legalitas.org...SALINAN Menimbang Mengingat Menetapkan PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN...

SALINAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2O2I

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 dan Pasal185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentangCipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangPenyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang KawasanEkonomi Khusus (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 Nomor 147, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5066);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAANKAWASAN EKONOMI KHUSUS.

SK No 085149 A

BABI...

legalitas.org

https://legalitas.org/

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkatKEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalamwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesiayang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsiperekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk ditingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk ditingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi untukmembantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraanKEK.

4. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugasmenyelenggarakan perizinan berusaha, perizinanlainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

7. Badan Usaha adalah badan usaha yangmenyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

8. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankankegiatan usaha di KEK.

SK No 085150 A

9. Kegiatan.

legalitas.org



-3-

9. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantaiproduksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK danditetapkan oleh Dewan Nasional.

10. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luarKegiatan Utama di KEK.

1 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupuntidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,baik dapat dihabiskan maupun tidak dapatdihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen ataupelaku usaha.

12. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajakberdasarkan Undang-Undang tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.

13. Barang Kena Pajak Berwujud adalah barang yangdikenai pajak yang menurut sifatnya berupa barangbergerak atau tidak bergerak.

14. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah barangtidak berwujud seperti namun tidak terbatas pada hakcipta, paten, desain, formula atau proses, merekdagang, atau bentuk hak atas kekayaan intelektualsesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan dan kepabeanan.

15. Barang Konsumsi adalah baranglbahan baku habispakai yang digunakan oleh Badan Usaha dan/atauPelaku Usaha jasa untuk kegiatan yang menghasilkanjasa di KEK.

16. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yangberdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukumyang menyebabkan suatu barang, fasilitas,kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkanbarang karena pesanan atau permintaan denganbahan dan atas petunjuk dari pemesan.

SK No 085151 A

17. Jasa. . .

legalitas.org



-4-

17. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajakberdasarkan Undang-Undang tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.

18. Daerah Pabean adalah wilayah Negara RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, danruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentudiZona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yangdi dalamnya berlaku Undang-Undang tentangKepabeanan.

19. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batastertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atautempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barangyang sepenuhnya berada di bawah pengawasanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

20. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkanUndang-Undang tentang Kepabeanan yang dikenakanterhadap barang yang diimpor.

21. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktivatetap berwujud termasuk tanah yang digunakanuntuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modalbaru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutpajak, yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.

23. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak PertambahanNilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atauPajak Penghasilan Pasal 22.

24. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnyadisingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selainKawasan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, danKawasan Ekonomi Khusus.

SK No 085152 A

25. Persetujuan

legalitas.org



-5-

25. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakanlingkungan hidup atau pernyataan kesanggupanpengelolaan lingkungan hidup yang telahmendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah.

26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikankepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untukmemulai dan menjalankan usaha dan/ataukegiatannya.

27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronikatau Online Single Submission yang selanjutnyadisingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yangditerbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas namamenteri, pimpinan lembaga, gubernur, ataubupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistemelektronik yang terintegrasi.

28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkatNIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan Usahadan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatanusaha dan sebagai identitas bagi Badan Usahadan/atau Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatanusahanya.

29. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yangmelakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.

30. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negaraIndonesia.

31. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempatpemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, poslintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masukdan keluar wilayah Indonesia.

SK No 085153 A

32. Pejabat

legalitas.org



-6-

32. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melaluipendidikan khusus Keimigrasian dan memilikikeahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenanguntuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabberdasarkan Undang-Undang tentang Keimigrasian.

33. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visaadalah keterangan tertulis, baik secara manualmaupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yangberwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayahIndonesia dan menjadi dasar untuk pemberian lzinTinggal.

34. Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnyadisingkat VKSK adalah Visa kunjungan atas kuasaDirektur Jenderal Imigrasi yang diberikan kepadawarga negara asing pada saat tiba di wilayahIndonesia.

35. Visa Tinggal Terbatas adalah Visa bagi mereka yangbermaksud untuk menanamkan modal, bekerja,melaksanakan tugas sebagai rohaniwan, mengikutipendidikan dan latihan atau melakukan penelitianilmiah, menggabungkan diri dengan suami dan/atauorang tua bagi istri dan/atau anak sah dari seorangwarga negara Indonesia.

36. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada OrangAsing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas LuarNegeri baik secara manual maupun elektronik untukberada di wilayah Indonesia.

37. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikanoleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegangIzin Tinggal terbatas dan lzin Tinggal tetap untukmasuk kembali ke wilayah Indonesia.

38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yangselanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganandampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkanakibat dari rencana usaha danlatau kegiatan.

SK No 085154 A

39. Rencana

legalitas.org


PRES IDENREPUELIK INDONESIA

-7

39. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yangselanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauankomponen lingkungan hidup yang terkena dampakakibat dari rencana usaha danlatau kegiatan.

40. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasyang selanjutnya disingkat dengan KPBPB adalahkawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undangsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan KEK meliputi:

a. lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha;

b. pengusulan pembentukan KEK;

c. penetapan KEK;

d. pembangunan dan pengoperasian KEK;

e. kelembagaan KEK;

f. pengelolaan KEK; dan

g. fasilitas dan kemudahan.

(21 Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf g meliputi:

a. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;

b. lalu lintas barang;

c. ketenagakerjaan;

d. keimigrasian;

e. pertanahan dan tata ruang;

f. Perizinan Berusaha; dan/atau

g. fasilitas dan kemudahan lainnya.

SK No 085155 A

BAB II

legalitas.org


PRES IDENREPUBLIK INOONESIA

-8-

BAB IILOKASI, KRITERIA, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian KesatuLokasi KEK

Pasal 3

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi:

a. area baru;

b. perluasan KEK yang sudah ada; atau

c. seluruh atau sebagian lokasi KPBPB.

Pasal 4

KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf cmerupakan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPBKarimun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yangmengatur mengenai KPBPB sebelum atau sesudah jangkawaktu yang ditetapkan berakhir.

Bagian KeduaKriteria Lokasi

Pasal 5

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harusmemenuhi kriteria:

a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidakberpotensi mengganggu kawasan lindung;

b. mempunyai batas yang jelas; dan

c. lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasaipaling sedikit 5Oo/o (lima puluh persen) dari yangdirencanakan.

SK No 085156 A

Pasal 6

legalitas.org



-9-

Pasal 6

Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kawasan budidaya dengan peruntukan berdasarkan peraturan daerahtentang rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota.

Pasal 7

(1) Batas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf b berupa batas alam atau batas buatan.

(2) Pada batas KEK, Badan Usaha harus menetapkanpintu keluar dan pintu masuk barang untuk keperluanpengawasan barang yang masih terkandung kewajibanpenerimaan negara.

(3) Penetapan pintu keluar dan pintu masuk barangsebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukandengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

Pasal 8

(1) Penguasaan lahan paling sedikit 5Oo/o (lima puluhpersen) dari yang direncanakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibuktikan dengan:

a. sertifikat atau dokumen kepemilikan hak atastanah;

b. akta jual beli dengan pemilik tanah sesuai denganketentuan peraturan perLrndang-undangan;

c. perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayarlunas kepada pemilik tanah; dan/atau

d. dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjiansewa jangka panjang.

SK No 085157 A

(2) Perjanjian

legalitas.org



-10-

(2) Perjanjian sewa jangka panjang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d paling singkat samadengan jangka waktu KEK yang diusulkan.

Bagian KetigaKegiatan Usaha di KEK

Pasal 9

(1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas:

a. produksi dan pengolahan;

b. logistik dan distribusi;

c. riset, ekonomi digital, dan pengembanganteknologi;

d. pariwisata;

e. pengembangan energi;

f. pendidikan;

g. kesehatan;

h. olahraga;

i. jasa keuangan;

j. industri kreatif;

k. pembangunan dan pengelolaan KEK;

1. penyediaan infrastruktur KEK; dan/atau

m. ekonomi lain.

(2) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf m ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(3) Dalam menetapkan kegiatan ekonomi lainsebagaimana dimaksud pada ayat (21, Dewan Nasionaldapat meminta pertimbangan menteri atau kepalalembaga terkait.

(4) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana zonasiKEK.

SK No 085158 A

(5) Di dalam . . .

legalitas.org



- 11-

(5) Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro,kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai PelakuUsaha maupun sebagai pendukung kegiatanperusahaan yang berada di dalam KEK.

(6) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung danperumahan bagi pekerja yang terpisah dari lokasikegiatan usaha.

Pasal 10

Kriteria dan persyaratan kegiatan usaha pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf fditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendidikan setelah berkonsultasidengan Dewan Nasional.

Pasal 1 1

Kriteria kegiatan usaha kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkesehatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Nasional.

BAB IIIPENGUSULAN PEMBENTUKAN KEK

Bagian KesatuPengusul Pembentukan KEK

Pasal 12

(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasionaloleh:

a. Badan Usaha; atau

b. Pemerintah Daerah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. badan usaha milik negara;

SK No 085159 A

b. badan

legalitas.org



-t2-

b. badan usaha milik daerah;

c. koperasi;

d. badan usaha swasta berbentuk perseroanterbatas; atau

e. badan usaha patungan atau konsorsium.

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:

a. Pemerintah Daerah provinsi; atau

b. PemerintahDaerahkabupaten/kota.

Pasal 13

(1) Seluruh atau sebagian wilayah KPBPB Batam, KPBPBBintan, dan KPBPB Karimun dapat ditetapkan menjadiKEK.

(21 Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan usulan Dewan KawasanKPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun.

Pasal 14

(1) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapatmenetapkan suatu wilayah sebagai KEK.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. dalam rangka perluasan dan peningkatankesempatan kerja; dan/atau

b. kebutuhan pertumbuhanperekonomiannasionaldan wilayah.

(3) Pemenuhan hal tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (21diputuskan melalui sidang Dewan Nasional.

SK No 085160 A

Pasal 15.

legalitas.org


PFIES IDENREPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 15

(1) Pengusulan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) harus memenuhikriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis kepada Dewan NasionalKEK oleh:

a. pimpinan Badan Usaha;

b. bupati/wali kota;

c. gubernur; atau

d. ketua Dewan Kawasan KPBPB.

(3) Penyampaian pengusulan KEK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disertai dengan pemenuhan persyaratanpengusulan pembentukan KEK.

Pasal 16

Penyiapan pemenuhan kriteria dan persyaratanpengusulan bagi KEK yang ditetapkan oleh PemerintahPusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasionaldengan berkoordinasi dengan kementerian/lembagaterkait.

Bagian KeduaPersyaratan Pengusulan Pembentukan KEK

Paragraf 1

Pengusulan Pembentukan KEK oleh Badan Usaha

Pasal 17

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf a mengusulkan pembentukan KEKkepada Dewan Nasional setelah memperolehpersetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsidan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SK No 085161 A

(2) Usulan .

legalitas.org


PRES IDENREPUBLTK INDONESIA

-14-

(21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen palingsedikit berupa:

a. peta lokasi pengembangan serta luas area yangdiusulkan yang terpisah dari permukimanpenduduk;

b. rencana tata ruang KEK yang diusulkandilengkapi dengan pengaturan zonasi;

c. rencana dan sumber pembiayaan;

d. PersetujuanLingkungan;

e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;

f. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencanastrategis pengembangan KEK; dan

g. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari yang direncanakan.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)juga dilengkapi dengan:

a. akta pendirian Badan Usaha; dan

b. persetujuan Pemerintah Daerah provinsi danPemerintah Daerah kabupaten/kota.

(41 Persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:

a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatanruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belumdibebaskan;

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota; dan

c. komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerahkabupaten/kota.

(5) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:

a. dalam satu wilayah kabupaten/kota;

b. lintas wilayah kabupatenlkota; atau

c. lintas provinsi.

(6) Dalam...

SK No 085162 Alegalitas.org



-15-

(6) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada padalintas wilayah kabupatenf kota, persetujuanPemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b harus diperoleh darimasing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kotayang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

(71 Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada dalamlintas provinsi, persetujuan pembentukan KEKsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harusdiperoleh dari masing-masing provinsi dan masing-masing kabupaten/kota yang lahan di wilayahnyamasuk dalam lokasi KEK.

Paragraf.2Pengusulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah

Kabupate n I Kota

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf bmengusulkan pembentukan KEK kepada DewanNasional.

(21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen palingsedikit berupa:a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang

diusulkan yang terpisah dari permukimanpenduduk;


c. rencana dan sumber pembiayaan;d. Persetujuan Lingkungan;e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;f. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana

strategis pengembangan KEK; dang. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima

puluh persen) dari yang direncanakan.(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

usulan pembentukan KEK dilengkapi dengankomitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerahprovinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten I kota.

Paragraf3. . .




-L6-

Paragraf 3Pengusulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah

Provinsi

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal L2 ayat (3) huruf a mengusulkanpembentukan KEK kepada Dewan Nasional.


a. peta lokasi pengembangan serta luas area yangdiusulkan yang terpisah dari permukimanpenduduk;


c. rencana dan sumber pembiayaan;

d. PersetujuanLingkungan;

e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;

f. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencanastrategis pengembangan KEK; dan

g. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari yang direncanakan.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

usulan pembentukan KEK dilengkapi denganpersetujuan dan komitmen dukungan tertulisPemerintah Daerah kabupaten/kota yang lahan diwilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

(4) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerahprovinsi dapat berada:

a. dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau

b. lintas wilayah kabupatenlkota.

SK No 085164 A

(5) Dalam .

legalitas.org



-t7-

(5) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada padalintas wilayah kabupatenf kota, persetujuan dankomitmen dukungan tertulis pembentukan KEKsebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperolehdari masing-masing Pemerintah Daerahkabupatenlkota yang lahan di wilayahnya masukdalam lokasi KEK.

Paragraf 4Pengusulan Pembentukan KEK

oleh Dewan Kawasan KPBPB

Pasal 20

(1) Dewan Kawasan KPBPB sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) mengusulkan pembentukan KEKkepada Dewan Nasional.


a. peta lokasi pengembangan dan luas area yangdiusulkan yang terpisah dari permukimanpenduduk;

b. rencana tata rLlang pada lokasi KEK yangdilengkapi dengan pengaturan zonasi;

c. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencanastrategis pengembangan KEK; dan

d. rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK.

(3) Rencana transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d paling sedikit memuat:

a. tugas Dewan Kawasan selama transisidilaksanakan oleh Dewan Kawasan KPBPB yangbersangkutan;

b. tugas Administrator KEK dilaksanakan olehBadan Pengusahaan KPBPB yang bersangkutan;

SK No 085165 A

c. fasilitas

legalitas.org


PRES IDEN

REPUBLIK INDONESlA

-18-

c. fasilitas fiskal yang telah diterima oleh BadanUsaha atau Pelaku Usaha dan fasilitas fiskal yangsama tetap diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

d. kemudahan yang telah diterima oleh BadanUsaha atau Pelaku Usaha dan kemudahan yangsama tetap diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Jangka waktu untuk masa transisi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh DewanNasional.

(5) Pengusulan oleh Dewan Kawasan KPBPB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengusulanyang disampaikan oleh:

a. Badan Pengusahaan KPBPB; atau

b. Badan Usaha.

(6) Dalam hal Badan Usaha telah menguasai ataumendapatkan alokasi lahan dari Badan PengusahaanKPBPB, pengusulan oleh Badan Pengusahaan KPBPBsebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, perlumendapat pertimbangan dari Badan Usaha yangbersangkutan.

(7) Dalam hal Badan Usaha telah menguasai ataumendapatkan alokasi lahan dari Badan PengusahaanKPBPB, pengusulan oleh Badan Usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (5) huruf b, perlu mendapatpertimbangan dari Badan Pengusahaan KPBPB.

Paragraf 5




-19-

Paragraf 5Penetapan KEK oleh Pemerintah Pusat

Pasal 21

(1) Dalam hal penetapan KEK oleh Pemerintah Pusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional bersamakementerian/lembaga pemerintah nonkementerianterkait melakukan:

a. inventarisasi lahan negara yang dapatdimanfaatkan oleh Dewan Nasional sebagai lokasiKEK;

b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsidan Pemerintah Daerah kabupatenlkota di lokasirencana KEK; dan

c. menJrusun rencana pengembangan KEK.

(2) Rencana pengembangan KEK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c meliputi:

a. lokasi pengembangan yang terpisah daripermukiman penduduk;

b. luas lahan yang diperlukan;

c. rencana peruntukan rltang KEK dilengkapidengan pengaturan zonasi;

d. penyiapan sumber pembiayaan;

e. penyiapan Persetujuan Lingkungan; dan

f. rencana pembangunan dan pengelolaan KEK.

SK No 085167 A

BABIV...

legalitas.org


PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-20-

BAB IVPENETAPAN KEK

Bagian KesatuPengkajian Pengusulan Pembentukan KEK

Pasal 22

(1) Berdasarkan usulan dari Badan Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal18, atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat Jenderal DewanNasional melakukan evaluasi terhadap kelengkapandokumen usulan.

(21 Dalam hal dokumen usulan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak lengkap, Sekretariat JenderalDewan Nasional mengembalikan dokumen usulankepada pengusul.

Pasal 23

(1) Terhadap usulan yang dokumennya telah lengkap,Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulanpembentukan KEK dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulantertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanterhadap:

a. pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan

b. kebenaran dan kelayakan isi dokumen yangdipersyaratkan.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.

SK No 085168 A

(4) Sekretariat

legalitas.org


PRES lDENFIEPUBLIK INDONESIA

-2t-

(4) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dalammelaksanakan kajian sebagaimana dimaksud padaayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembagapemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerahprovinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BadanUsaha, akademisi, tenaga ahli, asosiasi pengusaha,dan/atau pihak terkait.

Bagian KeduaPersetujuan atau Penolakan AtasPengusulan Pembentukan KEK

Pasal24

(1) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23, Dewan Nasional memutuskan untukmenyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK.

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam sidang Dewan Nasional.

Pasal 25

(1) Dalam hal keputusan Dewan Nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyetujui usulanpembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukanrekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden.

(21 Pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Bagi KEK yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat,Dewan Nasional mengajukan rekomendasipembentukan KEK kepada Presiden setelahmelakukan proses pembahasan dalam sidang DewanNasional yang melibatkan Pemerintah Daerah terkait.

(21 Pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

SK No 085169 A

Pasal 27

legalitas.org



-22-

Pasal27

(1) Dalam hal keputusan Dewan Nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menolak usulanpembentukan KEK, penolakan disampaikan secaratertulis kepada pengusul disertai dengan alasan.

(21 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan surat Sekretaris Jenderal DewanNasional.

Pasal 28

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, danPemerintah Daerah kabupaten/ kota wajib mendukungKEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2).

(2) Bentuk dukungan Pemerintah Pusat dilakukan olehkementerian dan lembaga pemerintah nonkementerianpaling sedikit meliputi:

a. pemberian insentif dan kemudahan;

b. perlakuan khusus dan percepatan dalam prosesperizinan;

c. penyediaan prasarana wilayah; dan

d. keamanan lokasi KEK serta kelancaran arusbarang dari dan ke KEK.

(3) Bentuk dukungan Pemerintah Daerah provinsi danPemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. penyediaan prasarana di luar KEK sesuai dengankewenangannya;

b. pemberian insentif berupa pembebasan ataukeringanan pajak daerah dan retribusi daerah;

SK No 085170 A

c pelayanan

legalitas.org


PRES lDENREPUBLIK INDONESIA

-23-

c. pelayanan perizinar4 fasilitas dan kemudahanyang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan

d. penataan pemanfaatan ruang yang mendukungketertiban di wilayah sekitar KEK.

BAB VPEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KEK

Bagian KesatuPelaksanaan Pembangunan KEK

Pasal 29

Badan Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerahprovinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan DewanKawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telahditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga)tahun.

Pasal 30

Pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29dilaksanakan paling sedikit mencakup:

a. penetapan Badan Usaha pembangun KEK;

b. melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yangdiusulkan belum dikuasai seluruhnya;

c. pembangunan prasarana dan sarana yang berada didalam lokasi KEK;

d. penyediaan sumber daya manusia untukpengoperasian KEK; dan

e. penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luarlokasi KEK.

SK No 085171 A

Bagian Kedua

legalitas.org


PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-24-

Bagian KeduaPenetapan Badan Usaha Pembangun KEK

Pasal 31

Dalam pelaksanaan pembangunan KEK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah provinsi,Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Dewan Nasionalmenetapkan Badan Usaha untuk melakukanpembangunan KEK.

Pasal 32

(1) Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 terdiri atas:



c. koperasi;

d. badan usaha swasta berbentuk perseroanterbatas; dan/atau

e. badan usaha patungan atau konsorsium.

(2) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1), satuan kerja kementerian/lembaga yang polapengelolaan keuangannya menerapkan polapengelolaan keuangan badan layanan umum sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badanlayanan umum, dapat menjadi pelaksana pembangunKEK.

Pasal 33

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merLlpakan usulanBadan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,Dewan Nasional langsung menetapkan Badan Usahapengusul sebagai Badan Usaha pembangun KEK dansekaligus sebagai Badan Usaha pengelola.

SK No 085172 A

(2) Penetapan

legalitas.org



-25-

(21 Penetapan Badan Usaha pembangun KEK dan BadanUsaha pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintahmengenai penetapan KEK yang bersangkutan.

(3) Badan Usaha pembangun sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat menugaskan Badan Usaha lainsebagai Badan Usaha pembangun setelah mendapatpersetujuan dari Dewan Nasional.

(4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas pemenuhan pendanaan yangdibutuhkan untuk pembangunan dan pengelolaanKEK.

Pasal 34

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulanPemerintah Daerah kabupatenfkota, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18, penetapan Badan Usahauntuk membangun KEK dilakukan oleh PemerintahDaerah kabupaten/kota secara terbuka dantransparan berdasarkan :

a. ketentuan peraturan perulndang-undangan yangmengatur mengenai pengadaan barang/jasapemerintah dalam hal pembangunan KEKdibiayai dari anggaran pendapatan dan belanjadaerah kabupaten/kota; atau

b. ketentuan peraturan perLrndang-undangan yangmengatur mengenai kerja sama pemerintah danbadan usaha dalam hal pembangunan KEKdibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerahkabupaten/kota dengan Badan Usaha.

(2) Dalam penetapan Badan Usaha untuk membangunKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangunditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola olehbupati/wali kota yang bersangkutan.

SK No 085173 A

Pasal 35 .

legalitas.org


PRES IOEN

REPUBLIK INDONESIA

-26-

Pasal 35

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulanPemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19, penetapan Badan Usaha untukmembangun KEK dilakukan oleh Pemerintah Daerahprovinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perllndang-undangan yangmengatur mengenai pengadaan barang/jasapemerintah dalam hal pembangunan KEKdibiayai dari anggaran pendapatan dan belanjadaerah provinsi; atau

b. ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai kerja sama pemerintah danbadan usaha dalam hal pembangunan KEKdibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerahprovinsi dengan Badan Usaha.

(21 Dalam penetapan Badan Usaha untuk membangunKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangunditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola olehgubernur.

Pasal 36

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulanDewan Kawasan KPBPB dan KEK belum dinyatakansiap beroperasi, pembangunan KEK dilaksanakanoleh:

a. Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a untukusulan yang berasal dari Badan PengusahaanKPBPB; atau

b. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (5) huruf b, untuk usulan yang berasaldari usulan Badan Usaha bersangkutan.

SK No 085174 A

(2) Badan...

legalitas.org



-27 -

(2) Badan Pengusahaan KPBPB atau Badan Usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligusditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK olehDewan Kawasan KPBPB.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21

bertanggung jawab atas pemenuhan pendanaan yangdibutuhkan untuk pembangunan dan pengelolaanKEK.

(4) Dalam hal Badan Pengusahaan KPBPB yangmelaksanakan pembangunan KEK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, maka BadanPengusahaan KPBPB wajib membentuk Badan Usahapembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 37

(1) Dalam hal KEK ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,penetapan Badan Usaha untuk membangun KEKdilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian yang ditunjuk oleh Dewan Nasional.

(2) Penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perLrndang-undangan yangmengatur mengenai pengadaan barang/jasapemerintah dalam hal pembangunan KEKdibiayai dari anggaran pendapatan dan belanjanegara; atau

b. ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai kerja sama pemerintah danbadan usaha dalam hal pembangunan KEKdibiayai dari kerja sama Dewan Nasional ataukementerian/lembaga pemerintahnonkementerian dengan Badan Usaha.

(3) Selain menggunakan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2lr, penetapan Badan Usahadapat dilakukan berdasarkan kerja sama strategisdengan Badan Usaha.

SK No 085175 A

(a) Kerja .

legalitas.org



-28-

(4) Kerja sama strategis sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan dalam hal Badan Usaha tersebuttelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan olehDewan Nasional atau kementerian/lembagapemerintah nonkementerian.

(5) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (21 huruf b atau sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Badan Usaha pembangunsekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelolaoleh menteri atau kepala lembaga pemerintahnonkementerian yang bersangkutan.

Bagian KetigaPenguasaan Lahan dalam Lokasi KEK

Pasal 38

(1) Penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 huruf b dilakukan melalui proses:

a. pengadaan tanah; dan/atau

b. sewa berdasarkan perjanjian.

(2) Pengadaan tanah dan/atau sewa berdasarkanperjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dan huruf b dilakukan oleh:

a. Badan Usaha dalam hal KEK diusulkan olehBadan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (l);

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam halKEK diusulkan oleh Pemerintah Daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (1);

c. Pemerintah Daerah provinsi dalam hal KEKdiusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);

SK No 085176 A

d. kementerian/lembaga . . .

legalitas.org



-29-

d. kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian dalam hal KEK ditetapkan olehPemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalamPasal 2l ayat (ll.

(3) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh BadanUsaha yang mendapatkan kuasa berdasarkanperjanjian dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota,Pemerintah Daerah provinsi, ataukementerian / lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Tanah yang telah dikuasai melalui pengadaan tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diberikan hak pengelolaan dalam hal pengadaan tanahdilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi,Pemerintah Daerah kabupatenfkota, badan usahamilik negara, dan badan usaha milik daerah.

(5) Tanah yang telah dikuasai melalui pengadaan tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikanhak atas tanah dalam hal pengadaan tanah dilakukanoleh Badan Usaha.

(6) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling singkat sama dengan jangka waktuberoperasinya KEK.

Bagian KeempatPembangunan Prasarana dan Sarana

yang Berada di Dalam Lokasi KEK

Pasal 39

(1) Pembangunan prasarana dan sarana yang berada didalam lokasi KEK dilakukan oleh dan menjaditanggung jawab pengusul pembentukan KEK.

(21 Pembangunan prasarana dan sarana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis danstandar prasarana dan sarana yang diatur oleh DewanNasional.

SK No 085177 A

Bagian Kelima .

legalitas.org



-30-

Bagian KelimaSumber Daya Manusia dan Prasarana Untuk

Menunjang Pengoperasian KEK

Pasal 40

(1) Dewan Nasional melakukan penyiapan sumber dayamanusia, ruang kerja, peralatan kerja, dan sistemuntuk terselenggaranya pemberian perizinan dankemudahan di KEK.

(21 Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi aparatur sipil negara dan nonaparatursipil negara.

(3) Dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha, BadanUsaha pengusul melakukan penyiapan sumber dayamanusia untuk menunjang pengoperasian KEK, selainsumber daya manusia sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(41 Penyiapan sumber daya manusia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengankementerian/lembaga pemerintah nonkementerian,Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerahkabupatenf kota, Badan Usaha, penyelenggarapendidikan, danf atau pihak terkait.

(5) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerianterkait dapat memberikan dukungan penyiapansumber daya manusia sebagaimana dimaksud padaayat (3) melalui pelaksanaan program yang terkait.

(6) Dalam hal Dewan Nasional belum dapat menyiapkansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasionaldapat meminta Badan Usaha pengelola untukmenyediakan ruang kerja dan peralatan kerja untukte rsele n ggaranya pe mbe ria n perizinan d an ke mudahandi KEK untuk sementara waktu.

SK No 085178 A

Bagian Keenam.

legalitas.org


PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-31 -

Bagian KeenamPenyediaan Prasarana yang Berada

di Luar Lokasi KEK

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah kabupatenf kota, PemerintahDaerah provinsi, dan/atau kementerian/lembagapemerintah nonkementerian memberikan dukunganuntuk pembangunan prasarana di luar KEK untukmenunjang pengembangan KEK.

(21 Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa infrastruktur untuk akses ke dandari KEK.

Bagian KetujuhPembangunan KEK Sebagai

Proyek Strategis Nasional

(1)

(2)

Pasal42

KEK merupakan proyek strategis nasional.

(3)

Pelaksanaan pembangunan KEK sebagai proyekstrategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatanpelaksanaan proyek strategis nasional.

Ketentuan mengenai pelaksanaan KEK sebagai proyekstrategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur oleh Dewan Nasional.

Bagian KedelapanPendanaan Pembangunan KEK

Pasal 43

Pendanaan untuk pembangunan KEK dapat bersumberdari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

SK No 085179 A

b. anggaran

legalitas.org


PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-32-

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. Badan Usaha; dan/atau

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KesembilanEvaluasi Pembangunan dan Kesiapan

Pengoperasian KEK

Pasal 44

(1) Pengusul pembentukan KEK harus menyampaikanlaporan perkembangan pelaksanaan pembangunanKEK kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepadaDewan Kawasan pada bulan ke-12 (dua belas), bulanke-24 (dua puluh empat), dan bulan ke-36 (tiga puluhenam) sejak KEK ditetapkan.

(2) Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunanKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaidengan tahapan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(3) Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaanpembangunan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) Dewan Nasional dapat meminta masukan dariDewan Kawasan.

Pasal 45

(1) Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadappelaksanaan pembangunan KEK berdasarkan hasillaporan pengusul pembentukan KEK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44.

(21 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusulpembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.

(3) Pengusul pembentukan KEK wajib menindaklanjutihasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

SK No 085180 A

Pasal 46

legalitas.org



-33-

Pasal 46

(1) Dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam)bulan sejak KEK ditetapkan, pengusul pembentukanKEK harus menyelesaikan pembangunan KEK sesuaitahapan yang ditetapkan untuk dinyatakan siapberoperasi dan melaporkan kepada Dewan Nasionaldengan tembusan kepada Dewan Kawasan.

(2) Kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kesiapan:

a. prasarana dan sarana;

b. sumber daya manusia; dan

c. perangkatpengendalianadministrasi.

(3) Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadappenyelesaian pembangunan KEK dan kesiapan operasiKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa:

a. KEK dinyatakan siap beroperasi; atau

b. KEK dinyatakan belum siap beroperasi.

(5) KEK yang dinyatakan siap beroperasi sebagaimanadimaksud pada ayat (41 huruf a ditetapkan dengankeputusan Ketua Dewan Nasional.

(6) Dalam hal KEK dinyatakan belum siap beroperasisebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, DewanNasional:

a. melakukan perubahan luas wilayah atau zor,aperuntukan;

b. melakukan langkah penyelesaian masalahpembangunan KEK;

c. melakukan penggantian Badan Usaha dalam halpembangunan KEK dilakukan melalui kerja samaPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah denganBadan Usaha; atau

SK No 085181 A

d. memberikan

legalitas.org



-34-

d. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2(dua) tahun.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41

disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusulpembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.

Pasal4T

(1) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf d telahdiberikan dan KEK belum siap beroperasi karenakeadaan kahar atau bukan karena kelalaian pengusulpembentukan KEK, Dewan Kawasan menyampaikanpertimbangan perpanjangan waktu kepada DewanNasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumberakhirnya jangka waktu perpanjangan.

(21 Perpanjangan waktu pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasilkonsultasi dengan instansi pemerintah dan pihakterkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 48

(1) Dewan Nasional melakukan evaluasi ataspertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Kawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalamjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasejak pertimbangan diterima Dewan Nasional.

(21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelayakan dioperasikannya KEK.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Nasional dapatmemberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK.

(41 Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)tahun.

SK No 085182A

Pasal 49

legalitas.org



-35-

Pasal 49

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal46 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (4) telah dilakukan, KEK belumdapat juga beroperasi, Dewan Nasional mengajukan usulanpencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertaidengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentangpencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan KEK.

BAB VIKELEMBAGAAN KEK

Bagian KesatuUmum

Pasal 50Kelembagaan KEK terdiri atas:

a. Dewan Nasional;

b. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional;

c. Dewan Kawasan; dan

d. Administrator KEK.

Bagian KeduaDewan Nasional

Pasal 51

(1) Dalam menyelenggarakan pengembangan KEKdibentuk Dewan Nasional.

(21 Dewan Nasional diketuai oleh menteri yangmengoordinasikan urusan pemerintahan di bidangperekonomian dan beranggotakan menteri dan kepalalembaga pemerintah nonkementerian.

SK No 085183 A

(3) Ketua

legalitas.org


PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-36-

(3) Ketua dan Anggota Dewan Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan KeputusanPresiden.

Pasal 52

T\rgas Dewan Nasional:

a. menetapkan strategi dan kebijakan umumpembentukan dan pengembangan KEK;

b. membentuk Administrator KEK;

c. menetapkan standar pengelolaan di KEK;

d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayahuntuk dijadikan KEK;

e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;

f. mengkaji dan merekomendasikan langkahpengembangan di wilayah yang potensinya belumberkembang;

g. menyelesaikan permasalahan strategis dalampelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK;dan

h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEKserta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasilevaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkanpencabutan status KEK.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 52, Dewan Nasional dapat:

a. meminta penjelasan Dewan Kawasan danAdministrator KEK mengenai pelaksanaan kegiatan;

b. meminta masukan dan/atau bantuan instansiPemerintah, Pemerintah Daerah, atau para ahli sesuaidengan kebutuhan; dan/atau

c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuaikebutuhan.

SK No 085184 A

BagianKetiga...

legalitas.org


PRES IDENFIEPUBLIK INDONESIA

-37 -

Bagian KetigaSekretariat Jenderal Dewan Nasional

Pasal 54

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasionaldibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.

Bagian KeempatDewan Kawasan

Pasal 55

(1) Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai kebutuhan ditingkat provinsi yang di wilayahnya terdapat KEK.

(2) Dalam hal lokasi KEK lintas provinsi, dapat dibentuk 1

(satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsiyang bersangkutan.

(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional kepadaPresiden untuk ditetapkan dengan KeputusanPresiden.

(4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (21 bertanggung jawab kepada DewanNasional.

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan,dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

Pasal 56

Dewan Kawasan bertugas

melaksanakan strategi dan kebijakan umum yangtelah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalampembentukan dan pengembangan KEK;

membantu Dewan Nasional dalam mengawasipelaksanaan tugas Administrator KEK;

a.

b

SK No 085185 A

c. menetapkan

legalitas.org



-38-

c. menetapkan langkah strategis penyelesaianpermasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK diwilayah kerjanya;

d. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepadaDewan Nasional setiap akhir tahun;

e. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapatpermasalahan strategis kepada Dewan Nasional; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta olehKetua Dewan Nasional.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 56, Dewan Kawasan dapat:

a. meminta penjelasan Administrator KEK mengenaipenyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinanlainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;

b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansiPemerintah Pusat atau para ahli sesuai kebutuhan;dan/atau

c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuaikebutuhan.

Bagian KelimaAdministrator KEK

Pasal 58

(1) Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 huruf d dibentuk oleh Dewan Nasional.

(2) Administrator KEK bertugas menyelenggarakan:

a. Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yangdiperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha;

SK No 087055 A

b. pelayanan

legalitas.org



-39-

b. pelayanan nonperizinan yang diperlukan olehBadan Usaha dan Pelaku Usaha; dan

c. pengawasan dan pengendalian pengoperasianKEK.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenaipenyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnyaoleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan melalui OSS sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai penyelenggaraan perizinanberusaha berbasis risiko.

Pasal 59

( 1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) huruf c,

Administrator KEK berwenang untuk mendapatkanlaporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atauPelaku Usaha mengenai kegiatannya.

(21 Berdasarkan hasil evaluasi selama kegiatanpengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) hurufc, Administrator KEK berwenang memberikan:

a. arahan kepada Badan Usaha pengelola KEKuntuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan

b. teguran kepada Badan Usaha pengelola KEKdalam hal terjadi penyimpangan dalampengoperasian KEK.

(3) Administrator KEK menyampaikan laporanpengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEKkepada Dewan Nasional dengan tembusan kepadaDewan Kawasan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

SK No 085187 A

(4) Administrator

legalitas.org



-40-

(4) Administrator KEK dapat menyampaikan laporanoperasionalisasi KEK secara insidental dalam halDewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkanperkembangan operasionalisasi KEK atauAdministrator KEK menilai terdapat kondisi yangharus dilaporkan segera.

Pasal 60

(1) Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 ayat (1) harus sudah dibentuk paling lambatsebelum KEK beroperasi.

(2) Administrator KEK dapat dijabat oleh aparatur sipilnegara atau nonaparatur sipil negara yang memilikikompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yangdipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dankualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.

Pasal 61

(1) Pelaksanaan tugas Administrator KEK dilakukansesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asasumum pemerintahan yang baik sesuai denganketentuan peraturan perutndang-undangan.

(21 Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangAdministrator KEK, kepada Administrator KEK dapatdiberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaankeuangan berdasarkan prinsip ekonomi danpenerapan praktik bisnis yang sehat.

(3) Fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (21 pating sedikit meliputipenganggaran dan pengelolaan perbendaharaan.

(4) Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) meliputi pengelolaan uang, pengelolaanutang, dan pengelolaan aset.

(5) Pola pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) merupakan pola pengelolaan yang sesuaidengan ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum.

(6) Penetapan...




-4r-

(6) Penetapan Administrator KEK untuk dapatmenerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dantata kerja Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal DewanNasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK diaturdengan Peraturan Presiden.

BAB VIIPENGELOLAAN KEK

Bagian KesatuPengelolaan KEK

Pasal 63

Pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha pengelola,Administrator KEK, Dewan Kawasan, dan Dewan Nasional.

Bagian KeduaBadan Usaha Pengelola

Pasal 64

(1) Badan Usaha pengelola bertugas menyelenggarakankegiatan usaha KEK.

(21 Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud padaayat (1) berbentuk:



c. koperasi;

d. badan usaha swasta berbentuk perseroanterbatas;

SK No 085189 A

e. badan

legalitas.org



-42-

badan usaha patungan; atau

badan layanan umum.

(3) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan paling lambat sebelum KEKberoperasi.

Pasal 65

(1) Untuk KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, penetapan Badan Usaha pengeloladilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Pusatsesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur mengenai:

a. pengelolaan barang milik negaraf daerah; atau

b. kerja sama pemerintah dan badan usaha.

(2) Dalam hal aset prasarana dan sarana KEK merupakanbarang milik negaraf daerah, Pemerintah Daerahkabupatenfkota, Pemerintah Daerah provinsi, atauDewan Nasional dapat menugaskan badan usaha miliknegaralbadan usaha milik daerah sebagai BadanUsaha pengelola.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui penyertaan modal daerah f negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkanperjanjian pengelolaan KEK antara Badan Usahadengan Pemerintah Daerah kabupatenf kota,Pemerintah Daerah provinsi, atau DewanNasional/kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit memuat:

e

f.

SK No 085190 A

a. lingkup

legalitas.org



-43-

a. lingkup pekerjaan;

b. jangka waktu;

c. standar kinerja pelayanan;

d. sanksi;

e. pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadisengketa;

f. pemutusan perjanjian oleh Pemerintah Daerahkabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi,atau Dewan Nasional/kementerian/lembagapemerintah nonkementerian dalam hal tertentu;

g. manajemen operasional KEK;

h. pengakhiran perjanjian;

i. pertanggungjawaban terhadap barang miliknegaraldaerah; dan

j. serah terima aset atau infrastruktur oleh BadanUsaha pengelola kepada kementerian/lembagapemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerahprovinsi, atau Pemerintah Daerahkabupatenlkota setelah kerja sama pengelolaanberakhir.

(3) Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh badanusaha milik negaralbadan usaha milik daerahberdasarkan mekanisme penyertaan modalnegara/daerah kepada badan usaha miliknegaraf badan usaha milik daerah yang bersangkutan,tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEKsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

SK No 085191 A

BagianKetiga...

legalitas.org



-44-

Bagian KetigaEvaluasi Pengelolaan KEK

Pasal 67

(1) Administrator KEK melaporkan pelaksanaan tugasnyakepada Dewan Nasional dengan tembusan kepadaDewan Kawasan.

(2) Dewan Nasional melakukan evaluasi pengelolaan KEKberdasarkan laporan Administrator KEK sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disampaikan kepada:

a. Administrator KEK; dan

b. Dewan Kawasan.

Pasal 68

Hasil evaluasi Dewan Nasional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 ayat (3) ditindaklanjuti oleh DewanKawasan dan Administrator KEK untuk pengendalianoperasional KEK.

Pasal 69

(1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 ayat (2), Dewan Nasional dapatmeminta masukan dari Dewan Kawasan danAdministrator KEK terkait upaya perbaikanoperasionalisasi KEK.

(2) Berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Dewan Nasional dapat:

a. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan danAdministrator KEK untuk peningkatan kinerjaoperasionalisasi KEK;

SK No 085192 A

b. melakukan

legalitas.org



-45-

b. melakukan pemantauan terhadapoperasionalisasi KEK; dan/atau

c. memberikan rekomendasi mengenai langkahtindak lanjut operasionalisasi KEK.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c, dapat berupa:

a. pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam halBadan Usaha pengelola ditetapkan sesuai denganketentuan dalam Pasal 66 ayat (1);

b. perbaikan manajemen operasional KEK dalam halBadan Usaha pengelola merupakan Badan Usahapengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1), atau Badan Usaha yang melakukan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21,

Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37ayat (5); atau

c. pengusulan pencabutan penetapan KEK.

(41 Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEKsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adisampaikan oleh Dewan Nasional kepada DewanKawasan, apabila Badan Usaha pengelola:

a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;

b. dinyatakan pailit;

c. melakukan kegiatan yang menyimpang dariPerizinan Berusaha dan izin lain yang diberikan;dan/atau

d. mengajukan permohonan berhenti sebagai BadanUsaha pengelola.

(5) Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEKsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bdisampaikan oleh Dewan Nasional kepada DewanKawasan, apabila Badan Usaha pengelola:

a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;dan/atau

SK No 085193 A

b. melakukan

legalitas.org



-46-

b. melakukan kegiatan yang menyimpang dariPerrzinan Berusaha danizin lain yang diberikan.

(6) Rekomendasi pencabutan penetapan KEKsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presidenapabila dalam pengoperasian KEK:

a. tidak dilakukan perbaikan kinerja setelahdilakukan langkah sebagaimana dimaksud padaayat (41atau ayat (5);

b. terjadi dampak negatif skala luas terhadaplingkungan di sekitarnya;

c. menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagimasyarakat di sekitarnya; dan/atau

d. terjadi pelanggaran hukum di KEK.

Pasal 70

(1) Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut,Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerahkabupaten f kota, atau Dewan Nasional/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukanproses penetapan Badan Usaha pengelola yang barusesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola.

(2) Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelolayang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator KEK.

BAB VIIIFASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KEK

Pasal 71

(1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukankegiatan pada kegiatan usaha di KEK, diberikanfasilitas dan kemudahan berupa:

SK No 085194 A

a. perpajakan

legalitas.org


PRES IOEN

REPUBLIK INDONESIA

-47 -

a. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;

b. lalu lintas barang;

c. ketenagakerjaan;

d. keimigrasian;

e. pertanahan dan tata ruang;

f. Perizinan Berusaha; dan/atau

g. fasilitas dan kemudahan lainnya.

(2) Fasilitas dan kemudahan lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Dewan Nasional menetapkan 1 (satu) atau lebihkegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) sebagai Kegiatan Utama di KEK.

(2) Kegiatan usaha yang tidak ditetapkan sebagai KegiatanUtama di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi Kegiatan Lainnya.

BAB IXFASILITAS DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN,

KEPABEANAN, DAN CUKAI

Bagian KesatuJenis Fasilitas dan Kemudahan, dan Syarat Umum

Penerima Fasilitas dan Kemudahan

Pasal 73

(1) Fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan,dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat(1) huruf a berupa:

a. Pajak Penghasilan;

SK No 085195 A

b. Pajak

legalitas.org



-48-

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

c. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor;dan/atau

d. Cukai.

(2) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc termasuk Bea Masuk anti dumping, Bea Masukimbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan BeaMasuk pembalasan.

(3) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usahaharus memenuhi syarat:

a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baikpusat maupun cabang, yang melakukan kegiatanusaha di KEK;

b. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untukmembangun danf atau mengelola KEK dari DewanNasional, Pemerintah Daerah provinsi,Pemerintah Daerah kabupatenf kota,kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian sesuai dengan kewenangannya;

c. mempunyai batas lahan yang jelas sesuaitahapannya; dan

d. memiliki Perizinan Berusaha.

(4) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usahaharus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baikpusat maupun cabang; dan

b. memiliki Perizinan Berusaha.

(5) Administrator KEK dapat menerbitkan tanda pengenalkhusus bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK.

SK No 085196 A

(6) Ketentuan .

legalitas.org



-49-

(6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahanperpajakan, kepabeanan, dan cukai diatur denganPeraturan Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 74

Untuk dapat memperoleh fasilitas dan kemudahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf cberupa penangguhan Bea Masuk, Badan Usaha, dan PelakuUsaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK harusmemiliki sistem informasi (IT inuentory) yang tersambungdengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KementerianKeuangan.

Bagian KeduaFasilitas dan Kemudahan

Pajak Penghasilan

Pasal 75

(1) Badan Usaha danf atau Pelaku Usaha yang melakukanPenanaman Modal pada kegiatan utama dapatmemperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badanatas penghasilan yang diterima atau diperoleh dariKegiatan Utama yang dilakukan.

(21 Ketentuan mengenai besaran, jangka waktu,pengajuan, keputusan, pemanfaatan, larangan dansanksi, dan kewajiban Wajib Pajak terkaitpengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan negara.

Pasal 76

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh BadanUsaha dan/atau Pelaku Usaha di luar kegiatan usaha yangmemperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badansebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dikenai PajakPenghasilan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.

SK No 085197 A

Pasal77...

legalitas.org



-50-

Pasal 77

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WajibPajak di luar penghasilan yang diterima atau diperolehWajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperolehpengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75, tetap dilakukanpemotongan dan pemungutan pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

(2) Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperolehpengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75, tetap melaksanakankewajiban pemotongan dan pemungutan PajakPenghasilan kepada pihak lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

Pasal 78

(1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukanPenanaman Modal pada Kegiatan Utama yang tidakmemperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badansebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ataumelakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Lainnyadapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan yangmeliputi:

a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30%(tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modalyang dilakukan;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividensebesar loyo (sepuluh persen), kecuali apabilatarif menurut perjanjian perpajakan yang berlakumenetapkan lebih rendah; dan

d. kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Ketentuan mengenai pengajuan, keputusan,pemanfaatan, larangan dan sanksi, dan kewajibanWajib Pajak terkait fasilitas Pajak Penghasilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara.

SK No 085198 A

Pasal 79

legalitas.org



-51 -

Pasal 79

(1) Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan Usahadan/atau Pelaku Usaha yang telah memperolehpengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75 tidak dapat memperolehfasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78.

(21 Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan Usahadan/atau Pelaku Usaha yang telah memperolehfasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 tidak dapat memperolehpengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 80

Badan Usaha dalam transaksi:

a. pengadaan tanah untuk KEK;

b. penjualan tanah dan/atau bangunandan/atau

c. sewa tanah dan/atau bangunan di KEK,

tidak dipungut Pajak Penghasilan.

di KEK;

Pasal 81

(1) Warga negara asing yang bekerja di KEK dan telahmenjadi subjek pajak dalam negeri serta memilikikeahlian tertentu dapat diberikan fasilitas dikenaiPajak Penghasilan hanya atas penghasilan yangditerima atau diperoleh dari Indonesia selama 4(empat) tahun.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau melaluiPeraturan Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara.

SK No 085199 A

Pasal 82 .

legalitas.org


Bagian KetigaPajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah


-52-

Pasal 82

Fasilitas Pajak Penghasilan selain yang diatur dalamPeraturan Pemerintah ini tetap dapat diberikan kepadaBadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukankegiatan usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 83

(1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidakdipungut atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentudari TLDDP, kawasan bebas, dan tempatpenimbunan berikat kepada Badan Usahadan/atau Pelaku Usaha;

b. impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu keKEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;

c. impor Barang Konsumsi ke KEK pariwisata olehBadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;

d. penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentuantar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atauantar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;

e. penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau BarangKena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasapersewaan tanah dan/atau bangunan di KEK olehPelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepadaPelaku Usaha lainnya dan/atau Badan Usaha diKEK yang sama atau KEK lainnya;

SK No 085200 A

f. penyerahan

legalitas.org



-53-

f. penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan BarangKena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dariTLDDP atau selain TLDDP kepada BadanUsaha/Pelaku Usaha; dan

g. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau BarangKena Pajak Tidak Berwujud dari luar DaerahPabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/atauPelaku Usaha.

(2) Barang Kena Pajak Berwujud tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf dberupa:

a. barang modal termasuk tanah dan/ataubangunan, peralatan/mesin dan suku cadangyang diperlukan untuk proses produksipengolahan, barang modal termasuk tanahdan/atau bangunan yang diperlukan untukpembangunan dan/atau pengembangan KEKsesuai dengan bidang usahanya;

b. bahan baku, bahan pembantu, dan barang lainyang ,diolah, dirakit dan/atau dipasang padabarang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik,dan/atau penelitian dan pengembangan;

c. bahan baku, bahan pembantu, peralatan danbarang lain yang diperlukan bagi kegiatan yangmenghasilkan jasa kena pajak dan/atau kegiatanpengembangan teknologi ; dan I atau

d. barang yang diperuntukan bagi kegiatanpenyimpanan, perakitan, penyortiran,pengepakan, pendistribusian, perbaikan, danperekondisian permesinan yang digunakanbidang usaha industri manufaktur dan logistik,serta maintenance, repair and ouerhaul (MRO)untuk kapal dan pesawat terbang.

(3) Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf f diberikan sesuai bidang usahanyaberupa:

a. jasa maklon;

SK No 085201 A

b. jasa

legalitas.org



-54-

b. jasa perbaikan dan perawatan termasukmaintenance, repair and ouerhaul (MRO) untukkapal dan pesawat terbang;

c. jasa pengurusan transportasi terkait baranguntuk tujuan ekspor;

d. jasa konstruksi yang meliputi perencanaan,perancangan, pelaksanaan pembangunan, danpengawasan pembangunan di KEK, termasukkonsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian,perencanaan, dan perancangan konstruksi;

e. jasa teknologi dan informasi;

f. jasa penelitian dan pengembangan;

g. jasa persewaan alat angkut berupa persewaanpesawat udara dan/atau kapal laut untukkegiatan penerbangan atau pelayaraninternasional;

h. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasakonsultansi hukum, jasa konsultansi desainarsitektur dan interior, jasa konsultansi sumberdaya manusia, jasa konsultansi keinsin5ruran,jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi ataupembukuan, jasa audit laporan keuangan, danjasa perpajakan;

i. jasa perdagangan berupa jasa mencarikanpenjual barang di dalam Daerah Pabean untuktujuan ekspor;

j. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit, danlatau komunikasi/konektivitas data; dan

k. jasa lainnya yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.

(4) Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c meliputi:

SK No 085202A

a barang

legalitas.org



-55-

a. Barang Konsumsi yang diperlukan oleh PelakuUsaha di KEK pariwisata sebagai bahan bakuusaha untuk menghasilkan jasa;

b. waktu penggunaannya relatif singkat serta akanhilang keberadaan danf atau fungsinya bila sudahdipergunakart, yang digunakan dalam prosesproduksi yang menghasilkan jasa; dan

c. tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.

(5) Jenis Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud padaayat (4) yang dapat diberikan pembebasan Bea Masukdan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor,dicantumkan dalam daftar barang yang diusulkan olehAdministrator KEK dan ditetapkan oleh DewanNasional.

(6) Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) yang diimpor, jumlahnya ditetapkan olehAdministrator KEK dengan kriteria tertentu yangditetapkan oleh Dewan Nasional.

(71 Dalam hal KEK berasal dari sebagian atau seluruhwilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhanbebas, penyerahan Jasa Kena Pajak dari dan kekawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebastidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 84

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak oleh Pelaku Usaha ke TLDDP, dikenai PajakPertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

SK No 085203 A

(2) Pelaku

legalitas.org



-56-

(2) Pelaku Usaha di KEK yang melakukan penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak olehPelaku Usaha ke TLDDP sebagaimana dimaksud padaayat (1), wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atauPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah atas perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang pada saat imporbarang atau penyerahan barang tidak dipungutpajaknya.

(3) Dapat dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) atas penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dariPelaku Usaha maintenancq repair and ouerhaul (MRO)untuk kapal dan pesawat terbang di KEK sesuaidengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(4) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaiatau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak kepada pihak yang mendapat fasilitas dankemudahan Pajak Pertambahan Nilai atau PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah.

Pasal 85

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha diKEK wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahanBarang dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 86

Atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu,Jasa Kena Pajak Tertentu, dan Barang Kena Pajak Tertentuyang bersifat strategis diberikan fasilitas dan pembebasanPajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SK No 085204A

Pasal87...

legalitas.org



-57 -

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberianfasilitas dan kemudahan Pajak Pertambahan Nilai atauPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah diatur dengan Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

Bagian KeempatBea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Cukai

Paragraf 1

Umum

(1) UntukseluruhPabean.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapanKEK sebagai Kawasan Pabean diatur dengan PeraturanMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan negara.

Pasal 89

(1) Fasilitas dan kemudahan kepabeanan yang diberikanbagi Badan Usaha di KEK meliputi pembebasan BeaMasuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Imporatas impor barang modal dalam rangka pembangunanatau pengembangan KEK.

(2) Fasilitas dan kemudahan kepabeanan yang diberikanbagi Pelaku Usaha di KEK yang bergerak di bidangusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

yang masih dalam tahap pembangunan ataupengembangan meliputi pembebasan Bea Masuk dantidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas imporbarang modal.

Pasal 88

kepentinganKEK dapat

pengawasan, sebagian atauditetapkan sebagai Kawasan

SK No 085205 A

(3) Fasilitas

legalitas.org



-58-

(3) Fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai yangdiberikan bagi Pelaku Usaha di KEK yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) yang telah menyelesaikan tahap pembangunanatau pengembangan meliputi:

a. pembebasan Bea Masuk untuk Barang Konsumsidan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor diKEK pariwisata;

b. penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungutPajak Dalam Rangka Impor; dan/atau

c. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebutmerupakan bahan baku atau bahan penolongdalam pembuatan barang hasil akhir yang bukanmerupakan barang kena cukai.

(41 Ketentuan pemberian fasilitas dan kemudahan berupapembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang cukai.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberianfasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai diaturdengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 90

Pemasukan barang ke lokasi Pelaku Usaha di KEK berasaldari:

a. luar Daerah Pabean;

b. Pelaku Usaha pada KEK lainnya;

c. tempat penimbunan berikat di luar KEK;

d. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;dan/atau

e. TLDDP.

SK No 085206A

Pasal 9 1

legalitas.org



-59-

Pasal 9 1

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEKoleh Pelaku Usaha di KEK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 90 huruf a, menggunakan pemberitahuanpabean impor dan diberikan fasilitas dan kemudahanberupa:

a. penangguhan atau pembebasan Bea Masuk;

b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebutmerupakan bahan baku atau bahan penolongdalam pembuatan barang hasil akhir yang bukanmerupakan barang kena cukai; danf atau

c. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(2\ Pemasukan barang ke Pelaku Usaha di KEK dari lokasisebagaimana dimaksud dalam Pasal90 huruf b sampaidengan huruf d menggunakan pemberitahuan pabeandan diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:


b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebutmerupakan bahan baku atau bahan penolongdalam pembuatan barang hasil akhir yang bukanmerupakan barang kena cukai; dan/atau

c. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(3) Pemasukan barang ke Pelaku Usaha di KEK dari lokasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e,

menggunakan pemberitahuan pabean, dan diberikanfasilitas dan kemudahan berupa:

a. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebutmerupakan bahan baku atau bahan penolongdalam pembuatan barang hasil akhir yang bukanmerupakan barang kena cukai; dan/atau

b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atauPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah.

SK No 085207 A

(4) Ketentuan...

legalitas.org



-60-

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan danpemberian fasilitas dan kemudahan atas pemasukanbarang ke Pelaku Usaha di KEK diatur denganPeraturan Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 92

(1) Impor Barang Konsumsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 83 ayat (1) huruf c ke KEK pariwisatadiberikan fasilitas:

a. bagi Barang Konsumsi yang bukan barang kenacukai diberikan fasilitas pembebasan Bea Masukdan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;

b. bagi Barang Konsumsi yang berupa barang kenacukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitaspembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PajakDalam Rangka Impor.

(2) Barang Konsumsi asal impor hanya dapat dikeluarkanke tempat lain dalam daerah pabean dalam hal statusKEK dicabut dan tetap melunasi Bea Masuk, PajakDalam Rangka Impor, dan/atau cukai bagi barangkena cukai.

Paragraf 2

Perpindahan Barang Antar Pelaku Usahadi dalam KEK

Pasal 93

(1) Perpindahan barang antar Pelaku Usaha di KEKdiberikan fasilitas dan kemudahan berupa:


pembebasan cukai, sepanjang barang tersebutmerupakan bahan baku atau bahan penolongdalam pembuatan barang hasil akhir yang bukanmerupakan barang kena cukai;

b

SK No 085208 A

c. tidak

legalitas.org



-61 -

c. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;dan/atau

d. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atauPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah.

(21 Ketentuan mengenai tata cara pengawasan danpemberian fasilitas dan kemudahan atas perpindahanbarang antar Pelaku Usaha di dalam KEK diaturdengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paragraf 3Pengeluaran Barang dari KEK

Pasal 94

Barang dari Pelaku Usaha di KEK dapat dikeluarkan ke:

a. luar Daerah Pabean;

b. Pelaku Usaha pada KEK lainnya;

c. tempat penimbunan berikat di luar KEK;

d. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;dan/atau

e. TLDDP.

Pasal 95

(1) Pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK keluarDaerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94huruf a menggunakan pemberitahuan pabean danberlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

(2) Pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK yangditujukan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalamPasal94 huruf b sampai dengan huruf d menggunakanpemberitahuan pabean, dan berlaku ketentuansebagai berikut:

a. Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan/ataucukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempattujuan; dan/atau

SK No 085209 A

b.Pajak...

legalitas.org



-62-

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan.

(3) Pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK yangditujukan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 94 huruf e dengan tujuan impor untuk dipakaimenggunakan pemberitahuan pabean dan:

a. dipungut Bea Masuk;

b. dilunasi cukainya untuk barang kena cukai;

c. dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau

d. dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah.

(4) Pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha di KEK yangbidang usahanya maintenancq repair and ouerhaul(MRO) untuk kapal dan pesawat terbang yangditujukan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 94 huruf e dengan tujuan impor untuk dipakaimenggunakan pemberitahuan pabean dan dapatdiberikan:

a. pembebasan, keringanan atau penurunan tarifBea Masuk;

b. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan

c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atauPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari KEK keTLDDP, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

SK No 085210 A

(6) Barang

legalitas.org



-63-

(6) Barang hasil produksi Pelaku Usaha di KEK yangdikeluarkan dari KEK ke TLDDP dilengkapi dengandokumen pendukung dan surat keterangan mengenainilai kandungan lokal yang diterbitkan oleh instansipenerbit surat keterangan asal di KEK.

(7) Besarnya tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf a dikenakan sebesar Oo/o (nolpersen) sepanjang barang hasil produksi Pelaku Usahadi KEK memiliki nilai kandungan lokal paling sedikit4O%o (empat puluh persen).

(8) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan danpemberian fasilitas atas pengeluaran barang dari KEKdiatur dengan Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

Pasal 96

Untuk menjamin kelancaran arus barang dari dan ke KEK,Administrator KEK dapat ditetapkan untuk melakukankegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkankriteria yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan negara.

Bagian KelimaTambahan Fasilitas Perpajakan di KEK Pariwisata

Pasal 97

(1) Pelaku usaha di KEK Pariwisata diberikan fasilitaskepabeanan danf atau cukai atas pemasukan barangmodal dan/atau bahan baku usaha bagi kegiatan:

a. penyediaan akomodasi;

b. pusat pertemuan dan konferensi;

c. marina dan/atau dermaga khusus kapal wisata;

d. bandara khusus wisata;

e. jasa transportasi wisata;

f. pengembangan resortdan hunian;

g.jasa...



PFIES lDENREPUBLIK INDONESIA

-64-

g. jasa makanan dan minuman;

h. pusat perbelanjaan;

i. pusat hiburan dan rekreasi;

j. pusat edukasi dan/atau pelatihan;

k. pusat dan sarana olahraga;

1. pusat kesehatan;

m. pusat perawatan lanjut usia (retirement center);dan/atau

n. kegiatan lain yang mendukung pariwisata yangditetapkan oleh Dewan Nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitaskepabeanan dan/atau cukai di KEK Pariwisatasebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur denganPeraturan Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 98

Toko yang berada pada KEK Pariwisata dapat berpartisipasidalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilaikepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 99

Pembelian rumah tinggal atau hunian yang menjadiKegiatan Utama pada KEK Pariwisata, diberikan:

a. pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan

b. pembebasan Pajak Penghasilan atas Penjualan atasbarang yang tergolong sangat mewah.

SK No 085212 A

BagianKeenam...

legalitas.org



-65-

Bagian KeenamPajak Daerah

Pasal 100(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan atas pajak daerahdan/atau retribusi daerah kepada Badan Usahadan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajakdaerah dan/atau retribusi daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupapengurangan bea perolehan hak atas tanah danbangunan dan pengurangan pajak bumi danbangunan.

(3) Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan palingrendah 5oo/o (lima puluh persen) dan paling tinggilooo/o (seratus persen).

(41 Ketentuan mengenai bentuk, besaran, dan tata carapengurangan, keringanan, dan pembebasan pajakdaerah dan/atau retribusi daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanDaerah.

BAB XFASILITAS DAN KEMUDAHAN LALU LINTAS BARANG

Pasal 101

(1) Ketentuan larangan impor dan ekspor di KEK berlakusesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan dan pembatasan impordan ekspor.

(2) Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukanketentuan pembatasan dan tata niaga di bidang impor.

SK No 085213 A

(3) Pengeluaran...

legalitas.org


PRES IDEN

REPUBLIK lNDONESlA

-66-

(3) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK keTLDDP berlaku ketentuan pembatasan di bidangimpor.

(4) Bagi barang yang membahayakan Kesehatan,Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) dapatdikenai pembatasan apabila barang dimaksud bukanmerupakan bahan baku bagi kegiatan usaha daninstitusi teknis terkait secara khusus memberlakukanketentuan pembatasan di KEK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai belumdiberlakukannya ketentuan pembatasan dan tataniaga di bidang impor sebagaimana dimaksud padaayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperdagangan.

(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspordilakukan melalui sistem elektronik yangdikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan terintegrasisecara nasional.

Pasal 102

(1) Barang asal impor untuk dipakai di KEK belumdiberlakukan kewajiban standar nasional Indonesia.

(2) Barang yang dikeluarkan dari KEK ke TLDDP untukdiperdagangkan wajib memenuhi standar nasionalIndonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 103

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang perdagangan menunjuk Administrator KEKsebagai instansi penerbit surat keterangan asal.

(21 Pengeluaran barang untuk ekspor dapat dilengkapidengan surat keterangan asal yang diterbitkan olehinstansi penerbit surat keterangan asal sesuai denganketentuan perundang-undangan.

SK No 085214 A

Pasal 104. . .

legalitas.org


PRESIDENREPUBLIK INDONESlA

-67 -

Pasal 104

(1) Penggunaan surat keterangan asal yang diterbitkanoleh negara asal dari luar negeri dapat diberlakukanuntuk pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP.

(2) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dipergunakan untuk pengeluaranbarang secara parsial dari KEK ke TLDDP denganmenggunakan pemotongan kuota.

BAB XIFASILITAS DAN KEMUDAHAN KETENAGAKERJAAN

Bagian KesatuPenggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 105

(1) Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK selaku pemberikerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asingwajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asingyang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untukjangka waktu:

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang; dan

b. untuk tenaga kerja asing yang mempunyaijabatan sebagai direksi atau komisaris, diberikansekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yangbersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

SK No 085215 A

(3) Pengesahan

legalitas.org



-68-

(3) Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakubagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan sahamtertentu atau pemegang saham sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangpenanaman modal; dan

b. tenaga kerja asing yang dibutuhkan pada jeniskegiatan produksi yang terhenti karena keadaandarurat, vokasi, perusahaan rintisan (start uplberbasis teknologi, kunjungan bisnis, danpenelitian untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 106

Pemberi kerja tenaga kerja asing dapat mempekerjakantenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberikerja lain sebagai direksi, komisaris, atau tenaga kerjaasing pada sektor tertentu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangketenagakerjaan.

Pasal 107

Tata cara permohonan dan pengesahan rencanapenggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangketenagakerjaan.

Bagian KeduaLembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

Pasal 1O8

(1) Gubernur dapat membentuk lembaga kerja samatripartit khusus di KEK.

(2) Lembaga kerja sama tripartit khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertugas:

SK No 085216 A

a. melakukan

legalitas.org



-69-

a. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenaiberbagai permasalahan ketenagakerjaan;

b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinantimbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan

c. memberikan saran dan pertimbangan mengenailangkah penyelesaian permasalahanketenagakerjaan.

Pasal 109

(1) Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khususterdiri atas unsur:

a. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

b. serikat pekerja/serikat buruh; dan

c. asosiasi pengusaha.

(2) Unsur Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amengikutsertakan Administrator KEK.

Pasal 1 10

Gubernur mengangkat dan memberhentikan keanggotaanlembaga kerja sama tripartit khusus.

Pasal 1 1 1

Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit khusus diangkatuntuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 1 12

(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan lembagakerja sama tripartit khusus, calon anggota harusmemenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

SK No 085217 A

b. sehat. . .

legalitas.org


PRES IDENREPUBLIK lNDONESIA

_70_

sehat jasmani dan rohani;

c. berpendidikan paling rendah sekolah menengahtingkat atas atau sederajat;

d. aparatur sipil negara di lingkungan organisasiPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atauinstansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan di KEK dan/atau instansi terkaitlainnya, bagi calon anggota yang berasal dariunsur Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

e. anggota atau pengururs serikat pekerja/serikatburuh yang mempunyai domisili di KEK, bagicalon anggota yang berasal dari unsur serikatpekerja/ serikat buruh; dan

f. anggota atau pengurlls asosiasi pengusaha, bagicalon anggota yang berasal dari unsur asosiasipengusaha.

(21 Ketua lembaga kerja sama tripartit khususdikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d.

Pasal 1 13

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur serikatpekerja/serikat buruh atau unsur asosiasi pengusahaharus diusulkan oleh pimpinan serikat pekerja/serikatburuh atau pimpinan asosiasi pengusaha yangbersangkutan.

Pasal 1 14

(1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaanlembaga kerja sama tripartit khusus dapat berakhirapabila anggota yang bersangkutan:

a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);

b. mengundurkan diri;

b

SK No 085218 A

c meninggal

legalitas.org


PRESIDENREPUBL]K INDONESIA

-7r-

c. meninggal dunia;d. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat

menjalankan tugasnya; ataue. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberhentian keanggotaan lembaga kerja samatripartit khusus sebelum berakhirnya masa jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Ketua lembaga kerja sama tripartit khusus.

Pasal 1 15

Penggantian anggota lembaga kerja sarna tripartit khususyang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal lL4 ayat (1) diusulkan oleh kepala instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsikepada gubernur setelah menerima usulan dari organisasiatau instansi yang bersangkutan.

Pasal 1 16

(1) Dalam hal anggota lembaga kerja sama tripartitkhusus mengundurkan diri atas permintaan sendirisebagaimana dimaksud dalam Pasal ll4 ayat (1) hurufb, permintaan disampaikan oleh anggota yangbersangkutan kepada gubernur dengan tembusankepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.

(2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepadagubernur.

Pasal 1 17

Susunan keanggotaan lembaga kerja sarna tripartit khususterdiri atas:

a. ketua merangkap anggota yang dijabat oleh gubernur;

SK No 085219 A

b.3(tiga) ...

legalitas.org


PRES IDENREPUBLIK lNDONESIA

-72-

b. 3 (tiga) wakil ketua merangkap anggota masing-masingdijabat oleh anggota yang mewakili unsur PemerintahDaerah, unsur asosiasi pengusaha dan unsur serikatpekerja/serikat buruh yang telah tercatat padainstansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan yang berada di KEK;

c. sekretaris merangkap anggota dijabat olehAdministrator KEK;

d. anggota unsur Pemerintah Pusat sekurang-kurangnyaterdiri dari kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

e. anggota unsur Pemerintah Daerah paling kurangterdiri dari instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerj aan kabupate n I kota;

f. anggota unsur serikat pekerja/serikat buruh terdiridari serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatatpada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan yang berada di KEK; dan

g. anggota unsur asosiasi pengusaha terdiri dari asosiasipengusaha yang ditunjuk dan disepakati dari dan olehasosiasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

Pasal 1 18

(1) Anggota lembaga kerja sama tripartit khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berjumlah 9(sembilan) orang.

(21 Dalam menetapkan Anggota lembaga kerja samatripartit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

gubernur memperhatikan komposisi keterwakilanunsur Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, unsurserikat pekerja/serikat buruh dan unsur asosiasipengusaha.

SK No 085220A

(3) Komposisi...

legalitas.org



-73-

(3) Komposisi keterwakilan unsur PemerintahPusat/Pemerintah Daerah, unsur serikatpekerja/serikat buruh dan unsur asosiasi pengusahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlahmasing-masing 3 (tiga) orang.

Pasal 1 19

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108 ayat (2), lembaga kerja sama tripartitkhusus dibantu oleh sekretariat.

(21 Sekretariat lembaga kerja sama tripartit khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olehsekretaris lembaga kerja sama tripartit khusus.

(3) Sekretariat lembaga kerja sama tripartit khusussebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakansecara fungsional oleh sekretariat Dewan Kawasan.

Pasal 12O

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,lembaga kerja sama tripartit khusus dapat membentukBadan Pekerja.

(2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipilih dari anggota lembaga kerja samatripartit khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunankeanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Pekerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

diatur dengan Peraturan Ketua lembaga kerja samatripartit khusus.

Pasal 121

(1) Lembaga kerja sarna tripartit khusus mengadakansidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengankebutuhan.

SK No 085221 A

(2) Dalam...

legalitas.org


PRES !DEN

REPUBLIK INDONESIA

-74-

(2) Dalam hal diperlukan, lembaga keda sama tripartitkhusus dapat melakukan kerja sama dan/ataumengikutsertakan pihak lain dalam sidang lembagakerja sama tripartit khusus.

(3) Pelaksanaan sidang lembaga kerja sama tripartitkhusus dilakukan dengan mengutamakanmusyawarah mufakat.

(4) Tata kerja lembaga kerja sama tripartit khususditetapkan oleh Ketua lembaga kerja sama tripartitkhusus.

Pasal 122

(1) Lembaga kerja sama tripartit khusus berkoordinasidengan lembaga kerja sama tripartit nasional untukmelakukan sinkronisasi terhadap agenda programyang berkaitan dengan pelaksanaan tugas lembagakerja sama tripartit khusus yang bersifat arahan dankonsultatif.

(2) Lembaga kerja sama tripartit khusus dapat melakukankoordinasi dengan lembaga lainnya untukmenciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonisdan kondusif.

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugaslembaga kerja sarna tripartit khusus dibebankankepada anggaran pendapatan belanja negara dananggaran pendapatan belanja daerah.

Bagian KetigaSerikat Pekerja/ Serikat Buruh

Pasal 123

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadianggota serikat pekerja/ serikat buruh.

(21 Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh palingkurang 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

SK No 085222 A

Pasal 124 .

legalitas.org



-75-

Pasal 124

(1) Untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu)serikat pekerja/serikat buruh, dapat dibentuk 1 (satu)forum serikat pekerja/serikat buruh pada setiapperusahaan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan forum serikatpekerja/serikat buruh diatur dengan PeraturanMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang ketenagakerjaan.

BAB XIIFASILITAS DAN KEMUDAHAN KEIMIGRASIAN

Pasal 125

Pada Administrator KEK dapat ditunjuk Pejabat Imigrasiyang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasimanusia.

Pasal 126

(1) Bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas, atautempat lain di KEK dapat ditetapkan sebagai TempatPemeriksaan Imigrasi berdasarkan keputusan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Dalam hal belum ditetapkannya Tempat PemeriksaanImigrasi terhadap bandar udara, pelabuhan laut, poslintas batas, atau tempat lain di KEK sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemeriksaan keimigrasiandapat dilakukan berdasarkan persetujuan DirekturJenderal Imigrasi.

SK No 085223 A

Pasal L27

legalitas.org



-76-

Pasal 127

VKSK dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasiuntuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapatdiperpanjang oleh Pejabat Imigrasi di kantor AdministratorKEK sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkanrekomendasi Administrator KEK.

Pasal 128

Kepada Orang Asing yang akan melakukan kunjungan keKEK dapat diberikan Visa kunjungan untuk beberapa kaliperjalanan.

Pasal 129

Orang Asing yang akan melakukan kunjungan ke KEKdalam rangka:

a. pariwisata;

b. sosial dan budaya;

c. industri;

d. pendidikan;

e. tugas pemerintahan;

f. bisnis; dan/atau

g. keluarga,

diberikan Visa sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 130

(1) Visa Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja,penanaman modal asing, atau pendidikan di KEKdiajukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

SK No 085224 A

(2) Selain...

legalitas.org


PRES IDENREPUBLIK ]NDONESIA

-77 -

(21 Selain kegiatan bekerja, penanaman modal asing, ataupendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk juga dapat memberikanpersetujuan Visa Tinggal Terbatas kepada Orang Asingyang bermaksud tinggal terbatas di KEK dalam rangka:

a. melakukan kegiatan usaha rintisan (start up) diKEK;

b. mengikuti suami/istri pemegang lzin Tinggalterbatas;

c. mengikuti orang tua bagi anak sah berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

d. rumah kedua; atau

e. memiliki rumah di KEK sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 131

Pejabat Pemberi Visa pada Perwakilan Republik Indonesiadi luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari PejabatImigrasi di KEK dapat memberikan Visa Tinggal Terbataskepada Orang Asing yang bekerja, melakukan PenanamanModal, atau pendidikan paling lama 5 (lima) tahun, bagiOrang Asing yang memiliki paspor kebangsaan.

Pasal 132

(1) Orang Asing pemegang Visa Tinggal Terbatas di KEKdiberikan Izin Tinggal terbatas.

(21 Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan untuk waktu paling lama 5 (lima) tahundan dapat diperpanjang.

(3) Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun, denganketentuan keseluruhan Izin Tinggal di wilayah KEKtidak melebihi dari 15 (lima belas) tahun.

SK No 085225 A

Pasal 133. . .

legalitas.org



-78-

Pasal 133

(1) Orang Asing yang bekerja di KEK dan telah memilikiIzin Tinggal terbatas dapat diberikan Izin Tinggal tetap,dengan ketentuan:

a. sebagai pengurus Badan Usaha atau PelakuUsaha yang melakukan Penanaman Modal; atau

b. melakukan Penanaman Modal, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Wisatawan asing yang lanjut usia dan telah memilikiIzin Tinggal terbatas, dapat dialihstatuskan menjadiIzin Tinggal tetap sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 134

(1) Orang Asing yang memiliki rumah tinggal atau huniandi KEK pariwisata diberikan:

a. Izin Tinggal terbatas; atau

b. Izin Tinggal tetap bagi Orang Asing yang telahmemiliki lzin Tinggal terbatas melalui proses alihstatus keimigrasian.

(2) Pemberian lzin Tinggal tetap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dapat diajukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

(1) Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanandiberikan kepada Orang Asing pemegang lzin Tinggalterbatas atau pemeganglzin Tinggal tetap.

(2) Masa berlaku Izin Masuk Kembali diberikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 085226 A

Pasal 136 . .

legalitas.org


PRES IDENREPUBLIK INDONESTA

-79 -

Pasal 136

Orang Asing pemeganglzin Tinggal di KEK dapat dilakukanpemeriksaan secara elektronik di Tempat PemeriksaanImigrasi.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan kemudahankeimigrasian diatur dengan Peraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukumdan hak asasi manusia.

BAB XIIIFASILITAS DAN KEMUDAHAN PERTANAHAN

DAN TATA RUANG

Pasal 138

Fasilitas dan kemudahan pertanahan dan tata rutangmeliputi:

a. pelaksanaan pengadaan tanah;

b. pelayanan pertanahan dan prosedur khususpemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak atastanah; dan

c. fasilitasi dan koordinasi penataan rLlang.

Pasal 139

(1) Pengadaan tanah dalam lokasi KEK mengacu kepadapersetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangatau penetapan lokasi yang telah ditetapkan dalamrangka penetapan KEK.

(21 Pengadaan tanah untuk lokasi KEK yang diusulkanoleh Badan Usaha swasta berdasarkan persetujuankesesuaian kegiatan pemanfaatan rulang.

SK No 085227 A

(3) Pengadaan...

legalitas.org



-80-

(3) Pengadaan tanah untuk lokasi yang diusulkanPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,Pemerintah Daerah kabupatenfkota, badan usahamilik negara, dan badan usaha milik daerahberdasarkan penetapan lokasi.

(4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dan ayat (3) dilakukan secara langsung melalui jualbeli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati olehpara pihak.

(5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkankuasa berdasarkan perjanjian darikementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,Pemerintah Daerah kabupatenfkota, badan usahamilik negara/badan usaha milik daerah.

(6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (4) danayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(71 Dalam hal pengadaan tanah untuk lokasi KEK tidakdapat dilakukan terhadap bidang tanah yang telahdikuasai/dimiliki oleh badan usaha/pihak lain untukusahanya, dapat dilakukan kerja sama atas tanahtersebut berdasarkan perjanjian antara pengusul KEKdengan badan usaha/pihak lain.

Pasal 140

(1) Pengadaan tanah dalam lokasi KEK yangpenetapannya berdasarkan usulan Dewan Nasional,Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerahkabupaten f kota, atau badan usaha miliknegara/badan usaha milik daerah yang belumberoperasi, pelaksanaannya dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum.

(21 Pengadaan tanah dalam lokasi KEK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang telah dioperasikan olehBadan Usaha pengelola, pelaksanaannya:

SK No 085228 A

a. berdasarkan

legalitas.org



-81 -

a. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum;

b. dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukarmenukar atau cara lain yang disepakati oleh parapihak; atau

c. dilakukan melalui kerja sama dengan badanusaha dan/atau pihak lain.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc merupakan kerja sama atas tanah di lokasi KEK yangtelah dikuasai dan/atau dibebaskan oleh badan usahadan/atau pihak lain.

(4) Kerja sama antara Dewan Nasional, PemerintahDaerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,atau badan usaha milik negarafbadan usaha milikdaerah dengan Badan Usaha dan/atau pihak lainsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkandalam perjanjian kerja sama.

(5) Badan Usaha dan/atau pihak lain sebagaimanadimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti ketentuanpengelolaan KEK oleh Badan Usaha pengelola KEKsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengadaan tanah untuk KEK yang diusulkan,dibangun, dan dioperasikan oleh Badan Usaha swasta,pelaksanaannya mengacu pada persetujuankesesuaian kegiatan pemanfaatan rutang dandilakukan secara langsung melalui jual beli, tukarmenukar atau cara lain yang disepakati oleh parapihak dan sesuai dengan persetujuan kesesuaiankegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 139 ayat (2).

SK No 085229 A

Pasal l4l ...

legalitas.org



-82-

Pasal 141

(1) Lokasi KEK yang ditetapkan oleh Dewan Nasional, ataudiusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi,Pemerintah Daerah kabupatenfkota, badan usahamilik negarafbadan usaha milik daerah, yangtanahnya telah dibebaskan sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal l4O ayat (1),

diberikan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Pada hak pengelolaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), diberikan hak guna bangunan atau hak pakaikepada Pelaku Usaha.

(3) Lokasi KEK yang ditetapkan oleh Dewan Nasional, ataudiusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi,Pemerintah Daerah kabupatenfkota, badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, yangtanahnya telah dibebaskan oleh Badan Usahapengelola sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal l4O ayat (2) huruf b, diberikanhak guna bangunan atau hak pakai sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanah di lokasi KEK yang telah dikuasai dan/ataudibebaskan oleh Badan Usaha dan/atau pihak lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal I4O ayat (3),

diberikan hak guna bangunan atau hak pakai sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Lokasi KEK yang diusulkan, dibangun, dandioperasikan oleh Badan Usaha swasta sebagaimanadimaksud dalam Pasal l4O ayat (6) dan tanahnya telahdibebaskan, diberikan hak guna bangunan atau hakpakai.

SK No 085230A

Pasall42...

legalitas.org



-83-

Pasal 142

(1) Hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal l4L ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahundan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun serta dapat diperbarui untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) tahun.

(21 Hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4layat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan untukjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapatdiperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh)tahun serta dapat diperbarui untuk jangka waktu 30(tiga puluh) tahun.

(3) Perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunanatau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diberikan pada saat Badan Usaha telahberoperasi secara komersial.

(4) Pelaku Usaha pada KEK diberikan hak guna bangunanatau hak pakai yang dapat diperpanjang dandiperbarui sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (21.

(5) Jangka waktu pemberian, perpanjangan, danpembaruan hak guna bangunan atau hak pakaikepada Pelaku Usaha tidak dapat melebihi jangkawaktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hakguna bangunan atau hak pakai kepada Badan Usaha.

(6) Dalam hal pemberian hak pakai ditujukan untukkepemilikan hunian atau properti pada KEKpariwisata, perpanjangan dan pembaruan hak pakaisebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan padasaat hunian atau properti telah dimiliki secara sahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 085231 A

(7) Ketentuan

legalitas.org



-84-

(71 Ketentuan mengenai pemberian, perpanjangan, danpembaruan hak guna bangunan atau hak pakai diaturdengan Peraturan Menteri/ kepala lembaga pemerintahnonkementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang agraria.

Pasal 143

(1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan bidangagraria, tata ruang, dan pertanahan, menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangagraria dan tata rLrang melimpahkan kewenangan dibidang pertanahan kepada Administrator KEKdan/atau menempatkan petugas di kantorAdministrator KEK.

(2) Administrator KEK dan/atau petugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan yangmeliputi:

a. pelayanan permohonan dalam rangka pelayanandi bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;

b. pelayanan pengukuran tanah dalam rangkapemberian hak atas tanah;

c. pemberian dan/atau perpanjangan hak gunabangunan atau hak pakai;

d. pelayanan pemecahan hak guna bangunan atauhak pakai;

e. memberikan informasi, fasilitas, dan rekomendasidi bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,baik di pusat maupun daerah;

g. membantu penyelesaian permasalahan di bidangagraria, tata ruang, dan pertanahan;

SK No 085232 A

h. memonitor

legalitas.org



-85-

memonitor dan mengawasi pelaksanaanketepatan waktu penyelesaian pelayanan dibidang agraria, tata ruang, dan pertanahan; dan

melakukan koordinasi dan konsultasi ke kantorpertanahan, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional untukmempercepat proses pelayanan di bidang agraria,tata ruang, dan pertanahan.

Pasal 144

(1) Pada KEK pariwisata, Orang Asing/Badan Usaha asingdapat memiliki hunian/properti yang berdiri sendiridan dibangun atas bidang tanah yang dikuasaiberdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atastanah.

(21 Orang Asing/Badan Usaha asing pemilikhunian/properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan:

a. hak pakai selama 30 (tiga puluh) tahun dandiperbarui atas dasar kesepakatan yangdituangkan dalam perjanjian; atau

b. hak milik Satuan Rumah Susun di atas hak pakai.

Pasal 145

(1) Perencanaan kawasan di dalam KEK ditetapkan dalammasterplan KEK oleh Badan Usaha.

(21 Pemanfaatan kawasan di dalam KEK didasarkan padamasterplan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam rangka penataan rLlang pasca penetapan KEK,Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Detail TataRuang di sekitar KEK.

h

1.

SK No 085233 A

BAB XIV

legalitas.org



-86-

BAB XIVFASILITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 146

(1) Administrator KEK berwenang memberikan seluruhPerizinan Berusaha bagi Badan Usaha dan PelakuUsaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenaipenyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(3) PemberianPerizinan Berusaha oleh Administrator KEKsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuaidengan kegiatan usaha KEK yang bersangkutan.

Pasal 147

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dilaksanakan melaluisistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraanperizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 148

(1) Dalam hal OSS tidak dapat memproses penerbitanPerizinan Berusaha dari Badan Usaha dan/atauPelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal147, Adrninistrator KEK sesuai kewenangannya dapatmemproses dan menerbitkan Perizinan Berusahadimaksud.

(21 Administrator KEK wajib mengunggah data penerbitanPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ke oSS.

SK No 085234 A

Pasal 149

legalitas.org



-87 -

Pasal 149

Administrator KEK menyampaikan laporan berkalapenyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada Pasal 146 ayat (3) kepada Dewan Nasionalmelalui Dewan Kawasan dan menteri atau kepala lembagapemerintah nonkementerian pembin a Perizinan Berusaha,setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 150

Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangkepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK diberikanmelalui sistem OSS tanpa melalui tahapan penilaiandokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 151

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha tidak memerlukanPersetujuan Bangunan Gedung sepanjang Badan Usahatelah menetapkan pedoman bangunan atau estateregulation.

Pasal 152

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 147 dan Pasal 148, dilaksanakan sebagai

berikut:

a. NIB merupakan legalitas untuk melaksanakankegiatan usaha, dalam hal kegiatan usahamemiliki tingkat risiko rendah;

b. NIB dan sertifikat standar, dalam hal kegiatanusaha memiliki tingkat risiko menengah rendah;

c. NIB dan sertifikat standar, dalam hal kegiatanusaha memiliki tingkat risiko menengah tinggi;atau

SK No 085235 A

d. NIB

legalitas.org



-88-

d. NIB dan izin, dalam hal kegiatan usaha memilikitingkat risiko tinggi.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai NIB, sertifikatstandar, dan izin sebagaimana dimaksud ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenaipenyelen ggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 153

Pelayanan nonperizinan berusaha di KEK dilaksanakanoleh Administrator KEK berdasarkan pendelegasiankewenangan.

Pasal 154

Segala biaya penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 146 ayat (21 yang merupakan:

a. penerimaan negara bukan pajak;

b. Bea Masuk danlatau bea keluar;c. cukai; dan/ataud. pajak daerah dan retribusi daerah,

wajib dibayar oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usahasesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangandengan memperhatikan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini.

Pasal 155

(1) Administrator KEK melakukan pengawasan ataspelaksanaanPerizinan Berusaha di KEK sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Administrator KEK dalam melakukan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanpada ketentuan peraturan perlrndang-undangan yangmengatur mengenai penyelenggaraan perizinanberusaha berbasis risiko.

(3) Administrator...




-89-

(3) Administrator KEK dalam melakukan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan profesi bersertifikat sesuai denganbidang pengawasan yang dilakukan oleh AdministratorKEK.

(4) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusmemiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

FASILITAS DAN KEMUDAHAN LAINNYA

Pasal 156

(1) Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatanusaha terkait dengan perindustrian atau produksi danpengolahan, sekaligus merupakan penetapan kawasanindustri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perindustrian.

(21 KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagimemerlukan penetapan sebagai kawasan industri.

(3) Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan dalamtahap persiapan, operasional, dan komersialditerbitkan oleh Administrator KEK denganberpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenaipenyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 157

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di KEK wajibmen5rusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL KEKdalam rangka persetujuan lingkungan hidup.

(2) RKL-RPL rinci yang telah disusun sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BadanUsaha KEK dalam bentuk pernyataan kesanggupanpengelolaan lingkungan hidup untuk memperolehpengesahan.

SK No 085237 A

(3) Pernyataan

legalitas.org



-90-

(3) Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkunganhidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakansebagai prasyarat pengambilan keputusan sertatermuat dalam Perizinan Berusaha Pelaku Usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKL-RPL Rinci danpernyataan kesanggupan pengelolaan lingkunganhidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur olehDewan Nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpengawasan atas RKL-RPL rinci sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan PeraturanMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.

Pasal 158

(1) Administrator KEK dapat memberikan PerizinanBerusaha bagi kegiatan usaha paling sedikit meliputi:a. perindustrian;b. perdagangan;

c. kepariwisataan;d. perkeretaapian;

e. kebandarudaraan;f. kepelabuhanan;g. perikanan;

h. kesehatan;i. pendidikan; danj. energi dan sumber daya mineral.

(2) Pemberianperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraanperizinan berusaha berbasis risiko.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 159

Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaanPeraturan Pemerintah ini dengan memperhatikanperkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dankegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

SK No 085238 A

BABXVII ...legalitas.org


PRES IDENFIEPUBLIK INDONESIA

-91 -

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

(1) Pengusulan pembentukan KEK yang telahdisampaikan kepada Dewan Nasional dan belumdiputuskan danf atau ditetapkan sebagai KEK sebelumPeraturan Pemerintah ini berlaku, pengusulan danpenetapannya dilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

(21 KEK yang sedang dalam tahap pembangunan danbelum dinyatakan siap beroperasi sebelum PeraturanPemerintah ini berlaku, kelanjutan pembangunan,penetapan kesiapan beroperasi, serta pengelolaannyadilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) KEK yang telah beroperasi sebelum PeraturanPemerintah ini mulai berlaku, pengelolaannyaselanjutnya dilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

Pasal 161

Sekretaris Dewan Nasional yang diangkat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini, menjalankan tugas-tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional sampai dengandiangkatnya Sekretaris Jenderal Dewan Nasionalberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 162

(1) Administrator KEK yang dibentuk sebelum berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, tetap melaksanakantugasnya sampai dengan dibentuknya AdministratorKEK yang baru oleh Dewan Nasional berdasarkanPeraturan Pemerintah ini.

(2) Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah ini.

SK No 085239 A

BAB XVIII

legalitas.org


PRES IDENREPUBLIt/r INDONESIA

-92-

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari:1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6453); dan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2O tentangFasilitas dan Kemudahan di Kawasan EkonomiKhusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2O2O Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6472),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 164

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6453); dan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta}l;un 2O2O tentangFasilitas dan Kemudahan di Kawasan EkonomiKhusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2O2O Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 64721,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 165

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah iniharus sudah ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hariterhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 166Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

SK No 085240 A

Agar

legalitas.org


PRESIDENFIEPUBLIK INOONESIA

-93-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam l.embaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Februari 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan

strasi Hukum,

ttd.

ttd

SK No 085299 A

Silvanna Djaman

legalitas.org



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. UMUM

Upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 harus dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembangunanperekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi denganprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuandan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mempercepat pembangunanperekonomian nasional, dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus yangdilakukan melalui penyiapan kawasan untuk memaksimalkan kegiatanindustri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilaiekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditujukanuntuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosanpengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri,pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebutdengan KEK, telah berjalan selama kurun waktu 12 (dua belas) tahunterhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentangKawasan Ekonomi Khusus.

Perjalanan dan perkembangan KEK dirasakan belum optimal dan belummemiliki daya dorong dalam penciptaan lapangan kerja.

Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang KawasanEkonomi Khusus telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2O2O tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini telahmengubah, menghapus dan menambahkan pengaturan baru yang bersifatstrategis dalam pengembangan KEK.

Berdasarkan evaluasi terhadap pengembangan KEK dan mencermatiperubahan model bisnis serta pergeseran pusat perekonomian global,diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam penetapan kebijakan danstrategi yang tepat dalam menjaring penanaman modal melalui berbagaikebijakan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut:

SK No 085242A

1. Revitalisasi

legalitas.org



-2-

1. Revitalisasi kelembagaan, melalui penegasan fasilitas dan kemudahandilakukan oleh Dewan Nasional dan pelaksanaannya diatur oleh instansiterkait. Administrator KEK tidak lagi dibentuk oleh Dewan Kawasan,tetapi langsung ditetapkan dan berada di bawah koordinasi DewanNasional. Sebagai konsekuensi, penyiapan sarana dan prasaranapelayanan serta sumber daya manusia yang diperlukan olehAdministrator KEK akan menjadi tanggung jawab Dewan Nasional.

2. Meningkatkan status Sekretariat Dewan Nasional menjadi SekretariatJenderal Dewan Nasional guna memperkuat koordinasi lintas sektoraldan Pemerintah Daerah.

3. Menampung perluasan cakupan kegiatan utama sektoral sesuai denganperkembangan baru. Saat ini strategi pengembangan KEK tidak lagihanya untuk pengembangan wilayah, tetapi juga diarahkan bagikepentingan yang lebih luas, seperti pengembangan sektor jasa,penghematan devisa serta memperbaiki neraca perdagangan.

4. Penyederhanaan prosedur pengusulan dengan memangkas prosedurpengusulan berjenjang dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kePemerintah Daerah provinsi, tetapi tanpa menghilangkan syaratdukungan dari Pemerintah Daerah. Dengan perubahan ini diharapkanproses pengusulan KEK dapat lebih singkat. Selain itu juga dibukapeluang pembentukan KEK yang mencakup lebih dari satu provinsi sertadilakukan pengaturan transisi perubahan dari KPBPB menjadi KEK.

5. Meningkatkan daya saing KEK melalui peningkatan kualitas pelayananserta penerapan best practices yang setara dengan negara lain. Beberapaupaya pembenahan tersebut, antara lain: penegasan Administrator KEKsebagai penyelenggara perizinan dan pelayanan berusaha di KEK (antaralain melakukan pelayanan mandiri kepabeanan); KEK industri tidakmemerlukan izin kawasan industri, pembatasan impor tidakdiberlakukan kecuali instansi teknis menerbitkan pengaturan secarakhusus di KEK, bagi KEK nonproduksi dan pengolahan dapatmelakukan impor Barang Konsumsi, penegasan percepatan pelayananpemberian hak atas tanah, perpanjangan dan pembaruannya; sertamewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif daerah.

Berdasarkan hal di atas maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintahini dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O2O tentangPenyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2O2O tentang Fasilitas dan Kemudahan di KawasanEkonomi Khusus.

SK No 085243 A

II.PASAL...

legalitas.org


PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan uarea baru" adalah area yang belumditetapkan sebagai KEK. Dalam hal suatu kawasan industriyang telah beroperasi diusulkan untuk menjadi KEK, makakawasan industri dimaksud merupakan area baru untukditetapkan menjadi KEK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengusulan lokasi KPBPB untuk menjadi KEK sesuai denganketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9

tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayahKPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapatdiusulkan menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktuyang ditetapkan berakhir. Lokasi KPBPB yang dapat diusulkanmenjadi KEK adalah lokasi KPBPB yang terpisah daripermukiman penduduk.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

SK No 085244A

Pasal 6

legalitas.org



-4-

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "batas alam" antara lain dapat berupasungai atau laut.

Yang dimaksud dengan "batas buatan" antara lain dapat berupapagar atau tembok atau batas lain yang terlihat secara fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produksi dan pengolahan" adalahkegiatan usaha industri manufaktur dan industripengolahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "logistik dan distribusi" adalahkegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatanpenyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan,pendistribusian, perbaikan dan perekondisianpermesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

SK No 085245 A

Huruf c .

legalitas.org


Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf h


-5-

Yang dimaksud dengan "riset, ekonomi digital, danpengembangan teknologi" adalah kegiatan usaha yangmeliputi antara lain kegiatan riset dan teknologi, ekonomidigital, rancangan bangunan dan rekayasa, teknologiterapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa dibidang teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan "pariwisata" adalah kegiatanusaha yang meliputi antara lain kegiatan usahapariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburandan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif danpameran, serta kegiatan yang terkait.

Yang dimaksud dengan "pengembangan energi" adalahkegiatan usaha untuk riset dan pengembangan di bidangenergi serta produksi dari energi alternatif, energiterbarukan, dan energi primer.

Yang dimaksud dengan "pendidikan" adalah kegiatanusaha pendidikan formal, pendidikan vokasi danpendidikan profesi berstandar internasional.

Yang dimaksud dengan "kesehatan" adalah kegiatanusaha pelayanan kesehatan khusus dengan standarpelayanan internasional yang didukung oleh tenaga medisdan tenaga kesehatan yang terakreditasi. Kegiatan usahakesehatan ini mencakup pula kegiatan usaha industrifarmasi, industri peralatan kesehatan, serta riset danpengembangan di bidang kesehatan.

Yang dimaksud dengan "olahraga" adalah kegiatan usahapenyediaan prasarana olahraga yang bersifat komersial.

SK No 085246 A

Huruf i. . .

legalitas.org


Huruf i

Huruf j

Huruf k

Cukup jelas

Huruf I

Cukup jelas

Huruf m


-6-

Yang dimaksud dengan "jasa keuangan" adalah kegiatanusaha kegiatan jasa keuangan dalam bentuk jasaperbankan dan/atau jasa nonperbankan.

Yang dimaksud dengan "industri kreatif' adalah kegiatanusaha untuk meningkatkan nilai tambah hasil darieksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas,keahlian dan bakat individu menjadi suatu produkkomersial. Kegiatan usaha industri kreatif antara lainindustri content multimedia, industri teknologikomunikasi, industri kerajinan dan barang seni, sertaindustri fashion.

Yang dimaksud dengan "ekonomi lain" adalah kegiatanusaha lain yang ditetapkan sesuai perkembangan dankebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

SK No 085247 A

Pasal 11...

legalitas.org


PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-7

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Usulan Dewan Kawasan KPBPB dapat berasal dari usulan BadanUsaha di KPBPB atau usulan Badan Pengusahaan KPBPB.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah hal yangterkait dengan kepentingan nasional yang bersifat strategis bagipengembangan ekonomi nasional.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

SK No 085248 A

Ayat (2) .

legalitas.org



-8-

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peta lokasi" adalah peta yangmenunjukkan delineasi (batas-batas kawasan), luasankawasan serta akses menuju lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengaturan zortasi" adalahpengaturan pemanfaatan ruang di dalam KEK sesuai jeniskegiatannya atau masterplan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah masaberlakunya KEK yang diusulkan.

Yang dimaksud dengan "rencana strategis" antara lainmemuat penahapan pembangunan, pengoperasian, danpengelolaan KEK.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18. . .

SK No 087056Alegalitas.org



-9-

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peta lokasi" adalah peta yangmenunjukkan delineasi (batas-batas kawasan), luasankawasan, serta akses menuju lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengaturan zonasi" adalahpengaturan pemanfaatan ruang di dalam KEK sesuai jeniskegiatannya atau masterplan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan 'Jangka waktu" adalah masaberlakunya KEK yang diusulkan.


Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

SK No 087029 A

Ayat(21 ...

legalitas.org


PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

-10-

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peta lokasi" adalah peta yangmenunjukkan delineasi (batas-batas kawasan), luasankawasan serta akses menuju lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengaturan zortasi" adalahpengaturan pemanfaatan ruang di dalam KEK sesuai jeniskegiatannya atau masterplan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah masaberlakunya KEK yang diusulkan.

Yang dimaksud dengan "rencana strategis" antara lainmemuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, danpengelolaan KEK.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

SK No 087030 A

Ayat (2)

legalitas.org


PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

- 11-

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peta lokasi" adalah peta yangmenunjukkan delineasi (batas-batas kawasan), luasankawasan, serta akses menuju lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengaturan zonasr" adalahpengaturan pemanfaatan ruang di dalam KEK sesuai jeniskegiatannya atau masterplan KEK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah masaberlakunya KEK yang diusulkan.


Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha" adalah BadanUsaha yang telah menguasai atau mendapatkan alokasilahan dari Badan Pengusahaan KPBPB.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (71

Cukup jelas.

Pasal2l...



PRESIDENREPUBLIT INNONESIA

-t2-

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

SK No 087032A

Pasal 3 1

legalitas.org



-13-

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama strategis dilakukan dengan Badan Usaha yangmemiliki keunggulan pada bidang tertentu sesuai dengan KEKyang akan dikembangkan oleh kementerian/lembagapemerintah nonkementerian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

SK No 087033 A

Pasal38...

legalitas.org



-14-

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Pasal 42

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat (1)

Sarana mencakup antara lain infrastruktur fisik berupa jalan,drainase, pengolahan air bersih, pengolahan air kotor,pengolahan limbah, listrik, telekomunikasi, dan pemadamkebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Infrastruktur untuk akses ke dan dari KEK dapat berupainfrastruktur jalan, kereta api, pelabuhan laut, dan/atau bandarudara.

(1)

Yang dimaksud dengan "proyek strategis nasional" adalah proyekyang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untukpeningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunandalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat danpembangunan daerah.

(2)

Cukup jelas.(3)

Cukup jelas.

SK No 087034A

Pasal43...

legalitas.org



- 15-

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Ayat

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" adalah suatu kejadianyang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapatdihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya, seperti bencana alam, peperangan,pemberontakan bersenjata, dan kerusuhan sosial skala besar.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kelalaian" antara lainsuatu hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah ataupelaksanaan pembangunan yang di luar kendali Badan Usaha,Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerahkabupaten/kota atau kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian.

(2)

Cukup jelas.

SK No 087035 A

Pasal 50

legalitas.org



-16-

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

SK No 087036A

Pasal 59

a

legalitas.org


PRESIOENREPUBLIK INDONESIA.

-t7-

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

SK No 087037 A

Huruf c

legalitas.org



-18-

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "manajemen operasional KEK"dalam ketentuan ini menyangkut kapasitas sumber dayamanusia, sistem pelayanan, dan kualitas peralatan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

SK No 087038 A

Pasal70...

legalitas.org



-19-

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menetapkan 1 (satu) atau lebih kegiatanusaha" adalah bahwa di KEK dapat ditetapkan 1 (satu) atau lebihkegiatan usaha sebagai Kegiatan Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal T4

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal77

Cukup jelas.

SK No 087039 A

Pasal 78

legalitas.org



-20-

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf aFasilitas pengurangan penghasilan neto diberikanselama 6 (enam) tahun terhitung sejak saat mulaiberoperasi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5%o

(lima persen) dari jumlah Penanaman Modal berupaperolehan Aktiva Tetap Berwujud termasuk tanah untukkegiatan utama usaha. Fasilitas ini sifatnya mengurangipenghasilan neto (dalam hal mendapat keuntunganusaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam halmendapat kerugian usaha). Contoh:PT ABC melakukan Penanaman Modal sebesar

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berupapembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan, danmesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitaspengurangan penghasilan neto (inuestment allowance)sebesar 5o/o x Rp100.000.000.000,00 =

Rp5.000.000.000,00 setiap tahunnya, selama 6 tahundihitung sejak saat mulai beroperasi komersial.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cMisalnya, investor dari negara X, memperoleh dividen dariWajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkanmemperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintahini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan dinegara yang belum memiliki Perjanjian PenghindaranPajak Berganda dengan Pemerintah Republik Indonesia,atau bertempat kedudukan di negara yang telah memilikiPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda denganPemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividenuntuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) ataulebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan PajakPenghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen).

Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukandi suatu negara yang telah memiliki PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda dengan PemerintahRepublik Indonesia dengan tarif pajak dividen lebihrendah dari lOo/o (sepuluh persen) maka atas dividentersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuaidengan tarif yang diatur dalam Perjanjian PenghindaranPajak Berganda tersebut.

SK No 087040A

Huruf d. . .

legalitas.org



-21 -

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

SK No 087041 A

Huruf e

legalitas.org


Huruf e

Huruf f

Huruf g

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b


-22-

Yang termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak oleh BadanUsaha dan/atau Pelaku Usaha kepada Badan Usahadan/atau Pelaku Usaha lainnya di KEK yang sama atauKEK lainnya yaitu kegiatan membangun sendiri yang

dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanoleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang hasilnyadigunakan sendiri atau digunakan pihak lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 42 Tahun 2OO9 tentangPerubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Proses produksi mencakup produksi langsung yangmenghasilkan barang jadi, atau proses produksi tidaklangsung yang menghasilkan bahan pembantu ataubarang lain yang merupakan komponen barang jadi. BagiKEK dengan kegiatan utamanya selain industri, barangmodal termasuk peralatan, wahana rekreasi, serta alattransportasi yang digunakan selama prosespembangunan dan tahap operasionalisasi.

Yang dimaksud dengan "bahan baku, bahan pembantu,dan barang lain yang diolah, dirakit dan/atau dipasangpada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik,dan/atau penelitian dan pengembangan" adalah bahandan barang yang diperlukan secara menerus gunamenunjang kegiatan usahanya.

SK No 087042A

Huruf c. . .

legalitas.org


Huruf c

Huruf d

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas


-23-

Yang dimaksud dengan "bahan baku, bahan pembantu,dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yangmenghasilkan jasa dan/atau kegiatan pengembanganteknologi" adalah bahan dan barang yang diperlukansecara menerus guna menunjang kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "barang yang diperuntukan bagikegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran,pengepakan pendistribusian, perbaikan, danperekondisian permesinan yang digunakan bidang usahaindustri manufaktur dan logistik" adalah bahan danbarang yang diperlukan secara menerus guna menunjangkegiatan usahanya.

SK No 087043 A

Pasal 87

legalitas.org



-24-

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Pasal 90

Cukup jelas

(1)

Yang dimaksud dengan barang modal mencakup:

a. barang modal berupa mesin, peralatan, wahana dan alattransportasi untuk pengembangan KEK danoperasionalisasi kegiatan usahanya dan/ataupembangunan/konstruksi yang digunakan untukpembangunan atau pengembangan KEK;

b. barang atau bahan untuk pembangunan/konstruksi yangdigunakan untuk pembangunan atau pengembangan KEK.

Bagi KEK dengan kegiatan utamanya selain industri, barangmodal mencakup juga peralatan, wahana rekreasi, serta alattransportasi.

(2)

Cukup jelas.

(3)

Cukup jelas.

(4t

Cukup jelas.

(s)

Cukup jelas.

SK No 087044 A

Pasal 91

legalitas.org



-25-

Pasal 9 1

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

(1)

Cukup jelas.

(2t

Cukup jelas.

(3)

Cukup jelas.

(4)

Cukup jelas.

(s)

Cukup jelas.

(6)

Penjelasan Perhitungan nilai kandungan lokal memakaipendekatan Regional Value Content (RVC), yaitu persentase daripenjumlahan biaya bahan baku lokal, biaya ouerh.ead langsung,biaya lainnya dan keuntungan dibagi dengan nilai Free On Board(FoB).

Yang dimaksud dengan biaya bahan baku lokal adalah barangyang bersumber dari dalam negeri dan barang impor yangmendapatkan tarif preferensi Oo/o (nol persen) berdasarkanperjanjian atau kesepakatan internasional.

Ayat(71 ...




-26-

Ayat (71

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang pajak daerah dan retribusi daerah" adalah pajak daerahdan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang dibidang pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri atas:

a. jenis pajak provinsi; dan

b. jenis pajak kabupaten/kota.Golongan retribusi daerah terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;b. retribusi jasa usaha; danc. retribusi perizinan tertentu.Contoh:

Misal pada KEK pariwisata, Pemerintah Daerah provinsi dapatmenetapkan peraturan daerah untuk tidak memungut antara lainpajak air peimukaan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapatmenetapkan peraturan daerah untuk tidak memungut antara lainpajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajakbumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, danf atau beaperolehan hak atas tanah dan bangunan.

SK No 087046 A

Ayat (2)

legalitas.org



-27 -

Ayat (2)

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalamundang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yangterdiri atas:

a. jenis pajak provinsi; dan

b. jenis pajak kabupaten/kota.

Golongan retribusi daerah terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;

b. retribusi jasa usaha; dan

c. retribusi perrzinan tertentu.

Contoh:

Misal pada KEK yang Kegiatan Utama berupa industri, pemerintahdaerah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah untukmemberikan keringanan pajak air permukaan sebesar 50% (limapuluh persen) dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapatmenetapkan peraturan daerah untuk tidak memungut antara lainpajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan, danf atau bea perolehan hak atas tanahdan bangunan sebesar 50%o (lima puluh persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas.

SK No 087047 A

Pasal 105

legalitas.org



-28-

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Yang dimaksud dengan "sektor tertentu" antara lain sektor pendidikandan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagikontraktor kontrak kerja sama.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 1 10

Cukup jelas

Pasal 1 1 1

Cukup jelas.

Pasal 1 12

Cukup jelas.

Pasal 1 13

Cukup jelas.

Pasal 1 14

Cukup jelas.

SK No 087048 A

Pasal 1 15 .

legalitas.org



-29-

Pasal 1 15

Cukup jelas

Pasal 1 16

Cukup jelas

Pasal 1 17

Cukup jelas

Pasal 1 18

Cukup jelas.

Pasal 1 19

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal, 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas.

SK No 087049 A

Pasal126...

legalitas.org



-30-

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemeriksaan keimigrasian berdasarkan persetujuan DirekturJenderal Imigrasi adalah bersifat sementara dan dalam kurun/jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan aspekpelayanan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Huruf a

Pariwisata meliputi kegiatan seperti wisata, berlibur, berekreasikunjungan kesejarahan, perhotelan, dan termasuk jasa

perhotelan.

Huruf b

Sosial dan budaya antara lain kegiatan kunjungan keluarga,sosial, budaya, olahraga, seni, dan kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

SK No 087050A

Pasal 130. . .

legalitas.org



-31 -

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Kepemilikan rumah tinggal atau hunian bagi Orang Asing dalamketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan Tempat PemeriksaanImigrasi yang berada di KEK dan memiliki fasilitas perangkatlayanan pemeriksaan keimigrasian secara elektronik.

Pasal 137

Cukup jelas.

SK No 087051 A

Pasal 138. . .

legalitas.org



-32-

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 14O

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

(1)

Cukup jelas.

(21

Cukup jelas.

(3)

Contoh:

Badan Usaha KEK atas nama PT. X yang telah memperoleh hakguna bangunan atau hak pakai, setelah kawasannya ditetapkantelah beroperasi oleh Dewan Nasional, dapat mengajukanpermohonan perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunanatau hak pakai sekaligus ke Kantor Pertanahan kabupaten/kotamelalui Administrator KEK tanpa menunggu masa berlaku hakguna bangunan atau hak pakai berakhir.

(4)

Cukup jelas.

(s)

Cukup jelas.

(6)

Cukup jelas.

(7t

Cukup jelas.

SK No 087052 A

Pasall43...

legalitas.org



-33-

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas

SK No 087053 A

Pasal 156. . .

legalitas.org



-34-

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6652

SK No 087054A legalitas.org


legalitas.org...SALINAN Menimbang Mengingat Menetapkan PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN...

Documents

Transcript of legalitas.org...SALINAN Menimbang Mengingat Menetapkan PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN...