...Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana umum dan narapidana tindak pidana khusus...

2

Transcript of ...Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana umum dan narapidana tindak pidana khusus...

Page 1: ...Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana umum dan narapidana tindak pidana khusus didasari oleh Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, PP No. 28 Tahun 2006, PP
Page 2: ...Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana umum dan narapidana tindak pidana khusus didasari oleh Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, PP No. 28 Tahun 2006, PP

GAMBARAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS NARAPIDANA …menemukan bahwa tidak jarang, narapidana juga mengalami penolakan dari keluarga mereka sendiri, dan hal tersebut memengaruhi narapidana

GAMBARAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS NARAPIDANA …menemukan bahwa tidak jarang, narapidana juga mengalami penolakan dari keluarga mereka sendiri, dan hal tersebut memengaruhi narapidana

PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - U

PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - U

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan ERSPEKTIF · Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan ERSPEKTIF · Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Narapidana 1 ...eprints.umm.ac.id/38712/3/BAB II.pdf · demikian halnya dalam hukum pidana terkait narapidana. Narapidana juga ... Sehingga

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Narapidana 1 ...eprints.umm.ac.id/38712/3/BAB II.pdf · demikian halnya dalam hukum pidana terkait narapidana. Narapidana juga ... Sehingga

PEMENUHAN HAK MELAKUKAN IBADAH BAGI NARAPIDANA … · 2017-03-18 · pidana penjara adalah untuk membina narapidana yaitu dengan cara ... penghidupan narapidana dalam kapasitasnya

PEMENUHAN HAK MELAKUKAN IBADAH BAGI NARAPIDANA … · 2017-03-18 · pidana penjara adalah untuk membina narapidana yaitu dengan cara ... penghidupan narapidana dalam kapasitasnya

PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA … · (a) dan Pasal 54 ayat (1) bagian (a) Permenkumham No. 21 Tahun 2013 yang membuat seorang narapidana, termasuk narapidana korupsi mengalami

PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA … · (a) dan Pasal 54 ayat (1) bagian (a) Permenkumham No. 21 Tahun 2013 yang membuat seorang narapidana, termasuk narapidana korupsi mengalami

FAKTOR PENYEBAB MANTAN NARAPIDANA MENJADI ...repository.upi.edu/42408/1/S_SOS_1504092_Title.pdfFAKTOR PENYEBAB MANTAN NARAPIDANA MENJADI RESIDIVIS (Studi Kasus Narapidana Residivis

FAKTOR PENYEBAB MANTAN NARAPIDANA MENJADI ...repository.upi.edu/42408/1/S_SOS_1504092_Title.pdfFAKTOR PENYEBAB MANTAN NARAPIDANA MENJADI RESIDIVIS (Studi Kasus Narapidana Residivis

DAFTAR INVENTARIS MASALAH R-PP PENGGANTI PP … fileMengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

DAFTAR INVENTARIS MASALAH R-PP PENGGANTI PP … fileMengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAPrepository.uma.ac.id/bitstream/123456789/7706/1/141803077Heru.pdf · Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang undang

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAPrepository.uma.ac.id/bitstream/123456789/7706/1/141803077Heru.pdf · Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang undang

3. BAB IIeprints.walisongo.ac.id/180/3/081111040_Bab2.pdf · 2.2. Narapidana 2.2.1. Pengertian Narapidana Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu nara berarti orang dan pidana

3. BAB IIeprints.walisongo.ac.id/180/3/081111040_Bab2.pdf · 2.2. Narapidana 2.2.1. Pengertian Narapidana Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu nara berarti orang dan pidana

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-No.37-TH-2002.pdf · Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 ... peralatan pengambil

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-No.37-TH-2002.pdf · Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 ... peralatan pengambil

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-No.68-TH-2002.pdf · Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ... 9. Undang-undang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-No.68-TH-2002.pdf · Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ... 9. Undang-undang

UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI … 27505-Undang-undang... · Nama : MUHAMMAD NPM : 0806425670 Tanda Tangan : Tanggal : ... Dzuriyyah dan Asatidz PP Lirboyo, PP Sunan Pandan

UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI … 27505-Undang-undang... · Nama : MUHAMMAD NPM : 0806425670 Tanda Tangan : Tanggal : ... Dzuriyyah dan Asatidz PP Lirboyo, PP Sunan Pandan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan ... Ketentuan mengenai syarat-syarat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan ... Ketentuan mengenai syarat-syarat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/pp/PP+Nomor+1+Tahun+2012.pdf · pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/pp/PP+Nomor+1+Tahun+2012.pdf · pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan

Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas ......pembinaan warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas ......pembinaan warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG … ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG … ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29

DAFTAR INVENTARIS MASALAH R-PP PENGGANTI PP NOMOR …reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/download/permenpan2014_052.pdf · Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

DAFTAR INVENTARIS MASALAH R-PP PENGGANTI PP NOMOR …reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/download/permenpan2014_052.pdf · Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Agama Islam Narapidana

Agama Islam Narapidana

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang ...pslh.ugm.ac.id/home/data/PP/PP No. 32 thn 1969 ttg Ketentuan... · Tentang : Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang ...pslh.ugm.ac.id/home/data/PP/PP No. 32 thn 1969 ttg Ketentuan... · Tentang : Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang