No.60 Tahun 2015... · Created Date: 1/11/2016 8:56:45 AM
Transcript of No.60 Tahun 2015... · Created Date: 1/11/2016 8:56:45 AM
SALINAN
BUPATI MAGETAN
PROVINSI」AWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANGBIAYA PER」ALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
C.
b.
BUPATI MAGETAN,
bahwa guna menciptakan efisiensi dan efektifitaspengelolaan anggaran, serta memenuhi kaidah-kaidahpengelolaan keuangan daerah, maka penganggaran
belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspekpertanggungiawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;bahwa ketentuan yang mengatur mengenai BiayaPerjalanan Dinas yang tercantum dalam peraturan BupatiMagetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetanperlu diadakan penyesuaian kembali sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, dan sesuai ketentuan pasal 5ayal (21 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O I 1 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlumenetapkan Peraturan Bupati Magetan tentangPeqialanan Dinas di Lingkungan pemerintah KabupatenMagetan.
Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
Mengingat : 1.
5.
2
3
4.
6
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentangPerubahan l(stiga Atas peraturan pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan l,embaran Negara Republik IndonesiaNomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah kedua ka-linya denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
7
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun20O8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2014 Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PER」 ALANAN DINASDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
l. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Peq'alanan Dinas adalah peq'alanan melewati batas daerahdan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempatyang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempatkedudukan semula di dalam negeri.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yalg selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawaipemerintah dengan peq'anjian kerja yang diangkat olehpejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8
9
6
7.
8.
9.
10
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untukjangka waktu tertentu guna melaksanakan tugaspemerintahan dan pembangunan yang bersiflat teknisprofesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan organisasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Magetan.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanalan sebagian kewenangan
pengguna anggzrran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkatRSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman
Kabupaten Magetan.
Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitungterlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan
sekaligus.
Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
bukti pengeluaran yang sah.
Perhitungan Rampung adalah perhitungan biayapedalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riilberdasarkan ketentuan yang berlaku.
Uang harian adalah biaya yang diberikan kepada Bupati,Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atauPegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas
meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang
saku.
Wilayah jabatan adalah wilayah ke{a dalam menjalankantugas.
Tempat kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerjaberada.
12.
13
14
15
16
17
18.
19.
20
Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuanperjalanan dinas.
Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT
adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan
pekeg'aan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Surat Pe{alanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan
Pe4'alanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, atau Pihak
Lain.
Satuan Ke4'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran
atau kuasa pengguna anggaran yang ada di lingkuppemerintah Kabupaten Magetan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkatUPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat
UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
21.
22.
23
BAB II
」ENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2
(1) Pe{alanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
b. pe{alanan dinas luar daerah.
(2) Perja-lanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a adalah pe{alanan keluar tempatkedudukan yang dilaksanakan perseorangan maupun
secara bersanna dalam rangka melaksanakan tugas yang
dilakukan di luar kantor dalam wilayah Kabupaten
Magetan atas perintah pejabat yang berwenang.
(3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah perjalanan yang dilaksanakanperseorangan maupun secara bersama dari tempatkedudukan ke daerah/kota lain di luar batas Kabupaten
Magetan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas untukkepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
Pasal 3
Pe{alanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi 2 (dua)
klasilikasi, yaitu:
a. jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10
(sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP); dan
b. jarak tempuh diatas l0 (sepuluh) kilometer pergi-pulang
(PP).
Pasal 4
(1) Pe{alanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digolongkan menjadi 6
kategori.
(2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimama tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan ini.(3) Peq'alanan dinas luar daerah ke kota/provinsi yang belum
tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada
ayat 12) disetaralan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I yang paling
dekat jaraknya dengan kota yang dituju.
BAB IIIPERINTAH/ PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS
Pasal 5
PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanalan perjalanan
dinas harus mendapat perintah/persetujuan dari atasannya.
Pasal 6
(1) Pemberian persetujuan PNS atau Pegawai Tidak Tetap
dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diatursebagai berikut :
Lingkup Sekretanat Daerah Kabupaten:
1.bagi Selcetaris Dacrah, Asisten, Staf Ahli, dan
Kepala Baglan oleh Bupati;
2.ba顧 Pttabat Eselon IV,Staf dan Pegawal Tidak Tetap
oleh Kepala Baglan.
Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor,
Kecatnatan dan Kelurahan:
1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur,
Direktur RSUD, Kepala Kantor dan Camat oleh
Bupati;
2. bag1 Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf,
dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas,
Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan diberikan
oleh Kepala Satuan Ke{a Perangkat Daerah masing-
masing;
3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai Tidak
Tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau
UPTB masing-masing; dan
4. bagi Lurah oleh Camat.
c. Lingkup Sekretariat DPRD :
1. bagi Sekretaris DPRD diberikan oleh Bupati; dan
2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai
tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.
(2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan
perjalanan dinas Luar Daerah harus mendapat
persetujuan dari Ketua DPRD.
Pasa1 7
PersetuJuan/pe五 ntah PNS atau Pegaw」 ■dak Tetap dalalln
melaksanakan peJalanan dinas dalam daerah dibe五 kan oleh
Kepala SKPD
BAB IV
PE」ABAT PENANDATANGAN SPT DAN SPD
Pasal 8
(1) Pejabat yang menandatangani SPT pedalanan dinas luar
daerah diatur sebagai berikut:
b
C
a. Bupati dan Wakil Bupati oleh Bupati.b. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten:
I . bagi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli oleh
Sekretaris Daerah, dalam hal Seliretaris Daerah tidakberada ditempat atau berhalangan oleh dirinyasendiri atas nama Sekretaris Daerah;
2. bagr Kepala Bagian oleh Sekretaris Daerah, dalam halSekretaris Daerah tidak berada ditempat atauberhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan
dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada
ditempat atau berhalangan maka oleh Asisten lain;
3. bagi Pejabat Eselon IV oleh Asisten yang membidangi,
dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada
ditempat atau berhalangan maka oleh Kepala Bagian;
dan
4.bags staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala
Bagian.
Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor,
Kecamatan dan Kelurahan:
1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, DirekturRSUD, Kepala Kantor dan Camat oleh Sekretaris
Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada
ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang
membidangi, dan dalam hal Asisten yang
membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan
oleh Asisten lain;
2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf,
dan Pegawai tidak tetap pada Badan, Dinas,
Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan oleh
Kepala Satuan Keq'a Perangkat Daerah masing-
masing, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah tidak berada di tempat atau berhalangan oleh
Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
berkenaan.
3. bagi Pejabat Fungsional, Stafdan Pegawai tidak tetap
pada UPTD atau UPIB oleh Kepala UPTD atau UPTB
masing-masing; dan
4. bagi Lurah oleh Camat.
Lingkup Sekretariat DPRD:
1. bagi Sekretaris DPRD oleh Sekretaris Daerah, dalam
hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau
berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan
dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada
ditempat atau berhalangan oleh Asisten lain; dan
2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Sta-f dan Pegawai
tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.
e. bagr pimpinan dan anggota DPRD oleh Ketua DPRD,
dalam hal Ketua DPRD tidak berada di tempat atau
berhalangan oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD; dan
f. dalam hal pe{alanan dinas dilakukan oleh PNS
dan/atau Pegawai Tidak Tetap secara berombongan
maka SPf bagl anggota rombongan tersebut
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
menandatangani untuk pejabat eselon tertinggi dalam
rombongan dimaksud.(2) Pejabat yang menandatangani SPT pedalanan dinas dalam
daerah adalah Kepala SKPD.
Pasal 9
SPD ditandatangani oleh PA/KPA pada SKPD yang
mengeluarkan biaya pe{alanan dinas.
BAB V
BIAYA PER」ALANAN DINAS
Pasal 1O
(1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS
atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan peqjalanan
dinas berhak mendapatkan biaya peq'alanan dinas.(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), dibedakan menjadi :
a. Pe{alanan dinas untuk Bupati/Wakil Bupati;b. Pe{alanan Dinas Untuk PNS, meliputi:
1. Peg'alanan Dinas Tingkat A yaitu pe{alanan dinasuntuk Pejabat Eselon II;
2. Perjalanan Dinas Tingkat B yaitu peq'alanan dinasuntuk Pejabat Eselon III / PNS Staf Golongan IV;
9
3. Pedalanan Dinas Tingkat C yaitu pe{alanan dinasuntuk Pejabat Eselon IV / PNS Sta.f Golongan Ill;
4. Perjalanan Dinas Tingkat D yaitu peqialanan dinasuntuk PNS Golongan II / PNS Gol I / Pegawai TidakTetap; dan
5. Pe{alanan Dinas untuk pengemudi.
(3) Rincian biaya pe4'alanan dinas sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam l,ampiran IIsampai dengan l,ampiran VII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 11
(1) Biaya pe{alanan dinas Pimpinan DPRD disetarakandengan biaya perjalanan dinas PNS Eselon II A.
(2) Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan denganbiaya peq'alanan dinas PNS Eselon II B.
Pasal 12
(1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah meliputi biaya bahanbakar minyak/ transport, uang harian dan/atau uangrepresentasi.
(2) Dalam hal pe{alanan dinas dalam daerah dilaksanakandengan kendaraan dinas yang telah mendapatkan bahanbakar minyak (BBM) operasional rutin, maka tidakdiberikan biaya bahan bakar minyak/transportsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
a. uang harian;b. biaya transport yang meliputi :
1. taksi di tempat asal;
2. taksi di tempat tqiuan;3. bahan bakar minyak; dan/atau4. transport kendaraan umum;
c. biaya penginapan atau hotel; dand. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan
dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IL(4) Biaya taksi di tempat asal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b angka 1 merupakan biaya yang diberikan
10
untuk pedalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus
/ stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan untukkebutuhan pergi pulang.
(5) Biaya taksi di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b angla 2 merupakan biaya yang diberikanuntuk perjalanan dari terminal bus / stasiun / bandara Ipelabuhan di tempat tujuan untuk kebutuhan pergi
pulang.
(6) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b angka 3 merupakan biaya yang diberikanuntuk pe{alanan dinas yang dilaksanakan dengan
menggunakan kendaraan dinas.(7) Biaya transport kendaraan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b angka 4 merupakan biaya yang
diberikan untuk perjalanan dari terminal bus / stasiun /bandara / pelabuhan keberangkatan sampai dengantempat tujuan / terminal bus / stasiun / bandar:a /pelabuhan kedatangan untuk kebutuhan pulang pergi.
(8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d diberikan selama pelaksanaan peqialanan dinas.
Pasal 13
(1) Biaya bahan bakar minyak / transport sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibayarkan sesuai biayariil lat-cost).
(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimanadimalsud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan apabilape{alanan dinas dalam daerah dilaksanakan dalam waktulebih dari 8 (delapan) jam.
(3) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat(3) huruf a diberikan menurut jumlah hari yang digunakandalam melaksanakan perjalanan dinas, dibayarkan secaralumpsum dan merupakan batas tertinggi.
(4) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (3) huruf b angka I dibayarkan secara lumpsum danmerupakan batas tertinggi.
(5) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 12ayat (3) huruf b angka 2 dibayarkan sesuai biaya riil (at-cost).
(6) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) huruf b angka 3 dapat dibayarkan secaralumpsum dan merupakan batas tertinggi ataupundibayarkan sesuai biaya riil (at-cosl) dengan melampirkanbukti transaksi yang sah (pnnt-ouf BBM).
(7) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) huruf b angka 4 termasuk retribusi yang dipungutdi terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dibayarkansesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada fasilitastransport sebagaimana tercantum dalam l,ampiran VIIIyang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturanini.
(8) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan biayariil berdasarkan fasilitas dan kelas hotel sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran IX yang merupakan brgiantidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(9) Dalam hal pelaksana peq'alanan dinas tidak menggunakanfasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, makakepada yang bersangkutan dapat diberikan biayapenginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hoteldi kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pedalanandinas dan dibayarkan secara lumpsum.
(10) Tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (g)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yangmerupakan bagian tidal terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 14
(1) Biaya pe4ialanan dinas dibebankan pada anggaran SKpDyang mengeluarkan SPD bersangkutan.
(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah pe{alanandinas agar memperhatikan ketersediaan dana yangdiperlukan untuk melaksanakan peq'alanan tersebutdalam anggaran SKPD berkenaan.
(3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pNS
dan/atau Pegawai Tidak Terep dilarang menerima biayape{alanan dinas rangkap untuk pedalanan dinas yangdilakukan dalam waktu dan tujuan yang sama.
12
Pasal 15
(1) Biaya pedalanan dinas dibayarkal sebelum pe{alanandinas dilaksanakan.
(2) Dafam hal perjalanan dinas harus segera dilaksalakan,sementara biaya pe{alanan dinas belum dapatdibayarkan, maka braya pe{'alanan dinas dapatdibayarkan setelah peq'alanan dinas selesai.
Pasal 16
(1) Dalam hal jumlah hari pe{alanan dinas ternyata melebihijumlah hari yang ditetApkan dalam SPD, pejabat yang
berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uangharian sepanjang kelebihan tersebut buka-n disebabkankesalahan / kelalaian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan danAnggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang
bersangkutan.(2) Dafam hal jumlah hari peq'alanan dinas ternyata kurang
dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD makaBupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pNS
dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajibmenyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biayahotel yang diterimanya.
BAE} VIIPELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS
Pasal 17
(1) Peqjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SpD yangditerbitkan oleh PA/KPA sebagaimana format yangtercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) PA/KPA dalam menerbitkan SpD sekaligus menetapkantingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yangdigunakan untuk melalsanakan perjalanan yangbersangkutan dengan memperhatikan kepentingan sertatujuan perjalanan dinas tersebut.
13
Pasal 18
(1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalamrincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yangtercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagtan
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.(2) Rincian pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 19
(1) Dafam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan
atau cacat-cacat dalam tulisan.(2) Perubahan-perubahan dalam SPD dilakukan dengan
coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.(3) Paling lambat I (satu) minggu setelah perjalanan dinas
berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tibakembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang /pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharauntuk selanjutnya digunakan dalam penyusunanpertan ggungi awabannya.
Pasal 20
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pNS
dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukanpeq'alanan dinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungiawaban braya pe{alanan dinas kepadaPejabat Penerbit SPD.
Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau pegawai
Tidak Tetap yang melakukan pe4'alanan dinas wajibmelaporkan hasil pelaksanaan pe4'alanan dinas kepadapejabat yang memberikan persetujuan/perintah.
Pasal 2 1
(1) Dokumen pertanggungiawaban biaya untuk peq'alanan6inas sefagaimana dimaksud dalam pasal 2O ayat (l)terdiri dari :
(2)
14
. SPT;
b. SPD;
c. bukti pengeluaran untuk biaya transport;d. bukti pengeluaran biaya penginapan; dan
e. dokumen pendukung untuk biaya yang diterimakansecara lumsump.
(2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, bahan bakarminyak dal/atau penginapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tidakdiperoleh, pertanggungiawaban biaya Pedalanan Dinas
menggunakan Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riildengan format sebagaimana tercantum dalam LampiranXIII yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dariPeraturan ini.
Pasal 22
(1) Pejabat yarrg berwenang agar mempertimbangkanpelaksanaan pedalanan dinas untuk hal-hal yangmempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakanpenghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orangdan lamanya perjalanan.
(2) Pejabat yang berwenang dan Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan dan Anggota DPRD, pNS dan/atau pegawai
Tidak Tetap yang melakukan pe4'alanan dinasbertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yangdiderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan,kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalamhubungannya dengan pedalanan dinas dimaksud.
(3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; darr/ ataub. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnva
menurut ketentuan perundang-undangan.
15
BAB VII
KETENTUAN LAIN― LAIN
Pasal 23
Dalam hal pe4'alanan dinas yang dilakukan Bupati, WakilBupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai
Tidak Tetap dilaksanakan secara berombongan, maka
pengaturan mengenai penginapan / hotel dan moda
transportasi diatur sebagai berikut :
a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS
dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menginappada penginapan/hotel yang sama sesuai dengan kelas
kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untukBupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS
dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan tetapmemperhatikan azas kepatutan;
b. Dalam hal penginapan / hotel sebagaimana dimaksudpada huruf a tidat tersedia kelas kamar yang sesuai untukBupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pNS
dan/atau Pegawai Tidak Tetap dapat menyesuaikandengan ketersediaan kelas kamar pada hotel/penginapandimaksud;
c. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pNS
dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapatmenggunakan / berada pada kelas dan jenis modatransportasi yang sama.
Pasal24
Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, WakilBupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pNS dan/atau pegawai
Tidak Tetap dimaksud harus dilaksanakan secaraberlanjut/menyambung dari perjalanan dinas awal, makapelaksanaan pe4jalanaan dinas yang bersangkutan diatursebagai berikut :
a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pNS
dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapatmenyambung perl'alanan dinas tanpa harus kembaliterlebih dahulu ke tempat kedudukan;
16
b. Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud
diberikan biaya perjalanal dinas sebagai berikut :
1. peg'alanan dinas awal diberikan sesuai biaya peq'alanan
dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
2. peq'alanan dinas sambungan diberikan sesuai biayape{'alanan dinas sebagairnana dimaksud dalam Pasal
12 tanpa diberikan biaya transport taksi di tempat asal.
Pasal 25
(l) Pejabat penerbit gy1 ssfagaimana dimaksud dalam Pasat
8 dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati, WalilBupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atauPegawai Tidak Terap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
(2) Pe{alanan Dinas yang dilakukan oleh pihak lainssfageimans dimaksud pada ayat (1) semata-mata untukkepentingan negara/ Pemerintah Daerah dan berkaitandengan tugas pokok/fungsi SKPD.
(3) Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) digolongkan dalam tingkatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2).
(4) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditentukan oleh Pengguna Anggaran atauKuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkantingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
(5) PNS Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalamhal mendesak/khusus, da_lam hal tenaga teknis tidakdiperoleh di tempat bersangkutan.
Pasal 26
(1) Datam melaksanal<an tugasnya dibidang pengawasandilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, AparatPemeriksa Intern Pemerintah (Aplp) diberikan biayapeq'alanan dinas dalam daerah dan uang saku pemeriksa.
(2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagr AparatPemeriksa Intern Pemerintah (ApIp) sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dengan besaran sebagaimana
17
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.(3) Uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan biaya kompensasi kepada aparat fungsional
pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat
yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan
kegiatan pemeriksaan (audit) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magetan.
(4) Satuan biaya uang saku pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus
ribu rupiah) per orang/per hari.
Pasal 27
PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan
dinas dengan kendaraan dinas dalam rangka mengantarkan/mendampingi / sebagai pengemudi dari Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan dan Anggota DPRD, atasannya atau PNS yang lain,dan dilakukan dalam I (satu) kendaraan dinas yang sama,
kepada PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang mengantarkan/mendampingi tersebut tidak diberikan biaya transport.
Pasal 28
Pe{alanan dinas ke luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai TidakTetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29
Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti diklat, workshop,seminar, dan sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupatitersendiri.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3O
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka PeraturanBupati Magetan Nomor I Tahun 2015 tentang Biaya
18
Pery'alanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magetan (Berita. Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015
Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31
Peraturan ini mul,ai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3l Desember 2O15
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUMANTRI
Diundangkan di Magetan
pada tangga1 31 Desember 2015
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
MEI SUGIARTINI
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 60
sesuai dengan aslinyaBAGIAN HUKUM
Tlngkat I
1995032002
鯰
鰊
19
KATEGORI PER」ALANAN DINAS LUAR DAERAH
NO.KATEGORI
I Ⅳ V Ⅵ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9。
10
11
12
13
14
15
16
18
19
2021
22
23
242526272829
30
31
3233
MadiunNgawi
Ponorogodan jarak
yang setara
SoloKaranganyar
BoyolaliSragen
NganjukSukoharjo
Klatendan jarak
yang setara
SurabayaYoryakarta
TlrbanTtrlungagung
PacitanUngaran
MojokertoSidoarjo
SemarangBlitar
SalatigaLamonganProbolinggo
TemanggungMalang
MagelangGresikDemak
WonosoboBangkal,anPurwodadi
JeparaRembang
BloraTrenggalekBojonegoroWonogiri
KediriJombangPasuruan
PatiKud.us
dan jarakyang
SampangKendaI
PekalonganLum{ang
BatangPurworejo
PamekasanBanjarnegara
PemalangBondowosoSumenepKebumenSitubondo
PurbalinggaTegal
JemberCilacapBrebes
BanyuwangiIndramayu
CirebonCiamis
KuninganMajalengka
Tasikmalayadan jarak
yang setara
JakartaBandungCimahiSubangGarut
SumedangPurwakarta
CianjurKarawang
BekasiSukabumi
BogorTangerangPandeglang
SerangBantenI.ebakDepokCilegon
dan jarakyang setara
Luar PulauJawa selain
Madura
dengan aslinyaIAN HUKUM
Tin〔纂at I
LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MAGETANNOMOR :60 TAIIUN 2015TANGGAL: 31 DeselFlber 2015
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUMANTRI
鏑31995032002
20
Hのく↑Z国の
‐日に飩餞∝
OZくつ
∞
〇〇〇.〇めQ
OOO.〇めい
〇〇〇.OЮい
〇〇〇.〇めい
〇〇〇.〇め0
000.OЮα
OOO.めOH
OOO.めいH
↑∝O飩のZくにい
缶鶴
↑∝〇』のZくば↑
\Σmm
ト
一〇〇0‐口‘
』o一月〇∞】。Xd●】\一の00‥一d
一の001〕“
』8目oO文d日ヽoo?“d
』o一】【崎∞.XC●】、一の00‐一C
h8目めい文0日卜の001やd
』o一〓OH .Xd●】、コ∽00‥一d
』8〓Ю受d日卜の001コd
Zく _
ヨL←
いく餞Σロト
H∩
【Xく↑
0
〕の001]”
一の00‐一C
(鶴鮎)
〓くに日く∩
H∩
HXく↑
ゆ
〇〇〇.〇崎N
〇〇〇.〇崎Q
ロロ↑〇〓
ヾ
一の001〕d
Pの00‐一d
一の00‥〕d
)の001一d
コのOOt〕d
やり00‐一C
ZくHぼく〓
OZくつ
∞
〇〇〇.〇〇∞.H
OOO.〇〇〇.H
OOO.〇〇〇
〇〇〇.〇〇い
〇〇〇.〇〇守
〇〇〇.〇ゆQ
OOO.〇〇α
OOO.〇〇N
ZくHくにつ
α
日●日つ
cc‘』Qづ目oM
.ρ
の“口一∩
目dd』CO口OM .“
>】「員路〕o一o】
・守
日づ日つ
【口wd』dO口oM
.ρ
りo口「∩
【”w“知wO目oM .o
H目
■
9
w〇一dM
.∞
TCC¨∩
C‘‘負dOCOM
)目
■
0“o一dM
.●
T
C目『∩
颯‘G』‘OCoM
)】■
0“2
●x
.H
〓“』0‘∩』“づハo‘目】∩CCC“【“■o飩
⌒飩鶴
【目出
〇】A)目
■0“0一‘】
.Q
貧鮎
日聟
o】づヽの崎)
H■0¨髯‘M
.H
嘔
8
o”∩
日
【cHc∩
o‘口一∩
目g
日
w「
でρ
円
OZ =
・m・く
めHOQ』oO日3のo∩
H∞
¨
ぬくOOZくい
めHO∝Zつ〓くい
00 ̈ “OΣOZ
Zくい口OくΣ一Hいく』Dm
Zくについく区日魚
HN
衝いく餞つm
aHVくたrccO【↑く鮎⊃m)くにく0日z
↑くmくつ日鮎
のくZH∩
ZくZく画くつに日鮎く>くHm
Zく【oz[“
ZくばH飩〓7ハ
【“
↑
Z
く
Σ
つ
の
口や
へZく↑餞OくΣ一Hいく』つm
∝N
H起猟〕綱い
言:::】話
(
脇d
∞
〇〇〇.〇崎い
〇〇〇.〇崎゛
〇〇〇.OЮQ
OOO.〇ゆQ
OOO.〇めQ
OOO.〇ゆα
OOO.〇ゆQ
OOO.00●
ト
響φ00‐口d
一の001口C
一の00‐一C
や000‥一‘
一の00‥一〇
コリ00‥一‘
一の001押“
』磐〓oQ銀.凶9日卜oo?一‘
0
一の001一d
一の00‐一d
一の001〕“
一の001響C
一の001一d
一の00‥一‘
崎
〇〇〇.〇〇〇.H
OOO.〇〇〇
〇〇〇.〇崎α
〇〇〇.〇〇〇.H
OOO.〇〇〇
〇〇〇.〇崎゛
寸
“∽00‥一d
“000‐゛d
やり00‥一C
一り00‐一C
コの00‐一”
“000‐〕d
゛り00‥一”
響り00‐一‘
∞
〇〇〇.〇〇日.●
〇〇〇.〇〇日.゙
〇〇〇.〇〇H.●
〇〇〇.〇〇H。
い
〇〇〇.〇〇い。
【
〇〇〇.〇〇い。
H
OOO.〇〇い。
H
OOO.〇〇0.【
Q
(.コ0.ば目dL98【0の
へ‘、“ρ‘』づのへCぁ∞0>)〕にrヽ●op』(め.0
(o【oの)〕“」rdの0鶴(a.0
の引m\引Qくo一o』OM(H.0
日が目】つ
属‘‘ぉ
0口oM .0
の“目引∩
口‘oョ”づ口OM .0
H>
■o¨8‘V
.0
↑目0へ̈口“』雪8【0の
へC、Oρ”負づのへに、“O>)〕0お‘oo飩⌒∞・0
⌒o【oの)“‘≧rCの0飩⌒0.ρ
り「mヽ「Qくo一o』OV⌒H.0
日s日つcdc』dづ口oV .0
oC口一∩
目‘“』dづ●oX .C
>
■9F●“M
.ゆ
`く̀ζ
な
H∽くいZ日の
‐日∝飩日α
OZくつ
∞
〇〇〇.OЮ【
〇〇〇.〇めH
OOO.〇崎】
〇〇〇.〇めH
OOO.〇崎H
OOO.〇め】
〇〇〇.〇崎】
〇〇〇.崎ト
〇〇〇.めト
↑にO鶴∽Zくκト
缶鮎
トビ〇』のZくに↑
ヽΣmm
ト
』髯
目
oQq凶w日
卜のO?口‘
一の001口d
負o〓HO∞[JnH日ヽ一の001一C
一の001゙“
』oコ『【00.X‘口】\一〇〇0,一‘
』o口】【ゆ∞.XC8【、一のOo,コ“
』磐目的Qズ“日卜の0?口‘
』o一目OH 。Xd口】\口000‐押“
』o゙】【め。XdC】\一の001一C
一鮎』一
Zくつつつい
いく鮎Σロト
H∩
【Xくい
0
一〇〇0‐一C
゛000‐一“
(』飩)
〓くに日く∩
H∩
HXくい
Ю
〇〇〇.OЮQ
OOO.〇めい
aロト〇〓
寸
一の001口”
一∽00‐一‘
口000‐一‘
や000‐コ‘
口り00‐゛d
一の00‥〕d
口り00‐一d
ZくH“く〓
m.目
ZOa日の日
ヽ∩に飩∩
くいOOOZく
OOO.〇〇卜.H
OOO.〇〇H.H
OOO.〇〇日.H
OOO.〇〇ト
〇〇〇.〇〇ト
〇〇〇.〇め0
000.Ю卜H
OOO.崎a】
〇〇〇.ЮOH
OZくつ メヽ
.HH
ZOn口の日
ヽ∩“餞∩
ZくZH』5目』
∞
〇〇〇.〇〇∞。
[
〇〇〇.〇〇鋼.H
OOO.〇〇●.H
OOO.〇〇∞
〇〇〇.〇〇∞
〇〇〇.〇〇∞
〇〇〇.〇〇Q
OOO.OЮH
OOO.OЮ日
ZくHくにつ
@
りd属「∩
口”d』dづ口0図 .“
>
■0“o■0【.0
日づ口】つ
目dC』dO口oV 。ρ
り“口「∩
目“oL‘0口OM .0
>】〓0”郷‘M
.ヾ
日●口】D
倒d‘』‘づ口OX .ρ
りo目中∩
口dCぉ
づ口OM .“
】目「O“0〕‘V
.∞
τ‘口】∩
【b=肖“づ口OX)目■0¨o一dY
。α
(のo口一∩
倒““』“づ●oV)H〓0¨o一dM
.H
〓”』Oo∩
角‘づ日
のOC】∩
Cd口o一o■0飩
(鮎鮎
【目出
〇】A)目
■0“o一‘V
。N
⌒鶴』【目出〇】0\のい)H■Q“o゙‘X・H
〓雷o“∩日‘罵∩の‘口「∩口
,ぉ電口ρ【
ZO ・m・く
∞銀
(∩∝」∩
くいOOOZく
\ZくZ岸苺だH鮎
、【【ZOロロの日いくmくつ日鶴)く
いくMOZH卜
のくZH∩
ZくZ<画くつ区日鮎くンくHm
Zく【ozH∝
崎HOQ』00目ぉぁoO一H∞ ¨
ゆHOaZつ〓く↑
oO ¨
Zくい日Oく5【【いく』つm
ぬくOOZくト
“OΣOz
Zくば⊃↑く“口』
¨H目
Zくα】鮎2一くJ
】α
卜
Z
く
Σ
つ
の
0一押
Z^くい00くΣ〓↑く飩つm
ヾQ
NO〇一い〇いいい】
】ヽ鶴〓百
●^●〓∽“員●∞●oo
「”●∽oo
∞
OOO.0∽【
OOO.0めH
OOO.00H
OOO.0●H
O00.0めH
O00.0め【
O00.0吟H
ト
一の001一“
一のOOI一〇
コ¢OO‐一“
一の00‐一“
一の001一“
一φ00‐〕‘
一の001〕‘
0
一の00‐口0
一φ00‐一‘
]り00‐一“
一φ00‐一C
一の00‥一〇
一の00‐一‘
崎
〇〇〇.〇〇〇
=
OOO.O00
000.0崎0
〇〇0.〇〇〇.H
OOO.000
000
0Юα
寺
一の00‐一‘
一のOOI〕‘
゛∽00‐〕“
一φ00‐一‘
一∽00‐一〇
一の00‐一〇
一のOOI〕“
∞
OOO.O00
日
〇〇〇.OOO
H
OOO.〇〇O
H
OOO.〇〇0.H
OOO.〇〇卜.H
OOO.OO卜.H
OOO
OO卜.H
∞
O〇〇
〇〇〇.●
OOO.OOO.G
〇〇〇.OOO
●
〇〇〇.OOO
●
〇〇〇.OO∞
H
OOO.OO∞.H
OOO.〇〇∞.H
゛
にヽ、こ0”』●の」^〓】。ヽ̈属。L9日5の
wヽ“0メ一〕“
,rCの0鮎(∞.0
(OHoの)一‘rヽ”のo」(一・0
∽「m、一Qくに一0■oM(H・0
日
●日
つ
【口脳肖“OCOM .p
φ”0「∩
「g880口oM .‘
】>
■o¨0薇●
6
‘ヽ沐‘0“』づの」^〓【。ヽ∞。C』CE
wヽ“0>)〕‘ヽrにの
【。の
oL(∞・0
(0【0の)一”卜に∽p」(q.0
,mヽ●く輌8oM言●
日
●日つ
”aおLwO口oY .0
ヽ4つV⊃コ
卜∝OLのZくα↑
鮎鮎
卜∝〇飩のZくに↑
\ネΣmm
ト
一の001一d
』0一目
〇∞】.Xd口】ヽ一りOo‐一C
一り00‐〕d
』髯コoO贅“日卜の001場
』o事【ゆ∞.Xg8【\一の001〕‘
餞髯〓崎0文0日ヽり0?
‘゙
h〇一目OH 。X‘d】\〕000‐〕C
』磐目ゆ受8日ヽ∽oo‥一o
(飩』)ZくつつD↑
卜く螢Σ餞卜
H∩
【Xくい
0
一の00,一‘
一〇〇0‐゛d
r鶴)〓くに国く∩
H∩
受翌↑
崎
〇〇〇.〇崎0
〇〇〇.OЮ∝
出ロトO〓
寸
コ000‐一C
一〇〇0‐一d
コの00‐〕d
“の001一”
口の00‥一“
口り00‐}d
ZくHにく〓
OZくつ
∞
〇〇〇.〇〇〇.H
OOO.〇〇〇.H
OOO.〇〇〇
〇〇〇。〇
〇〇
〇〇〇.ЮNα
OOO.〇崎H
OOO.〇〇】
〇〇〇.〇〇
H
ZくHくにつ
Q
日5日⊃
倒0
,烈wO目oV .ρ
のCC『∩
口‘‘』“づ口OM .0
>【■0“0報0「守
日,
日⊃
【鴻wc』CO口oM .ρ
の“目『∩
CSC』0●目OM 。C
H目
■0”郷CY
.∞
TCC一∩
口C“知wづCoM)目
■0ぃ0一“M
.Q
τo口¨∩
目‘d趨
づ口OM)H■0“oo●M
.H
〓‘』Od∩
』己●日
の“目一∩
目C属‘■
でo鮎
奮鮎
日出
oHι
目
■0¨8CM
ヽ
r』日出8
0≫
2
H■品選選
・H
〓d』OC∩
日
C】“∩
の“口引∩
口“目C■
で配
OZ
・m・く
崎Q
⌒>【ZくOZOaOO
のZ』
ヽH目
ZOn日の日
いくmくつ日飩
)m
いくMOzH卜
のくZH∩
ZくZくハくつκ日』
く>くHm
ZくHozH∝
崎】ON』00日
Oooo一】∞
ЮHO●Zつ〓くい
00
Zくい口Oくヌ【H↑く鮎つm
¨
口くOOZくい
̈ 餡OΣOZ
Zく“ついく“日飩 ¨ >HZくκH鮎
,75
H∝
↑
Z
く
Σ
つ
の
づ〕〕
へZくい日0くΣ一Hいく』⊃m
0い
ト
やり00‥一“
押000‐〕“
一の00‐一C
や000‐一C
口●00‐〕d
“りOO‐一d
一のOO‥“”
』磐目o∝q照w日卜のoo‐〕d
0
一〇〇0‥一‘
一の001一d
押の00,一d
口の00‐コ‘
一の001一C
一∽00‐〕d
崎
〇〇〇.〇〇〇.H
OOO.〇〇〇
〇〇〇.〇めい
〇〇〇.OOO。
一
〇〇〇.〇〇〇
〇〇〇.〇めい
寸
口の00‐}d
一の00‥口d
押の00‐〕C
口り00‥一‘
∞
〇〇〇.〇〇卜.H
OOO.OO卜.H
OOO.〇〇卜.[
〇〇〇.〇〇卜.H
〇〇〇.〇〇崎.】
〇〇〇.〇〇崎。
日
〇〇〇.〇〇め.】
〇〇〇.〇〇め.H
Q
ピ』鍔錦軸鋼引「―
⌒OHOの)一‘ドヽ●梁〃】⌒Q・0
溜m\ヽく
,2oM言●
NooNmoいOQ】
H一に出“C】ト
]ΣつV⊃工
Zく【Oくm
に、目〓∽“目““目Oo「
|:II七
Ⅵ
碧
↑“〇鮎∽Zく∝↑
飩魚↑∝○』のZく“ト
ヽまΣmm
ト
一の001一C
』〇一月00.X‘口】\一の001口“
』髯
目
的∞
史d日
卜
のO?
“C
』0一饉
崎図
.X‘口】ヽ一の001押d
』0一目的H .Xdロロ\“000‐一C
』0一目OH 。Xd口】\〕の00‐一“
角8目o】ズo日卜のO?一d
』o一ロト.XC口】ヽ一の001一‘
』o一コめ.X“口】ヽ一の001コd
』0一目∞。X‘口】\一の00‥゙”
一缶L一ZくつつD↑
いく鶴コ一ロト
H∩
【Xくい
0
コ000‐]C
一鶴色)目く∝口く∩
H∩
受
マ
ト
崎
〇〇〇.〇め
ハロい○〓
寸
〕000‐コC
一の001口0
〕000,コ‘
゛の00‐一C
〕000‐一d
コ●00‐一‘
゛り00‐一“
〕り00‐一C
ZくHκくエ
OZくつ
∞
〇〇〇.〇〇崎
〇〇〇.〇〇め
〇〇〇.〇〇●
〇〇〇.〇〇Q
OOO.崎OH
OOO.崎0日
〇〇〇.めト
〇〇〇.崎ト
〇〇〇.めト
〇〇〇.ゆト
ZくHくにつ
゛
日づ口】D
倒dd記
0目oM .ρ
φCC引∩
CCd』“0目OV 。C
】〓■9〕0〕oM
.め
(寸Cづ0』dad』”づ口Ov)目■0“0一”】。寸
(Q
‘づ0』d配“』”0口OM)目
■Ω凹0一“V
.∞
(寸
“づo負目‘d】0●目OM)H引角0“o一oM
・Q
(Q
‘づo』目‘d』dづ口OM)H■0”邸“V
・H
〓ChO“∩
』Qづ口
”CC一∩
口OCC「
でo缶
寸
”づ0に
r缶
日
出
o召
A)目
■0“〇一CM
.寸
∝”づ0∝
⌒鮎飩
H●出
OHA)目
■0”郷CM
・∞
寸‘00∝
⌒α餞
【目出
OHづ\∽ゆ)
H■0“o一”Y
・Q
Q‘づ0∝
⌒鮎鮎
【こ出
OHづ\のめ)
H■Omo一“X
・】
〓d』o“∩日「0一‘∩∽“口颯∩【濠w口“一0「ど
OZ
・m・く
卜●
( HHH口d“目o【00
のZL
、ヽ>HZOロロの餞
いくmく「日餞)oいくMOZ〓中のくZH∩
ZくZくハく「区日餞く>くHm
ZくHozH∝
ЮHON』00日3の0∩
H∞
出̈くOOZくい
ЮHONZつ〓くい
00
̈∝OΣOZ
Zくい日Oくヌ【H↑く飩⊃m
Zく∝⊃いくだ日鮎 一 >
ZくばH飩Σ75
ltlltttt
H∝↑Z
く
Σ
つ
の
0一一
へZくい日Oく
,【】いく飩つm
∞Q
ト
一の001“C
一〇〇0‐一‘
一の001一‘
一の001一‘
口000‥一C
一〇〇0‥一‘
一の001一“
』髯コoOい。基0日ヽり0〇一く
一〇〇0‥一‘
負0一「一〇めH.XCC】\一のOOI゛‘
0
〕の00‐一‘
口の00‥一‘
一の001一〇
一り00‥口“
一〇〇0‥一〇
一り00‐一C
一〇〇0‐゛‘
崎
〇〇〇.〇〇寸
〇〇〇.〇〇∞
〇〇〇.〇め
〇〇〇.〇〇寸
〇〇〇.〇〇め
〇〇〇.〇ゆ
〇〇〇.〇ゆ
寸
“∽00‐一“
一〇〇0‐“d
一の001一C
一の001一“
一の001一C
一〇〇0‐一‘
一〇〇0‐一“
〕∽00‐一d
一の001一‘
一の001や‘
∞
〇〇〇.〇〇崎。
一
〇〇〇.〇〇崎。
「
〇〇〇.〇〇Ю。
H
OOO.〇〇崎。
「
〇〇〇.OЮO.H
OOO.〇め0.H
OOO.〇い0.H
OOO.〇ゆN。
H
OOO.〇崎ト
〇〇〇.〇めト
Q
ごなOSのヽ」鰐硫戴酬酬引「―
(0【Oの)やCドヽ‘のp熙(●・0
の一m\一Qく“螂o』oM(H・0
日5日
p
c“0』dO目OM .0
のCC『∩
口“d遍
0●oM .‘
【>
「Q∞0一CM
.∞
ごむ0目のへ」読『舅封』(盤
(o【oの)一“rヽCのp鮎(Q・ρ
の「m\『Qく″螂o』oM⌒H・ρ
日,日D
ccd』COCoM .0
の“口『∩
口CC』“0目OM ・“
>
■9四0一CM
.ト
日
澤口】つ
cCChCO目OM .0
の“口一∩
口””』“0口OX ・d
>】■o¨0一0】
.0
aoo
a
mo崎0(【m
C、鋼一【∽C●●“●00「C
,oO∽
】≧⊃Mつ〓
燿
↑αO飩のZくにい
』』
↑∝〇色のZくば↑
ヽまΣmm
ト
一り00‐一‘
』O}〓00.X‘口】、一の001口‘
』o一〓ゆ∞.X‘口】、一の001)d
』o一日崎Q.X‘口】、一の001口d
』o一目めH .X‘口】\゙000‥〕d
』0一目OH 。Xd口】\一の001一‘
』o一目OH 。X‘饉】\一の00‐一d
負0一〓卜.X“口】ヽ一の00‥一d
』8目0文d日おりoo‥〕d
』o一目〇.Xdd】ヽコの00‥“‘
(鮎飩)ZくつつD↑
いく飩Σ日↑
H∩
HXく↑
0
〕の00‐一‘
(飩飩)
〓くα目く∩
】∩
HXくい
め
〇〇〇.〇ゆ
ロロト○〓
寺
一の00‐一C
〕∽00‐一C
〕000‐口‘
一〇〇0‥一d
一〇〇0‥口0
一の00‐口‘
〕φ00‥一d
一り00‐一C
ZくH“く〓
OZくつ
∞
〇〇〇.〇〇∞
〇〇〇.〇〇∞
〇〇〇.〇め】
〇〇〇.OЮ日
〇〇〇.〇〇H
OOO.〇〇日
〇〇〇.〇め
〇〇〇.〇め
〇〇〇.〇崎
〇〇〇.〇崎
ZくHくにつ
α
日
づ日
つ
【浄w‘』‘OCoM .0
の‘口鋼∩
【”w‘』‘づ口0】 .‘
H目
■0¨0一”M
.Ю
(寺
‘づ0』口CCh‘づ口OV)目
引』0“Q)‘V
。守
(Q”OO負口“‘記
づ●o】)目
■0“0口‘】
.∞
(寺
”OO』口‘”』“づ口OM)H■Q∞o一”】
。α
(銀‘●o』CdCお
づ口oM)H■Omp)“M
.H
〓d』oC∩負dづハの‘口沢目目‘口d【o「o』
ヾCOO∝
(鮎鮎
【目出
〇【A)目
■0ぃo一‘V
.守
N‘づ0“
(餞』
d口出
〇】A)目
■0”郷‘M
.め
寸C●0∝
(鮎鮎
【口〓
OHづヽのめ)】■0“o一‘】
・0
いdづ0に
⌒飩鮎
【口出
OHづヽりЮ)
H■o“9”“M
・H
〓c』Oc∩日0■∩のcc『∩口
,温一電雪o』
OZ
・m・く
Ю】いQ』oρd胃0の0(【H∞
ゆ】OQZつ〓く卜
00
Zくい日Oくソ【H卜く』⊃m
0∝
(【∩つΣ日OZ日鶴
、∽Z餞
ZOZ
ヽ】\HHZくOZOハOO
』くいの
)∩
いく】OZ〓〕∽くZH∩
ZくZ≦
く2
日餞くンくHm
ZくHozH∝
¨
ハく00Zく↑
¨
にOΣ
OZ
Zく∝ついく区日』
̈H>
Zく餡H飩
,マJ
Hκ↑Z
く
Σ
つ
の
■ロ
ヘZくい日Oくヌ[H↑く鮎つm
〇∞
ト
一の00‐一“
一の00‐一‘
一り00‐口d
一の00‥一‘
一の001〕‘
一〇〇0‐一〇
一の001一“
むコ引【oaQ.u3日≧りOo一く
り゙00‐一“
負8目oo■籠日卜oo?〕‘
0
口り00‥一‘
一の00‥一d
P000‐一C
口り00‐〕C
口000‐口“
響000‐響‘
゛000‐PC
Ю
〇〇〇.〇〇守
〇〇〇.〇〇〇
〇〇〇.〇め
〇〇〇.〇〇ヾ
〇〇〇.〇〇∞
OOO.〇め
〇〇〇.〇ゆ
守
一の00‥゛‘
〕∽00‐口”
一の00,コ‘
“000‐一“
“の00‥““
〕の00,一C
一〇〇0‐口‘
〕の00‐一d
一の00‐口0
一〇〇0‥““
∞
〇〇〇.〇〇図.】
〇〇〇.〇〇0.【
OOO.〇〇●.H
OOO.〇〇●.】
OOO.〇崎ト
〇〇〇.〇崎ト
OOO.〇めト
〇〇〇.〇めト
〇〇〇.〇め∞
〇〇〇.〇ゆ∞
Q
↑ヨ●“ヽ目‘L9日一0∽
へ‘、‘0“』づのへ“、̈0>)d゙rヽCのo」(∞.0
(OHo∽)一‘≧′“りp』(0・ρ
●引m\一Qくo一o』oM(【・0
日●日つ
口“d】dづ口oM .0
∽‘目「∩
CCC趨
OcoM .d
H>
〓o¨o口CM
.∞
↑目づへ“颯“』‘口】0の
へ“、‘Od』目のへC、¨0>)o゙」rdのo鮎(め.ρ
(OHoの)〕“rヽCの0飩(一.0
ゆ『mヽ「Qくo沢〓oM⌒】・o
日●日つ
口‘”】“OCoM .0
のCC】∩
口CC趨
づ目OM .“
>
■o“o一“V
.ト
日”日つ
口““お
0口OM .0
のCC
・“∩
【矮Cヽ』‘OCoV .‘
>H中費鍬〕o一C】・o
NOON∞〇いOQ「〇〇∞
r,
¨.、一一計・、.
ヽ4つ】⊃〓
Ch●〓∽C●C∞目0一
】に●∽o∽
LAMPIRAN VH: PERATURAN BUPATI MAGETANNOMOR : 60 TAHUN 2015TANGGAL : 31 pesember 2015
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAHBAGIISTR1/SUAMI BUPATI,ISTR1/SUAMI WAKIL BUPATI,ISTR1/SUAMI
SEKRETARIS DAERAH
BUPATI MAGETAN
ttd
SU MANTR
NOKATEGORI PER」 ALANAN
DINAS
BIAYA UANG HARIAN PER」 ALANAN DINAS
ISTR1/SUAMI BUPATIDAN WAKIL BUPATI
ISTR1/SUAMISEKDA
KategO五 I 150.000 100.000
2. Kategori II 200.000 150.000
