LAPORAN · Pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Peti kemas di Pelabuhan Manokwari...

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

DI PROVINSI PAPUA BARAT

RESES MASA PERSIDANGAN V

TANGGAL 30 JULI – 3 AGUSTUS 2018

KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2018

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 2

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 3

I.1. Dasar Hukum ……………………………………………………………………………. 3

I.2. Maksud dan Tujuan ……………………….…………………………………………..… 3

I.3. Lokasi dan Waktu ……………………………………………………………………….. 4

I.4. Agenda ................................................................................................................. .. 4

II. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN ………………………………………………………….….. 4

II.1. Temuan dan Permasalahan di Lapangan ………………..…………………….….… 4

II.2. Kesimpulan/ Rekomendasi …………………………………..…….……….……….… 6

III. PENUTUP ……………………………………………………………………..………………….. 7

LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………. 8

L.1. Daftar Anggota Rombongan ………………………………………..….……………. 8

L.2. Daftar Mitra Pendamping ……………………………………………………………. 8

L.3. Data Pendukung ……………………………………………………………………….. 9


LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DI PROVINSI PAPUA BARAT

DALAM RESES MASA PERSIDANGAN V 2017 - 2018

TANGGAL 30 JULI - 3 AGUSTUS 2018

I. PENDAHULUAN I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20,

Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan

4. Hasil keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 18 Juli 2018.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat ini adalah:

a. Untuk meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat;

b. Untuk meninjau langsung dampak dari pembangunan infrastruktur, baik itu dampak

positif maupun dampak negatif terhadap pembangunan di Provinsi Papua Barat;

c. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang masih

terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat.

Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan

Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, yaitu:

butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk

APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup


tugasnya;

butir d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam

melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak

lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”

butir f mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan

kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan

dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu

Dalam Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2017 - 2018, Komisi V DPR RI melakukan

Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat, pada tanggal 30 Juli - 3 Agustus 2018. Dalam

masa kunjungan yang dilakukan selama 4 hari itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan,

pertemuan, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat dan mitra kerja

Komisi V DPR RI beserta seluruh jajarannya.

I.4. Agenda Kunjungan

Beberapa agenda kegiatan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua

Barat ini, antara lain sebagai berikut:

1. Peninjauan Bandara Rendani Manokwari;

2. Peninjauan Lokasi Pembangunan Rumah Khusus Desa Ekwan, Kabupaten Manokwari;

3. Peninjauan kegiatan pemeliharaan Jalan Nasional Batas Manokwari;

4. Peninjauan Jaringan Air Baku, Distrik Amban, Kab. Manokwari;

5. Peninjauan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Pantai Fanindi;

6. Pertemuan dengan Gubernur PAPUA BARAT yang diwakili oleh Sekda PAPUA

BARAT, ekspose pembangunan infrastruktur Provinsi PAPUA BARAT oleh Sekda

PAPUA BARAT dihadiri seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI;

7. Peninjauan pelabuhan laut Manokwari

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan di lapangan

Beberapa temuan dan permasalahan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja di Provinsi

Papua Barat pada reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 antara lain:


II.1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

II.1.1. Ditjen Bina Marga

1. Pembangunan jalan menuju Terminal baru Bandara Rendani sepanjang ±2,7 km

diusulkan melalu tepian pantai agar tidak banyak melakukan pembebasan lahan yang

sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mereliasaikan hal ini

dibuthkan dibutuhkan kajian Feasibility Study dan Amdal.

2. Berdasarkan KEPMEN PUPR No.248/KPTS/M/2015, Status Jalan Ruas Esau Sesa –

Maruni adalah Jalan Nasional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat

terkait;

- Realinyemen jalan akibat perpanjangan runway Bandara Rendani sepanjang 1,8

km

- Pembagian lajur baru pada darah yang sempit dan padat penduduk dengan

pengaliran jalur lalu lintas satu arah, a. Alternatif I sepanjang 3,3 km (Melalui pantai

dosa) b.Alternatif II sepanjang 3,2 km (Melalui belakang Kodam)

- Pelebaran Jalan dari 2 lajur tanpa median menjadi 4 lajur dengan median pada ruas

– ruas yang terbuka dari 9 m menjadi 20 m.

3. Untuk pembangunan jalan menuju terminal, diharapkan dapat dibantu oleh APBN

disebabkan ini merupakan obyek vital.

4. Ruas jalan Batas Kota Manokwari – Maruni – Oransbari yang merupakan bagian jalan

dari Trans Papua di Provinsi Papua Barat kondisinya sedang dilakukan kegiatan

rehabilitasi.

II.1.2. Ditjen Sumber Daya Air

1. Instalasi Pengolahan Air Baku Manokwari di Distrik Amban ditragetkan untuk

dapat melayani kebutuhan pasokan air baku yang mencakup Kota Manokwari

yang meliputi wilayah Distrik Manokwari Utara, Manokwari Timur dan

Manokwari Barat dengan kapasitas 40 liter/detik. Pembangunannya sudah

dimulai sejak tahun 2011, namun baru pada tahun ini selesai dibangun

sehingga belum dapat di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

2. Pemenuhan pemanfaatan jaringan air baku Kab Manokwari sampai dengan

sekarang di daerah layanan WTP Amban dengan kaps pompa Q=50 ltr/detik,

jadi masih ada idle capacity sebesar Q=90 ltr/detik.

3. Perlu penambahan luas layanan WTP perkantoran Gubernur Kaps 40 ltr/detik

dan peningkatan WTP Amban dengan memanfaatkan idle capacity yang ada

untuk pemenuhan bagi masyarakat.

II.1.3. Ditjen Cipta Karya


1. Kawasan kumuh di Pantai Fanindi masih dalam penataan. Kegiatan pada TA. 2018

difokuskan pada pembangunan Kawasan Fanindi Pantai meliputi pembangunan

drainase dan talud pantai, pembangunan jalan perkerasan beton, peningkatan jalan,

ruang terbuka hijau dan MCK

2. Pada kunjungan ini, tim kunjungan kerja mendapatkan temuan bahwa air limbah dari

hotel mencemari air minum di masyrakat yang menempati kawasan kumuh Pantai

Fanindi.

II.1.4. Ditjen Penyediaan Perumahan

1. Sebanyak 25 unit rusus tipe 36 dibangun dengan anggaran TA. 2018 sebesar sekitar

Rp 4,7 Miliar di desa Eggwan, Distrik Soribo, Kab. Manokwari. Progress pembangunan

25 unit rumah khusus bagi masyarakat desa Eggwam dalam kondisi pemasangan

kusen jendela dan pemasangan dinding dengan menggunakan batu tela atau sekitar

14,07% progress fisik dan ditargetkan selesai seluruhnya pada bulan Oktober 2018.

2. Lokasi rumah khusus masih perlu dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial

seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan juga ketersediaan air bersih.

3. Jalan masuk ke lokasi rumah khusus masih cukup jauh, sementara infrastruktur jalan

aksesnya masih rusak, sehingga dapat menjadi kendala bagi masyarakat yang akan

menghuni rumah khusus.

4. Masyarakat desa Eggwam membutuhkan tambahan bantuan rumah khusus sebanyak

200 unit rumah serta kampong Andagau membutuhkan bantuan 200 unit rumah

khusus.

II.2. Kementerian Perhubungan

II.2.1. Ditjen Perhubungan Udara

1. Runway masih belum diperpanjang, padahal Bandara Rendani sudah didarati oleh

pesawat berbadan lebar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya insiden pesawat

overshoot (keluar landasan).

2. Terminal penumpang baru Bandara Rendani yang akan dibangun, masih belum cukup

menampung penumpang dalam jangka panjang.

II.2.2. Ditjen Perhubungan Laut

1. Pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Peti kemas di Pelabuhan

Manokwari namun kendala yang dihadapi pembangunan berada di lokasi pelabuhan

eksisting yang sangat padat sehingga perlu koordinasi dan kerjasama stakeholder

pelabuhan.


2. Pelabuhan sudah cukup baik namun penampungan untuk kontainer masih cukup kecil.

Perlu adanya perluasan pelabuhan untuk penampungan kontainer di Pelabuhan

Manokwari.

3. Rencana kerjasama dengan pemda Papua Barat untuk pengelolaan Lapangan

Petikemas didekat Pelabuhan Manokwari sesuai RIP Manokwari dan sesuai dengan

RURT Kota Manokwari.

4. Terdapat permasalahan Lahan Reklamasi dimana Penimbunan Tanah oleh Dinas

Perhubungan Prov. Papua Barat diatas lahan (saat itu masih berupa talud) dimana

telah terjadi perselisihan Hak Atas Lahan yang belum ada status hukumnya dan Opini

(Pandangan Hukum) atas Pemanfaatan lahan reklamasi untuk kegiatan operasional

jasa kepelabuhanan oleh PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Manokwari sejak juni 2009.

II.3. BMKG

1. Sosialiasi informasi terkait dengan cuaca, ombak dan perubahan iklim perlu

ditinngkatkan. Selama ini BMKG telah melakukan sosialisasi dengan media sosial, teta[i

ini kurang dapat menjangkau daerah-daerah di mana belum terdapat layanan internet.

Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dengan media lain seperti radio, dll

2. Antisipasi terhadap kebakaran hutan harus ditingkatkan, di mana BMKG seharusnya

lebih dapat melakukan deteksi lokasi titik-titik api.

3. Jumlah SDM BMKG yang tersertifikasi agar lebih ditingkatkan.

II.4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

1. Basarnas agar dapat mengklasifikasi zona pencarian dan pertolongan berdasarkan

disaster management.

2. Perlu penambahan jumlah SDM untuk menaungi jumlah daerah SAR yang cukup luas.

3. Basarnas agar lebih memperhatikan honorarium para relawan yang selalu diikutkan

dalam upaya pencarian dan pertolongan.

III. Kesimpulan/Rekomendasi Beberapa kesimpulan/rekomendasi dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Papua

Barat Dalam Reses Masa Persidangan V 2017 – 2018, tanggal 30 Juli – 03 Agustus 2018

adalah sebagai berikut:

III.1. Kementerian PUPR

II.1.1. Ditjen Bina Marga

1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk berkoordinasi

dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam

menyelesaikan pembangunan jalan akses menuju terminal penumpang yang akan

dibangun di Bandara Rendani.

III.1.2. Ditjen Sumber Daya Air


1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA Kementerian PUPR untuk segera berkoordinasi

dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari agar sistem jaringan air baku di Distrik

Amban, Kabupaten Manokwari dapat segera dimanfaatkan.

III.1.3. Ditjen Cipta Karya

1. Komisi V DPR RI mendesak agar Ditjen Cipta Karya segera menyelasikan kegiatan

peningkatan permukiman kumuh di Pantai Fanindi, Kab. Manokwari. Selanjutnya,

Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen Cipta Karya berkoordinasi dengan Pemerintah

Kabupaten Manokwari dalam menanggulangi permasalahan air minum yang

kemungkinan tercemar oleh limbah hotel.

III.1.3. Ditjen Penyediaan Perumahan

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk

melengkapi perumahan khusus di desa Egwann, distrik Soribo, Kabupaten Manokwari

dengan fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah

dan ketersediaan air bersih.

2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk

berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam meperbaiki jalan akses

menuju ke lokasi perumahan khusus yang saat ini masih rusak, yang masih menjadi

kendala bagi masyarakat penghuni rumah khusus.

III.2. Kementerian Perhubungan

III.2.1. Ditjen Perhubungan Udara

1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

untuk segera memperpanjang runway menjadi 2500 m sehingga benar-benar aman jika

didarati oleh pesawat berbadan lebar

2. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

agar dalam perencanaan pembangunan terminal penumpang dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

III.2.2. Ditjen Perhubungan Laut

1. Terkait dengan daya penampungan untuk kontainer masih cukup kecil, Komisi V DPR

RI meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan perluasan pelabuhan untuk

penampungan kontainer di Pelabuhan Manokwari.

2. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut untuk segra menyelesaikan

perselisihan Hak Atas Lahan yang belum ada status hukumnya di pelabuhan Laut

Manokwari.


III.3. BMKG

1. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan sosialisasi terkait iklim,

perubahan cuaca dan ombak dengan memanfaatkan seluruh media sehingga dapat

menjangkau masyarakat yang lebih luas

2. Komisi V DPR RI mendesak BMKG untuk lebih dapat memantau perkembangan titik-

titik api sehingga kebakaran hutan dapat lebih dicegah secara dini.

