fits in many differ
description
Transcript of fits in many differ
PEDOMAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
DI KPUDisampaikan di Sulawesi Tenggara
BIRO KEUANGAN BAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN KPU
KPU/KIP/Prov/Kab Kota Menerima Hibah
LATAR BELAKANG
- Belum di Administrasi secara tertib sesuai Peraturan
- Menjadi objek Pemeriksaan BPK- Sudah tersedianya peraturan yang mengatur tentang Hibah
Maksud dan Tujuan Penyusunan Hibah Langsung
SEBAGAI ACUAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
Maksud
TujuanMEMBERI PANDUAN DAN PEMAHAMAN DALAM MENERIMA, MENGELOLA DAN
MENGADMINISTRAIAN HIBAH LANGSUNG
TRANPRANSI DAN AKUNTABILTAS
Pengertian Hibah dan Hibah Langsung
4
Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan KPU, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk uang, barang yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari Pemerintah Daerah. Atas pendapatan hibah tersebut, KPU, KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/Kota mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU
Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh KPU, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Atas pendapatan hibah tersebut, KPU, KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/Kota mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU. Pendapatan Hibah Langsung ini bisa berbentuk uang, barang, jasa dan surat berharga;
Klasifikasi Hibah
5
Berdasarkan Bentuknya:o Hibah Uang adalah Hibah yang berasal dari
Pemberi Hibah yang diterima secara langsung oleh penerima hibah yang dalam hal ini yaitu Satuan Kerja di Lingkungan KPU dalam bentuk uang dan dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN
o Hibah Barang adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah yang diterima secara langsung oleh penerima hibah yang dalam hal ini yaitu Satuan Kerja di Lingkungan KPU dalam bentuk Barang secara Langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN.
6
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang
7
Pengajuan permohonan
nomor register
Pengajuan persetujuan pembukaan
Rekening Hibah
Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA
Pengajuan Pengesahan
ke KPPN
Pengajuan Nomor Register• Satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan
permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPU c.q. Direktur EAS. Melalui KPU (Biro Keuangan)
• Permohonan nomor register dilampiri:– Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan– Ringkasan Hibah (Grant Summary).
• Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah
• Output:
8
NOMOR REGISTER
Pengelolaan Rekening Hibah
• KPU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN
• Lampiran:– surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK
No.57/PMK.05/2007– Register Hibah
• Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.
9
Pengelolaan Rekening Hibah
• Penerima dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah.
• Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
• Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
10
REVISI DIPA DI K/LYang di Revisi adalah Pagu Belanja di Satker KPURevisi tersebut bersifat on-topRevisi DIPA:1. Satker KPU ke Dit. PA, DJPB,
2. Satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ke Kanwil
DJPB setempat.3. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang
direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah.
11
PERSYARATAN REVISI DIPA K/LRingkasan Naskah Perjanjian
Nomor Register Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan
Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung
12
PENGESAHANPengesahan atas Pendapatan Hibah dan Belanja
yang bersumber dari Hibah.Dokumen Pengesahan:
◦SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)◦SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)
• Lampiran:– copy Rekening atas Rekening Hibah;– SPTMHL;– SPTJM; dan– copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk
pengajuan SP2HL pertama kali.13
PENGESAHAN
• Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendaharan untuk Hibah sebagai dokumen yang dipersamakan.
14
Perlakuan Sisa Hibah
• Dikembalikan kepada Pemberi Hibah;• Disetor ke Kas Negara;• Dipergunakan/dibelanjakan di tahun
berikutnya;
15
Pengembalian Hibah ke Pemberi Hibah
Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan.
Dokumen yang digunakan: Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
Lampiran SP4HL: – Copy Rekening atas Rekening Hibah;– Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan– SPTJM.
Saldo Kas di KPU dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.
16
Tahapan Hibah Langsung - Uang
DJPU-DEAS
DJPBN- Dit. PKN
DJPBN-Dit. PA
KPPN
KPU/KIP PROV/KAB/K
OTA
Pengajuan SP2HL/SP4HL
Pengesahan SPHL/SP3HLUsulan pengesahan revisi DIPA
Pengesahan Revisi DIPA
Permintaan ijin pembukaan rekening
Persetujuan
Pemberian no register
Permintaan no register via KPU
1 2
34
Melampirkan : Perjanjian Hibah + Ringkasan Hibah +
Permohonan No Register
Melampirkan :Surat Pernyataan
Penggunaan Rek + Permohonan
Persetujuan buka Rekening
Syarat :Ringkasan Hibah + Nomor Register + Persetujuan buka
Rekening
Melampirkan : SPTMHL + SPTJM +
SP2HL
Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang
18
Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang
Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya
No. Register dan Pengesahan Pendapatan Hibah ke DJPU
Tidak Perlu Ijin Rekening
Tidak Perlu Revisi DIPA
Memo Pencatatan ke KPPN
BAST• Penerima Hibah (KPU sebagai Satker) yang
menerima hibah dalam bentuk Barang membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
• BAST sekurang-kurangnya memuat:– Tanggal serah terima;– Pihak Pemberi dan Penerima;– Nilai nominal;– Bentuk hibah; – Tujuan BAST; dan– Rincian harga per barang.
20
Pengajuan Permohonan Nomor Register• Penerima Hibah Kuasa PA mengajukan surat permohonan
nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS, dilampiri:– Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan– Ringkasan hibah (Grant Summary).
• Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan:– Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH)– SPTMHL.
21
Pengesahan ke DJPU• Penerima Hibah/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah
Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU c.q. Direktur EAS dengan dilampiri:– BAST; dan– SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah).
22
Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN
• Penerima Hibah/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang (MPHL-BJS)
• Untuk keperluan pencatatan: – Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah– Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari
Hibah– Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang
23
• Penerima hibah/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri:– SPTMHL;– SP3HL-BJS lembar kedua; dan– SPTJM.
• Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS
24
Pencatatan Hibah Bentuk Barang ke KPPN
DJPU Pemberi Hibah
DJPUKPPN
KPU/KIP Prov/Kab/
Kota
Permohonan Registrasi
Permohonan Pengesahan Pendapatan
persetujuan MPHL-BJS
· Melaporkan ke Biro Keuangan -Melaporkan dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca
· Menjelaskan Hibah dalam CaLK· Menatausahakan dok. Terkait penerimaan hibah
Pemberian No. Register
Penyusunan BAST
Pengesahan
2 1
3
4Pengajuan MPHL-BJS
Tahapan Hibah Langsung Barang
Mengajukan : Surat Permohonan
Register + Perjanjian Hibah +
dok lain yang dipersamakan
Mengajukan : SPTMHL + LSP3HL
–BJS + BAST
Mengajukan : MPHL-BJS +
SPTMHL + SP3HL-BJS + SPTJM
• LHP Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan KPU
• LHP atas Sistem Pengendalian Intern KPU• LHP atas Laporan Keuangan KPU
Hasil Pemeriksaan BPK
BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LK KPU Tahun 2013 karena :a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan pada
KPU Jambi sebesar Rp.500.000.000,- dan hilang karena dicuri pada KPU kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.1.273.000.000,-
b. Nilai pengadaan kotak suara, balik suara dan sampul pada KPU tingkat Provinsi dan Pengadaan kelengkapan TPS/KPPS pada KPU tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp.162.320.981.591,- belum dicatat dalam neraca dan Laporan Persediaan, namun tidak dapat dilakukan koreksi karena data pendukung yang ada tidak dapat diyakini keandalannya;
c. Penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung belum seluruhnya dapat diketahui, sehingga nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp.67.478.906.000,- dan KDP senilai Rp.9.263.264.100,- yang merupakan penambahan tahun 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya. Catatan dan data yang ada pada KPU, tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Gedung dan Bangunan serta KDP tersebut:
Opini atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2013
• Belanja antara lain :a) adanya Kelebihan Pembayaran Tunjangan, b) keterlambatan penyetoran sisa Tup, pajak, honor,c) bukti pertanggungjawaban sppd dan perhitungan
rampung tidak sesuai dengan ketentuan, d) Pembayaran honorarium pokja melebihi ketentuan,e) hasil pelaksanaan Pokja tidak sesuai dengan ketentuan, f) pelaksanaan Kontrak Pengadaan Jasa tidak sesuai dengan
ketentuang) (Paket IP Transit/Sewa Secondary Link Internet/Pengadaan
Penyebaran Informasi Pemilu 2014 paket 1 dan 2)
LHP Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (1)
• Kas Di Bendahara Pengeluaran antara lain :a) Penatausahaan kas dan Dokumen Pertanggungjawaban
Belanja pada KPU Provinsi Jatim belum memadai,b) Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPU Kota Jambi tidak
dipertanggungjawabkan dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur hilang di curi
Aset Tetap antara lain :a) Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Ngajuk
dan KPU Kab Keerom tidak sesuai dengan ketentuan dan mengalami keterlambatan.
b) BMN yang hilang belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya
c) BMN yang masih dikuasai oleh Mantan Pejabat dan Mantan Pegawai KPU
LHP Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (2)
• Belanja antara lain :a) Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPU belum
efektif dalam Mendeteksi terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
b) Pembayaran Honorarium Pokja kepada Ketua, Anggota dan Sekjen KPU tidak sesuai dengan asas kepatuhan
Pencatatan Persediaan dan Pelaporan belum memadai Aset Tetap antara lain : a) Pencatatan dan pelaporan Gedung dan Bangunan serta kontruksi dalam Pengerjaan
belum memadai;b) Pencatatan dan pelaporan Saldo Akumulasi Penyusutan pada neraca belum
memadai Pencatatan dan Pelaporan hibah dana untuk kegiatan pemilukada dan operasional
serta hibah tanah dari pemerintah daerah kepada KPU belum memadai Reviu atas Laporan Keuangan belum memadai Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan KPU belum
memadai
LHP Atas Sistem Pengendalian Intern
REKOMENDASI BPK• BPK merekomendasikan kepada ketua KPU agar
Sekretaris Jenderal KPU:1. Meninjau kembali peraturan internal terkait pencatatan persediaan
dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan;2. Menetapkan aturan mengenai mekanisme penggunaan anggaran
honorarium Pokja yang memperhatikan asas kepatutan;3. Menginstruksikan Inspektur KPU agar melakukan pemantauan
penyelesaian pembangunan gedung kantor tahun 2013 pada satker KPU provinsi/Kabupaten/Kota dan mengenakan denda kepada penyedia gedung pada satker yang terlambat menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU sesuai kontrak;
4. Berkoordinasi dengan kementerian keuangan terkait dengan hibah pemilukada, hibah operasional dan hibah tanah yang diperoleh KPU serta melakukan register atas penerimaan hibahnya; dan
5. Menyusun SOP yang mengatur tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan hibah.
Terima Kasih
Biro Keuangan Bagian Pengelolaan Keuangan KPU