· Created Date: 4/1/2013 4:42:44 PM
Transcript of · Created Date: 4/1/2013 4:42:44 PM
-NPA5TTP4TTsantara
PERJAN}IAN KERIASAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI REKTORAT J EN DERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. PASOPATI NUSANTARA
TENTANG
PENINGKATAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
TNTEGRATED WARTETSUS {I-WARTELSUS} DAN TNTEGRATED VIDEO CGTV {l-VIDEO egrv}
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN,
DIVISI PEMASYARAKATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
DI SELURUH INDONESIA
Nomor : PAS2.DL.02.O2.O3-249
Nomor : 001 lPTl- DTJENPAS ltv 12A72
Dengan Rahmat Tuhan Yang Nlaha Esa, pada hari ini rabu tanggal lima bulan September iahun dua ribu
dua belas, bertempat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rl di
jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini :
L. WIBOWO JOKO HARJONO selaku Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Xementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
berkedudukan diJalan Veteran No.1-l Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Direktorat Jenderai Pemasyarakatan.
Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama inidisebut sebagai PIHAK PERTAMA
DtNDtN SUDIRMAN selaku Direktur Utama PT. PALAPA TEKNOLGI INDONESIA sebagai
pelaksana teknis operasional kerjasama, yang merupakan anak perusahaan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT.PASOPATI NUSANTARA dengan Badan Hukum Akta l.lotaris
Pendirian Nomor 273 tanggal26 September 2005 dan Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 05 April
2012, berkedudukan di Jalan Monunren Pancasiia Sakti No. 60 Lubang Buaya, Jakaria Timur
13810.
Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut seLragai PIHAK KEDUA.
Dan secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK.
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
2.
q*
k
c.
a.
b.
d.
e.
Dalam rarrgka menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan
PT.PASOPATI NUSANTARA dengan No. PAS-32.HM.03.03 Th 2012 dan No. 004 / PAS - DITJENPAS / lV /2Al2 l:nggai 27 April 2012 tentang Perringkatan Teknologi Komunikasi cian lnfornrasi di Lingkurrgan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rl, maka PARA PIHAK sepakat untuk
rrenuarrgkarinya lebih lanjut dalarn suatu perjanjian kerjasanra dengan terlebih dahulu nremaparkan
sebagai berikut:
Peningkatan Teknologi Komunikasi dan lnformasi adalah penyempurnaan sarana telekomunikasi
Wartelsus yang sudah ada sebelumnya melalui penyediaan sarana / jaringan/ infrastruktur
Telekornunikasi dan lnformasi yang berbasis teknologi data yang terintegrasi on line secara
nasional.
lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus adalah fasilitas Telekomuikasi berbasis teknologi data yang
terintegrasi on line secara nasional dalam sistem komunikasi berbentuk Voice/Suara (telephone)
yang meliputi i-wartelsus Fixed (tetap) dan i-wartelsus Wi-Fi. Berfungsi sebagai sarana
komunikasi Wartelsus, yaitu media pengirim komunikasi suara yang terhubung dengan server
secara terpusat dengan pola operasionalyang adaptif sebagai media komunikasi legal bagi Warga
Binaan Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
lntegrated Video CCTV (lnteraktif) atau i-video cctv adalah fasilitas telekomunikasi berbasis
teknologi data yang terintegrasi on line secara nasional dalam sistem komunikasi berbentuk
gambar dan suara. Berfungsi sebagai media pengirim gambar live/langsung yang menyajikan
gambar langsung dari UPT Pemasyarakatan seluruh lndonesia, sehingga membantu fungsi
pengawasan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara.
Juga memberikan kemudahan di dalam pelaksanaan Teleconference.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah
Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rumah Tahanan (Cabang Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas),
dan Rrrmah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang berkedudukan cli seiuruh wilayah
Negara Kesatuan Republik lndonesia.
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) / Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan adalah Kepaia
Lembaga Pemasyarakatan / Kepala Rumah Tahanan Negara / Kepala Cabang Rumah Tahanan
Negara, Kepala Balai Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang
berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Tahanan, Anak didik pemasyarakatan dan
klien pemasyarakatan sesuai di maksud Undang - undang tentang Pemasyarakatan.
Mitra Kerja adalah Pendukung Perjanjian Kerjasama yang terdiri Badan Usaha dalam Komunitas
Telekomunikasi, Badan Usaha Lokal / daerah setempat dan atau Badan Usaha Koperasi pada UPT
Pemasyarakatan.
Pembina l(operasi adalah Kepala UPT Pemasyarakatan setempat.
g.
h.
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
v-
p,
m.
k.
IL
pengurus Koperasi adalah Badan Pengurus Koperasi pacia UPT Pemasyarakatan yang ditetapkan
secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
pengelola lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus adalah Badan Usaha Lokal/ Daerah seternpat
dan atau Badan Usaha Koperasi dan atau Pengurus / Manajer Unit Usaha atau yang ditunjuk
sesuai ketentuan..
penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Penerimaan / Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang wajib ciisetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara oieh Badarr Hukurrr dan atau
penyelenggara negara maupun pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
pajak adalah penerimaan/ pendapatan Negara yang wajib dipungut / disetorkan ke kas negara
sebagai penerimaan negara, yang dilakukan oleh bendahara negara dan atau Badan Hukum atau
penyelenggara negara maupun pihak lain sesuai ketentuarr yang berlaku.
pemasangan Jammer adalah kegiatan penempatan, pemasangan, pengaktifan dan pemantauan
sararra teknologi pengacak 7' penghilang / penyekat signal dan atau gelombang frekwensi telepon
selular ataupun gelombang frekwensi media telekomunikasi yang digunakan masyarakat pada
umumnya dan sejenis lairrnya pada area UPT Pemasyarakatan sebagai bentuk pengamanan signal,
penutupan, pencegahan, pengendalian, dengan tujuan agar telepon Selular / Handphone dan alat
elektronik sejenisnya tidak dapat difungsikan / digunakan pada area UPT Pemasyarakatan
tersebut.
Corporate Sociai Responbility adalah serangkaian kebijakan progi'am kepeduliai-r sosiai
perusahaan dalam bentuk kepedulian bina lingkungan dan sosial terhadap Mitra Kerja maupun
dukungan Kinerja UPT Pemasyarakatan, meliputi kepedulian : (A). Program Pendidikan Pelatihan
Kemandirian, (B). Program Peningkatan Kemandirian Wirausaha, (C). Program Bantuan Biaya
pendidikan (D). Program Bantuan Rehabilitasi Rumah ibadah. (E). Program Bantuan Jaminan
Kesehatan, serta (F). Program bina lingkungan dan sosial lainnya.
pasopati Nusantara adaiah Badan Hukum Holding Company atau suatu group perusahaan yang
bergerak dibidang usaha penyedia barang dan jasa serta Sarana Telekomunikasi Khusus
integrated Wartelsus atau i-wartelsus yaitu fasilitas Telekomunikasi berbasis teknoiogi data yang
terintegrasi on line secara nasional, yang terdiri dari perusahaan PT. Palapa Teknologi lndonesia,
PT. Bina Wirausaha Mandiri dan PT. Pasopati Nusantara.
Dengan memperhaiikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
(1) Undang-undang nomor 8 Tahun lg8L tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
(2) Undang - undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 36L4J.
(3) Undang - undang Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomo r 1-65, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3886).
Ditjen Pemasyarakatan i4
n.
o.
pr. pasopati Nusantara
t\",
(4) Unclang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekonrunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L54, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia l.lomor 3881).
(5) Undang - undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Koperasi, Usaha Kecil Mikro
dan Menengah (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 1992 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4856).
(6) peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
(71 lnstruksi Menteri Hukum dan Ham Rl Tanggal 01 Februari 2008 NoM.HH,01.OT.03.01Tahun 2008
tentang Pencanangan Bulan Terti b Pemasya rakatan.Ta lrun 2008'
(S) Surat Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik lndonesia tanggal 6 Maret 2012 Nomor
7Z/M.KAMINIOBI2AD Tahun 2A12 tentang Pengguiraan Jammer Frekuensi Radio cli Lembaga
Pemasyarakatan.
(9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 13 Januari 2OO7 Nomor E.P.01'10-47
Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas /
Rutan.
(10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 5 Februari 2008 Nomor PAS.15.0T.03.01
Tentang Pemasangan Warung Telepon Khusus di LapasT' Rutan.
(11) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 20 Januari 2009 Nomor PAS-
09.pK.04.01.Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan HandPhone {HP).di Lapas / Rutan /
CabRutan.
(lZ) Surat Edaran Direktur Jenderal Peniasyarakatan tanggal 05 Januari 2Oi1, Nomor PAS-
06.pK.01.O4.Tahun 20|] tentang Larangan Penggunaan Alat Komunikasi HandPhone (HP) di Lapas
/ Rutan / Cab.Rutan.
(13) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 03 Januari 2012 Nomor PAS-01.01'04.01
Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (Hp) Di
Lapas, Rutan Dan Cabang Rutan.
(L4J Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 27 Februari 2AL2 Nomor PAS-
HM.03.03-14 Tahun 20L2 tentang Persetujuan Peningkatan Kerjasama Sistem Layanan Berbasis
Teknologi Data berupa i-wartelsus (lntegrated Wartelsus).
Pasai 1
Maksud dan Tujuan
Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasanra adalah Peningkatan Teknologi Telekomunikasi Dan
lnformasi lntegrated Wartelsus {i-wartelsus} dan lntregrated Video cctv (i-video ccW}, dengan
mengupgrade teknologi Wartelsus darr atau penerapan teknologi i-wartelsus.
Ditjen Pemasyarakatantr r.u-
(1)
PT. Pasopati lrtusantara [[>
tt) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasarrra adalah Tersedianya sarana telekomunikasi dan
informasi lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus dan lntegrated Video CCTV (lnteraktif) atau i-
videoectv dan atau media teleconference, Starrdarisasi Media komr.rnikasi legai bagi warga binaan
pemasyarakatan secara nasional dalam rangka menciptakan citra positif institusi pemasyarakatan
dalam hal terciptanya keamanan dan ketertiban dalam UPT Pemasyarakatan dan terwujudnya
good governance and cleon government.
6---l ardSdt z
Sasaran
Sasaran dari perjanjian Kerjasama ini adalah terlayaninya sarana telekomunikasi dan informasi
dengan teknologi i-wartelsus sebagai media komunikasi legal bagi warga binaan pemasyarakatan
pada UFT pemasyarakatan, yang terintegrasi on line dan memiliki cjatabase transaksi komunikasi
secara Nasional.
Sasaran lainnya dari perjanjian kerjasama ini adalah suatu tindaklanjut penyempurnaan
kerjasama fasilitasi sarana telekomunkisasi Wartelsus sebelumnya, dengan maksud dan tujuan
yang lebih baik, pelayanan cepat, murah, sistem moejern serta adaptif bersolusi sesuai dengan
dinamika problematik Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas pada UPT Pemasyarakatan
maupun mitra kerjanya, memperbaiki kendala teknologi / kendala jaringan / kendala pelaksanaan
pendahulunya, serta penyempurnaan dukungan kebijakan maupun komitrnen dari segenap
jajaran pemasyarakatan, dengan tetap memberikan space pelaksanaan perjanjian kerjasanra
sebelumnya, sepanjang materi kerjasama tersebut masih dapat dilaksanakan dan atau
rnemungkinkan dilaksanakan cii area tertentu, serta sepanjang periode pelaksanaan perjanjian
kerjasama sebelumnya terlaksana dengan baik dan atau tidak terjadi wanprestasi Para Pihak
sebagai akibat ticlak dilaksanakannya sebagian dan atau seluruhnya materi perjanjian sesuai
materi satu pasal dan atau sebagian pasal tertentu dalam perjanjian dimaksud, serta dalam
rangka sr.rpport penegakkan keamanan dan ketertiban, perlindungan Hak Asasi Mantrsia,
manajemen database transaksi komunikasi dalam rangka sinergi penegakkan Hukum serta
pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Pasal 3
Ruang Lingkup
Ruang iingkup dalam Perjanjian kerjasama ini meliputi :
i-wartelsus meliPuti :
o Penyediaan infrastruktur jaringan'
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
(1)
lzt
i^
lr
a.
. Pengadaan material.
. Pengelolaan i-wartelsus.
o Pemasangan Jammer.
b. i-video cctv meliputi :
r Penyediaan infrastrukturjaringan.
. Pengelolaan i-video cctv.
c. Program dukungan kerjasama Kemitraan meliputi :
r Dukungan teknologi kerjasama dengan mitra komunitas telekomunikasi.
o Dukungan manajemen pengelolaan kerjasama dengan mitra badan usaha setempat dan
atau Badan Usaha koPerasi.
d. Program kepedulian sosial meliputi :
o Program Pendidikan Pelatihan Kemandirian.
o Program Peningkatan Kemandirian Wirausaha.
o Program Bantuan Biaya Pendidikan.
o Program Bantuan Rehabilitasi Rumah lbadah.
o Program Bantuan Jaminan Kesehatan. serta
o Program bina lingkungan dan sosial lainnya, mekanisme pengajuan program tersebut
dengan syarat dan ketentuan sesuai Kebijakan Perusahaan, dan pengelolaan dilakukan
secara terpusat oleh manajemen PIHAK KEDUA.
Pasal 4
Hak Dan Kewajiban
(1) Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA.
a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. Menjamin tidak akan melakukan penyalahgunaan penyelenggaraan i-wartelsus dan i-video
cctv.
2. Menyediakan space informasi i-wartelsus dan i-video cctv pada lokasi dan media yang
terkait dengan tidak dikenakan biaya pemanfaatan space promosi.
3. Menjamin konsistensi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dengan aktif
melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap UPT Pemasyarakatan yang
inkonsistensi dalam pelaksanaan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menjamin lnkonsistensi terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
1 butir a3 Pasal ini, akan dilakukan tindakan penyelesaian teguran administrasi secara
berjenja ng sampai denga n sangsi administrasi.
5. Menjamin ketersediaan atau tempat untuk operasional.
Ditjen Pemas yarakatan Qrt -
Pr. Pasopati Nusantara [Ll
6. Memberikan ruang kerjasama manajemen yang seluasnya bagi mitra kerja PIHAK KEDUA,
dalam lingkup Komunitas Telekomunikasi dan mitra kerja Badan Usaha setempat dan atau
Badan Usaha Koperasi.
7. Menjamin keamanan aset dan lnstalasi milik PIHAK KEDUA
8. Menjamin terlaksananya seluruh isi Perjanjian Kerjasama ini secara konsisten dan
berkelanjutan,melalui up dating regulasi dan supervisi administrasi.
9. Membuat penajaman regulasi tentang kewajiban UPT Pemasyarakatan menggunakan i-
wartelsus sebagai sarana komunikasi legal bagijajaran UPT Pemasyarakatan, dan bagi UPT
Pemasyarakatan yang sudah memiliki sarana komunikasi lainnya, agar mematuhi
sepenuhnya dengan melakukan penyesuaian sesuai maksud tujuan dan sasaran kerjasama.
b. Hak PIHAK PERTAMA:
1. Mendapatkan jaminan tentang realisasi program kerjasama.
2. Memperoleh ketersediaan sarana telekomunikasi dan pemasangan jaringan telekomunikasi
i-wartelsus.
3. Mendapatkan dukungan maintenance, tenaga tehnis dan tenaga pendampingan atau
konsultan yang dapat membantu kelancaran operasional i-wartelsus.
4. Memperoleh modul manual book pelatihan tehnis dan administrasi pengelolaan i-
wartelsus dan i-video cctv, yang didistribusikan langsung pada mitra kerja pendukung
telekomunikasi dan koPerasi.
5. Mendapatkan sarana dan prasarana promosi berkaitan dengan layanan i-wartelsus.
(2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA :
a. Kewajiban PIHAK KEDUA.
1. Menjamin tidak akan melakukan penyalahgunaan i-wartelsus dan i-video cctv.
2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pemasangan jaringan i-wartelsus dan i-video
cctv di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
3. Memelihara dan menjaga kualitas sarana dan prasarana jaringan komunikasi i-wartelsus
dan i-video cctv
4. Melaksanakan asistensi teknis operasional dan administrasi manajemen, termasuk
pendistribusian manual book pelatihan teknis dan administrasi bagi koperasi.
5. Menyediakan sarana dan prasarana promosi berkaitan dengan layanan i-wartelsus.
6. Menyediakan jaringan dan penyesuaian jaringan operator lain yang telah ada pada UPT
Pemasyarakatan.
7. Memelihara dan menjaga kualitas sarana komuniksi dan jaringan komunikasi serta sarana
Jammer agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan kegiatan
pendampingan spesifikasi garana pendukung, pendampingan kwalitas pemaffl[S?l'f ,
maintenance, dan panduan teknis operasional on line nasional, serta pendempln8an
spesifikasi sarana secara komprehensif terhadap kegiatan pengadaan barang sarana
Dignr Femgf Yarakatan 44
i-PT. Pasopati Nusantara
l\/k-
penciukung dan pengadaan jasa pemeliharaan jaringan dan atau bandwitit, sepanjang
material dimaksud terkait dengan implementasi teknologi komunikasi dalam perjanjian
kerjasama.
8. Mensosialisasikan tentang mekanisme kerja dan tarif penggunaan i-wartelsus.
b. Hak PIHAK KEDUA.
1". Mendapatkan jaminan tentang konsistensi realisasi program kerjasama ini.
2. Mendapatkan space informasi i-wartelsus dan i-video cctv pada lokasi dan media yang
terkait.
3. tulendapatkan ruangan atau tempat dan fasilitas pendukung untuk operasional.
4. Mendapatkan jaminan pengamanan aset fasilitas i-wartelsus dan i-video ccW di seluruh
lrrdonesia.
5. Mendapatkan kewenangan pemasangan telepon i-wartelsus Wi-Fi sesuai dengan maksud
trrjuan dan sasaran kerjasama.
6. Mendapatkan otorisasi promo dan layanan masyarakat dengan memasang logo bersama
ciarr deskripsi produk, baik dalam bentuk stiker, banner, baliho, neorr boks, umbui-umbul,
untuk penempatan pada wilayah kerja UPT Pemasyarakatan dan Kantor Pusat DITJEND
Femasyarakatan.
Pasal 5
Pelaksanaan Kerjasama
1. PiHAK PERTAIvIA, memformulasikan berbagai kebijakan sebagai standar pedonran pelaksanaan
administratif fasilitatif dan teknis substantif bagi para Kepala Divisi Pemasyarakatan / Kepala UPT
Pemasyarakatan, serta Mitra Kerja pendukung untuk memfasilitasi ketersediaan ruangan, tempat
dan/atau media pendukung yang diperlukan dalam Penyediaan sarana dan pemasangan jaringan
_ telekomunikasi guna penyelenggaraan Telekomunikasi lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus dan
lntegrated Video CCTV (lnteraktif) atau i-video cctv.
2. PTHAK KEDUA melaksanakan peningkatan sistem teknologi komunikasi dan menyediakan sarana
dan pemasangan jaringan telekomunikasi lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus sistem
komunikasi berbentuk Voice (telephone) serta keunggulan teknologi Wi-Fi, pemasangan sarana
telepon serta Pemasangan Jammer pada setiap UPT Pemasyarakatan, disesuaikan dengan
kebutuhan Unit Peiaksana Teknis tersebut.
3. Tahapan pelaksanaan penyediaan sarana dan pemasangan jaringan telekomunikasi dimulai sejak
dilakukan penandatanganan Nota kesepahaman dan atau Perjanjian Kerjasama dengan otorsasi
inisiatif sepenuhnya pada PIHAK KEDUA.
4. Pelaksanaan dukungan kerjasama terkait otorisasi inisiatif PiHAK KEDUA, hanya terbatas dalam
lingkup Program Dukungan Kerjasama Kemitraaan sesuai dimaksud Pasal 3 poin c.
Ditjen Pemasyarakatan 5A
pr. pasopati Nusantara ltr,
(1)
5. PARA PIHAK menyepakatidengan tetap menjalankan rnaksud pasal4 ayat2 dalam perjanjian irri,
maka segala pedoman teknis pelaksanaan yang bertalian dengan penyelenggaraan perjanjian
kerjasama akan dituangkan lebih ianjut dalam petunjuk pelaksana.
Pasal 5
Petunjuk Pelaksanaan
PARA PIHAK sepakat membuat Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai pedoman
teknis operasional dalam rangka menciptakan efektifitas dan efisiensi manajemen kerjasama dan
sebagai pedoman bersama, dan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan, serta Mitra kerja.
PARA PIHAK sepakat bahwa Petunjuk Pelaksana Perjanjian Kerjasama, dikeluarkan dan di
tandatangani oleh PIHAK PERTAIvIA, setelah mendapatkail saran pendapat tertulis PiHAK KEDUA.
Sebelum dikeluarkannya Petunjuk Pelaksana, PARA PIHAK tetap dapat memulai melaksanakan
maksud, tujuan dan sasaran kerjasama sepanjang tidak bertentangan dengan pasal dalam Nota
Kesepahaman dan perjanjian kerjasama di maksud.
Perubahan dan Penambahan Petunjuk Pelaksana dapat diiakukan secara berkala, berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dalam rapat koordinasi pengesahan amandemen/ site letter petunjuk
pelaksanaan, sesuai diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
Pasal 7
Korespondensi, Monitoring Dan Evaluasi
Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian
ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dialamatkan pada wakil PARA PIHAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikirim melalui Faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang
dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terirna, atau melalui layanan
pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional. Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif
sejak diterima pemberitahuan tersebut.
Untuk kelancaran perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan
surat menyurat sebagai berikut :
a. Wakil Pihak dan alamat surat menyurat unti.ik PIHAK PERTAMA :
(2)
(3)
(4)
(f,
lt)
Nama Jabatan
Ardll td L
Telp
r^--rdx
Kasubdit Pencegahan dan Penindakan, Direktorat Bina Kamtib.
Jl. Veieran no lL Jakarta Pusat.
ozL-23L21.40
o21.-2312140
Ditjen Pemasyarakatan
P'!-. Pasopati Nusantara
b. Wakil Fihak dan aiamat surat menyurat untuk piF|AK KEDUA:
Nama Jabatan : Customer Relation Manager PT.Palapa Teknologi Indonesia.
{n
il^,lu,
Aiarnat
Telp
Fax
Jl. Morrumen Paneasila Sakti No.60 Lubang Buaya,
Jakarta Timur 13810.
azL - 877 85666, 7 AA8].A7 7 .
021. - 87783820.
palapateknologi @gmaii.com
t5,
(4)
(s)
(1)
(21
PARA PIHAK dapat mengganti wakil dan alamat sebagaiman dimaksud pada ayat 2 pasal ini
sewaktu - waktu melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan masing - masing
pARA PTHAK secara berkala dan terpisah, yang resume akhir PARA PIHAK akan dijadikan kajian
bersama, termasuk dalam kegiatan korespondensi dan atau bahan dalam rapat koordirrasi teknis
perancangan dan perbaikan pedoman teknis petunjuk pelaksanaan dan atau amandemen Pasal
dalam perjanjian kerjasama.
pada prinsipnya Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan
jaringan on iine teknologi i-wartelsus dan analisis data yang disajikan termasuk hasil laporan
perwakilan manajemen area, maupun dengan cara lain sepanjang tidak menjadi beban anggaran
nADA nttlAl/rAt\A rtt tHl\.
Setiap korespondensi terkait materi perubahan dalam petunjuk pelaksana dan atau amandemen
pasal dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat disahkan, setelah persetujuan bersama PARA
pIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau side letter, persetujuan / pengesahan di
maksud dalam forum rapat koordinasi setelah mempertimbangkan laporan monitoring evaluasi
PARA PIHAK.
Pasal 8
Pembiayaan
PARA PTHAK sepakat pembiayaarr implementasi perjanjian kerjasama irri sesuai materi pasal 4
ayat 2, tidak menggunakan biaya negara atau Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran dan wajib taat
dan patuh pada ketentuan Undang - undang, termasuk Penerimaan Pajak maupun Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).
PARA PTHAK sepakai pemb,iayaan yang menjadi tanggungiawab PIHAK KEDUA berupa
implementasi Perjanjian Kerjasama sesuai dimaksud ayat 1 Pasal initersebu*, meliputi penyediaan
sarana teknologi komunikasi termasuk pemasangan sarana telepon dan jaringan informasi
lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus, pemasangan jammer, penyediaan jaringan i-videocctv dan
atau jaringan teleconference serta penyediaan jaringan lntegrated Data Pemasyarakatan atau i-
sdp, serta segala biaya yang terbatas teknis kerjasama operasional dengan mitra kerja Badan
Hukum Koperasi UPT Pemasyarakatan.
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
t4
[r,
t5,l
(4)
(4)
(5,l
Berkenaan biaya Bengadaarr irarang saraRa pendukung clan pengaciaan jasa pemeiiharaan
jaringan, dan segala sesuatu yang diluar pembia;r3s6 implementasi perjanjian kerjasanra
peningkaian iekr-roiogi kornurrikasi cian informasi sesuai ciimaksuci ayat 2 Pasal ini, pent[riayaari
menjadi tanggungjawab P!HAK PERTAMA dan atau UPT Pemasyarakatan diselenggarakan dengan
cai'a sesuai keterriuan yang irei"iaku.
Pelaksanaan kegiatan pajak dan biaya promosi dari PARA PIHAK pada prinsipnya berpedoman
pacia ketentuan yang berlaku, dengan mengaeu pada maieri per-janjian kerjasanra sesuai maksud
ayat 1 dalam Pasal ini.
Pasai 9
Pembagian Keuntungan
Para Pihak sepakai uniuk melakukan pembagian keuntungan sebesar 25 % (dua puiuh lima) untuk
koperasi UPT Pemasyarakatan dan 75 % (tujuh puluh lima) untuk PT. Pasopati Nusantara dari Omzet
penciaBatan setiap bulan.
Pasal 10
Jangka Waktu dan Pengakhiran
jarrgka waktu perjanjian terhiiurrg sejak tanggai penandatanganaR sebagaimana tereaRturl daiarrr
halaman 1 Perjanjian Kerjasama ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang sebanyak 3
(tiga )kaii, untuk seianjuinya di sebut 1(satu) Feriode.
Perjanjian kerjasama ini dilakukan perpanjangan Per Periode, dan setiap jelang memasuki masa
laku periode seianjutrrya dilakukan evaiuasi Komprehensif termasuk peningkatan teknologi.
Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa lakunya berakhir, dalam hal :
a. Salair sati.r pihak tidak memenuhi isi Perjanjian kerjasama ini (wanprestasi)
b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak
rnem ungki n ka n diia rrjuika nnya perja njia n ini.
Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk setiap kali dalam rentang waktu Periode yang sama,
dengarr perrrberitahuan tertulis ierlebih dahulri cjari satr.r piirak kepacJa pihak iairr paiing Iambat 15
(lima belas) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
Pada prinsipi-rya rr-raksud ayai i, 2 dair 3 iersebut merupakan rnateri dasar pertirnbangan masa
laku kerjasama, dan sepanjang PARA PiHAK menyetujui maksud ayat 3 tersebut, maka
penandatanganan perpanjangan masa laku perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan dalam waktu
7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama oleh PARA PIHAK dan atau
perwakilan yang ditunjuk.
Dalam hal ini Perjanjian berakhir atau diakhiri, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang
timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini dan belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya
(1,l
(2\
(3)
Ditjen Pemasyarakatan t\
It,.
(6)
PT. Pasopati Nusantara
(r,
Ferjanjiari ini, maka iiarus tetap dilaksanakan sampai seiesai, terrnasuk segala keperniiikan aset
para pihak dan mitra kerja segera dikembalikan dengan rentang penarikan aset paling lambat
1(satui ta hun, setelah tarrggai bei'akiiirnya kerjasarna.
^--,1..rasal lr
Penyerahan Kepada Pihak Lain
Perjanjian ini beriaku darr rnengikat PARA PIHAK yang rnenandatarrgarrirrya, atau para wakii
penggantinya, serta bagi mereka pendukung kerjasama kemitraan yang terlibat dalam
manajemen serta memperoleh ker.rntungan dari padanya. l.lamun demikian, tidak ada Pihak
manapun yang diperkenankan untuk mengalihkan atau menyerahkan hak dan atau kewajibannya
baik sebagian maupuir seluruirnya dalam Perjanjian Kerjasama ini pada Pihak manaprrn, tarrpa
izin tertulis PARA PIHAK.
Fada pi'insipnya penanggungjawab dan otorisasi perjanjian kerjasarna [ranya pada PiHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal i2
Keadaan Memaksa ( Force Majeure )
(i) Kejacliair yang dapat ciikategorikan Force tulajeure acjaiah termasuk tetapi tidak terbaias pacia
bencana alam, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran, epidemi, perang, huru-hara, dan
penrberlak"uarr atau perubairan peraturan perundang-undangarr, perrbatasan rjarurat oleh
pemerintah, yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, seperti
situasi dirnana terjadi berrcana alarn diiokasi dalam radius rnembairayakan seiuruh rnaklLrk hidup
termasuk manusia dan tidak memungkinkan / terganggu dioperasionalkannya i-wartelsus dan i-
video eetv di seLragiarr UPT Pernasyarakatan atau diseii:ruir indonesia yairg ciinyatakan secara
resmi titik radius bahaya sebagai maksud keadaan memaksa oleh Badan Meteorologi dan
Geofisika daniatau Badan Peinerintair yaiig beitugas fungsi diiriclarrg Vuikanoiogi dan Litigasi
Bencana Alam dan atau Kementerian Pertahanan dan Keamanan dengan didukung pernyataan
i'esmi pemerintah daeraii seiempat yang berakibat kerr.igianii'usak/i-rerkurang /hilang nilainya
terhadap aset PARA PIHAK, yang terkait dengan perjanjian kerjasama ini.
(2\ Dalam hal terjadi Force tulajeure setragairrrarra clirRaksi.rci pacia ayat (1) pasal ini, piirak yarrg
terkena Force Majeure wajib memberikan pemberitaan tertulis kepada pihak lainnya dan atau
peml-reritahuan melaiui media yang dapai dipei'tangguirgjawabkarr secara hrukum selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Foree Majeure.
l!l
Diijen Pemasyarakatan 1)
PT. Pasopati *ur.n,rr. fh2t
(3) Kerugian akibat keaqjaari Force ivlajeure yarig ber'kaitan dengan sarana dan prasarana fisik
ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan jaringan i-wartelsus ditanggung oleh
ntltAU TTntt r INAN \trUUH.
(41 Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menghilangkan kewajiban para
pihak yang teiah jatuh tempo sebeiurrt iei'jaciinya Force Majeure"
h---l i-rd5dt lJ
Kepedulian Sosial
(i) PiHAK KEDUA sepakat meiaksanakan Program Kegiatan Sosiai bagi UPT Pemasyarakatan.
(2\ Kegiatan dimaksud pada ayat L merupakan Corporate Social Responsibility meliputi :
a. Program Fendiciikan Pelatihan Kemanciirian.
b. Program Peningkatan KemandirianWirausaha.
c. Frogram Bantuan tsiaya Pendidikan.
d. Program Bantuan Rehabilitasi Rumah lbadah.
e. Frogram Bantuan iaminan Kesehatan, serta
f . Program bina lingkungan dan sosial lainnya.
g. Perigeioiaarr Program CSR atau Kepecjulian sosial dilakukarr oieh Pihak Kedua dan mekanisme
pengajuan program tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kebijakan Perusahaan
serta mulai di lakukarr manajemen pelayarrari setelah 2 (cjua) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
(3) PiHAK KEDUA akarr nrerrgeiuarkan petunjuk teknis sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan
terkait Penyelenggaraan Program CSR, sesuai dimaksud ayat2 dalam pasal ini.
Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan
(1) Apabila terjacii perselisihan sebagai akibat ciari peiaksanaan Perjanjian ini, maka PARA P|HAK
sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan Perselisihan tersebut secara musyawarah dan
..^..f^l-^rilturdKdL.
(2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka PARA
PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tei"sebut kepada pihak middle management atau
direktur masing - masing Pihak untuk dapat dimintakan putusannya.
(3) Apabiia iangkah tersebut dalam ayat i cian 2 tidak dapat menyelesaikan perseiisihan, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat.
t4) Dalam hal perselisihan masih ciaiam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi
segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya perselisihan tersebut.
Ditjen Pemasyarakatan ly'-
PT. Pasopati rurrunturu fl,
Pasal 15
Penutup
Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan sebenarnya guna memenuhi maksud dan tujuan kerja sama
para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai
cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandptangani untuk dilaksanakan oleh para
Pihak dengan penuh tanggungjawab.
oi re ktri'ffid1teama nan da n KetertibanDirektorat Jendera I Pemasya rakatan
Ditjen Pemasyarakatan t&
[i,PT.Pasopati Nusantara