3. KategO五 HI 500.000 300.000
4. Katego五 IV 750.000 500.000
5。 Kategori V 1.000.000 750.000
6. Kategori VI 1.200.000 900.000
き導narl Sesuai dengan aslinva
BAGIAN HUKUM
96808031995032002
31
LAMPIRAN VHI : PERATURAN BUPATI MAGETANNOMOR : 60 TAHUN 2015TANGoAL :31 pescIIlbcr 2Ω 15
FASILITAS TRANSPORT
NO TINGKAT PESAWATUDARA KAPAL LAUT KERETA API
/BUS LAINNYA
Pejabat Negara Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesualkenyataarl2 A Ekonomi Kelhs I B Eksekutif
3 B Ekonomi Kelas II A Eksekutif
4 C Ekonomi Kelas H A Eksekutif
5 D Kelas II A Eksekutif
6 E Kelas II A Eksekutif
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUMANTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM
Tingkat I
1995032002
32
LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAGETANNOMOR : 60 TAHUN 2015TANGGAL : 31 Desenlber 2015
FASILITAS DAN KELAS HOTEL
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUMANTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
IAN HUKUM
Tingkat I1995032002
NO TINGKAT FASILITAS KELAS
1 2 3 4
1 Pejabat Negara Bintang Lima Deluxe
2 A Bintang Empat Standart
3 B Bintang Tiga Sttdart
4 C Bintang Dua Standart
5 D Bintang Satu Standart
6 E Bintang Satu Standart
33
LAMPIRAN X PERATURANNOMOR :TANGGAL :
BUPATI MAGETAN60 TAHUN 201531 Desember 2015
RATA RATA TARIF HOTEL
N0 Pr… Si Satuaa
TARIF HOTEL
Bupati,WanBupati
Ttngkat A(PeJabattseloa II
atauPeJabat
taln yaagsetaral
ThghtB(PeJabat
Esdo■ IIIノ
G●l.Ⅳ〕
TingLt C(PeJabat
Eselon IVノGol.III}
flngkat D(Gol. II,Gol. I,
PfTf danPengemudi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Acch OH 4.420.000 1.300.000 850.000 450.000 400.000
2 Sumatera Utara OH 4.960.000 1.214.000 703.000 510.000 310.000
3 Riau OH 3.820.000 1.200.000 868.000 450.000 380.000
4 Kepulauan Riau OH 4.275.000 1.300.000 650.000 510.000 280.000
5 」aFnbi OH 4.000.000 1.200.000 740.000 400.000 290.000
6 Sumatera Barat OH 4.240.000 1.160.000 890.000 520.000 310.000
7 Sumatera Selatan OH 4.680.000 1.250.000 630.000 560.000 340.000
8 Lampung OH 3.960.000 1.300.000 790.000 400.000 360.000
9 Bengkulu OH 1.300.000 790.00o 720.000 560.000 300.000
10 Bangka Belitung OH 3.335.000 1.350.000 850.000 400.000 300.000
Banten OH 3.810.000 1.430.000 800.000 640.000 400.000
12 Jawa Barat OH 3.700.000 1.760.000 800.000 560.000 460.000
13 D.K.I.Jakarta OH 8.720.000 1.490.000 870.000 610.000 400.000
14 Jawa Tengah OH 4.150.000 1.480.000 850.000 450.000 360.000
15 D.I. Yoryakarta OH 4.700.000 1.350.000 810.000 630.000 460.000
16 Jawa Timur OH 4.400.000 1.370.000 850。 000 450.000 330.000
17 Bali OH 4.890.000 1.810.000 990.000 910.000 660.000
18 Nusa Tenggara Barat OH 3.500.000 1,760.000 800.000 580.000 360.000
19 Nusa Tenggara Timur OH 3.000.000 1.050.000 750.000 550.000 300.000
20 Kalimantan Barat OH 2.400.000 1.230.000 900.000 430.000 350.000
21 Kalimantan Tengah OH 3.000.000 1.560.000 750.000 560.000 350.000
22 Kalimantan Selatan OH 4.250.000 1.680.000 820.000 540.000 390.000
23 Kalimantan Timur OH 4.000.000 1.750.000 950.000 550.000 450.000
24 Kalimantan Utara OH 4.000.000 1,750.000 620.000 400.000 350.000
25 Sulawesi Utara OH 3.200.000 1.560.000 690.000 550.000 370.000
26 Gorontalo OH 1.320.000 1.150.000 550.000 400.000 260.000
27 Sulawesi Barat OH 1.260.000 1.030.000 860.000 400.000 360.000
28 Sulawesi Selatan OH 4.820.000 1.550.000 810.000 580.000 390.000
34
1 2 3 4 5 6 7 8
29 Sulawesi Tengah OH 2.030.000 1.300.000 900.000 520.000 390.000
30 Sulawesi Tenggara OH 1.850.000 1.100.000 600.000 450.000 420.000
31 Maluku OH 3.000.000 1.030.000 740.000 580.000 410.000
32 Maluku Utara OH 3.110.000 1.520.000 600.000 480.000 380.000
33 Papua OH 2.850.000 1.670.000 760.000 460.000 410.000
34 Papua Barat OH 2.750.000 1.490.000 760.000 500.000 370.000
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUMANTRI
NIP。 1
dengan aslinya
HUKUM
Tingkat I1995032002
35
Q
LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAGETANNOMOR : 60 TAHUN 2015TANGGAL : 3 1 DeseFrlber 20 15
A.BAGIAN DEPAN
CONTOH FORMAT SPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
ル4Л″[UNrKERJA DAⅣ AIIAル
“
T UNrKERJA
LembarkeKode No.Nomor
SURAT PERJALANAN DINAS
Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran
(... ........ . ...)
Pengguna Anggaran/Kuasa pengg una Anggaran
2. a. Nama pegawai yang melaksanakanperjalanan Dinas
b.NIP
3. _a."_ Pglglg!_(_an golongan ruans a.
b. Jabatan
;.* inJtailid."-rindt6f Biaya peiiAanan Dinad-
b.
C.
d.
4. Maksud perjalanan
5. Alat angkutan yang dipergunakan6
一_?, .- J-e_gl p-_*- bera ngkatb. Tempat tujuan
ユb.
7.一
一
_a,L=?p ?!yg_p-g_f _a!9 n an d i nasb. Tanggal nerang-fitc. Tanggal haruskembali
ユ
b.一c.
8. Ieqhe!e!e!*A!sseretLa. lnstansiE -Mata
Anggaran -a一b.
9. Keterangan lain― lain
36
NIP.
B.BAGIAN BELAKANG
!.Bera口 9kat da‖ : ___Ke :Pada tanggal
::. Tiba di :
PlqeTef,gg"l Ke
.
.
一
.」Pada tanggal :
KepJa :______
f… …………………………一一一`)
::|. Tiba di Beranokat dari :
量型山 mal__二___
Kep生 隆一軸一いf ヽ
)
iV. 丁iba di
Pagml :
Kepata- : ≡
(………
V.
:‐(… .
V‐.一 一 一 一 一V‐‥.
Tiba kembalidi(tempat kedudukan)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Telah diperiksa dengan t<eterangen bahwaperjalanan tersebut diatas benar dilakukan atasperintahnya dan semata-mata untuk kepentinganjabatan dalam waktu yang sesingkalsi ngkatnyJ.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Catatan lain-lain
VIII. PERHATIAN:PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yangmengesahkan tanggal berangkaUtiba serta bendiharawan bertanggungjawab beroisarkan'peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugiakibat r6iata-nan, ielalaian dan kealpaannya
i dengan aslinyaGIAN HUKIIM
Tingkat I
1995032002
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUMANTRI
37
(… … … … … … … … … … … … … ・ )
LAMPIRAN XH : PERATURAN BUPATI MAGETANNOMOR : 60 TAHUN 2015TANGGAL : 31 Deselmber 2015
FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
ル4Л″[UNrKERJA DAⅣ Aνlル
“
T tt KERJA
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPD Nomor :
Telah dibayar sejumlahRp. .........
Bendahara
NЯ Ina。
NIP
Magetan,Telah menerima jumlah uang sebesarRp. .........
Yang menerima
Nama......NIP.
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
_Ditetapkan sejumlah : Rp.I"rS telah dibayar semula : Rp.Sisa Kurang /txbih : Rp.
Mengetahui,PenggunaAnggaran/ pVtX
Kuasa Pengguna
Nama.Nama NIP。
NIP.
BUPATI MAGETAN
sesuai dengan aslinya ttd
SUMANTRI
GIAN I‐IUKUM
Tingkat I
3199503200238
LAMPIRAN XHI : PERATURAN BUPATI MAGETANNOMOR : 60 TAHUN 2015TANGGAL : 31 Desember 2015
SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RHL
Yang bertandatangan di bawah ini:
NIP :
Jabatan :
berdasarkan surat Pery'alanan Dinas (SpD) Nomor.......... tanggal denganini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. Biaya tra-nspor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak
dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:NO URAIAN
」UMLAH
」UMLAH
2. Jumlah uang tersebut p" urltutpelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapatkelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihantersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakansebagaimana mestinya.
Mengetahui/ Menyetujui :
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran
Pelaksana Peg'alan Dinas
NIP: NIP:
BUPATI MAGETAN
i dengan aslinyattd
SUMANTRICIAN HUKUM
■■gka I
199503200239
LAMPIRAN XIV : PERATURANNOMOR :TANGGAL :
BUPATI MAGETAN60 TAHUN 201531 Desember 2015
BIAYA PER」ALANAN DINAS DALAM DAERAHBAGI APARAT PEMERIKSA INTERN PEMERINTAH(APIPlDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BUPATI MAGETAN
ttd
SUMANTRI
sesuai dengan aslinya
AN HuKUM
Tingkat I19950320o2
TINGKAT PER」ALANAN DINAS BESARNYA BIAYAPERJALANAN DINAS
Inspektur Pembantu / Eselon III
FungsiOnal(P2UPD/Auditorl
40