III.4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

1. Komisi V DPR RI mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

untuk segera mengklasifikan zona pencarian dan pertolongan berdasarkan disaster

management

2. Komisi V DPR RI meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

untuk mempertimbangkan peningkatan honorarium relawan SAR mengingat mereka

harus bekerja terus menerus dan menjangkau daerah yang cukup sulit.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Papua Barat pada reses

Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei - 3

Agustus 2018. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI dan semoga dapat

ditindaklanjuti Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan

transportasi yang saat ini sangat dibutuhkan bagi rakyat Indonesia.

Ketua Tim,

Drs. H. IBNU MUNZIR

No. ANGGOT: A - 319


LAMPIRAN

L.1. Daftar Anggota Rombongan

Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua

Barat pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 adalah sebagai

berikut:

NO. NO.

ANGG. N A M A FRAKSI KET.

1. A-319 Drs. H. IBNU MUNZIR F-PG

KETUA TIM/

KETUA KOMISI

V

2. A-114 Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO F-PKS WAKIL KETUA

KOMISI V

3. A-225 Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA F-PDIP ANGGOTA

4. A-311 HAMKA B. KADY F-PG ANGGOTA

5. A-384 Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO F-GERINDRA ANGGOTA

6. A-414 H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM F-PD ANGGOTA

7. A-45 NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I F-PKB ANGGOTA

8. A-76 KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM, M.Pd.I F-PKB ANGGOTA

9. A-81 H. ABDUL LATIEF HANAFIAH, M.Sc F-PKB ANGGOTA

10. A-68 Ir. H. NUR YASSIN, MBA., MT F-PKB ANGGOTA

L.2. Daftar Mitra Pendamping

Mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta sebagai Tim Pendamping dalam kegiatan

Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat pada Reses Masa Persidangan V Tahun

Sidang 2017-2018, adalah sebagai berikut:

NO. N A M A JABATAN

KEMENTERIAN PUPR

DITJEN BINA MARGA

1. Ahmad Heri Marzuki Direktur Pembangunan Jalan

2. Yohanis Tulak Todingrara Kepala BPJN XVII Manokwari

DITJEN SUMBER DAYA AIR

1. Amir Hamzah Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku


NO. N A M A JABATAN

2. Elroy Koyari Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat

DITJEN CIPTA KARYA

1. Sarwono Kasubdit Pengembangan Lingkungan Permukiman (PLP) Khusus

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

1. Ir. Christ Robert Panusunan Marbun, M.Sc

Direktur Rumah Khusus

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

1. Ir. Roy Joeniarso, MM Auditor Madya Inspektorat IV

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

1. Putu Sumarjaya Kepala Balai PengelolaTransportasi Darat Wil.XXV Provinsi Papua dan Papua Barat

DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

1. R. Agus H. Purnomo Dirjen Perhubungan Laut (tentatif tg 1 Agustus 2018)

2. M. Takwim Masuku Kepala KSOP Kelas I Sorong

3. Capt. Marcus Kumendong, M.Mar Kepala KSOP Klas IV. Manokwari

4. Iriance Kumendong Plt. KSOP Kelas IV Manokwari

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

1. Ir. Nur Isnin Istiartono, MSTr Direktur Keamanan Penerbangan

2. Ary Winarni Kasubdit Prasarana Bandar Udara

3. Wahyu Anwar Kepala Bandara Rendani

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

1. Drs. Samsul Widodo, MA Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

2. Agus Kuncoro Dir. Sarana dan Prasarana PDT

BASARNAS

1. Marsekal Pertama TNI F. Indrajaya, S.E., M.M

Direktur Bina Potensi

2. George Leo Mercy Randang, S.IP. Kepala Kantor SAR Manokwari

BMKG


NO. N A M A JABATAN

1. Bambang Setiyo Prayitno Plt. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika

Potensial dan Tanda Waktu

2. Erasmus Kayadu Kepala Stasiun Meteorologi Seigun Sorong -

Koordinator PAPUA BARAT

L.3. Data-data Pendukung

LAPORAN · Pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Peti kemas di Pelabuhan Manokwari...

Documents

Transcript of LAPORAN · Pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Peti kemas di Pelabuhan Manokwari...