· Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan...

8

Transcript of  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan...

Page 1:  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah
Page 2:  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah
Page 3:  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah
Page 4:  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah
Page 5:  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah
Page 6:  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah
Page 7:  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah
Page 8:  · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN LINGKUNGAN ... · Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN LINGKUNGAN ... · Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini

RENCCA ANN ATSSTTRRATEEJJIIKK 22001155 -- 22001199 …€¦ · (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1983 Pelaksanaan pasal 21 tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah

RENCCA ANN ATSSTTRRATEEJJIIKK 22001155 -- 22001199 …€¦ · (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1983 Pelaksanaan pasal 21 tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ... - …ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ... - …ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH … · 206 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negeri dan Pasal 7 huruf c jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH … · 206 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negeri dan Pasal 7 huruf c jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ......Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ......Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ... No_61_Tahun_2010.pdfPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ... No_61_Tahun_2010.pdfPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun ... dan spesialis se bagaimana dimaksud dalam Pasal

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun ... dan spesialis se bagaimana dimaksud dalam Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN … · Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN … · Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN ...selatan.jakarta.go.id/nakertrans/uploads/default/... · Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat : 1. Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN ...selatan.jakarta.go.id/nakertrans/uploads/default/... · Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat : 1. Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG · pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Pasal 2 Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Perusahaan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG · pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Pasal 2 Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Perusahaan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Pasal 3 (1) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Pasal 3 (1) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 … · PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 … · PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud

jdih.natunakab.go.idjdih.natunakab.go.id/peraturan/data_lampiran/PERBUP_2013_48.pdf · kewenangan atributif sebagaimana tercantum pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

jdih.natunakab.go.idjdih.natunakab.go.id/peraturan/data_lampiran/PERBUP_2013_48.pdf · kewenangan atributif sebagaimana tercantum pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/pp/pp_100_2012.pdf · - 2 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/pp/pp_100_2012.pdf · - 2 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: ... Pasal 16 Pembiayaan penjaminan, dan penanaman

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: ... Pasal 16 Pembiayaan penjaminan, dan penanaman

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN REAKTOR ... fileMenetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN REAKTOR NUKLIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN REAKTOR ... fileMenetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN REAKTOR NUKLIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …jdih.pom.go.id/produk/peraturan pemerintah/PP_No_39_th_2007 plus penjelasan.pdf · bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …jdih.pom.go.id/produk/peraturan pemerintah/PP_No_39_th_2007 plus penjelasan.pdf · bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … PERATURAN PERIZINAN PER SEKTOR... · Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat : 1. Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … PERATURAN PERIZINAN PER SEKTOR... · Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat : 1. Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal