- Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
description
Transcript of - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
i
KATA PENGANTAR
Evaluasi kinerja pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang tidak terpisahkan
dari keseluruhan siklus manajemen pembangunan nasional. Saat ini RPJMN 2010-2014
telah dilaksanakan selama 1 tahun sehingga sudah saatnya dilakukan evaluasi
pencapaian target serta relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi daerah.
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 akan mengacu
pada RPJMN Tahun 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat
pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi
isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun
2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah. Pelaksanaan
kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Aceh dilaksanakan oleh
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh bekerjasama dengan Bappenas. Tim EKPD
Provinsi Aceh terdiri dari:
1. Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Narasumber)
2. Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal, M.Eng (Narasumber)
3. Prof. Dr. Said Muhammad, MA (Koordinator)
4. Dr. Aliasuddin, M.Si (Anggota)
5. Weri, SE, MA. Econ (Anggota)
6. Abd. Jamal, SE, M.Si (Anggota)
7. Dr. TAqwaddin, SH, SE, MH (Anggota)
8. Ir. Teuku Makmur, M.Si (Anggota).
Banda Aceh, Juni 2011
Rektor Universitas Syiah Kuala,
Prof. Dr. Darni M. Daud, MANIP. 196107251986021002
ii
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran 3C. Anggota Tim EKPD Provinsi Aceh 4
BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI ACEH 6A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 6B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Dalam RPJMN 2010 – 2014 7C. Evaluasi Tematik 7
BAB III PENUTUP 8
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan
pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara
pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
2
Tiga prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN
2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target
kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis,
sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan
harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung
dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi
Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator
eksternal.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas
mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil
kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4)
administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan
hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran
3
tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang
didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga
pencapaian di tiap daerah.
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran
Tujuan, sasaran dan keluaran dari kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD) tahun 2011 ini dapat dilihat di Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Tujuan, Sasaran dan Keluaran EKPD 2011No. Tujuan Sasaran Keluaran1. Untuk melengkapi
baseline data 2009 danmengetahui tingkatpencapaian prioritasnasional 2010 dan 2011berdasarkan RPJMN2010-2014 di tiap daerah.
1. Tersedianya baselinedata 2009 dan hasilevaluasi terhadapcapaian prioritasnasional 2010 dan2011 berdasarkanRPJMN 2010-2014 ditiap daerah.
Dokumen datadasar evaluasi dandokumen hasilevaluasi terhadapcapaian prioritasnasional 2010 dan2011 berdasarkanRPJMN 2010-2014di tiap daerah.2. Tersedianya informasi
dasar untukmerumuskankebijakan terutamayang berupa langkahpenanganan segera,baik oleh pemerintahmaupun olehpemerintah daerah.
4
2. Untuk mengetahuirelevansi isu strategis,sasaran, arah kebijakan,dan strategipengembangan dalamRPJMN 2010-2014dengan kondisi daerah
1. Tersedianya hasilevaluasi yangmenunjukkankesesuaian dan atauketidaksesuaianantara isu strategis,sasaran, arahkebijakan, danstrategipengembangandalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisidaerah.
Dokumen hasilevaluasi relevansiterhadap isustrategis, sasaran,arah kebijakan, danstrategipengembangandalam RPJMN2010-2014 dengankondisi daerah.
2. Tersedianya informasidasar untukmelakukan revisiRPJMN olehpemerintah dan revisiRPJMD olehpemerintah daerah.
3. Untuk mengetahuimasalah spesifikmelalui evaluasitematik di tiap daerah
1. Tersedianya hasilevaluasi terhadapmasalah spesifikmelalui evaluasitematik ditiap daerah.
Dokumen hasilevaluasi terhadapmasalah spesifikmelalui evaluasitematik di tiapdaerah.
2. Tersedianya informasidasar bagipemerintah maupunpemerintah daerahdalam merumuskanlangkah kebijakanmengatasi masalahspesifik melaluievaluasi tematik ditiap daerah.
C. Anggota Tim EKPD Provinsi Aceh
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Aceh dilaksanakan oleh
Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas). Tim EKPD Provinsi Aceh terdiri dari:
1. Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Narasumber)
2. Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal, M.Eng (Narasumber)
5
3. Prof. Dr. Said Muhammad, MA (Koordinator)
4. Dr. Aliasuddin, M.Si (Anggota)
5. Weri, SE, MA. Econ (Anggota)
6. Abd. Jamal, SE, M.Si (Anggota)
7. Dr. Taqwaddin, SH, SE, MH (Anggota)
8. Ir. Teuku Makmur, M.Si (Anggota)
6
BAB IIRENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI ACEH
Ada tiga komponen utama dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi
rencana kerja tim EKPD Provinsi Aceh. Ketiga komponen tersebut adalah (i) Evaluasi
Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011; (ii) Relevansi Isu Strategis,
Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010–2014; dan (iii)
Evaluasi Tematik.
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah berdasarkan
sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN dengan komponen
sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat;
2. Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Perekonomian.
7
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangandalam RPJMN 2010–2014
Evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan di masing-masing provinsi.
C. Evaluasi Tematik
Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang merupakan isu
strategis Provinsi dan perlu ditindaklanjuti rekomendasi kebijakannya oleh
Pemerintah.
8
BAB IIIPENUTUP
Keberhasilan dari pelaksanaan EKPD 2011 tidak terlepas dari dukungan semua pihak
baik dari pemerintah, perguruan tinggi, Bappeda provinsi, BPS Provinsi dan stakeholders
terkait. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi
perencanaan pembangunan nasional maupun daerah berikutnya. Apabila terdapat
kesalahan, Tim Sekretariat Nasional akan menyampaikan revisi. Hal-hal yang belum
diatur dalam panduan ini akan disampaikan kemudian.