur.
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD.
Pencapaian Target Kinerja APBD Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro sampai dengan Akhir Tahun 2017, sebagai berikut :
No. Program/kegiatan Indikator Kinerja
Pagu Anggaran setelah
Perubahan(Rp)
Realisasi(Rp.)
Realisasi %
1 2 3 3 4 51 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm. perkantoran dan kenyamanan kantor.
779.732.900
772.585.500
99,08
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.Prosentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran;
779.732.900
772.585.500
99,08
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.
839.315.000 795.623.535,58 94,79
2.1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersedia; Prosentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan
512.881.200 472.796.240 92,18
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 17
sarana dan prasarana SKPD.
2.2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara; Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara.
326.433.800 322.827.295,58 98,90
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi.
737.560.000 722.067.564 97,90
3.1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;Prosentase kesesuaian kelembagaan pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku;
593.005.000 583.924.132 98,47
3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal / non formal;Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM; Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/ non formal sesuai dengan jabatannya.
144.555.000 138.143.432 95,56
4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah
131.386.100 124.616.700 94,85
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 18
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
yang disusun tepat waktu.
4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun.
35.000.000 32.779.500 93,66
4.2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun; jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan yang tersusun; jumlah dokumen pelaporan keuangan.
68.486.100 66.569.500 97,20
4.3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
jumlah Update Database SKPD; Jumlah SOP PDE (pengelolaan Data Electronic) yang tersusun.
27.900.000 25.267.700 90,57
5 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti
1.348.000.000
1.320.715.452 97,98
5.1 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Prosentase Hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti
448.000.000 438.918.349 97,97
5.2 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
Prosentase Hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti
300.000.000 293.070.650 97,69
5.3 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Prosentase Hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan
300.000.000 291.297.228 97,10
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 19
Bidang Kemasyarakatan
Pembangunan Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti
5.4 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
Prosentase Hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti
300.000.000 297.429.225 99,14
6 Program Pengembangan Data Informasi
Prosentase Keterisian data dan informasi Pembangunan Kabupaten/ Kota di Wilker Bakorwil Bojonegoro
115.860.000 108.885.169 93,98
6.1 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur
Prosentase Keterisian data dan informasi penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur
30.860.000 29.812.400 96,61
6.2 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Prosentase hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
35.000.000 32.843.000 93,84
6.3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kab/Kota
Prosentase Keterisian data dan informasi Pembangunan Kabupaten/ Kota di Wilker Bakorwil Bojonegoro
50.000.000 46.229.769 92,46
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
3.951.854.000
3.844.493.920,58
97,28
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 20
BAB IIIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuanganIkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Koordinasi
Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro tahun 2017 dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input), adalah sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.1.1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Capaian Program : Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor.
Masukan : Rp. 779.732.900,00 Keluaran : Rp. 772.585.500,00 (99,08 %)
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 21
Hasil : Prosentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.2.1) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana. Capaian Program : Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang layak fungsi. Masukan : Rp. 512.881.200,00 Keluaran : Rp. 472.796.240,00 (92,18%) Hasil : Prosentase pemenuhan peralatan dan
kelengkapan sarana dan prasarana.2.2) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana.Capaian Program : Prosentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi.Masukan : Rp. 326.433.800,00Keluaran : Rp. 322.827.295,58 (98,90%)Hasil : Prosentase peralatan dan perlengkapan
sarana dan prasarana yang terpelihara.
3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.3.1) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah
Daerah.Capaian Program : Prosentase kelembagaan yang
tepat fungsi.Masukan : Rp. 593.005.000,00Keluaran : Rp. 583.924.132,00 (98,47%)
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 22
Hasil : Prosentase kesesuaian kelembagaan pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku.
3.2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.Capaian Program : Prosentase kelembagaan yang
tepat fungsi.Masukan : Rp. 144.555.000,00Keluaran : Rp. 138.143.432,00 (95,56%)Hasil : Prosentase pegawai yang mengikuti
pendidikan formal/ non formal sesuai dengan jabatannya.
4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.4.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan.
Capaian Program : Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu.
Masukan : Rp. 35.000.000,00Keluaran : Rp. 32.779.500,00 (93,66%)Hasil : Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang
tersusun.4.2) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran.Capaian Program : Prosentase dokumen penyelenggaraan
pemerintah yang disusun tepat waktu.Masukan : Rp. 68.486.100,00Keluaran : Rp. 66.569.500,00 (97,20%)Hasil : Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun;
jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan yang tersusun; jumlah dokumen pelaporan keuangan.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 23
4.3) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data.Capaian Program : Prosentase dokumen penyelenggaraan
pemerintah yang disusun tepat waktuMasukan : Rp. 27.900.000,00Keluaran : Rp. 25.267.700,00 (90,57%)Hasil : Jumlah Update Database SKPD; Jumlah
SOP PDE (pengelolaan Data Electronic) yang tersusun.
5) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan5.1) Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan.Capaian Program : Prosentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti.
Masukan : Rp. 448.000.000,00Keluaran : Rp 438.918.349,00 (97,97%)Hasil : Prosentase Hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti
5.2) Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi.Capaian Program : Prosentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti.
Masukan : Rp. 300.000.000,00Keluaran : Rp 293.070.650,00 (97,69%)Hasil : Prosentase Hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 24
5.3) Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan.Capaian Program : Prosentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti.
Masukan : Rp. 300.000.000,00Keluaran : Rp. 291.297.228,00 (97,10%)Hasil : Prosentase Hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti.
5.4) Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana.Capaian Program : Prosentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti.
Masukan : Rp. 300.000.000,00Keluaran : Rp. 297.429.225,00 (99,14%)Hasil : Prosentase Hasil Sinkronisasi, Monitoring, dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti.
