apikes.comapikes.com/files/Permenkes_1171_Tahun_2011.pdf · menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan...

4

Transcript of apikes.comapikes.com/files/Permenkes_1171_Tahun_2011.pdf · menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan...

Page 1: apikes.comapikes.com/files/Permenkes_1171_Tahun_2011.pdf · menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Informasi Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Page 2: apikes.comapikes.com/files/Permenkes_1171_Tahun_2011.pdf · menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Informasi Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Page 3: apikes.comapikes.com/files/Permenkes_1171_Tahun_2011.pdf · menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Informasi Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Page 4: apikes.comapikes.com/files/Permenkes_1171_Tahun_2011.pdf · menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Informasi Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA · tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA · tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ...PMK.010...Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ...PMK.010...Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAfile.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA...Menetapkan :-UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAfile.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA...Menetapkan :-UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang

jdih.sijunjung.go.id · Menetapkan 4. 5. 6. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

jdih.sijunjung.go.id · Menetapkan 4. 5. 6. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu

NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_2005.pdf · Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ... Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG

NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_2005.pdf · Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ... Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - lantastabanan.net · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ... Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - lantastabanan.net · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ... Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

1. - Pushep · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peramran Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan

1. - Pushep · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peramran Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan

jdih.kpu.go...2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

jdih.kpu.go...2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang · dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pemberian tambahan penghasilan ... Disiplin Pegawai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang · dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pemberian tambahan penghasilan ... Disiplin Pegawai

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat : 1.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat : 1.

SK Gubernur UMP Jateng 2019 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

SK Gubernur UMP Jateng 2019 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...elaw-pkt.com/sites/default/files/2018-07/Undang-Undang No. 2 Tahun...Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...elaw-pkt.com/sites/default/files/2018-07/Undang-Undang No. 2 Tahun...Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor …PMK.03~2016Per.pdf · menetapkan - 2 - memutuskan: peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor …PMK.03~2016Per.pdf · menetapkan - 2 - memutuskan: peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang

SALINAN - bulelengkab.go.id · tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan KeuanganDesa; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 69

SALINAN - bulelengkab.go.id · tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan KeuanganDesa; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 69

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN … · Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN … · Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini

jdih.pariamankota.go.id...Menetapkan 7. 8. 9. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

jdih.pariamankota.go.id...Menetapkan 7. 8. 9. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ...dpmptsp.riau.go.id/media/file/10372793208PERDA_NOMOR_9...Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ...dpmptsp.riau.go.id/media/file/10372793208PERDA_NOMOR_9...Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan