sumbar.bps.go - NEW...

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2014

ISBN : 978-602-1196-66-3 Nomor Publikasi : 13520.15.08 Katalog BPS : 4301003.13 Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm Jumlah Halaman : ix + 40

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

iii Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2014

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dilimpahkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan izin-Nya,

penyusunan buku ini dapat diselesaikan pada waktunya. ”Profil Pendidikan Provinsi

Sumatera Barat 2014” merupakan salah satu publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan informasi mengenai sarana dan prasarana

pendidikan, partisipasi sekolah, melek huruf, tingkat pendidikan tertinggi yang

ditamatkan, rata-rata lama sekolah dan alasan berhenti bersekolah. Gambaran kondisi

pendidikan di Sumatera Barat dilihat untuk kondisi tahun 2014. Data yang digunakan

dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tahun 2014.

Publikasi ini merupakan publikasi khusus pendidikan yang pertama kali disusun

oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi

dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih.

.

Padang, Desember 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT,

YOMIN TOFRI, MA

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

v

Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2014

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..................................................................................... iii

Daftar Isi ..................................................................................... v

Daftar Tabel ..................................................................................... vii

Daftar Gambar ..................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang……………..……………………………… 1

1.2. Tujuan…………………………..………………………….. 2

1.3. Sumber Data dan Metodologi……………………………. 3

1.4. Sistematika Penulisan…………………………………….. 3

BAB II METODOLOGI………………………………………………….. 5

2.1. Sumber Data…………………………………………….… 5

2.2. Konsep dan Definisi………………………………………. 5

BAB III SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN………………… 11

3.1. Latar Belakang…………………………………………….. 11

3.2. Partisipasi Pendidikan…………………………………….. 13

3.3. Pendidikan Anak Usia Dini……………………………….. 15

3.4. Partisipasi Sekolah………………………………………... 16

3.5. Angka Partisipasi Sekolah……………………………….. 19

3.6. Angka Partisipasi Kasar………………………………….. 22

3.7. Angka Partisipasi Murni…………………………………... 24

BAB IV HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN……………………... 27

4.1. Angka Melek Huruf………..……...……………………… 27

4.2. Rata-Rata Lama Sekolah…..……………...……………. 29

4.3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan………………. 31

4.4. Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi

35

BAB V PENUTUP……………………………………………………….. 39

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

vi


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

vii


Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Tabel Halaman

Tabel 3.1.1 : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2014

12

Tabel 3.1.2 : Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014

13

Tabel 3.4 : Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2014

17

Tabel 3.5 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga Dan Kelompok Umur di

Sumatera Barat Tahun 2014

21

Tabel 3.6 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2014

23

Tabel 3.7 : Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2014

25

Tabel 4.1 : Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2014

28

Tabel 4.4 : Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, Tipe Daerah dan Jenis kelamin di Sumatera Barat Tahun 2014

35

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

viii


Daftar Tabel

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

ix


Daftar Gambar

Gambar Judul Gambar

Halaman

Gambar 3.3 : Persentase Anak Usia 0-6 Tahun Yang Pernah/Sedang

Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Sumatera Barat 2014

15

Gambar 3.5 : Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat tahun 2014

20

Gambar 4.2 : Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah Dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2014

30

Gambar 4.3.1 : Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat tahun 2014

32

Gambar 4.3.2 : Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014

33

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

PENDAHULUAN

1

AaBbCc…

0123…xXyYzZZZZZ

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi

kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan

kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef, 2012). Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah

bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi

warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi

dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut

sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam

kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas

hidup, dengan makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat

diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya.

Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih

memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan

pemerintah, misalnya dengan mengembangkan akses terhadap

1 Pendahuluan

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

2


Pendahuluan

pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana

pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas,

kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Sejak tahun

1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar

9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada

pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini

diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan

tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Untuk memantau perkembangan pembangunan manusia dalam

bidang pendidikan dapat dilihat dengan pendekatan indikator

pendidikan. Indikator pendidikan yang akan dibahas untuk

melihat perkembangan pembangunan manusia di bidang

pendidikan pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat antara

lain, kemampuan intelektual dasar yang meliputi Angka

Partisipasi untuk PAUD, Angka Melek Huruf (AMH) dan Mean

Years of School (MYS) atau rata-rata lama sekolah, partisipasi

masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka Partisipasi Sekolah

(APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi

Murni (APM)

1.2 Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan pokok penulisan Publikasi ”Profil Pendidikan

Provinsi Sumatera Barat 2014”, yaitu:

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

3


Pendahuluan

1. Untuk mengetahui pembangunan manusia dilihat dari

aspek pendidikan yang telah dicapai oleh Provinsi

Sumatera Barat pada tahun 2014

2. Untuk mengetahui hasil pembangunan di bidang

pendidikan yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat

tahun 2014

1.3 Sumber Data dan Metodologi

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusu-

nan indikator pendidikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2014 yang

dilaksanakan oleh BPS secara triwulan pada bulan Maret, Juni,

September dan Desember. Selain itu digunakan pula data yang

bersumber dari instansi terkait lainnya di lingkungan Provinsi Su-

matera Barat. Pembahasan yang disajikan dalam indikator pen-

didikan ini menggunakan metode analisis deskriptif baik

menyangkut Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan an-

tara daerah perdesaan dan perkotaan serta perbandingan antar

jenis kelamin

1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan utama dirinci ke dalam tiga bab sesuai tema besar

profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

4


Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan

sistematika penulisan

Bab II metodologi, berisi tentang ruang lingkup dan konsep/

definisi yang digunakan penulisan publikasi

Bab III menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan

yang mencakup informasi umum tentang sarana dan prasarana

pendidikan yang memuat dua bahasan utama yaitu, partisipasi

pendidikan anak usia dini dan partisipasi sekolah dasar dan

menengah

Bab IV menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan

pendidikan yang tercermin dari indikator oleh angka melek huruf,

rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan,

serta alasan tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah

lagi.

Bab V penutup, berisi ringkasan tentang kondisi pendidikan

penduduk Sumatera Barat secara umum

Pendahuluan

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

METODOLOGI

2

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

5


Metodologi

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai sebagai dasar penghitungan

dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini

bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

(SUSENAS) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPS secara

triwulan pada bulan Maret, Juni, dan September. Selain itu

digunakan pula data yang bersumber dari instansi terkait lainnya

di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Konsep dan Definisi

Pembahasan yang disajikan dalam indikator pendidikan ini

menggunakan metode analisis deskriptif baik menyangkut

Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan antara daerah

perdesaan dan perkotaan serta perbandingan antar jenis

kelamin. Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang

digunakan disajikan di bawah ini.

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah

selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang

dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam

bulan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang

2

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

6


Metodologi

yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh

bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu

dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan

kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang

yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan

sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap

satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari

Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas

pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang

yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang

biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang

pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut

maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak

berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah

bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan

tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6

bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih

tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah

tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap

sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang

dicacah tersebut.

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid

terhadap jumlah guru.

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

7


Metodologi

Rasio kelas-guru adalah perbandingan antara jumlah kelas pada

suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru.

Rasio murid-kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam

suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang

tersedia.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat, SMP/

MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat dan PT.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur

dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus),

pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan,

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan

kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) serta pendidikan

lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan

peserta didik.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status

pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi

menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah

terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang

pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

8


tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti

proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal

(Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah

pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(kemdikbud), Kementerian Agama (kemenag), Instansi Negeri

lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif

mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal

maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan

tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS): Proporsi penduduk pada ke-

lompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih ber-

sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi penduduk pada

kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih

bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan

kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur

tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK): Proporsi penduduk yang masih

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap

jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang

pendidikan tersebut.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal

yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/

MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B

Metodologi

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

9


dan paket C.

Tamat Sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada

kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri

maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi

tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang

pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang

ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki

adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh

seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang

diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan

sederajat.

SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah

Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SMA/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas

(SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan

sederajat.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan

sederajat.

Dapat membaca dan menulis, artinya dapat membaca dan

menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf

latin;

Metodologi

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

10


Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan

menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan

sebagainya;

Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca

dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;

Tidak dapat, bila responden tidak dapat membaca dan menulis,

baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille

digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.

2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan

menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca

dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.

3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat

menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca

dan menulis.

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur

tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf

lainnya.

Metodologi

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

SARANA DAN PRASARANA

SD/ sederajat

3

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

11


Sarana dan Prasarana Pendidikan

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

3.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara

pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan

prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional

pendidikan. Sesuai bunyi Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap satuan

pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan

intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di

Sumatera Barat akan dibahas pada bab ini, yaitu jumlah

sekolah, murid dan guru.

3

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

12



Tabel 3.1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sumatera Barat Tahun 2014

Sumber: SBDA 2015 (olahan)

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan juga dapat

dilihat dari nilai rasio murid-kelas, yang mencerminkan idealnya

jumlah murid dalam satu kelas pada suatu jenjang pendidikan

tertentu. Standar ideal rasio murid-kelas adalah 1:28 untuk SD,

1:32 untuk SMP dan 1:32 untuk SMA/SMK (Statistik Pendidikan,

2012).

Selain itu menurut PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada

pasal 17 disebutkan guru tetap pemegang sertifikat pendidik

berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di

PAUD/Sejenis

- Jumlah PAUD/sejenis 5 799

- Jumlah Murid 170 939

- Jumlah guru 21 884

SD/Sederajat

Jumlah SD/sederajat 4 260

Jumlah Murid 698 814

Jumlah guru 55 199

SMP/Sederajat

Jumlah SMP/ sederajat 1 147

Jumlah murid 285 910

Jumlah Guru 33 458

SMA/sederajat

Jumlah SMA/sederajat 671

Jumlah murid 227 268

Jumlah guru 20 817

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

13



satuan pendidikan yang minimal jumlah siswa terhadap gurunya

sebagai berikut: jenjang TK/RA = 15:1; jenjang SD/ sederajat =

20:1; jenjang MI/sederajat = 15:1; jenjang SMP/ sederajat = 20:1;

jenjang MTs/sederajat = 15:1; jenjang SMA/sederajat = 20:1;

jenjang MA/sederajat = 15:1; jenjang SMK/sederajat = 15:1;

jenjang MAK/sederajat = 12:1.

Tabel 3.1.2 Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2014

Keterangan: tidak termasuk

Sumber: SBDA 2015 (olahan)

Dari Tabel 3.1.2 di atas terlihat bahwa untuk tiap jenjang, kompo-

sisi murid guru dan murid kelas di Provinsi Sumatera Barat pada

tahun 2014 sudah sangat ideal. Tidak ada yang melebih batas

standar ideal. Harapannya kondisi ini dapat menjadikan suasana

belajar mengajar yang nyaman sehingga hasil belajar

mengajarnya lebih optimal.

Jenjang Pendidikan

Jumlah Rasio

Guru Murid Kelas Murid -

Guru

Kelas -

guru

Murid -

Kelas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pra sekolah formal

(TK/ sederajat)* 7 132 75 877 4 803 10,64 0,67 15,80

SD/ sederajat 55 199 698 814 29 998 12,66 0,54 23,30

SMP/ sederajat 33 458 285 910 13 317 8,55 0,40 21,47

SMA/sederajat 20 817 227 268 77 28 10,92 0,37 29,41

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

14


3.2 Partisipasi Pendidikan Program wajib belajar yang digulirkan melalui PP No. 47 Tahun

2008 bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga

negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya

agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rencana strategis yang

disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah

mempertegas berbagai target pencapaian program pendidikan

pada tahun 2014, di antaranya sebagai berikut:

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD sebesar

45,05 persen

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/

SDLB/Paket A sebesar 83,57 persen

APK jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B sebesar

76,53 persen

APM jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B sebesar

58,17 persen

APK jenjang pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C sebesar

70,7 persen

APK jenjang pendidikan PT dan PTA sebesar 30,00 persen

(Statistik Pendidikan 2012 )

Apabila disandingkan dengan hasil yang dicapai di Sumatera

Barat melalui indikator pendidikan yang diolah dari Susenas 2014

dapat dilihat sejauh mana capaian provinsi akan dapat menyamai

renstra nasional.


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

15


Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program

pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah

menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap

potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi

nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil

Susenas 2014 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai

indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

3.3 Pendidikan Anak Usia Dini

Masih menurut UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem

Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Gambar 3.3 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2014


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0-2tahun

3-4tahun

5-6tahun

3-6tahun

0-6tahun

Kota 2,05 18,01 62,35 38,53 22,58

Desa 0,76 14,78 49,16 29,26 17,83

K+D 1,29 16,00 54,27 32,65 19,62

Pe

rse

nta

se (

%)

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

16


Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang

pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan

formal (TK/RA/sederajat), non formal (KB/TPA/sejenisnya), dan/

atau informal (keluarga/lingkungan). Pendidikan pada jenjang ini

dapat disebut sebagai pendidikan pra sekolah

Dari Gambar 3.3 di atas, pada tahun 2014, persentase anak usia

0-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah

di Sumatera Barat masih jauh dari target renstra nasional, untuk

daerah perkotaan dan perdesaan belum mencapai 20 persen

(19,62 persen). Pendidikan pra sekolah paling tinggi berada di

kelompok umur 5-6 tahun, mencapai sekitar 60 persen untuk

daerah perkotaan dan hampir 50 persen untuk daerah

perdesaan.

3.4 Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk peningkatan

Sumber Daya Manusia. Memanfaatkan fasilitas pendidikan

terbuka untuk semua penduduk, tidak hanya pada kelompok

penduduk usia sekolah saja. Untuk mengetahui seberapa banyak

penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat

dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan

partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori,

yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak

bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar

dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan

formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

17


menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT)

maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B

setara SMP dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah

pengawasan Kemdikbud, Kementerian Agama (Kemenag),

Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, di Sumatera Barat 2014

Sumber: Susenas 2014

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5

tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 5,67

persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 29,89 persen dan

penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 64,44

Tipe Daerah/Jenis

Kelamin

Partisipasi Sekolah Formal dan Non Formal

Jumlah Tidak/belum

pernah bersekolah

Masih

Bersekolah

Tidak Bersekolah

Lagi

(1) (2) (3) (4) (5)

Perkotaan

Laki-Laki 4,65 31,43 63,92 100,00

Perempuan 4,61 31,59 63,80 100,00

Laki-Laki + Perempuan 4,63 31,51 63,86 100,00

Perdesaan

Laki-Laki 5,41 28,93 65,66 100,00

Perempuan 7,25 28,77 63,98 100,00


Perkotaan + Perdesaan

Laki-Laki 5,11 29,91 64,98 100,00

Perempuan 6,22 29,87 63,91 100,00



http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

18


persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk

usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan.

Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5

tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan

(6,34 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (4,63

persen). Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk

perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk

perdesaan, dan ketersedian fasilitas pendidikan di daerah

perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan daerah

perdesaan.

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di

daerah perkotaan (31,51 %) relatif sedikit lebih tinggi

dibandingkan daerah perdesaan (28,85 %). Sedangkan

persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah

lagi di perkotaan (63,86 %) lebih rendah dibandingkan penduduk

di perdesaan (64,81 %).

Faktor jenis kelamin juga berpengaruh terhadap akses

masyarakat pada pendidikan. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa

persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas yang

tidak/belum pernah sekolah (6,22%) lebih tinggi

dibandingkan penduduk laki-laki (5,11 %). Kesenjangan terhadap

akses pendidikan antar jenis kelamin cenderung terjadi di daerah

perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase penduduk

perempuan yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar

4,61 persen relatif sama dengan penduduk laki-laki sebesar 4,65


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

19


persen. Di daerah perdesaan, persentase penduduk perempuan

yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 7,25 persen dan laki-

laki sebesar 5,41 persen.

3.5 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan persentase

penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu.

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya

partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang

banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan

jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang

mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah

murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya

partisipasi sekolah.

Partisipasi sekolah yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah

berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal dan nonformal

seseorang. APS merupakan indikator dasar yang digunakan

untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk

usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat

struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Gambar 3.5 memperlihatkan perkembangan APS menurut

kelompok umur dan jenis kelamin di Sumatera Barat tahun 2014.

Berdasarkan kelompok umurnya, APS pada kelompok umur 7-12


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

20


tahun jauh lebih tinggi dibandingkan pada kelompok umur

lanjutan (kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18

tahun). Sejalan dengan itu semakin tinggi pendidikan semakin

rendah partisipasinya. Yang perlu diperhatikan apabila dilihat

menurut jenis kelamin untuk ketiga kelompok umur usia sekolah

ini, APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2014

Lebih lanjut, Tabel 3.5.1 menyajikan APS menurut kelompok

umur dan status ekonomi rumah tangga. Pada tabel tersebut

terlihat bahwa APS anak usia sekolah akan semakin meningkat

seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga.

APS kelompok usia 7-12 tahun dari rumah tangga dengan

golongan pendapatan tinggi sebesar 99,76 persen, sementara

yang berasal dari rumah tangga dengan golongan pengeluaran


7-12 13-15 16-18

Laki-Laki 99,26 93,69 75,73

Perempuan 99,29 98 88

0

20

40

60

80

100

120

An

gk

a P

art

isip

asi

Se

ko

lah

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

21


menengah dan rendah masing-masing sebesar 99,58 persen dan

98,91 persen. Pola yang sama terjadi untuk kelompok umur 13-

15 tahun dan16-18 tahun.

Tabel 3.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga Dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2014


Dilihat menurut tipe daerah, terdapat pola yang sama baik terlihat

di daerah perdesaan bahwa semakin meningkat pendapatan

rumah tangga maka semakin meningkat pula APS anak usia

sekolah, tetapi sedikit berbeda untuk daerah perkotaan. Pola


Tipe daerah / Status ekonomi

rumah tangga

Kelompok Umur

7-12 13-15 16-18

(1) (2) (3) (4)

Perkotaan 99,62 97,70 87,18

40 % terendah 98,96 96,27 85,18

40 % sedang 100,00 97,98 83,58

20 % tinggi 99,87 98,80 94,05

Perdesaan 99,07 94,74 78,38

40 % terendah 98,89 94,30 73,97

40 % sedang 99,27 95,35 81,84

20 % tinggi 99,56 94,84 84,46

Perkotaan dan perdesaan 99,27 95,84 81,97

40 % terendah 98,91 94,78 77,13

40 % sedang 99,58 96,45 82,56

20 % tinggi 99,76 97,17 90,76 http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

22


yang terlihat adalah justru terjadi penurunan APS pada golongan

pengeluaran tinggi dan kenaikan pada pengeluaran sedang. Pola

tersebut tampak pada kelompok umur sekolah 7 hingga 12 tahun

dan 13 hingga 15 tahun. Sementara untuk kelompok umur 16-18

tahun APS kelompok pengeluaran sedang paling rendah

dibandingkan dua kelompok pengeluaran lainnya.

3.6 Angka Partisipasi Kasar

APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai

jenjang pendidikannya. APK SD merupakan persentase jumlah

penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk

usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena

populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan

tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang

pendidikan tersebut.

Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini,

pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan

kelas. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur

keberhasilan program pembangunan pendidikan yang

diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi

penduduk untuk mengenyam pendidikan.


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

23


Tabel 3.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2014


Pada Tabel 3.6 terlihat APK untuk SD secara keseluruhan, baik

laki-laki maupun perempuan, daerah perkotaan maupun

perdesaan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan

bahwa murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun

juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga

lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak

anak yang terlambat masuk SD atau sebaliknya sangat dini

(belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid

SD yang tinggal kelas.

APK menurut jenis kelamin memperlihatkan perbedaan. Pada

jenjang pendidikan SD/sederajat, APK laki-laki (111,38 %) lebih


Tipe Daerah/Jenis Kelamin APK

SD SMP SMA

(1) (2) (3) (4)

Perkotaan

Laki-Laki 109,31 88,78 84,27

Perempuan 108,42 98,42 88,47

Laki-Laki + Perempuan 108,97 93,64 86,48

Perdesaan

Laki-Laki 112,49 80,60 71,15

Perempuan 111,50 88,96 81,57



Laki-Laki 111,38 88,86 76,31

Perempuan 110,36 92,50 84,48


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

24


besar dari pada APK perempuan (110,36 %). Sementara pada

jenjang yang lebih tinggi, APK perempuan lebih besar dari pada

laki-laki. APK SMP/sederajat perempuan sebesar 92,50 persen,

laki-laki sebesar 88,86 persen dan APK SMA/sederajat

perempuan sebesar 84,48 persen, laki-laki sebesar 76,31 persen.

Secara umum, APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada

daerah perdesaan, kecuali pada jenjang SD/sederajat.

Kesenjangan APK tersebut semakin besar seiring meningkatnya

jenjang pendidikan. Di daerah perkotaan, APK SMP/sederajat

sebesar 93,64 persen, dan APK SMA/sederajat sebesar 86,48

persen. Untuk daerah perdesaan, APK SMP/sederajat sebesar

84,75 persen dan APK SMA/sederajat sebesar 76,32 persen.

Sementara itu pada jenjang SD/sederajat, APK daerah

perdesaan (112,01 %) lebih tinggi daripada daerah perkotaan

(108,97 %).

Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi murid SD di perdesaan

yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun lebih

besar daripada di perkotaan. Ini menunjukkan sistem pendidikan

SD/sederajat di perkotaan lebih tertib dalam mengatur batas usia

penerimaan murid.

3.7. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk

kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada

jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

25


terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan

penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan

usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat

bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat

bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/

sederajat yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh

penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih

rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk

di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tipe Daerah, Jenis

Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2014


Tipe Daerah/Jenis Kelamin

Angka Partisipasi Murni

SD/sederajat SMP/sederajat SMA/sederajat

(1) (2) (3) (4)

Perkotaan Laki-Laki 98,19 78,25 68,86

Perempuan 97,68 86,48 76,75


Perdesaan

Laki-Laki 97,89 66,33 55,13

Perempuan 97,92 76,96 69,07



Laki-Laki 98,00 70,72 60,53

Perempuan 97,83 80,53 72,31



http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

26


Tabel 3.7 menunjukkan APM berdasarkan tipe daerah, secara

umum APM di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah

perdesaan. Di daerah perkotaan, APM SMP/sederajat sebesar

82,39 persen, dan APM SMA/sederajat sebesar 73,01 persen.

Untuk daerah perdesaan, APM SMP/sederajat sebesar 71,61

persen dan APM SMA/sederajat sebesar 62,05 persen.

Sementara itu pada jenjang SD/sederajat, APM daerah perkotaan

relatif sama dengan APM daerah perdesaan yaitu berturut-turut

97,94 persen dan 97,90 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, tampak perbedaan antara APM laki-

laki dengan APM perempuan. APM perempuan lebih besar

daripada APM laki-laki pada semua jenjang. Fakta tersebut

menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender di bidang

pendidikan khususnya di Sumatera Barat bukan lagi karena

perempuan tidak diberi kesempatan namun lebih kepilihan baik

oleh perempuan maupun laki-laki.


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

HASIL PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN

4

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

27


Hasil Pembangunan Pendidikan

HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis

dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sasaran pembangunan pendidikan diarahkan untuk

meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan

meningkatnya mutu pendidikan. Keseriusan pemerintah dalam

memperbaiki akses bidang pendidikan dan kualitas pendidikan

salah satunya melalui peningkatan anggaran pendidikan hingga

20 persen dari APBN.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat

melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata

lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan

tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

4.1 Angka Melek Huruf

Melek huruf atau melek aksara adalah kemampuan seseorang

untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca sangat

penting untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan

suatu masyarakat. Dalam dunia pendidikan, kegiatan membaca

dapat dipandang sebagai jantungnya pendidikan. Melalui

kegiatan membaca, setiap orang dapat mengikuti perkembangan

baru yang terjadi dalam kehidupan. Di dunia internasional salah

4

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

28

Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Sumatera Barat 2014


satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur

dari tingkat keaksaraan penduduknya.

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam hal pemberantasan

buta huruf. Ini terlihat dengan dikeluarkannya Inpres RI No. 5

Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun

dan Pemberantasan Buta Aksara. Berbagai program yang telah

dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya

adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf

Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional

(KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995 (Statistik

Pendidikan, 2012).

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf

menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2014


Tipe Daerah/Jenis Kelamin Kelompok Umur (tahun)

10-14 15-24 25-44 45+ 10 + 15 +

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perkotaan Laki-Laki 99,60 100,00 99,68 99,51 99,69 99,71

Perempuan 99,70 100,00 99,84 98,65 99,50 99,47

Laki-Laki + Perempuan 99,65 100,00 99,76 99,05 99,59 99,59

Perdesaan

Laki-Laki 98,24 99,85 99,52 96,07 98,41 98,44

Perempuan 99,50 99,98 98,70 93,28 97,29 96,95


Perkotaan + Perdesaan Laki-Laki 98,76 99,91 99,59 97,38 98,92 98,94

Perempuan 99,57 99,99 99,15 95,31 98,16 97,95


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

29



Kondisi keaksaraan di Sumatera Barat ditunjukkan pada Tabel

4.1 yang menyajikan persentase penduduk melek huruf yang

berumur 10 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin dan

kelompok umur berdasarkan hasil Susenas 2014. Dari tabel

tersebut terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas

yang melek huruf sebesar 98,53 persen, sedangkan untuk yang

berumur 15 tahun ke atas sebesar 98,44 persen. Ini menunjukkan

proporsi penduduk muda dibandingkan yang lebih tua tidak terlalu

berbeda. Terlihat persentase penduduk usia 45 tahun ke atas

cukup baik yaitu di atas 90 persen (98,44 %).

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf

umur 10 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 97,84

persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar

99,59 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur

lainnya terlihat persentase penduduk yang melek huruf di

perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Hal ini

disebabkan di daerah perkotaan lebih banyak tersedia fasilitas

pendidikan dibandingkan daerah perdesaan.

4.2 Rata - Rata Lama Sekolah

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan

masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk umur 15

tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke

atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara

keseluruhan. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling)

merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

30


efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun

efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh

seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan,

misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun

dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa

memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih

cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang

diformulasikan oleh United Nations Development Programs

(UNDP) pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Renstra Kemdikbud

tahun 2009-2014, disebutkan bahwa salah satu sasaran

pencapaian pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama

sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun dapat dicapai pada

tahun 2014 (Statistik Pendidikan, 2012)

Gambar 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2014


Laki-laki

Perempuan

Laki-Laki+Perempuan

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

10,18

7,64 8,66

10,26

7,51 8,60

10,22

7,57 8,63

Rat

a-R

ata

Lam

a Se

kola

h (

Tah

un

)

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

31


Gambar 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah

penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2014 mencapai 8,63

tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan

penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang

pendidikan kelas 2 SMP (kelas VIII) atau putus sekolah di kelas 3

SMP (Kelas IX).

Gambar 4.2 juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang berarti

antara rata-rata lama sekolah yang dicapai antara penduduk laki-

laki dengan penduduk perempuan (relative sama 8,6 tahun).

Kondisi ini menunjukkan secara umum isu gender bukanlah men-

jadi isu kesenjangan.

Rata-rata lama sekolah penduduk di perkotaan sebesar 10,22

tahun dan di perdesaan sebesar 7,57 tahun. Hal ini berarti secara

rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas di daerah perkotaan

telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun atau tamat SMP

(kelas IX) bahkan lebih, sedangkan di perdesaan secara rata-rata

baru menamatkan pendidikan dasar (kelas 6 SD).

4.3 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat

pendidikan yang ditamatkan, semakin banyak penduduk yang

berpendidikan menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang

semakin baik. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dapat

dicapai dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu

masyarakat.


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

32


Gambaran kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) Sumatera

Barat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan disajikan pada

Gambar 4.3.1 dan Gambar 4.3.2 berturut-turut menurut daerah

tempat tinggal dan menurut jenis kelamin.

Gambar 4.3.1 Persentase Peduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014

Dari Gambar 4.3.1 tersebut terlihat bahwa persentase tertinggi

adalah penduduk yang tamat SMA/sederajat sebesar 27,57

persen, diikuti tamat SD/sederajat sebesar 22,26 persen, dan

tamat SMP/sederajat sebesar 20,97 persen. Sedangkan

persentase penduduk yang tamat PT sebesar 8,65 persen.

Disamping itu masih terdapat sebesar 2,12 persen penduduk 15

tahun ke atas yang belum pernah mengenyam pendidikan dan

sebesar 18,42 persen pernah bersekolah di SD/sederajat namun


0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Perkotaan Perdesaan Kota+Desa

P

e

r

s

e

n

t

a

s

e(

%)

tidak/belum pernah bersekolah tidak / belum tamat sd

SD SMP

SMA PT

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

33


tidak tamat.

Tingkat pendidikan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan

penduduk perdesaan. Persentase penduduk di perkotaan yang

menamatkan jenjang pendidikan SMP/sederajat ke atas (SMP/

sederajat, SMA/sederajat, dan PT) sebesar 72,95 persen, hampir

1 1/2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perdesaan sebesar 46,76

persen. Sedangkan persentase penduduk yang belum

mengenyam pendidikan di perdesaan (2,78 %) lebih tinggi

dibandingkan di perkotaan (1,14%).

Berikutnya dari Gambar 4.3.2 menggambarkan persentase

penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan

jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Gambar 4.3.2 Persentase Peduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis

Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Dita-matkan di Sumatera Barat Tahun 2014


0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

tidak/belum pernah bersekolah

tidak / belum tamat sd

SD

SMP

SMA

PT

Persentase (%)

Laki-Laki+Perempuan Perempuan Laki-Laki

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

34


Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang

belum pernah mengenyam pendidikan sebesar 2,94 persen, dua

kali lipat lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 1,28 persen.

Namun persentase perempuan yang menamatkan pendidikan

SMP/sederajat ke atas sebesar 56,86 persen hampir sebanding

dengan laki-laki sebesar 57,55 persen. Kondisi ini menunjukkan

bahwa baik perempuan dan laki-laki relatif memiliki kemampuan

yang sama dalam pencapaian pendidikan lanjutan.

4.4 Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak

Bersekolah Lagi Pendidikan belum dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia

hal ini dapat dilihat dari masih adanya anak-anak yang tidak/

belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan

oleh banyak faktor. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya

antara lain karena tidak ada biaya, bekerja, menikah/mengurus

rumah tangga, merasa pendidikan cukup, malu karena ekonomi,

sekolah jauh, cacat, menunggu pengumuman, tidak diterima, dan

lain-lain.


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

35


Tabel 4.4 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2014


Tabel 4.4 menyajikan berbagai alasan yang menyebabkan anak

umur 7-18 tahun tidak/belum pernah sekolah/tidak bersekolah

lagi. Pada tabel tersebut terlihat bahwa masalah ekonomi menjadi

penyebab utama anak tidak dapat menikmati pendidikan. Alasan

karena tidak ada biaya dan bekerja umumnya berkaitan erat

dengan faktor ekonomi (kemiskinan atau kemampuan ekonomi

orang tua). Sebesar 34,05 persen dari penduduk berumur 7-18

Alasan Tidak/Belum Pernah

Bersekolah

Tipe Daerah/Jenis Kelamin

Perkotaan Perdesaan Perkotaan +Perdesaan

Laki-Laki Perempuan L+P Laki-Laki Perempuan L+P Laki-Laki Perempuan L+P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tidak ada biaya 33,43 31,97 33,00 28,99 44,99 34,43 30,22 41,88 34,05

Bekerja/mencari nafkah

9,59 13,43 10,73 10,22 3,34 7,88 10,05 5,75 8,64

Menikah/mengurus rumah tangga

0,00 2,80 0,83 0,00 7,39 2,51 0,00 6,29 2,07

Merasa pendidi-kan cukup

0,59 0,56 0,58 5,14 3,97 4,74 3,87 3,15 3,63

Malu karena ekonomi

2,59 0,00 1,82 0,37 0,00 0,24 0,99 0,00 0,66

Sekolah jauh 0,00 0,00 0,00 3,82 1,08 2,89 2,76 0,82 2,12

Cacat 3,06 10,42 5,23 6,65 5,16 6,14 5,65 6,42 5,90

Menunggu pengumuman

6,41 8,57 7,05 1,21 2,90 1,79 2,66 4,26 3,19

Tidak diterima 2,18 1,06 1,85 1,53 0,96 1,34 1,71 0,98 1,48

Lainnya 42,15 31,18 38,91 42,07 30,21 38,04 42,09 30,44 38,27


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

36


tahun menyatakan tidak/belum pernah sekolah/tidak bersekolah

lagi karena tidak ada biaya dan sebesar 8,64 persen dengan

alasan bekerja/mencari nafkah. Kenyataan ini sangat

memprihatinkan karena Pemerintah telah meluncurkan program

bantuan operasional sekolah (BOS) yang pada dasarnya

bertujuan untuk meringankan beban semua siswa dan

membebaskan siswa miskin dari kewajiban membayar uang

sekolah.

Kenyataan ini, mencerminkan bahwa program sekolah gratis

untuk tingkat pendidikan dasar ternyata belum sepenuhnya

terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat luas. Selain itu,

keluarga miskin masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi

biaya pendidikan seperti biaya transportasi, buku, dan seragam

sekolah.

Masih terdapat 2,12 persen anak yang tidak/belum pernah

sekolah/tidak sekolah lagi karena sekolah jauh. Kondisi ini

menunjukkan belum meratanya fasilitas sekolah yang dapat

diakses oleh penduduk. Selain itu, kondisi ini kemungkinan terkait

dengan kondisi geografis suatu daerah menyebabkan akses sulit

(seperti daerah perbukitan, wilayah pedalaman, dan kepulauan).

Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa alasan anak yang

tidak bersekolah dibedakan menurut jenis kelamin. Untuk alasan

tidak ada biaya, persentase laki-laki lebih rendah dibandingkan

dengan persentase perempuan, berturut-turut 30,22 persen dan


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

37


41,88 persen. Untuk alasan bekerja/mencari nafkah, persentase

laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 10,05 persen

dan 5,75 persen. Sementara untuk alasan menikah/mengurus

rumah tangga didominasi oleh perempuan sebesar 6,29 persen.


http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

PENUTUP

5

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

39


PENUTUP

Beberapa catatan penting yang dapat digunakan sebagai

bahan/referensi bagi penentu kebijakan di Provinsi Sumatera Barat

guna penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan ke depan,

yaitu:

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (3-6 tahun) baru mencapai

32,65 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan

kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu.

2. Angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga

jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) di Provinsi Sumatera

Barat, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan,

makin kecil angka partisipasinya. Kesenjangan yang terjadi

sebagai akibat rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di

daerah perdesaan. Selain itu diduga masih ada diskriminasi

gender, laki-laki masih dipandang sebagai figur utama pada

program pendidikan 7 hingga 18 tahun.

3. Hingga tahun 2014 masih terdapat 1,56 persen penduduk usia

15 tahun ke atas yang masih buta huruf di Sumatera Barat.

Sebagian besar penduduk buta huruf terdapat di daerah

perdesaan.

4. Rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk usia 15

tahun ke atas di Sumatera Barat pada tahun 2014 sebesar 8,63

tahun. Hal ini disebabkan oleh capaian rata-rata lama sekolah di

daerah perdesaan yang cukup rendah yaitu 7,57 tahun.

5. Sebagian besar alasan berhenti sekolah adalah keterbatasan

biaya sekolah (34,05 %).

5 Penutup

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

http

://sum

bar.b

ps.g

o.id

sumbar.bps.go - NEW...

Documents

Transcript of sumbar.bps.go - NEW...