6) Program Pengembangan Data Informasi. 6.1) Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data
Provinsi Jawa TimurCapaian Program: Prosentase Keterisian data dan informasi
penyusunan database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur.
Masukan : Rp. 30.860.000,00 Keluaran : Rp. 29.812.400,00 (96,61%)
Hasil : Prosentase Keterisian data dan informasi penyusunan database SKPD sebagai
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 25
penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur.
6.2) Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan DokumentasiCapaian Program: Prosentase Keterisian data dan informasi
Pembangunan Kabupaten/ Kota di Wilker Bakorwil Bojonegoro
Masukan : Rp. 35.000.000,00 Keluaran : Rp. 32.843.000,00 (93,84%)Hasil : Prosentase Keterisian data dan informasi
Pembangunan Kabupaten/ Kota di Wilker Bakorwil Bojonegoro.
6.3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kab/KotaCapaian Program: Prosentase Keterisian data dan informasi
Pembangunan Kabupaten/ Kota di Wilker Bakorwil Bojonegoro
Masukan : Rp. 50.000.000,00 Keluaran : Rp. 46.229.769,00 (92,46%)Hasil : Prosentase Keterisian data dan informasi
Pembangunan Kabupaten/ Kota di Wilker Bakorwil Bojonegoro.
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Dari hasil evaluasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang telah direncanakan. Permasalahan yang ada dan solusi yang diajukan terhadap kinerja keuangan di Bakorwil Bojonegoro sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
3.2.1 Pendapatan Asli DaerahLaporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 26
a. PermasalahanRealisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2017
adalah sebesar Rp. 39.561.176,00 atau sebesar 109,89 % dari target Rp. 36.000.000,00. Realisasi PAD tersebut terutama berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu dari sewa gedung “Maharani” BAKORWIL Bojonegoro sebesar Rp 38.000.000,00 (atau 105,56 % dari target).
Meskipun realisasi PAD Tahun 2017 dari sewa gedung tersebut melebihi target yang ditetapkan, tetapi kedepan apabila tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan maka kemungkinan untuk peningkatan PAD akan sulit dan bahkan cenderung penerimaan PAD menurun, dikarenakan terdapat permasalahan sebagai berikut :1) Kapasitas atau Daya Tampung Gedung Maharani relatif kecil
hanya maksimal 500 Orang, juga tidak terdapat fasilitas pendukung seperti AC, kursi. Sehingga segmen pasar sebagai penyewa gedung tersebut dari kalangan menengah kebawah.
2) Banyaknya pesaing dari pihak lain yang bermunculan melaksanakan usaha persewaan gedung dengan daya tampung yang lebih besar dan fasilitas yang lebih memadai serta tarif yang relatif terjangkau seperti : Gedung Serbaguna, Gedung Dharma Kusuma, Islamic Center, Gedung AT Taqwa, dan lain-lain.
3) Lokasi Gedung Maharani Bakorwil Bojonegoro yang tepat berada tepat di Selatan Alun-Alun Kota Bojonegoro dan Jalan Akses menuju Gedung dan Alun-Alun tersebut adalah satu, maka setiap ada kegiatan di Alun-Alun Bojonegoro seperti Upacara, Pawai dan kegiatan lainnya, maka jalan akses tersebut ditutup, sehingga banyak konsumen (Penyewa) yang batal menyewa gedung.
b. Solusi
Untuk meningkatkan PAD dari sewa Gedung Maharani Bakorwil Bojonegoro, diusulkan hal-hal sebagai berikut :1) Sangat mendesak untuk dilakukan rehab gedung Maharani untuk
menambah kapasitas gedung tersebut, juga perlu segera
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 27
melengkapi fasilitas pendukungnya seperti : AC, Kursi dan lain sebagainya.
2) Perlu dibuat Akses Jalan Alternatif menuju Lokasi Gedung Maharani, misalnya melalui UPT Bina Marga Prov. Jawa Timur yang lokasi tepat berada di Belakang Kantor Bakorwil dan memiliki Akses Langsung dengan Jalan Panglima Sudirman.
3.2.2 Belanja Daerah
a. PermasalahanRealisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
9.179.014.691,58 atau sebesar 94,48 % dari pagu anggaran Rp. 9.715.376.500,00 antara lain disebabkan :1) Perencanaan anggaran dan penyusunan program kegiatan pada
APBD/Perubahan APBD masih kurang tepat, utamanya untuk Belanja Pegawai (pada Belanja Tak Langsung) dan Belanja Barang Jasa.
2) Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang Perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3) Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program kegiatan.
4) Adanya kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur agar dilakukan efisiensi/penghematan belanja pada program kegiatan.
5) Adanya penyesuaian target output.
b. Solusi
Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan :1) Pada penyusunan APBD dan Perubahan APBD, flavon alokasi
Anggaran Belanja Pegawai (Belanja Tak Langsung) pada Bakorwil Bojonegoro hendaknya sesuai kebutuhan jumlah Pegawai yang ada. Sedangkan penyusunan Perubahan APBD pada belanja barang dan jasa tidak mengalokasikan anggaran untuk
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 28
pembangunan fisik yang diperkirakan waktu penyelesaiannya melewati tahun anggaran.
2) Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek, Kursus, Workshop dan Desiminasi dibidang perencanaan keuangan, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan.
BAB IVKEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas akuntansi/ Entitas pelaporan keuangan daerah.
Entitas pelaporan keuangan daerah adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 29
keuangan dalam hal ini adalah unit pengguna anggaran/ pengguna barang dan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro termasuk di dalamnya, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, yakni pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD.
Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro mulai Tahun 2015 menerapkan standar akuntasi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Demikian pula pada tahun 2017 ini penyusunan dan pelaporan keuangan tetap menggunakan SAP berbasis akrual.
Akuntasi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterprestasian atas hasilnya. Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengkui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD.
Didalam pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, dengan menggunakan pengukuran
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 30
indikator kinerja, yakni masukan (input) segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output) segala sesuatu berupa produk (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan input (masukan) yang telah digunakan untuk mencapai hasil (outcome) sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, guna memperoleh manfaat (benefit), dimana kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses publik, kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan berpengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro mulai Tahun 2015 menerapkan standar akuntasi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Demikian pula pada tahun 2017 dalam penyusunan dan pelaporan keuangan tetap menerapkan standar akuntasi pemerintahan berbasis akrual. Pengertian Basis Akrual adalah basis akuntasi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengertian Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah menggunakan nilai perolehan histories
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 31
(historical cost). Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.
Penerapan kebijakan akuntansi pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro mengacu ketentuan dalam standar akuntansi pemerintah yaitu menggunakan basis akrual. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama pelaporan keuangan adalah tahunan. Periode pelaporan semesteran untuk entitas pelaporan dan triwulanan serta entitas akuntansi digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai pada semester sebelumnya.
Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan akuntasi basis akrual pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Tahun 2017 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari unsur-unsur : (a) Pendapatan–LRA; (b) Belanja; (c) Transfer; (d) Surpus/Defisit-LRA; (e) Pembiayaan; (f) Sisa lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran. Neraca merupakan Laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos sebagai berikut : (a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional; (b) Beban dari kegiatan operasional; (c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional; (d) Pos Luar Biasa, dan (e) Surplus /Defisit LO. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut : (a) Ekuitas awal; (b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan; (c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan (d) Ekuitas akhir. Catatan Laporan Keuangan (CALK) adalah penjelasan naratif, analisis atau
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 32
daftar terinci atas nilai pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.
BAB VPENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
5.1. Rincian dan Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Realisasi Anggaran Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu tahun periode pelaporan. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonversi dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Transper serta Pembiayaan.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 33
Dari data diatas diketahui bahwa realisasi anggaran Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan pembangunan Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2017 adalah : (1) Pendapatan Daerah realisasi sebesar 109,89 %; (2) Belanja Daerah realisasi sebesar 94,48 % yang terdiri dari : (a) Belanja Tidak Langsung realisasinya 92,56 % yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan PPh, tunjangan umum, tunjangan beras, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif, pembulatan gaji, dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah; dan (b) Belanja Langsung realisasi 97,28 % yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan sisa anggaran yang ada merupakan sisa mati dan telah disetor ke kas daerah Propinsi Jawa Timur.
Realisasi Belanja Tak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 5.334.520.771,00 atau 92,56 % terdiri dari : Gaji dan tunjangan pagu sebesar Rp. 2.984.607.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 2.771.628.771,00 (92,86%), yang terdiri dari yaitu : - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebesar Rp. 2.304.303.000,00
dan terealisasi sebesar Rp. 2.160.594.600,00 (93,76%);- Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 242.796.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 225.283.850,00 (92,79%);- Tunjangan jabatan sebesar Rp. 204.201.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 182.800.000,00 (89,52%);- Tunjangan umum sebesar Rp. 77.706.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 68.825.000,00 (88,57%);- Tunjangan beras sebesar Rp. 146.532.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 125.286.600,00 (85,50%);- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp. 9.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 8.808.950,00 (97,88%);- Pembulatan gaji sebesar Rp. 69.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 29.771,00 (43,15%);
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 34
Tambahan penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebesar Rp. 2.777.843.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.562.248.500,00 (92,24%);
Insentif pemungutan retribusi sebesar Rp. 1.072.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 643.500,00 (60,00%).
5.1.1 Pendapatan DaerahRealisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2017
adalah sebesar Rp. 39.561.176.000,00 atau sebesar 109,89 % dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dirinci yaitu : (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berasal dari sewa gedung “Maharani” BAKORWIL Bojonegoro sebesar Rp. 38.000.000,00 dan (b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.561.176,00 yang berasal dari Pendapatan dari Pendapatan sewa bangunan rumah daerah Rp. 1.106.700,00 dan Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 454.476,00.
5.1.2 Belanja DaerahRealisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
9.179.014.691,58 atau sebesar 94,48 % dari Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.715.376.500,00. Hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran atau sebab lain sebesar Rp. 536.361.808,40. Belanja terdiri dari yaitu : (1) Belanja Tak Langsung realisasi sebesar Rp. 5.334.520.771,00 atau sebesar 92,56 % dari Pagu Anggaran; dan (2) Belanja Langsung realisasi sebesar Rp. 3.844.493.920,58 atau sebesar 97,28 % dari Pagu Anggaran. Realisasi Belanja Langsung tersebut terdiri dari : (a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 922.869.900,00; (b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.856.047.520,58; dan Belanja Modal Rp. 65.575.500,00.
Data realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 pada AK-18 berbeda nilainya dengan data pada BP-33. Berdasarkan data pada BP-33, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 9.185.364.951,00 atau sebesar 94,54 %. Terdiri dari realisasi Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 5.336.536.862,00 atau 92,50 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.848.828.089,00 atau sebesar 97,30 %. Dengan demikian terjadi selisih angka sebesar Rp. 6.350.259,42.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 35
Terdapatnya perbedaan nilai sebesar Rp. 6.350.259,42 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a) Pada Belanja Tak Langsung, yaitu Pengembalian kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebesar Rp. 2.016.000,00; dan b) Pada Belanja Langsung sebesar Rp. 4.334.168,42 terdiri dari : 1) Pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 344.168,42,00; 2) Pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar
Rp. 3.990.000,00; sebagaimana tersebut diatas, telah disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur pada Akhir Desember 2017 (Bukti STS terlampir). Dan terdapat potongan SP2D Pembulatan Gaji Rp. 91,00.
