ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... ·...

13
MENTERI UT,IGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAI,IAI{ REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NoMoR: SK.679lMENLHK/SETJEN/KUM. t I t2 I 2ot7 TENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL (NATIONALLY DETERMIN ED CONTRIBUTION S-NDC) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim, Indonesia sebagai negara yang meratilikasi Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi perubahan Iklim, wajib melaporkan berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan Konvensi ke Konferensi para pihak atau conference of the parties (cop) meralui Komunikasi Nasional (N ational Communication) ; bahwa berdasarkan Pasal 7 peraturan presiden Nomor 71 tahun 2o1r tentang penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, penyelenggaraan inventarisasi GRK, kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, dan penyusunan Laporan Komunikasi Nasional Perubahan Iklim dikoordinasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; bahwa berdasarkan Pasal 2 peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hiaup aan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu preiiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; bahwa telah disampaikan Laporan pertama Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional atau Firsl Nationally Determirued Contribution (NDC) Ind.onesia kepada sekretariat Konvensi Kerangka Kerja perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim atau united, Nations Conuention on Climate Change (UNITCCC) pada Tahun 2016 dalam upaya pengendalian perubahan iklim yang menyatakan kontribusi penurunan emisi GRK pada Tahurr 2030 adalah sebesar 29%o dengan upaya sendiri dan sampai dengan 4lo/o jika ada b C d

Transcript of ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... ·...

Page 1: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

MENTERI UT,IGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAI,IAI{

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

NoMoR: SK.679lMENLHK/SETJEN/KUM. t I t2 I 2ot7TENTANG

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARANASIONAL

(NATIONALLY DETERMIN ED CONTRIBUTION S-NDC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka KerjaPerserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahanIklim, Indonesia sebagai negara yang meratilikasiKerangka Kerja PBB untuk Konvensi perubahan Iklim,wajib melaporkan berbagai upaya yang dilakukan dalammencapai tujuan Konvensi ke Konferensi para pihakatau conference of the parties (cop) meralui KomunikasiNasional (N ational Communication) ;bahwa berdasarkan Pasal 7 peraturan presiden Nomor71 tahun 2o1r tentang penyelenggaraan InventarisasiGas Rumah Kaca (GRK) Nasional, penyelenggaraaninventarisasi GRK, kecenderungan perubahan emisi danserapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkatnasional, dan penyusunan Laporan KomunikasiNasional Perubahan Iklim dikoordinasikan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan;bahwa berdasarkan Pasal 2 peraturan presiden Nomor16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hiaup aanKehutanan mempunyai tugas menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dankehutanan untuk membantu preiiden dalammenyelenggarakan pemerintahan negara;bahwa telah disampaikan Laporan pertama Kontribusiyang ditetapkan secara Nasional atau Firsl NationallyDetermirued Contribution (NDC) Ind.onesia kepadasekretariat Konvensi Kerangka Kerja perserikatanBangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim atau united,Nations Conuention on Climate Change (UNITCCC) padaTahun 2016 dalam upaya pengendalian perubahaniklim yang menyatakan kontribusi penurunan emisiGRK pada Tahurr 2030 adalah sebesar 29%o denganupaya sendiri dan sampai dengan 4lo/o jika ada

b

C

d

Page 2: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

e

-2-

kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksiatau business as usual (BAU);bahwa kerangka waktu implementasi NDC adalahsetelah Tahun 2o2o dan secara reguler dilakukan limatahun sekali sesudahnya sesuai dengan persetujuanParis, diperlukan upaya pemantauan yang rn".r.uk.rpkerangka waktu Tahun 2Ot7-2OtO lpri_ZOZO1 danTahun 2O2O-2O30 (pasca- 2O2O);bahwa sehubungan dengan huruf a, sampai denganhuruf e dipandang perlu menetapkan KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentangPemantauan Implementasi Kontribusi yang ditetapkansecara Nasional (NDC);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun lgg4 tentangPengesahan united. National Framework conuention oiClimate charuge (Konvensi Kerangka Kerja perserikatanBangsa-Bangsa Mengenai perubahan Iklim)(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun rgg4 irio.,,o, 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor33s7);Un_dang-Undang Nomor 4l Tahun lggg tentangKehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun L997 Nomor 167, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3ggg), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2oo4tentang Penetapan peraturan pemerintah penggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerubahan atas Undang-Undang 4l Tahun lgggtentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik indonesia Tahun 2oo4-Irio..ro. g6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoraaL\;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentangPerlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2oogNomor l4O, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentangPengesahan Pans Agreement to the Llnited NationsFrameutork conuention on climate change (persetujuanParis atas Konvensi Kerangka Kerja perserikatanBangsa-bangsa mengenai perubahan Iklim) (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5e3e);Peraturan Pemerintah Nomor 44 Ta]'un 2oo4 tentangPerencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RepublifIndonesia Tahun 2OO4 Nomor l.46);Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2oll tentangRencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas RumahKaca (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLlNomor 149);Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2}ll tentangPenyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah KacaNasional;

Mengingat

f

1

o

4

2

5

6

7

Page 3: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

.)o-

8. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentangKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Lembaran Negara Repubrik Indtnesia Tahun 2015Nomor 17);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P- 1B/MenLHK-rrl 2015 tentang organisasi danTata Kerja Kementerian Kehutanan- (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 20lS Nomor itsl;

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.462lMenlhk_SetjenlZbfS tentangPenunjukan Focar point (pumpunan Kegiatan) Kerjlsama Luar Negeri;

: surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepadaExecutiue secretary of the uttircc RelS.210/MeniHK-r\l?915 mengenai Indonesia .Ifarionar Focir point for 1NFCC!NFP) tanggal 18 Mei 2015 menunjuk Direktur JenderalPengendalian Iklim sebagai Nationar Focar point;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN TENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASIKONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL(NATIO NALLY D ETERMIN ED CONTRIBUTION S_ND C)

Pemantauan Implementasi NDC yang dimaksud dalamKeputusan ini mencakup pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran -I danLampiran II Keputusan ini.Menetapkan Tim pengarah dan Tim Teknis pemantauanImplementasi NDC sebagaimana tercantum dalam LampiranIII dan Lampiran IV Keputusan ini.Pemantauan Implementasi NDC ditakukan dalam kerangkawaktu Tahun 2ot7-2ot9 (pra-202o) dan Tahun 2o2o-2o3o(pasca-2020).

Tugas dan kewajiban Tim pengarah sebagaimana dimaksuddalam Amar KEDUA adalah:1. Memberikan arahan strategis dalam perencanaan dan

pelaksanaan pemantauan implementasi NDC;2. Melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan capaian

pelaksanaan pemantauan implementaii NOC;3. Ketua Tim Pengarah melaporkan kepada Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan paring sedikit satutahun sekali mengenai kemajuan dan capaian pelaksanaanpemantauan implementasi NDC.

Tugas dan kewajiban Tim Teknis sebagaimana dimaksuddalam Amar KEDUA adalah :

1. Melakukan koordinasi dan sinergi yang diperlukan untuk_ mendukung efektivitas dan efisiensi imprementasi NDC;2. Menyusun rencana pemantauan implementasi NDC;3. Melaksanakan pemantauan implementasi NDC;4. Memastikan perolehan data yang memenuhi prinsip

transparent, clarity, understanding termasuk "i.rr."i,konsistensi dan terlacak (accuracy, consrstency, anir

traceabilitg);

Page 4: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-4-

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

5. Merekomendasikan peningkatan efektivitas dan elisiensiimplementasi NDC;

6. Ketua Tim Teknis melaporkan kepada Ketua Tim pengarahpaling sedikit satu tahun sekali mengenai hasilpemantauan implementasi NDC.

Ketua Tim Pengarah dimandatkan pembentukan SekretariatPemantauan Implementasi NDC.

Mekanisme Pemantauan Implementasi NDC dan pengaturanlain yang diperlukan diatur tersendiri sebagai bagiin dariKeputusan ini.Biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan implementasi NDCdibebankan pada APBN Kementerian Lingk,rrrg.., Hidup danKehutanan serta sumber lain yang tidak mengi-kat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

suai dengan aslinyaHUKUM,

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 5 Desember 2OLT

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;2. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;4. Sekretaris Jenderal, Kementerian perhubungan;5. Sekretaris Jenderal, Kementerian pertanian;6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian

Perindustrian;7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;8. Direktur Jenderal cipta Karya, Kementerian pekerjaan Umum dan

Permukiman Rakyat;9- Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian pekerjaan Umum dan

Permukiman Rakyat;10. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;11' Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;12. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan;13. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional

Penanggulangan Bencana

aE*I

Page 5: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-5-

LAMPIRAN IKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : SK.679lMENLHK/SETJEN/KUM.tl12l2ot1TANGGAL : SDesember2olZTENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKANSECARA NA S I O NAL ( N ATIO N AL LY D ETD R MI N ED C O NT RIBUTIOIVS- N D C )

CAKUPAN KEGIATAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH I(ACA YANG AI(ANDIPERIKSA DALAM KERANGI{A PEMANTAUAN IMPLEMENTASI NDC

No KegiatanA Kegiatan yang Berpengaruh Penting (Enabling Condition)

1. Aspek kebijakan dan kelembagaan

pendanaan aksi mitigasi2. Aspek

pengembangan teknologi3. Aspek

4. Aspek penelitian dan pengembangan (R&D)

5. Aspek peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat6. Aspek penegakan dan kepatuhan hukum

B giatan Penurunan Emisi GRKKe

. Kategori Sektor: Kehutanan1

a. Penurunan laju deforestasi (dikonservasi)

seluruh fungsi hutan, termasuk

b. Penurunan laju dkonservasi)

seluruh fungsi hutan, termasukegradasi hutan (di

c. Peningkatan hutan areal bukan kawasan hutantanaman pada

d. Penurunan laju ke an hutan dan lahanbakarPengelolaan hutan alam le , termasuk restorasi ekosistemstariPeningkatan produktivi tas hutan tanaman industrif

g. Restorasi gambut dan ekosistem gambutpengelolaan

tasi lahan terdegradasih. Rehabili

i lahan bekas tambangi. Reklamas

2. Kategori Sektor: Limbah

a(rPA

Penerapan dgaslandfill tahar1 2unLFG) 1o sam0recouery 20 03pa1dalam T m,epe Pemrosesngelolaan Akhiranpat

b. Pemanfaatan sampah melalui composting and 3R (kertas)c. Penerapan Pembangkit Listrik

Deriued Fuel /RDF).Sampah (PLTSa) atau Refused.Tenaga

limd bahiim alrCPengelolaan mestik:do nPe carrbah tikdomesangananm akan S tic tank trinelaenggun ep dedilengkap1 ngan sludge recoueryPengelolaan limbah cair domestik:dan biodigester dilengkapi dengan

Pembangunan seplic tank komunalLFG recouery.

e

Pengelolaan limbah cair domes tik: Penggunaan Aerobic Septic Tank.f

Page 6: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-6-

No Kegiatanlim tri: ind

IPAL,di

olaan bah calrob' Penge ind Su ustri and mepulp lakukanpapertan m1rangkaian berukegia tigasi srukanpa lupenge dg"

lahan rsetepengo tbusludge bio terS rtaSCdige manfaatanpe gastanme

h

tilization PALsawl atau

Pe bahlimngelolaan rcal triindus uind triS an aS twipengolahmelakukan tan metharuekegia tu re & ucap I daripada

bahlim calr brik ke apa tpa moil iu entpalm Mefflu (Po E)3. Kategori Sektor: , termasuk transportasiEnergi

srenst penggunaan energi finala. Efi

teknologib. Pemanfaatan clean coal technologg-CCTC Produksi listrik energi baru terbarukan-EBTd. Penggunaan

transportasibahan bakar nabati-BBN (Mandatory B3O) pada sektor

e. Penambahan Jaringan Gas

f Penam bahan tasiS un Pe slan Bahan Bakarngl SGa SPBG4 Kate S Iektor:gorl PPU uind Stri dan(Proses dpenggunaan pro uk)

IPPU di industri besar:" clinker to cement ratid,

industri semen m(blended cement)

a elakukan pengurangan

optimasib PPUI di ra fie enS1pene SIpan nlaamo melalui

tanfaapeman bum1gas dan(feedsto recoCOzck) padaueryPrima tTnerry Refo

sar:faa

IPPUC di d1n Su betri SIak m1tigas recolainnya COzseperti uerytuementmpro meS terprocess andpada tan besipeman bekas

d1n beustri S1scrap) pada dan a SlSAsertabaj Iklaim PPU dariDC M alumin smeum Iter.

Kategori Sektor: Pertanian5

varietas rendah emisi di lahan sa*afra Penggunaan

Peb nera srste mpan SAwahpe 1e hebihngalran tma .ralPemanfaatan limbah ternak untuk biogas.C

Perbaikan suplemen pakan.d

tan Baru sesuai Usulan Kementerian6 Kegia

dengan aslinyaHUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

besar:industri industri

(PFCs)

Page 7: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

LAMPIRAN IIKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMORTANGGALTENTANG

sK.679 / MENLHK/ SETJEN/ KUM. t / t2 I 2Or7: 5 Desember 2Ol7

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKANSECARA NASIONAL (NATIONALLY D BTERMIN E D C O NT RIBUTIOI',rS_ N D C )

CAKUPAN KEGIATAN MENUJU CLITIIATE RESILIDNCEYANG AI(ANDIPERIKSA DALAM KERANGI(A PEMANTAUAN IMPLEMENTASI NDC

No KegiatanA. Enabling Condition)Be h PenKegiatan yang rpengaru ting

1 Aspek kebijakan dan kelembagaan

pendanaan aksi adaptasi2 Aspek

pengembangan teknologi3 Aspek

dan pengembangan (R&D)4 Aspek penelitian

Aspek peningkatan kapasitas pedulian masyarakat5 dan ke6 Aspek kepatuhan hukum

untuk Ketahanan IklimPengkondisian

perencanaan dan tata guna lahand- Kepastian dalam

Ketahanan panganC

Energi terbarukan

Kegiatan Ketahanan Iklim1. Ketahanan Ekonomi

perkebunan berkelanjutana. Pertanian dan

aliranb laan1o daerahPenge S dan uungal (DA terpads)

c. Penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan (mempertahankanfungsi ekosistem)

Konservasi tanah dan air)

d. Konservasi lahan (penanggulangan degradasi lahan melalui

untuk energi terbarukan (tidakmenggunakan lahan berhutan)

e. Pemanfaatan lahan terdegradasi

f. Perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi

Ketahanan Sosial dan Sumber Penghidupan (Liuelihood)2

peringatan dini (bencana terkait iklim), kampanye kesadaran publiksecara luas dan program kesehatan masyarakat

a Peningkatan kapasitas adaptasi dengan membangun sistem

b. Ketahanan tenurial

d. Ketahanan air

B.

Page 8: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-8-

No Kegiatan

daya

Penb b S1tasgem danangan kapa ma dipaslpartisi dalamsyarakat SC Sprotukunlokal meperencanaan aksesngamankan sumberkepada

alam utama ranatu resource,(kea s/

c. Meningkatkan secara cepat program kesiap-siagaan menghadapibencana dalam rangka pengurangan risiko bencana

tata guna lahand. Identifikasi wilayah rentan perubahan iklim dalam perencanaan dan

ikiim

e tanPeningka permukiman masyarakat kepen butuhanyediaan dasardan pembangunan tahanprasarana

f. Pencegahan dan resolusi konflik

sistem dan Lansekap3 Ketahanan Eko

nJ kelanjpenyediaanKona. danSCTVASl Sre S1tora koe SlStem me keber( utanaga

asaJ lingkungan)

b . Perhutanan sosial

ungan kawasan pesisirC Perlind

d. Pengelolaan daerah sungai (DAS) terpadualiran

e. Kota berketahanan iklim

dengan aslinyaHUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

ttd

Page 9: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-9':

LAMPIRAN IIIKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : SK .679 IMENLHK/SETJEN/KUM. r I t2l2oL7TANGGAL : 5Desember2OlTTENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKANS ECARA NAS I O NAL ( N ATIO N ALLY D ETERMIN ED CO NTRIBU?IOITS- ND C)

TIM PENGARAH PEMANTAUAN IMPLEMENTASI NDC

No Nama Jabatan Jabatandalam Tim

KEMENTERIAN LINGKUNI GAN HID UP DAN KEHUTANAN1 Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim Ketua I

Sekretaris Jenderal Ketua II

3 Direktur Jenderal planologi Kehutanan dan TataLingkungan

Anggota

4 Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan HutanLindung

Anggota

5 Direktur Jenderal KonEkosistem

servasi, Sumber Daya Alam dan Anggota

6 Direktur Jenderal pengelolaan Sampah, Limbah dan 83 AnggotaI Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan LingkunganDirektur Jenderal Anggota

8 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari Anggota9 Direktur Jenderal Perhu tanan Sosial dan Kemitraan

LingkunganAnggota

10 Direktur Jenderal penegakandan Kehutanan

Hukum Lingkungan Hidup Anggota

Badan Litbang dan InovasiKepala AnggotaII. BAPPENAS

Deputi Bidang Kemari Sumber Daya Alamtiman dan AnggotaIII. KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

13. Direktur JenderalKonservasi Energi

Energi Baru, Terbarukan dan Anggota

l4 Jenderal KetenagalistrikanDirektur Anggotary. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

15 Sekretaris Jenderal AnggotaKEMENTERIAN PERTANIANV

16. Sekretaris Jenderal AnggotaVI. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

t7 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Anggota

2,

11.

L2.

Page 10: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-10-

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

xI. BADAN NASIONAL PENGENDALIAN BENCANA

dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

HUKUM,

ttd

Nama Jabatan

VII. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jabatandalam Tim

18. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah AnggotaVIII. KEMENTERIAN PEKERJ DAN PENATAAN RUANGAAN UMUM

19. Jenderal Cipta KaryaDirektur Anggota20 Jenderal Sumber Daya AirDirektur Anggota2t. Direktur Jenderal Tata Ruang Anggota

ENTERIAN KESEHATANIX. KEM

22. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat AnggotaKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANX.

Anggota

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Anggota

No

23.

24.

Page 11: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-1 1-

LAMPIRAN IVKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : SK.679IMENLHK/SETJEN/KUM.I/I2I2TI7TANGGAL :SDesember2}l7TENTANG PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KONTRIBUSI YANG DITETAPKANSECARA NASIONAL (NATIO NALLY D ETERMIN DD CONTRIBU?/O,NTS- NDC)

TIM TEKNIS PEMANTAUAN IMPLEMENTASI NDC

No Nama Jabatan Jabatandalam Tim

KEMENTERIAN LINGKUNG HIDUP DAN KEHUTANANAN

t Jenderal Pengendalian perubahan IklimDirektora

1 Direktur Mitigasi perubahan Iklim Ketua I2 Direktur Adaptasi perubahan Iklim Ketua IIo Direktur Inventarisasi GRK dan MpV Anggota4 Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan AnggotaB LingkunganD irektora Jt eralend Plan Kehutan dananologi taTa

Direktur RencanaPengelolaan Hutan

Penggunaan dan pembentukan Witayah Anggota

6 berdayaDirektur nI tarisasiven Pemandan Stauan um uH tan AnggotaDirektorat Jenderal pengeroraan Hutan produksi Lestari

7 Direktur Kesatuan pengelolaan Hutan produksi Anggota8 Direktur Usaha Jasling dan HHBK produksi Anggota

Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan LindD ungDirektur Konservasi Tanah dan Air Anggota

E sialtDirektora Jende Perral hutanan So Kedan m traan Lingkungan10 Direktur Penyiapan Kawasan perhutanan Sosial Anggota

Direktorat Jenderal Konservasi, Sumber Daya Alam dan EkosistemF

11 Direktur Kawasan Konservasi Anggota12. Direktur Pemanfaatan Jasling Hutan Konservasi Anggota

Direktorat.Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan 83G

Direktur Pengelolaan Sampah Anggota14 Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah 83 dan Limbah

Non 83Direktur

Anggota

H gendaliantDirektora endeJ Penral Pencemaran and Kerusakan Lingkungan15. AnggotaT6 Direktur Penilaian Kinerja pengelolaan Limbah 83 dan Limbah

Non 83 Anggota

I.

A.

5.

C.

9.

13.

Sekretaris Ditjen PPKL

Page 12: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-12-

No Nama Jabatan Jabatandalam Tim

I irekto HidD rat J deralen nePe Hukumgakan u dan hKe tanu anLingkungan p17. Sekretaris

Hidup danDirektorat Jenderal penegakan Hukum LingkunganKehutanan Anggota

Badan Penelitian, Pengembangan dan InovasiJ

18 Kepala Pusat penelitian dan pengemKebijakan dan perubahan Iklim Air

bangan Sosial, Ekonomi,Anggota

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam19. Direktur Lingkungan Hidup Anggota

ayaKehDirektur utanan Konse rVASl umS Dber AiriII. KEMENTERIAN ESDM

A irektoD Jrat den Eeral n Baru T baruerergl dankan aslKonserv Energl21 Direktur Konservasi Energi Anggota

Direktorat Jenderal KetenagalistrikanB.

22. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Anggota23. Direktur Pembinaan program Ketenagalistrikan

ENTERIAN PERHUBUNGANIV KEM

A. Sekretariat Jenderal

24 Kepala Pusat Pengeloiaan Transportasi Berkelanjutan Anggota25 Kepala Pusat Litbang Manajemen Transportasi MultimodaV. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

A. Badan Penelitian dan pengembangan Industri26 Kepala Pusat Penel

Lingkungan Hidupitian dan Pengembangan Industri Hijau dan

AnggotaVI. KEMENTERIANPERTANIAN

Badan Penelitian dan pengembangan pertanianA

27 Kepala Balai Besar penelitian dan pengembangan sumberdayaLahan Pertanian Anggota

28 Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian AnggotaVII KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Direktorat Jenderal Bina pembangunan DaerahA

29. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi pembangunanDaerah Anggota

II. BAPPENAS

20. dan

Page 13: ditjenppi.menlhk.go.idditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/sk679pemantauanNDC... · Created Date: 2/21/2018 2:18:53 PM

-13-

No Jabatandalam Tim

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGVIII

A... Direktorat Jenderal Cipta Karya

30. bangan LingkunganDirektur atanPeflgem Penyeh anPermukim AnggotaB. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air31 Direktur Bina Penatagunaan Sumberdaya Air Anggota

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPNx.

Direktorat Jenderal Tata Ruan ob

32 Direktur Perencanaan Tata Ruang AnggotaX. KEMENTERIAN KEStrHATAN

Direktorat Jenderal Kesehatan MasyarakatJ.J Direktur Kesehatan Lingkungan

KELAUTAN DAN PERIKANANXI KEMENTERIAN

eral Pengelolaan Ruang LautDirektorat Jend

34 Direktur Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau Kecil AnggotaNAL PENGENDALIAN BENCANAXII BADAN NASIO

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapslagaan

35. Direktur Pengurangan Risiko Bencana AnggotaX[I. PERGURUAN TINGGI

A. INSTITUT PERTANIAN BOGOR

36 Prof. Dr. Rizaldi Boer Anggota37 Dr. Perdinan

B. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

38. Dr. Retno Gumilang Dewi Anggota

uai dengan aslinyaHUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

A SITI NURBAYA

Nama Jabatan

Anggota