repository.radenintan.ac.idrepository.radenintan.ac.id/9837/1/3. BAB I 1-27.doc · Web viewArsip...
Transcript of repository.radenintan.ac.idrepository.radenintan.ac.id/9837/1/3. BAB I 1-27.doc · Web viewArsip...
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kesejahteraan sosial (social walfere) sering kali diartikan sebagai :
“institusi dan pelayanan yang mempunyai tujuan utama untuk memelihara
dan mengembangkan atau meningkatkan kualitas fisik, sosial dan intelektual
maupun emosional masyarakat” cakupan arti dari istilah terus berkembang
selaras dengan perkembangan waktu dan meluas kepada lembaga-lembaga
atau kegiatan seperti sosial security, keluarga berencana, kesehatan
lingkungan, sampai akhirnya sampai pada akhirnya masalah pendidikan
masuk dalam lingkup kesejahteraan sosial.1
Pemerintah sejak tahun 1960-an telah melaksanakan program
penaggulangan kemiskinan melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok
rakyat. Pada tahun 1970-an menggulirkan kembali program kemiskinan yang
di tempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada akhir
tahun 1980-an, pemerintah melaksanakan kembali program penanggulangan
kemiskinan dengan strategi khusus mengentaskan masalah kesenjangan
sosial-ekonomi.
Selanjutnya akibat krisis pada tahun 1997, pemerintah mengeluarkan
Sistem Jaring Pengamanan (JPS) yang di Kordinasikan melalui keppres no
190 tahun 1998. Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan
1 M. Tolchah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, Lantabora Press, Jakarta, h. 124
2
dan kendala pelaksanaannya selama 40 tahun terakhir meyakinkan
pemerintah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dianggap melalui
mencapai harapan. 2
Program penaggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara
lain : P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil),
KUBE (kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan
Pinjam – Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan
Pinjam) PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa
Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan
Bangunan Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi) P2MPD (Proyek
Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), dan Program
Pembangunan Sektoral telah berhasil memperkecil dampak krisis ekonomi
dan mengurangi kemiskinan.
Namun penurunan kemiskinan ini sangat rentan terhadap perubahan
kondisi sosial, ekonomi dan politik nasional, konflik sosial dan bencana alam
yang terjadi di berbagai daerah. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan
memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari
kemungkinan merosotnya mutu genarasi muda (Lost Generation) dan
menjamin kelangsungan pembangunan (Sustainable Development) dimasa
yang akan datang.
2 Gunawan Sumodiningrat, Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, h. 46
3
Program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh Bank
Indonesia melalui berbagai Program Keuangan Mikro (Mikro Financing)
berusaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Pengkreditan Rakyat
(BPR) yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan milik
masyarakat, seperti Lembaga Keuangan dan Pengkreditan Pedesaan (LKDP)
dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Selain itu juga beberapa
lembaga keuangan milik pemerintah BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
maupun milik swasta menyelenggarakan pula Program Keuangan Mikro.
Demikian pula kalangan usaha nasional non lembaga keuangan, baik BUMN
maupun milik swasta telah mengambil inisiatif melakukan penanggulangan
kemiskinan melalui berbagai program, mulai dari bantuan sosial hingga
bantuan ekonomi.3
Berbagai pelaksanaan penanggulangan memiskinan tersebut dalam
implementasinya kadang-kadang belum bersinergi dan tumpang tindih satu
sama lain serta kurang fokus dalam menetapkan sasaran program.
Berdasarkan pemikiraan tersebut maka Presiden Republik Indonesia
membentuk sebuah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui
kepres 124 tahun 2001 jo. No. 8 tahun 2002 yang secara khusus
menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang
dilakukan melalui forum yang bertujuan meningkatkan pendapatan rakyat
miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin secara signifikan.
KPK berupaya menggalang kordinasi, integrasi, strategi dan
singkronisasi berbagai program penaggulangan kemiskinan. Dengan lembaga 3 Ibit h. 47
4
swadaya masyarakat atau kemiskinan. Dengan lembaga swadaya
Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), Organisasi
Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Politik (ORPOL) dalam menggalang
kontribusi gagasan dan saran implementasi yang kostruktif dan maju.
Paradigma baru tentang penaggulangan masyarakat adalah berdasarkan
prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis mekanisme pasar, tertib
hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Berdasarkan prinsip
tersebut pendekatan yang harus digunakan dalam penanggulangan
kemiskianan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan
masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan
motifator dalam pembangunan. Selain itu perlu adanya dampingan kepada
kelompok masyarakat miskin dengan berbagai kegiatan yang dilakukanya.4
Pemerintah melalui KEMSOS tepatnya pada tahun 2007 meluncurkan
salah satu program andalan pengentasan kemiskinan yaitu Program Keluarga
Harapan (PKH) sebagai program yang di tunjuk oleh pemerintah pusat dalam
menangani kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Program keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan
bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejak
tahun 2007 Pemerintah Indonesia melaksanankan Program Keluarga Harapan
(PKH). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya
Manusia (SDM) terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok
Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4 Ibid, h 48
5
PKH bukanlah kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
merupakan salah satu ‘cash program’ untuk mengatasi dampak akibat
kebijakan kenaikan harga BBM dan dirancang hanya untuk 1 tahun. PKH
merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang
untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada sisi beban
pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan SDM untuk jangka
pendek, dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku yang dapat
membawa pada pemutusan rantai kemiskinan rumah tangga tersebut untuk
jangka yang lebih panjang.5
PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor
utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan
Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan
Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu
oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Program Keluarga
Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya
negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi.
Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima
manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun
dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk di
dalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para
penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.
5 Laporan Bulanan, PPKH Kecamatan Natar. Bulan Desember 2018, h. 1
6
Pada tahun 2011 Program Keluarga Harapan telah berjalan di Provinsi
Lampung yaitu dikota Bandar lampung, Lampung Tengah dan Lampung
Selatan. Sampai bulan Juni 2018 semua kabupaten di Lampung sudah
mendapatkan program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan di
Lampung Selatan sudah berjalan selama 9 tahun dan setiap tahunnya
menunjukan lebih baik lagi, seperti PKH Lamsel untuk verifikasi sudah ada
verifikasi mandiri dikarenakan verifikasi yang dari pusat selalu terjadi
keterlambatan.
Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi
Lampung ibukota kabupaten ini terletak di Kalianda. Saat ini Kabupaten
Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 923.002 jiwa (LSDA 2007) yang
terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 284 desa dan 3 kelurahan.
Kecamatan Natar merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang terdapat
di Lampung Selatan. Natar merupakan kecamatan yang paling luas di
bandingkan kecamatan lain yang berada di Lampung Selatan yang terdiri dari
26 desa yang di pimpin oleh seorang camat.6
Untuk Kecamatan Natar jumlah warga yang menerima bantuan Program
Keluargan Harapan (PKH) adalah 3.478 KPM dengan mempunyai 9
pendamping pada awal pelaksanaan. Per Desember 2016 masih terdapat
2.350 KPM dengan 12 pendamping dan terdapat penambahan 383 KPM. Dan
per Januari 2018 terdapat penambahan 5063 KPM. Hingga Juni 2018 terdapat
7867 KPM di Kecamatan Natar dengan 35 Pendamping. Setiap pendamping
6 Ibit, h 2
7
di bagi sesuai jumlah KPM yang menerima dengan jumlah pendamping yang
ada dikecamatan Natar.7
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan lokasi yang
dijadikan objek dalam tulisan ini. Adapun sasaran pelaksanaan Program
Keluarga Harapan meliputi Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan
buruh yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya dan masih banyak
terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak
mereka dan kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Di
Kecamatan natar terdapat 7867 keluarga penerima bantuan yang terdaftar
sebagai peserta PKH, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga
antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar
dan sekolah menengah pertama.
Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan untuk merespons permasalahan yang ada,
seperti yang terdapat di Kecamatan tersebut. Dengan adanya Program
Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan
kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Lampung Selatan
khususnya yang terdapat di Kecamatan Natar untuk ikut berperan serta
terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis
bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui
kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi
kemiskinan yang selama ini menjerat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan
kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai
7 Ibit, h.3
8
langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan persyaratan
yang telah ditentukan.
Program Keluarga Harapan di Kecamatan Natar telah berjalan mulai
tahun 2011 sampai sekarang, dan selama 9 tahun ini antusias masyarakat
peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk
menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang di
dampingi oleh pendamping. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Natar
telah berjalan mulai tahun 2011 sampai sekarang, dan selama 9 tahun ini
antusias masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para
masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap
bulannya yang di dampingi oleh pendamping.
Bantuan tersebut diberikan 4 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali dan
setiap keluarga mendapatkan bantuan yang berbeda karena disesuaikan
dengan jumlah anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima
bantuan. Penerima bantuan akan mendapatkan bantuannya sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dengan syarat peserta memenuhi kewajibannya
yaitu rajin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita dan bagi anak usia
sekolah harus memenuhi kehadiran minimal 85%, ini dapat dilihat dari hasil
verifikasi data yang dilakukan pendamping PKH dalam pertemuan yang
dilakukan setiap bulannya yang di dampingi oleh Pendamping Sosial tersebut.
Adapun data Keluarga Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Natar di
Tahun 2018 dalam tabelnya sebagai berikut :
Tabel 1.1
9
Jumlah Keluarga Penerima PKH di Kecamatan Natar Tahun 2018
No Nama DesaJumlah Keluarga Penerima PKH
Kecamatan Natar1. Tanjung Sari 370 KK
2. Rulung Helok 125 KK
3. Purwosari 96 KK
4. Bandarjo 158 KK
5. Rulung Sari 67 KK
6. Muara Putih 341 KK
7. Bumi Sari 313 KK
8. Mandah 237 KK
9. Negara Ratu 289 KK
10. Branti Raya 559 KK
11. Wai Sari 350 KK
12. Rulung Raya 165 KK
13. Rulung Mulya 83 KK
14. Sukadamai 318 KK
15. Krawangsari 228 KK
16. Haduyang 455 KK
17. Banjar Negeri 232 KK
18. Sidosari 210 KK
19. Candimas 126 KK
20. Pancasila 126 KK
21. Natar 560 KK
22. Merak Batin 564 KK
23. Hajimena 223 KK
24. Rejosari 256 KK
25. Pemanggilan 271 KK
26. Kalisari 123 KK
Jumlah 7.867 KK
10
No Nama DesaJumlah Keluarga Penerima PKH
Kecamatan Natar
Sumber : Arsip Data Penerima Bantuan PKH Sekecamatan Natar 2018. 8
Dari tabel diatas, bahwa kegiatan jumlah keluarga miskin di Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan cukup banyak, sehingga di perlukan
kordinasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Anjuran manusia untuk saling tolong-menolong satu sama lain adalah
bukan merupakan kewajiban individu akan tetapi adalah tanggungjawab
bersama, baik pribadi maupun pemerintah.
Sehubungan dengan masalah tersebut Allah SWT. berfirman :
بىذافات ر�ق ر� كينوۥحقهٱ ر������م ر� ر�نوٱ بيٱ �لس�� ل ��كخٱ ر�ذل رلذينير ل
ه ر�يدونو �لل ه لحونوأولئكهمٱ ر�م ر� ٣٨ٱ
Artinya :
Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian
(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah
yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka
Itulah orang-orang beruntung. (Qs. Rum : 38).9
Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling
peduli saling membantu saling berlaku adil terhadap sesama kita sebagai
8 Arsip Data penerima bantuan PPKH kecamatan Natar Tahun 20189 Departemen RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro, 2010) h.408
11
mahluk sosial yaitu dengan memberikan perhatian kepada orang-orang yang
hidup berada di bawah garis kemiskinan.
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan
keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah
kesenjangan baik antar golongan penduduk maupun antar wilayah, yang
diantaranya di tunjukan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta
rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli, sebagaimana tercermin dari
rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk
dikatagorikan miskin apabila memiliki pendapatan berada dibawah garis
kemiskinan yang dijadikan sebagai ukuran resmi kondisi kemiskinan di
Indonesia.10
Maka kemiskinan ini harus di tangani secara serius bersama-sama agar
kemiskinan yang ada makin berkurang dan masyarakat makin baik
keadaannya. Sehingga tercipta sebuah masyarakat yang seperti di kisahkan
dalam al-quran (baldatun toyyibatun warobbun ghofur).
Allah SWT berfirman dalam surat ar-Ra’d ayat 11:
هإن وإذاٱلل ه روام��ابأنفس� ىيغي محت رمابق مر�لايغي ر�أراد
ه وءافلام��ردلهٱلل س�� م�بق منۦدونهوم��الهممنۥلر�١١وال
Artinya :
Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 10 Op Cit h.5
12
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Qs :
ar-Ra’d : 11).11
Kemudian, data tahun 2007 BPS mengumumkan bahwa jumlah penduduk
miskin hingga Maret 2007 turun sebanyak 2,13 juta orang, sehingga secara total
jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta
orang atau sekitar 16,58 persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini sedikit berbeda
dengan di Jawa Barat dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2007
mengalamii sedikit kenaikkan. Namun demikian kenaikkan ini perlu diantisipasi,
jangan sampai dimasa yang akan datang akan terus meningkat.
Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok
pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak
miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis
kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya,
rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan
kerja dan kondisi keterisolasian. Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank
diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya
kemiskinan, yaitu;.
Pertama, kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam
mencapai pendidikan tinggi, dengan hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya
pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk
membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 11 Ibid h. 250
13
Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan
lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam
sekolah.
Kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan
tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di
bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah
perkotaan.
Ketiga, hubungan antara kemiskinan dengan gender, di Indonesia sangat
terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator
kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor
informal dan lain-lainnya.
Keempat, hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap
berbagai pelayanan dasar infrastuktur, sistem infrastruktur yang baik akan
meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung
melalui penyediaan layanan kesehatan.
Kelima, lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua
hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesubur- an tanah dan
kekayaan alam. Kedua, pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan
dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar povinsi di
Indonesia.12
Dengan adanya PPKH Kecamatan Natar memebawa angin segar bagi
mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam pelaksanaan pengentasan
kemiskinan PPKH Kecamatan Natar bahwasanya telah melakukan upaya-upaya 12 Nunung Nurwati, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008. h.6
14
antara lain : 1.Melakukan kordinasi yang baik antara pihak satu kepihak yang lain,
(BRI, Polsek Natar) baik dari kecamatan sampai kekelurahan 2.Melakukan
pembinaan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 3.Kube/E-
Warung, melalui Kube/E-Warung PKH yang juga anggota Kube/E-Warung PKH
bisa terbantu kesejahteraan ekonominya. 4.Pameran hasil karya Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) PKH kemasyarakat.
Kemudian strategi yang digunakan PPKH Kecamatan Natar ialah tindakan
membangun kerjasama antara lain : 1.Membangun silaturahmi dan kerja sama
dengan Satgas Bansos, polres di Kecamatan Natar.2.Silaturahmi dan kerja sama
dengan bansos BRI di Kecamatan Natar.3.Bekerjasama dengan pihak sekolah
kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.4.Bekerjasama dengan pihak
kesehatan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 5.Silaturahmi atau
terjun langsung ke masyarakat / desa-desa, strategi tersebut yang dinilai sangat
efektif dalam mencegah terjadinya gejolak terhadap bantuan sosial di wilayah
Kecamatan Natar.
Dalam penyelesaian tesis ini juga, penulis menggunakan teori
globalisasi dan teori motivasi, kedua teori tersebut digunakan karena teori
tersebut sesuai dengan judul tesis yang sedang dalam proses tahap
penyelesaian. Muncul sebagai sebab akibat serangkaian perkembangan internal
teori globalisasi. Teori globalisasi yang terjadi dapat secara kultural, ekonomi,
politik, atau dalam intitusional. Teori globalisasi sendiri menekankan pentingnya
melihat relasi timbal balik antara lokal dan global dalam menganalisis fenomena
15
sosial. Secara garis besar, globalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi
teori: ekonomi, politik dan kultural.
Dimensi ekonomi mengkaji fenomena ekonomi pasar global di era
neoliberalisme serta perlawanannya dari perspektif marxian. Dimensi politik
globalisasi melihat peran negara bangsa di era globalisasi. Dimensi kultural
mengkaji implikasi kultural globalisasi pada tataran lokal dan sebaliknya. Dalam
sosiologi, dimensi kultural teori sosiologi globalisasi melahirkan beberapa konsep
utama, seperti penyatuan, penyebaran atau hybrid, dan pembedaan kultur antar
masyarakat atau negara bangsa.13
Kemudian teori motivasi hirarki kebutuhan Abraham Maslow meyakini
bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan menunjukkan bahwa individu
memiliki dorongan yang tumbuh secara terus menerus yang memiliki potensi
besar. Sistem hirarki kebutuhan, dikembangkan oleh Maslow, merupakan pola
yang biasa digunakan untuk menggolongkan motif manusia. Sistem hirarki
kebutuhan meliputi lima kategori motif yang disusun dari kebutuhan yang paling
rendah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang
lebih tinggi.
Kelima tingkat kebutuhan sebagaimana diuraikan oleh Hamner dan Organ
ditunjukkan dalam tingkatan kebutuhan berikut :
1. Kebutuhan Fisiologis Makanan, air, seks, tempat perlindungan.
2. Kebutuhan Rasa aman Perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan
jaminan keamanan. Perilaku yang menimbulkan ketidakpastian
13 George ritzer & dougles j goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta : Kencana 2007 Edisi ke – 6, h. 587
16
berhubungan dengan kelanjutan pekerjaan atau yang merefleksikan
sikap dan perbedaan, kebijakan administrasi yang tidak terduga akan
menjadi motivator yang sangat kuat dalam hal rasa aman pada setiap
tahap hubungan kerja.
3. Kebutuhan Sosial Memberi dan menerima cinta, persahabatan, kasih
sayang, harta milik, pergaulan, dukungan. Jika dua tingkat kebutuhan
pertama terpenuhi seseorang menjadi sadar akan perlunya kehadiran
teman.
4. Kebutuhan Harga Diri, Kebutuhan akan prestasi, kecukupan,
kekuasaan, dan kebebasan. Intinya hal ini merupakan kebutuhan untuk
kemandirian atau kebebasan. Status, pengakuan, penghargaan, dan
martabat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan harga diri.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri Kebutuhan untuk menyadari kemampuan
seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk
menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang. (Kondisi kehidupan
industri modern hanya memberi sedikit kesempatan untuk kebutuhan
mengaktualisasikan diri untuk menemukan pernyataan).
Dua dalil utama dapat disimpulkan dari Teori Hirarki Kebutuhan Maslow
yaitu :
1. Kebutuhan kepuasan bukanlah motivator suatu perilaku,
17
2. Bila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi maka, kebutuhan
yang lebih tinggi akan menjadi penentu perilakunya.14
Para penerima bantuan memang harus di perhatikan secara serius
karena menyangkut kehidupan mereka kedepan dan seterusnya. Maka
berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil tema
judul : “Upaya Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan”.
B. INDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diuraikan beberapa
pembahasan yang diangkat dalam mengidentifikasi permasalahan adalah
sebagai berikut :
1. Pengetasan kemiskinan adalah sebuah usaha sangat penting dalam
meningkatkan taraf hidup masyarakat guna membangun Sumber Daya
Manusia (SDM) yang lebih baik, dengan memberikan motifasi,
mengarahkan, serta membangkitkan potensi-potensi yang di miliki oleh
masyarakat dalam upaya meningkatkan drajat miskin menjadi masyarakat
yang sejahtera merupakan bagian terpenting untuk mencapainya agar
masyarakat tersebut bisa bertahan menghadapai tantangan kehidupnya.
2. Terkait kemiskinan merupakan masalah nasional yang harus di pecahkan
serta dicarikan solusinya agar pembangunan nasional dapat merata. Maka
14 Tri Andjarwati, JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen April 2015, Vol. 1 No.1. h.
48
18
masyarakat yang tadinya miskin bisa menggubah pola hidupnya secara
perlahan-perlahan hingga terbebaskan dari kebodohan. PKH adalah
program pemberian bantuan yang merubah pola pikir keluarga penerima
manfaat sampai keluarga tersebut dapat bertahan menopang kehidupanya.
3. PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan wadah yang mengayomi
mereka. Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus
rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan
kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:
a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan peserta PKH,
b. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,
c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.
4. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Natar
dalam upaya mengentaskan permasalahan sosial adalah hal yang tepat,
melalui program ini masyarakat kecil yang berada di bawah sangat
terlindungi secara kemampuan, meningkatnya pola pikir dan kehidupan
mereka.
C. BATASAN MASALAH
19
Dari berbagai macam penjabaran identifikasi masalah tarsebut, maka
pembahasan ini harus lebih mengkerucut, lebih mengena dan terfokus. Maka
dibatasilah batasan masalahnya sebagai berikut :
1. Permasalahan pengentasan kemiskinan yang ada di Kecamatan Natar
adalah kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia karena terbatasnya
kemampuan sumber daya manusia yang hanya mengandalkan penghasilan
dari bertaninya saja tanpa memiliki usaha lainnya. Sehingga kurang
tersalurkannya kemampuan mereka dan berdampak pada tidak
berkembangnya kehidupan mereka.
2. Program Keluarga Harapan sebagai wadah yang menaungi mereka dalam
mengubah pola pikir dan mengembangkan wawasan mereka dalam
mengatasi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui
peningkatan kapasitas dan kualitas hidup para peserta penerima bantuan
PKH dalam meningkatnya kondisi hidup adalah dengan program kerja
PKH di Kecamatan tersebut. Dengan menjalankan program sehingga
tercapailah tujuan masyarakat yang sejahtara.
D. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengungkapkan bahwa rumusan
masalah yang akan di teliti ialah tentang : “Bagaimana Upaya Program
Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.
E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
20
1. Tujuan Penelitian
Dari uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian
adalah untuk mengungkap dan merumuskan Upaya Program Keluarga
Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun berbagai kegunaan/Manfaat penelitian ini diharapkan dapat
membawa manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai masukan,
pegangan, pertimbangan dan evaluasi bagi peningkatan perbaikan
pemerintah, yaitu:
a. Secara Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Dakwah
Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam dan dapat dijadikan
bahan acuan untuk penelitian serupa secara lebih lanjut.
b. Secara Praktis
1) Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta
digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Megister Sarjana Ilmu Dakwah di Pasca Sarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung khususnya pada konsentrasi
Pengembangan Masyarakat Islam.
2) Bagi PPKH Lampung Selatan, sebagai bahan pertimbangan bagi
PPKH Lampung Selatan dalam penyusunan program
21
penanggulangan kemiskinan khususnya program penanggulangan
kemiskinan perdesaan.
3) Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan, khususnya program
studi Ilmu Dakwah konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam.
Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan
bacaan dan kajian mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.
F. KERANGKA FIKIR
1. Kerangka Pikir
Dengan adanya kerangka fikir tesis dengan judul : Upaya Program
Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
adalah untuk mempermudah dan memperjelas alur pikir permasalahan
yang terjadi adalah karena masalah kemiskinan di sebagian kecil
masyarakat yang ada di kecamatan tersebut belum terselesaikan.
Sehingga pemerintah melalui program yang selanjutnya disebut PKH
berharapan kemiskinan sebagian kecil yang ada di Kecamatan tersebut
dapat terentaskan. PKH sendiri adalah program pemberian bantuan sosial
bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan
sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Sebagai sebuah
program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin
22
terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas
layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang
tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk
mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan
mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat
konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan
proses bisnis, perluasan target dan penguatan program komplementer.
Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH
mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan
RUTILAHU, pemberdayaan melalui E-Warong/KUBE termasuk
berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar
keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih
sejahtera. Sehingga dengan pembinaan tersebut masyarakat yang tadinya
miskin bisa meningkat dari segi ekonominya dan taraf hidupnya.
2. Bagan Kerangka Pikir
MENSOS
23
Gambar 1.1 Kerangka Pikir Upaya Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
Keterangan penjelasan gambar 1.1 diatas sebagai berikut :
GUBERNUR
WALIKOTA BUPATI
Kesejahteraan Umat
KECAMATAN
Pendamping Sosial PKH
Pembinaan Masyarakat
(Program)
24
1. Program PKH Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam
pelaksanaannya program tersebut banyak mengaitkan instansi lain,
berkaitan dengan kordinasi.
2. Penggunaan metode dakwah yang tepat terkait Program Keluarga Harapan
adalah dakwah bilhal, melalui pemberdayaan yang dilakuan oleh Program
Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan keluarga
penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan.
3. Dalam melakukan Pemberdayaan, peserta penerima bantuan mendapatkan
pendampingan serta sosialisasi tentang berkeluarga melalui pemberdayaan
intelektual kepada peserta Program Keluarga Harapan tentang pentingnya
kehidupan yang baik dalam berkeluarga.
4. Program Keluarga Harapan memiliki upaya kontrol sosial untuk dapat
memberikan informasi dan pengetahuan serta ajakan secara terus-menerus
kepada peserta Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan terhadap pentingnya kehidupan yang lebih
baik dengan terbangunnya perekonomian Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) yang sejahtera.
5. Terwujudnya Masyarakat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan terkait pentingnya pengurusan keluarga baik dari kesehatan dan
pendidikan masyarakatnya.
G. PENELITIAN TERDAHULU
25
Dalam penulisan tesis ini penelitian sangatlah penting untuk menjadikan
pembeda/pijakan setiap karya ilmiah satu dengan yang lainnya, perbedaan
tersebut meliputi : baik di teori yang digunakan dalam pendekatan maupun
metode pengumpulan data dan kesimpulan yang hendak di teliti dalam
menulis, menggali serta menganalisis maka menentukan beberapa rujukan
yang dapat menjadi acuan kajian pustaka, antara lain sebagai berikut :
1. Judul Tesis : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di
Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung
Penulis : Mulia Oktarini
Pembimbing : Dr. H. Thomas Bustomi, M.SI
Program studi : Sarjana Program Strata Satu (S1) Pada Program Ilmu
Administrasi Negara
Penerbit : (Yogyakarta) : Universitas Gadjah Mada, 2008
Hasil Review : Kelurahan dago merupakan salah satu kelurahan yang
berada di kota bandung, program PKH ada di desa
tersebut sejak tahun 2013. Sehingga pelaksanaan
program tersebut berjalan cukup baik, meski masih
ditemui hambatan antara lain yakni : tidak
tersediannya tempat bagi pendamping dalam
melakukan pertemuan bulanan dengan peserta
penerima bantuan, keterbatasan jumlah pendamping
yang menangani lebih dari satu kelurahan serta sikap
26
dari peserta penerima bantuan Program Keluarga
Harapan.
2. Judul Tesis : Implementasi Program Keluarga Harapan Di
Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten
Temanggung
Penulis : Cita Fuzitul Akmala
Pembimbing : Drs. Latiful Khuluq MA, BSW. Ph.D
Program studi : SI Ilmu Kesejahteraan Sosial
Penerbit : (Yogyakarta) : Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2017
Hasil Review : Proses Implementasi Program Keluarga Harapan Di
Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten
Temanggung sudah berjalan dengan baik disamping
hak-hak peserta PKH telah di berikan sebagai upaya
peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan, dan
kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya
kualitas keluarga miskin. PKH di harapkan dapat
mengurangi beban keluarga miskin penerima bantuan,
meski kurang tepat dalam schedule pelaksanaan
program sehingga terjadi kendala terhadap
pelaksanaan program, tidak tepat waktunya pemberian
bantuan tersebut.
3. Judul Tesis : Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan
27
(PKH) Terhadap Keluarga Miskin (KPM) Penerima
Bantuan, Study Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah
Penulis : Slamet Riyadi
Pembimbing : 1. Dr. Suwondo MA
2. Dr. Deddy Hermawan M.Si
Program studi : S2 Ilmu Pemerintahan
Penerbit : (Lampung) : Universitas Lampung, 2016
Hasil Review : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
berlangsung sejak tahun 2011 hingga 2014 telah
menunjukan hasil yang positif. Implementasi Program
Keluarga Harapan berjalan dengan meningkatnya
partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
dan kesehatan yang dapat memutus rantai kemiskinan
dalam jangka panjang. Namun dalam pelaksanaanya
masih terdapat kendala, kurangnya kordinasi, sumber
data yang tidak akurat, keterlambatan pelaksanaan
kegiatan verifikasi komitmen, akibat kinerja oknum
PKH yang kurang optimal.
DAFTAR PUSTAKA
M. Tolch Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, (Jakarta, Lantabora
Press, 2001)
28
Kementrian Sosial, Program Keluarga Harapan : Bimtek ( Jakarta, 2016)
Kementrian Sosial, Petunjuk Teknis, Program Keluarga Harapan, (Jakarta, 2018)
Kementrian Sosial, Program Keluarga Harapan ( Jakarta, 2014)
Departemen RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro,
2010)
Gunawan Sumodiningrat, Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa (Jakarta, Elex
Media Komputindo, 2009)
George Ritzer & Dougles j Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta : Kencana
2007 Edisi Ke – 6)
Muhammad zid, Mad Tarmiji Alkhudri, Sosiologi Pedesaan : Teori dan
Perkembangan Kajian di Pedesaan,(Jakarta, Rajawali Grafindo, 2016)
Kh. Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, (Jakarta, Gema Insani
Press, 2002)
M. Tolhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, (Jakarta, Lantabora
Press, 2004)
Sulaiman M. Munandar, Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial,
(Bandung, Pt. Presco, ,cet.8 1995)
Koentjorodiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka, 1993)
Laporan bulanan, PPKH Kecamatan Natar. Bulan Desember 2018
Marzuki, Metodologi Riset (Edisi Ke-2), (Yogyakrta: Ekonisia Kampus Fakultas
Ekonomi UII, 2005)
29
M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
Suyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D (Bandung,
Penerbit, Alfabeta Cet-25, 2017)
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta,
Rineka Cipta, Cet-15, 2014)
Marzuki, Metode Riset, (Yogyakarta, Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII,
2005)
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta: Andi, 2004)
Wiku Adisasmito, MSc, PhD, Analisis Kemiskinan : MDGs dan Kebijakan
Kesehatan Nasional.
Tri Andjarwati, JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen April 2015, Vol. 1
No.1.
Ayu Setyo Rini dan Lilik Sugiharti, factor-Faktor Kemiskinan Di Indonesia:
Analisis Rumah Tangga.
Yulianto Kadji, Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya, Guru Besar Kebijakan
Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.
Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia :
Analisis Rumah Tangga, Desember 2016
Jurnal administrasi public, (JAP) VOL. 2 NO 1
BPS Lampung, Angka Kemiskinan Lampung Maret 2018, 2018-07-20