5.1.2.a Belanja OperasiRealisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp. 9.113.438.191,58 atau 94,40 % dari Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.648.026.500,00. Realisasi tersebut diperoleh dari : (1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.257.390.671,00 dan (2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.856.047.520,58.
5.1.2.a.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Pada Tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp. 6.257.390.671,00 atau 93,20 % dari Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.708.421.400,00. Realisasi tersebut diperoleh dari : (1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.334.520.771,00 yang terdiri dari : (a) Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 2.771.628.771,00; (b) Tambahan Penghasilan PNS Rp. 2.562.248.500,00; dan (c) Insentif Pemungutan Pajak Rp. 643.500,00. (2) Belanja Langsung sebesar Rp. 922.869.900,00 yang terdiri dari : (a) Honorarium Kegiatan PNS Rp. 224.945.000,00; (b) Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS Rp. 22.680.000 (c) Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS Rp. 134.300.000 (d) Honorarium Kegiatan Non PNS Rp. 23.620.000,00; (e) Honorarium Pembantu Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS Rp. 28.800.000,00; (f) Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD Rp. 427.479.900,00; dan (g) Uang Lembur Rp. 61.045.000,00.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 36
5.1.2.a.2 Belanja Barang dan JasaRealisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp. 2.856.047.520,58 atau 97,16 % dari Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.939.605.100,00. Secara rinci realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
No.
Uraian Realisasi (Rp)
1. Belanja Bahan Pakai Habis 140.141.600,002. Belanja Bahan / Material 12.105.000,003. Belanja Jasa Kantor 479.400.040,004. Belanja Service dan Penggantian Suku
Cadang Kendaraan Bermotor66.924.264,00
5. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.091.700,006. Belanja Makanan dan Minuman 168.401.000,007. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 45.186.900,008. Belanja Perjalanan Dinas 1.633.824.985,009. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.353.000,0010. Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan199.369.031,58
11. Belanja Hadiah Perlombaan/Kompetisi/Kejuaraan
39.250.000,00
J u m l a h 2.856.047.520,58
5.1.2.b Belanja ModalRealisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
65.576.500,00 atau 97,37 % dari Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 67.350.000,00. Secara rinci realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :No.
Uraian Realisasi (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan / Perlengkapan Kantor
63.580.000,00
2. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 1.996.500,00J u m l a h 65.576.500,00
5.2. Penjelasan Laporan Operasional (LO)Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos sebagai
berikut : (a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional; (b) Beban dari Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 37
kegiatan operasional; (c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional; (d) Pos Luar Biasa, dan (e) Surplus /Defisit LO. Ringkasan Laporan Operasional Bakorwil Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
Laporan Operasional (LO) Bakorwil Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 yaitu : (1) Pendapatan–LO berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 39.561.176,00 yang terdiri dari : (a) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp. 38.000.000,00; dan (b) Lain-lain PAD yang Sah Rp. 1.561.176,00; (2) Beban yaitu Beban Operasi-LO Rp. 9.750.060.193,58 yang terdiri dari : (a) Beban Pegawai Rp. 6.257.390.671,00; (b) Beban Barang dan Jasa Rp. 2.866.005.978,58 (c) Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 626.663.544,00 dan (3) Surplus/Defisit-LO Rp. -9.710.499.017,58.
Pada Laporan Operasional (LO) Bakorwil Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 terjadi kenaikan/penurunan biaya operasional dibandingkan dengan Laporan Operasional (LO) 2016 dengan selisih yaitu : (1) Pendapatan–LO berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 2.296.376,00 yang terdiri dari : (a) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp. 2.000.000,00; dan (b) Lain-lain PAD yang Sah Rp. 296.376,00; (2) Beban yaitu Beban Operasi-LO Rp. 688.803.498,43 yang terdiri dari : (a) Beban Pegawai Rp. -120.856.832,00; (b) Beban Barang dan Jasa Rp. 593.664.038,43 (c) Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 215.996.292,00 dan (3) Surplus/Defisit-LO Rp. -686.507.122,43.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 38
5.2.1 Pendapatan –LOPendapatan–LO tahun 2017 berupa Pendapatan Asli Daerah
(PAD)-LO sebesar Rp. 39.561.176,00 yang terdiri dari : (a) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp. 38.000.000,00; dan (b) Lain-lain PAD yang Sah Rp. 1.561.176,00;
Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 pada Laporan operasional (LO) sebesar Rp. 37.264.800,00 sama dengan nilai Pendapatan Asli daerah yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran 2017.
5.2.2. Beban Operasi-LOBeban Operasi-LO tahun 2017 sebesar Rp. 9.061.256.695,15
yang terdiri dari : (a) Beban Pegawai Rp. 6.257.390.671,00; (b) Beban Barang dan Jasa Rp. 2.866.005.978,58 (c) Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 626.663.544,00.
Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) tahun 2017 sebesar Rp. 6.257.390.671,00 ini nilainya sama dengan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017.
Beban barang dan jasa pada Laporan Operasional (LO) tahun 2017 sebesar Rp. 2.866.005.978,58 Secara rinci Beban Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
No.
Uraian Realisasi (Rp)
1. Beban Bahan Pakai Habis 142.789.100,002. Beban Bahan / Material 12.105.000,003. Beban Jasa Kantor 482.837.348,004. Beban Service dan Penggantian Suku
Cadang Kendaraan Bermotor69.909.664,00
5. Beban Cetak dan Penggandaan 41.979.950,006. Beban Makanan dan Minuman 168.401.000,007. Beban Pakaian Kerja Lapangan 45.186.900,008. Beban Perjalanan Dinas 1.633.824.985,009. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.353.000,0010. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 199.369.031,5811. Beban Hadiah
Perlombaan/Kompetisi/Kejuaraan39.250.000,00
J u m l a h 2.866.005.978,58
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 39
Beban barang dan jasa pada Laporan Operasional (LO) tahun 2017 sebesar Rp. 2.866.005.978,58 ini nilainya berbeda dengan Belanja barang dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017 sebesar Rp. 2.856.047.520,58 atau terdapat selisih sebesar Rp. 9.958.458,00. Terdapatnya selisih tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan nilai pada persediaan awal tahun 2017 dan akhir tahun 2017 sebesar Rp. 6.521.150,00 juga adanya perbedaan nilai antara belanja dan beban yaitu jasa telepon/faximile, air, listrik dan langganan multimedia sebesar Rp. 3.437.308,00. Secara rinci sebagai terlihat pada tabel berikut ini.
No. Persediaan Keadaan per 1 Januari 2017 (Rp)
Keadaan per 31
Desember 2017 (Rp)
Lebih / (Kurang)
(Rp.)
1. Alat Tulis Kantor 2.751.800,00 2.462.550,00 289.250,002. Alat Listrik dan
Elektronik421.000,00 499.000,00 (78.000,00)
3. BBM / Gas / Pelumas )⃰ 2.296.450,00 0,00 2.296.450,00
4. Tabung Gas / Tabung Pemadam Kebakaran
0,00 0,00 0,00
5. Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
500.600,00 360.800,00 139.800,00
6. Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis
0,00 0,00 0,00
7. Benda Pos 0,00 0,00 0,008. Buku Cek 0,00 0,00 0,009. Bahan/Bibit
Tanaman/Tanaman0,00 0,00 0,00
10. Bahan Kimia 0,00 0,00 0,0011. Barang Praktek dan
Percontohan0,00 0,00 0,00
12. Penggantian Suku Cadang Kendaraan
2.985.400,00 0,00 2.985.400,00
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 40
Bermotor13. Cetak dan/atau
Penggandaan1.345.000,00 456.750,00 888.250,00
14. Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan
0,00 0,00 0,00
15. Pakaian Kerja Lapangan
0,00 0,00 0,00
16. Barang utk pihak ketiga
0,00 0,00 0,00
Jumlah 10.300.250,00
3.779.100,00
6.521.150
Keterangan : BBM/Gas/Pelumas yang dimaksud adalah oli.
No. Uraian Belanja Jasa 1 Jan 2017 sd
31 Desember 2017 (Rp)
Beban Jasa 1 Jan 2017 sd 31 Desember
2017 (Rp)
Lebih / (Kurang)
(Rp.)
1. Telepon / faximile 15.374.452,00 15.093.250,00 (281.202,00)2. Air 4.821.000,00 5.059.500,00 238.500,003. Listrik 131.624.86
3,00135.104.873,0
0 3.480.010,004. Langganan
Multimedia32.366.197,00 32.366.197,00
0,00Jumlah 1
84.186.512,00
174.160.521,00 3.437.30
8,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 626.663.544,00, secara rinci adalah sebagai berikut :No.
Beban Penyusutan dan Amortisasi Nilai (Rp.)
1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 517.824.572,002. Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan101.622.600,00
3. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 6.216.376,004. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lainnya999.996,00
JUMLAH 626.663.544,00
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 41
5.2.2. Surplus / Defisit-LOSurplus / Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO
dan Beban Operasi-LO. Berdasarkan Laporan Operasional per 31 Desember 2017, Surplus /Defisit-LO sebesar Rp. -9.710.499.017,58. Nilai tersebut diperoleh dari Pendapatan-LO Rp. 39.561.176,00 dikurangi Beban Operasi-LO Rp. 9.750.060.193,58.
5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai
berikut : (a) Ekuitas awal; (b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan; (c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan (d) Ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas pada Bakorwil Bojonegoro untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :No. URAIAN Tahun 2017 Tahun 2016
1 EKUITAS AWAL 42,221,188,869.00 42,662,574,024.002 SURPLUS/DEFISIT-LO -9,710,499,017.58 -9,023,991,895.153 EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 9,139,453,515.58 8,784,323,270.154
220,200,000.00 -201,716,530.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/PENYSESUAIAN EKUITAS
Penyusunan Laporan Keuangan pada Bakorwil Bojonegoro tahun 2017 dengan penerapan SAP berbasis akrual menggunakan Sistem Aplikasi SIBAKU dengan data base tahun 2017, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016 secara rinci, yaitu : (1) Nilai ekuitas awal Rp. 42.662.574.024,00; (2) Surplus / Defisit-LO Rp. -9.023.991.895,15; (3) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp. 8.784.323.270,15; (4) Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian ekuitas Rp. -201.716.530; dan (5) Nilai ekuitas akhir tahun 2016 Rp. 42.221.188.869,00.
Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2017, yaitu : (1) Nilai ekuitas awal Rp. 42.221.188.869,00; (2) Surplus / Defisit-LO Rp. -9.710.499.017,58; (3) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp. 9.139.453.515,58; (4) Dampak kumulatif Perubahan
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 42
Kebijakan/Penyesuaian ekuitas Rp. 220.200.000,00; dan (5) Nilai ekuitas akhir tahun 2017 Rp. 41.870.343.367,00.
Bahwa adanya dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian Ekuitas sebesar Rp. 220.200.000,00 dapat dijelaskan sebagai adanya penerimaan mutasi barang inventaris yaitu Toyota/Innova G/XW42/Hitam (L 1174 TP) sebesar Rp. 160.200.000,00 dan Toyota/Kijang KF52/STD/Biru (L 1084 SP) sebesar Rp. 60.000.000,00.
5.4. Rincian dan Penjelasan atas Pos-Pos NeracaRingkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember
2016 adalah sebagai berikut (dalam rupiah) :
Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Aset
Aset Lancar 3,779,100.00 10,300,250.00 Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00 Aset Tetap 41,867,272,863.00 42,207,159,911.00 Dana Cadangan 0,00 0,00 Aset Lainnya 16,083,329.00 17,083,325.00
Jumlah Aktiva 41,887,135,292.00 42,234,543,486.00 Kewajiban
Kewajiban Jk. Pendek 16,791,925.00 13,354,617.00 Kewajiban Jk. Panjang 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban 16,791,925.00 13,354,617.00 Ekuitas Dana
Ekuitas 15,397,847,485.27 24,888,146,502.85 - Ekuitas 42,276,918,319.00 42,056,718,319.00 - Surplus / Defisit (26,879,070,833.73) (17,168,571,816.15)Ekuitas SAL 0,00 0,00 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 26,472,495,881.73 17,333,042,366.15
Jumlah Ekuitas Dana 41,870,343,367.00 42,221,188,869.00 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana 41,887,135,292.00 42,234,543,486.00
5.4.1 AsetAset Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan
Bojonegoro pada tahun 2017 sebesar Rp. 41.887.135.292,00, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 42.234.543.486,00 atau mengalami penurunan nilai sebesar Rp. 347.408.194,00. Penjelasan mengenai aset tahun 2017 secara rinci adalah sebagai berikut :
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 43
5.4.1.a Aset LancarAset lancar yang ada pada Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro per 31 Desember 2017, hanya berupa Barang Persediaan yaitu senilai Rp. 3.779.100,00 yang terdiri dari : 1) Bahan pakai habis Rp. 3.322.350,002) Cetak dan Penggandaan Rp. 456.750,00.
5.4.1.b Investasi Jangka Panjang Selama Tahun Anggaran 2017 tidak melakukan Investasi Jangka
Panjang baik pada Investasi Non Permanen maupun pada Investasi Permanen, dengan demikian nilai Investasi Jangka Panjang adalah Rp. 0,00.
5.4.1.c Aset tetap Aset Tetap sebelum penyusutan sebesar Rp.
48.236.608.795,00 yang terdiri dari :- Tanah : Rp. 39.120.000.000,00
Tidak ada penambahan maupun pengurangan dalam aset ini. Tanah yang dikelompokkan dalam aset ini adalah tanah yang diatasnya didirikan bangunan Kantor dan pekarangan di lingkungan Kantor BAKORWIL Bojonegoro.
- Peralatan dan mesin Rp. 5.580.473.305,00Peralatan dan mesin yang dikelompokkan disini meliputi : Alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat-alat Kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, serta alat-alat persenjataan/keamanan. Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.580.473.305,00. Selama tahun anggaran 2017, terdapat mutasi Peralatan dan Mesin, sehingga nilai per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5.864.253.305,00 atau terjadi penambahan nilai sebesar Rp. 283.780.000,00. Penambahan nilai tersebut berasal dari Belanja Modal pengadaan barang tahun 2017 sebesar Rp. 63.580.000,00 dan penerimaan mutasi kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp. 220.200.000,00.
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 44
Daftar Penerimaan Mutasi Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
No.
No Polisi Merk/Type/Warna No Rangka / No mesin
Tahun Perolehan
Harga Perolehan
1. L 1174 TP Toyota / Innova GXW42 / Hitam
MHFXW42G9520229791TR6058481
2005 160.200.000,00
2. L 1084 SP Toyota / Kijang KF52 STD / Biru
MHF11KF80000357567K0197979
1997 60.000.000,00
Jumlah 220.200.000,00
- Gedung dan Bangunan Rp. 3.174.764.020,00 Gedung dan bangunan yang dikelompokkan meliputi : bangunan
gedung dan bangunan monumen. Selama tahun anggaran 2017 tidak ada penambahan dan pengurangan aset.
- Jalan , Irigasi dan Jaringan Rp. 56.720.000,00Selama tahun anggaran 2017, kelompok ini tidak mengalami penambahan dan pengurangan aset.
- Aset Tetap Lainnya : Rp. 20.871.470,00Nilai Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 18.874.970,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2017, terdapat penambahan Alat Olah Raga senilai Rp. 1.996.500,00. Sehingga nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 20.871.470,00.
- Penyusutan Aset Tetap
Nilai Aset Tetap setelah penyusutan sebesar Rp. 41.867.272.863,00 dengan penjelasan sebagai berikut :Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa / nilai residu.Masa manfaat Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat dan Lampiran II
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 45
Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2013.Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2013 dibagi 2 (dua), yaitu : a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh
sampai dengan 31 Desember 2013, merupakan nilai buku per 31 Desember 2013.
b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, merupakan nilai perolehan. Dalam hal ini nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Dalam hal ini terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan / atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.369.335.932,00 terdiri dari :a. Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp.
6.357.352.926,00b. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.
11.983.006,00Nilai bruto, akumulasi penyusutan dan nilai buku atas Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut :
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 46
Tanah 39,120,000,000.00 Peralatan dan Mesin 5,864,253,305.00 Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin (4,884,315,379.00)Gedung dan Bangunan 3,174,764,020.00 Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan (1,416,317,547.00)Jalan, Irigasi dan Jaringan 56,720,000.00 Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (56,720,000.00)
20,871,470.00
(11,983,006.00)
Nilai Buku Aset 2,747,272,863.00
0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 Total Aset Tetap 41,867,272,863.00
Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak Kebudayaan)
Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak Kebudayaan)
Aset Tetap Lainnya (Hewan Ternak dan Tumbuhan)
5.4.1.d Aset EkstrakomtabelAset tetap yang harga perolehannya di bawah nilai minimum
kapitalisasi, tidak disajikan di neraca, namun tetap dicatat dalam daftar aset tetap ekstrakomptabel. Pada Bakorwil Bojonegoro terdapat aset ekstrakomtabel berupa buku perpustakaan sebanyak 202 buah dengan nilai total Rp. 9.999.000,00. Selama T.A. 2017, kelompok ini tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
5.4.1.e Aset Lainnya : Rp. 17.083.325,00Nilai total Aset Lainnya dalam neraca per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 17.083.325,00 sedangkan dalam Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 16.083.329,00 sehingga terjadi penurunan nilai Aset Lainnya sebesar Rp. 999.996,00, dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Aset Tak Berwujud (ATB) Rp. 16.083.329,00.
Bahwa nilai Aset Tak Berwujud pada Neraca per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 17.083.325,00 terdiri dari software senilai Rp. 19.999.980,00 dan Hasil Kajian/Perencanaan sebesar Rp. 199.800.000,00. Kedua jenis Aset Tak Berwujud tersebut umurnya lebih dari 5 (lima) tahun. Oleh karenanya dalam Akhir Tahun 2015 dilakukan kebijakan penambahan BAS Amortisasi. Besarnya Nilai Akumulasi amortisasi terhadap ATB tersebut per 31 Desember 2016 adalah Rp. 202.716.655,00. Dan pada neraca per 31 Desember 2017 nilai akumulasi amortisasi asset tak berwujud per
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 47
31 Desember 2017 sebesar Rp. 999.996,00 sesehingga nilai buku Aset Tak berwujud tersebut hanya sebesar Rp. 16.083.329,00.
2) Aset Lain-lain sebesar Rp. 0,00.Nilai Aset Lain-Lain dalam neraca tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 tersebut berbeda dengan nilai yang tercantum dalam Rekapitulasi Aset Lain-lain sebesar Rp. 2.259.000,- dengan penjelasan sebagai berikut : a) Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp. 33.259.000,00 yang
terdiri dari alat-alat angkutan sebesar Rp. 31.000.000,00; alat kantor dan rumah tangga dan sebesar Rp. 2.184.000 dan alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp. 75.000,00.
b) Penyusutan yang berasal dari mutasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain yaitu berupa Alat Angkutan Darat Bermotor sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai sebesar Rp. 222.000.000,00. Bahwa 7 (tujuh) unit barang tersebut telah memiliki umur lebih dari 10 tahun yang secara fisik sudah tidak layak untuk dioperasionalkan, sehingga diusulkan dilakukan penghapusan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk dapat dilakukan proses penghapusan terhadap suatu aset, maka aset tersebut harus dipindahkan/dimutasi ke Aset Lain-lain. Dalam tahun 2016, terhadap 7 (tujuh) unit barang dengan nilai sebesar Rp. 222.000.000,00 tersebut dilakukan kebijakan penyusutan sebesar Rp. 222.000.000,00.
c) Jumlah Penyusutan Aset lain-lain pada point (a) Rp. 33.259.000,00 ditambah penyusutan Aset lain-lain pada point (b) Rp. 222.000.000,00 adalah sebesar Rp. 255.259.000,00. Selanjutnya dilakukan kebijakan penghapusan asset dimaksud oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Penjualan/Risalah Lelang tanggal 13 Oktober 2016, sebesar Rp. 253.000.000,- sehingga nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 hanya sebesar Rp. 2.259.000,00.
d) Pada tahun anggaran per 31 Desember 2017 nilai asset lain-lain tetap sebesar Rp. 2.259.000,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
e) Oleh karena nilai Aset Lain-lain sebesar Rp. 2.259.000,00 tidak diketahui nilai nettonya, maka sesuai kebijakan Pemerintah
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 48
Provinsi Jawa Timur tidak perlu ditampilkan dalam Neraca, tetapi tetap dicatat dalam SIMBADA SKPD Bakorwil Bojonegoro.
5.4.2 KewajibanKewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
Kewajiban Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 16.791.925,00 dengan uraian sebagai berikut :(1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 16.791.925,00 yang berupa
Utang Belanja Jasa, terdiri dari belanja telepon/faxsimili Rp. 634.547,00; Utang belanja air Rp. 496.000,00; Utang belanja listrik Rp. 13.303.878,00; dan Utang Belanja Langganan Multimedia Rp. 2.357.500,00
(2) Kewajiban Jangka Panjang Rp.0,00. Artinya Bakorwil Bojonegoro dalam laporan keuangan ini tidak memiliki kewajiban jangka panjang.
5.4.3 Ekuitas dana :Ekuitas dana merupakan pos pada neraca Pemerintah yang
menampung selisih aset dan kewajiban Pemerintah. Pos ekuitas dana terdiri dari yaitu : (a) Ekuitas Awal, (b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, (c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan (d) Ekuitas Akhir.
Ekuitas dana Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 41.870.343.367,00 dengan uraian sebagai berikut :- Ekuitas : Rp. 15.397.847.485,27
- Ekuitas : Rp. 42.276.918.319,00- Surplus/Defisit –L0 : Rp. -26.879.070.833,73
- Ekuitas SAL : Rp. 0,00- Ekuitas untuk dikonsolidasikan : Rp. 26.472.495.881,73- Ekuitas Akhir : Rp. 41.870.343.367,00
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 49
5.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
Dalam rangka penyusunan laporan Keuangan SKPD, tentunya tidak terlepas dari sistem dan prosedur Akuntansi yang menjadi pedoman pencatatan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pencatatan kegiatan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Pusat menetapkan beberapa peraturan terkait dengan sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Gubernur Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Desember 2014 Nomor 97 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman atau petunjuk teknis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan yang ada maka Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro sejak Mulai Tahun 2015 menyusun laporan Keuangan yang berdasarkan akuntasi basis akrual. Demikian pula pada Tahun 2017 tetap menggunakan Akuntansi Basis Akrual dalam menyusun laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Oleh karena Laporan Keuangan Bakorwil Bojonegoro sebelum Tahun 2015 disusun berdasarkan SAP Kas menuju Akrual, maka perlu dilakukan kebijakan untuk koreksi perbaikan dalam penyajian laporan
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 50
keuangan tahun 2015 dan tahun 2016. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu : 1. Melakukan restatement terhadap neraca tahun 2014, yang telah
disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2015; dan 2. Menambah BAS baru pada Aplikasi SIBAKU pada Akhir tahun 2015,
yaitu akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya. Yang dilaksanakan kebijakan amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya ini tentunya sangat berpengaruh terhadap penyajian Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016. Dan teradapat Pengembalian Kelebihan pembayaran kekurangan gaji bulan Oktober 2015 s/d Januari 2016 yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2016.secara rinci tercantum pada tabel berikut :
No. Uraian Nilai (Rp)1. Audited ATB Software 2015 -999.996,00
2. Audited ATB Software 2014 -916.663,00
3. Audited Hasil Kajian / Penelitian 2014 -189.810.000,00
4. Audited Hasil Kajian / Penelitian 2014 -9.990.000,00
5. Pengembalian kelebihan pembayaran kekurangan gaji bulan Oktober 2015 s/d Januari 2017
129,00
J U M L A H -201.716.530,00
3. Pada tanggal 6 Oktober 2017 terdapat mutasi kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut :
No.
No Polisi Merk/Type/Warna No Rangka / No mesin
Tahun Perolehan
Harga Perolehan
1. L 1174 TP Toyota / Innova G
XW42 / Hitam
MHFXW42G9520229791TR6058481
2005 160.200.000,00
2. L 1084 SP Toyota / Kijang KF52 STD / Biru
MHF11KF80000357567K0197979
1997 60.000.000,00
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 51
Jumlah 220.200.000,00
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
1. BAKORWIL Bojonegoro terletak dibagian barat laut dan bagian tengah dari wilayah Propinsi Jawa Timur secara keseluruhan, dengan dibatasi :a. Sebelah Utara : Laut Jawa;b. Sebelah Timur : BAKORWIL Pamekasan (Kab. Gresik dan Kab.
Sidoarjo); BAKORWIL Malang (Kab. Pasuruan);
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 52
c. Sebelah Selatan : BAKORWIL Malang (Kab. Malang); BAKORWIL Madiun (Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun & Kab. Ngawi).
d. Sebelah Barat : KORWIL Pati/Jawa Tengah (Kab. Blora dan kab. Rembang).
2. Wilayah kerja BAKORWIL Bojonegoro dilewati oleh dua sungai besar, yakni : Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Dari kedua sungai tersebut terutama Bengawan Solo beserta anak-anak sungainya secara rutin tiap tahun selalu menimbulkan bencana alam banjir.
3. Kondisi tanahnya, di bagian selatan cukup stabil, sedangkan di bagian utara dan tengah merupakan jajaran Pegunungan Kendeng Utara dengan struktur tanah berbatu kapur serta tekstur tanahnya labil/ bergerak, sehingga menyebabkan prasarana perhubungan (jalan) tidak bisa bertahan lama (rusak/ pecah) dan bangunan yang bersifat permanen harus menggunakan konstruksi yang kuat. Dalam wilayah yang berbatu banyak terkandung bahan-bahan mineral dan galian tambang antara lain kandungan minyak bumi, pasir kuarsa, dolomit, tanah liat, marmer, trass, gipsum, phospat, kerikil batu, dan lain-lain. Dari luas wilayah kerja ± 9.820,15 km2, sepertiga wilayah merupakan hutan Jati, pada akhir-akhir ini terus menurun luas arealnya.
4. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro terletak di Jalan Pahlawan No. 05 Bojonegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kota Bojonegoro.
5. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya mengacu pada Visi Misi dan Tupoksi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, yakni :
a. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi akan diarahkan,
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 53
sehingga dalam hal ini Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro dalam menyelenggarakan tugas pokok mengkoordinasikan dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diwilayah, menetapkan Visi :
“Terwujudnya koordinasi, efektivitas dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro“
b. MisiMisi adalah suatu usaha untuk mewujudkan tercapainya sebuah Visi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro menetapkan Misi :
“Mewujudkan keterpaduan koordinasi, fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang profesional serta sarana dan prasarana yang
memadai“
c. Tugas Pokok : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah.
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.
d. Fungsi :Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, maka Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan berfungsi sebagai :a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 54
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
6. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi penunjang kegiatan operasional.Kegiatan operasional Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur.
BAB VII
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 55
PENUTUP
Secara umum pencapaian kinerja keuangan pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro tahun anggaran 2017 dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan tidak ada kendala dan hambatan, sehingga dalam realisasinya menunjukkan hasil yang baik, meskipun belum sempurna. Hal ini bisa dijadikan pijakan untuk pencapaian kinerja tahun mendatang agar lebih maksimal.
Demikian Laporan Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro tahun anggaran 2017.
Bojonegoro, 31 Desember 2017KEPALA BADAN KOORDINASI
WILAYAHPEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
BOJONEGORO
BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO , SH., M.Si.
Pembina Utama Madya NIP. 19600812 198603 1 026
Laporan Keuangan BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017 Page 56