ANALISN GENDERDALAM PEMBANGUNAN PEKTANIANAplikasi Gender Anolysis Pathway (GAP)

DOKUMENTASI & ARSIP

BAPPENASAcc. No. ,e.L(f../.I*,: ]*r_A;,

" ; ....(../t76eChecked :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)bekerjasarna de.ngan Women's Support Proiect If - CIDA

' Jakaita,Juni 2001

wAPPENA

l*l

ANALISIS GENDERDATAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Aplikasi Gender Analysis Patlway (GAP)

Edisi PertanraJuni 2001

BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)bekerjasarna dengan Wonren's Support project II - CIDA

Jakarta,Juni 2001

ISBN: 979-96149-6-l

I(ATA PENGANTARt l

" { : i . . : i

, : . ; :

Gencler Anatysis Pathway (GAP) merupakan alat analisi, g.nduiyungdikembangkan oleh Direktorat l(ependudukan, I(emasyarakatatr; danPenrberdayaan Perempuan-BAPPENAS bekerj asama d engan W0 nten's S up p o rtProject Phase //-CIDA. Dalam proses perkembangannya, dan atas kerjasamadengan CIDA dan ILO, GAP telah diujicobakan di 5 (lima) sektor pembangunan,yaitu ketenagakerjaan, pendidikan, hukum, pertanian, serta koperasi danusaha kecil menengah (l(UI(M). Hasil uji coba tersebut telah dipresentasikanpada acara "seminar Nasional Pengarusutamaan Gender dalam PerencanaanPembangunan Nasional" di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2001, dan telahmemperoleh banyak masukan yang kesemuanya telah dirangkr-rm ke dalambuku ini.

Penyusunan GAP diawali dengan analisis terhadap dampak kebijakandan program pembangunan Repelita VI terhadap perempuan dan laki-laki.IGsenjangan gender (gender gap)dan masalah gender (gender issues)yang berhasildiidentifikasi dari kebijakan dan program pembangunan Repelita VI tersebutselanjutnya digunakan sebagai masukan bagi penyusunan ProgramPembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004. Dalam PROPENAS 2000-2004terdapat 19 (sembilan belas) program pembangunan yang telah responsifgenderyaitu dalam pembangunan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sertasosial dan budaya. GAP juga telah diujicobakan pada program-programRencana Pembangunan Thhunan (REPETA) tahun 2002. Dalam draft REPETA2002, selain 19 program juga terdapat 7 (tujuh) program lainnya yang telahresponsif gender, yaitu program-program dalam pembangunan hukum danekonomi. Dengan demikian, sampai buku ini diterbitkan, telah terdapat 26(dua puluh enam)program di berbagai bidang pembangunan yang responsifgender,

Dalam pembangunan pertanian, 2 (dua) program utama telah dijadikanfokus anal is is yai tu: Program Pengembangan Agr ib isnis dan ProgramPeningkatan lGtahanan Pangan. Hasil analisis menunj ukkan, bahwa d itemukanbeberapa fak to r penyebab te r jad inya kesen jangan gender da la r tpembangunan per tan ian . Dengan te lah te r ident i f i kas inya berbaga ipermasalahan gender dalam pembangunan pertanian tersebut, diharapkarrpara pengambil kebijakan dan para perencana pertanian semakin sensitifdalam

menyusun rencana kebijakan/program/proyekikegiatan pembangunan

pertanian yang ditujukan pada Llpaya memperkecil atau bahkan menghapus

kesenjangan gender pada bidang pertanian.

Analisis gender dengan menggunakan GAP merupakan proses panjang

yang telah dimulai sejak awal tahun 1999 di bawah koordinasi Direktorat

I(ependudukan, l(emasyarakatan, dan Pemberdayaan Perempuan-BAPPENAS'clan melibatkan banyak pilrak dari Direl<torat Pangan, Pertanian dan Pengairan-

BAPPENAS, Departemen Pertanian, Departemen l(ehutanan dan Perkebunan,

Badan Pusat Statistik, dan lGntor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan'

Pada kesempatan ini, kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya

analisis ini khususnya lr. Sugiyah Mrrgniesyah, MS dan Ir. Pmalea Fadlrilah,MAkami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan

terima kasih pula kepada DR. Edeng H. Abdurahman atas dukungan dan

masukannya. Disamping it t t , masukan dan dukr-rngan manajemen dariWSP l l ,

yang terd i r i dar i E l izabeth Carr iere, Bever ly Bot t t i l ier , Lenore Rogers,

Dewayani, dan Dewi, serta khususnya DR. Linda Miranda sangat membantu

clalarn memfasil i tasiterselenggaranya berbagaidiskusi dan penerbitan buku

ini. Ucapan terima kasih juga disarnpaikan untuk YayasanJurnal Perempuanyang telah membantu dalam penylmtingan bahasa. Penghargaan khusus

d ibe r i kan kepada Depu t i B idang S r , rmberdaya Manus ia dan P rana taPemerir-rtahan-BAPPENAS atas pengarahan dan dukungannya, serta kepada

seluruh staf di lingkungan Direktorat l(ependudukan, I(emasyarakatan, dan

Pemberdayaan Perempuan-BAPPENAS yang telah membantu mempercepatpenyelesaian penulisan buku ini.

Sebagai suatu analisis awal, buku ini masih akan terus disempurnakan.

Ultuk itu, saran, kritik, dan masukan dari seluruh pihak senantiasa diharapkan.

Semoga langkah awal dari pengintegrasian pengarusll tamaan gender dalam

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian inidapat menjadi

landasan di masa mendatang.

Jakarta,Juni200l

Direktur l(ependudukan, I(emasyarakatandan Pemberdayaan Perempuan

Dra. Nina Sardjunani, MA

iv

Penanggungjawab

I(oordinator

Penulis

Penyunting Materi

Nara Sumber

TIM PEN\'I-JSUN

Dra. Nina Sardjunani, MA - BAPPENAS

Lenny N. Rosalin, SE, MSc - BAPPENAS

Ir. Siti Sugiah M. Mugniesyah, MSc (PSW-LP-IPB)

Ir. Pamela Fadhilah, MA - Departemen Pertanian

Dra. Nina Sardjunani, MA - BAPPENAS

Lenny N. Rosalin, SE, MSc - BAPPENAS

Direktorat Pangan, Pertanian dan Pengairan -

BAPPENAS

Departemen Pertanian

Departemen lGhutanan dan Perkebunan

Badan Pusat Statistik

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

LAPORAN TIM PENULIS

Penulisan Analisis Gender Dalam Pembangunan Pertanian : Aplikasi Gen-der Analysis Pathway (GAP) ini dimulai sejak September 1999. Studi tersebutselain menggunakan analisis data sekunder, wawancara mendalam juga melaluisuatu diskusi kelompokterarah dan seminar-seminar yang melibatkan pejabatdan tim ahli dari stokeholders, yang tergabung dalam Tim GAP Sektor PertanianI (Lampiran 13) serta para konsultan Studi GAP untuk sektor lainnya, yaituKetenagakerjaan, Pendidikan, Hukum dan Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah (Ulff).

Setelah melaluiserangkaian diskusidan seminar yang melibatkan TimGAP Sektor Pertanian yang dibentuk oleh BapPenas bekerjasama dengan WSPII-CIDA, dan sejalan dengantelah ditetapkannya PROPENAS 2000-2004, makahasil studi tersebut diadaptasi sesuai dengan perubahan kebijakan yangtertuang pada PROPENAS 2000-2004 dengan melibatkan Tim GAP SektorPertanian II (Lampiran 14)dan Tim Genderyang ada dilingkungan DepartemenPertanian, serta dengan melibatkan konsultan internasonal, DR. Linda Miranda.Sel anj utnya kami mel akukan reorganisasi penul isan sesuai dengan kerangkaacuan yang disusun oleh Bappenas dan kesepakatan dengan Tim GAP SektorPertanian, khususnya dalam penyLlsunan Repeta 2002,sehingga menjadi bukttin i .

Penulis mengakLli bahwa tulisan ini merupakan suatu studi awal bagiterwujudnya pengarusutamaan gender dalam sektor pertanian danmerupakan suatu karya bersama semua pihak yang menjadi stakeholders studiini. Untuk itu kami haturkan penghargaan dan Llcapan terima kasih yang takterhingga kepada l (epala Biro l (ependudukan, Kemasyarakatan danPemberdayaan Perempuan, Bappenas, pertama kepada Bapak DR. Edeng H.Abdurahman dan kemudian lbu Dra. Nina Sardjunani, MA atas kepercayaandan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi bagian dalamsejarah pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya padasektor pertanian. Hal yang sama jr-rga kami sampaikan kepada ElizabethCarriere, Beverly Boutilier, Lenore Rogers, Dewayani dan Dewi dari WSP II'Selanjlrtnya, kami merasa bersyukur memperoleh kesempatan belajarmengimplementasikan suatu metodologi dalam pengarusutamaan genderyaitr-r GAP dari para guru kami, yakni lbr.r DR. Soedarti Surbakti (BPS), Ibu DR.Yulfita Rahardjo (LIPI), Lenny N. Rosalin, SE,MSc (Bappenas) serta juga

masulon-masukan dari penulis selcor lainnya, yakni lbu Prof, DR. T OmasIhromi (Ul), Ibu Achie Luhulima, SH, MA (LIPI), Ibu DR. Aida Vitayala S. Hubeis(lPB), Ibu Nursyahbani Katjasungkana, SH (LBH Apik) serta Bapak DR. AceSuryadi (Depdiknas).

Sebagai suatu hasil studi yang merintis penerapan Analisis GAP dalamSektor Pertaniarr , penulis menyadari diperlukannya suatu proses penyesuaianselanjutnya, khususnya untuk merespon terhadap perkembangan kebijakandi sektor pertanian. Dengan demikian, diharapkan tul isan in i dapatmemberikan masukan yang berarti bagi para pembuat kebijakan, khususnyad i l ingkup Depar temen Per tan ian , da lam rangka peng in tegras ianpengarusutamaan gender dalam kebi jakan, program, dan kegiatanpembangunan pertanian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mer idho i upaya k i ta da lammemberdayakan keluarga dan masyarakat petani kita, melalui pemberdayaanindividu laki-laki dan perempuan Petani Indonesia. Amin.

Penulis

vill

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

TIM PENYUSUN

LAPORAN TIM PENULIS

PENDAHULUAN .... . . . . . .1 .1. Latar Belakang . . . , . . . . . . .1 .2. Tujuan dan Manfaat . . . . . . . . . . . . . . .1 .3 . Me todo log i . . . . . . . . . . . . . . .1.4. Sistematika Penyajian

CENDER ANALYS$ PATHWAY (GAP) : ANALISIS KE.BUAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN REPELITA VI2.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian Repelita VI2.2. HasilAnalisis Gender Pembangunan

Pertanian Dalam Repelita Vl

GENDER ANALYS$ PATHWAY (GAP) : ANALISISGENDER PROGRAM PEMBANGUNANNASTONAL (PROPENAS) 2000 2004 ........3.1. Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian...............3.2. Data Pembuka Wawasan ..............3.3. I(esenjanganGender3.4. lsu Gender

REFORMULASI KEBUAIGN PEMBANGUNAN PERTANIANYANG RESPONSIF GENDER 374.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang Responsif

Gender 374.2. Indikator Kineria .. 41

BAB V RENCANA AKSI PEMBANGUNAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III .

BAB IV

lil

V

vii

ix

I1335

'7

'7

11

1313162033

5.1 . Rencana Aksi . . . . . . . .5.2. Indikator Rencana Aksi ..........

474750

x

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

53

55

57

138

140

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR PUSTAIG

BAB I

PENDAHULUAN

1 .1 . La ta r Be lakang

Pemerintah lndonesia mendukung penyetaraan dan persamaan hak bagi

seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang dan peraturan tentang hakazazi

manusia. Penyetaraan dan persamaan hak tersebut juga diamanatkan oleh

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, 1998, dan 1999;dan selanjutnya

di jabarkan ke dalam Rencana Pembangunan L ima Tahun (Repel i ta) .

Pemerintah juga menyatakan komitmennya sebagaimana tertuang dalam

Deklarasi Internasion al "Beijing Platform for Action sebagai hasil l(onferensi

Dunia Wanita IV di Beij ing, China pada tahun 1995.

Dalam perjalanan sejarah pembangunan di Indonesia, sumberdaya

manusia, baik itu laki-laki maupul'l perempuan dirryatakan sebagai sumberdaya

insani pembangunan yang partisipasinya sangat diharapkan untuk mewujudkan

kesejahteraan nasional. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa kebijakan-

kebijakan pembangunan selama ini clinyatakan sebagainetral, dalam artijika

menyangkut sumberdaya manusia baik itu dalam konteks individu, keluarga,

rumah tangga, masyarakat, dan negara Secara implisit berlaku atau mencakup

laki- laki dan perempllan.

paracligma pembangunan lama menyatakan bahwa kebijakan itu bersifat

netral, namun dalam implementasinya cenderung bias gender, dalam art i

yang memil iki akses dan kontrolterhadap berbagai program pembangunan,

termasuk dalam program pembangunan pertanian, sejak tahap perencanaan

hipgga pelaksanaannya didominasi oleh pihak laki- laki. Hal ini disebabkan

masih kuatnya pengaruh budaya patriarkhi di kalangan para penentu kebijakan,

perencana clan pelaksana program serta masyarakat petani itu sendiri. Selama

ini umum diketahui bahwa secara deiure, masyarakat luas menganggap bahwa

kepala keh-rarga (l(K) pada keluarga/rumahtangga pertanian itu adalah laki-

laki, padah al de facto ditemukan adanya I(l( perempuan pada rumahtangga

pertanian. Data Survei Angkatan IGda Nasional (Sakernas) 1999 menunjukkan

balrwa clari sejuml al't 47 ,113 juta penduduk berumur 10 tahun ke atas, terdapat

23,016 juta orang yang lapangan pekerjaan Lltamanya di sektor pertanian,

clengan rasio perempuan per laki- laki sebesar 43,7 untuk di perkotaan dan

63,1 untr-rk di perdesaan (Badan Pusat Statist ik, 2000). Dilaporkan bahwaperempuan sebagai kepala rumahtangga semakin meningkat jumlahnya, yaitusel<itar 13,2% pada tahun 1999 (Badan Pusat Statist ik,2000).

Pada dekade terakhir, beberapa ahli yang mengkrit isi paradigmapembangunan (Reintjes dkk. (1992), Chambers (1993), Uphoff (1993))menyatakan bahwa kebijakan pembangunan pertanian berparadigma lamasangat berorientasi pada transfer teknologi dan mengabaikan sumberdayamanusianya, sehingga t idak menghasi lkan pernbangLlnan per tan ianberkelanjutan. Disadari bahwa selama ini perempuan tani telah di l ibatkansebagai pelaku dalam usahatani bahkan diakui oleh para perencana danpelaksana pembangunan pertanian, antara lain tercermin dari curahan waktuperempuan yang t inggi dalarn usahatani (dalam art i luas, sepert i usahatanitanaman pangan dan hort ikultura, peternakan, perkebunan dan pesanggemserta perikanan). Namun demikian, pengakuan tersebut belum diikuti denganLrpaya rnelibatkan mereka dalam kegiatan peningkatan akses dan kontrolterhadap sumberdaya pembangLrnan pertanian. Program-program dan proyek-proyek pembangunan pertanian selama ini lebih ditujr-rkan untuk pemenuhankebutulran praktis gender (practical gender needs) yang cenderung memperkuatperanan domestik perempuan tani dan belum mengarah pada pemenuhankebutuhan strategis gender (strategic gender needs) dalam arti belummeningkatkan pengetahuan, sikap dan keterarnpilan perempuan tani untukmengambil keputusan yang berhubungan dengan pengembangan usaha tanimereka. Itu sebabnya, dibutuhkan kebijakan pembangunan pertanianberparadigma baru yang menekankan pada proses belajar (learning processapproach) dan memfokuskan pada pemberdayaan SDM dengan tujuanpemberdayaan kel uarga petani/pekeburVnel ayan/penghutan, bai k laki-lakimaupLur perempuan.

Pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 BabPendahuluan diakr.ri bahwa pembangunan yang terpusat dan tidak meratayang dilaksanakan selama ini hanya mengLrtamakan pertumbuhan ekonomiserta t idak di imbangi kehidupan sosial, pol i t ik, ekonomi yang demokratisdan be rkead i l an . I (husus da lam ha l p rog ram pe rempuan da lampembangunan, meskipr.rn telah diakui adanya kemajuan, namun kemajuante rsebu t cenderung be rs i f a t kuan t i t as - seper t i t e rce rm in da lammeningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan l(erja (TPAI() perempuan yangbekerja di sektor primer*, tapi belum secara kuali tas ( l(antor MenegPemberdayaan Perempuan Rl, 2000). Hal ini diperkurat oleh pemyataan yangtertLrang pada GBHN Thhun 1999-2004 pada Bab II l(ondisi Umum yang secara

eksplisit menyatakan bahwa status dan peranan perempuan masih bersifatsubordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.

Dampak negatifkebijakan pembangunan yang netral telah menimbulkanketidakadilan gender yang menghambat terwujudnya peningkatan kualitasSDM dan kesejahteraan keluarga pertanian Indonesia. Untuk itu, diperlukansuatu studi yang meninjau kembali berbagai kebijakan pembangunan,khususnya dalam pembangunan pertanian termasuk di dalamnya masyarakatnelayan, peternak, pesanggem, pekebun dan penghutan. Hal ini sangatpenting, karena selain dapat mengungkap faktor-faktor penyebab belumterjadinya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan pertanian,juga sebagai upaya untuk menemukan solUsiyang tepat yang dapat menjaminterintegrasinya kepen-tingan perempuan dan laki-laki dalam arus utamapembangunan pertanian di lndonesia.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum tulisan ini merupakan studi analisis berorientasi kebijakan(policy oriented analysis study) yang bertujuan untuk memfasil itasipenyusunan kqbijakan dan rencana aksi pembangunan pertanian yangresponsi f gender untuk menjadi pedoman dalam perencanaan danpenyelenggaraan program. Adapun manfaat studi ini adalah untuk memahamisituasi faktual dan menemukan formula kebijakan yang dapat mempersempitkesenjangan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, danevaluasi program-program pembangunan pertanian, serta merumuskan solusiyang lebih operasionalyang dituangkan ke .dalam Rencana Aksi PembangunanPertanian yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan SDM pertanianbaik laki-laki maupun perempuan.

1.3. Metodologi

Pencf ekatan teoritis atau kerangka berfikir logik (logicalframework)yangdigunakan dalam studi ini mengacu pada Diagram Alur Kerja Analisis Gen-d,er (Gender Analysis Pathway\ yang disusun oleh Bappenas, yang disajikanpada Buku I. Sesuai dengan prosesnya, pelaksanaan analisis kebijakan danimplementasi pembangunan pertanian dilakukan melalui 2 tahapan kegiatan,yaitu :

(1) Review dan analisis terhadap sasaran umum kebijakan, programutama dan penunjang, khususnya untuk sektor-sektor pertanianserta kehutanan dan perkebunan dalam REPELITAVI;

(21 Review dan analisis terhadap sasaran umum kebijakan. programutama dan kegiatan pokok, khususnya program-program

pembangunan per tan ian yang te r tuang pada programPembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 dan RencanaPembangunan Thhunan (REPETA) 2001 .

Pada tahapan pertama, isu-isu yang dikembangkan dalam studi analisisini mencakup :

(1) Pemberdayaan Sr-rmberdaya Manusia (sDM) pertanian MeraruiPeni ngkatan l(es empatan B ekerj a dan Peni ngkatan ProduktivitasTenaga Kerja Pertanian;

(2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) pertanian DalamIGI embagaan Pertanian;

(3) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (sDM) pertanian DalamIPTEI(.

Selarrjr-rtnya, untuk tahapan kedua, isu-isn yang dikembangkan terutamamengacLr pada kegiatan-kegiatan pokok dalam pRopENAS yang rerl(aitdengan prioritas Rencana Strategis program pembangunan pertanian yangmencakup:

(1) Pengentasanl(emiskinan;

(2) Diversifikasi Pangan; dan

(3) Pengembangan Agribisnis Hilir, dimana ketiganya berrrubunganerat dengan aspek-aspek SDM dan kelembagaan pertanian.

Pemilihan isu-isu tersebut di atas menjadi sangat relevan, mengingatfol<us pembangunan pertanian berkelanjutan adalah sumberdaya manusiapertanian, baik selaku tenaga kerja maupun sebagai penggerak atau pelakuLrtama dan pendukr-rng beragam kelembagaan sosial ekonomi pertanian.Uppltoff (1984) menyatakan bahwa pembangunan akan berkelanjutan j ikadidukung kelembagaan lokal yang juga berkelanjutan dalam mendukungkeberlanjutan sumberdaya manusia untuk memperoleh peluang bekerja danberusaha.

Studi ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekundermencakup data kuantitatif dan kualitatif Data kuantitatif mencakup hasilSensus Penduduk, sensus Pertanian, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional(susENAS) - Survei/Laporan Struktur ongkos usahatani padi dan palawija,Usahatani Hortikultr,rra, Peternakan - survei 3 tahunan - yang dilakukanoleh Badan Pusat Statistik (BPS); serta dari institusi lain seperti data statistikyang dipLtblikasikan oleh Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanandan Perkebunan. Selain itu, data juga diperoleh dari hasil-hasil studi yang

dilakukan oleh berbagai pihak seperti l(antor Menteri Negara PemberdayaanPerempuan, Perguruan Tinggi (antara lain Pusat Studi Wanita) maupunLembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adapun data primer dikumpulkandengan menggunakan metode wawancara, diskusi dan pertemuan denganpara ahli. Wawancara terutama dilakukan terhadap para pejabat yangmempunyai tanggung- jawab langsung dalam perencanaan programpembangunan, khususnya di lingkup sektor pertanian; sementara diskusidan atau pertemuan ahli dilakukan dengan mengikutsertakan anggota TimGAP Pertanian.')

Dengan menyadari dan mengakui keterbatasan data kuantitatif yangterpilah menurut jenis kelamin (sex disaggregated data\, terlebih di sektorinformal seperti halnya pertanian, maka hal-hal yqng berkenaan dengananalisis kesenjangan tidak selamanya didukung data termaksud, sehinggahanya berupa data kualitatif Lebih lanjut, karena permasalahan gender dalampembangunan di sektor pertanian -dalam arti luas-juga menyangkut l"ral-hal yang berkenaan dengan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, makakedalaman analisis disini didukung oleh hasil Analisis Gender dalamPembangunan l(etenagakerjaan dan Analisis Gender dalam PembangunanKoperasi dan Usaha l(ecil menengah.

Perlu diketahui bahwa data yang ada dalam statistik (data sekunder)tentang pertanian, mengacu pada pengert ian pertanian yang telahdirumuskan oleh Badan Pusat Statistik, yakni pertanian dalam arti luas yangsecara formal hal tersebut tertulis dalam hasil Sensus Pertanian dan dapatdil ihat pada Lampiran 1.

1.4. Sisternatika Penyajian

Buku ini diorganisasikan ke dalam 6 BAB dan beberapa sub-bab padamasing-masing BAB-nya. Bab I mengemukakan Latar Belakang (Sub-Bab 1.1.);TLrjuan dan Manfaat (Sub- Bab 1.2); Metodologi (Sub-Bab 1.3); dan SistematikaPerryajian (Sub-Bab 1 .4).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, tulisan ini memuat hasil AnalisisGender dalam pembangunan pertanian dalam arti luas yang dalam prosespenyusunannya mengalami suatu perkembangan substansi materi, khususnyayang berkenaan dengan materi kebijakan pembangunan yang menjadi sumberdalam analisis ini. Sesuaidengan masa penulisannya, pada awahrya analisis

Tim Gender Analisis Patlrway (GAP) dibennrk oleh Bappenas, yaug terdiri 5 (lima) Tim GAP yaitu : (l)Tinr GAP Ketenagakerjaarr; (2) Tinr GAP Pendidikan; (3) Tim GAP Hukunr; (4) Tim GAP Pertanian; dan (5)Tim GAP Koperasi dan Usaha Kecil Meneugah.

ini menggunakan kebijakan pembangunan sektor pertanian pada RENCANAPEMBANGUNAN LIMA TAHUN IGENAM (REPELITA VI) 1991/95 _ 1998/1999BUI0 l l l BAB 21. Sehr-rbungan dengan itu, pada BAB II Sub-Bab 2.1.dikemr.rkakan Kebijakan Pembangunan Pertanian pada REPELITA VI, agarpembaca dapat mempunyai gambaran yang lengkap mengenai kebijakan danprogram pada REPELITA VI tersebut . Pada Sub-Bab 2.2. d ikemukakanmengenai Hasil Analisis Gender Pembangunan Pertanian dalam REPELITA VIpembangunan pertanian yang disusun setelah memperoleh masukan dariTimGAP Pertanian.

Sejalan dengan perkembangan poli t ik Indonesia yang di ikuti denganlah i rnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 ten tang p rog ramPembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 - 2004, upaya melal<sanakan analisisgender juga merespon terhadap perkembangan baru tersebut, terlebihsetelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Inclonesia Nomor 9 Tahun2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.Mengingat hasil analisis gerrder REPELITA VI telah merespon terhadap asupandan priori tas pembangunan dari pihak Departemen Pertanian, maka hasilnyadapat dijadikan sebagai acLran bagi penyr,rsunan analisis gender untuk RencanaPenrbangunan Thhunan (REPETA)Tahun 2002. sehubr-rngan dengan itr-r, BabIII nremuat hasil Analisis Ger-rder l(ebi jakan Program Pembangunan Nasional(PROPENAS 2000-2004) yang didalamnya mencakup Analisis l(ebi jakanPembangunan Pertanian (sub-Bab 3.1.), Data Pernbuka wawasan (sub-Bab 3.2),I(esenjangan Gender (Sub-Bab 3.3.)dan Isu Gender (Surb-Bab 3.4.).

Sebagai tindak.lanjr-rt temuan yang dikemukakan pada BAB III, dilakukanREFORMULASI I(EBUAIGN PEMBANGUNAN PERTANIAN yang RESPONSIFGENDER (BAB IV) yang meliputi 2 Sub-Bab, yaitu tentang ReformulasiI(ebijakan Pembangunan Pertanian yang Responsif Gender (sub-8ab.4.1 .) danIndikator I(inerja (Sub-Bab 4.2.). Sebagai implikasi dari reformulasi l(ebijakanPembangunan Pertanian yang Responsif Gender, selanjutnya disusun RencanaAksi dan Indikator Rencana Aksi yang keduanya menjadi sub-Bab pada BAB Vtentang RENCANA AI(sl PEMBANGUNAN PERTANTAN. Bagian terakhir daribuku ini adalah BAB VI berupa PENUTUP.

BAB IIGENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) :

ANALISIS IGBUAIGN PEMBANGUNANPERTANIAN REPELITA VI

2.1 . Kebijakan Pembangunan Pertanian REPELITA VI

2.1.1. Kebijakan Umum

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disusun kebijakanpertanian selama REPELITA VI. Pada dasarnya kebijakan pembangunan

pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani

dan masyarakat pada umumnya dengan meningkatkan produksidan kualitas

hasil pertanian, untuk memelihara kemantapan swasembada serta meraillpeh-rang dan meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan efisiensi sistemdistr ibusi hasil pertanian, meningkatkan penyediaan bahan baku untukpengembangan industri, mengurangi kesenjangan, memelihara lingkungan

hidup, dan meningkatkan peranan usaha pertanian rakyat. Kebijakan pem-

bangunan pertanian juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tenagakerja, mutu dan kesempatan kerja di perdesaan, memantapkan kelembagaanpertanian, serta mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan produksi hasil pertanian, kebijakannyaadalah meningkatkan efisiensi sistem produksi pertanian dan mengem-bangkan iklim usaha yang sehat untuk meningkatkan investasi di bidangpertanian, terutama untuk mendukung pengembangan usaha pertanian

ralqyat. Efisiensi sistem produksi dit ingkatkan dengan mengembangkankemampuan penguasaan iptek serta kelembagaan pertanian. Selanjutnya,iklim usaha yang sehat dikembangkan dengan menyempurnakan kebijakanmakroekonomi , an ta ra l a i . n menyempurnakan s i s tem pe rpa jakan ,meningkatkan penyediaan dana investasi, dan mengembangkan peraturanperundangan yang mendorong investas i d i b idang per tan ian, ser tamen ingka t kan penyed iaan i n fo rmas i usaha pe r t an ian , t e rmasukpemerataannya.

I(ebijakan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi hasil pertanian

adalah mengembangkan penentuan harga berlandaskan mekanisme pasar.

Meskipun demikian, kebijakan pengendalian harga Pangan masih tetapdilakukan, khususnya harga pangan yang sangat berpengaruh terhadap tingkatpendapatan riil dan kestabilan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk tetapmenjamin harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilanrendah dan meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan lainnya adalahmengurangi subsidi sarana produksi seperti pupuk secara bertahap, sesuaidengan peningkatan produktivitas pertanian untuk meningkatkan efi siensiperekonomian dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana produksi. Disamping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ni lai tukarditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi sistem transportasi, misalnyajalan desa, efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, sepertiirigasi serta efisiensi sistem perdagangan.

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mendukung pengembanganagroindustri dan meningkatkan ni lai tambah serta pendapatan usahapertanian rakyat di perdesaan adalah mengembangkan usaha pertanian rakyatterpadu melalui sistem agribisnis, termasuk mengembangkan sistem lembagakeuangan di perdesaan, meningkatkan penyediaan sarana produksi, danmengembangkan kelembagaan pemasaran, serta meningkatkan peranan KUDdi bidang ini. Kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan keterkaitan didalam sekor pertanian dan antara sektor pertanian dengan sektor industri,terutama dengan menciptakan rangsangan bagi usaha agroindustri kecil danmenengah berupa kemudahan permodalan, perizinan, dan pemasaran.Kebijakan lainnya adalah meningkatkan pemanfaatan, pengembangan danpenguasaan teknologi pengolahan, serta meningkatkan keterkaitan yangsaling menguntungkan antara petani produksi dengan industri pengolahanhasil pertanian, yang perlu ditopang peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mendukung pembangunanwilayah adalah meningkatkan investasi pertanianyang serasi dengan keadaansosial ekonomi daerah, kesesuaian lahan, dan potensi pasar. Kebijakan inidilaksanakan dengan menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkanjaminan kepastian usaha, antara lain berupa pelembagaan tata ruang, tataguna tanah, dan menyempurnakan hak pemanfaatan lahan.

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mengurangi kesenjanganantarwilayah adalah mendorong investasi di bidang usaha pertanian di daerahtertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnyadi kawasan barat Indonesia. Selanjutnya, kebijakan untuk mengatasikesenjangan antar golongan masyarakat adalah meningkatkan mutu dankesempatan berusaha di bidang pertanian dan meningkatkan ketahanan

pangan pada tingkat rumah tangga untuk golongan masyarakat miskin diperdesaan, I(ebijakan untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatkanperanan usaha pertanian ralcyat. Dalam hubungan ini, untuk meningkatkandan melindungi usaha pertanian rakyat diupayakan meningkatkan peranankoperasi di perdesaan/KUD sebagai badan usaha dan sekaligus sebagaigerakan ekonomi rakyat; meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkanefisiensi dari sistem produksi dan pemasaran hasil pertanian; meningkatkankemampuan adu tawar petani; mencegah persaingan tidak sehai dan berbagaibentuk monopoli atau monopsoni yang merugikan usaha pertanian rakyat;mencegah penguasaan lahan yang ber lebihan secara perseor,angan,penguasaan lahan secara absente dan diterlantarkan; mencegah pengalihanlahan pertanian produktif untuk pemanfaatan lainnya; mencadangkan usahapertanian tertentu yang banyak diusahakan oleh rakyat, usaha kecil danmenengah, usaha rakyat tradisional, termasuk nelayan kecil serta koperasidi perdesaan/I0D.

I(ebi jakan untuk meningkatkan penyediaan berbagai komoditaspertanian adalah meningkatkan dan memperluas divesifikasi komoditasdalam usaha tani ra\yat dan diversifikasiwilayah produksi pertanian. Untukmendorong diversifikasi komoditas, agrobisnis peternakan, perikanan darat,dan hortikultura ditumbuhkembangkan dan dipadukan dengan usaha taniyang telah ada. Selanjutnya, untuk mendorong diversifikasi wilayah, arealpertanian diperluas di luar Jawa, terutama dalam rangka memanfaatkanker-rnggulan wilayah berupa iklim yang bervariasi, tanah yang subuq lahanyang tersedia, serta pasar hasil pertanian yang cukup besar.

Kebijakan untuk mempertahankan kesuburan tanah,'memeliharasumber air, dan menjaga kelestarian fungsi l ingkungan hidup dilakukandengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasitanah kritis, lahan pertanianyang diterlantarkan serta mencegah eksploitasi sumber daya perikanan lautyang melampaui daya dukung lestari sumber daya; mengembangkan usahatani menetap bagi petani peladang berpindah; meningkatkan penyediaanteknologi konservasi; dan mencegah terjadinya kepunahan dan keluarnyaplasma nutfah dari teritorial negara Indonesia.

2.1.2. IGbijakanl(husus

2.1 .2.1.Pemantapan Swasembada Pangan

Kebijakan untuk memelihara kemantapan swasembada pangan adalahmeningkatkan dan memperluas intensifikasi tanaman padi, baik di lahansawah maupun di lahan tadah hujan; memperluas lahan sawah di luarJawa;

9

mengembangkan kelembagaan petani, terutama kelompok tani dan KUD;memperluas intensifikasi budi daya perikanan; meningkatkan intensifikasipemanfaatan sumber daya laut lepas pantai, serta memperluas usahapenangkapan ikaq di daerah perairan kawasan timur Indonesia dan ZonaEkonomi. EkS'kliisif,indonesia. Kebijakan selanjutnya adalah memperluasintensifikasi'peternakan unggas di perdesaan, terutama di kawasan timurIndonesia. Dalam rangka mendukung pemantapan swasembada pangandiupayakan pula untuk meningkatkan produksi daging, susu, sayuran, danbuah-buahan yang berkualitas dengan menggunakan IPTEK yang mampumemberikan nilai tambah tinggi dalam rangka pengembangan agroindustriyang andal.

2.1.2.2. Peningkatan Kesempatan l (er ja dan Produkt iv i tasTenaga l(erja Pertanian

I(ebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitastenaga kerja pertanian adalah menciptakan kondisi perekonomian yang sehat,meningkatkan investasi, dan mendorong restruldurisasi perekonomian diperdesaan dengan mengembangkan usaha pertanian rakyat terpadu danusaha kecil dan menengah di bidang agrobisnis dan agroindustri. Selanjutnya,diupayakan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, antara lain,dengan menggeser a lokas i sumber daya kepada keg ia tan yangproduktivitasnya tinggi; meningkatkan mobilitas sumber daya manusia danmodal antardaerah serta antarsektor; dan mengganti tanaman pertanian yangtidak produktif atau tidak mempunyai peluang pasar yang cukup tinggidengan tanaman yang mempunyai potensi pasar besar. I(ebijakan yangberkaitan adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagitenaga kerja,termasuk menerapkan sistem upah minimum bagi tenaga kerja di sektorpertanian.

2.1.2.3. Peningkatan Ekspor Hasi l Pertanian

I(ebi jakan untuk meningkatkan ekspor hasi l pertanian adalahmeningkatkan daya saing ekspor komoditas hasi l pertanian denganmeningkatkan kualitas hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor;meningkatkan efisiensi sistem produksi, perdagangan, dan distribusi;memperluas dan meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana ekspor,seperti lembaga keuangan, asuransi, transportasi dan telekomunikasi;meningkatkan kemampuan usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dibidang pemasaran dan ekspor; meningkatkan pengawasan dan pengendalianmutu hasil pertanian; mengembangkan diversifikasi wilayah pemasaran di

r0

Iuar negeri; serta meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologipertanian, termasuk bioteknologi.

2.1.2.4.Penataan dan Pengembangan Kelernbagaan

Kebijakan untuk menata dan mengembangkan kelembagaan pertaniandan perdesaart AdalaFmeningkatkan pendayagunaan kelembagaan l<euangan,baik berupa bank maupun non bank, kelembagaan pemasaran, asuransi,ketenagakerjaan, industri pengolahan, transportasi, dan kelembagaanekonomi lainnya yang memiliki peran penting bagi usaha pertanian rakyat,usaha kec i l dan menengah, ser ta I (UD. I (eb i jakan la innya ada lahmenyempurnakan kelembagaan kelompok tani, kelembagaan penyuluhandan pelatihan, serta pendidikan pertanian untuk meningkatkan manajemenusaha tani dan keuangan, serta penguasaan teknologi; meningkatkan peranserta asosiasiusaha pertanian dan badan usaha milik negara; mengembangkanketentuan-ketentuan yang memperkukuh kegiatan usaha pertanian ralqyatdi perdesaan; meningkatkan ef is iensi dan efekt iv i tas penel i t ian danpengembangan pertanian; dan mengembangkan sistem informasi tentangsumber daya lahan, teknologi produksi, harga, dan pasar hasil pertanian.

2.1.2.5. Pengentasan Penduduk dar i Kemiskinan

I(ebijakan untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan adalahmengembangkan usaha pertanian terpadu di daerah lahan kering, rawa danpasang surut, daerah persawahan dengan usaha tani sempit, daerah pantai,pegunungan, dan daerah terisolasi lainnya; mengembangkan sikap hidup danetos kerja produktif serta meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologitepat; meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga setengah menganggurdan menganggur penuh di perdesaan; memperbaiki sistem bagi hasil antaralain pemilik tanah dengan penyewa atau penyakap; meningkatkan aksesgolongan miskin terhadap informasi usah'a dan pasar; mengembangkan saranadan prasarana dasar perdesaan untuk memecahkan keterisolasian danmengatasi penyebab keterbelakangan; meningkatkan usaha koperasi diperdesaan/KUD, antara lain dalam pelayanan kebutuhan produksi danpemasaran; serta mendorong berkembangnya lembaga perekonomian lainnyadi perdesaan.

2 .2 . Has i l Ana l is is Ge lder Pembangunan Per tan ian Da lamREPELITA VI

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan pembangunansektor pertanian dalam REPELITAVI telah ditetapkan program pembangunanpertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Program

l l

tersebut terdiri atas 5 (lima) program pokok dan 3 (tiga) program penunjang.Program pokok meliputi : (1) Program Peningkatan Produksi Pangan; (2)Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga l(erjaPertanian; (3) Program Pengembangan Ekspor Hasil Pertanian; (4) ProgramPembinaan dan Pengembangan l(elembagaan Pertanian; dan (5) ProgramPeningkatan Produksi dan Diversifi kasi Pertani an.

Mas ing-mas ing program mencakup beberapa keg ia tan yangselengkapnya dapat dil ihat pada Lampiran 2. Adapun program penunjangmel iput i 3 program, yai tu : (1) Program Pendidikan, Pelat ihan danPenyuluhan Pertanian; (2) Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian;dan (3) Program Pengembangan Tiansmigrasi.

Adapun kegiatan untuk masing-masing program penunjang dapatdil ihat pada Lampiran 3.

Pada Bab Pendahuluan sub-bab Metodologitelah dikemukakan bahwaAnalisis Gender Pembangunan Pertanian REPELITA Vl ini mengacu pada AlurI(erja Analisis Gender (GAP) yang disusun oleh Bappenas. Sesuai dengankesepakatan dengan Tim GAP Pertanian, kebijakan dari REPELITA VI yangmenjadi prioritas perhatian dalam analisis ini mencakup 3 (tiga) hal, yaituPemberdayaan Sumber-daya Manusia (SDM) Rumahtangga Pertanian,Pemberdayaan SDM dalam lGlembagaan Pertanian, dan Pemberdayaan SDMAparat Pertanian dalam IPTEI(.

Hasil analisis yang berupa matriks disajikan berturut-turut padaLampiran 4 dan Lampiran 5.

12

BAB IIIGENDER ANALYSIS PATHWAY (cAP) : ANALISIS

GENDER PROGMM PEMBANGUNAN NASIONAL(PROPENAS) 2000-2004

3.1. Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian

3.1.1 . Kebijal<an Pembangunan Pertanian

Dalam BAB IV PROPENAS 2000-2004tentang Pembangunan Ekonomi,dinyatakan bahwa dengan berpedoman pada arah kebijakan GBHN 1999-2004dan dengan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, telahditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. prioritasjangka pendek adalah program-program untuk mempercepat pemulihanekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan danpengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Selanjutnya, dinyatakanbahwa di bidang ekonomi, pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutamadan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam penanggulangankemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminansosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana danprasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dayaalam dan lingkungan hidup.

Dalam konteks program pembanguqan ekonomi, dikemukakan bahwaprogram pembangunan pertanian menJhdi bagian dalam Program Menang-gulangi Kemiskinan dan Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat, khususnyayang dituangkan dalam Program Pengembangan Pertanian, Pangan danPengairan.

Pengertian pertanian yang dimaksud dalam PriOepftfns adalah pertaniandalam arti luas yang mencakup tanaman pangari, hortifrultura, peternakan,perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dinyatakan'lebih ianjut, bahwa olehkarena fungsi dan karakteristik dari kehutanan yang sangat penting, maka disamping masuk dalam sub-bab Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan,l(ehutanan juga secara khusus dituangkan dalam program tersendiri padaSub Bab Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan,

yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan. Adapunpengertian pangan, selain mencakup tanaman bahan pangan, juga mencakupsumber karbohidrat dan vitamin (tanaman pangan dan hortikultura), sumberp{otsin (peternakan dan perikanan)dan sumber minyak pangan; juga meliputikelembagaan dan industri pangan yang mencakup produksi, distribusi, dankonsumsi.

Program-program Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairanterdiri atas : (1) Program Pengembangan Agribisnis, (2) Program PeningkatanKetahanan Pangan, dan (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan.Khusus program yang terakhir menjadi wewenang Departemen PekerjaanUmum, bukan Departemen Pertanian. Sehubungan dengan itu, analisis inihanya menyangkut 2 program pertama di atas. Adapun tujuan, sasaran dankegiatan pokok pada kedua program secara lengkap dapat dilihat padaLampiran 6.

Ana l is is da lam buku in i mengacu kepada pr io r i tas p rogrampembangunan pertanian yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian,yakni yang mencakup penanggulangan kemiskinan, diversifikasi pangan, danpengembangan industri hilir pertanian. Mengingat visi pembangunan pertaniantahun 2000 - 2004 adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, khususnyapetani melaluipengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing,berkeadilan dan berkelanjutan; dan bahwa misi pembangunan pertanianmenekankan pada peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan agribisnis gunamewujudkan antara lain ketahanan pangan;maka analisis gender PROPENAS,seperti halnya pada analisis gender REPELITA Vl dikategorikan ke dalam 3aspek, yakni pada tingkat SDM rumahtangga pertanian, kelembagaan sosialekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Per lu dikemukakan dis in i bahwa penyusunan anal is is genderpembangunan pertanian ini juga mempertimbangkan kemungkinan penerap-annya pada REPETA2002, sehingga untuk itu dari PROPENAS hanya dipilihkegiatan-kegiatan pokok pada Program Pengembangan Agribisnis dan Pro-gram Ketahanan Pangan yang relevan dengan prioritas program pembangunansektor pertanian tersebut di atas, yang diharapkan dapat segera diterapkandalam pelaksanaannya. Adapun kegiatan pokok pembangunan sektorpertanian terpil ih dapat dil ihat pada Tabel 1.

l 4

b0

+J

bo

q.)

b0

g,g€gei€Ea;segEgFEg$E5E€ggFFFggtg$g,ggg€EgiiggigFg ggu ge EgEs gag gg Fg ggs

€t'-v

(t)

tt)

bo

bo

c)boCJ

bo

l€ g"g€ €rE e,€ E t e *eg FFt; g;g grg E s s gaB 6€E, E;a uu€"E i E*FEE EEgE sEss;[et;"* as;:' sF tE g *€3 ** €E gt *u Er ffuE Eg€E €€3E €EFEfF;gigEggE gE EE g gflF ]I FF EF Eg E€ EEr:- ri E r f €ggg sF Eq g€ i€ ** eiEgF €e FE, F €E.E* €E *E 4E FF Es F€EfE Fg FEg F FFE€ FE FE gE FE Fg FEE

l'\ cos r nao

(v)a.l

N

E

s

N

Nq

z

E

ue

x ia.l EA : Y= vo g JG I ;v t 7< Ez > ,

A Q

d z

_ 6 9F i :

bo

O

Lrb0

(t')

(a

Irbo

bo

(..)bo

C,,

trbo

fEl -.=r O-= V

6 - sv =;go: r -! t ( E*o -^- ?t

:xbouc/ q,

-.

CJ

F I

15

3.2. Data Pembuka Wawasan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya terdapat 2 (dua) program yangdikembangkan dalam pembangunan sektor pertanian, yai tu ProgramPengembangan Agribisnis (PPA) dan Program Ketahanan Pangan (PKP). Sesuaidengan fakta di lapangan, pelaku pada tingkat akar rumput adalah unitkeluarga/rumahtangga pertanian, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwatujuan, sasaran umum dan kegiatan pokok pada kedr-ra program tersebutmenunjukkan keterkaitan dan kesamaan, bahkan tllmpang tindih. Olehkarena itu, data pembuka wawasan yang dikemukakan di bawah ini mengacukepada kegiatan pokok (KP) pada kedua program tersebut di atas, yangsatu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Untuk meyakinkan kita pada gambaran di t ingkat lapangan yangberkenaan dengan hal tersebut di atas, di bawah ini dikemukakan data yangberkenaan dengan sumberdaya rumahtangga petani, nelayan, kehutanan danperkebunan. Karena data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin (sexdisagregated data) di hampir seluruh aspek ketenagakerjaan di sektor pertaniandalam arti luas tidak selalu tersedia, maka data pembuka wawasan di bawahinijuga mencakup hasil empiris, khususnya pengalaman studigender dalampembangunan antara lain diperoleh dari Departemen Pertanian, Pusat StudiPerempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adapun matriks REPETA2000 dapat dilihat pada Lampiran 7.

3.2.1. Gender Dalam Pernberdayaan Rumahtangga Pertanian

Terdapat 4 kegiatan pokok yang tercakup :. PPA-I(P 2 : Petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan

pemanfaatan informasi pertanian. PPA-KP 25 : Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri

masyarakat perkebunan. PPA-KP 29 : Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis

sumberdaya lokal. PKP-KP 5: Peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, beniV

bibit, pasar dan informasi bisnis pangan.

Data yang tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pokokkegiatan tersebut di atas, antara lain :. Pada tahun 1999 ini terdapat 88,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja

di sektor pertanian dan jumlah tersebut diproyeksikan akan meningkat

16

sampai tahun 2004,yakni akan ada 99,8 juta jiwa (UU Nomor 25 Tahun2000 tentang Propenas Thhun 2000-2004)'

Dari hasil SAKERNAS, secara umum terdapat peningkatan persentasependuduk yang bekerj a di sektor pertanian dari 40,7 persen tahun 1 999.Khusus di perdesaan, peningkatan tersebut dari 57,9 persen pada tahun1997 menjadi 62 persen pada tahun 1999. Berdasar jenis kelamin,diketahui persentase perempuan di sektor pertanian sedikit meningkatdari 63,52 persen (1996)ke 63,54 persen pada tahun 1997; sementarapada laki-laki menurun dari 61,9 persen tahun 1996 ke 61,43 persenpada tahun 1997 (lndikator Sosial Ekonomi Perempuan, 1996 dan 1997).Namun jika dilihat dalam TPAK menurut jenis kelamin, ternyata pada

tahun 1999 ini TPAK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, yakni

sebesar 51,2 persen pada perempuan dan 83,6 persen pada laki-laki.Dalam hal t ingkat pengangguran terbuka, ternyata persentaseperempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 6,9 persen padaperempuan dan pada laki-laki 6 persen (lndikator l(esejahteraan Rakyat,1999).

l(rusus di sektor pertanian, terdapat 27,74iuta rumahtangga pertanian(Sensus Pertanian 1 993), dengan keragaman subsektor seperti terlihatpada lampiran 8. sayangnya, tidak semua datayangditampilkan terpilahmenurutjenis kelamin, kecuali di sektor tanaman pangan. Pada Lampiran8 terlihat bahwa persentase perempuan dalam rumahtangga pertaniantanaman pangan, secara umum terdapat seki tar 10-12 persenrumahtangga pertanian yang dikepalai perempuan (Sensus Pertanian,1993). Namun, mengingat ekonomi rumahtangga petani tergolongberbasis keluarga, maka dapat dipastikan bahwa perempuan dan Iaki-laki keduanya terlibat dalam proses produksi pertanian.

Selain di sektor informal (pada t ingkat usahatani) , tampaknyakesenjanganpun dijumpai di sektor formal. Diakui bahwa penyajian datahasil Sensus Pertanian 1993 tidak selalu menurut jenis kelamin, sepertiyang dijumpai pada data pekerja di perusahaan sapi perah' rumahpotong hewan, budidaya perikanan dan pelabuhan perikanan (Lampiran9). Pada Sektor Pertanian, yakni pada perusahaan subsektor ThnamanPangan dan Hortikultura ditemui adanya 25 persen pekerja perempuanclari sekitar 5.902 orang pekerja; sementara pada sub-sektor perikananhanya 1 1,7 persen.

17

Adapun di sektor l(ehutanan dan Perkebunan pekerja perempuanberturut-turut sebanyak 10,4 persen pada perusahaan Penangkaran Satwa Liardan Wisata Alam (SLWA) 16,7 persen pada perusahaan HPH,23,zpersen padaperusahaan perkebunan dan 29,25 persen pada perusahaan Hutan TanamanIndustri(HTI).

3.2.2. Gender Dalarn l(elembagaan Sosial-Ekonorni Pertanian' PPA-KP 8 : Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap

sumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank,teknologi, informasi dan pasar

. PPA-KP 14 : Pengembangan lembaga keuangan pedesaan' PPA-KP 19 : Perbaikan posisi tawar petani dalam kegiatan agribisnis

melalui pemberdayaan kelembagaan petani' PKP-I(P 26 : Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan

ketahanan pangan

Seperti diketahui khusus untuk negara sedang berkembang, Moshermengemukakn perlunya faktor-faktor pelancar pembangunan pertaniandiantaranya adalah pendidikan pembangunan, diantaranya penyuluhanpertanian, pembentukan kelompok tani, pemberian kredit bagi keluargapetani (antara lain melalui koperasi), Sehubungan dengan itu, pada Lampiran10 dikemukakan data mengenai keragaan perempuan tani pada beragamkelembagaan sosial ekononi tersebut. Dapat dipastikan bahwa representasiperempuan tani baik dalarn l<elompok tani, maupun I(UD tergolong, sangatrendah, kecuali dalam program pengentasan kemiskinan.

Data yang tersedia dan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan pokoktersebut di atas meliputi :

' Dalam hal kelompok tani-nelayan terdapat378.684 kelompok taniyangberanggotakan 11,8 juta orang; namLtn hanya I 1 persen perempuan.Pada kelompok Thruna Tani dariyang tercatat33.441, hanya 22,27 persenperempuan . Memang juga d i l apo rkan adanya ke lompok tan iperempuan, yakni sebanyak 46.500 dengan jr-rmlah anggota sebanyak933.447 orang. (Pusat Perryuluhan Pertanian, 1998).

' DalamlGlembagaanSosialEkonomiPertanian,khususnyal(operasiUnitDesa (KUD)tidak ada data secara eksplisit berapa jumlah anggota KUDmenurutjenis kelamin, hanya di laporkan adanya 8.278IruD diseluruhIndones ia , hanya 75 ,56 pe rsen yang ak t i f . Namun meng inga t

, keanggotaan I(UD seringkali diwakili Kt( rumahtangga petani, maka

mayoritas anggota adalah laki-laki. Sensus pertanian 1993 melaporkanbahwa dar i 2.095 juta calon anggota l (UD hanya 22,48 persenperempuan.

Dalam hal penerimaan kredit usaha tani (l(ur), sebagai konsekuensibahwa anggota kelompok tani hampir 90 persen terdiri atas laki-laki,maka akses perempuan pada KUTjuga rendalr.

Khusus kredit P4K(Program Peningkatan pendapatan dan pengentasanI(emiskinan), datanya menunjukkan sedikit domi nasi perempuan. Darisebanyak 41 322 kelompok petani kecil (Kpl() : 40 persen kelompokperempuan, 34 persen laki-laki, dan 25 persen kelompok campuran.Adapun kelompok Diversikasi Pangan dan Gizi sebanyak, 6.911kelompok yang semuanya beranggotakan perempuan.

3.2.3. Genderdan llmu Pengetahuan dan Teknologi (lpTElq

PPA-KP 3 : Pengembangan industri perbenihan tanaman pangan,hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan

PPA-KP 4 : Pengembangan industri dan penerapan alat dan mesinpertanian dan perikanan

PPA-KP 10: Penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama penyakitdan gr-rlma secara terpadu

PPA-KP 13 : Pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkankualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura,peternakan, perkebunan

PPA-KP l2 : Pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatanpenelitian

Data yang tersedia dan digunakan sebagai acuan untukkegiatan-kegitan pokok di atas, adalah sebagai berikut :

Pada tingkat masyarakat petani, kegiatan penyuluhan pertanian yangmengintroduksikan IPTEK juga lebih banyak menjangkau petani laki-laki. Semua introduksi IPTEK pada program Latihan dan Kunjungan(Sistem LaKu), pendekatan kelompok tani lramparannya lebih diakseslakilaki. Sementara dalam Program Sekolah Lapangan PengendalianHama Terpadu (SLPHT) diketahui bahwa pada Thhun 1997/1998, dari3.550 SLPHTyang diikuti oleh 103.721 . orang di seluruh Indonesia hanyaada22,3 persen peserta perempuan. Adapun pada tahun 1998/1999hanya 21,5 persen perempuan dari sebanyak 86.S89 peserta.

19

Di li ngkungan kelem bagaan pertanian, seperti di lingkungan perguruant inggi , lembaga penel i t ian, dan departemen sektoral keragaanperempuan dalam IPTEK jauh lebih rendah dibanding Iaki-laki. Sepertiterlihat pada Lampiran 1 1, hanya terdapat sekitar 8 persen perempuanyang menjadi tenaga ahli ristek senior dan harrya 16 persen perempuanyang bergelar doktor di bidang teknologi. Khusus di bidang pertanian,persentasinya relatif lebih tinggiyakni 30 persen.

Di berbagai instansi pemerintah dan lembaga penelitian, representasiperempuan secara umum lebih rendah dibanding dengan laki-laki. DiDepartemen Pertanian terdapat 37.333. orang penyuluh pertanian,namun hanya 16,6 persen penyuluh perempuan, sementarayang bekerjadi lingkungan Litbang pertanian sebesar 22 persen. Di DepartemenI(ehutanan, masing-masing har"rya 11 persen perempuan yang bekerjasebagai pegawai maupun Pelaksana Teknis.

Data di atas mencerminkan bahwa sekalipun perempuan tani relatifbanyak, namun pihak penyuluh dan peneliti perempuan yang diharapkan dapatberempati pada kebutuhan IPTEK perempuan tanijuga masih rendah.

3.3. KesenjanganGender

Pada bab ini dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangangender yang mencakup 4 aspek, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat(benefit) yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam pembangunan disektor pertanian

3.3.1. Akses Anggota Rurnahtangga Pertanian

3.3. 1 . 1 .Gender Dalam Pemberdayaa n Ruma htangga Pertanian

Terdapat 4 kegiatan pokok yang tercakup :. PPA-I(P 2 : Petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan

pemanfaatan informasi pertanian. PPA-KP 25 : Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri

masyarakat perkebunan. PPA-I(P 29 : Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis

sumberdaya lokal. PKP-KP 5 : Peningkatan akses petaniterhadap modal, teknologi, benil/

bibit, pasar dan informasi bisnis pangan

20

Sebagian besar SDM lak i - lak i dan perempuan menjadi anggotarumahtangga pertanian bukan karena suatu pilihan profesionalisme tapi secarat radis ional , yakni mela lu i proses sos ia l isas i dan pewar isan beraganrsumberdaya, meliputi sumberdaya lahan pertanian, ternak, kapal/perahu,kolam, kebun dan hutan (rakyat).

Kesenjangan representasi perempuan dalam hal ketenagakerjaan disektor pertanian dominan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya gender,khususnya yang mewarnai akses perempuan dam Iaki-laki pada aset produksitanaman pangan dau hort ikultura, perikanan, peternakau, kehutanan danperkebunan. Umum diketahui bahwa sistem pewarisan menLrrlrt Islam danadat seperti sistem primogenitur -sistem pewarisan dimana aset produksihanya diwariskan pada anak laki-laki tertua-dan sistem hak ulayat padamasyaral<at yang patriarki, menjadikan al<ses perempuan pada aset produksipertanian, sepert i ternak, perahu, kapal, lahan dan lain-lain lebih rendahdibanding laki- laki.

Kesenjangan gender dalam pemberdayaan rumahtangga pertanian yangterkait erat dengan kegiatan pokok di atas diperjelas dengan data berikut :

Hasil analisis Struktur Ongkos Usaha Tani Hortikultura (UPS, 1998)adarrya 92,69 % petarri laki-laki yang memiliki lahan, sisanya (7,32 %)perempLran. Darijumlah tersebut, menLlrLrt luas usaha taninya, petanilaki-lakiyang menguasai lahan di atas 0,5 Ha sebarryak48,15%, sementarapada perempuan hanya 3,07 %

Studi l(asus di desa lahan kering diJawa Barat menunjukkan bahwadari 170 rumahtangga petani, perempuan dan laki-laki akses terhadapsumberdaya lahan sawah maupLm lahan ker ing. Secara Ltr lu ln,perempLran dan laki-laki akses pada lahan dalam bentlrk gono-gini, yaitr-rpemilikan lahan secara membeliyang dilakukan pasangan suami-isteri(br,rkan warisan); sementara rata-rata pemilikan lahan sawah padaperempuan (isteri) sedikit lebih tinggidibanding laki-laki pada pemilikanlahan kering (Mugniesyah dan Mizuno, 2000)

SK Bersama Menteri Pertanian dan Mendagri Nomor -223/l(ptsn/Un/4/76 dan Nomor 76 Tahr.rn 1976 -perihal pembentukan Balai PenyuluhanPertanian dan Nomor 240lKptsn/Uml4/76 Tahun 1976 -perihalpembentukan WKBPP dan WI(PP dengan Sistem Latihan dan Kunjungan(Laku), menyebr-rtkan bahwa setiap Wilayah tGrja Penyuluh Pertanian(WKPP) mencal<up 16 Wilayah Kelompol< (Wilkel) yang masing-masingterdiri dari satu kelompok tani. Dalam kenyataan, kelompok tanitersebut hanya terdiri atas anggota laki-laki. Sementara perempuan

21

dikelompokkan hanya dalam Kelompok Perempuan Tani (KWT) dan tidakdimasukkan dalam mainstream Sistem Laku.

Sebagian besar petani perempuan berpendidikan lebih rendah dibandinglaki-laki, mereka yang berpendidikan SD Tamat dan di atas SLTPberturut-turut sebanyak44%dan 67 % adalah petani lakilaki.Demikianpula halnya terhadap IPTEK, pelatihan, dan penyuluhan, akses petaniperempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam halpenyuluhan,81%perempuan tidak mendapat penyuluhan, sementara laki-laki 70% (BadanPusat Statistik, 1 999).

Khususnya dalam lingkup pertanian, dalam hal ini nelayan, kesenjangangender dalam hal akses terhadap upaya pemberdayaan di tingkat rumahtangga dilihat dari kasus-kasus yang terungkap dalam berbagai laporansebagaimana berikut:. Dalam hal rumahtangga nelayan, adanya sumberdaya kelautan dan

pesisir memungkinkan masyarakat disekitarnya memanfaatkansumberdaya alam kelautan, tambak dan perairan umum sebagai sumbernafkatr/pendapatan. Perempuan nelayan akses dalam hal budi dayaproduksi, penangkapan dan pasca panen sekunder (pengolahan hasilpanery'tangkapan)dan bakulan. Namun karena ada anggapan bahwa lautitu "keras", banyak basil penelitian mengemukakan bahwa pekerjaanpenangkapan ikan di laut hampir sepenuhnya dilakukan laki-laki, kecualipenangkapan ikan kecil yang nilaijualnya rendah; bahkan perempuantidak mewarisi mantera-mantera yang diperlukan dalam penangkapanikan sekalipun (Peribadi, 2000)

. Sementara itu, Diamond, dkk. (1998) melaporkan dari hasil diskusikelompok dengan nelayan laki-laki dan perempuan di Desa TUmbak,Sulawesi Utara diperoleh informasi bahwa di desa tersebut sedikitnyaada 30 persen perempuan di atas 17 atau 18 tahun yang pergi melautmelakukan penangkapan ikan.

. Perempuan akses dalam kegiatan perdagangan ikan hasil tangkapan(tibo-tibo) dan pengolahan ikan berskala kecil/rumahtangga. Mubyartodkk. (1984) mengemukakan bahwa perempuan nelayan di Jeparaterpaksa menjadi rebyek yaitu perempuan-perempuan muda yangmenaiki perahu untuk menemui nelayan dengan perahu-perahu yangbesar sebelum membongl<ar ikan hasil tangkapan mereka denganmengenakan pakaian yang bagus dan berdandan serta bertingkah lakugenit untuk membujuk para awak kapal agar mau menjual sebagian darihasil tangkapan kepada mereka dengan harga di bawah harga pasar.

22

Yang lebih memprihatinkan dalam tulisan itu dinyatakan bahwa selainalasan ekonomi, para awak kapal bersedia menjual ikan dengan hargamurah kepada para rebyek tersebut karena mereka bisa melanjutkanhubungan dan memperlakukan perempuan rekyek sebagai "pacar".Diduga, perempuan pedagang ikan akses juga terhadap ikan hasiltangkapan nelayan migran di tengah laut, sebelum para nelayanmembawa hasil tangkapannya ke Tempat Pelelangan ikan (TPl); karenajika tidak mereka kalah bersaing memperoleh basil tangkapan ikanpedagang laki-laki bermodal besar. Umum diakui bahwa pada TPItertentu, pekerja seks merupakan bagian daya tarik yang mendorongnelayan untuk menjual hasil tangkapannya.

Dewasa inidengan tingginya kecelakaan nelayan kecil (pandega, awakkapal) akibat penggunaan bom dalam penangkapan ikan, banyakjandaperempuan nelayan yang harus menjadi kepala rumahtangga padahalakses mereka terhadap kredit sangat rendah (Peribadi, 2000).

Kesenjangan gender dalam hal akses di lingkup pertanian, kehutanandan perkebunan dirasakan sebagai akibat adanya anggapan yang kelirutentang siapa sesungguhnya "penghutan". Pihak Departemen Kehutananseringkali menganggap bahwa penghutan/pesanggem adalah laki-lakisehingga anggota Kelompok Thni Hutan (KTH) semuanya laki-laki. ltusebabnya pada masyarakat petani di daerah lahan kering yangmengembangkan hutan kemasyarakatan di sekitar wilayah perhutanannegara, laki-laki mempunyai akses besar untuk mengembangkanbudidaya tanaman kayu-kayuan perhutanan yang merupakan stimulanproyek. Padahal sebagaimana masyarakat "peasanr" (petani kecil) padaumumnya, mereka yang berperan dalam pengelolaan kebun dan hutanmencakup semua anggota rumahtangga dewasa, laki- laki danperempuan.

Kesenjangan gender juga ditemui dalam program pengentasankemiskinan, dimana dukungan pemerintah cenderung hanya ditujukanuntuk perempuan. Akses perempuan terhadap program pengentasankemiskinan didukung oleh INPRES No, 14 Tahun 1974 tentang PerbaikanMenu Makanan Rakyat (PMMR), yang diperbarui oleh INPRES No. 20Tahun 1979 tentang PMMRyang implementasinya melaui Program UsahaPerbaikan Gizi Keluarga (UPG$. Selanjutnya pada tahun 1993 (awal PelitaVI) program tersebut dirumuskan melalui Program Diversifikasi Pangandan Gizidi2T propinsi, g0 kabupaten dan 600-700 desa miskin di Indo-nesia. Sejaktahun 2000, Departemen Pertanian memperkuat dukungan

23

a

a

terhadap program ini melalui terbentuknya Badan Ketahanan pangandan Bimas.

3.3.1.2. Gender Dalam lGlembagaan sosiar-Ekonorni pertanian :PPA-KP 8 : Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadapsumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank,teknologi, informasi dan pasar

PPA-KP 14: Pengembangan lembaga keuangan pedesaan

PPA-KP 19 : Perbaikan posisi tawar petani dalam kegiatanmelalui pemberdayaan kelembagaan petani

. PIG-KP 26 : Penyediaan kredit.kredit yang menunjangketahanan pangan

Kesenjangan gender dalam ketiga kegiatan pokok di atas merupakansectoral cross cutting issues (isu-isu lintas sektoral). Dengan demikian deskripsidi bawah ini saling melengkapi dengan pengarusutamaan Gender Bidangl(operasi.

sekalipun UU Koperasi memungkinkan sekelompok orang (minimal 20orang) untuk membentuk koperasi, namun kenyataan menunjukkanbahwa proses pembentukan koperasitidak semudah itu. pembentukankoperasi selama ini lebih banyak didominasi oleh pendekatan top-downdimana pihak pemerintah lebih banyak campur tangan di dalamnya.I(arena baik pemerintah maupun pihak laki-lakiyang dominan mengelolakoperasiumumnya dominan bias gender, maka akses perempuan dalamkoperasi lebih rendah di banding lakiJaki. Di pihak lain, lebih rendahnyatingkat pendidikan petani perempuan dibanding petani laki-laki sertamasih kuatnya bias genderyang mewarnai sosialisasi peranan perempuandalam kelembagaan ekonomi (di sektor pubtik) menambah g"1.1.rendahnya akses perempuan dibanding laki-laki dalam kelembagaan KUDkhususnya dan koperasi pada umumnya.

Terdapat 2010 perempuan miskin yang menerima kredit lewat proyekKarya Usaha Mandiri (l(UM) hanya 2,3 persen saja yang melakukantunggakan kredit (Syukua 1992; I(asryno, 1999). Hasil studi Windarti(2000) menyatakan bahwa dari semua responden penelitiannya yanganggota KUM, ternyata 93,.65 persen responden menyatakan tidakpernah akses pada sumber l<redit lainnya; lranya 6 persen saja yangakses terhadap koperasi dan simpanan pedesaan. Dengan kata lain, aksesperempuan pedesaan terhadap sumber permodalan sangat rendah,terlebih pada lembaga keuangan formal.

agribisnis

peningkatan

24

3.3.1.3. Akses Dalam llmu Pengetahuan dan Teknologi (lpTEtt)PPA-IG 3 : Pengembangan industri perbenihan tanaman pangan, horti-kultura, perikanan, peternakan, kehutanan clan perkebunan

PPA-KP 4 : Pengembangan industri dan penerapan alat dan mesinpertanian dan perikanan.

PPA-KP 10: Penerapan dan perluasan Lrpaya pengendarian hama penyakitdan gulma secara terpadu

PPA-KP 13 : Pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkankualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura,peternakan, perkebunan

PKP-KP 12 : Pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatanpenelitian

sebagaimana halnya terhadap kredit, umum diketahui bahwa aksespetani perempuan terhadap IPTEI( pertanian Iebih rendah dibanding petanilaki-laki. Gambaran mengenai kesenjangan gender dalam hal akses terhadapIPTEI( dapat dijelaskan antara lain dengan kasus-kasus berikut :

sampai saat ini banyak teknologi alsintan baik di bidang pertanianmaupun perikanan dirancang para ahli tanpa mempertimbangkankepentingan dan pengalaman perempuan, sehingga banyak teknologiyang diciptakan tidak atau kurang atau bahkan menyingkirkan perempuntan i ( te rmasuk buruh tan i ) dar i pasar tenaga ker ja . con tor rdiintroduksikanrrya unit penggilingan padi memang meringankan pekerj akeluarga perempuan dalam menumbuk padi, namun banyak buruhpenumbr-rk padi perempuan termasuk juga dari kalangan petani kecilyang kehilangan pekerjaan. Hal yang sama terjacli manakala sabigbergerigi dan alat perontok produk serealia (padi,kacang kedele, dar?lainnya) diintroduksikan. Padahal, perempuan sebenarnya mampri'mengoperas ikan mes in per tan ian j i ka mereka d i la t ih ca ra .menggunakannya.

Seperti telah dikemukakan di atas khusus untuk akses perempuandalam sLPHT dimungkinkan karena adanya tekanan internasional yangmenghendaki petani perempuan dilibatkan dalam pelaksanaan SekolahLapangan Hama Terpadu. Oleh karenanya, masih masih timbul dugaankiranya hal tersebut berjalan karena tuntutan proyek dan bukan karenastrategi dalam menjawab kebutuhan petani perempuan.

25

Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan pengembangan lembagateknologi pangan dan kegiatan penelit ian, secara umum masihberorientasi pada komoditi yang terbatas. Hal ini diduga belumdilakukan secara integratif dengan melihat pengembangan SDMnya,namun memang karena keterbatasan dana dan prasarana untuk itu.

3.3.2. Pa rtis ipas i Anggota Rumahta ngga Pertan ia n

3.3.2.1. Gender dalarn Rumahtangga Pertanian

Kegiatan Pokok :. PPA-KP 2 : Petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan

pemanfaatan informasi pertanian

PPA-KP 25 : Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industrimasyarakat perkebunan

PPA-KP 29 : Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasissumberdaya lokal

PKP-KP 5: Peningkatan akses petaniterhadap modal, teknologi, benih/bibit, pasar dan informasi bisnis pangan.

Keadaan l(esenjangan partisipasi gender dalam rumah tangga pertaniandapat dilihat dari kasus-kasus berikut :

Dalam proses produksi padi sawah, curahan waktu tenaga kerja di dalamkeluarga meningkat dengan semakin rendahnya status sosial ekonomiatau penguaSaan lahan usahatani mereka, sebaliknya untuktenaga kerjadi luar keluarga, baik laki-laki maupuan perempuan Lebih lanjut,perempuan pada rumahtangga pekebun dan perhutanan dan peladangberpindah, seperti halnya laki-lakiterlibat pada semua aktivitas budidayatanaman kayu-kayuan dan pertanian/perkebunan lahan kering, daripersiapan hingga pasca panen (Kartasubrata, dkk.,1995 dan Mugniesyah,dkk,2000).

Dalam hal program Perhutanan Sosial dan PMDHT serta HutanI(emasyarakatan (HKM) hanya Kl( laki-laki yang menjadi target grup,kecuali Perhutanan sosial yang khusus melibatkan partisipasiperempuan (action research), itupun hanya perempuan kader. Perempuanhanya berpartisipasi dalam program khusus (P2W), tidak dalam pro-gram utama atau masih dalam koridor Women in Development (WlD).

26

Laporan Dephutbun (1999)menyatakan bahwa dari 540 orang pesertapelat ihan terdapat 295 perempuan kader yang ikut pelat ihan,terdistribusi dalam pelatihan sutra alam (155 orang), lebah madu (1 10orang), dan pelatihan tanaman obat-obatan dan rumpllt laut, masing-masing 30 orang.

Pada kasus tenaga kerja perempuan dipekerjakan, maka sepanjangmereka bekerja di sektor formal, maka jam kerja TK Perempuan didugasama dengan TK Laki-laki. Namun demikian sesuai dengan statusbekerjanya, maka akan ada variasijam kerja. Kiranya perlu dilkukankajian lanjutan, karena diduga perempuan yang berstatus pekerjaborongan atau harian lepas bekerja cukup lama, tergantung musim danjenis pekerjaan.

3.3.2.2. Gender dala m Kelembagaan Sosial Ekonomi

PPA-KP 8 : Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadapsumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank,teknologi, informasi dan pasar.

PPA-KP 14: Pengembangan lembaga keuangan pedesaan

PPA-KP 19 : Perbaikan posisi tawar petani dalam kegiatanmelalui pemberdayaan kelembagaan petani

PKP-KP 25 : Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatanketahanan pangan

Keadaan kesenjangan gender dalam hal partisipasi di kelembagaan sosialekonomi dapat dilihat dari kasus-kasus berikut:

Pada dasarnya Anggota Kelompok Perempuan Thni (KV\tf) aktivitasnyadinamis dan aktif manakala baru dibentuk dan ada proyek. Aktivitasnyadominan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender dan kurang padapemenuhan kebutuhan strategis gender. Dewasa ini cenderung menurunaktivitasnya sejalan dengan berakhirnya proyek dan terhentinyapendampingan oleh PPL. Data menunjukkan bahwa anggota KWTyangmengikuti pelatihan PHTjumlahnya tidak sebanyak petani laki-laki.

Sekalipun keanggotaan koperasi bersifat individual, namun keberadaanI(UD sering dikaitkan dengan program penyaluran Kredit Usaha Tani(rrur)Dari sebanyakT .570 anggota KUD Aktif hanya 21,19 persennya anggotaperempuan, Dari sejumlah 57.952 orang karyawan KUD aktif hanya

27

25,96 persennya pengurus perempuan. Perempuan tani/pedesaan yangal<ses terhadap KUTjauh lebih rendah dibanding petani laki- laki.

Pada masyarakat nelayan, umumnya pelatihan, kredit dan informasi lebihbanyak diakses oleh laki-laki. l(ecuali para juragan atau punggawa,pendapatan yang diperoleh nelayan kecil sangat rendah. Demikian pulapendapatan para pedagang ikan perempuan, karena skala usahanya kecilmaka pendapatannyi juga kecil (Sitorus dkk., 1998)

Aktivitas kelompok-kelompok perempuan tan tani di Lingkungan sektorpertanian, perhutanan dan perkebunan cenderung akti f j ika adapembinaan dari pihak penyuluh atau fasi l i tator. Dalam hal KUM,anggotanya sebagian besar aktif sebagai anggota, selainnya pimpinankelompok. Melaksanakan kegiatan ekonomis-produkt i f denganrencana/usulan masing-masing yang dominan dalam usaha mikro

3.3.3. Kontrol Anggota Rumahtangga Pertanian

3.3.3.1. Gender dalarn Rumahtangga Pertanian

Kegiatan Pokok :. PPA-KP 2: Petani dan nelayan dalam penerapan tel<nologi dan

pemanfaatan i nformasi pertanian. PPATKP 25 : Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri

masyarakat perkebunan. PPA-KP 29 : Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis

sumberdaya lokal. PKP-KP 5 :P eningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, benih/

bibit, pasar dan informasi bisnis pangan

I(eadaan kesenjangan gender dalam hal kontrol terhadap rumahtanggapertanian yang terkait dengan kegiatan pokok di atas dapat dijelaskan dariuraian beril<ut :. Secara umum struktur yang dominan patriarkhi pada masyarakat Indo-

nesia, menjadikan kontrol peiempuan dalam rumahtangga petani,nelayan, peternak, pesanggem dan pekebun terhadap sumberdaya lebihrendah dibanding laki-laki. Namun demikian, dijumpai adanya gejalabahwa semakin tinggi pemilikan lahan oleh perempuan (isteri) semakintinggi kontrol perempuan atas produksi pertanian (Mugniesyah danMizuno,2000).

28

Hasil studi di DAS Cimanuk Hulu dan lainnya ditemukan kasus bahwamanakala diadakan program sertifikasi lahan, sekalipun lahan atau asetproduksi itu milik perempuan (isteri)namun atas aniuran kepala desa,dalam sertifikat tersebut dicantumkan nama laki-laki. Selain karenasistem patr iarkhi , ket idakmengert ian ister i (perempuan) ataskonsekuensi hukum lahan memungkin terjadinya l'ral tersebut.

Kontrol perempuan yang rendah terhadap berbagai kesempatanmemberdayakan dirimereka juga dimungkinkan karena semua penentukebijakan dan para pelaksananya juga didominasi oleh laki-laki.

Sekalipun hampir sebagian besar kontrolperempuan atas sumberdayapertanian lebih rendah, namun Hasil Analisis Struktur - Ongkosmengemukakan bahwa dalam usahatani tanaman pangan, petaniperempuan lebih efi sien dalam mengelola usahatani dibandingkan petani

laki-laki, terbukti penerimaan keuntungan petani perempuan sebesarRp. 3.263. 894,-Ma;sementara petani laki-laki hanya Rp,2844 619,-AIa.

Pada kasus perusahaan TPH, sebagian besar perempuan dipekerjakanpada hirarkhi pekerjaan yang terendah, yakni buruh/karyawan; danpada banyak kasus hanya sebagai pekerja harian lepas atau borongan.Bahkan pada Sensus Pertanian 1993 dilaporkan bahwa pada perusahaanternak besar dan kecil masih ditemui status pekerja tidak dibayar ('12%odari 4 936 orang pekerja)

Pada perusahaan pepangkapan ikan dinyatakan bahwa TK Laki-lakisebagian besar dipekerjakan di laut, sementara perempuan bekerjasebagai pekerja pada perusahaan pengemasan (Cold Storage). Dalamperusahaan Budidaya perikanan terdapat dua kategori pekerja, yakniPelabuhan Perikanan atau tepatnya Tempat Pelelangan lkan (TPl)dimanaperempuan umumnya dipekerjakan dalam administrasi'

Pada perusahaan perkebunan, pekerja tetap perempuan sebagian besarmenjadi pekerja kebun untuk pekerjaan dengan upah terendah, karenapendidikan mereka sebagian besar SD/tidak tamat SD, sebagian bekerjapada bagian administrasi pada kasus mereka yang berpendidikan tinggi(SLTA dan PT). Demikian pula di lingkungan perusahaan HPH, sekalipunsecara proporsionall terdapat l<esamaan latar belakang pendidikanpekerja laki-laki dan perempuan, namun perempllan cenderung bekerjaselaku karyawan administrasi dan pengolahan kayu, dengan status buruh/karyawan. Adapun pada perusahaan HTI, terdapat status pekerja harianlepas/tidak tetap. Dinyatakan bahwa kebutuhannya sekitar 5.360.946

29

a

a

HOI( dengan pembagian kerja sekitar 50 persen untuk penyiapan lahan,22,67 persen untuk penanaman ,20,75 persen untuk penyiangan, danselainnya pemupukan serta pengendalian gulma. Hampir dipastikanbahwa pekerja perempuan dominan pada penanaman dan penyiangan.

3.3.3.2. Gender dalam Kelembagaan Sosial Ekonomi

PPA-KP 8 : Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadapsumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank,teknologi, informasi dan pasar.

PPA-IG 14: Pengembangan lembaga keuangan pedesaan

PPA-KP 19 : Perbaikan posisi tawar petani dalam kegiatan agribisnismelalui pemberdayaan kelembagaan petani

PKP-IG 26 : Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatanketahanan pangan

Kesenjangan gender dalam kontrolnya terhadap kelembagaan sosialekonomiyangterkait dengan kegiatan pokok di atas dapat dijelaskan dengangambaran berikut:

Semua kegiatan bersifat "top-down", sehingga kontrol perempuan taniterhadap kegiatan rendah atau hampir tidak ada. Namun, umumnyaKetua IftVT j auh lebih kontrol terhad ap stimul an dibandi ng anggotanya.

Seperti diketahui, dari sejumlah 18.421orang pengawas KUD, hanya1 ,82 persen perempuan. Adapun dari sejumlah 29.072 pengurus KUDAktif,, hanya 5,7 persen perempuan Sekalipun demikian, perempuanyang duduk pengurus KUD cenderung hanya menduduki posisistereitipi, seperti bendahara dan atau sekretaris.

Meskipun demikian, pada kasus program KUM perempuan dominankontrol terhadap usaha ekonomis produktif yang dikelolanya jugaterhadap tunggakan cicilan dari anggota kelompok lainnya (KUM).

sebagian besar keputusan yang diarnbil oleh kelompok tani dominandilakukan oleh penyuluhnya (mayoritas laki-laki, sebanyak 83,4%)dibanding oleh kelompoknya sendiri. Khusus ,"pada kelompok sepertiDPG, maka aktivitasnya cenderung pada reproduktif, dengan skalausaha yang sangat kecil, karena lahan pekarangan domain reproduktif,yang dimiliki anggota cenderung sempit. Hal ini dikarenakan pendekatanyang cenderung top-down. Selain itu juga karena proses sosialisasiyang bias gender menjadikan anggota kelompok tani sendiri umumnyamemiliki kepemimpinan relatif rendah.

30

3.3.4. Manfaat Yang Dinikmati Anggota Rumahtangga Pertanian

3.3.4.1. Gender dalam Rumahtangga Pertanian

Gambaran mengenai kesenjangan gender ditingkat keluarga dalam halmenikmati manfaat pembangunan antara lain ditunjukkan dalam kasus-kasusberikut :. Pada tingkat rumahtangga pertanian, perempuan akses terhadap hasil

produksi usahatani mereka, namun terdapat hasi l studi yangmenunjukkan bahwa nilai gender mempengaruhi distribusi makanan ditingkat keluarga/rumahtangga. Perempuan (ibu) memperoleh porsi yanglebih rendah, dibanding, suami dan anak-anaknya.

. Sebagai akibat clari nilai budaya. gender dan struktur yang patriarkhi,hampir semua kesempatan atau peluang untuk memperoleh manfaatdari introduksi beragam program pemerintah sangat sedikit yangdinikmati oleh perempuan petani diantaranya perempLtan yang menjadipeserta Program Peningkatan Petani Keci l (P4K) dan ProgramDiversifikasi Pangan dan Gizi (DPG).

. Bagi perempuan yang bekerja di perusahaan pertanian, karena sebagianbesar diantara perempuan dominan bekerja pada hirarki kerja yangterendah, maka upah perempuan cenderung lebih rendah, terlebihmereka yang berstatus harian lepas atau tenaga borongan, praktismereka tidak memperoleh tunjangan kesehatan dan hari-hari besar (HariRaya), serta tidak memperoleh hak-hak lainnya mana yang diterimapekerja tetap.

3i,.3.4.z.Gender dalarn Kelembagaan Sosial-Ekonomi Pertanian

l(esenjangan gender dalam hal manfaat yang dinikmat i melaluikelembagaan sosial el<onomi pertanian terutama dirasakan oleh pesertapenyuluhan dan pelatihan yang memperoleh IPTEI( dan stimulan baik daripemerintah maltpun LSM. Namun dengan menurunnya kualitas dan frekuensikegiatan maka manfaat yang diperoleh kurang berkelanjutan.

. l(ecuali pada kasus Koperasi Perempuan, secara umum, akibat langkanyaperempLlan yang duduk dalam kepengurusan koperasi, maka manfaatyang diperoleh perempuan dari partisipasinya dalam I( UD lebih rendahdibanding laki-laki, Sekalipun ada kredit untuk pengurus, namunpengLlrus perempuan kurang menikmati peluang tersebut (Meity Ria,1999). Peh-rang kredit bagi pengembangan usaha anggota, terbuka untuk

31

anggota perempuan maupun laki-laki. Namun jumlah pinjaman yangdinikmati perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Dalam halKarya Usaha Mandiri(KUM), perempuan beserta keluarganyamemperoleh manfaat berupa modal,latihan kepemimpinan (kasus I(JM),pengembangan atau kelancaran usaha serta peningkatan pendapatan.Dilaporkan bahwa kasus KUM hanya 2,3%tunggakan kredit (Kasryno,1999). Dalam hal adopsiteknologi perempuan sangat rendah, sementaradalam hal rata-rata konsumsi energi peserta DPG lgbih tinggi dibandingnon-peserta DPG ($achman, dkk, 1996). Adapun Kelompok Petani Kecil(KPK)yang mengenibangkan Usaha Bersama (UB)telah menikmati kreditsebesar Rp. 36.564.750.000 (1 999).

3.3.4.3. Gender dan IPTEK

Dampak negatif Revolusi Hijau yang mengintroduksikan alat mesinpertanian (alsintan) s€perti traktor, penggilingan padi, sabit bergerigi,alat perontok, alat pengering padi adalah tersingkirnya tenaga kerjaperempuan, khususnya buruh tani dan petani gurem (penggarap) dalampekerjaan pasca panen primer. Demikian juga halnya penggunaan bahan-bahan kimia seperti herbisida yang berdampak pada tersingkirnyapekerja perempuan yang berburuh sebagai penyiang. Hal ini terjadikarena para pencipta teknologi pertanian seringkali mengabaikanpengalaman dan kepentingan perempuan secara lokal serta tidakmerancang alsintan yang disesuaikan dengan ergonomi perempuan.

Terdapat persepsi yang keliru di kalangan penentu kebijakan danpelaksana kebijakan tentang perempuan tani dan teknologi pertanian.Anggapan yang ada pada mereka adalah bahwa teknologiyang selamaini cenderung lebih ditujukan kepada laki-laki itu seharusnya dipandangsebagai upaya memberi penghargaan dan kehormatan kepadaperempuan agar mereka lebih berkonsentrasi pada kegiatan domestik.Permasalahannya adalah bahwa tersingkirnya perempuan tdni daripekerjaannya setelah suatu teknologi pertanian diintroduksikan padamasyarakat p-etani berdampak negatif kepada hilangnya kesempatanbekerja dan'berusaha perempuan tani; sehingga mereka juga tidakdapat berkonsentrasi pada domestik misalnya, sepanjang tidak adapangan yang bisa mereka hidangkan.

Rendahnya pengetahuan mengenai manajemen pestisida berdampaknegatif pada kesehatan petani, termasuk petani perempuan.

32

. Secara umum program-program pembangunan pertanian mengabaikankearifan dan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), termasukmengabaikan relasi laki-laki dan perempuan pada tataran empiris yangsifatnya spesifi k lokal.

3.4. Isu Gender

3.4.1. Pada Tingkat Rumahtangga Pertanian

. Pengakuan de jure bahwa laki-laki menjadi KK pada rumahtanggapertanian baik itu rumahtangga tanaman pangan, hortikultura, palawijadan peternak, nelayan, serta kehutanan dan perkebunan yang merupakanstruktur patriarkhi berakibat pada status perempuan dalam rumahtanggapertanian dianggap hanya sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Padahal kenyataan menunjukkan sekitar 10 % rumahtangga pertanian dikepalaiperempuan.

Pengakuan de jure tersebut disertai nilai budaya gender yang mengakarkuat pada berbagai lapisan masyarakat termasuk birokrat dan teknokrattelah menjadikan program pembangunan bias laki-laki. Selanjutnya, inimenyebabkan pada akses perempuan rendah terhadap aset produksi(lahan usaha tani/kebun/hutan, ternak, perahu motor, alat penangkapanikan modern), kredi t bagi pembel ian input produksi maupunpengembangan usahatani serta penyuluhan dan pelatihan IPTEKpertanian sangat bias laki -laki.

Sekalipun belum dibuktikan secara empiris, stereotipe bahwa laki-lakipencari nafl<ah utama dan perempuan sebagai pekerja sambilan,membawa pada anggapan bahwa produktivitas perempuan lebih rendahdibanding laki-laki. Ini berakibat pada rendahnya upah perempuandibanding laki-laki.

Nilai upah buruh berbentuk makanan (di luar upah resmi) bagi perempuankualitasnya lebih rendah dari laki-laki, sementara itu buruh laki-lakijugamemperoleh rokok. Hal ini bertamblah buruk lagi manakala perempuanberasal dari lapisan miskin di pedeSaan yang karena posisi tawar merekaterhadap petani pemilik/penyewa rendah, menyebabkan perempuanbersedia berburuh dengan upah lebih rendah lagi. Bahkan pada kasus-kasus tertentu perempuan tidak memperoleh upah atas pekerjaannyamembantu majikan suaminya, karena mereka menjadi jaminan bagipeluang bekerja suaminya.

Selama in i lebih rendahnya akses peremPl lan dar ipada laki- lakiterhadap lahan pertanian/aset produksi pada keluarga petani yang

33

mayoritas beragama Islam dimungkinkan oleh adanya distribusi/alokasiharta dalam rumahtangga pertanian yang cenderung diatur oleh sistimpewarisan yang belum banyak melalui pelembagaan "hibah", yaitumengalokasikan harta secara setara antara laki-lakidan perempuan.

Mengingat pekerjaan yang melibatkan keluarga pertanian dianggapseldor informal, maka hingga kini belum ada undang-undangyang secarakhusus mengatur hak-hak dan kewajiban tenaga kerja pertanian. di lainpil'rak, UU Rl Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan KonvensiMengena i Penghapusan Sega la Bentuk D iskr im inas i TerhadapPerempuan, khususnya pasal 11 dan pasal 14 belum tersosialisasikan.

Lebih rendahnya tingkat pendidikan anggota rumahtangga pertanianperempuan daripada laki-laki menyebabkan lebih rendahnya aksesperempuan terhadap pekerjaan di sektor pertanian dan/atau di sektorinformalyang memungkinkan mereka memperoleh upah yang pantas/tinggi dan skim (scheme) kredit dari pemerintah.

. Khusus pada masyarakat nelayan, nilai budaya gender dan strukturpatriarki di satu pihak serta desakan kebutuhan ekono,rni di lain pihakberakibat pada meningkatnya perempuan pekerja seks. Bahkan, merekamenjadi daya tarik bagi rrelayan migran untuk memasarkan ikannya diTPI, hampir di seluruh pantai UtaraJawa

. Di lingkungan perusahaan pertanian, stereotipe atas pembagian kerjayang masih kuat serta pandangan bahwa bekerja dekat dengan alam(kehutanan, perkebunan dan kelautan) membutuhkan fisik yang kuatkarena lebih banyak berkecimpung di lapangan, menyebabkanpenyerapan tenaga kerja perempuan di perusahaan pertanian lebihrendah dibanding laki-laki, dan memunculkan segregasi.

' Marginalisasiperempuandiperusahaan-perusahaanpertaniandominan,dimana perempuan hanya dipekerjakan sebagai pekerja borongandengan upah borongan dan ketiadaan tunjangan sakit dan lainnya.

' Pandangan bahwa teknologi merupakan domain laki- laki , jugamengakibatkan terjadinya penyingkiran perempllan pada pasar tenagakerja yang menggunakan teknologi canggih.

3.4.2. Pada Tingkat Kelernbagaan Sosial Ekonomi pertanian

' Adanya asumsi bahwa harrya kepala keluargalah yang menjadi anggotakoperasi, dan bahwa I(K tersebut secara de jure adalah suami/laki-laki,maka akses dan kontrolperempuan terhadap I(UD dan lembaga sejenis

34

sangat rendah. Di pihak lain, kurang aksesnya perempuan tani dannelayan penghutan dan pekebun yang mengepalai rumahtangga (WKRT)miskin (gurem)semakin bertambalr karena mereka menganggap uanguntuk membayar simpanan wajib cukup berat. Selain itu, KUD belummengembangkan kegiatan yang responsi f terhadap pemenuhankebutuhan praktis dan strategis gender.

$tereotipe terhadap pekerja perempuan, tercermin dari seringnyamemposisikan mereka dalam posisi yang "feminin"/domestic oriented,seperti sekretaris dan bendahara. Hal ini didukung oleh rendahnyajumlah perempuan lulusan II(OPIN atau sejenis yang didudukkan sebagaimanajer dalam KUD dan koperasi sejenis.

KUD hanya menangani pelayan kredit untuk memenuhi kebutuhan usahayang dikelola oleh laki-laki dan belum melayani semua cabang usahayang dikelola perempuan.

Kentalnya persepsi stereotipe gender kalangan penentu programdan pelaksana program serta masyarakat yang sangat kental padastereotipe peran domestik perempuan, menj adikan kegiatan-kegiatanprogram pengentasan kemiskinan cenderung dominan dalam memenuhikebutuhan praktis gender dan kurang dalam pemenuhan kebutuhanstrategis gender (dalam peningkatan pendapatan). Selain itu cenderungtidak berkelanjutan/belum mampu meningkatkan ketahanan panganmereka.

Jumlah stimulan yang diberikan kepada perempuan miskin umumnyarendah. Hal ini menyebabkan modal/stimulant habis dikonsumsi ataudigunakan untul< l<eperluan pendidikan dan kesehatan.

Belum ter integrasinya pendampingan usaha bersama (UB) yangmenggunakan pendekatan partisipatif berperspektif gender yangmencakup pendampingan dari sisi produksi maupun pemasaran;sehingga sekalipun keberlanjutan UB relatif nyata namun kontribusinyaterbatas pada strategi survival.

4.3. Dalam Penguasaan IPTEI(

. Masih adanya pejabat eselon 7 dan2dilingkungan departemen sektoralyang belum tersosialisasi dengan pentingnya gender mainstreaming dalamprogram pembangunan berkelanjutan dan masih beranggapan bahwa

teknologii tu netral.

Dominannya pendekatan transfer teknologi dalam pembangunanpertanian dan kehutanan yang bias pro inovasi : disertai kuatnya

35

stereotipe pembagian kerja gender di kalangan pengambil keputusan,pengelola program dan masyarakat itu sendiri-karena pengaruh budayagender- menjadikan pembentukan kelompok tanijuga bias laki-raki.

Kecuali untuk Program SLPHI program untuk KWT cenderung biasgender, yakni dominan diwarnai pemenuhan kebutuhan praktis padasektor domestik atau isue produktif namun skala usaha sangat mikroserta cenderung sebagai "crosh progrem" yang terbatas masakelangsungan dan dananya.

Masih belum meratanya penyadaran gender, pelatihan teknis analisisgender dan perencanaan aksi (penyusunan program) secara partisipatifyang berperspektifgender bagi kalangan petugas penyuluh lapangan.

Masih kuatnya persepsi di kalangan petugas penyuluh yang beranggapanbahwa perempuan tani sudah sangat repot dengan urusan dapurjaditidak ada waktu lagi untuk kelompok tani. Bahkah ada anggapan bahwapetani perempuan kurang cepat menyerap informasi. Selain itu,penyuluh seringkali juga dipengaruhi oleh aspek budaya yakni agak"enggan" berhadapan dengan petani, nelayan dan pekebun perempuan.

36

BAB IVREFORMULASI IGBUAI(AN

PEMBANGUNAN PERTANIANYANG RESPONSIF GENDER

4.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang Responsif Gender

Guna mereal is i r pengarusutamaan gender dalam pembangunanekonomi, khususnya pada pembangunan pertanian, perlu dirumuskan kembalisemua kebijakan pembangunan nasional dengan menyatakan secara eksplisitbasis kesetaraan dan keadilan gender di dalamnya,

Mengingat pembangunan pertanian dalam Frogram PembangunanNasional (PROPENAS) 2000-2004 merupakan bagian dari pembangunanekonomi, maka reformulasi kebijakan pembangunan pertanian yang responsifgender dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada padadokumen PROPENAS tersebut. Adapun rumusan kebijakan pembangunanekonomi yang berperspektif gender tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kera(yatan yang bertumpu padamekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehatdan memperhat ikan pertumbuhan ekonomi, n i la i -n i la i keadi lan,kepent ingan sosial , kual i tas hidup, pembangunan berwawasanlingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatanyang samadalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, sertaperlakuan vang adil dan setara gender bagi seluruh masyarakat.

2. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaanyang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anakterlantar yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender denganmengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui programpemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitasmasyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yangefektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.

3. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangandan investasi dalamrangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitasyang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenaprakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama

37

4.

berbasis kesetaraan dan kead keunggulan sumberdaya alamdan sumberdaya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuandiskriminatif dan hambatan.

Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebihefisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklimberusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya bagilaki-laki dan perempuan. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secataselektifterutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidaksehat, pendidikan dan pelatihan , informasi bisnis dan teknologi,permodalan, dan lokasi berusaha vang berbasjl kesetaraan i-ankeadilan sender.

Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis padakeragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan, budaya lokalserta kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka menjamintersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkanpada t ingkat harga yang ter jangkau dengan memperhat ikanpeningkatan pendapatan ansgota rumahtangga/keluarga petani dannelayan baik laki-lakimaupun perempuan, serta peningkatan produksiyang diatur dengan undang-undang.

Mengembangkan kebi jakan pertanahan untuk meningkatkanpemanfaatan dan penggunaan tanah yang adil, transparan, danproduktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasukhak ulayat dan masyarakat adat yang berbasis pada kesetaraan dankeadilan sender serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi danseimbang.

Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpaduyang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenagaker ja , pen ingkatan pengupahan, pen jaminan kese jah teraan,perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat dengan berbasiskankesetaraan dan keadilan gender.

8. Melakukan berbagai upaya terpadu yang kesetaraan dankeadilan eender untuk mempercepat proses pengentasan masyarakatdari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakandampak krisis ekonomi.

Beberapa langkah penyetaraan gender dalam pembangunan pertaniandapat dilakukan melalui :

5.

6.

38

Meningkatkan sosialisasi pengarusutamaan gender bagi para pengambilkeputusan pada pembangunan pertanian, khususnya di lingkunganDepartemen Pertanian.

Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukungkegiatan perekonomian yang berbasis kesetaraan dan keadilan gen-der dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepen-tingan nasional.

Mencantumkan secara eksplisit pengertian sumberdaya rumahtanggapertanian, kelautan dan kehutanan yang mencakup kepala keluargadan semua anggota keluarga petani, peternak, nelayan, pekebun,pesanggem baik laki-laki maupun perempuan.

Meningkatkan akses dan kontrol petani, peternak, nelayan, pekebun,pesanggem perempuan terhadap aset produksi berupa lahanpertanian/perkebunan/perhutanar/ kapal, teknologi, kredit, informasi,teknologi, penyuluhan dan pelatihan yang diperlukan bagi penipg!.qtankualitas penguasaan pengelol aan usahataniftebun/hutan, penangkapandan budi daya perikanan yang mencakup aspek produksi dan pascapanen primer maupun sekunder.

Meningkatkan kemampuan petani, pekebun, peternak, nelayan,pesanggem perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkenaandengan pengelolaan kelembagaan sosial ekonomi yang mencakupkelompok tani, nelayan, peternak, pekebun dan pesanggem, dankelompok usaha bersama mandiri, usaha kecil dan menengah sertaperkoperasian dengan memanfaatkan kelembagaan lokal yang efektifuntuk memenuhi kebutuhan strategis gender.

Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaanmasyarakat terutama petani (termasuk peternak, pekebun, pesanggem)dan masyarakat nelayan diwilayah pesisir dan pulau-pulau terpencilmelalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industrikecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaanteknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan dilandasipendekatan partisipatif yang berperspektif gender.

Meningkatkan penyelenggaraan pelati han tentang penyusunan programpembangunan pertanian secara part is ipat i f (mel ibatkan semuastakekolder) dan berperspektif gender yang lebih mengutamakan padapemenuhan kebutuhan s t ra teg is gender an tara la in denganmeningkatkan proporsi materi yang menyangkut aspek-aspek produksi

39

pertanian dan pasca panen (pengolahan pangan), serta pemasarannyasehingga mampu menjamin keberlanjutan usaha.

Memberdayakan sumberdaya manusia pendukung pembangunanpertanian, kelautan dan kehutanan pada tingkat keluarga/rumahtanggapetani, kelembagaan sosial ekonomi pertanian/perdesaan (kelompoktani, koperasi), kelembagaan penyuluhan pertanian, kelautan dan kehu-tanan, serta tenaga ahli peneliti dalam penguasaan ilmu pengetahuandan teknologi (IPTEK) dengan berbasiskan kesetaraan dan keadilangender.

Meningkatkan suatu kajian bersama (cooperative inquiry) antararumahtangga petani, penyuluh, penelit i, dan lembaga swadayamasyarakat serta lembaga akar rumput dalam penerapan TPTEK gunameningkatkan produktivitas usaha tanidan usaha kecildan menengahyang memanfaatkan keunggulan lokal dengan berbasis pendekatanpartisipatif yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Meningkatkan upaya-upaya penyebarluasan (diseminasi) pelembagaanUndang-undang Rl Nomor 7 Tahun 1 984 tentang Pengesahan KonvensiMengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskr iminasi TerhadapPerempuan, khususnya pasal 11 dan pasal 14 disertai dengandirumuskannya Undang-undang Ketenagakerjaan untuk sektor pertaniandan informallainnya.

Meninjau kembali semua sistem pewarisan menurut adat (sistemprimogenitur, hak ulayat) serta lebih meningkatkan akan pentingnyaopsi hibah yang adil dan setara kepada anak lakiJaki dan perempuankepada para pemuka agama, khususnya lslam, yang selama ini lebihmemfokuskan pendidikan agama pada sistem pewarisan.

Mengintegrasikan, menyisipkan atau menginkorporasikan perspektifgender ke dalam kurikulum dan materi kuliah yang ada, seperti :memasukkan teknik analisis gender dalam metodologi penelitian ilmusosial, sosiol ogi gender; komunikasi gender; gender dan pembangunan,di l ingkungan perguruan tinggi yang memiliki fakultas/jurusanpertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan.

Meningkatkan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender sejakjenjang pendidikan terendah, disertai dengan penyuluhan tentangperlindungan tenaga kerja wanita khususnya yang berkaitan denganperan reproduksinya.

40

4.2 .

Meningkatkan akses anak-anak keluarga petani terhadap beasiswa gunameningkatkan pendidikan formal mereka baik pada pendidikan umummaupun l<ejuruan dari menengah hingga perguruan tinggi denganberbasis kesetaraan dan keadilan gender.

Indikator Kinerja

4.2.1. Pada Tingkat Rumahtangga Pertanian

Di I aksan akannya aks i afi rm a tif (afi rmativ e action) guna m eni ngkatkanakses dan kontrol petaniperempuan terhadap lahan usaha (pertanian,pe ternakan, ne layan, perkebunan, dan kehutanan) me la lu ipendistribusi-an lahan tidur, lahan perhutanan sosial, perkebunan, lahantambak, dan transmigrasi, dengan pemberian bantuan input, penguatanmodalftredit bergulir, ternak, alat penangkapan ikan dan budidayaikan, dan tanaman produktif lainnya disertai dengan pendampinganmanajemen usaha yang berwawasan agribisnis.

Dilaksanakannya aksi afirmatif pemberdayaan keluarga/rumahtanggapertanian, peternak, nelayan, perkebunan, dan kehutanan serta pelakuusaha lainnya dalam penyelenggaraan program dan proyek pertaniandan kehutanan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yangberperspektif gender sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasinya.

Didiseminasikannya UU RI No.7/1984 tentang Penghapusan SegalaBentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya Pasal 11 dan 14bagi semua stakekolders yang bertanggung jawab dalampenyelenggaraan pembangunan pertanian.

Terumuskannya peraturan-peraturan perlindungan tenaga kerj a sektorinformal (pertanian dalam arti luas dan industri kecil, perkebunan dankehutanan) dalam UU Ketenagakerjaan atau dibuat peraturan khusus,misalnya tentang upah di sektor pertanian (dalam art i luas),perkebunan, dan kehutanan yang tidak diskriminatif gender.

Dilaksanakannya penyadaran gender khususnya dalam hal sistemalokasi sumberdaya aset produksi (lahan usahatani, usaha tambak, alaVperlengkapan penangkapan dan budidaya perikanan) bagi pemukaagama; dan dilaksanakannya penyadaran gender bagi rnasyarakatpertanian/perdesaan (pertanian dan pesisir/nelayan) mengenai opsihibah yang adil dalam mengalokasikan aset produksi kepada anak-anak perempuan dan laki-laki mereka,

41

Dilaksanakannya penyadaran gender di l ingkungan perusahaanpertanian, kehutanan, dan perl<ebunan, serta penyuluhan tentang UURI No 7/1984tentang Penghapusan Segala Bentuk DiskriminasiTerhadapPerempuan.

Dilaksanakannya suatu kaji tindak tentang efisiensi dan produktivitasusaha per tan ian , usaha perkebunan, dan kehutanan denganmenggunakan pendekatan partisipatif yang berperspektif gendersebagaimasukan bagi upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gen-der dalam pembangunan pertanian.

Dihapuskannya ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap upah(lihat buku "Analisis Gender dalam Pembangunan Hukum").

Tersosialisasinya kesetaraan hak (termasuk promosi karir) dan kewaj i banpekerja antara pekerja perempuan dan lal<i-laki disertai sosialisasitentang perlindungan atas hak-hak kesehatan reproduksinya.

Diberikannya sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melanggarketentuan UU Ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan hukumbagi buruh perempuan

Terlaksananya evaluasi berbagai program pengentasan kemiskinandengan pendekatan gender, dan tersedianya data penyaluran kreditdalam program tersebut secara terdisagregasi gender.

Dilakukannya tindakan afirmatif dalam penyaluran dana programpengentasan kemiskinan (fPS dan kredit usaha kecil lainnya) denganmengalokasikan dana kepada KKdan anggota rumahtangga perempuanyang mengembangkan usaha tani/usaha non-pertanian lainnya (50 % ataulebih).

Dikembangkannya usaha kecil (micro entreprise)di sektor pertanian,kehutanan, dan perkebunan yang dikelola perempuan disertai denganpelayanan/konsultasi bisnis atau pendampingan usaha yang dapatmemfasilitasi mereka terhadap akses sumberdaya (sisi suppty dan de-manldl sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Dikembangkannya Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang berperspektifgender dan dengan melibatkan keluarga miskin di perdesaan.

Dilaksanakannya Perhutanan Sosial dan Program Pembinaan MasyarakatDesa Hutan Terpadu (PMDHT)yang partisipatif dan berperspektif gen-der dengan melibatkan KKdan atau anggota rumahtangga petani lahankering perempuan yang tak berlahan dan atau gurem.

42

4.2.2. Pada Tingkat Kelembagaan Sosial Ekonorni

. Dilaksanakannya tindakan afirmatif untuk pembentukan kelompokwanita tani/peternak, nelayan yang berbasis pada kelembagaan lokalyang melibatkan partisipasi perempuan pertanian.

. D i laksanakannya t indakan a f i rmat i f da lam bentuk keg ia tan

, ,.,,i,.;;rp€.Dd-?mpifigad-kepada kelompok wanita tani/peternak/nelayan baikdari sisi supply (proses produksi hingga pemasaran hasil produksi)dan dikembangkannya usaha bersama (UB)yang mampu memfasilitasipemenuhankebutuhanpra!tisdanstrategisgender.

. Tersedianyadata statistikkelompokwanitatani/peternaly'nelayanyangmenyangkut kuantitas dan kualitas aktivitasnya berdasarkan usahayang dikembangkannya.

. Terfasil i tasinya anggota kelompok wanita tani dan KlVanggotarumahtangga petani untuk akses terhadap sumberdaya pertanian

termasuk KUD/KOPIAN dan lembaga keuangan lainnya.

. Dilaksanakannya tindakan afirmatif dalam pembinaan KUD denganmenetapkan kuota perempuan yang menduduki posisi pengurus,manajer, pengawas, dan karyawan yang menghilangkan stereotipe gen-der serta diberikannya kebebasan kepada perempuan, baik itu sebagaiKK maupun anggota rumahtangga untuk menjadi anggota KUD.

. Diterapkannya standar upah bagi karyawan KUD sesuai dengan UUKetenagakerjaan.

. Tersedianya data partisipasi dan kontrol KK dan anggota rumahtanggapetani terhadap KUD dan perbankan yang terdisagregasi menurut jenis

kelamin.

. Dikembangkannya pola kemitraan antara kelompok tani perempuandan laki-laki dengan KUD dan pengusaha (BUMN dan swasta)dari sisisupply dan atau sisi pemasaran, sehingga dapat meningkatkan posisitawar petani dalam agribisnis dan atau anggota kelompok tani.

4.2.3. Pada Tingkat Aparat Pertanian

. Dilaksanakannya penyadaran gender kepada koperasi perdesaan(misalnya KUD)dan lembaga ekonomiperdesaan lainnya (misalnya BRI).Khusus untuk perbankan agar memberikan pelayanan hak-hak dankewajiban yang sama kepada nasabah petani perempuan dan laki-laki.

43

Dilaksanakannya pelatil-ran pengembangan manajemen proyek yangresponsifgender dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunankepada para profesional (peneliti, penyuluh, dan pelatih).

Tersusunnya program penyuluhan dan pelatihan yang responsif gen-der dalam bidang pertanian, serta kehutanan, dan perkebunan kepadapara profesional (peneliti, penyuluh, dan pelatih) dengan melibatkanseluruh stakeholders.

Dimasukkannya klarif ikasi "keahlian" pengembangan manajemenproyek yang responsifgender dalam bidang pertanian, kehutanan, danperkebunan sebagai salah satu kriteria promosi karir bagi paraprofesional (peneliti, penyuluh, dan pelatih).

Tersedianya data statistik pejabat strukural dan jabatan fungsional yangterpilah menurut jenis kelamin serta tingkat pendidikan dan ataukualifikasi mereka fienjang kepangkatan dan lainnya), pengalamanmengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan.

Terselenggaranya penyadaran gender bagi pejabat struktural (Eselon1 - 3)khususnya pada lingkup Departemen Pertanian dan Departemenf(ehutanan dan Perkebunan agar mereka mengintegrasikan gendermainstreaming ke dalam program-program pembangunan pertaniankehutanan, dan perkebunan.

4.2.4. Pada Lingkungan Aparat/Jajaran Perranian dalam IPTEKDilakukannya evaluasi kinerja dan hasil-hasil penyuluhan dan pelatihanIPTEK di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang terpilahmenurut jenis kelamin.

Dilaksanakannya penilaian kebutuhan penyuluhan dan pelatihan lprEKdi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan di kalangan wargamasyaral<at pertanian yang terpilah menurut jenis kelamin.

Dilakukannya tindakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah/rasioperempuan perdesaan yang mengikutipenyuluhan dan pelatihan IprEKpertanian, kehutanan, dan perkebunan yang berbasis komunitas.

Dilakukannya identif ikasi indigenous knowledge yang berkenaandengan budidaya dan pasca panen komoditi unggulan lokalyang efisiendan ramah lingkungan yang terpilah menurut jenis kelamin, termasukteknologi lokal yang disertai dengan perlindungan Hak Atas KekayaanIntelektual (HAKI) mereka.

. Dilakukannya uji coba lokal suatu teknologi baru yang dilaksanakansecara partisipatif dan menggunakan perspektif gender.

. Dikembangkannya pola kemitraan antara rumahtangga petani ,kelompok tani perempuan dan laki-laki dengan pihak swasta yangdilandasi prinsip keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan'keluargadi perdesaan.

. Terlembagakannya "lembaga konsultasi bisnis" yang dikelola paraprofesional di t ingkat daerah/lokal yang melibatkan stokekoldersprofesional termasuk di kalangan petani, yang memberikan asupandalam hal pengembangan usahatani berwawasan agribisnis yangmampu meningkatkan memenuhi kebutuhan praktis dan strategisgender.

4.2.5. Program Penunjang

. Dilaksanakannya sensus pertanian, perikanan, perkebunan, dankehutanan yang mengumpull<an data dasar (boseline data) yangterpilahmenurut jenis kelamin dan dengan penetapan status KK sesuai dengande facto.

. Dilakukannya studi yang mengumpulkan data dasar yang terpilahmenurut jenis kelamin tentang akses KK dan anggota rumahtanggapekerja pertanian (dalam arti luas)dan industri (beragam skala usaha),perkebunan dan kehutanan (HKR dan HKM) terhadap sumberdayapembangunan (aset produksi , informasi , IPTEK, modal, kredi t ,penyuluhan, dan pelatihan)dengan beragam latar belakang ekosistem.

45

BAB V

RENCANA A1(SI PEMBANGUNAN PERIANI,AN

Sebagai implikasidari hasil analisis gender REPETA2002, maka dirumus-kan Rencana Aksi dan Indikator Rencana Aksi untuk REPETA 2002 tersebut.Mengingat adanya keterkaitan erat dan atau "ketumpangtindihan" dalamkegiatan pokok yang ada pada Program Pengembangan Agribisnis dan Pro-gram Ketahanan Pangan yang dirumuskan dalam Propenas 2000-2004, makarumusan Rencana Aksi dan Indikator Rencana Aksi yang ada pada Lampiran12 juga menunjukkan ketumpang-tindihan tersebut. Untuk tidak terkesanmengulang-ulang rumusan Rencana Aksi dan Indikatornya, maka kedua haltersebut disintesakan sesuaitingkatan pelakunya, yaknitingkat rumah tanggapertanian dan pelaku bisnis (usaha rumah tangga, kecil, dan menengah), tingkatkelembagaan sosial-ekonomi(yang ada pada tingkat masyarakat), dan pihak

aparat lingkup pertanian.

5.1. RencanaAksi

5.1.1. Pada Tingkat Rumah tangga Pertanian dan Pelaku Bisnis

(Pertanian)

Melakukan tindakan afirmatif untuk meningkatkan akses dan kontrolperempuan tani terhadap aset produksi pertanian (berupa lahan usahatani, tambak, kebun, perahu/kapal penangkap ikan, ternak dan inputproduksi, kredit serta aset produksi lainnya) yang memungkinkanperempuan baik sebagai anggota maupun KK rumah tangga petani(pangan, hortikultura, ternak, perikanan, perkebunan, dan kehutanan)atau sebagai anggota kelompok wanita tani dapat mengelola usahatanidengan skala usaha yang lebih efisien dan produktif.

Melakukan tindakan afirmatif pemberdayaan perempuan pengusahauntuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan pengelola usaharumah tangga, kecil dan menengah (UKM) terhadap aset produksi usaha,kredit, IPTEK, penyuluhan dan pelatihan serta kelembagaan yangmemungkinkan mereka dapat mengelola usahatanidengan skala usahayang lebih efisien dan produktif.

Melakukan persamaan persepsi di antara stakeholders (warga masyarakatpetani, petugas penyuluh, petugas sensus pertanian, peneliti dan pelaktl

47

bisnis Iingkup pertanian), bahwa subyek mereka (petani dan pengusahaUlff) terdiri atas Iaki-laki dan perempuan tani.

Meningkatkan kesadaran anggota masyarakat tentang kenyataan/faktabahwa KK dan pekerja rumah tangga pertanian dan pengusaha UI(Mterdiri atas laki-laki dan perempuan serta menyediakan data statistikyang akurat mengenai status I(K, anggota rumah tangga pertanian danpengusaha UKM yang terpilah menurut jenis kelamin, serta akses dankontrol mereka terhadap sumberdaya pertanian.

Memberikan penyuluhan atau diseminasi informasi tentang UU RI No7/1984, khususnya Pasal 1 1 dan Pasal 14 (lihat lampiran 12), dan merumus-kan perlindungan hukum terhadap pekerja pertanian ke dalam UUKetenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997, baik di kalangan masyarakatpertanian (laki-laki dan perempuan) serta pelal<u bisnis (UIff).

Memberikan penyuluhan dan pelatihan penerapan teknologi pertanian(proses produksi dan pasca panen) bagi perempuan dan lakilaki sesuaidengan keunggulan dan kebutuhan Iokal, disertai dengan pemberianberbagai informasiyang memuat informasi budidaya dan usalra/bisnispertanian.

Memberdayakan perempuan pelaku bisnis dalam memproduksi produkpertanian yang bermutu sesuai dengan keinginan/permintaan pasarserta menyediakan fasilitas berupa alat pengolah produk pertaniansederhana atau teknologi tepat guna bagi pengembangan industri pasar.

Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja perempuan tani denganmeniadakan status pekerja lepasan kepada mereka yang sudah bertahun-tahun bekeria dengan status tersebut di lingkungan perusahaan per-tanian, dan memberi status pekerja tetap di lingkungan perusahaan per-tanian, baik milik negara maupun swasta.

Memberikan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untukpekerjaan, jam kerja, dan persyaratan kerja; memberikan kesetaraandalam promosi karier di perusahaan; serta memberikan hak-hak ataskondisi bekerja, keselamatan, dan tunjangan kerja yang sama kepadapekerja laki-laki dan perempuan.

Bersama-sama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi danPengusaha Kecil Menengah untuk memfasilitasi akses dan informasipengembangan agribisnis yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki pengelola UKM.

4

Menghimbau Badan Pusat Statistik (Bps) untuk merakukan sensuspertanian dan atau survei usaha rumah tangga dan kecil (pelaku bisnispertanian) dengan data yang terpilah menurut jenis kelamin.

5.1-2- Pada Tingkat Kelembagaan sosial Ekonomi-pertanianMemberikan penyuluhan dan pendampingan bagi perempuan tani untukmengembangkan kelompok wanita tani dan kelompok wanitapengusaha yang mampu meningkatkan proses belajar para anggoranyauntuk menjadi petani dan pengusaha yang berkualitas dan produktifMelaksanakan penyuluhan dan pelatihan terhadap anggota kelompoktani/peternak/nelayan perempuan agar mereka dapat mengaksesberagam sum berdaya pembangunan pertani an (kredivmodal, i nformas i,teknologi, keterampilan mahaj erial, dan lainnya).

Melakukan penyadaran gender bagi para pengurus atau pimpinankelembagaan sosial ekonomipertanian'(kelompok tani dan KUD) agarresponsif terhadap pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gen-der' baik untuk anggota rumah tangga petani perempuan maupunperempuan pengelola UI(M.

Melaksanakan t indakan af i rmat i f untuk mendorong part is ipasiperempuan sebagai anggota dan pengurus lGlompok wanita Tani (KWT)dan kelompoktanidewasa dan atau kelompok usarra serta dalam I(uDsecara proporsional.

Memberikan pendampingan bagi perempuan perdesaan daram aspekmanajemen koperasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam penye-lenggaraan koperasi perempuan di desanya masing-masing sebagaipengawas, pengurus, atau manajer usaha koperasi.

Melaksanakan pelatihan pengembangan usaha KUD yang responsifterhadap pemenuhan kebutuhan praktis gender (antara Iain memberipelayanan yang berhubungan dengan kredit, usaha, informasi) dankebutuhan strategis gender (memberikan pelatihan yang dapat mening-katkan keterampilan)bagipara pengurus, karyawan, dan anggota KUD.

5.1.3. Pemberdayaan Aparat Pertanian

Melaksanakan penyadaran gender bagi pembuat dan peraksana kebijak-an dijajaran Departemen Pertanian secara berkesinambungan melah-rilokakarya, roundtable discussion, diskusi kelompok terarah, dan lainnva.

49

. Melaksanakan penyadaran gender di kalangan direktur berbagai bankagar memberikan fasilitas kredit bagi rumah tangga pertanian (dalamarti luas)dengan dilandasi kesetaraan dan keadilan gender.

. Merumuskan kebijakan yang tertllang dalam SK Bersama antara MenteriPertanian dan sektor terkait lainnya dengan Kantor Meneg PP mengenaipengintegrasian gender dalam penyelenggaraaan pembangunanpertanian .

. Melaksanakan pelatihan bagi para penyuluh dan peneliti secara ber-j enj ang-sesr-ra i ti ngkatan tugas pokok da n fungsinya-tentang penyu-sunan program pembangunan pertanian yang responsifgender denganmengintegrasikan pendekatan PRA dengan teknik analisis gender.

5.2. lndikator Rencana Aksi5.2.1. Pada Tingkat Rurnah tangga Pertanian dan Pelaku Bisnis

. Meningkatnya jumlah perempuan tar"riyang memiliki akses dan kontrolterhadap aset produksi pertanian (lahan usahatani, tambak, kebun, alatdan kapal penangkap ikan, ternak, input produksi, alat mesin pertanian,dan aset produksi lainnya) sehingga perempuan tani baik sebagai anggotamaupun I(K rumah tangga petani (pangan, hortikultura, ternak,perikanan, perkebunan, dan kehutanan) dan ataupun anggota kelompokwanita tani dapat mengelola usahatani dengan skala usaha yang lebihefisien dan produktif,

. Meningkatnya jumlah perempuan pengusaha UKM pertanian yangmemiliki akses dan kontrol terhadap aset produksi usaha, kredit, IilEK,penyuluhan dan pelatihan serta kelembagaan yang memungkinkanmereka dapat mengelola usaha dengan skala usaha yang lebih efisiendan produktif

. Meningkatnya jumlah stakeholders atau pihak yang berkepentingandengan pembangunan pertanian (masyarakat petani, petugas penyuluh,petugas sensus pertanian, peneliti, pelaku bisnis lingkup pertanian) yangmenerima bahwa secara defacto perempuan bisa berstatus sebagai KIVanggota rumah tangga petani.

. Meningkatnya frekuensi penyuluhan atau diseminasi Undang-undangRI No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi TerhadapPerempuan, khususnya pasal 1 1 dan 14 yang ditujukan kepada stake-holders pembangunan pertanian.

50

Terumuskannya perlindungan tenaga kerj a sektor informal, pertanian,dan UKM ke dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997.

Tersedianya data statisik yang terpilah menurut jenis kelamin mengenaistatus KK dan anggota rumah tangga yang bekerja dan berusaha (UKM)di sektor pertanian (dalam arti luas).

Meningkatnya jumlah perempuan taniyang memilikiakses dan berpar-tisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan penerapan teknologipertanian (proses produksi dan pasca panen) yang sesuai dengan keung-gulan dan kebutuhan lokal, serta memiliki akses terhadap informasiterutama informasi budidaya dan usaha/bisnis pertanian.

Meningkatnya perempuan pelaku bisnis dalam memproduksi produkpertanian yang bermutu sesuai dengan keinginar/permintaan pasarserta akses terhadap fasilitas berupa alat pengolah produk pertaniansederhana atau teknologi tepat guna bagi pengembangan industripengolahan yang mereka kelola sehingga dapat memenuhi permintaanpasar.

Menurunnya jumlah tenaga kerja perempuan tani yang berstatus sebagaipekerja lepasan di lingkungan perusahaan pertanian (milik negara atauswasta)dan memberi mereka status pekerja tetap.

Tersusunnya peraturan yang memberikan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan dengan jam kerja dan persyaratankerja yang sama; memberikan kesetaraan dalam promosi karier diperusahaan serta memberi hak-hak atas kondisi bekerja, keselamatan,dan tunjangan kerja yang sama kepada pekerja laki-laki dan perempuan.

Terselenggaranya suatlr sistem informasi manajemen terpadu dalamhal informasi pertanian dan Ul(M pertanian (dalam arti luas) antaraDepartemen Pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi danPI(M, Meneg. I(operasi dan UKM, dan Badan Pusat Statistik yang dapatmemfasilitasi akses dan informasi pengembangan agribisnis yang dapatdiakses oleh perempuan dan laki-laki pengelola UKM.

Dilaksanakannya sensus pertanian dan atau survei usaha rumah tanggadan kecil (pelaku bisnis pertanian) dengan data yang terpilah menurutjenis kelamin.

51

5.2.2. Pada Tingkat Kelembagaan Sosial-Ekono mi Perta nian

. Meningkatnyajumlah/rasio kelompokwanitatani/peternak/nelayan dankelompok perempuan pengusaha bidang pertanian yang mengelolausahatani dan UKM mereka secara berkualitas dan produktif.

. Meningkatnyaaksesibilitaskelompoktanilpeternaldnelayanperempuanterhadap beragam sumberdaya pembangunan pertanian (krediV modal,informasi, penyuluhan dan pelatihan).

. Meningkatnya jumlah I(UD yang melibatkan perempuan dan laki-lakiselaku pengurus, manajer, pengawas, dan karyawan sehingga merekaresponsif terhadap kepentingan KK dan anggota rumah tanggapertanian (tanaman pangan, peternak, nelayan, petani budidaya kayu-kayuan, dan perkebunan) perempuan dan laki-laki.

. Meningkatnya rasio petani perempuan dan laki-laki sebagai pengurus,manajer, dan karyawan dalam kelembagaan KUD yang terampil dalamproses pengambilan keputusan.

. Meningkatnya rasio petani perempuan dan laki-laki sebagai anggotaaktif dalam kelembagaan KUD.

. Meningkatnya partisipasi perempuan tani sebagai anggota dan pengurusKelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani dewasa dan ataukelompok usaha serta dalam KUD secara proporsional.

5.2.3. Pemberdayaan Aparat Pertanian. Meningkatnya rasio perempuan/laki-laki yang menduduki jabatan

struktural (Eselon 1 dan 2)yang memahamidan mau melaksanakangen-der mainstreaming dalam pembangunan pertani an.

. Meningkatnya jumlah bank yang memberikan fasilitas kredit dengandilandasi kesetaraan dan keadilan gender.

. Terumuskannya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program dankegiatan pembangunan pertanian.

. Meningkatnya profesional perempuan dan laki-laki f abatan fungsional)di bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang mampu mengem-bangkan IPTEI( yang dapat meningkatkan produktivitas usaha rumah-tangga petanTpengusaha (skala kecil dan menengah).

. Meningkatnya jumlah peneliti, penyuluh dan atau pelatih yang mampumenyusun program/proyek pembangunan yang responsif gender dal amlingkup pembangunan pertanian, kehutanan dan perkebunan secaraparti si patif (m el i batkan seluruh stakeholders).

52

BAB VI

PENUTUP

Buku Analisis Gender dalam Pembangunan Pertanian ini merupakanslratu langkah awal dalam upaya menghapus diskriminasi terhadapperempuan dalam pembangunan pertanian, yang selama ini belum mendapatperhatian serius dari berbagai pihak termasuk para penentu kebijakan.Penerapan Gender Analysis Pathway (GAP)baik terhadap REPELITA VI maupunRencana Pembangunan Thhunan (REPETA) Thhun 2002 ini berusahamemberikan gambaran kenyataan di lapangan mengenai masih adanyadiskr iminasi terhadap perempuan di perdesaan, yang diduga turutmempengaruhi rendahnya produktivitas pertanian (dalam arti luas)di tingkatrumahtangga pertanian. Hal tersebut tentunya akan mengganggu terhadappercepatan terwujudnya ketahanan pangan dalam keluarga pertanian, padahalmereka adalah sebagian besar penduduk Indonesia.

Seperti diketahui, selama ini perhatian pemerintah lebih banyak terfokuspada pekerja di sektor formal, yang tercermin dalam Undang-UndangKetenagakerjaan Nomor 25 Tahun 7997, dan perhatian pada tenaga kerja diperdesaan, khususnya sektor pertanian belum banyak dilakukan. Namundemikian, Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984tentang Pengesahan l(onvensi Mengenai Penghapusan Segala BentukDiskriminasiTerhadap Perempuan, yang menyatakan bahwa hak untuk bekerjaitu hak azasi manusia (Pasal 11 ayat 1 a)dan perempuan perdesaan berhakatas akses terhadap semua sumberdaya yang menentukan kelangsungan hidupkeluarga mereka di bidang ekonomi (Pasal 14).

Dengan demikian, hasil rumusan Analisis Gender ini menjadi sangatpenting untuk ditindaklanjuti, melalui suatu kesatuan tindak, yakni mulai darimelakukan reformulasi kebij akan pembangunan pertanian itu sendi ri sampaikepada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program danatau proyek di tingkat lapangan. Satu hal yang harus digarisbawahi adalahbahwa pengarus-Ll tamaan gender dalam pembangunan pertanian in imengemban amanah untuk memberdayakan SDM pertanian, perempuan danlaki-laki, guna mewr-rjr-rdkan kesetaraan dan keadilan gender khususnya dalampembangr.rnan pertanian, yang diharapkan dapat memfasilitasi peningkatanproduktivitas pertanian secara berkesinambungan dan pada gil irannyadiharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatpertanian khususnya dan masyarakat perdesaan pada umumnya.

s3

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

Lampiran 7

Lampiran 8

Lampiran 9

Lampiran 10

Lampiran 11

Lampiran 12

Lampiran 13

Lampiran l4

DAFTAR LAMPIRAN

Definisi Operasional Rumahtangga Pertanian

Program Pokok Pembangunan Pertanian Dalam Repelita Vl

Program Penunjang Pembangunan Pertanian dalam Repelita M

lsu Kebi jakan: Peningkatan Kesempatan Beker ja danPeni ngkatan Produktivitas Tenaga Kerj a Pertani an

Gender Responsive Poliry Outlook and Action Plan DalamPengarusutamaanJender Kebijaksanaan Pembangunan Pertaniandan Perhutanan

Tirjuan, Sasaran Utama dan Kegiatan Pokok pada ProgramPengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan KetahananPangan

Repeta 2002 Pembangunan Pertanian

Rumahtangga Pertanian menurut Kategori Rumahtangga dan

Jenis Kelamin

Rumahtangga Perusahaan menurut Kategori Perusahaan dan

Jenis Kelamin

Pengentasan Kemiskinan

Profil Jender dalam IPTEK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor TTahun 1984tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan SegalaBentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Daftar Nama Peserta Tim GAP Pembangunan Pertanian

Daftar Nama Peserta PenSrusunan Repeta 2002 Sektor Pertanian

57

Lampiran 1. Definisi Operasional Rumahtangga Pertanian

1. RumahtanggaPertanian

Adalah rumahtangga yang sekurang-kurangnya satu anggotarumahtangganya melakukan kegiatan bertani atau berkebun, menanamtanaman kayu-kayuan, beternak ikan di kolam, karamba maupuntambak, menjadi nelayan, melakukan perburuan atau penangkapansatwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasapertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual atauuntuk memperoleh pendapatar/keuntungan atas resiko sendiri. (Sen-sus Pertanian, 1993)

2. Rumahtangga Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adalah rumahtangga yang salah satu atau lebih anggota rumahtangganyamengusahakan tanaman pangan dan hortikultura (sayur-sajruran, buah-buahan, tanaman hias dan obat-obatan) yang sudah berproduksi danmemenuhi batas minimal usaha (BMU). Contoh BMU untuk bawangmerah sekitar 600 meter persegi, jeruk 25 pohon dan untuk pisang 40rumpun. (Sensus Pertanian, 1993).

3. Rumahtangga Usaha Peternakan

Adalah rumahtangga yang salah satu atau lebih anggota rumahtangganyamelakukan pemeliharaan ternak/unggas dengan tujuan sebagian atauseluruh hasilnya untuk dijual atau memperol eh pendapatan/keuntunganatas resiko sendiri dengan jumlah ternak memenuhi BMU. Contoh untuksapi 2 ekoq kambing 6 ekor, ayam ras petelur 12 ekor, dan sebagainya.(Sensus Pertanian, 1 993).

4. Rumahtangga Usaha Budidaya lkan

Adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumahtangganya melakukan pembenihan atau pembesaran ikan di laut,tambak, sawah, perairan umum dengan tujuan sebagian atau seluruhhasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atasresiko sendiri. (Sensus Pertanian, 1993).

5. Rumahtangga Usaha Perkebunan

Adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumahtangganya mengusahakan tanaman perkebunan dan memenuhi BMU.Khusus untuk tanaman tahunan, tanamannya harus sudah berproduksi.

59

6.

Contol'r BMU untuk karet 250 pohon, untuk teh 500 meter persegi, dansebagainya. (Sensus Pertanian, 1 993).

Rumahtangga Usaha Kehutanan Rakyat

Adalah rumahtangga yang sekurang-kurangnya satu anggotarumahtangganya membudidayakan tanaman kayu-kayuan kehutanandan atau melakukan pemungutan hasil hutan dan atau menangkap/menangkar satwa liar dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnyauntuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resikosendiri. (Sensus Pertanian, 1 993).

60

- E . -t a ( t lF ( ! ; ; ( E Etr H -iz rog*.3 E'Ei;€ sE

o. ;o

E#iFiEEry Gi==63;= EEi#iEgEE I EEf FE; Ht E E i: ig_EE; FgE€ 1!sE.rsrg F --[::[*; ; F; E

= ;--g.;.E"*

i gEe eE ' [ *sAE i; iEE aE* e EiEt FsE f,-E69cE € bb.ss fl€ E

F F H L

tr :i q., 0.,EiEo 'b D - V

E€

EEE$E Eca€?*3f ga 5lEgE agHEHbI iF_E ' !E*=Se2!E E;€ ' ; .E FI_=_.

;i;ag EflEig€E:EF gFEiScEEEEE* a=g > ' E E . Z 3 g . - * E

E ; a = E , E * = e . = ! r y ; e r EE*sgE #= B=gE_ g gE;g $f, F;€}€i b;:ggEi'E.gE E r EEE figs€ SsEs s FHEE E ss

( g -

_ bo '6 -E t r ( € == - F r ud r e * . x

L - O t r10E5S5 Sge

6 r J Jo.

iI iF [ e€E EgEg: : FE.EE ;EB* [E e::E3e =Ez=:Rf,i= ;E:E*fi FE*EEE:gEE=E!tE*E ;;E ! r=tlFE;E;-rE *F = E H.E EprEE[=g= rEi ie agtt.i;E iHsEg; rE asE srEg iAgggPsS9ee

F F

$ TE HH: g E;FEgEg E F'

. vc l F

; r:+ FI; e:E t:E gE Cc € 19 i g iEflEglgEs sq=;EHEEe:

;aE*ei5-i g:i:gge*Ee ;:n t:aE gEE€F$ EEE iE gE E€ E E Ag ggE E ggE

tn

tE

f ib-F ( !' 7 o -

f u t z r

E5o o .

;;€ Faaa;;E ;gi€ FBE,3iE gfiiEgg;;f :l *;;E -g;: eiEE E#ggFEgg;EIIc aE;EEE; CA€ FEEiEg eEEgEg€JI€gE il $HEEf EgE FE s.= a

trl

rI]&

(!

(!

ot!

r!.F(u

CL

(E

bo(!

I

q).L

Jo

TE

boo

IB

bo

CI(u

(!J(o(!6

(!

obo

x(u(E

bo(u

c.i

(oL

(€

- t r . -r R l ,

- ( E J o Etr ts -i l ta

s*,3 E'Ee.=! h ts.EEE8

s E =g HH E r E g A=€ nS;5 Efri 'E EE 5* *,;EE€?! H:;3F+3$;EE, = EssaF€ixFlE' ;5Ez;9a=EEEAE _9-iF:*> * t s 6 . _ t r - V g u E - t _ = E b o 5 l g : : ' A i : + - ; E ;

i ;; E : a sf ; ;E rEi* ; 1i$g; * i e;= F;gE e€ t" p ac'E= igE E f,iE E EEi: aE c eH€|\

E fl-€E sEe fl€ E/ / t ,t r ; i c / a ,SdEAbo-v

&€

E€ EcHFEEF*A€H fi:A;g igig Es:eg€grg:* ie: F #Fsg E;Ei c.aiae; iilEeuu;€"€ i = gE ag€€€E E *": e !: 5*E FE Fg

co

r g -_ bo '6 _b / a k

h Ei .s. A- - -b o t r x f qA L V Fv . r A L

& F-qeo.

q = G C C ) - , t _ 6 C b O =e a C ' = c Y ; = ' D a t r o

e JE: EE;Eg-g:: rEE *ErEE=5-G d : C E : : G € S , l l z t r ! -1 0 _ a

* G g ! > x g g o _ ;

t Es :fr=HHE85H=$atgFiHEAcHcHiEK 3.> 3 t t : s b .3 = s .E X.8 .

F-

FL

$ FE HH: g EegE.$

Fg: g

t. sF";Ee EE=aexEsfE*- .EOEFHgE * ;E3GXE5- :b=FE::IE EEEEEET;FEEB !':€ E;€ +9 H s:€ E;ss E F;€ggEErEflE;fEEg:EEggE;ryESEsges€€e=E1Ef;giS E E [EeEs&E€;s€E sE

(!

-vgb o ='Ed(u . -y ' o

s€xb n Loo .

C b o ' . i j b o C b o c C C ' = C . - ' C € J 6 C C o C l ' F C q

E5EE€F€: €inF€ FEF[*EE *i i :=:E *E* f . " 3 - eE - - ' c= . c

"aEs;qgte :;;rrc€gfi€Ee t EgEEqHg5E EE " gg; ; gEF€;FEEs €; ri:[;iErEg :;eEs:erEasfq 33Efltse : Ef E 'e e EgE seleEa€ ge* g$3EaE; EE gpE' Hg *; E E F3F}PEgE iA;3iI as ez:l g E eEe: E s. B. B. r.;€ E ilfr E lEgeBEtr - - . 6 o i 3

- t r . -- a t O

- c l J o E=ts - j z r t

*638 =e.= : h i; E F.>3

^ - AE O _ H

d e

E Fo-. ! r v !

E * ob.se a€ Ee F t s kt r ; : C J q JEdaob 0 - v

&€

( E -b o ' 6 _

K F H

e 6=c ,gr A FE #

b o t r = ( gA K V Pv . , A L

& F-?e

F

$ FE Hxov.= H' = t r .Vd

sf;iFE 3E:e.g s H

i vA H

JZ i-"b o ='Ed

O. u,

g5a ' O -L

+i=EE :€5 .EEZEgqFLEx=; :E UHE F.a&=+E;e"o=:G6 ' -z '6 E= i .=7=€Hs*€Ect =EE *E:iqE=EEN; ; ; € E :E KEEE= i - t s -OH b o : ] o - . = c ; = ' = o E b o E : : X t cS E g = l b d : r ' i o - c ' u c : = L @c a c . s = o - e E = = * E - A € + g HC J . € = ; 6 J X * c , q F , - c

"E : i i : = iEsx : *qE9v ;oE i b E f i l r E F * " ? ^ ? d : ? : i u c ! [E:= Z F3 i ; .HPs eF3 'eEiE i ;EE=qE E g6 :€P '= i e ' a ; -E =- ; . c . - ' - b o c t r = 8 . = H = : E - ? = a

; e aFE $;E:;FFE*F# FF:EEg E X EEEg -KE

2tE s Z=S E I : :=dds

a

Lbo

a

-

bI)

q)

boq)

r<'boL

#*E= -EF .==Hfl E; €€EF;t =H Erf A Ez gEP&.S l tE= EE[E Q= sEf gF:gF= H;;F E; ;€'=o. !EEE- EE. : .3 p iF=n*;E'E;*E zzzE iaP;*xEtsF€=ss+Es; FEEgfr#;€f isE= FE+yE" Hle:EEsrEtlgr"E:#sa 1;cEHfiP9, f ; : s f PE F EEE a i , ; E€ ' "E;g*EcEE€;$i €r:giEE'E F b H e^6 ! ro€ 5E ' rEg E F E EgEE"gHgil[EEg€gEFEgIE

a0

c)b!

c)

t rF; i Eq #

q)

q)

liu0L

f;g FE g€Ef EFf IFE €HEI5gg IJ;E€EJ EEJEEg E€58tEE ffgsFEE s€E:EE EE;Fsan ecFEssfB E€E€iH€gEE$sFse ggEgeff s gfFg gF$ gif g

e . =

s t re ) ! s

6 qil

U E

o

trbofr

$€; Fgt€Af e gF esrE€;Ef3E: FEEf fliE-i F gEEFi F59E:;: iFEE:EgEEi fjEEEfiFggE f, g6€E gFf,fg€ E. g3 gEg $gE g

u4)4

(!

a(6

(E

(u

bo

c,o.bo

a)

l v

bo

(Itq.,

.v(ll

$ta,

,v

bo(u

(v(vboc,,v

cv)

(!

$

24r-'! l=F i \ J

&zot-' (lXZl= r-

JZY O

vut=

$!; ;3;i 5*Es Ei* gp

EEaaligieEgglu'iEE] E aas *:e: Fag E ii{e r cEt E Egg. gEE= E3saFiE;fFi$iaEEeHeEigE,;;g;=+gEiiE:EgEF,uX. . . . o - .

zO

F

p

lJt

?

c G l r ; 6 c c ; o. : - i = = a = F \

v ) . , :

E s;=I;e s"-s3 f c=3=E : fbr ) . - ' ; , = = i - c Y^ : . U - y . -; l l L : : : { = GG r 6 ' - e > = - :

t s . 9 e ' = i - - * ; eE E=g5Eg*g:= f i== zs sC E *7;;EiZ:EEs;:S 5 = " E : t " r, - : . s E "e ,e E= ;E E ^ . ,N 3 a + s d - ' ; = * i -- x E - = i ; E f o ; ! ? / 'EFEsIE:ggEE=Y =. u -

- = a a a

13z

Dzp

pF

= q =6 G G

x > :

6 v ? ,. r eE O

F L G; d ' - ' -

E = J P

90 - t€^>- = G == ' l ) : 9 9gsPg,

zzt-

&'EI)4

zF(t)

tr-

= 6H V

OE, 4 dA L

6')z *.i/^i

S€v=H ! Jm -z i z

A F *F

(t) r!rrt bov=2.G8,

-< P C c

x^oFv - *Z F .

: Y r 9

=E383E ==. . U U

tz _ _. I ( g ( c: -v - i-I

- N Jr - - E

r Y l \ 9(tv ) v v

4 F T. r J - #\ r < t r=

d - 7 = =J J

f 4 v > a.;€F= F Fj < - J

6 5

27HU/ . 2oF 9vzsxaY V )

YV

F;EgtgeEsq gEE$€iEE sqF;[Ea:iEiFi'gggEEEEEaE'EggIEFF;;E; iEE5$iEg; gEE is$g*iaEigi EizEEiae3 E;EiFEiFiEgF5FFEiEEFgFgeEEEes g a;s E {il E $g giF5;g E AEEil$€r:a*e=! iE *;ug*ETE f i;EH? 8 a i E g = F E - - 4 2 3 u r r

= .

z(t)

5B"}z

z

F

66

7 Z6 rr;lE L '&zovz#*z '^ 9])v (t)

YE

Eg; EgC= bF"= d'^P'toEAEE{ qEIF HxE t?3ej3eE":"3 E$E€ i ',: ;*ieZizE q r N s ; ' F K A : E ' E . E ; l Y ! l t

i:i EgFg E;fl 8*;;agti3E iEEE E;E :*lJbOE$g; iqgE r1: 're; igrEF :E&rxEF^Ei:f?*c?sg E E ; E E 9, = j - * i - ;H f i :E * :Y ?

lIgEEEEE;a:E!filEg€ir I zFE agt: i -q= q€ I f ; Es i F* 3E $E'? iei aEg;flE Hat E iE 3= !€ E At Eg El€ Hs:.a: sE a5€ l aE;i;; gt Els;a;cssEpE;5EEE EE;;*f,EEE $g;5

. E lSa fag- iR

z(t')

5$v

'lI]

z

F

67

7 2 .i l l r JE 94 Zovz*z 'F rrlY V )

Yg

gEIeiEgEE!EEiggEgFi:Ee = =; E *s sa* gagl FE EEg- E 6EEl1cEg ciEiEiiii -is' F'gEieEEEEiggEg;gEi;eFIEEEggsEaegEE;EiFFf€EEEE ri- cEEgE*:iEaE lEi eggEg6aE EgEY:- .-- 3.-

*l t t r G> ' r , i ; :

E*S E^. " € ;s E:sg EaX *o A- =.{=E i lsSEE=r SsX= -F, 3=H"=S sf€= ;*EF=Gl E':15 =H ?I EI rr:'= rrg€iE l E:*x , "=€ +o 2E

- -€ ; rL6 F - ; ; l e s X $ = i q E = - = o i

r HT;I Eg" :O E E=E SIiE"E i;=Enr- ,= t -=2 == i^=E? 9 iFrP EEi?F"E?FiEge ;" ;s-Es 9€Fri E:Eif=€ j l f ro ; E IE- :E : l i : . := IEJ ;I f r :_ : l : ;b b5 : ;Fb E IE ;hF EsnbE5uEl=Et ejgi>e +lgEtE gJSe= Y = = l r - L - - - ) X l " - + '

=

z3--.F

=

- l ! G

q J > =

r z = o

+ ! . x == J - E

* ^ a j -c e i . - " =

u ? C =>_v99 ,

(.)z

c)

(t)

q)(t

V)

bobo

c,,,

(t)

N

Se=o=aE 9

t1F 9xex7t rn-Yg

E N F -s v d

; 9 J G= ' q

Y G -sHt. : ' d G= . - ;

r U y

s E{- c > , css go 9 l x

u6 F; 6 0' - - *! X c

E ' o #qP9X s d- - b D =

t t s E r z.- A- rs ibE E F . = ,F @ - 6

F o b >d : - a 1 l =. 5 ; XEsS€E: q gg' = 7 ^ ?H : : XY ) ) -

"CE€EB F E"ngz E = d vE .

6 6 f V V a F ^

e € 1 4 c = 6 6 9 9

E6:EE :eAE E FE ; 9F=:Q3 'E- ' ; ; ;E;i;E E3;6 E E E =

' F = 9: < o E o - ' 6 : F

€E' g E E E5UE*GE .3?Yq - . - ' Q c u ; 9

? o - = Y

i gEFE -E g E= : € E A ; 5 :

HFr H t"c g:='i (J - - "-- c l: -E c - 6 9 : q . ? 6

-? g€ =*E ="g'a #

F e i gs -- s s fF:E€;qESg

r ^ G - F u +

I b E E ' : b G - X UE 3s K;S 4E;AE i .o ! i E - "Eg g{: es r.g:e a Z G i : ! € : J

€FAFHE EEEF.g F,E=:3E E4 E E . ; = y , * E FozaxEE*F_99.

f t o 3 C Q ' = o ' -

E F E E i g € 93 d F = .3 8 .= Pl x L > = a E c

iagEEi"€E= o - = - . = l x E :

: F i i; E 6iEplfisig€p * 6 : ^ E X = . o

i TFE R E; E E( / u - f Z r j : * ' ; * ca e X s q * F E EEEge,Eg';EE' - ; s 1 . = : 6 H F =

bEEEEFFEE"+5r9 -d .g€*E > ; = t s I 3 .3 ;f ;E ibE' f "E3Fs J r l g 6 u E g E q p

* : E C * ; = F E ,F H 5 t 4v € F :* - ' = > F 6 G ! :

z , . i A € 6 E a E i E

= !E lei H E:;:ggHFx€"-' F

F ;E H { ; 9 ,ge: HFgEEE" Psi€_qEE_vi_e

6

z(r')

*

=<v

z

F

69

S&

z4HU&zovzs.2 Z'/^ lll)v (t)

lz \./

EEgEeEi € :t n I H;uu 3- =i;a;EgggEE?Egagig?E! ; a;E Eg E;ggE iE 3i € EEiE;fg;:EiglEgEE?gsElgEggg9=gggaFggEE:EgieHEacer'€E€;;a;;E;gi-

si Ea6EE as #Ec;;gi!SFE€iSx. s.z<h

$=

l r f

f =g ;. es-* *gAu$ €s 5g aEFE gFEE€ t:nsEs-*gEt. s€S;E EqIEEiT;:HE EEilIF SF;5E 593 g HE EE::E* s r: gE;;; etx; ecE;: ;e€;plsIsEegHst.eEEEsY :# = " ; d e d

z

F

bt)

F ! . =

O > =

- : z = 6

i k , i- V c 9= v ; . - ^ =

; ' r ' - ; : ==EgE

qJ

q,)

bobo

c]

V)

co

HU4 Zpsvzsfr2Y V )

xv

g lgt c]Ei'; F; E ;EEEE F aF:E il : gE 3E i; $E i EF?EEpEE Es+ig;:

aF;iEiEEiig EEE*E=r *,E?s:tFEf u sEE 1,5E; = gi€ :iEEget+ *f;egEEEi FFE*iEFggEgiEgEiEi* 1 fl;gEFgE a;=;:EE;g!gieg iF:FaaEFEcF A$EEES$rga€ EFsE€aaEEoV o o 2 o

z(t)

=

=

v

lJJA

t

z

F

7 1

z

z

aE if!€E ryEg at"aar €E:Es',; rsgH;€+ aE EEE IagiE :; 1E*leE Fg +ezE|:t ? = ?,E,i s saE e sg ig aE t; E E €i;: ! ; E : i;Eg€ f *H gE*EEggiE gE:F;gE :FH E i H: FEFiEE: iEEEFEE€;rE a ac: ai Ese FsE gE : AE5€ HE: Eg

az

V)I r f

7 1 4<=<zE ( ,l r l

z

; S € € ' ; E g " : o € E . : E b € g € - E 9 0 = i = =

:gE E.fi; a;EfgE E+t"i*EgrEac*.uaE* FHanf,aBgc€ EE $:F;ti:FaEg;lvt e fi [E EE :EE€E* FE; ;! ra; sE=;Ee; ; e i i ;i"+^E:ur; qg acE =+ s : i H* E € :gEFggEE E ggg! iEgFgE FeEEaE E igE; = = s 6 yE E a' lEaE;itEt g e i ;E E * AF Eg5:;aigaFal FE€gg a; rE dt e;g r€ls E EE"s s EE sg H [ =glsist geg!HfrEEE

zt t l

(t)

€u€ iEs+E ;EsE EE€Fg39EI tsEE;;.tg;* a=.Ffii#*Fi;EE tig F Eiirfi: lE c +€ s EP,E E s*; s t EE;; Fe x! E€Y,?,= E-P-: -s=YA:=agr=!:+! E 5Zzpl;>E[l+sEcs i iEzE;; E€ EeqE F s--?iEl a ea A t g! E F E i FEf ;ait.fi |EEHE r ;EBsa EEaE;f, : FE uHg i : Ai 3' '= dr E n e

E€E = rrs€E E'EfE eEsigcE Sa:qgE gE =; E eaE =E"sE; iEFEiiE q:sr;:E it; E=5 $ 3E:i\E:E Ei 3EE E 9 gCE g a5: € FE s E E t = E a+ aEEEEEE:EE iE EE? =E; E$gE ?3c-ryE =:e,7a+E E; +L?,* 4 FE;€ T- ! ! c . - x a ;6 i a ;E*?*? f i ! . .= €X= l i xFE E"." EE: E: ==E Z ? ; -- E EC; E Fi; }FE I ;E=lEE E [* eei; i-LEtgls E KE s.€ Es - x.

0)

bobo

c,,

V)

z

z

afi+EEFHg= * ' 6 U - = - E r Z

i[]==i;;r;E*g#FIgEEqEE+r.6=€*EgEiIE*HEiF P r-€ E SE I E=Es€sE=;E-

lJ.(t)

z

v)

<x<zE ( J

zD

F

q =

> EFTE; - l l -

L \ W GF o b o

2 + = .E e ' EE r Ha = * ,- U F

h q a

X c G

u > , O -

2 E A .

z

v)

ErP e.E+=Fd s ;b_vE EF9,ga

F!E EFEEggfiE;IEE flEEEEiEa*EEi€eEpElEE=giEeEiF"EE€ g Eg \EEE g H.il =zzi E sE,; s iEcP F$5;EE;EE EEE EzEiEEgHacF' ETvE ?; i -i =i-t:;=agtEgi:gsn;i i;€*la; € flE is€ €E r E€ A*; 7 ,EE: +fg:= Eet FE t ; E ; aE =F* a; ; ?EiEi=EE = rE E!tt: laF-EE?Ea-==A=7E e Es: g z EaH€I qE 5 E=*e az LE E

HU&zo) 4 2#.2 Z'^ g ly ( A

Yg

iA Eg EE IEEE f aggg EEEaEE EEi e- g g EE I'EgEi" E:€i;i g;EEg :gT:-*EE€g H€EfreE ;: ase i;€iEEi€Ec gEz-€* flcl E; ;igEfiigliF HE*es ;i ;' r ;E€E: gEE 5 = cE Fr cEt iet3s rrsulE*g:e eEfiEgEa- tflrgE EFgi5EEi;g EgE:sigE-tE€i$ lEsEEEEggE,-lE:gEsiEE EiE;;E EIEFH sFsEgi€ Eg;E F$

zv)

3=

t

sE E EF' EN c = -

sJ € * 5 SE *Er i r 5 -s iJ , i . Y ! - , , . 9 !

E i l P i : , , - . o l l F ' u

i " , po= *_ * \E i b i c

Er sE;EEEiE;ssES X 5 ! E v _ 9 _ 9 o - b E j . r J

;E i * :H5=E is^638E e 6 - K.qE' ; .U. E;e € ? " . i qE g h E r r E d r r H ' - V . o - 9 . * F r r H5 H l l ^ t " = E E l o - o 9 s 6 - = E

=*EgFg E EEEElEgEg EE

z

F

tra =

v ! d ' =E 9 ; EY ; . i L

a J : l z x' =

= - G

U } F . F2 0- o- -:l

t<()

P

bo

i j ( J( J €

- v )! Y F

ttt =

^u ^o

!a- rgoIJ CE

J V tb o F

J O .

qJ c.,,

CJ C)

-r..i .i

74

z4E 9&zovz

J ZY V )

]Z \./

E 2 = 9E d F ^ E: i G 3 =r y = . =G ! . x c* H E - v; - * E E* F E - i

# 9 .* ti i c i -= . Y , u a

M a = at = z /

E i i E q_ - ; , i =

' - P G =

t s X o A c iv 1 - q r

. = C r ! : i !

_ qo :oz .;,; : = c - c . rX r ' c = i <i i d l D i Ra Y F l - -

EgEf i d' ; c ! X ' t r

L c 6 - Uo j b o E . :! + F F - o5 i d l l oo

4P E i EH 6 'E * sX E p r i E' . ; ' 5 i+E E

- - . Y = e - ' =

< E . ( , E . E ' r bs 9 L o . : 9 R

?s F,.eEsE .

= = , v c c ' = ; = = @ E

.E .E iEFFEgE?Ei ' E = = * ; a E . = f oH!;* +s b-54! EE ig; E g*€ LeLn *.!2

z172=_i= 9;€EG = i G o 9 ! - ! i - c

sEEE=- .2* . "? '4 ; i i "q€gEEoFE3 ' e E = i 3 ; . n < - E *c 2 9 J Y X ( / . ! . = ' = :

! I ;Er ;q"9383.FC R"E-g Ug EE;E

IEE a: i jat == cYEe-" -E € t :_V- f r= ?: HA*; FE &d] o 8 .i : = ; E - E S Q N E co - : : l E = ' = \ O - = A

* c F ' ; - " 8 = E b E A = i o v

3g* gs ELii i ia= u E P u - ) < i : C : =E * ' { : E X ; = a - ' E F * 9; t r t igE€:1,LaE

E==EEEEEI?E:i-P c . E P ' ; d ' = E = - " E o

E€gE.RE€;;U.=E; = ; x ; . _==_v l ; 'E: G 6 6 - l l ; o - " ; X* ' D J J c c a O . t j : i ;- 9 E g F f X o = e F EEE.E E gigEE! g-E

G , 4 - y t :2 i ; s ^ - h al = 9 ! c ; q

KF ig &:o S - d b o c

. - - = i J ' -

J z = ^ = A - : l

€ g i i-"zL : . -

Z=- ' : - v : i:E -SEqE b o - c . + -

. : = , - L

= O L ' F O G= P U

- G ' -

i t Y L - =o : " - - x G -

F e > -

q 2 c . 9 E ! cY l = : - r q G

* t E3 E = 5; - i ; tT : " *: E E . ; g 6 LGf - t Y - ' - 6 ?

F€ a*5si6 - - V ; E 6 Ev lD !? - 'F* !; =

- " - q v -

6 ? = * + a t r= d " + X - ' 6: : .F , ' r ; = => 9 . . a / i . d 1 ! *

E; 6 ExgEE"EE t Ese;E dQ e 6 0 : o g o x o f " F- - . - = ; ; ' : = L -

# a E E t i x s =.s.vv)(t)

= ' - t r : io\ o.e F\o E t6

- l n

\o_ 'a 'E \ $ g

\ o = ; o G Et r - t F r . 2 €

' ' E = El l ^ r r c t t i . er $ : ; " ' f ; -. : + - G r € !

se" :E E. ; E -g: : ! e = G - C G

i 6 EE EE i bO g€ o E -

' 6 o = E - a e ' . = '

i F ;g Ex .E 5 pa Eb i&d gF : i6 . ? ; E9 SEs3 "xE9 . r s ^ i IE V i . . - 9 r r - o

oH"o ,E - lH R_g + sEJ . .En .?E - i l l - r i t t ; i l l ; Q 9 - - i c . r . - : ? ' EEE=RE== [ ; x=S ; FJx E ros' - i ! , i . l i r r i i i r r - a U * r v - - l l EfPP J.g€ie€;82€ F+s's=.=I- ' - ' - - - EFl l EE.E

z

F

- G

a ' 49 , . - d_ b o g6 x t s*asq o J H =. = = 6 ;F S E := 8 ;3

o

to

()

C'

., u)

c,

G,)Jo

(.1N

75

4

z

4

v

z

= c @ _ v o t r 6 _ j-?: EEf"r tEgg= t E P ! * E : gi ry +EgEi Ev,-=:= i1s9, E=;*E= e : ig $ E F:9- " . 'E EK.a: -vE-dEgH 9; ;E - f =EAEi E€€F 5g€;G = t r - o o E _ H

Ft€ i*a!1^e=Eia EEgfr E aiE

(nz

V)

<zco (J

z

F

A:l =lEE EgEEEFe iEE; ;F:9Hgg, FEg c *5 fl gEEE'= €::T eiEE=Eg9g €aEt E:F=Ha€EEI EE;6 E:gEEgEEE E;'E* € lgEa

z

at)

y = : y L v G d G G l z ! - a

IEFII; EF; +iHtr1€: *F f gi Ei€;c;gF€ EEEE EEg;E;: a;. =?i; guf,ai!i3Er n€Es;Esy i * 2 2 - i + . 3 : K : = F P

;Eg€ iaE Ee$€ f"AI

ti(,

u,

q)

bo

bo

HGE Z9*vzsxaY q )

Yg

x = - Y9 c G

t r 2 . _'Fo>

f ix4=€ c c J

, t r 1

h E o? = c

2 t r )b l I dt r u t r

- ; = 1 1EJ*3: ! ' 6 n aE ! @ U

; ' d . Y . X

^ = @ a

G - q J i :

= v = _ E- ! ! I ( /

Q f , - 9u - G . ,

c - E . ! 6 -E * E €G Y J - ^' ; . ^ ; ; : : ?f 6 - h

l Z t r c > 1

G - L G

E M F . t s

> X E E

. _ ,c >G >! v

O. dJ

- -L >

X =* t r7 =- E

F - XV ; C- = 6

b O t r i ^: v ; b o

o 6 , ^a p =

- - o . =

! v E! G L

6 s X

- ' x -5 = =

b g -A G

L : r v

E : Ebo !'/ :i

. . o * Y

^ 6 i i O : /

r E i ,E S: - u u Q >^ - ' * -v.

} g g E Ez= .geE. I F 3 9 0. Z Z c = xt h = c ! s

i ; 5 E a. o F E X

. 3 F H c ;C - b o c v( J b o c - Y E

= H i = . : a€ i : o . = !

E- 6 = >. O h U U F

+E S:EI SEF iE . e ' 3 a rc - v P : . : - & .

, d J = E

! 6 - t

J - ' =

= ' : c

€E € E i ;o = 5 b O O .c + X . = . -L v a 6 =G J = J

' E = b F + *e = € € : : '

Q T C C i .> ' ; - ( J ( J X

F F b o o - t r= 6 .9 t s bo: t r b o a cE * ! . 1 .= gr = a d

>EIE3: Z - ! o Y

I F = = r 1b o ' = = b o b o -b O = - A a b O ' -

< ! l l - c l c i :

(t)

rt)t-

;tt)

EE;EigEFEEEgg ; E:EEtg E f;:*5E.E 's EEr* .

Ei EF€:?EFEE+JE q€*.gg:sEEEiEsi;EFEFFEAe _ o L o _ = - : u C -

E E S Y I : : _ 9 - 9 9 =' F 9 V > C - c C X

El=*€E: - *

IEEgEi:*E;lIFf€;FEgfagEE$EF

' E F R : A

*; b. ian gEBx N -g? -: rfe :E5: N R:3= E$ "H?i:A*zs 1 -,! ̂ R n eel^v $ E SH E fl $ s F a

E E *E E+ *fcHa fl{Ea; :e E;F* ili=,ZE! € E : E €; $ El Fl;; st EEl iE ; iEF ;Zs < <d t? g < e ;gST: : = :- y , l d e - o d . 4 e 6 d E E ; ; * l d : E V P C = g ' ; E - =8 l g # S S * i S e

j : - : : P X r c - Y - : = x , F + H > = 9 /AE q€E E& €E 22EgE A 2e As € t E s IE9l r -ci 9l u € qi

z

F

J a

6 G

= n c

= d a ^ P

E Y A q' = = G ) , E a

H i : 9 9 = 9 e> , E = . i : = : ;S E n . S t o ' =

L d . F Y t d

X E u q X ; . ' :? . - 9 D " - 7 Fi L i = 7 , - ,^ q 8 x * x x

zzs

z

J

zz

U)

z

;

mEt ! F

( n Ov ) =

4 0z. a)< !z

E s l

77

z

z

rr€ atg.gFgEEFF EiEqE$Eflgggg;:EEgiF;EF:gE glEEgEgggErg;ae; I ; FieE iE*g cAe€ E9FEE Ei i*

ILtt)z

V)

<x<zco (JI r l

z

F

EEt EE"AE E€*:=E tFgi:EEft: :EfE F?Efs; gF*c*rE

EFE iEIg gEggEEaEEEEiEgEig EgEf, ggiEEgEEgFii:iE E E" EeE E EE5E qi $FE; H,: s?s FEE sE E E;sE€i*E as;81lcga

zl t l

(t)

E g€ E FF;s HEgE EEF HEEi l : l ;E€* : 6E :b .eF i i ] ;edE . -o ib? E€=S. e iE =Aec$ g?;fE i iEt €pp *;EEH 3:i : igs€EsgBai 3AE *b i ss€ =iEfrE s"e u*i e:6 5 :

- F , 5 ; : E : E o F " H € 6 b : r E . -F sE b s-v s=; I Rei : ae.6 gE E,iE E t H E bF* flc; $q H*E f,;Ee5= rEFl:nbEl=;E;F F-=: E€ -s€E: aiC Eg F€ E f 5a*;t€ sE a-*;riEt g 9aHFa; *i? qE-: H E ggFEE€ E* giilEf 3il+&; E KE g E s€ 9E E.E E f ;€== gEs+E2Y - ?51s:&Ei E e. E : ' E€ sF ;i ; E .? > 'E r j ! r g a i l [ ; E e i : dFeE i€ 3a;E asEii ESEHEi g-815 gi; 3E3=E s F":c= e5! i ! E;g; $E' 6 P_ t r = = F a => F - gEE : "EE f i EE ;ESs gE3 g .€ g . ; Ec ; a= x> E H i .E -o ;

0.,

N

7B

HU&zovz*z 'y (t)

xv

= *sEE Ei 5 EaE€.ryS€FgEt Eo € =S:EE9

EESEE'EEEEEiagae:s€E sEg E: '1g'EESi=Asi f,gi Eg ?,iE EF;siigF ElT :€ EI;:€:;;efEi *iF E; !A€ir:g=1E??Eg5EB?;iAEEEuisaeF' EiEi EEa ziEEaEEE

z(t)

3=

i E :Eal eF.tg i E€; l .r bo E5 f, g + €?ql E g*P$ s E -..i E=;lstEhn;l= E rs:t 5Fi?lelzl;EsEd F-3:s; ;tEFEI B*;lEs EgEEal E$qil$lflafltHH E;xEe5 =,HaEl;lileHs*; F"-;EEE *$ *E: l Fl Fl! ! ! S SxI€I;IEEEEg €gg€€€9 gEgE

=z;l

F

x o- .l.i= Y cE-3"- , - - -V c O

c ' G G6 F J C

> a $ !

0 ^ E r E

L O ! G

.t

q.)

(t)

boc.)

..iN

z

z

S:gi::E;gs' Eti$ =EE!,:gE; uE;;€ irs€Et$gF gFETFFEF: F! iE EEEE ii;€ giF Fgsi E sgi"g AEjI;g ilEFFE fl;iFiE!5gEi

v)z

V)

<x<zE ( J

zD

F

HeE:t3;IF tgig:F ;qfr Ef igE€EEF: ;E$$38 Et; Ea'rF$i€;E F;;gi:,t_i E?E lE e€ Egsi s 5*x c i FgF: ; F:i=Eg: E; c iE;g€ rnEEti;r*;E EE gEE r [ [ gEgE E€ E g€ Eg€ gF

l t l

z

J

(t)

*a:EgE;E"E=srg'IEEEEBeF=gEEge:Fi!; ;el; lg!f$giuiliE=E E;;E.EFFagEi9gg gggE''iii'

ut

c,)

tt

c.,bo

c.lN

' E ; E C C

E ,7E VA Ei+e; *tE te Ez

a Ezy [aE ?s EE? :Ae 6T= EEniHi D.'3 =ag E;EEl^3 ; i : s . -F - ; .geF; ?s j =HE €n3*E* :EE ;Ig :tse:F 9gs, :=E Fa::EeE €^{E r=i *€€Eig; esz" =eE reT.=oos? HYE I IE 3 sE3s-- aeE $;s [iHtr$H g[=H E5f i i Ef lgEEiE SSEg BN;i EE1=7EEg PX=pi Rn=€6 E€HsE€E EE+F, -FE:

i :; sS HiR ;iVlE ?E1aE iEE ag;E,n t= * .= .=?E z i=EE dEEHSHE

$A =E,8sg EAasE =0"L2=a{ o Y r o - . < "

HU&zo) < Z

*z -y a

1 ) 4

E€eE FiE";gEEEiErE6FHlFgEEgli;;= {iEg sE EE e;:ga= #;gE ggsgFc3* :E E;fr€ FAZE4EEueF;!.#Ef = &;E*;+7AE;e ie ' f3 -E E .EE &V€

z=

F

(g(Eu,G,'

q.)

r!

bo

CJCJ

o/)N

z

z

bt-: ='= =';- :=c -=-j; ;gf,.gt:* -*F *tF Fe; iF*"

:

EEE F**Ef F*g?iaEEiEgFF*€EE3E E;;$g;: H ;s-a* +s'98 au iaiET5EE i#E q[€*H€ fr: IeggcEEEg

tnz

V)

<x<zr o ( J

z

F

=ctrc "=":E HE€ tEg E iF:E =Ees*H *€En=

F;;E E;g+:IE;EI lI; F IgEA Eg.FiE Et:48;FEHi- gAE s it;g E:: i l1: ;:E€+;ExEs sEa s" al:= i€Tr€€ Ery;&sEEEE€ i,EE F E*65 F.=<i,?;r slsri;E5+e gEgrE ;;;E lg=Er*a ;F*6!EE:Er E!ieq EE=z ?EsFEr; #:c+gAe,€g",qEEaB; aEe r Si:"€f,;F.f $;ga;:fF:?;e^8"* EEEx si?E ; as F= -v ee d flc s E i SE|1g ; F"E?ifl?iiigECe€; i gKgEge*9B. igsg€a

z

U)

c f , = j : r i . : - v G b O r G

i l i ' I E7E E iE€ FFqg: eg;,* +EA iE,EtE'EgiiE-iE3=:;e; s 's i= ; ja .EEiE; b!* igifFE:cEa$gF:a$€E;€;iag; elEa=ei Fe;EgES AigcEEf FEE iEEae* ;E.i E*E; gg II;E;

(t)q.,)

bo

ooN

27HU&zovz*zY V )

Y)<

=s E s FE Eiif i! G Q = = . = e = ) J

E-z ; s $= :; ;ESF .3 ? E: EE1EiBes * a= 77Uz=ZEZ E sE z-z s;E?EE E i? g"IEIiea= , E? Z;EAir:E F i; ETKEet eg E c€ E:rT=i 3 ' ez ' . 4 = ) P====Zi := F i : s t :a ;

EE+! g iE tc€t=AEEE t. K?- EEEsqaEHF Ea E€= tia€5.y=tre rH

*ag Ey;Ee==EEt E: EaE +lzEEu==Es aEE ==2,,=gEiE

;?Y?*E *?d Er=E FagFEE9$ I * *: = Er.t 4".== =t t *E =-

zv)

33

t

q=F3B $HE EHi 3:gEsg: ::E l*E ;Etr!=Sss , EN; : i l ; g €S

eeeli E€ n e;er a EE: g Ea?xfig,!= gE I ;ni* n ta; c6ii;iFi; i *i E I a€g F ! a€g€itr

z

F

, . 1 ^ o c l ig:saKiA3EYf t iS+ E y Z a= = - f ^ c

5: F EEe- ^ ' - 7 , 2

X c i T X c

EyEE;=&.8=x-EE

F

;E<:?-

Z r 9SEz !

E 6lll o,o - J< ^ oo i <ti) G

z? .<U( q.l> A

&nH^E

o .56

Z E{ ov t r<=6'u,vBV ) Ev) q,,)

Z =4 r n

z

F

z

E =ry*FE ;P">=q :c ,Eg: XEdg3 E - . 9 8 F i ,I d . r , rF .a€ :O i . iF - - :

= a =I 6 = e ; P ^ E r - -f i - < c ,S G bD-- i Y

g;58 E?T E 9i:=E,E*€E F i; S€E=7.?3=4. - !E=: p o - = = E E i c E bi E . . : egE EgE i jd"EEHgEi=9r iSa- -FE;^ l iPEEE=

AfE H€E E fE5; f,6

lEE igi:s iE;gEagE€€ E { s=T; *E &:g xss

e€e i eE;; li; rEg€€5;aH Fsia:T;I FqFacgi $e = fr#iE, se *+€e;$ ; aE-e s.sp e eg EES;Eg g.E E g;

G

.u

rJ.(t-)z

(n

- > d

<xv r_l<zEO (,r r l

z

g'Es s:igE-*tA! i5 s 3€ =i-; E +*;a;! I;=E; ;1€*=apFH E;nE,p,, eieEp;gi sF€gF :6s€af ;3 =U;FE Esgsy=uEr iE;!; E;*E5;Fa gs:Ei= 3Eu!Eiae sEEiae saEE

lanil?ig€ i*P;s€5=;g:€rli t;:ee;;fl[s11;*;5 * FE=+ qs*"

I;Z1EE53 ;5;;;Eg*€: ; lyz??: :?:=*=?f i

:;g:flati A;a:Ei;:;i i=e *Ei tEz ;'= ii g

Ei; EligF ig i;iF $ilP&;9.8==; ,3Es=ZEEA

EEHE REEA 3p€ir FaEE *gE€€ ;a*c =aEEE= ;igE tE$eZEigSga sE€p4! EgEPf EgFiFE a;; Ps e:Eg Fi * HFbg EEi;;=:tgF= sE aE s€ g E e€ [ g

G

J

G

G

7

G

z

J

tt)

C,'

-

t<

C.,

bobo

0.,

(h

27HU4 Zovz

*z 'y u ):Z \./-

grgggriig'giiEgEgFliEEIEggFlisiE;gFESEiI:gEi€EEgl;iEgilE*gEgEFg;gfl:gg affgi€€ EEE gEE EEs,'e*=B= i;;F;sag e€€E tgg;f,gt?:*Ki i :s =:*-=5K€ 5:"- , E.

zV)

3=

l Y l

6

;' t o t s Sb o 3

i= S* - : E- E . r E A =o I

- e a ! l !' e N= - 3 ; e *ER ;

-S - \ o ; ee 3= , f r ' n \ o= -oe - , ^o i Eg K=1o9i P ' r r € ? L o ' r , ' a o o - [ o t t c o l l ; g q o E ' , , ' . - I r ; E l lgg"-3 Eg-gEJ::E"-E:, ;rg*; SJ$srEfi-; ; . - e F : = ; r - F i * = ; c - : ; . i i i : n E N

. .=ENE""g3."En* F i "u F"u s€NJ€Es. . " Gd*s3""nplsERE1s9l${=s isgt l # 'F oo i t t ' "E t t o9:E r r i r r t * r r t i r r Z- " - ,u -F. i r s^€ r r : :E H=; +E ' ' i€g?- g€ -& ;d€ -dP-58 -P - EoA+R =gF -&€ - - € -

E r - c i e - c i u EJP- tS r x i e

3z=

F

i ; * i ' sY ! o - - vo t s = c 9 9-v o- _c 99.=- - c X : r

r ; ! 9 - >

- v F d g - ib o i i - ! ! G= - 6 - Y ' =. F t r g E 6 E

=&38:8 .

vc.,

bo

.u

N(v)

85

z

z

= . : + : = L G c . :; F : X = ; 3 FEA.E =E€-E= y c = r ' 9 J+3F FnaX3f i . e d F

- ' c I E

E L o - Y - 2 ' L =

K=bE Kr i !=a.e - !8 . .eE ; . e2 c q P F 2 = a t c 9U P c a E l : . : r F - Ec ) : r j + o b O C / -> O G X ) ' ; = ! o G

gE= t g=a; eF= g = - o q ! b o i ^ - o - c . ,

EYEz Aa t f 9 iz - o o - b o 2 . = = o - ; - o

IJ-(t)z

(t)

s64zco (J

z

F

€E*ig €Eb o q i = f E - - H

IEEEi EEE sE; sE 3E- 9 Y 9 € . 2 c Y )

as xa: H E F,: ' E A h S ^ L I

box c ; ' ' : _o ( / t r o -

=eqFsF:5e E F i s 'F

' * QE ; .E H i E E = .

E E *€ F: 's -EHF4: fi€ 5 EgP V U > l : ' ; * FeE=- FE F 2E|=4?.E F,;E E FE; A X X . - E > - V . e -

z

J

V)

EFc BEHEE EEe! eci:r Esegf iE;i: Eaqi:s"E€fii: ;g'=t€€ E:'*g €;;Ett;i€:.r E=FiiE SEEEFe F€rPEs E i:E E g ;gjT** EEE lgE EEEg'l; sAF€g€ EFEE€ t * eileEg r s

iiC)

bo

27HU&zoF l 2X Zg*z 'y (t)

: < v

EEtE! i EE3 EiE*$i€g * slI- Erag€$;EiE;;fEEEg*?g$ F EEE; eiEiifl?E g g#uE *i:,9?Z*F 'E '

" " : s ; - ;E€*

8EE E H. Eg FE € 3 aiHis;seg? EF :E[' liEE-FigsES EsE 'E€ Ee #gE$Y:-- E:" 9:"'" S.---

E,u*iEgFIgigEiEiiiiiEEtgEiiflig l?i A iEEEI? E?AEEi 1i;

z

F

; a 2 = L =- s G : . :

. = ' - = u Fc . i t o EU !

: - C e

c : ' = - :c 9 = ; :> : j i ; i :

e*a " : .aL +

Z = - * c 3a= F . = . ; ' +o G a : G 0 /

(.)

a ( E

= t s

E q Jc, o.

F"$= L

-V T"b o =

' o v

!! !E

r"; etico cf)

87

v)

I

(u

9 0 t o = S A . 9 E t s - j E F , r 4 F = a =eEe; €sFgEE 5 EETEE

;ff9 Eg;F;g E E;IE€iE;F ?EEF1T E iC6+i

EEAgagEE?F.€EEE€g,E==Y ;g EgE FE E u E|EE;;s*sq EigB:;€ EH *€9aEHEfig" gE"FgiEg gI $EEEAEgEsg.E SsB.*X.g.E S: gEg.B.E€

tr

q,,

L

P

EqEsEsE Fr=qg* f "EE H = S ,EE Hr Ee E r lq:i:E4€HE =en=sE8-; .zx EEgt ' ? 2 ; , . ' : F E a p

EV3#!sE *:*s -8 ,6 .88 . : Ee€pE:;eEE

sEFgs +Sa€ I - * "U:iAEsE :" ,Jts g .o = g, E _ E ov

E sHH glg E_iA! E AE s€ H gEEb; HF: E E E +g

egEaEEfu gHE

vt

z

G c G 6 ! ! 6 6 6

€E€=6 PEF; l i rE e eFF = s IF- sH EQ=.&-P UggE b o E C q i t -

! c ! 6 : ! ! 6 G. : - o t r ' t : = . i ? i € !q t r a : : b l ! ? d . - - El ! ; l z Y c : ! t r g Q O; L b : E = E P ; qx . _ 6 . = ; . E U ; b- = d ; ' 6 V x , ^ b oc ; f i - ' 5 i

c f t c}zxsE€ EE-FEIEE+ e;E:E g E .gE V .=T F' = ' = 2 q a ^

F ! : rFEE ' ;E5 bg ' ' -Y "E ; i FE 5 ag HC - o : 7 c

: b n u c J = ; *2 c - o A 6 6 .

trJ

=q,l

FF =

t ! =( E ( EF V

t! !.!9 q J

A) t s

2 FJ

boF. idE, FL -

t ! :v

r-J or

FdV !e_o- oo

F

A'F=+P\

v F

E . ( !H

I

A i

fr* : Y *

v 9 a -b -h - FY I

- L ( !* ( J P

6 A h uS a A

: ( g . a

O E b bi F b O

. 9 ' . 9 F= F + )

d6 4-u h t r' ;x EE e l9 f r Fa - = ak= ad 6 0 q

- L F\. q ) x ( 1 ,EE t r

E F . '

r X ( ) iv A v

c'). ' ; €

F

! 6 tft! ^-'ar'F

s

90

tt

I

(J

E€;€g €? FE-sE Tg*E*Ea:r e€ :i-ryE f!€qeEiE; ;; €;1p aaf3\E; i lx g-V atQE E?

3 E* Fg Ai EFSE EE fgeErEg E= EgE: EgE"t;IA-i E; rEsE gEUE;Ei;gC Eg$ ;€Eg g€ag-$gFEgF EEF EEEiF EEFEEgEig[g SEg gEEEE gEHEi

t<C)

c,,

bolz t; G tr bo tr * .i

€Effg* 9,* reE= U d C J E - G

i l?FE; =gEsE_F; F? EEE FE#E€E Kgf i :E4aiEe sEoecE 35EE H"* d: EEgA;E i : iE*. a 9 p p u g E € x g +;gE E F = SEE"EEPE]"E; shrE:E f; E F E 9 EE g5€Eif sE* t;si IEFEs€F"E+E€EFnEceH p= [ i t .'= 9 ' t € a E 'Z 'E - z , -913=9= gEEEE

(g

v,

z

U

c .-,4' = i

= F

a b o *= ! !g x 3

h F nq E cF > r G

E F n t* = h>r 1l l:* = i ;i : o ' -

x . J - o

> E E

tt>

I

q.)

;1eE guE.l=*E :Ecil9 Hs:EEEE q:- : $I $EA *ililF af 5;E: i: ic EE; aa: i-EEEi E ; = : *;€Ef:F iFSi *u *;cE;E =!;E*etE=i 5E:dEe ;i?:g€ .E E;:a

gErEs € E€ctEE gE€ fEA €FE:Eg

l-

L

9$EEEE fEg EE$EE E*EIff€f ;E-pF; E3EEC* 6FgFgiE€i€E ggg €gsFsg" Ee;;i i"Ag*E F AF; g5*frEE gggEgi€€if,; FeEg Eif gcF EaeiE

tn

z

= rEgE SEiEiiC K C E E ; E iFF

r E€F Ef iEeFE==E a 5 Age eE FEo[ ts r €E*_q* .u! - E t = P . 3 t ! E : r F

VE! E:SAFR^ . * E E t r A - J : c ;Y i j = - A c t r o . = ( J

=; KPE *E ! gE;

!E€€g "TfrFr#;: r i *a5 q .sXq lE.= .u . - E=€ x* . j . !ggE E = E l g F € i i = E> h . E € E 5 = : 3 . E € 8 .

c,

q,,

q,,)v

o)

bobo

a.

0

l<G)

0

(,,&

: = + z d t s L o s!= KE> *aEEE az4 FeaF G _ G a > X l z' F g = 3 t E r ' a e( J v j - i i

ia EsE ;4:EE'= pEfr E;R=9.t -o Y E : h ; ' i -r

7! a+E €6;+f "E *EF" EAA 'E

. - - - G= - = r v G

ie HFe EEg.G' i ! 9 . u = * = - "Ee 5sE E€*E; E 6 E o F ' t i Eg E d o = F K g u o == = t i c . : i 5 . = 5 9=ss t*e Et:g:EE" JZEE -UEEF?.6 9 * g .e * : ; *:E9 = 3E =EE F

()

c,)I

tt

z(!

q,,

(t)

U

:€e: E: gsEEE':5iRE s; HF=;tig:izz= q: ga*EEgE;Eaz 8 .2 ; ; ;€ i {E

gEgfrEi,ggaEgEg,ggFgag€FEggEEEig

!r()

c.)

L

9 EHS EE s:E:€ *&"Q : ! c= '=gagq: sr ti3s,E s .5q i .a =gcs?s*; 2E !E* I 3; s it, i FE[; EEt"gstc= Fteg i ; E x6 er F" E - -EES EFFe F:H€e:

FE"!g;5 C;E gf *! s = c i i c T ! > 1

- :

Aa eEr-+ aEg Ee+eE+ E"i3E 6i i r :EE-*= ? , . _ = i c b o = = + . = 2 . : "g I g [E E g xs g [E I

(n

z

3 F q = . : F - E S E

X leHs€:S:F HEEv: eE-* tg A : a u - : = E s E

= - c E ' : b o +q e = - = b o s S c

E:s - := L i ^ i -3g E - E a x s i 6 E ib - = g E € ; : s P 5?=€+e 3.; = SgEE + 5 o - = 5 3 = FFIE = -; ; ' : .S.Eg4 . s i q o = i - s ' i ' € PgE l; $ s:: HE Ig

c,)

.t)

ora)

c)

q.)

tt

a!(,CJ&

EE EH; *.;gg€ €€;iEe _EgE fE56EEx ;€gHl |EFKEE e Bg *EE3= Ei=grEgsiEseg:caecEHE 1a* FEFEE EHEHrgg !Eg u;-"EglE EEsFEgE EHE- E9FEEH EBEEgf,€ EEt€ !aEE E s ss 5s

(u

c)

> b o ) r g . ;

E F. EgE- ; L F

EE i#€. - \ ' o . > = ' -c ? i c 6 - _ :E ! E c *l z o i ; xE? 8.PEEE F Q.}EE, e eE3 E * E E 7a;€E EE€€5Ei *isi5H€ FE E:EFE E&AEFEE F6 F€'= >, u "= a7 >:o a i h 0 J = : : ; i

> E - E > E A A

(!

u)

z

qJ

E G G ! o = b o : c . v c

FggF;9. €€ EEF#:E€$ ,E ;IEEEzE:'" €E Ezga$B19 Er* irEggE;sg E:2Es

eEF;E :, lga cE-$f, ; :$- ;E3tH&EEgg.E iEg,g . .

(E

q,)o.

(u(Ebo

s ( 6t r >* r !=(uvzr! ,(!t E FS.: R ' &

;E .G ) Fc r EC Oc"t 0'l

. l

95

tt,

(J

c)

aEsE ?E uiF$ E ;i= EEgFi=iEEacHg'ige;8uFieEEEEgf,a EIFraF r* €gg EgFiitFgegi EESFEE EF sg€ gggEig*?a€E EcFffg^ Ei 6a* AEergiEgg=f, EgaEs E= s€ e p's s€EE cB

c.)

q.,)

fFaHFE *€ *=g: EEFE5*E;t s5 EE€T IiE;AEEf;: EF EF!1 ?E!F,*f,gf,! =?;

F€ E? E:!^ 3 P o E ; 6 E . U E E + = " + { =

:sEggF, ?F .g€ fri EigiE{e$i6.E Fi^ BE EI" EEEE; - -gEEgI Ei= F: E6 E=EEa:Eau€: FrE g* i?s iistgFscg:i6aE"g* frfE H[El;PPEgFH =gE;Ei€si ;=F>x_ErxxK =c_v :g pK_E F?g.Y

(t)

z

C]

E 9ggE P g E E"FHfgEEi E=qA3E:IEH EgE:* f € "=EE E s i* "f i E s E =6 ! E E [E;F$t=E :Eio=-g b S E * * E S E - EE;sE; I t* =p E= E * e y ' t r E - f E = . =

x?eEEg si i ls;E P s o t r = 7

" . o : € :- X ! ; ; G E = ' ; ' : b o 6 c / =

f,E 3E; E F i E €E Ei. ED F E :o go.Eg gE! E 9E' .

. t

5

v.

(aq)

v)

fr

v)o

a

t"q)

bo

q)

()

(\l

tt)

o

EgH; Eq"E€FEFE ziE EE* FEEHEggr EEEI":t=E FEg EE€ E:EEz,EXZ 5s*FEE;;, : HE= =aE &EE qa

;s:E: €e;iatE;c $E;E EEE lsssaairilil HisigeEEg =E;E"=u2* E1EIE

EB;Fg EiEga€Egg E$;E ilE E5;gE[E!Ee EfrgpnExEE E*rg g.;E ETiEEEsi€E $;€arEIg* gg!E eaE, ;IBEEEgaHa E;seHE€a-r sa;e giES Egsfie

ol

(u

C'

gs€ t:fga :eFE*;s EAtile Ei$EseE: Ei;51gE€ - E= iF ''H ilH nis';€ FiuEEgg* aFffFf EgeEEEEEEe EE; gir EEHA€

taG'z

e - - L 6o c . o ( o = = o i i l X ' 69 6 = = . c J ; b o t r 6

' 3

Y > ' = t o 9 : c ' F a cE c E P a X ' . F e EEEg=EI"EA ;3 A: : : "8 .s E F -a7 i E- -a1E

1iE E. g n ? ? Y A E - c E aE E Z F 9 . E F q ; EH &:E FE =; F ;1=:5*s FFE f,EE;FgEEe ?€ E ';E.E:Ef EHEg $EA"7vgEE;#€E EEh ^ ^ - A A ) h ^ =

e = 9 i F p e - e : b og ; . 6 * 5 E ' 6 9 : 6 82 G - o ; j 4 = ! E - O > : .

qJ

tt

A

t ,(E

(9

bo

4,,

co

97

(h

(J

qJ

€e€ ;;E gFE g*FS gEg"eEeiEi:g+aE\ EE5 arA s-:Fi,fgEE€ggE-d?1eEE3 EqE iq€E $E;i"E Ft EEgE FEjTIEE|a ;ggEEaf; = ite ry€5 ra EE Fm "g; EElo=gggF iErg 'EflE'fr sg.gFH EE F = +5 ES EEaSrlqu ee eaEAEi HsEggggIgEE E:E;FE*x ai =igE e iEr gEE =E l€ f EEE Eg,i azll?:n Eri€ i *e: Eg## i gE FF;#;! i;EE|EE$ gE€F g;€t ge Hi€ g F f,* ;s *";t: *?g€5s s€til sEaS g€s s€ g s s f,€E !EE gE E

cl

c,,

*; F ig: g;Eq :EEEEflF 1F3 HE-Eg E sE<9E F :FEarcE e i E$€6 E E + . - . 8 c g

€s:; i iEg

*eEiFEE€eEEE gEgE

(h

z

(E

c,,

c ' b o c c x F c = = t F i F C . 2 c E

fEE;€Ef"E8 gE: .8 €E

ireryic€EH #EEFE aFs 3:*f E =€ = ezyEE^ HF=EEA?Czzi EEE EA EEEEs'E"xlEEE Els=r sgg::Eg€;r"s ;e:FE rge :f l f l ; ; .g I Re E-K:EE aEEi r€rE#gAE € fEE + EFgEAEEEE=E€E FEi"EE EgEB€F€A*=E2-r

-- o- ' t=> H ; 9 y , = ; E . U S . . o

\lr-]

t-r

.t6)

qobD

L<rta

0

trq)

q)

$

tt

qJ

FigEFgFqgEiBaEFgEgigFE€EEflEJg€gg E $ggE EgggEiE FFu FEg,

Lc)

i F EtrF": FEFFE E'ff Fi!2qs5 r;aaE E,Eg g EEE E bE;PgE.EE E FgE

iEFsiEFtqEF;:EEai?1; il = f; { f E 3:HepE{E: :Xsg 5E i * E # ?gepg F?EggeeEE aE gEE+gg.gsE;gs&E

t ,

z

H€€e = 5: g rp f,rir - o = u = b o c ' = C . / Y ^ ; = X

eE2Htete =F:as= ; , G r * : . 9 - u X d 3 9 9 =Z - E a J F e a G a = A o

) E € 4 a - 9 4 d = = 3 . : =:eE"Fa:EH se=isEEi ,E**E? EEiE€?,;Eei sHE s; - ; E= X .v =E= ;a =?4=FF;E==E-= gg€SEEEryFE!EE Ez2bEeETe;eE-rg 9==ExEa C o F E 9 0 g . l ' E !; eE! E g.s K1 .

.t

c/

(t)

CJb0

rn

99

bo

Io

I

bo

q.)

L

boL

vc?)a.l

E C 6 E . d C l =s s - ' = i s . :v E = E ( . 1- f t A G q a X6 = = = - ' E - H

. G E G 6 ' ; ' E A I :

E;3EX K .V g* EE *E E PE XE1E=€ -vEL"E-V -v 6. >,s m = F

9E€ 6E iF";E"E;FeEsFEtB^H: - ! FF:€ REelgfl i=EieEQZ q9 ;5TE=b O c V c - v - O - o - : - N

E = Z b - c r o E E . &

€ !€.9€ H"E FE EE - E - € x = 6 = EE AE -v F g E E i E= fE : ' lH f , "E iggEEFEXEEEEE 'Ez -E9 'q?E LE

H e B $ f a $=* l Au ^ = u ; , ^ ( / ( " , = c /> -v i i > ; - v > E -u >

bo

Co

;

bo

s;F G; - vX ' -

u

F 9

q o t r6 q

29.6 ab o 6E > :

o - 6

c . =- 9

s ,q,

A

g:p p : : x E t Erta g.EF*E E P E E;s4 irsfl E e E iree Ei3e; ;=; a e*:*€ Ea*nE=g1g a+;:i;E E?E; t*g ;i EEEaF; l"Ei€ liiir:a : e*gEc a iat i sagggf; = F€Eix lE F aE EE ̂ + - ; , vo. o,= ; i qr> n - V d > E > - 6 > A F Y - V > € > n ; >

crj + tn Ne.l

U)

.h

Lbo

bo

bo

LboL

v 6

= @

E

E - !6 u I

,lz 9, c9 x 2 -2 a l Z

h E B - o E -c G - i ot s a J H E E

. - c ; > . O

HE sEE- 1 f , ; i - c= ' = x = >X ! r t r Et r i i 1 f ! ; 3E XE O E' = ! s C q / J -

= f I = Ra 6 c d J * ^ c

s*! gE*_ l z - E c l l

bo

!a.i

. T

- 0

o o . 9

; to PC Va =' F i

' - X- ^ v6 0 -

U J= a

q J o

U>- al a a $ r o

3e EE g c= = 3 E S S= l : a ,

Y J . - 9 r - =OEFK3.Ef r€E,E:g=esEs;- - € i - 6 4 . E ' t 6gf,:5x:Es;c E € .s E € ; &*

; E; gFt r: g;E*E€gEE.8' - € o J t r n X - . i . : t r

: :3€FIFE;: S E t s . : E . 7 C E

i$EgE€iFlg€ g gg E'g a.crFFF;;FES>_vE>> ;> -ug

tna^l ao s

.?

E

L

bo

tt)

.t

bo

bo

Oboq,

bo

(E

b O e

v tb

r r ( E

Es( ! F

v) (i- , x

t r b o

F o .

100

b0

bo

(u

Lbot<

bo

5

G

=

.;-o

G

6

! ! o

' - a- , d

X G

HEg;EFgP Ee g t g I;:A E AEZEeEa€; €t-E € e"Ee:i: 11f,*;*;tE'^ ;Et:, e" ::FEEF A HF6;€E;Eg,EE5€ g Eg;E€F 5 FaerEEEf,[, i4EEE i :?Ee'=i H ;EiEIEFFE€EF:ag€ a€:iHT ; FEEs€ E gE F EE:gE ii *EE;E; e E E=E Z;;FEe:E3€Eal-HisEi€E E !HEE€i:EEaEf€AryAi'EE!:EEt .; 6Ect?Fi[l ' ,ee?;HTtFvEa€

E gHg;E EEgE FE gE g; H€iEE g : E -f;EEE F=EBr[c;= Es [E E Fe ; E E,-r{ rq E- a i e ' ; + r ; , o ( c d o i 3 =

at,

(a

Loo

bo

q,,bo

ELboL

;E F Fi 7 i gE Egi EgE JF Bp ; E RE = z iE EEE=EEE ?i {iE K-F; U f l*Eq 5i:;EgA" ;? H;l aEEt * xsE€ :Eg*=*p ;q :q; *a'1 a *Et"E a1'=1=Et Et Eie e=Etu u : E al e; r;:EE ;E Fr; E;€E€1 €?uE E;a;*EE T: F:= ==t3.oE =E.se E=rEa*:€ gfgI ,EY r 'E'ds:=;E€c

s:p"i)EEz exgeEEE _EEEE3E5gE PE HFHE=7vE E.;gs!:5KF=FEi[;E"&E E:E;9EA iE:E*eEaisE:€i.=; ilFg- f Eg E*ii=E:Egge,_o t r h K t r = E F 6 ) := = ! s = e =:

EE B gEi€ gEIe y"Ep y" ; g 9"= i E E? bE 1 ' " 3i g AE € E: g E IE "a&g € F AE E s E -E € s x. se E- r i d ; + ' ; d r - o d o i 3

bo

v

101

bo

t,(u

bo

a.)

t<

boL

; E' ' g=F gri:E g' *€'Eg FE Ee ;F e eE: arse* *e elFEa *H Fs :i e ;a+ E;cie in:enHs ;= af ;u,' ;ae $Egg; *euE"€E;: EE E& ;KeH sHE qsaEeaaE,Aiagl E:;9ag€; €E :fn e:$*caup;g;:iF ;l'*g Fg;p*F; gigArEcFffFEBSFEEF A gge E5 f; EF $EF a esc6i d; + d d t-.. od oio : .i r;

tt)

tJ)

Lbo

bo

(ubo(.,,

t<boL.

- 26 . -

E -! @

E "u b o

J t r l o? f t =

* 6 9 . !

G C 6

i j c x

= l . ( o

EEKsE ' h c ' U

: ' i - ^ 6 r: : y : E

E i ; t r =; E g =- - g c j j

H 6 b o cb o ! c cx - v g . sE E h ^ Gc J ' = = P

U O q Q-:l o- o- o.

FEE E grE E:Es E€"€EE €a $gg;g g Egl gaeiEtgiggg gE gg;;ETE sFr gEEEEEE;E*E EE FEEtcaE=€En E€iiEE€sF;F:[E g;gE E agEeE g E 6B: 3EEEE EEE E aE , gE&':5 HE € fiE E s & E s s. E B.s E € E F H&"8,ry8 F* 6i r"; +'ri 6 N d oi O F

a{ 6t

102

bo

)z

bo

t<bot<

bo ' - c 2 E c , c , c c

13f:E :E€ E E;EgE EgE E E=_?q : : qg v bg - 3 = 2 l . - : : F - c

*EEt €€E g. ::EEE EEa H iC6 E G R b E H g * So o j : x - ! ! Y G

; € 3[5i"e EF; H EFEFEE-F"3F r CE:EpF*F** F aSEE'44;tFB s i*xE*;:;3& g g*i;;e€:Ef E E== w c - Y , = - - l Z b O C

EfrEEStEE g Ff l

EE g*EFx*"cs"f,aSSEEEgEEJ&E&gX K R5

U)

th

Lbo

(Jboq.J

L

boL

; g,ea E afl ;; i sla-€ ia*a i:IE ; ti EE; Eii gr cgEEEgEg;;Eg;ge€iE$ggE?EESE€egHE E;E gEIE3*;E!gg FgFggFFFgEF: EE SaE$ FEFgFENRX KR N K R35

103

ol

(.1

3F

L0.)

L

6 . -

Ee .E Ee * r i E E.; E.?:Eq€n F?b*E VEess+ aE€Ecag?9iFE Egggi E$9EEZ FEiE€ E:E--ilaE *Ea'AX :EEEaE =EAEAA

at,

{,)&

esge .=e=tc ;E€ EErE EgE

IEEE' f€Eagge i;€tEgf EEEEa'(\

F

t hJ c

c v

F - G =

L : . o

en i:a9E r Fg =- ; G

v , | F ; o

> t o . l 9 o . r : E o . o . i : o .

t )J

(.,c,&

" F eFF,E- aF,- 9&;-E

E E gi; FE i cFEgsE E e? i . F - v E F S € E e c a E C = ds 8 .KE E t E - - . -o -q 8 .E &AE t .

( ! c J

EE(€ c.)>e

EF v co E =E_ {o E _e6 H = ' ; H : 6 S V 4 X E s * = 6-63: F =*? E:EE* +EF f,*x,E-E

E*X l.+: €* H peE€EH * e:= 96FE;U= i boE bos t r = r ' pn E 9 . : EE r XE€ . t EE E C?Z:Sfr tf i [g : c*€EEEgE 3g gr +eE: = !=t S:'g -'g

5EnE H3F*s=. dE-aE* *fr+eE* €#|g€g€agE€E s aE= E|E EaFE aE= gtEE

X! c# ( EE .t)

d3s=

=__E-igg*€g{* x*,E F=EiiE;;€i qEE*E3s€ i EE;"=i^:iE* E E EEsE EEE Ass. taa€EEPsesE:tE E s E ; J.-xsE s -a E g65 r. 9.65,: i a K!-g g B

ae I[ e ! ! i i N -gF"! E H€g; qNv=. d .

*

gi€FFcEEe -FEEpzE€EbEPEFF; IEg.Eaia€Rgf fi::::€E

zze,

zz

z6

2 J-r

HgN

x b o

;;'i 0)P b oF q ,

F{ Ao( E 0 .

104

N

(\

l-

C 9 C

H * E":E E -E -Eg - ='*Es,F =E #FE: "E s. i s, tg s. =: .e;ss! Ega€ s* E*-i gH"F F;'*!e =Fgg€ i Eu++g"EEx € e E ctE' EEF1H€;E;i p= * ry; FteE A 5E; gE FE gEaf;5Er r i . 1 ; - V E - g d X - V 6 " G E ; i l F : . = t c d . 1 X . = o i . 1 6 ' 6 - s - q

6

I

0l

P 8= i E EE6 - E E €:e '

i Eac=e .,*e EFEeE €A* EflE;E eieE;ei3g gtEeg g$sE;i13=E* FEEFgE€98* FflEIgg FEEFEge='si;s€rEsiilAE *a5a;r *r,E *cEgEI

6I

F

trv : i

a

(-,

u t rr ! q J

>e

- E

v =EsE*6 : * t l c . -a = ! ( ] b OE : E O O

i E g H 6& E g { : 5

. o o t l ; ' ;

-o !E-

a s H.Q.v g ' i Ef E g3

. _ E !b o q i 6x - . -d = -::6 X v

t , A F, ' to - o - - j j

J

! ( E= tt)

8;s=

G g E g . d .P=- EE E$ - sE F f:5 EtEe E?t *E,-gE.^FE. t=c iQeE:i as€:Ag*:r E E$!E sE EE pB:Ei E g6s g gE g. i 6€ g. ia g H g. -E =, g.E € s

E c I! ! r c - Y N -

fc.i fRv= - 6s

105

ol

(\fF

tY.

G)

*J

€:a €E*g f ;E€-E €

EsaE*i EE H-E EE$€ a'EEes€ AH -ET' Ailfi i EE€ r EEEH€ r

<tJ

(!

c,,4

*Es- E E €;t- *E€ If;:e t€€rg.t'g?= E$* =c; Ert EFE€E€ iE;HaE E€FE f, FE;gEEHEEE- . i . d +

(\3Ftt

r-'ttY.

{- 0,)

(tt

(J

CJ&

( ! q J

g ;( ! q )

>e

| o € E . o t r

sEeE-*t= =EE s2+,-Hs^^ ecFEEge$ee e a e; =sE * i€g *€5a€EsE€d E€ qEE g e.EeEHEFL: ssn E Es_ .,i

e € aeEggs\z

1":$E..8' =v.--*i ggn=E€

-,g€€Eg HflFEF HgEEgaE, E|SEEEeF# ( EE u )

&3s=

s€ = ' 6 ! s . sF 'E : . ^ c *

€€g***+"*tt * e 6Ei=+:e FsrE.gIE €gEEg EEEE"* g rg A8 Eg fiEgE fl g n€ gFE

E q I1 9 c E - Y N -d d I o : .

. : . = v d u

*i Oa- 6l (\ l

Y=- b *

f l l . o c , x! ? a c € OE E c - ! - d

€: E .A E E Eh

h 3 E = F J ' i 1= .

(\l

N

3F

CJ

q)

L

rt)

x

N

3FFI

{f CJ

#Fc v

L

(J

G 6.1

(! c,)>(J

E > 9.'? .:- E

ss EEtE *$EEE€Ha€H S€g€HEEEF€98

ao

tr-€ &*A 6 H Vg p.sP

- - F -

"Efrg

' 6 G

FeE -E-EF a .E's

ElggEE = EEeE Ercer e€FHgE aF=C, q,:'i (!

x3.,s 3

i = I! 9 r o - Y 6 l -

$.$f frRv = - d

i

N

(.rl

3Fl.E

g;$, gEE Ee ?i- = E = E EEE:;+ E

Eag $aEE F flu FcEi [Ea: g,FE€E f,sg- - i e . ; +

q

ll

I

Es".si E c=:, F€E -Eae #e= asFE.d*€ : $E=;E-eFasHAs€ Eq=EEEFEEgi z=EaE#glErE rsiiE *;;Es5g*€E€ 3gE"si eHEHeFE FFEeCB5i€ggggEE F=g ; g .g . : .P#g gE E B.n€ EE s>; asE H '- . i . d +

(\

t-t

, : A

(t)

U

EEC E C '

>(J

. = - 7E . € i="-E=-- u€=E;= =E = E E= E;€iE€fi3de:EE g +iI #,Een5= gsu_ tgEE*€E flFt-s-F*FE Ac+E; es: fl;€E [; ee E3€ gE K: g E EE Kg 8 .8 g eX.8_* : KE€ g .8 .X.g- . i

, -€ $-€ € a#

* - - , h

, g = U .q- iu-

E - c aE= s * 8 -== EG =.- ! -A= E=_F E==EEI .E-E==gEa or =Es.E+*e* =E7=*;g EaE iE ESEF* EJgE35 E 3iH =,= iaE€E* E A;

r r€ F€ f :5E g :Er ;E H P;: aE qE ef g; !x:?* E€15 taeis Ea EIE [s; E"E F€ gg f,E eiE* HE F

s ( Et q )

&=.93

=zE-E iE= H*s:f :Ei lEg -e E9-x EBAp *;e g5; *aEE F; *s gE B. i E iE E E g. i*3€ H.

E t r II Y ! ! J 4 N -

fr5; EHv=. b .k

a =EzF € gr y s i=EE s =s ,9i -# g;3€ -E e* i E e+EEz=EEEs;st3E-F"o

d . = 1 = = v - u o - o - = o - c - o - : - - 1 *

(\

.I

3F

t<C)

Ir

A)

()

E s"E-

E FF"E-HE I+r E A E E H E;qfliEEFa

t\l

F

t<

! ? i

: E h

E v

a

()

3E( ! ( ,

>(,

,€ Fo-€ € ag, g F 6 ' q-d

B-

'r:

) - - - -L . _ : _ j

! l 6 h ^ 9 = l

.s lE Pg*!EEIE H; € b5> t > X . 9 a - E E

s ( E= 6

d3( E >

E c Iu ! q - v N ^gF! EE€g ; q t (v= . d

I

109

N

cl

Fr-l

r-'l

(,)

+l

E r. E-E EA

, 7 1 ) : : a ' : a

F€ F€ s" 5Fq $x:aE;€ Pb EzE g .E€Eda;7 +EAeaFEE€E'b gqEqgF- t 7 -9 9 . . i i 7E &5

at)

al4

- = ? E ' aE =E€ FeE >reo E--s ibqa :fgH:i*eE gEgtsFEgH q*e=€sEEE.F;

; *F&*gZ HF€=; tFE5'=F=

FE.€ EC"F; g E$EE gEE E fl; H€- ^ i

cl

F

t sU#FE v

F H$ i P I F €- *FPrt"Hi-BFgg:E-€:a *'€FFfi EEaF'EE.==S yEE FEF:==eo+ xEYegisEFEg;-KE E E *Ee E- i E gE g.H E-e g. -E-g s.gE KE

Itt

qJ

EFFf i - *s H rH.^= E.- - . =H ac ryP.€sE t 9 , c , 53 .==^ * ' r ' s ; .EE -= f r =3 . i

Eggg " FE|i'F€Eg+cE€E 3 EgFE"€ -; FEi l E:.€€ E sEE gFEEeA B.E E E s s.EE s.F,x s.pa

( ! c )

TE( ! O

>(JgcgsgFa scgg$HEgfiuggE gE flE?

e € pe,v >, 'F trnE #3

"**e s eS g S =E E*,

U:ggCEgF tr; FBF? A€ffE*UEE €lEfrge5! Eq=F 51q sE t{ eE [+ E ai E qa s*? R

CJ

tt)

3 = a*eE;$g* ?$cficB$ FHEg€EEcg=6

c . I[ ! ! ! l N -

ERE TT€,9; E;{v=. 3"s

= v

X - L F

t s s^F rEEi ' = : ? =3 6 i i E . g . i ; ' ca c = t r ; ; -I a g 3-Y-+

110

N

6l

Fr-'I

tv

L

14

I

qJ&

t\

F

9b#FEd

tt

()

( t l q ' J

EE( ! q J

>e

- € 5 o o -9€ E€V ' ' - F- ^ F - rfiE frE

oH s c.. . : €H3,8 =t=FEist€ ,?i^^E HiEEF lgg E 3 : . t "E i ; l ! ; ; ' eo -v ! E as z +s .=o eEe- e r SFF=€*F=,=* iE= . -g€ si!€€ sli r! He+sE€EE aEi

- a EE v ,

t ;( ! >

== I! 9 A - Y ( \ . t -

EH! T E€g ; qNv= . S

L

(\

(\

L

Tr

bo, =c f ! ; ' l _ ^ _ G . : = E =

- :E.=E-HF F- = = E& : -+4EEggfiEE ?eE-i7 =€E? AEa6tF,€E;iFFE:= EtSlEEi l*+; E:3v7Eq=E . - a E F X E E E - 4 6 2 . = F ^ = - 9 ; 9 3 a r ? = i = =

FE* iE=* flr €t;flEEgE; :7 E€ *liEf 3; = E c a E X d C ' c o = d = d I 6 E G 6 6 E - d A E : C = do a O > a 1 G : c . b o

- a i . a a > , b o = 1 A - ! 1 l z - , a - c a . - . a a

q

U

- S * - - - E o oo; r 6 c * x_ s.s =;E "EFetF"CgE i FFs = E$€l.r :P€i-=*gs i =5 :g€ *p_EE_gEet6 - ,2a*p^ :Es

F € ; F ! * ees._gEEsHt : iSEeE-G ts= = j :E tsEA;EE:FEd *FXTEE=

+* Ex s* F! EtE'; A*:€+€= f** s; FigE EE;EEF= E;g .E-g9,€E="e xaE;g€E

N

F

v i''i

E V

l4

I

(! (.,

d a( ! O '

>e

g - . + f t - E oo G

si.EqE;i;*"t=**:+E*E $ : qF=$€ s= E tFti,F6l"r E€ H fi y-F i zE e E g e= EE ;E sEvEc g gg E,Is€ s EE E E [-€E -K *; R!5! g-: -i

. "E=S Pu{ : S / r c EV - . - F

8E fr3

aE=-E..*,=i= EE =s* -T'Fg--EE*€i P"; EF* ETEE E EBE,, -,EEi: gEZ;$iE ;+=:EE;E FE FY fix+AItE lIF$a*c*c:E F;E

el4E5 r ! EEE|€ E H F [t E €6fl& EE*EA; ; sE€ E- o EF v ,

t ;s3

'F .v, d= o > , J o

l . E = F - E " . " 8 + q Ah€E-E E;=E 5-sEE: - F . e E J 9 . I z a = b : zEEi6 asf x *E€;1. e ; = 5 . : o c = So . ; J l E ! o o F * E ' g ' f S 58A€P ASEE E ; :OE

a= I! 9 r t - Y N -

EF! TH€ g ' ; q. (z . > d

F

' 6 r' 6

c c 9a=E €.^ sFF8.= ; . t - . q ' = . E E o E cY X - = = ; . - ; X < E= - F ! . e - - 9 ' 2 . = i ! ^X E > . 9 ! : G 2 ? = ' F ^ o \= > : b o ' C ; - ; = : a : ; : -e.Ez_vP;zz9&3+

112

(\l

N

F

L

=

^^ri -;= EEa EE- E-=*E EgsE >EE =;!.E*EE= = FF:aEEI"=i 'SE€EH F:!EFS=; E, =EE€83:-EEz Ez*E EE$E€e;*eE F zA+: ggrgeie sEIg s"g.H€taAEEEe qgsi€sErPo . i g . = = = S - q ' q - ) q R - *

tt

I

E . - i t r ^Y" Ea .=E =A€F EAE _ 9 _ * f ; p ' = F , = 1 o ! *

iEE sz-; ?E*E E= EE c lzEE "s*^g gE EE*EE == 7E7= ; IE eax.s ss e se*t"E r"r€ aiEi€g l*a€ i=; E = aAgi s Eggg qg Pg.EE SEEg s,s E€ e-eRd c'i

(\l

F

e h

tt)

()

, ; =cg c,

>(,

* 6 - Fz E . E

s E = pe; .: t'E=8"'gs gac E"€ c *IE E € C€ PE Hfr g ilE E E Ea€ E H6

. * f o -

€g1rEE H3

J G

; . - =Eu E ' ! . -Eb . - s ,

+* F5E ra=cFg€ eEe r += {*E*rAa{, uuE, - j t s . + 6 i s . 9Eprs E +E;ei r sgi=.EaE EE{# [EEBE ryi B3+ E,s; ! r e u L . , ^ - v a u E 2 = e ! 2 a - h : - E C l ? ; 2 a = L qe h l , x x " : t r eE c L .e = - s s : : l i . e ' x Y aE lE€ -7 : g ,Eg e95g EE'91 "1 * -> l ; -

XgEUd3s3

=E H-vK -tE9sX:= ' i ^+ ! ;<ri :",J -e h xo J t 7 a X "v = . d

L

113

(\I

ol

r - lf-r

Ir

t-

E g E b a l ; E E E - E b o f " - = H t ? o o 4EFAir=*EBEIEFE ix$EE6; Eg€qE=s; *gga*gFf€3s€g gE * aFF* a€F* E=EEEA;g9FE se Ra*i FExEfi.5 $cE.fIpgE|VAo:g*EE E iEt9; iEE ee u E y"rr *. ! E

6

a)

ql

,g Fr- - EF- i €;$ =a:E =s+ EiE s !EEE', Fn+*trE_E5FFE?EE": e ig + g = a uEgE = e+E ii i H i 9i € - -5 rFE F F*g €g i g 9 gEEEEgF€ +E E Fgf,E Fz p . a . z o . n i z o . o . 8 . : 5 8 . e € : 8 . 6 E 8 . 3 . E : € E g E E g

ol

3F

r-'I

tr

v ;'i

E v

tt

(€ c.,

u=( o C J

>e

- .:'= , I 6 L O - . : : v =

gE q€€-$rt *Ei$igE E F; eisia-E ;< as = = - -E -s q 3 .E i ;= =z L 7F '7E i=

S E g ggff F; F g $gF$€g g $E *SEE EEEZ- ^ i - ;

eagcf i^F f l3-E

:*gFi$*E x:5 ,;tf,€ F ca=erg|i flEgEs:gE HEEFEggEgFaE E|gaEE g

? c# t != v l

d3e$

g ; f , - oqF n 4Er E*iE "EFE

g-€er a ts 'm 'd - .o .E :? l * F_E *gE._slsSEEsH: gEg$:r Eg f, Fg€se - ^ i c , i

6t r 5 I[ 9 $ l N +

E,FE TH€ g ; q . {v = . d

F

'= -:z6 9 V1 0 - € ; 6Q F = . E E F 3E=€EE=E$EF9FEfr,n& 8.E -A E &sz-+

114

N

(\t

F

I<

()

!

E- E E E t^ e ' ! d c F - .

' E X g f €gF FSF=. #E.EiE __HE3E E.g .= E F E .E E gF5E€S EZA- ; se E €: Ai E H= E E E ! E,; z y=?E = :E?E€*E H F€ TEESFF; i EFfiE E!-EE = K- H v B.4EE = E g E 3 E E y€ 5E

( * l +

(t)

I

g -EgHE E gE g9*e t=i ::€ i ' i lg> g€g€ ZEEE;954+e8e-EFEE E 2Ha5 E^e*"edg?tE g gEsgt a ggEi€€ gE e€iEaE 5 EFE t,

N

H

Ir

v :":

= H

E v

v)

I

t ; E(! c,,

>(J

*t Sn.3 t E€

- ^ - . H

' t& Ho

g* i i -Vcr i qEf g E=FE gEE-9E : e , e f gEEP=

is *E €l Ff; t+; $€*E= Lg E l# 3 -€ E6 h .e K> l : * ' '

JA e- o EE t t:'i t!

d3sg

E c II l l ! ! J N -

f'$f ER\ z= , ds

115

cl

t\

3FFi

t- s t o - a

r-:,r gg= ?Fq ;,EF;F,s ?* E_;b - c ; i ' 2 E h - o - :

7 -:E F -E E + F€ EE?_iE g gE E g :F * ; E $i g Isfe t ! d X ' o ; . 1 o . - 4 . 4 o . = t - o : - e . 4 . - t E - . < . - r z o a .

0

I

4

EE =zE Es$EEE^*-€= E=-EE= E EnsFcFe ;; aaE fiE f I gEE E"c€gEE '? ,"8€ EgE EE e6ga lE eeEE g E € AEEE E E€ FAE F ilE EA- A l d ;

(rl

Fut

v ; i

E v

C = F Gt ! = v

- 9E tE ' rE2 : 7 , H " ; gd6 .>x :F

o

I

C]

, ' t rP P c E= G =

_ 3 = E - cE ^ a . = 6 !4 J 9 + F F ?IYE p i ; E #g & s g a*- j l i 3 l : E 6 .

, ; E( o c )

>e

_ . - i

1. € = EaagH;.oH E i o|,,'r=EE€E $= i s se sE.g.} efi er=A.i A;; TE1=A€ E;:F€ EF*E F€ EB+ i€ F$aaE Fes 1 = c s utse Ff * ict lE-sE HE-eE HE{i'*iE; LE gE ECec

. * So -s€ a#

4 - / - 4

rii * 6J .i- ^ - ? -

eE= g grtE o * H EsEEEgE - ; t ; i sF** E si [aEEE, Et - i=gEegei*!€ sE=G

VIgiEE E€; * lE EB f H€ E * g gE $- EI$ IEE* f : . a t - o ! o - : j : E l : - o a c - Y a :

a a = P : 9 1 : * - -

! c tE q

X}.S=

' t r d A . cR 6 " c E q . )= = e : ;

E - = G . j ^ \ o c - @ 4 ; ;

= e H - i S F i c a . = F J

E giEFs gEEE Ef u u o 4 r . . i 6 J : . , ' u . : c . )

v a o - o - o - > & i : o - g o .

-o c.|

E q 8[ ! ! ! I N -

Fe.i Esv = - dF

116

N

t\

F

Lq)

ftG : ' v ' ^

sEAEEE2 c A = L l X :}EFZE ;=E4EFE 3; * F = go c / : Y E A ; i ; i ' nt r . s x = c v x ^

(t)

I

. g q E - . tg .E E = "EE!

EE iu AEg* t cE-€ '- 0 1

! e

- : 5 0 .

; ! = ' 0v l l ! z

, ; C( € C , )>e

E FEF"- = -dt ' ; r 6 : c ; - F G

H-E:EEE;.EEE[€Es€*9gc g"r5i1 gEEEESE€E

' i l r E-F i € H EEi*qEEHE EE E \ E e E A e ? - r i: E+ EEEAl * I H=E*87 ' . F+ F l st -9 t " ! 5 E aE gE

z l a

^ ( !

:E Loui 3,.5 EfiE H€

? c*r (EE v )

t ;s=

C C

_E sx'F Fo:6 V o -V = .

117

(\l

ol

|.r

L

L

-= EE+ X eoc i Z - - A i - X - 6 - c A

E o ! ' s 6 t i l € - 6 S j S c > ," - ; > t o ; . € d c - : c ! 9 ^ wt sE>=9 ;FES . i z3=?E* = t X 6 E 5 m G . j j 5 - v 6 - . =g$:ErFE91;E€iEEEe=EEi _;*s Es€ EEE= x q 6 . = . ) l o - j : o _ v ! l o - ^ ^ i

^i .g

=* . =E .gg ES ,€ . i ooE ; i = ! E f . ^

EAEFEii"+Eqc+E;g E E H F;'{"= E- ErEz"Ed6 .1xE i€ ; . t " gsE iqg*

th

I

c,,

c ' F o

FIs: ' E E Eag*ery = F, Ez€ i E &6q - Ei i==iREE HEEg ! FF 5f H€= 4 . " t - ^ = g o :

EEVE=: E aE9 f,AFE q= g = = E e "Ki 5 R s, E g €=

a ^

= t r = G.A6 : E

e ! , . i : =

. e j i F : ' oaf .- i: o. !!-u ! q r t r 9 3! ' = P - Lr - 6 = Y j ge = e u - = >

- 1 = l J G

.Le$Px,-d= = ' ; E F 5 5 b H

;!E"38€EHgs s - x - E h = - €

FE: ; -E F K F6 Fe 8 .8€ X.F 8 .EX- - i

(\3F

L

Y :'I

* Fc v

, i E( g ( )>(J

g . v E^ .2= . - -E i

i H F E.EEs; ,E_i Fg =EE"EEFE*"=ET:[E€sc5'&EEgEafl€E,sgE

aa

e , t rv i

eiE=! F-? -E ; . i : " aFE F€ E € EKs g t 3 r 3 .

6i

' 6 , ' r n -tr ),"" lz G X .}:6 v =

eEE* :e *XsE t r t 9€

E: = 8 . t i g-

-€ s*€ € ai( i i c J , X- d

3 -

G

6 g,= _Y

-:l J:

xG

L

ro

. i X

o - 6

>1 . :

* Y > )

4 i Z 1: g " E: h +E E +o- o- _!v

o\ca

L

U

GpG

!

J E

G Xx7S J =

o - E

.- 4.,x a

v ' =

i : =

= C

L

-

E

(J

U

+ ( !F .r1

d ;s3

' d o ' F

s- Ef f i t&fr ;=i ! ; a =H3g5; !E - i *EgEg&'53 E i *=SEggrygg Hi5EF. -aFss.€Es €9&gn

G

6 - b -lJ.) e -ro l-id ; € F - i ) z6 L n . - v* ; E 3F.. :€e. i& 3 E

e

a

Nq

s s J.F -Vff^o

e HF :bo > r t r =C a = :

F - E 7 , 4 := ' = 4 o V =

F€ E + i Fne P 8.-8 € sz-+

118

(\

GI

F

c,) .s E+9^ X d i i r z-S e4EeE==-

* F A ,EE ?.4"e F:E;E H* EEg = HEEE=,H;.E F 3E€ ?E E;E EEEg=fltEEtHEfrE'**9 - ' s 4 :

=

tt

I

4

(\l

F

v -

tt)

(J

()

( c C )

, ; =( ! C J

>()

z x E+ a !E E Z l z x g g! ! o 1 1 - = : ^

ix . , : -Fi -EAEis-E"= d 9 , P * 6 E E c F E g F E ' 6 i

ESqgEEaagtEEEgx^ ( !

=E Pug P.EE- ^ a -EE U3

C . r r -g € , i a =

E* =EF-*E c E..qBggFE Er E*glg Fe flieAEE s Elc ggEe Ec EC a; aE *e a

7 cI ( EF v t

t ;s3

=E b . vK -

FeE f;n)z =- b'L

119

(\

N

L

L

E - Y: S b D E g o $ €

E'FEE*€ F = e = - 4 =e - ^ ;

=i=6H= * izq*;FE€ sxri€:Ear€;€E a; t EF ==;EE';9 = 6= a; E =En;E€ fE H€ E E*g: 3€ rE 3 5 # EE+Z?9Ed . a 6 . a i a ' 5 > 6 . 8 - n _ V _ V d - a L i > 6 " K a g K E . E 6

q)

(.,,1

.sZF-Eg€ iH3 4 -pE =€ . Ea , !F .= Z Eoo . . -a4 -? -== V ? . 7 = E - t 6 ! o . - + ' i ! ; 9 4 -r E o o . G = c : g = E + g . t g x F 3 F FESEF*"E ! I t=81*EE91H E+Pu E JE?eZ s=FEEo=FE +Eg3 XE =; b o ; q o x ' ^ = = > = & t P = E f ; * P E . 3 E EE g.E.EE gi E EE g.g E EE IFE€ E€E

(\l

F

v i

c v

? - F > . s i ' . s i? u - - ! ' - Y

l . = E q - 9 < . E 9 6 = b

CiAgFgEBFEE€$EEiEs ia s5E5 A€ s it a sE RHa a

UI

9

= C_ F g = = ; = -

E€5fiE- =EEFE EB€3"*=Ea43!€ - , FnaE E- * i *x f fF 4E=€EEzaa; e; E EE? g: siF$eF F I *e E EE EFEE = Fp+ HE q ; HE H3 a .d EE-8 ; a 3 &=E 3 .913 -eE-E 8_91

a

t ; =( o ( )>(,

EcE€BEs au "Eaeii*E H$iH arfr EEEEEE€ E aFHi Ia€€ flEtE€ E€

,o !o,g < ! o o !

€ "e. gt8E H3

qA+ o bD , bo

F,E €e e E-s-E 9sEgg;JE FE:EFg--EHi IEF

i€ E* lT -o . t r r . n o_o . |&gEE=

g =€ g ,= 51 , ! es

- ( E= 6

&3.93

5; a-sig E"= - G rg$, aF; EcE:gFgE Eug; h*ter; :€;gEgssEe esE iEgi rE€Ei H€* Eex* - i d +

o4= I1 9 ! ! l N -

9RE TH3g ' ; qNv = . d

= -= - = - G =

! " o E € : E € qE€ f tEE; = i l s€E = =g i : .9+eZE4=! E E* -b o c b b X . Y ' F G b o X i o

E a = ' E E s b E b :

bo

OJ

bo

C.J

b0

(\

t\I

3F

L(',

c,)

L

0

Uq,,

c p _ 9 9 p aG . : : = b oJ A G

= J = - d =

t r 7 c i b E G EX 6 F c 9f I c9 H i i x e . e g -= i ; c = d 3 . - . 7+ 1 0 ? u = 4 7 =G . = ! : b O : : t r ; . : b O

(':l

rr

L

v -

= v

tt)

(J

EE(o C,'>(J

fl"*E5 *E?EE€ EzE€E* eE+cE EE 5E E EEiEEEH€F F? fE HEH€ g€EE Te iBgrH

gAgrnE g3

E g=-E . t r t r . ^ E E E". - ' = P D F ; c - 5 , F i H ' j i , 4 c 9 0 F

i ? EE€ . ; l * . sb :cE z r s .sb :s EE

; a; P;EC ge fsi pEEE EI* :gilFgSF€ PE eE H.E_s r El iE R€ eEs eS g* ssEsE RXE.

s ( !E q )

d3s=

oi = Il Y ! ! , l N -

EH! T E€g; q.v = . d

L

121

N

N

{

Ti

e :":

= l'1

. l

^ tH €4 .=90 '6 E -E E* *F , ;7 _ Eg , -E _ i -€ i 5> i= -EE X x=4 . xEE- ;A

i Fg ! ;EEE"EEE !sgH=A €tsF:eE ps,:gP3*9= E c t rE F?=€' . EEE} A? FEi 6 '€ A;E= F€ E E Fu .E,?EEE =E tE f ; EEE p! q: g . ' : E g . g . } g 8 .6E E s E > .1x -v .qE > .= . ! i i € ;

( ! O

!l iib<

E eE 6. U-'Efi i .E* qEEE a€i in -a7AE"3s:!=F-- =18+3= - = -E'a7!/=^z pcp so-AE FH31€E€ = f"eHF f l€: s= E esd c E 6 ' . 9 6 O E ' t r E Y 6 d d 6 c 6 8 . 9 6 d 6 6 6 ? , . 2 4 E 9 ' E O

o c - = E - c - o c - a > 1 o c . a ! ; t a : J G 1 1 ! a o - c . l l o . o - - o o - E a . g - : z

N

L

Y : i

c v

A F . E E€ -2 E" +- EZ ; q c : C 3 =

5=E$gE€EsFnEE i f ; 1EH5e 6 €;*Ee rEB** Fe FE+ L ; * o * - 6 * 9 4 E € ' E ! , u " 9 * . = 6. r ydFE ry3aE? r#EEE F tE iF {c;PAg EEbgE f r iqEEE =EF =Es=EEx. >EE;- #gEgE g=a *gg

| ! Oe - vb<

$ f lA EE $==s -E , t= =

aEa gAtg.gIE F eac;" € Fg* gE$BEg€gEEu u ' - o 6 o G = = ' 6 I g & g ; E 8 € g - ? E - 9 8 E g K F g E !t J - % l z l z a = t s ' . .

(! (,)

i ; t r( ! O )

>(J

EF^ = f t - '2e E=- 'E F E- G "=teilt 1 F*ies= :ErgE E€FE!**-3EtgEE- E-EFf€;E aEEs: F9,:EEaE.€F< EE:Ei ,q€g? s.E E E €l:E€ I s.s E gEg_s8.

3.$*b E€' - b ,9Q ? , -

J : /

EFH.gE" iluf,= se$t;a s*t,a;€EIAAE; EE?E lf;EEE" TFSEgEE"

,lg t€ eg;i Et ilE g = * i;HEig* €l tE€ F€ ** e< l € a o . r j : : . j : E l t c - . : z o - f f | t . o - o o - G - c a > l t . o = o . - s - a v o .

= =E q )

t3g=

E_ _=.*._ E Sg E z.EE!E igEi=*E EfEa* E= -2 E=3 EfE

; se EFgiEfe E;=EE fl€e€EE,EE€, eFggE aF€E s EE FE EE€* E€EEiiE F$Fg; E?az$t HE.EE1 HeErE eErs e+€.8€E E EsE;=4EE

= e r , ) r t

ESXES( ! ( E Y 6 J N

r - ! E - * a' : g o o = o

99"13ErrFa ,E, e fE.E EE .a - 'E -7 F "E - .E :9 ' a t r E Q - i i t r c : r x ! ! b o vb b 3 i . 2 ? 6 E E z € I 6

122

(\l

(\l

F

L

L

z6

- r ' - d

E o p p . 1 e p t PEi9,e E s. tEfE5?=E€ €=e-oE,7C=iZ9EE e f "aE-?= H! Fpe ;> r c c ! t r = F = . F " = X . o 2 ? . =c u c L o E o = a g o e > a $ . = d ;S C- F, E +, d F F E, F. d' F= o Ei E X . 3 X . > E A E X - E A U 6 - E

6

U

q.,

H g c,c * - -E gE€r ry_ HAfr; H s E*'>5HE iti?S AlE EE E=EEEEEggF5:*g*E€ =EFEFE2EgE>EFPf=PE" -EFPggA;3E"g KE KE€ K8 . e 8 .E tE 8 .€€ ! I

(\

F

w ="1

€ G G

E;Eg E5E EEE-9P t FE !+2 c E ! ' c :'EEqo+z = ; c , E EEFX,

; 6 6 L

> - V i 5 - n > . = . i i i > = E ' E

q)

(.,

= - -:: x t-DE E.EE ' r at A -

d . 5 6

( c q )

i ; t r(! c,)>t ,

O - €- F ^ i l e v - 3

.E =FgEE- = sE.F=EEo. Eus=; o=EFE;EagE*EtqaAE8,aEEftE"=E€€EaFEE [[E€ H*€ [E E'E'I8.EEr

^ t !

xE 1uE P.gEEE gs

*rEE E q E\ E = € *E' E-^=a?eEE €* 3E €+ ts.E Er,a,F! s+s:FF i- +: *;*gies =rs*=;g!gliflrEE iEs iE [rn {EEE s s a 5l{ [s c"sE

- o E= u )

8>( ! >

a

i i a : E 6 = Y - E . g ' n_ E E s ' o = . = ; = Z = F ; - g E SE E g t _ V : t = - - , " E E X E E € ." c . 3 K S r S : ^ - Y = = = - ^ ' Y '

F.*"n ?Ez,F*=* ;EE.gEgl 3E E.N PEEg E; E A g.g.E. ; X.Si

O

Ec tl ! tE.Y al -

EF"! r E€,9 ; q Nv = . d

ts

F" -ae iE = € r Hg e 3s"i il HE € E gi

123

(\I

t\l

L

L

q

I

(\T

trv :"1

I

I ; E( ! q ]

>e

u € a*Etgsa:E; =E E Err=:=

EIEiEE " 'EEE;= r2*=€,r l ? F = q - - - G l t r t r h . i n f ! F ; V G o 6gIE H! f ; S €I g; EE B"8EE HHHEl+ K 3 & '3 Sl t : E i - h = E E E 8

!

(tt

==

E t r OS ! G I N -

EF.! rE€,9 ' ; q NY , : 5

124

(\rl

N

F

Ir

cE^^ E q " - -6 f i gg*H- - H-E - is : EHE ,e€""FEFxe x € i :

iEE* 3 gr E# +g g t= g+;E*E AFEE€ 9 gE E3F> , E G p F c . - , s = x - E = = 3 3 - = = 9 = + ! = ! a ; F t E c = oE p . E " E 9 , 4 V g t ; > E - e * ' F . ; P F E - u = - v - - = j G Y ; i: s,H.B H. = s.s.xE Kggg : igEE E s [tEi i s ig E;

q

I

Ees -F E F F= i EF, . €t- e p 3 3 € *EH-EEe -sE eE*Ee;*'rE EE'iF teEH!=-E=KEs EE-Ea EEEE"= €! l i :Elc e9"€Et?EQEsorE €E;: +E+Ex EEE*3 gE!g |"EE-*E5E; FE: p rFE E bE bi t E€€#Y *E *+,; ETEE 5& gE gEE g sEi g. & gEE g sE g.EE sE gE a sgsg€

N

F r

L

v ;'i

G o o E € G G i

e F F i ; e - F= . - e F -FE, EE. gPggE,g=E,9r Efis€F";E$;F€E$F Fg'- FEF FEE$ FT=FE€F;gEE S-EB;EE >;E >5 i i >=-uE gE*EEgE' :

6

9

E 1 0 s p -

#5+E,;Z ' s E i i Loh 9 r c r H H

a

, ; =( E q J

>e

b o t r

' € *E- c c EEg. - € * ' !a*E -irf,4E sa ei Eaiis 5: E eae€gc- frEETEE a E=* iE; EasEE €E ;E; lF*i€E EHEai*li Z0a*+€ AeE-F3+B: sgtE*eg=€.q EZEEE H 'E A AE E 5 l z i k= t ; a i i E a # au-v ; c

a

eAgtEE gE-,eagB9x ggE; flEE= E|FE$= gE$s gsEE I eEge. o EF tt)

t5.,9 =

I

REE.eE -sc 5 e.-E--t= 5E ilEEEE "Ee** E 5*E|EEEE e=EE € g+ F€FE;E

/ - =E F -vK -

f$f f;Rv = - d

L

-E'" E '&6' .

EE1E E YilY L e 9 P 9 A - u

-E ry=E PEx _ v x a _ v i i a

125

al

(\t

F

(t)

U

OI

F

L

v :"i

c \ J

6

I

I ; E

z . Y

- ( E

iaqtnE fl3

" . E " " E = =: i e s:g5 _gEa= - v = a' ; I FEEY K3H= esEF

El' ; i i : ' ;a;g r leFEEE

:E t ; gx sg; g4 x 'E q t ;9vEEoEt e" , E*3 8 .hE* S l3K8.E 8E

- o EE v )

&>s3

= t r O- 9 S * N =,g.g! E i€g; qN)<=- 5.

Lampiran 8.Rumahtangga Perusahaan menurut

Kategori Rumahtangga dan Jenis Kelarnin

Kategori RumahtanggaPertanian

Persentase TotalRumah-tanggaLakilakiPerempuar

I. Pertanian Tanaman Pangan1. Tanaman Pangan dan Holtikultura TAD* TAD 18,092. Usaha Hortikultura TAD TAD 5,47

ll. Usalra Peternakan 93,0 7,0 5,68Ill. Rumah Taneea Penanskanan Ikan

1. Rumahtangsa Usaha Perikanana. Ikan laut 94,34 5,66 0,66b. Ikan di oerairan umlrm 94,34 s,66 0,39

2. Usaha Br,rdidava lkana. lkan cli kolam/sawah 90 .18 9.82 0.796b. Ikan tambak/pavau 91 ,53 L 4 7 0,9s

IV. Rumahtanssa l(ehutanan dan Perkebunana. Rumahtanssa [Jsaha Perkebunan 80.32 19.68 6.38b. Perl<ebunan l(aret 87,13 12,87 0,976c. Budidava kavu-kavuan kehutaan 51 ,0 49,0 3,99d. Peladang berpindah dan perambah

hutan TAD TAD 1 ,07

" TAD : Tidak Ada Data

127

Lampiran 9.Rumahtangga Perusahaan menurut

Kategori Perusahaan dan Jenis lGlamin

Kategori PerusahaanPertanian

Persentase TotalRumah-tanggaLaki-lakiPerempuan

1. Perusahaan. Thnaman Pangan dan Holtikultura 72,1 24,9 ss02. Sapi Perah TAD TAD 28.587. Rumah Potong Hewan TAD TAD 5.074. Penanqkapan lkan 88,3 11,7 11.714

: . Budidaya Perikanan TAD TAD 13.620. Pelabuhan Perikanan TAD TAD 2.602

2. Pekeria Tetap Perusahaan Perkebunan 76.68 23.32 388.1803. Perusahaan Kehutanan 81.1 18,9 '137.463

4. Perusahaan Hutan Tanaman Industri 70,75 29.25 2.9575. Penangkapan Satwa Liar dan Wisata Alam

lSI NA)

Pekerie Tetan 89.6 10.4 14.s96. Pekerja harian lepas TAD TAD 6.198

* T:{D : Tidak Ada Data

128

Lampiran 10.Pengentasan Kemiskinan

* TAD : Tidak Ada Data

Kategori Pengentasan Kemiskinan Persentase TotalRumah-tangga[aki-lakirerempuan

1. Kelompok Wanita Tani Diversifikasi Pangardan Gizi. fumlah Kelompok (buah) TAD" TAD 6.911

Jumlah Anggota (orang) TAD TAD 138.580. fumlah Kader (orans) TAD TAD 3.729. Petugas Lapangan I (orane) TAD TAD 783. Petugas Lapangan Il (orane) TAD TAD 4.684

2. IGlompok Pembinaan Pendapatan Petani-Nelayan l(ecil. l(elompok Petani l(ecil (buah) 34 40 41322

3. l(arya Usaha Mandiri (Jabar) TAD TAD 2.010

129

Lampiran 1 1.Profil Gender Pertanian dalarn IPTEK

Kategori Pertanian dalam IPTEKPercentase Total

(Orang)Laki-lakiPerempuan

A. SDM Petani/PeternaldPekebun/PetaniHutan (orang)1. Kelompok Tani 89 11 378.8642. Prosram SI-PHT 97198 79,7 22,3 103.7213. Proeram SLPHT 98/99 78,5 27,5 86.s894. Petani Nelavan Muda Berprestasi 85 15 387

B. SDM Ahli/Honorer SDM "Lingkup"Pertanian (orang)1. Tenasa Ahli Rister< 92,2 7.8 6s02. Peneliti IPTEK (Umum) 75 253. Doktor Per,tanian Perguruan Tinggi 70 30 8314. Doktor Teknologi 84 l 6 3895. Guru Besar Perguruan Tinggi

Pertanian 91 8 179Teknologi 97 3 90IPA dan Rekasa Produksi 72 28 125.220Menurut Sektora. Pemerintah 68 32 88.2s0b. Persuruan Tinssi 75 25 18.425c. IndustriManufaktur 90 10 18.275

C. Departemen Pertanian (orans)1. Penvuluh Pertanian 83,4 16.6 37.3332. Pesawai Badan Litbane Peranian 77.87 22.13 6S87

D I inol<unqran Perhlrtanan /orans)

l. Pesawai Depl'rutbun 88,75 11,25 45.2312. Unit Pelaksana Teknis 88.s 1 1 .5 21.655

130

Lampiran 12.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Thhun1984 tentang Pengesahan Konvensi MengenaiPenghapusan Segala Bentuk Diskr iminasi terhadapPerempuan

Pasal 1 1

l) Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepatuntuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapar"rgan pekerjaanguna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara priadan wanita, khususnya:

Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia;

Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapankriteria seleksiyang sama dalam penerimaan pegawai;

Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hakuntuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan sertafasil i tas kerja, hak untuk memperoleh latihan kejujuran danlatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, latihankejujuran lanjutan dan latihan ulang;

Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakukan yang sama sehubungan denganpel<erjaan dengan nilai yang sama maupuu persamaan perlakuandalam penilaian kualitas pekerjaan;

Hak a tas jaminan sos ia l , khususnya da lam ha l pens iun ,penganguran, sak i t , caca t , lan ju t us ia , ser ta la in - la inketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cutiyang dibayar;

Hak atas per l ingungan kesehatan dan keselamatan ker ja,termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkanketurunan.

Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinanatau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja,negara-negara peserta waj i b mem buat peraturan-peraturan yang tepat:

(a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasarkehamilan atau cuti hamil dan diskriminasidalam pemberhentianatas dasar status perkawinan;

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

r3 l

(b) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran ataudengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilanganpekerjaan semula.

(c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosialyang perlu gunamemungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan danpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan

' meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringantempat-tempat penitipan anak;

(d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum wanita selamakehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagimereka;

Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkalaberdasar i lmu pengetahuan dan teknologi serta revisi, dicabut ataudiperluas menurut keperluan.

Pasal 14

1) Negara-negara pesertawajib memperhatikan masalah-masalah khususyang dihadapi oleh wanita didaerah pedesaan dan peranan yangdimainkan wanita pedesaan dalam kelangsungan hidup keluargamereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sec-tor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan l(onvensi ini bagiwanita daerah pedesaan.

2) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yangtepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di daerahpedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam danmengecap manfaat dar i pembangunan pedesaan a tas dasarpersamaan antara pria dan wanita, khususnya menjamin kepadawanita pedesaan hak:

(a ) Untuk berpar t i s ipas i da lam per luasan dan imp lementas iperencanaan pembangunan di segala tingkat;

(b) Untuk memperoleh fasi l i tas pemel iharaan kesehatan yangmemadai, termasuk penerangan, penyultthan dan pelayanandalam keluarga berencana;

132

(c) Untuk memdapatkan manfaat langsung dari program jaminansosia l ;

(d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baikformal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan denganpemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semuape layanan masya raka t dan pe layanan penyu luhan gL lnameningkatkan keterampilan teknik mereka;

(e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasisupaya memperoleh peh,rang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;

(0 Untuk berpart isipasi dalam semua kegiatan masyarakat;

(g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjarnan pertanian, fasilitaspemasaran, teknologi tepat gLlna serta perlakuan sama padaIandreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengatLlran-pengaturan tanah pemukiman;

(h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yangberhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyedian l istr ik danair, pengangkutan dan komunikasi.

133

Lampiran 13DAFTAR NAMA PESERIA (I)

TIM GAP PEMBANGUNAN PERIANIAN

No. Nama lnstansi

I Dr. Yulfita Rahario. Ms LIPI2 Dr. Soedarti Surbakti BPS

Bappenas3 DR.lr. lovo Winoto, MSc Karo Pangan, Pertanian dan Pensairan4 Ir. EriantiPuspa Kabag Perkebunan, Biro Pertanian5 Lenny N. Rosal ian, SE, MSc Kabag Pemberdayaan Perempuan, Biro

KKBPWP6 Yohana Gultom, S. SOS, MIA Staf Biro KKPWP

Meneg PP7 dr. Heru Prasetyo Kasidi, MSc Karo Perencanaan dan Keriasama Luar

NegeriB dr. Suryadi Soeparman, MPH AsDep Pengembansan Kebi iakan Deput i I9 dr. Rachmat Sentika. SP.A.MARSAsDep Pensembansan Program Deouti Ir0 Dra. Suriani fuDep Ekonomi/Ketenagakeriaan, Deputi II1 1 Ir. Hertomo Heroe. MM AsDep Sosial isasi Gender12 Drs. Safrudin Setiabudi. M.HumStaf, AsDep Pendidikan, Sosbr-rd, Ekonom

dan Ketenagakerjaan, Deputi IVDepartemen Pertanian

t3 Ir. Metrawinda Tunus. Msc Kabag Pererrcanaarr Sumberdaya1 4 Dnlr. Soedraiat Martaamidiaia,MEcKepala Pusat Penvuluhan Pertanian15 lr. Gavatri K. Rama Biro Perencanaan1 6 Dr.Togar Napitupr-rlu Pusat Data Pertaniant 7 Dr. Sri Suharn Siwi Pusat Litbalrs Thnaman Pansan18 lr. Ning Pribadi Kabag Perencanaarr Program Pembangunar

Dephutbunl 9 lr. Kristiarrto Karo Perencanaalr20 Ir. lsnruni,MM Kabag Evaluasi dan Laporarr, Biro

Perencanaan21 Ir. Laksuri Banowati Biro Perencanaan

BPS2 ) Narran SLrnardi . MSc Kabae Statisti l< Tanaman Palawiia darr

Hortikr-rltura. BPSWSP II - CIDA

23 Libbv Poseate Advisor Element 10024 Beverly Bor"rtil ier Advisor Element 2002s Siti Hidavati tunal Focal Point Elemen 10026 Dewayani D. Savitri Focal Point Elemen 200

t34

Konsultan27 lr. Siti Susiah Mugniesvah. MScKonsultan POP Sektor Pertanian2B DR. Ace Survadi Konsultan POP Sektor Pendidikan29 Nursyahbani Katjasungkana, SHKonsultan POP Sektor Hukum30 Prof, DR. TO. lhromi Konsultan POP Sektor Tenasa Keria31 Achie Luhulima. MA Konsultan POP Sektor Tenasa Keria32 DR. Ir. Aida Vitalava Konsultan POP Sektor Usaha Kecil,

Menengah dan Koperasi

r35

Lampiran 14DAFTAR NAMA PESERIA (II)

PENYUSUNAN REPETA 2OO2 SEKTOR PERIANIAN

No. Nama Undangan

Bappenas1 Asriani Direktorat Pangan, Pertanian, dan

Peneairan2 Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc Kabag Pemberdayaan Perempuan, Biro

KKPP3 Susiahti Puspasari, BSc. M.Sc Staf Biro KKBPWP

Departemen Pertanian4 Feroza Sulvia Setditien Bina Produksi Thnaman Panqan5 Kurnia Nur Sesdtien Bina Produksi Hortikultura6 Bambans Sl Sesdtien Bina Produksi Perkebunan78 Donna Gultom

SesdSesd

tjen Bina Produksi Peternakantien Bina Pensolahan dan Pemasarar

9 lr. Ratna Kusuma Dewihasil PertanianPusat Peneembansan KetersediaanPangan, Badan Bimas Ketahanan Pangan

10 Direktur Pembiayaan, Ditjen Bina SaranaPertanian

1 1 Rika Aprijani, SEZulasmi

Biro Perencanaan

12 lGpala Basian Monev Biro Perencinaan13 Kepala Bagian Program Anggarari'. Badan

Urusan Ketahanan Pangan14 lr, Sofvan Iskanda Tim lnti SAGA15 lr. Rita Nur Suhaeti Tim Inti Socio Ec. And Gender Analvisis

Balitbang Pertanian16 lr. Pamela Fadhilah. MA Tim Inti Cender dan Penyuluhan DAFEP

Pusat Pengembangan Penyuluhan PertaniatBadan Pengembangan SDM Pertanian

17 lr. Cavatri K. Rana1B Ir. A Fuad Ditien BP Hortikultura19 Ir.Sri Ardianti Sekretariat Ditien Produksi Perkebunan20 Drh. Ti,i Satya Putri N, PhD Dir. Kesehatan Hewan Ditien Bina

Produksi Peternakan21 Drh. Chairul Arifin Sekretariat Ditien Bina Produksi Peternakar22 lr. Effendi Simaniuntak Sekretariat Ditien Bina Sarana Pertanian23 Diah lsmayaningrum, SPSE Sekretariat Ditjen Bina Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Pertanian

r36

24 Ir. Heri Suliyanto Sekretariat Badan Pengembangan SDMPertanian

25 Ir, Diodi Tiahvadi Sekretariat Badan Bimas Ketahanan Pansar26 lr. Resfa Fitri, M.PI,St Biro Perencanaan Setien Deptan

Meneg PP27 Aeust in Erni . Sr i Dant i Biro Perencanaan28 Bariyoto Staf, Asdep Urusan Ekonomi, Tenaga Kerj;

dan Pertanian29 Drg. Erna Soeryadi, MS. APBI Staf Asdep Urusan Pengembangan

Kebiiakan dan ProsramRpS

30 Sutarno Direktorat Statistik PertanianFasilitator

31 . l r . Si t i Sugiah M, MS

137

BAPPENASBPPBPSBRIBUMNDASDEPTANDPGGAPGBHNHAKIHKMHI(RHTIIDTII(OPININPRESIPTEI(

JPSKI(t(PKPI(KTHIruDI(UMI(UTKWTLSMMPRP2WP4I(PHTPKPPMDHTPMMRPOP

DAFTARSINGIGTAN

Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBalai Penyuluhan PertanianBadan Pusat StatistikBank Ralcyat IndonesiaBadan Usaha Milik NegaraDaerah Aliran SungaiDepartemen PertanianDiversifikasi Pangan dan GiziG ender Analysis P athw ayGaris-garis Besar Haluan NegaraHak Atas l(ekayaan IntelektualHutan I(emasyarakatanHutan l(eralqyatanHutan Tanaman IndustriInpres Desa TertinggalInstitut Koperasi IndonesiaInstruksi PresidenIlmu Pengetahuan dan Teknologi

: Jaring Pengaman SosialKepala KeluargaI(egiatan PokokKelompok Petani KecilKelompok Thni HutanKoperasi Unit DesaI(arya Usaha MandiriKredit Usaha TaniI(elompok Wanita TaniLembaga Swadaya MasyarakatMajelis Permusyawaratan RakyatPeningkatan Peranan WanitaProgram Peningkatan Pendapatan Petani l(ecilPengendalian Hama TerpaduProgram l(etahanan PanganProgram Masyarakat Desa Hutan TerpaduPerbail<an Menu Malcanan RakyatPolicy }utlook and Plan of Action

r38

PPAPPLPROPENASPSPSEPTREPELITAREPETARIRPIRUTRNWSAKERNASSDSDMSLPHTSLTASLTPSOUPSUSENASTDI(TI(TLKTPAKTPIUBUPGI(UUUUDWIDWKBPPWKPPWI(RTWSPZEE

Program Pengembangan AgribisnisPetugas Penyuluh LapanganProgram Pembangunan NasionalPerhutanan SosialPenelitian Sosial EkonomiPerguruan TinggiRencana Pembangunan Lima TahunRencana Pembangunan TahunanRepublik IndonesiaRumahtangga Pertanian di IndonesiaRencana Umum Tata Ruang Nasionaldan WilayahSurvei Angkatan l(erja NasionalSekolah DasarSumber Daya ManusiaSekolah Lapangan Pengendalian Hama TerpaduSekolah Lanjutan Tingkat AtasSekolah Lanjutan Tingkat PertamaStruktur Ongkos Usahatani Padi dan PalawijaSurvei Sosial Ekonomi NasionalTenaga Kerja Dalam l(eluargaTenaga l(erjaTenaga l(erja Luar KeluargaTingkat Partisipasi Angkatan Kerj aTempat Pelelangan IkanUsaha BersamaUsaha Perbaikan Gizi IGluargaUndang-UndangUndang-undang DasarWomen in DevelopmentWilayah IGrja Balai Penyuluhan Pertanian

: Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian: Wanita Kepala Rumahtangga: Women's Support Proj ect: Zona Ekonomi Eksklusif

139

DAFTAR PUSTAIG

Biro Pusat Statistik, 1993. Sensus Pertanian Indonesia. Ringkasan Hasil. BPS,

Jakarta - Indonesia.

Sensus Pertanian, Hasil Pencacahan Rumahtangga PertanianSub Sektor Peternakan. BPS,Jakarta - Indonesia.

, 1993. Sensus Pertanian, Hasil Pencacahan RumahtanggaPertanian Sub Sektor Hortikultura. BPS, Jakarta * Indonesia.

, 1993. Sensus Pertanian, Hasil Pencacahan RumahtanggaPertanian Sub Sektor Perkebunan. BPS,Jakarta - Indonesia.

, 1996. hasilPencacahan SurveiPerkebunan lGret Rakvat, BPS,

Jakarta-lndonesia.

, 1996. hasil Pencacahan Survei Perkebunan rcopi nakyat, neS,Jakarta-lndonesia.

Badan Pusat Statistik, 1999, Survei Angkatan lGrja Nasional (SAI(ERNAS),1 999. Jakarta-lndonesia

,1998. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Survei/Laporan Struktur Ongkos Usahatani Padi dan Palawija, UsahataniHortikultura, Pertanakan. Jakarta - Indonesia.

. 1998. Wanita dan Pria di Indonesia 1997 . BPS dan UNIFEM.Jakarta-lndonesia.

. 2000. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Pendr.rduk 2000. BPS.

Jakarta-lndonesia.Clrambers, R., 1993. ChallengingtheProfession:FrontiersforRuralDevelopntent,

Intermediate Technology Publications.

Departement l(ehutanan dan Perkebuan, 1987198 - 1996/97. Statistikl(ehutanan dan Perkebunan Indonesia, Jakarta - Indoneisa.

Diamond, Nancy I(, 1998. Proyek Pesisir Gender Assesment. CROURI CRMPNRM Secreatriat, Jakarta.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ,1999-2004

Grijns, Mies, Ines Smyth, Anita van Velzen, Sugiah Machfud dan PudjiwatiSayogyo (Ed.). 1994. Different Women Dffirent Work, Gender andin dustrial is atio n in I nd o n e sia . Al d ers h ot- Avebu ry, U I(.

1.40

Indikator Kesejahteraan Rakyat, I 999

INPRES No 14,1974. Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR)

Kantor Menteri Negera Pemeberdayaan Perempuan Republik Indonesia;Rencana Indr.rk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan2000-2004,Jakarta.

Mubyarto, dkk.,1984.

Mugniesyah, Sugiah M. dkk. 1996. Proyek I(onservasidan Pengelolaan DaerahAliran Sungai(DAS) Nasional l(omponen DAS Cimanuk Hulu. PerananWanita Dalam Pertanian Lahan l(ering. Kerjasama Badan PerencanaanPembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat dengan LembagaPenelitian lPB.

. . : - . . . - - ' . - . l l

Mugniesyah, Sr-rgiah ; I(. MIZUNO, N. IWAMOTO, 1999. Agricultural Sustain-able Developntent in Rural lndonesia : A Gender (tnd Socisl Change Perspec-fives. Report for Core University Program between Bogor AgriculturalUniversity and The University of Tokyo.

Pribadi,2000. I(ecludukan dan Peranan Perempuan dalam Sistem lGlembagaandi bajo SulawesiTenggara. Pascasarjana lPB. Bogor

Prihmantoro, H., Y.H. Indriani, 1995. Paprika Hidroponik dan NonHidroponik.Penebar Swadaya. Jakarta.

Pusat Penyrluhan Pertanian, I998.

Reintjes, C., B. Haverkort, dan A. Waters-Bayer, 1992. Farmingfor the Future.An lntroduction to Low.-External-lttpnt and Sustainable Agriculture.McMil lan. ILEIA, Netl-rerlarrds.

Rencana Pembangunan Thhunan (REPETA) 2001.

Rencana Pembangunan Lima Tahunan l(eenam (REPELITAVI) 1 991/95 - 1998/1999 BUIru II I .

Rogers, M Everett. 1976. Caffiffiunication and Development: Critical Perspectives.Sage Publications. Baverly Hil ls/London.

Sarp ian , T . Lada , Mempercepa t Be rbuah Men ingka tkan P roduks iMemperpanjang Umur. Penebar Swadaya.

Sayogyo, Pr"rdjiwati, 1983, Peranan Wanita dalam Pembangunan MasyarakatDesa. CV Rajawali. Jakarta

Sayogyo, P, Winati Wigna, Fredian Tonny, lda Yuhana F, dan Melani A.S, 1993.Penyusunan Strategi Penelitian Hibah Bersaing Bidang Peranan Wanita.

141

Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Studio Driya Media Untuk Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi NusaTenggara, 1994. Tel<nik-teknik Participatory Rural Appraisal.Gambaran Teknik- teknik . Berbuat Bersama Berperan Setara.Pengkajian dan Perencanaan Program Bersama Masyarakat. Bandung.

Syukur, M. 1992. IQrya Usaha Mandiri (KUM): Suaru ModelAlternatif SkimKedit untuk Golongan Miskin di Pedesaan Indonesia. Forum PenelitianAgro E l<onomi , Vo l .9 No.2 &Vo l . 10 No. 1 ,Ju l i 1992,Ha|120-127.Pusat Penelit ian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelit ian danPengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Undang-undang RI Nomor 25 Thhun 2000 tentang PROPENAS 2000-2004.

Uphoff, N., 1993. Prospectsfor Sustainable Agricultural Development in Indone-sia, Bogor Agricultural University.

Uphofl N., 1984. Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook withCases. Kumarian Press. Connecticut. USA.

142