· Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi,...

5

Transcript of  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi,...

Page 1:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
Page 2:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
Page 3:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
Page 4:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
Page 5:  · Peraturan DPR RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI b. Pasal 58 ayat (3) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI …reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/01/Risalah-Sidang... · F-PDIP mennyampaikan Pasal 400-406 berisi tentang Pelanggaran

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI …reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/01/Risalah-Sidang... · F-PDIP mennyampaikan Pasal 400-406 berisi tentang Pelanggaran

RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Penyiaran.

RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Penyiaran.

Pasal Pasal Yang Mengatur Tentang Bumi 2

Pasal Pasal Yang Mengatur Tentang Bumi 2

Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia

Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

Dewan Perwakilan Rakyat€¦ · Pemerintah (RPP) tentang tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 172 ayat (2). 7. Komisi IX DPR RI meminta Kernenterian

Dewan Perwakilan Rakyat€¦ · Pemerintah (RPP) tentang tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 172 ayat (2). 7. Komisi IX DPR RI meminta Kernenterian

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …€¦ · telah ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... dan pertanyaan dari beberapa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA …€¦ · telah ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... dan pertanyaan dari beberapa

TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL - DPR · 2021. 3. 3. · KARAKTERISTIK WIRAUSAHA Pasal 5 Wirausaha memiliki karakteristik sebagai berikut: a. memiliki semangat, sikap, perilaku, dan

TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL - DPR · 2021. 3. 3. · KARAKTERISTIK WIRAUSAHA Pasal 5 Wirausaha memiliki karakteristik sebagai berikut: a. memiliki semangat, sikap, perilaku, dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK …...pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK …...pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan

PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN …

PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN …

PER 32 tahun 2015 tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26

PER 32 tahun 2015 tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26

NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG - DPR

NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG - DPR

TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN … 27 Tahun 2009.pdf · ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, ... kursi DPR. (3) Setiap anggota MPR yang berasal

TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN … 27 Tahun 2009.pdf · ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, ... kursi DPR. (3) Setiap anggota MPR yang berasal

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI ...€¦Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI ...€¦Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami

 · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal

 · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal

1 media dan dari lembaga-lembaga yang berhimpun di ......Pasal 2 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik DPR RI menyebutkan anggota DPR RI harus mendahulukan kepentingan

1 media dan dari lembaga-lembaga yang berhimpun di ......Pasal 2 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik DPR RI menyebutkan anggota DPR RI harus mendahulukan kepentingan

DRAFT PEDOMAN PASAL 5 TENTANG PENETAPAN HARGA … pedoman pasal 5.010611.pdf · Memberikan pemahaman tentang pendekatan yang dilakukan oleh KPPU ... Bab ini menjelaskan tentang konsep

DRAFT PEDOMAN PASAL 5 TENTANG PENETAPAN HARGA … pedoman pasal 5.010611.pdf · Memberikan pemahaman tentang pendekatan yang dilakukan oleh KPPU ... Bab ini menjelaskan tentang konsep

RI DPR PELAKSANAAN · maksud dalam pasal 15 ayat (4) Pasal 24 ... Keputusan Menteri Keuangan No.539/KMK.03/2002 tentang ... terkait dengan materi penulisan. 5 Lampiran I Peraturan

RI DPR PELAKSANAAN · maksud dalam pasal 15 ayat (4) Pasal 24 ... Keputusan Menteri Keuangan No.539/KMK.03/2002 tentang ... terkait dengan materi penulisan. 5 Lampiran I Peraturan

SALINAN - jdih.patikab.go.id · Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 25, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (3)

SALINAN - jdih.patikab.go.id · Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 25, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (3)