kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan...

7

Transcript of kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan...

Page 1: kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara
Page 2: kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara
Page 3: kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara
Page 4: kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara
Page 5: kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara
Page 6: kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara
Page 7: kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 · PDF fileuntuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan ... penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 · PDF fileuntuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan ... penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

PEDOMAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH … Alat Kesehatan . Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah ... Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ... lebih

PEDOMAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH … Alat Kesehatan . Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah ... Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ... lebih

Perda Kab Kuningan No 8 Tahun 2013 - kuningankab.go.id · Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

Perda Kab Kuningan No 8 Tahun 2013 - kuningankab.go.id · Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

 · Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara ... pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip

 · Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara ... pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip

APLIKASI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN PELAYANAN ...

APLIKASI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN PELAYANAN ...

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

kuningankab.go.id TAHUN... · sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Pengarsipan/dokumentasi. ... Metoda dan Sistem Penyuluhan;

kuningankab.go.id TAHUN... · sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Pengarsipan/dokumentasi. ... Metoda dan Sistem Penyuluhan;

kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

WALIKOTA MATARAM TENTANG - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERDA Nomor 3 Tahun 2016 PELAYANAN... · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

WALIKOTA MATARAM TENTANG - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERDA Nomor 3 Tahun 2016 PELAYANAN... · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN BAGI …etheses.uin-malang.ac.id/326/1/10220041 Pendahuluan.pdfsanksi hukum terhadap buruknya pelayanan bagi penumpang bus patas menurut undang-undang

SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN BAGI …etheses.uin-malang.ac.id/326/1/10220041 Pendahuluan.pdfsanksi hukum terhadap buruknya pelayanan bagi penumpang bus patas menurut undang-undang

kuningankab.go.id · 2017-06-21 · dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik ... dan pelaporan hasil pengawasan. ... Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);

kuningankab.go.id · 2017-06-21 · dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik ... dan pelaporan hasil pengawasan. ... Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · - 3 - 3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 4.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · - 3 - 3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 4.

kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …bptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-44-tahun...- 3 - 3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …bptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-44-tahun...- 3 - 3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang

KEBIJAKAN OBAT DAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI · PDF fileStandar Pelayanan Kefarmasian di RS Undang-undang Peraturan Pemerintah ... SPO • Continual ... Perencanaan Pengadaan Penerimaan

KEBIJAKAN OBAT DAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI · PDF fileStandar Pelayanan Kefarmasian di RS Undang-undang Peraturan Pemerintah ... SPO • Continual ... Perencanaan Pengadaan Penerimaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK fileSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ... Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK fileSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ... Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA KEPUTUSAN …staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya B - Kualitas Pelayanan... · KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA KEPUTUSAN MENPAN ... Undang-Undang

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA KEPUTUSAN …staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya B - Kualitas Pelayanan... · KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA KEPUTUSAN MENPAN ... Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN …

PELAYANAN PUBLIK - pusbindiklat.lipi.go.idpusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/MODUL-PELAYANAN-PUBLI… · Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan

PELAYANAN PUBLIK - pusbindiklat.lipi.go.idpusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/MODUL-PELAYANAN-PUBLI… · Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan