· artikel, kajian-kajian dan ... Tingkat pengangguran di kalangan 386 juta 1 penyandang cacat di...

��

��

1

PengelolaanPenyandang Cacatdi Tempat Kerja

Kaidah ILO tentang

2

Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja

Hak Cipta© Organisasi Buruh Internasional 2006

Terbitan Pertama, 2006

Terbitan-terbitan Markas Buruh Internasional memiliki hak cipta menurut Protokol 2 Konvensi Hak CiptaDunia. Namun demikian, kutipan-kutipan pendek dari terbitan tersebut boleh diperbanyak tanpa ijin,dengan ketentuan bahwa sumbernya harus dicantumkan. Berkenaan dengan hak penggandaan ataupenerjemahan, permohonan wajib diajukan ke Biro Penerbitan (Hak dan Ijin), Markas Buruh Internasional,CH-12 Jenewa Swiss. Markas Buruh Internasional akan menerima dengan senang hati permohonan-permohonan semacam itu.

Perpustakaan, lembaga dan para pemakai lain terdaftar di Kerajaan Inggris pada Dinas Perijinan Hak Cipta,90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP (Fax. (+44) (0)20 7631 5500; email:[email protected]), di AmerikaSerikat pada Pusat Pengurusan Hak Cipta, 22 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (Fax. (+1) (978)7504470; email:[email protected]), atau di negara-negara lain pada Organisasi Hak Penggandaan,diperkenankan membuat fotokopi sesuai dengan ijin-ijin yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

Organisasi Perburuhan Internasional

Kaidah ILO tentang Penanganan Penyandang Cacat di Tempat Kerja

Organisasi Perburuhan Internasional, 2002

ISBN 978-92-2-819771-6 (print)978-92-2-819772-3 (web pdf)

Juga diterbitkan dalam bahasa Inggris: Managing Disability in the Workplace (ISBN 92-2-111639-5) Perancis:La gestion duhandicap sur le lieu detravail. Recuiel de directives pratiques du BIT (ISBN 92-2-111639-9, Jenewa,2002); dan dalam bahasa Spanyol: Gestion de las discapcidades en el lugar de trabajo. Reperterio derecomendaciones practices de la OIT (ISBN 92-2-111639-2, Jenewa, 2002)

Katalog ILO dalam Data Penerbitan

Keterangan dan uraian yang tercantum dalam terbitan-terbitan ILO, yang sesuai dengan tata cara di AmerikaSerikat, serta penyajian bahan di dalamnya bukan merupakan ungkapan pendapat apa pun dari pihakOrganisasi Buruh Internasional tentang status hukum negara, daerah, wilayah atau wewenangnya, atautentang mengaburnya batas-batas negara. Tanggung jawab atas pendapat yang diungkapkan dalam artikel-artikel, kajian-kajian dan sumbangan lain yang resmi sepenuhnya ada di tangan pengarangnya, danpenerbitannya bukan merupakan pengesahan oleh Organisasi Buruh Internasional atas pendapat yangdiungkapkan di dalamnya.

Acuan pada nama atau perusahaan dan produk-produk dan proses-proses komersial bukan merupakanpengesahan atasnya oleh Markas Buruh Internasional, dan kelalaian dalam menyebutkan perusahaan danproduk-produk dan proses-proses komersial bukan merupakan tanda tidak setuju.

Terbitan-terbitan ILO bisa diperoleh melalui toko buku-toko buku besar atau di markas-markas ILO daerahsetempat yang tersebar di banyak negara, atau langsung dari Penerbitan ILO, Markas Buruh Internasional,CH-12 Jenewa Swiss. Katalog atau daftar terbitan baru juga tersedia dan bisa diperoleh secara cuma-cumadari Website kami:www.ilo.or/publns

Dicetak di Jakarta

3

Para penyandang cacat bukanlah kelompok manusia yang seragam. Merekaada yang mengalami cacat fisik, cacat sensorik, pikiran atau mental. Merekapun ada yang menyandang cacat sejak lahir, atau saat kanak-kanak, remajaatau dewasa ketika masih bersekolah atau bekerja. Kondisi kecacatan merekamungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan mereka untuk bekerjadan berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besarsehingga memerlukan dukungan atau bantuan dari orang lain.

Di seluruh belahan dunia, para penyandang cacat berpartisipasi danmemberikan sumbangan berarti pada dunia kerja di segala tingkatan.Namun, banyak penyandang cacat yang ingin bekerja tetapi tidak memilikikesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena berbagai hambatan.

Tingkat pengangguran di kalangan 386 juta1 penyandang cacat di seluruhdunia yang berada di usia kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengantingkat pengangguran usia kerja umumnya2. Kendati diakui pertumbuhanekonomi dapat mengarah pada meningkatnya peluang kerja, kaidahmenegaskan langkah-langkah terbaik yang memungkinkan para pengusahauntuk memanfaatkan keterampilan dan potensi penyandang cacat sejalandengan kondisi nasional yang ada.

Juga semakin jelas bahwa para penyandang cacat tidak hanya memberikansumbangan berharga bagi perekonomian nasional, tetapi juga menegaskanfakta bahwa dengan mempekerjakan mereka menurunkan biaya jaminanpenyandang cacat dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Adakecenderungan bisnis yang kuat untuk mempekerjakan penyandang cacat

1 Berdasarkan perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia, 10 persen penduduk dunia atau 610juta jiwa adalah penyandang cacat, dan 610 juta di antaranya berusia antara 15 sampai64 tahun (PPB: Prospek Penduduk Dunia, 1998, Edisi Revisi, New York, 1999).

2 Angka pengangguran yang dilaporkan berkisar mulai dari 13 persen di Amerika Serikat.Jumlah ini dua kali lipat jumlah angkatan kerja penyandang cacat, hingga 18 persen diJerman, dan bahkan 80 persen atau lebih di banyak negara berkembang.

Pendahuluan

4


karena mereka seringkali dianggap memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Para pengusaha juga dapat memperbanyak jumlahpekerja yang terampil dengan cara tetap mempekerjakan pekerjapenyandang cacat mengingat kecakapan kerja yang diperoleh selamabekerja dan mengikuti pelatihan yang terkait dengan pekerjaan.

Banyak organisasi dan jaringan kerjanya – termasuk organisasi pengusahadan serikat pekerja, serta organisasi para penyandang cacat – berperandalam memperlancar hubungan kerja, jaminan tetap bekerja, dan peluanguntuk kembali bekerja bagi pekerja yang menjadi cacat akibat kerja.Berbagai langkah yang diterapkan oleh organisasi-organisasi ini mencakuppernyataan kebijakan dan ketentuan tentang jasa kepenasehatan danpemberian dukungan.

Kaidah ini disusun untuk menjadi panduan bagi para pengusaha – baikperusahaan berskala besar, menengah atau kecil; di sektor pemerintahatau swasta; di negara berkembang atau industri (maju) – untuk menerapkanstrategi positif dalam menangani berbagai masalah yang berkenaan denganpenyandang cacat di tempat kerja.

Walaupun kaidah ini pada dasarnya ditujukan untuk para pengusaha,pemerintah memainkan peranan penting dalam menciptakan kerangkakebijakan peraturan dan sosial yang mendukung, serta memberikan insentifuntuk meningkatkan peluang kerja bagi para penyandang cacat. Selainitu, peran serta dan prakarsa dari para penyandang cacat tidak kalahpentingnya dalam pelaksanaan kaidah ini.

Isi kaidah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mewadahi berbagaiperangkat dan prakarsa internasional (tertera dalam Lampiran 1 dan 2)serta dirancang untuk mempromosikan pekerjaan yang aman dan sehatbagi seluruh penyandang cacat. Kaidah ini bukanlah perangkat yangmengikat secara hukum dan tidak pula dimaksudkan untuk menggantikanperundangan nasional. Kaidah ini diharapkan ditelaah sesuai konteks kondisinasional dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan nasional.

Kaidah ini difinalisasi dan diadopsi secara anonim pada pertemuan tripartitpara pakar di Jenewa pada 3-12 Oktober 2001, yang dilaksanakan sesuaidengan keputusan Dewan Pengurus ILO pada Sesi ke-277 (Maret 2000).Para pakar dari berbagai negara ditunjuk menyusul dengan pihakpemerintah, organisasi pengusaha dan serikat dari Dewan Pengurus ILO.

5

Datfar Isi

Pendahuluan 3

1. Ketentuan Umum 71.1. Tujuan 7

1.2. Prinsip-prinsip 7

1.3. Penerapan 8

1.4. Definisi 9

2. Tugas-tugas umum pengusaha dan serikat pekerja,serta tanggung jawab pihak yang berwenang 152.1. Tugas-tugas umum pengusaha 15

2.2. Tanggung jawab pihak yang berwenang 17

2.3. Tugas-tugas umum serikat pekerja 20

3. Kerangka untuk penanganan masalah penyandangcacat di tempat kerja 233.1. Pengembangan strategi pengelolaan masalah

penyandang cacat di tempat kerja 23

3.2. Komunikasi dan pemahaman 24

3.3. Mengevaluasi efektifitas 25

4. Perekrutan 274.1. Persiapan untuk rekrutmen 27

4.2. Wawancara dan tes 28

4.3. Orientasi pekerja pada pekerjaan 29

4.4. Pengalaman kerja 30

6


4.5. Percobaan kerja dan penempatan pekerja yang

memperoleh dukungan 31

4.6. Tinjauan atas kemajuan 32

5. Promosi 335.1. Pengembangan karier 33

5.2. Kesempatan mengikuti pelatihan, buku pedoman

dan kursus yang disponsori pengusaha 33

5.3. Pelatihan keterampilan di luar perusahaan 34

5.4. Tinjauan dan penghargaan 34

6. Jaminan tetap bekerja 356.1. Kebijakan mengenai mereka yang menjadi cacat 35

6.2. Penilaian dan rehabilitasi 36

7. Penyesuaian 397.1. Aksesibilitas 39

7.2. Adaptasi 40

7.3. Insentif dan jasa dukungan 41

8. Kerahasiaan informasi 43

Lampiran 1 45Lampiran 2 47Lampiran 3 51

7

1. Ketentuan-ketentuan Umum

1.1. TujuanKaidah ini bertujuan untuk memberikan pedoman praktis tentangpenanganan masalah penyandang cacat di tempat kerja dengan maksuduntuk:

(a) memastikan bahwa penyandang cacat memiliki kesempatan yang samadi tempat kerja;

(b) meningkatkan peluang kerja bagi penyandang cacat denganmemfasilitasi perekrutan, jaminan kembali bekerja, jaminan tetapbekerja dan peluang kenaikan tingkat/jabatan;

(c) mengusahakan adanya tempat kerja yang aman, mudah dicapai dansehat;

(d) memastikan bahwa biaya pengusaha dengan adanya pegawaipenyandang cacat di antara para pegawainya, diminimalkan – termasukpemeliharaan kesehatan, dan pembayaran asuransi, misalnya;

(e) memaksimalkan sumbangan yang dapat diberikan pekerja penyandangcacat kepada perusahaan.

1.2. Prinsip-prinsip1.2.1. Prinsip-prinsip yang menginformasikan tentang kaidah ini adalah

standar-standar ketenagakerjaan internasional mendasar, termasukKonvensi Rehabilitasi Keterampilan dan Kesempatan Kerja(Penyandang Cacat) 1983 (No. 159), dan Rekomendasi (No. 168),1983.

1.2.2. Cara penanganan penyandang cacat di tempat kerja berdasarkanbukti, praktik terbaik dan pengalaman memungkinkan pekerjapenyandang cacat memberikan sumbangan produktif kepadaperusahaan dan mempertahankan kualitas keahlian kerja.

1.2.3. Kaidah ini didasarkan pada keyakinan bahwa para pengusahamemperoleh keuntungan dari mempekerjakan penyandang cacatapabila masalah terkait dengan kecacatan ditangani dengan baik.Penyandang cacat dapat memberikan kontribusi penting di tempat

8


mereka bekerja, terutama dalam pekerjaan yang sesuai denganketerampilan dan kemampuan mereka. Berdasarkan bukti yang ada,perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari jaminan tetapbekerja bagi pekerja berpengalaman yang mengalami kecacatansaat bekerja, serta adanya indikasi bahwa penghematan dapatdilakukan dalam hal biaya kesehatan, pembayaran asuransi danwaktu yang hilang, apabila strategi penanganan pekerjapenyandang cacat diterapkan secara efektif.

1.2.4. Sesuai dengan standar ILO, langkah-langkah khusus yang positifyang ditujukan untuk menjamin kesetaraan peluang dan perlakuanatas penyandang cacat di tempat kerja tidak dianggap sebagaidiskriminasi terhadap pekerja lainnya.

1.2.5. Pelaksanaan praktik-praktik pengelolaan atas pekerja penyandangcacat akan sangat efektif apabila didasarkan pada kerjasama positifantara pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja danorganisasi para penyandang cacat.

1.3. Penerapan1.3.1. Kaidah ini dirancang untuk bermanfaat bagi:

(i) para pengusaha sektor swasta dan publik dari berbagai ukuran,yang berlokasi di daerah perkotaan dan perdesaan di negara-negara industri, berkembang dan dalam peralihan;

(ii) organisasi pengusaha dalam peran mereka sebagai penyediainformasi, nasihat dan layanan lainnya bagi para anggotamereka, serta advokasi mengenai peluang kerja bagipenyandang cacat;

(iii) serikat pekerja dalam peran mereka mewakili kepentinganpekerja, termasuk pekerja penyandang cacat, di tempat kerjadan di konsultasi nasional dan proses negosiasi;

(iv) lembaga sektor swasta yang bertanggung jawab atas kebijakannasional tentang peningkatan kesempatan kerja bagipenyandang cacat dan untuk pelaksanaannya;

(v) penyandang cacat, apa pun penyebab atau sifat kecacatannya;(vi) organisasi penyandang cacat dalam peran mereka

mempromosikan kesempatan kerja bagi penyandang cacat;

9

(vii) pekerja lainnya di tempat kerja dengan memahami tersedianyasuatu lingkungan yang menunjang untuk mempertahankanpekerjaan apabila mereka menjadi cacat, apapunpenyebabnya.

1.3.2. Ketentuan-ketentuan dari kaidah itu harus dianggap sebagairumusan dasar bagi manajemen yang efektif terkait masalahpenyandang cacat di tempat kerja. Mereka dapat membantupengusaha memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh melaluipemberian kerja atau mempertahankan pekerja penyandang cacat.Para penyandang cacat dapat menegaskan keyakinan bahwa pekerjapenyandang cacat dapat memberikan sumbangan berharga, danbahwa mereka mempunyai peluang yang setara dan tidak terkenadiskriminasi, sesuai dengan kerangka hukum yang ditentukan olehkerangka perundang-undangan nasional.

1.4. DefinisiPenyesuaian atau akomodasi

Adaptasi terhadap pekerjaan, termasuk penyesuaian dan modifikasimesin dan peralatan dan/atau modifikasi kandungan pekerjaan, waktukerja dan organisasi kerja, serta adaptasi lingkungan kerja untukmemberikan akses ke tempat kerja, untuk memfasilitasi pemberianpekerjaan kepada penyandang cacat.

Instansi yang berwenangKementerian, departemen atau instansi pemerintah lainnya yangberwenang untuk menerbitkan peraturan, perintah atau instruksi lainnyayang berkekuatan hukum.

Penanganan pekerja penyandang cacatSebuah proses di tempat kerja yang dirancang untuk memfasilitasipemberian kerja kepada para penyandang cacat melalui upaya yangterkoordinasi dan dengan memperhitungkan kebutuhan perorangan,lingkungan kerja, kebutuhan perusahaan dan tanggung jawab hukum.

10


Penyandang cacatSeseorang yang prospeknya untuk dapat menjamin, kembali ke, tetapmemegang pekerjaan dan menanjak dalam pekerjaan yang sesuaidengan kemampuannya menjadi sangat berkurang akibatberkurangnya kemampuan fisik, indra, intelektual atau mental.

DiskriminasiPembedaan, pengucilan atau preferensi berdasarkan alasan-alasantertentu yang menghapus atau mengurangi kesetaraan kesempatanatau perlakuan dalam hubungan kerja atau pekerjaan. Standar umumyang menetapkan pembedaan merupakan diskriminasi dalam undang-undang. Sikap tertentu dari pejabat pemerintah atau perorangan yangmemberikan perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau anggotadari suatu kelompok merupakan praktik diskriminasi. Diskriminasi taklangsung adalah keadaan, peraturan atau praktik yang tampaknya tidakmemihak, namun pada kenyataannya menimbulkan perlakuan tidaksetara atas orang dengan ciri-ciri tertentu. Pembedaan atau preferensitertentu yang mungkin timbul dari pelaksanaan tindakan khusus untukperlindungan dan dukungan untuk memenuhi persyaratan tertentudari penyandang cacat tidak dianggap sebagai diskriminasi.

PengusahaSeorang atau organisasi yang mempekerjakan pekerja berdasarkankontrak kerja tertulis atau lisan yang menetapkan semua hak dankewajiban dari kedua pihak, sesuai dengan undang-undang danprosedur nasional. Pemerintah, pejabat pemerintah dan perusahaanswasta serta perorangan dapat menjadi pengusaha.

Program bantuan kepada pegawaiSuatu program, baik yang dijalankan bersama antara pengusaha danserikat pekerja, atau oleh pengusaha saja, atau oleh serikat pekerjasaja – yang menawarkan bantuan kepada pekerja dan seringkali jugapada anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah yang dapatmenimbulkan kekacauan pribadi yang pada gilirannya dapatmempengaruhi kegiatan kerja.

11

Organisasi pengusahaSuatu organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusahaperorangan, ikatan pengusaha atau keduanya, yang dibentuk khususuntuk melindungi dan mempromosikan kepentingan para anggotanyaserta memberikan layanan jasa pada para para anggotanya dalammasalah terkait hubungan kerja.

Peluang setaraAkses ke dan peluang setara bagi semua orang dalam kesempayankerja, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan tertentu, tanpadiskriminasi, sesuai dengan Pasal 4 Konvensi No. 159.

Bekurangnya kemampuanKehilangan atau keadaan abnormal dari fungsi psikologis, fisiologisatau fisik.

Standar ketenagakerjaan internasionalPrinsip-prinsip dan norma-norma dalam semua hal yang berhubungandengan ketenagakerjaan yang diadopsi oleh Konferensi PerburuhanInternasional yang bersifat tripartit (pemerintah, pengusaha danpekerja). Standar-standar ini berbentuk sejumlah Konvensi danRekomendasi ketenagakerjaan internasional. Melalui ratifikasi olehnegara-negara anggota, Konvensi-konvensi ini menciptakan kewajibanmengikat untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Rekomendasimerupakan instrumen yang tidak mengikat yang memberikan petunjuktentang kebijakan, perundangan dan tatacara pelaksanaan.

Adaptasi kerjaAdaptasi atau perancangan kembali alat, mesin, ruang kerja danlingkungan kerja untuk kebutuhan perorangan. Ini dapat meliputipenyesuaian dalam organisasi kerja, jadwal kerja, urutan kerja danrincian tugas-tugas kerja sesuai dengan unsur-unsur dasarnya.

Analisis pekerjaanMembuat daftar rinci tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakandalam pekerjaan tertentu dan keterampilan yang diperlukan. Inimengindikasikan apa yang harus dilakukan pekerja, mengapa ia harusmelakukannya, dan keterampilan apa yang diperlukan untukmelakukannya. Analisis dapat juga meliputi berbagai fakta tentang

12


alat-alat yang digunakan dan mesin-mesin yang dioperasikan. Analisispekerjaan biasanya menjadi langkah pertama dalam prosespenempatan.

Jaminan tetap bekerjaTetap bersama pengusaha yang sama, dengan tugas atau kondisipekerjaan yang sama atau berbeda, termasuk kembali bekerja setelahsuatu jangka waktu tidak bekerja dengan atau tanpa gaji.

PengarusutamaanMemasukkan penyandang cacat dalam pekerjaan, pendidikan,pelatihan dan semua sektor masyarakat.

Layanan kesehatan kerja (OHS)Layanan kesehatan yang pada dasarnya mempunyai fungsi pencegahandan bertanggung jawab dalam memberikan saran kepada pengusaha,serta para pekerja dan perwakilan mereka, tentang syarat untukmencapai dan mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan sehatguna memfasilitasi secara optimal kesehatan fisik dan mental dalampekerjaan. Layanan kesehatan kerja juga memberikan saran mengenaiadaptasi kerja sesuai dengan kemampuan pekerja demi kesehatan fisikdan mental mereka.

Organisasi penyandang cacatOrganisasi yang mewakili para penyandang cacat dan membela hak-hak mereka. Ini dapat berbentuk organisasi yang terdiri dari atau yangmembantu penyandang cacat.

Jaminan kembali bekerjaProses di mana seorang pekerja didukung untuk kembali bekerja setelahtidak bekerja karena cidera atau sakit.

Rehabilitasi keterampilanProses yang memungkinkan penyandang cacat untuk menjamin,mempertahankan dan berkembang dalam hubungan kerja yang sesuai,demi mendorong penyatuan atau penyatuan-kembali mereka dalammasyarakat.

13

Dewan pekerjaan/komite tempat kerjaKomite para pekerja dalam perusahaan dengan siapa pengusahabekerjasama dan menjadi tempat pengusaha berkonsultasi tentanghal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Pekerja/pegawaiOrang yang bekerja dengan mendapatkan upah atau gaji danmemberikan layanan bagi pengusaha. Hubungan kerja tunduk padakontrak kerja tertulis atau lisan.

Wakil pekerjaOrang yang diakui oleh peraturan perundangan atau tatacara negara,sesuai dengan Konvensi Perwakilan Pekerja, 1971 (No.135) apakahbentuknya sebagai wakil serikat pekerja, yaitu wakil yang ditunjukatau dipilih oleh serikat pekerja; atau (b) wakil yang dipilih, yaitu wakilyang dipilih secara bebas oleh para pekerja untuk tujuan tersebut,sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional atau dengankesepakatan bersama dan yang fungsinya tidak meliputi kegiatan yangdiakui sebagai prerogatif eksklusif oleh serikat pekerja di negara yangbersangkutan.

Kondisi kerjaFaktor-faktor yang menentukan keadaan di mana para pekerja bekerja.Ini meliputi jam kerja, organisasi kerja, beban kerja, layanankesejahteraan dan ukuran yang digunakan untuk melindungikeselamatan dan kesehatan kerja pekerja.

Lingkungan kerjaSarana dan keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan dan faktor-faktorlingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja.

Tempat kerjaSemua tempat di mana orang-orang dalam hubungan kerja perlu hadiruntuk melakukan pekerjaan mereka dan yang berada di bawah kendalilangsung atau tak-langsung oleh pengusaha. Contohnya adalah kantor,pabrik, perkebunan, lokasi pembangunan, kapal dan tempat hunian.

14


Ruang kerjaBagian dari kantor atau pabrik di mana seseorang bekerja, termasukmeja atau permukaan kerja yang digunakan, kursi, peralatan danbarang-barang lain.

Percobaan kerjaKegiatan kerja untuk memberikan pengalaman atau untuk mengujikesesuaian kemampuan dalam pekerjaan tertentu.

15

2. Tugas-tugas umumpengusaha dan wakil pekerja,serta tanggung jawab pihakyang berwenang

2.1. Tugas-tugas umum pengusaha2.1.1. Untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kecacatan di

tempat kerja, para pengusaha harus menetapkan strategi untukmengelola penyandang cacat sebagai bagian integral dari kebijakankerja secara keseluruhan dan secara khusus sebagai bagian daristrategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengelolaanpenyandang cacat ini dapat dikaitkan dengan program bantuanuntuk pekerja, apabila program itu ada.

2.1.2. Strategi pengelolaan penyandang cacat harus mencakup ketentuanuntuk:(a) penerimaan pencari kerja penyandang cacat, termasuk mereka

yang belum pernah bekerja sebelumnya dan mereka yang inginbekerja kembali setelah tidak bekerja untuk suatu jangka waktutertentu;

(b) adanya kesempatan yang sama bagi pekerja penyandang cacat;(c) jaminan tetap bekerja bagi pekerja yang menjadi catat akibat

kerja.

2.1.3. Strategi pengelolaan penyandang catat harus dikaitkan dengankebijakan ditempat kerja mengenai pengembangan tempat kerjayang aman dan sehat, termasuk ketentuan mengenai tindakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, analisa risiko ataspenyesuaian yang harus dilakukan, campur tangan dini danperujukan ke tempat pengobatan atau rehabilitasi bagi mereka yangmenjadi cacat akibat kerja dan adanya sistim mentor untukmemastikan adanya penerimaan pekerja baru.

16


2.1.4. Strategi tersebut harus sesuai dengan kebijakan nasional danperaturan perundang-undangan yang memuat prinsip-prinsipkesempatan kerja yang sama, dan mendukung Konvensi-konvensiILO yang terkait, khususnya Konvensi No. 159.

2.1.5. Program yang dimaksud harus dirumuskan bersama-sama denganwakil pekerja, dikonsultasikan dengan pekerja penyandang cacat,layanan kesehatan kerja, bila ada, dan, jika memungkinkan, denganorganisasi penyandang cacat. Dalam mengembangkan program,para pengusaha juga dapat memperoleh manfaat dari konsultasidengan pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga pakardibidang penyandang cacat.

2.1.6. Strategi pengelolaan penyandang cacat di tempat kerja harusdikoordinasikan dengan menggunakan struktur keperwakilan ataustruktur baru yang dibentuk untuk maksud tersebut. Orang atauorang-orang yang bertanggung jawab untuk koordinasi programharus mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan penyandangcacat atau mempunyai akses ke pegawai yang mempunyaikemampuan di bidang itu.

2.1.7. Para pengusaha harus bekerjasama dengan bursa tenaga kerjadalam hal mencarikan pekerjaan bagi para penyandang cacat yangsesuai dengan kemampuan, kapasitas kerja dan minat mereka.

2.1.8. Para pengusaha harus memastikan bahwa, dalam bekerja, parapekerja penyandang cacat mendapatkan manfaat yang sama sepertipekerja yang tidak cacat, misalnya dalam hal tunjangan transpordan perumahan.

2.1.9. Organisasi-organisasi pengusaha harus mendukung pengembangankesempatan kerja bagi para penyandang cacat dan jaminan untukbekerja kembali bagi mereka yang menjadi cacat sebagai akibatkerja diantara perusahaan-perusahaan anggota mereka. Merekadapat melakukan hal ini, misalnya, dengan memberikan informasipraktis dan layanan memberikan nasihat, terutama kepadaperusahaan-perusahaan kecil, mengumumkan manfaat bagiperusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat, meningkatkankemitraan antara para pengusaha dalam hubungan dengan

17

pengelolaan penyandang cacat dan memberikan nasihat mengenaistrategi pengelolaan penyandang cacat dalam proses konsultasi ditingkat nasional maupun internasional.

2.1.10. Untuk memperkenalkan strategi pengelolaan penyandang cacatdi tempat kerja, organisasi pengusaha harus memulai strategitersebut dikalangan mereka sendiri.

2.2. Tanggung jawab pihak yang berwenang2.2.1. Pihak yang berwenang harus menganjurkan diberlakukannya

strategi pengelolaan penyandang cacat di tempat kerja oleh parapengusaha, sebagai bagian dari kebijakan nasional untukmengembangkan kesempatan kerja bagi para penyandang cacatdi sektor swasta maupun pemerintah.

2.2.2. Pihak yang berwenang harus memasukkan masalah-masalah yangberkaitan dengan kecacatan dalam kerangka umum peraturan-peraturan dalam bidang perekonomian dan sosial, denganmempertimbangkan kondisi dan tatacara nasional.

2.2.3. Secara berkala, pihak yang berwenang harus meninjau kembalisemua peraturan dan ketentuan yang mengatur kerja, jaminan untuktetap bekerja, dan jaminan kembali bekerja bagi pekerja yangmenjadi cacat akibat kerja di sektor pemerintah maupun swasta,untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidakmengandung unsur-unsur diskriminasi terhadap penyandang cacat.

2.2.4. Hal yang sama juga harus dilakukan dalam kaitannya dengan sistemperlindungan sosial pekerja, termasuk ganti rugi kepada pekerja,untuk memastikan adanya dukungan yang memadai sehingga tidakada hambatan yang tidak perlu ada namun tanpa sengajaditempatkan menjadi penghambat bagi para penyandang cacatdalam memasuki dunia kerja, mempertahankan pekerjaan ataukembali ke pasar kerja terbuka dan mendapatkan pekerjaan.

2.2.5. Pihak yang berwenang harus mempermudah upaya pengusahadalam mengelola masalah-masalah penyandang cacat di tempat

18


kerja, juga dalam hal penerimaan pekerja, jaminan tetap bekerjaatau jaminan untuk kembali bekerja bagi pekerja yang menjadicacat akibat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan membantumereka mengetahui adanya layanan-layanan bursa kerja, penasihat-penasihat teknis, pusat rehabilitasi dan layanan penunjang lainnyayang baik, yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintahmaupun swasta. Dapat juga disarankan pembentukan komitekeselamatan dan kesehatan, program bantuan pekerja, unithubungan industrial dan komite kesetaraan sesuai dengan keadaandan perundang-undangan nasional.

2.2.6. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa lembaga-lembagatersebut di atas memberikan pelayanan yang baik dan bermututinggi.

2.2.7. Pihak yang berwenang harus membuat kriteria untuk menentukanapa yang harus dilakukan dalam hal penyesuaian berdasarkanundang-undang dan tatacara nasional.

2.2.8. Pihak yang berwenang harus memberikan dukungan teknis, subsidiupah dan insentif lain untuk mengembangkan atau mempermudahterciptanya kesempatan kerja dan hak untuk tetap bekerja bagipekerja penyandang cacat, dan memberitahu para pengusahatentang adanya insentif ini.

2.2.9. Dalam memberikan nasihat kepada bursa kerja dan jasa terkait lain,pihak yang berwenang harus melibatkan organisasi pengusaha danbekerja sama dengan mereka, untuk memastikan bahwa layanan-layanan tersebut memadai dan efektif. Mereka juga harusmelibatkan organisasi pengusaha untuk ikut serta dalam kampanyemengenai pemahaman tentang penyandang cacat dan kesempatankerja, atau meminta mereka untuk ikut membiayainya.

2.2.10. Pihak yang berwenang harus mempermudah hubungan antaraorganisasi pengusaha dan serikat pekerja, serta dengan lembagaprofessional terkait, penyedia jasa dan organisasi penyandang cacat,untuk bertukar informasi tentang pengelolaan penyandang cacatdi tempat kerja, termasuk:

19

(a) pengembangan teknik dan teknologi untuk merubah tempatkerja;

(b) sistim penempatan tenaga kerja dan pengalaman kerja untukpara penyandang cacat;

(c) penyesuaian dalam hal sistim pengiklanan dan wawancarauntuk penerimaan pekerja baru dan mempromosikandipekerjakannya pekerja penyandang cacat;

(d) kebiasaan yang berhubungan dengan masalah kepantasansehubungan dengan terbukanya informasi tentang pekerjapenyandang cacat dan pemahaman mengenai kecacatan.

2.2.11. Dalam mengembangkan kesempatan kerja, jaminan tetap bekerjadan jaminan bagi para pekerja yang menyandang cacat akibat kerjabahwa mereka bisa bekerja kembali, pihak yang berwenang harusmemantau dan secara berkala mengadakan evaluasi atas keefektifansistem pemberian insentif atau jasa pemberian nasehat tehnistentang masalah-masalah penyandang cacat yang berhubungandengan kerja.

2.2.12. Untuk memperkenalkan strategi pengelolaan penyandang cacatdi tempat kerja, pihak yang berwenang harus melaksanakan strategitersebut di kalangan mereka sendiri, dan menjadi contoh dalamhal penerimaan pekerja penyandang cacat, memberikan kesempatankerja yang sama bagi penyandang cacat, memberikan jaminan tetapbekerja dan jaminan untuk kembali bekerja bagi mereka yangmenjadi cacat akibat kerja.

2.2.13. Pihak yang berwenang harus mempertimbangkan langkah-langkahuntuk mengembangkan kesempatan kerja, jaminan tetap bekerjadan jaminan untuk kembali bekerja bagi mereka yang menjadicacat akibat kerja, termasuk tindakan khusus bagi pekerja wanitapenyandang cacat.

20


2.3. Tugas-tugas umum wakil pekerja2.3.1. Dalam mempromosikan kebijakan mengenai kesetaraan kesempatan

kerja bagi para pekerja, baik di tingkat pengusaha maupun dalamproses konsultasi dan negosiasi nasional, serikat pekerja harus secaraaktif mendukung diberikannya kesempatan kerja dan pelatihan yangsama bagi pekerja penyandang cacat, termasuk jaminan tetapbekerja dan jaminan kembali bekerja bagi mereka yang menjadicacat akibat kerja.

2.3.2. Serikat pekerja harus secara aktif mendorong para pekerjapenyandang cacat untuk menjadi anggota serikat pekerja danbersedia menjadi pemimpin apabila terpilih.

2.3.3. Serikat pekerja harus secara aktif mewakili kepentingan pekerjapenyandang cacat dalam menghadapi manajemen dan dewan kerjaapapun, komite keselamatan kerja, dan komite lain di tempat kerja,dan harus secara giat mengambil langkah-langkah positif yangbertujuan untuk mempekerjakan penyandang cacat ditempat kerja,termasuk memberikan pemahaman mengenai penyandang cacatdi antara manajer dan staf mengenai setiap penyesuaian atauperubahan yang harus dilakukan.

2.3.4. Serikat pekerja harus memberikan pengertian dan pelatihan kepadapara anggota mereka mengenai masalah pekerja penyandang cacatmelalui kegiatan-kegiatan pemahaman dan publikasi serikat pekerjayang memuat masalah-masalah kesetaraan bagi penyandang cacat.

2.3.5. Dalam mempromosikan tempat kerja yang sehat dan aman, serikatpekerja harus:(a) dengan giat mendukung kepatuhan pada standar-standar

keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku danmemperkenalkan intervensi dini dan prosedur perujukan sesuaidengan kaidah ini;

(b) bekerja sama dengan pengusaha dan ikut serta dalammenyebarkan informasi mengenai masalah penyandang cacatdan program-program pencegahan yang ditawarkanpengusaha, dan dengan organisasi-organisasi penyandangcacat demi kepentingan para pekerja penyandang cacat.

21

2.3.6. Untuk mendukung pengenalan terhadap strategi pengelolaanpenyandang cacat di tempat kerja, serikat pekerja harusmemperkenalkan dan melaksanakan strategi tersebut bagi anggotamereka sendiri.

2.3.7. Serikat pekerja harus meningkatkan pemahaman pengusahamengenai undang-undang perburuhan tertentu, konvensi dandukungan teknologi yang akan mempermudah akses penyandangcacat untuk memperoleh kesempatan kerja.

2.3.8. Serikat pekerja harus mendorong para anggotanya untukbekerjasama dengan program jaminan kembali bekerja bagi merekayang menjadi cacat akibat kerja yang diselenggarakan olehpengusaha, sesuai dengan kaidah ini, agar dapat segera kembalibekerja.

22


23

3. Kerangka untuk pengelolaanmasalah penyandang cacat ditempat kerja

3.1. Pengembangan strategi pengelolaanpenyandang cacat di tempat kerja

3.1.1. Para pengusaha harus menjadikan pengelolaan masalahpenyandang cacat di tempat kerja sebagai tugas prioritas yangmenyumbang keberhasilan usaha, dan menganggapnya sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan sumberdaya manusia di tempat kerja.

3.1.2. Strategi penanganan penyandang cacat harus dirumuskan sesuaidengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan tatacaranasional, dengan memperhitungkan berbagai lembaga danorganisasi nasional di lapangan.

3.1.3. Dalam merumuskan strategi untuk pengelolaan masalahpenyandang cacat di tempat kerja, para pengusaha perlubekerjasama dengan wakil-wakil pekerja dan berkonsultasi denganpara pekerja penyandang cacat serta wakil-wakil mereka.

3.1.4. Strategi di tingkat tempat kerja, perlu melengkapi strategipengembangan sumber daya manusia dalam tujuannya untukmemaksimalkan kontribusi dan kemampuan semua staf, termasukmereka yang menjadi penyandang cacat dan mendukung kepatuhanpada standar keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedurintervensi dan perujukan awal sesuai dengan prinsip-prinsipperaturan ini.

3.1.5. Strategi penanganan penyandang cacat dapat mempertimbangkanketentuan bagi pegawai yang memikul tanggung jawab keluargabagi penyandang cacat.

24


3.1.6. Strategi penanganan penyandang cacat di tempat kerja harusmencakup ketentuan untuk berkonsultasi bagi jasa penempatantenaga kerja atau lembaga spesialis lainnya, bila perlu, untukmemastikan bahwa orang yang menjadi penyandang cacat sangattepat untuk pekerjaan tersebut dari segi kemampuan, kapasitas danminat bekerja, seperti dalam proses perekrutan biasa.

3.2. Komunikasi dan pemahaman3.2.1. Strategi pengelolaan penyandang cacat di tempat kerja harus

diberitahukan kepada semua pekerja, dalam bahasa yang mudahdimengerti, melalui kerjasama dengan wakil pekerja.

3.2.2. Informasi umum tentang penyandang cacat di tempat kerja harusdiberikan kepada semua pegawai, bersama dengan informasi khusustentang strategi perusahaan, dan tentang adaptasi yang mungkindiperlukan di lingkungan kerja, ruang kerja, dan jadwal kerja agarpekerja penyandang cacat dapat mengoptimalkan efektifitas mereka.Ini dapat menjadi bagian dari pengenalan umum pada pekerjaanbagi para penyelia dan staf atau menjadi sesi khusus untuk sesipemahaman mengenai penyandang cacat. Sehubungan dengan ini,semua pekerja harus diberi kesempatan untuk mengajukanpertanyaan apapun yang mereka ingin ketahui tentang prospekbekerja dengan rekan kerja yang menjadi penyandang cacat.

3.2.3. Bila perlu, saran dari lembaga-lembaga pakar di bidang penyandangcacat, yang dapat meliputi organisasi penyandang cacat, dimasukkandalam perencanaan sesi informasi dan pemahaman di tempat kerjatersebut.

3.2.4. Para pengusaha, termasuk manajer seniornya, harus menyatakankomitmen mereka pada strategi pengelolaan penyandang cacatmelalui langkah-langkah yang mereka anggap sesuai dalam halperekrutan tenaga kerja penyandang cacat dan jaminan tetapbekerja bagi pegawai yang menjadi cacat akibat kerja.

3.2.5. Para pengusaha, organisasi pengusaha, serikat pekerja, pihak yangberkepentingan dan organisasi penyandang cacat harus

25

mempertimbangkan untuk bekerjasama dalam mempublikasistrategi tentang masalah-masalah penyandang cacat dan informasitentang pelaksanaan kebijakan ini.

3.2.6. Pengusaha harus memberitahu para pemasok dan sumberpengadaan mereka tentang strategi pengelolaan penyandang cacat,dengan maksud mendorong pelaksanaannya.

3.2.7. Dalam mempromosikan strategi pengelolaan penyandang cacat ditempat kerja, kelompok-kelompok pengusaha dan organisasipengusaha harus mempertimbangkan upaya pertukaran informasidan pelatihan tentang hal ini dengan badan pemerintah yangberkepentingan, lembaga tenaga ahli dan badan lain yangberkompeten.

3.3. Evaluasi atas efektifitas3.3.1. Para pengusaha harus mengevaluasi efektifitas strategi tempat kerja

mereka dalam pengelolaan penyandang cacat secara berkala danmelakukan penyempurnaan bila diperlukan.

3.3.2. Para wakil pekerja di tempat kerja harus diberi akses ke upayaevaluasi dan ikut serta di dalamnya.

3.3.3. Dalam rangka mengadakan penilaian atas efektifitas dukunganmereka pada program ini, bila ada, pihak-pihak yang berwenangdapat meminta informasi dari pengusaha.

3.3.4. Semua informasi tentang program pengelolaan penyandang cacatharus bersifat anonim dan dijamin kerahasiannya, sebelumdisebarluaskan.

26


27

4. Perekrutan

4.1. Persiapan untuk perekrutan4.1.1. Prinsip non-diskriminasi perlu dihargai selama proses perekrutan,

untuk menjamin manfaat maksimum bagi pengusaha dan peluangyang setara bagi semua calon pegawai baik para penyandang cacatatau tidak. Para pengusaha dapat, misalnya, menyelipkanpernyataan tentang komitmen atas kesetaraan peluang dalamprosedur perekrutan dan dalam iklan lowongan kerja, menggunakanlogo untuk menunjukkan bahwa kebijakan demikian berlaku diperusahaan, secara khusus meminta lamaran dari para penyandangcacat, dan menyatakan bahwa semua calon akan dipertimbangkansemata-mata berdasarkan kemampuan mereka.

4.1.2. Pengusaha harus memastikan bahwa proses perekrutan merekamenarik pelamar dari sebanyak mungkin penyandang cacat yangmemiliki kemampuan. Mereka dapat melakukan hal ini, misalnya,melalui konsultasi dengan penyedia jasa tenaga kerja untukpenyandang cacat, atau lembaga khusus dengan memastikan bahwalowongan kerja dipublikasikan dalam suatu format yang dapatdiakses oleh pelamar dari berbagai jenis penyandang cacat – dalampublikasi di media cetak, radio, internet – dengan menyediakanbahan lamaran kerja dalam berbagai format.

4.1.3. Bila pengusaha mengandalkan agen untuk melakukan perekrutan,pihak yang berkepentingan dapat bekerjasama dengan organisasipengusaha, organisasi yang sesuai untuk penyandang cacat danasosiasi periklanan yang menarik lamaran dari para pencari kerjapenyandang cacat.

4.1.4. Pihak yang berkepentingan harus membantu para pengusahadengan memfasilitasi perekrutan penyandang cacat melaluipenggunaan jasa penempatan tenaga kerja yang efektif. Pihak yangberkepentingan juga perlu memfasilitasi pengaturan jasa teknik,subsidi upah dan insentif lainnya sejauh diperlukan.

28


4.1.5. Organisasi pengusaha dan serikat pekerja, serta pihak yangberkepentingan, sejauh diperlukan, dapat menyusun petunjukpelaksanaan untuk membantu mempekerjakan penyandang cacatdi daerah perkotaan dan perdesaan. Petunjuk pelaksanaan ini perlumencerminkan keadaan di tingkat nasional dan sektoral.

4.1.6. Organisasi pengusaha dapat menunjang perekrutan pekerjapenyandang cacat dengan menjalin kerjasama dengan perusahaanjasa, agen tenaga kerja dan organisasi penyandang cacat untukmemastikan bahwa jasa yang diberikan secara efektif memenuhikebutuhan pengusaha.

4.1.7. Dalam mempertimbangkan calon pekerja penyandang cacat,pengusaha harus terbuka dalam mengadakan penyesuaian di tempatkerja, ruang kerja dan kondisi kerja, apabila diperlukan untukmemaksimalkan kemampuan sang calon pekerja ini melaksanakanpekerjaannya. Nasihat dan bimbingan tentang penyesuaian yangdiperlukan dapat diminta dari perusahaan jasa tenaga kerja ataulembaga pakar di bidang penyandang cacat, termasuk organisasiatau orang penyandang cacat. Penyesuaian, apabila diperlukan,perlu disusun dengan berkonsultasi dengan para pekerjapenyandang cacat atau non-penyandang cacat, dan dilakukandengan perjanjian dengan wakil pekerja dan pekerja penyandangcacat yang bersangkutan (lihat juga seksi 7).

4.2. Wawancara dan tes4.2.1. Tes pra-pekerjaan dan kriteria seleksi harus difokuskan pada

keterampilan, pengetahuan dan kemampuan khusus yang dianggappenting untuk fungsi-fungsi pekerjaan yang lowong. Perlu diusahakanagar memilih tes yang formatnya dapat diakses oleh pelamarpenyandang cacat. Demikian pula, kriteria pemilihan perlu diperiksadengan cermat untuk memastikan bahwa tes yang diberikan tidaktanpa sengaja menyingkirkan pelamar penyandang cacat.

4.2.2. Anggota-anggota tim pewawancara dalam sektor swasta dan publikharus dibekali petunjuk tentang proses wawancara dan seleksimereka yang menjadi penyandang cacat.

29

4.2.3. Para pengusaha harus mempertimbangkan cara-cara yangmemungkinkan para calon mengikuti dan menjalankan wawancaradengan cara yang setara dengan pelamar lainnya, misalnya denganmengizinkan mereka menggunakan juru bahasa isyarat atau dengankehadiran pemberi advokasi.

4.2.4. Dalam menerbitkan undangan wawancara, pengusaha harusmendorong para calon untuk, terlebih dahulu mengemukakankebutuhan atau akomodasi khusus yang mungkin mereka perlukanagar dapat mengikuti wawancara.

4.2.5. Penyesuaian dalam proses perekrutan harus memperhitungkanberbagai kebutuhan dari para pencari kerja, dan rasionalnyapenyesuaian itu, apabila perlu, dikomunikasikan kepada para calondan pegawai.

4.3. Orientasi pekerja pada pekerjaan4.3.1. Para pengusaha harus mengadakan orientasi tentang perusahaan

atau jasa, lingkungan kerja, dan pekerjaan untuk masing-masingpekerja penyandang cacat yang baru direkrut, dengan cara yangsama seperti bagi para pekerja bukan penyandang cacat.

4.3.2. Pengusaha harus memastikan bahwa informasi yang penting bagipekerjaan dan tempat kerja, seperti petunjuk pelaksanaan pekerjaan,buku pedoman pekerjaan, informasi tentang ketentuan staf,prosedur penanganan keluh kesah, serta prosedur kesehatan dankeselamatan dikomunikasikan kepada para pegawai penyandangcacat dalam suatu format yang memastikan mereka mengertimaksud informasi itu sepenuhnya.

4.3.3. Dalam menawarkan pekerjaan kepada calon yang berstatuspenyandang cacat, pengusaha harus menunjukkan penyesuaianyang berkaitan dengan kecacatan bagi lingkungan kerja, ruang kerja,jadwal atau pelatihan kerja yang diusulkan dan berkonsultasi lebihjauh tentang hal itu dengan calon pekerja. Pelatihan kerja khususatau dukungan perorangan yang diperlukan perlu dibicarakan padakesempatan ini.

30


4.3.4. Wakil pekerja dan rekan kerja harus dikonsultasikan tentangpenyesuaian penting yang dibuat atau direncanakan, gunamemperhitungkan kebutuhan khusus pegawai penyandang cacat.

4.3.5. Pengusaha harus bekerjasama dengan pihak yang berkepentinganatau terkait lainnya dalam memfasilitasi kursus-kursus bagimanajemen, penyelia, atau sesama pekerja yang ingin mempelajariteknik komunikasi alternatif, memperbaiki komunikasi dengan rekansekerja yang sulit bicara, mendengar atau mengerti bahasa lisan.

4.3.6. Bila perekrutan penyandang cacat sudah dilaksanakan, layananlanjutannya mungkin penting dalam upaya memastikan bahwamasalah yang dapat timbul segera diketahui dan dicaripemecahannya. Dalam konteks ini, pengusaha dan pegawaipenyandang cacat dapat memperoleh manfaat dari hubungan tetapdengan jasa tenaga kerja dan lembaga terkait lainnya. Parapengusaha perlu berkonsultasi secara langsung dengan parapenyedia jasa ini, apabila perlu, dan juga memfasilitasi pekerjapenyandang cacat ini untuk tetap melakukan kontak, dalam upayamemuluskan proses penyatuan mereka di tempat kerja.

4.4. Pengalaman kerja4.4.1. Apabila pengusaha belum siap mempekerjakan penyandang cacat,

mereka dapat mempertimbangkan pemberian kesempatanmemperoleh pengalaman kerja bagi para pencari kerja penyandangcacat. Tujuannya agar mereka dapat memperoleh keterampilan,pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan untuk sebuahpekerjaan tertentu di tempat kerja. Pengalaman berbasis tempatkerja seperti ini dapat membantu pencari kerja memperolehketerampilan yang sejalan dengan persyaratan kerja pengusaha.Cara ini juga memberi kesempatan kepada pengusaha untukmengukur kemampuan dan kapasitas kerja penyandang cacat danmendorong kemungkinan untuk mempertimbangkan perekrutanketika masa pelatihan selesai.

31

4.4.2. Apabila calon pekerja penyandang cacat diberi kesempatan untukmemperoleh pengalaman kerja, pengusaha dapat menugaskanseorang penyelia atau pekerja senior untuk membantunya. Sebagaialternatif, layanan dari pelatih kerja dapat diberikan melalui jasatenaga kerja.

4.5. Percobaan kerja dan penempatan kerjadengan dukungan

4.5.1. Pihak yang berkepentingan harus memfasilitasi pengalaman kerja,percobaan kerja dan penempatan kerja dengan dukungan melaluipemberian nasihat teknis kepada pengusaha dan penyandang cacat,sesuai dengan kebutuhan. Juga dengan memberikan informasikepada mereka tentang adanya program insentif yang tersedia untukmensubsidi biaya yang diperlukan, seperti biaya upah atau biayapenyesuaian ke tempat kerja, alat atau peralatan.

4.5.2. Sebagai alternatif dari perekrutan segera atau pemberiankesempatan memperoleh pengalaman kerja, pengusaha dapatmempertimbangkan percobaan kerja kepada penyandang cacat ataupenempatan kerja dengan dukungan sesuai dengan undang-undangdan tatacara yang berlaku di negara masing-masing. Dalam halpengalaman kerja, percobaan kerja akan memberikan kesempatankepada pengusaha untuk menilai kemampuan dan kapasitas.Perekrutan dapat menyusul selanjutnya. Percobaan kerja ataupenempatan kerja dengan dukungan memberi pengalaman kerjayang berharga kepada penyandang cacat yang sedang mencari kerjakarena program ini dapat meningkatkan kecakapan dan kemampuankerja mereka.

4.5.3. Dalam hal pekerjaan dengan dukungan, pihak yang berkepentingandapat memfasilitasi penyediaan jasa pelatih kerja yang terus berjalanhingga adanya penempatan, baik secara langsung melalui layananpenempatan tenaga pemerintah, atau melalui lembaga spesialis.

4.5.4. Dengan selesainya percobaan kerja, pihak yang berkepentinganatau lembaga spesialis lainnya dapat bersama pengusaha menilai

32


keberhasilan percobaan kerja dan menempuh upaya lain, bila perlu.Ini dapat meliputi pengalihan percobaan kerja ke pekerjaan laindalam perusahaan yang sama atau di tempat lain, atau mengaturanpelatihan tambahan atau dukungan lain kepada penyandang cacat.

4.6. Tinjauan atas kemajuan4.6.1. Para pengusaha harus tetap meninjau proses perekrutan mereka

agar dapat memastikan bahwa cara itu dapat diakses olehpenyandang cacat dari berbagai jenis.

4.6.2. Pihak yang berkepentingan harus secara teratur meninjau efektifitasdukungan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandangcacat, dan mengambil langkah untuk menyempurnakan efektifitasdari langkah yang sudah ditempuh, di mana perlu. Tinjauan iniperlu dilaksanakan dalam konsultasi dengan para pengusaha danwakil pekerja, serta dengan wakil penyandang cacat.

33

5. Promosi

5.1. Pengembangan karier5.1.1. Para pekerja penyandang cacat perlu diberikan peluang yang sama

dengan pekerja lain di tempat kerja untuk memperoleh keterampilandan pengalaman yang diperlukan untuk memajukan karier mereka.

5.1.2. Informasi tentang pengembangan karier dan peluang promosi harusdisediakan dan dikomunikasikan dalam bentuk format yang dapatdiakses bagi pekerja penyandang cacat dari berbagai jenis di dalamperusahaan yang sama. Perhatian khusus perlu diberikan padaaksesibilitas, bila informasi demikian disediakan melalui alatelektronik.

5.1.3. Para pekerja penyandang cacat harus didorong untuk mengajukanlamaran promosi, terutama untuk jabatan di mana mereka tampakragu-ragu untuk melamarnya, karena kekurangan atau hambatanlain oleh kecacatan mereka, atau yang dilihat sebagai hambatandalam lingkungan kerja mereka.

5.1.4. Dalam mempertimbangkan promposi pekerja, pengusaha harusmemperhitungkan pengalaman mereka sebelumnya, bila ada,kompetensi, kinerja dan kemampuan sekarang, selain kualifikasiformal yang sesuai untuk persyaratan utama pekerjaan.

5.2. Peluang pelatihan, buku pedoman dan kursusyang disponsori pengusaha

5.2.1. Peluang bagi pekerja penyandang cacat untuk memperoleh manfaatdari program pelatihan dalam perusahaan, perlu dikembangkandan dipublikasikan. Penggunaan jasa pembaca, juru bahasa danbahan yang diadaptasi, perlu difasilitasi, apabila perlu, oleh pihakyang berkepentingan, atau oleh organisasi atau orang penyandangcacat.

34


5.2.2. Pengusaha harus mempertimbangkan penyesuaian jadwal waktu,tempat dan program untuk memfasilitasi dan memaksimalkankepesertaan para penyandang cacat dalam langkah-langkah yangbertujuan menunjang pengembangan karier dalam semuahubungan kerja.

5.2.3. Dalam mengembangkan kesempatan kerja, pengusaha ataukelompok pengusaha harus memastikan bahwa ini dapat diaksesoleh penyandang cacat.

5.2.4. Buku pegangan dan bahan pelatihan pelatihan di tempat kerja harusdapat diakses oleh mereka yang sulit berkomunikasi dan yang cacatintelektual, termasuk, bila timbul kebutuhan, format alternatif untukbahan cetakan dan penggunaan ilustrasi visual sebagai ganti teks.

5.3. Pelatihan keterampilan di luar perusahaan5.3.1. Kebijakan kesempatan kerja yang setara harus diberlakukan dalam

penyertaan berbasis-tempat kerja untuk pelatihan keterampilandengan mengadakan kursus yang tersedia dan yang dapat diaksesbagi semua pegawai, termasuk para penyandang cacat dan denganmengadakan modifikasi pada manual dan bahan pelajaran, bila perlu.

5.3.2. Pihak yang berkepentingan harus memastikan bahwa strukturpendidikan dan pelatihan dapat diakses oleh para penyandang cacatagar mereka dapat memperoleh akses ke kesempatan kerja yangterbuka.

5.3.3. Dalam memilih jasa dan kesempatan pelatihan di luar perusahaan,para pengusaha harus memperhitungkan aksesibilitas ke tempatpelatihan bagi pekerja penyandang cacat.

5.4. Tinjauan dan penghargaan5.4.1. Penghargaan atas kinerja pekerja penyandang cacat harus

dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang sama yang diberlakukanbagi pemegang jabatan yang sama.

35

6. Mempertahankan pekerjaan

6.1. Kebijakan tentang mereka yang menjadi cacat6.1.1. Bila pegawai yang ada menjadi cacat pada masa kerja, pengusaha

dapat tetap memperoleh manfaat dari keahlian dan pengalamanyang sudah diperoleh dengan menempuh langkah untukmemungkinkan pekerja tersebut tetap bekerja. Dalammengembangkan strategi pengelolaan penyandang cacat di tempatkerja, pengusaha harus menyertakan langkah-langkah untukmempertahankan pekerjaan, termasuk:(a) intervensi dan perujukan dini ke jasa/layanan yang sesuai;(b) langkah untuk berangsur-angsur kembali bekerja;(c) peluang bagi pekerja penyandang cacat untuk mencoba suatu

pekerjaan atau memperoleh pengalaman dalam pekerjaanalternatif bila tidak mampu melanjutkan kembali pekerjaanlama mereka;

(d) penggunaan dukungan dan nasihat teknis untuk mengetahuipeluang dan penyesuaian yang mungkin diperlukan.

6.1.2. Dalam upaya memfasilitasi perlindungan pekerjaan bagi pegawaiyang menjadi cacat, pengusaha harus mengetahui sejumlah pilihanyang ada. Dalam beberapa hal, pegawai dapat kembali ke jabatanyang sama seperti semula, tanpa perubahan. Dalam hal lain,diperlukan sedikit penyesuaian bagi pekerjaan itu sendiri, bagi ruangkerja atau lingkungan kerja. Dalam kasus lainnya lagi, mungkinorang tersebut harus pindah ke pekerjaan lain di tempat kerjanya.Strategi pengelolaan penyandang cacat perlu meliputi langkah-langkah untuk mempromosikan perlindungan pekerjaan dalamsetiap bentuk ini. Ini dapat meliputi pelatihan dan pelatihan kembalibagi orang yang bersangkutan, penyediaan informasi kepada parapenyelia dan sesama pekerja untuk menggunakan alat danperalatan, hak atas akses terhadap dukungan lain sejauh diperlukan,serta modifikasi atau opsi alternatif dalam prosedur yang diperlukanuntuk melaksanakan pekerjaan sehingga keadaan yang ada tidakmemburuk.

36


6.1.3. Dalam mengembangkan langkah-langkah untuk pengerahankembali pekerja penyandang cacat, pengusaha harus senantiasamemperhitungkan preferensi jabatan dari para pekerja danberkonsultasi dengan wakil pekerja bila perlu.

6.1.4. Bila pekerja menjadi cacat, sebelum mengambil langkah lain,pengusaha harus memastikan bahwa upaya-upaya untuk merubahtempat kerja sudah sepenuhnya dilakukan agar dapat memanfaatkanpotensi dan keterampilan yang sudah ada dari pegawai yangbersangkutan.

6.1.5. Pihak yang berwenang harus memberi petunjuk, layanan daninsentif kepada para pengusaha, kelompok pengusaha dan serikatpekerja, agar dapat memaksimalkan kesempatan bagi penyandangcacat untuk mempertahankan pekerjaannya , dan segera kembalibekerja setelah terjadinya kecelakaan, cidera, menderita sakit,perubahan kemampuan atau kondisi menurunnya kemampuan. Inidapat meliputi langkah-langkah yang memungkinkan konselingperorangan, rencana rehabilitasi perorangan atau programmempertahankan pekerjaan, yang bertujuan meningkatkan peluangpara pekerja ini dalam pekerjaan mereka sekarang atau pekerjaanlain, dimana mereka dapat memanfaatkan bakat dan pengalamanmereka, sejauh mungkin tanpa kehilangan penghasilan. Langkah-langkah demikian perlu dikembangkan melalui konsultasi denganorganisasi pengusaha dan serikat pekerja, professional dan organisasipenyandang cacat yang relevan.

6.2. Penilaian dan rehabilitasi6.2.1. Pihak yang berwenang, atas permintaan pengusaha, perlu

memfasilitasi pengusaha untuk menilai kemampuan danpengalaman kerja dari pekerja yang sudah menjadi cacat atau sudahberkurang kemampuannya dalam pekerjaan, dengan maksud agarmereka dapat tetap melakukan pekerjaan yang sama bila perludengan sedikit modifikasi tugas pekerjaan, lingkungan kerja ataujadwal kerja, atau melalui pelatihan-kembali.

37

6.2.2. Pihak yang berwenang perlu mengupayakan adanya kesempatanbagi pekerja yang menjadi cacat, mengalami cidera atau terkenapenyakit akibat kerja, untuk tetap aktif secara ekonomis melalui:(a) kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan termasuk

pelatihan yang sesuai dengan berbagai sektor di pasar kerjaterbuka;

(b) promosi dan dukungan layanan informasi serta konseling yangberkaitan dengan mempertahankan pekerjaan dan kembalibekerja;

(c) pengembangan materi, bila perlu dalam bentuk databaseelektronik, yang menggambarkan berbagai contohpelaksanaan dan pengalaman keberhasilan mempertahankanpekerjaan yang sesuai bagi perempuan dan laki-laki, bagipekerja yang lebih tua dan lebih muda, dan bagi daerahperkotaan dan pedesaan, serta sesuai dengan kondisi nasional;

(d) program aktif untuk memfasilitasi masuknya atau masuknya-kembali mereka yang mengalami cacat kedalam pasar kerja;

(e) pemantauan kesesuaian sistim jaminan sosial membantupenyandang cacat dengan tujuan untuk mempertahankanpekerjan dan kembali bekerja.

6.2.3. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa layanan yangsesuai yang diperlukan orang yang menjadi cacat akibat kerja,segera tersedia, bermutu tinggi dan terkoordinasi dengan baik.

6.2.4. Pihak yang berwenang dapat memberitahu semua pekerja mengenaibesaran dan cakupan jaminan, baik dalam bentuk tunai atau bukandalam bentuk uang, dalam program jaminan sosial mereka yangdimaksud akan menjadi fungsi pencegahan, gantirugi danrehabilitasi sehubungan dengan kecacatan.

6.2.5. Pihak yang berwenang harus menetapkan bentuk dan tatacarapelaksanaan perlindungan pekerjaan di sektor publik.

6.2.6. Wakil pekerja harus menetapkan kebijakan untuk perlindunganpekerjaan bagi penyandang cacat dalam organisasi mereka sendiridan dalam usulan mereka untuk perundingan bersama.

38


39

7. Penyesuaian

Dalam merekrut atau mempertahankan pekerja yang menjadi penyandangcacat, para pengusaha mungkin memerlukan suatu atau sejumlahpenyesuaian dalam beberapa hal untuk memungkinkan orang tersebutmelaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Untuk memudahkan, ketentuantentang berbagai jenis kemungkinan penyesuaian dikelompokkan bersamadalam bagian ini. Namun ditekankan bahwa dalam banyak hal, penyesuaiandemikian tidak diperlukan.

7.1. Aksesibilitas7.1.1. Untuk memfasilitasi perekrutan penyandang cacat dan perlindungan

pekerjaan bagi pekerja yang menjadi cacat, pengusaha perlumengambil langkah untuk meningkatkan aksesibilitas tempat kerjabagi mereka yang menjadi penyandang cacat dalam berbagaibentuk. Ini meliputi penyediaan gerbang/pintu masuk ke dankemudahan bergerak di tempat kerja serta kemudahanmenggunakan kamar kecil dan kamar mandi.

7.1.2. Aksesibilitas juga dapat dipahami mencakup tanda/tulisan (bahwasarana itu sedang digunakan), buku pedoman, petunjuk tentangtempat kerja serta informasi elektronik. Apabila perlu, ini harusditinjau kembali, untuk aksesibilitas bagi mereka yang mempunyaikekurangan dalam penglihatan, dan terutama mereka denganketerbelakangan intelektual.

7.1.3. Aksesibilitas bagi mereka yang kurang pendengaran meliputi akseske informasi yang seringkali disampaikan dengan suara – sepertibunyi bel, bahaya kebakaran, peluit atau sirene. Sarana demikianperlu ditinjau kembali dan dilengkapi, bila perlu, dengan alat-alatalternatif seperti lampu berkedip-kedip.

7.1.4. Dalam merencanakan peningkatan aksesibilitas, pengusaha perluberkonsultasi dengan pekerja penyandang cacat dan dengan jasakonsultasi teknis, yang dapat berupa organisasi beranggotakan

40


penyandang cacat, dan dengan mengacu pada kriteria yangditetapkan oleh pihak yang berwenang.

7.1.5. Perencanaan meghadapi keadaan darurat perlu memastikan bahwapara penyandang cacat dapat dengan aman dan efektifmeninggalkan tempat kerja ke daerah yang aman.

7.2. Adaptasi7.2.1. Adaptasi mungkin diperlukan bagi ruang kerja agar pekerja

penyandang cacat dapat melakukan pekerjaan dengan efektif.Dalam merencanakan adaptasi, pengusaha harus berkonsultasidengan pekerja penyandang cacat yang bersangkutan dan denganwakil pekerja.

7.2.2. Demikian pula, adaptasi mungkin diperlukan untuk alat danperalatan untuk menjamin kinerja yang optimum. Ini juga perludirencanakan melalui konsultasi dengan pekerja penyandang cacatdan wakil pekerja.

7.2.3. Bagi sebagian pekerja penyandang cacat, mungkin diperlukantinjauan-kembali atas uraian tugas dan perubahan yang sesuai,misalnya dengan menghapus sebagian dari pekerjaan yang tidakdapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan menggantinyadengan suatu atau sejumlah tugas lain.

7.2.4. Keluwesan jadwal kerja dapat menjadi faktor penting dalammemungkinkan penyandang cacat untuk melaksanakan pekerjaandengan memuaskan. Ini juga perlu dipertimbangkan, melaluikonsultasi dengan pekerja yang bersangkutan dan wakil mereka.

7.2.5. Persyaratan kinerja mungkin perlu ditinjau kembali, melaluikonsultasi dengan para penyandang cacat dan wakil-wakil mereka.Terutama pada tahap awal setelah perekrutan, atau setelah salahseorang pekerja menjadi cacat.

41

7.3. Insentif dan jasa dukungan7.3.1. Apabila perlu, pihak yang berwenang harus menyediakan sejumlah

insentif untuk penyesuaian tempat kerja, serta jasa konsultasi teknisyang memberikan nasihat dan informasi terkini tentang penyesuaianpada tempat kerja atau pada organisasi tugas-tugas pekerjaankepada para pemberi kerja, jika diperlukan.

42


43

8. Kerahasiaan informasi8.1. Atas persetujuan orang yang bersangkutan, informasi relevan yang

berkaitan dengan penurunan fungsi dan status kesehatan yangterganggu bagi seorang pekerja penyandang cacat harusdikumpulkan dan disimpan oleh pemberi kerja, dengan cara yangtetap mempertahankan kerahasiaan.

44


45

Prakarsa-prakarsa penyandang cacat internasional yang relevan

Prakarsa-prakarsa penyandang cacat internasional yang relevan mencakup:

· Program Aksi tentang Penyandang Cacat Dunia (The World Programmeof Action Concerning Disabled Persons), diadopsi PBB tahun 1982 (http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm).

· Satu Dasawarsa Penyandang Cacat PBB (The United Nations Decade ofDisabled Persons), 1983-92 (http://www.un.org/esa/socdev/enable/dis50y60.htm).

· Aturan Standar PBB tentang Kesetaraan Peluang bagi Penyandang Cacat(The United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunitiesfor People with Disabilities), diadopsi PBB tahun 1993 (http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm).

· Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Rehabilitasi danKetenagakerjaan (Penyandang Cacat) (International Labour OrganizationVocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention),1983 (No. 159), Rekomendasi yang menyertainya (No. 168), 1983,dan Rekomendasi Rehabilitasi Kerja (Penyandang Cacat) VocationalRehabilitation (Disabled) Recommendation, 1955 (No. 99) (http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/r-iii1ba.htm).

· Satu Dasawarsa Penyandang Cacat Asia Pasifik (The Asian and PacificDecade of Disabled Persons), 1993-2002) (http://www.unescap.org/decade/index.htm).

· Deklarasi Kopenhagen tentang Pembangunan Sosial (The CopenhagenDeclaration on Social Development), 1995 (http://www.earthsummit2002.org/wssd/wssd/wssdr1.htm).

· Satu Dasawarsa Penyandang Cacat Afrika (The African Decade of DisabledPersons), 2000-09 (http://www.un.org/esa/socdev/enable/disecn017e2.htm).

Lampiran 1

46


Prakarsa-prakarsa ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta penyandangcacat dalam segala aspek dan sektor kemasyarakatan. Deklarasi Kopenhagentahun 1995 melihat cacat sebagai satu bentuk keragaman sosial danmenekankan perlunya suatu respons yang bersifat merangkul yang berupayauntuk membangun suatu “masyarakat untuk semua orang”.

47

Beberapa Konvensi dan Rekomendasi ILO TerkaitLainnya

Hak Asasi ManusiaKonvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan (Employment and

Occupation) Convention, 1958 (No. 111), dan Rekomendasi(Recommendation), 1958 (No. 111).

Hubungan KerjaKebijakan Hubungan Kerja

Konvensi tentang Kebijakan Hubungan Kerja (Employment Policy

Convention, 1964 (No. 122), dan Rekomendasi, 1964 (No.

122);

Konvensi tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Termination of

Employment Convention, 1982 (No. 158);

Rekomendasi tentang Kebijakan Hubungan Kerja (Beberapa

Ketentuan Tambahan) (Employment Policy (Supplementary

Provisions) Recommendation, 1984 (No. 169);

Konvensi Peningkatan dan Perlindungan Kerja terhadap

Pengangguran (Employment Promotion and Protection against

Unemployment Convention), 1988 (No. 168).

Jasa-jasa Pekerjaan

Konvensi Jasa Pekerjaan (Employment Service Convention), 1948 (No.

88), dan Rekomendasi, 1948 (No. 83).

Lampiran 2

48


Panduan dan Pelatihan Kerja

Konvensi Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resources

Development Convention), 1975 (No. 142), dan Rekomendasi,

1975 (No. 150).

Pekerjaan untuk mereka yang termasuk kategori khusus

Konvensi Pemeriksaan Kesehatan Kaum Muda (Industri) (Medical

Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1944 (No. 77);

Konvensi Pemeriksaan Kesehatan Kaum Muda (Pekerjaan Non-

Industri) ((Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial

Occupations) Convention)), 1946 (No. 78);

Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Kaum Muda, 1946 (No. 79);

Rekomendasi tentang Pekerja Berumur (Older Workers

Recommendation), 1980 (No. 162).

Hubungan KerjaRekomendasi Kerjasama di Tingkat Pelaksana (Co-operation at the Level of

the Undertaking Recommendation), 1952 (No. 94).

Syarat-syarat kerjaKesehatan dan keselamatan kerja

Konvensi tentang Lingkungan Kerja (Polusi Air, Suara dan Getaran)

(Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration)

Convention), 1977 (No. 148));

Konvensi tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational

Safety and Health Convention), 1985 (No. 155), dan

Rekomendasi, 1985 (No. 164);

Konvensi tentang Layanan Kesehatan Kerja (Occupational Health

Services Convention), 1985 (No. 161), dan Rekomendasi, 1985

(No. 171);

49

Konvensi tentang Bahan Kimia (Chemicals Convention), 1990 (No.

170).

Upah

Konvensi Upah Minimum untuk Pekerjaan Mekanik (Pertanian)

(Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention),

1951 (No. 99);

Konvensi Imbalan yang Setara (Equal Remuneration Convention),

1951 (No. 100).

Jaminan sosial

Rekomendasi tentang Jaminan Penghasilan (Income Security

Recommendation), 1944 (No. 67);

Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum) (Minimum Standards

Convention, 1952 (No. 102);

Konvensi tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Employment Injury

Benefits Convention, 1964 (No. 121), dan Rekomendasi, 1964

(No. 121);

Konvensi tentang Jaminan Cacat, Hari Tua dan Orang Yang Selamat

(Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits Convention), 1967

(No. 128), dan Rekomendasi, 1967 (No. 131).

Semua Konvensi dan Rekomendasi ini tersedia di situs ILO (http://www.ilo.org).

50


51

Lampiran 3

Beberapa contoh kerangka hukum dan kebijakan tentang penyandang cacatyang diadopsi oleh negara-negara anggota ILO.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir di abad ke-20 terjadi beberapaperubahan besar dalam kerangka hukum dan kebijakan tentangpenyandang cacat di berbagai negara di seluruh dunia. Banyakpemerintahan yang sudah menganut kebijakan-kebijakan yang bertujuanuntuk mengedepankan hak-hak penyandang cacat agar dapat berperansecara semaksimal mungkin dalam masyarakat. Ini meliputi kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagipenyandang cacat yang seringkali didukung oleh undang-undang.

Di beberapa negara, kebijakan-kebijakan ini kadangkala berupa undang-undang atau peraturan yang mewajibkan pengusaha untuk mencadangkanbagian pekerjaan tertentu untuk mereka yang dikategorikan sebagaipenyandang cacat – biasanya disebut sebagai undang-undang kuota. Jikapengusaha tidak mematuhi undang-undang ini, banyak negara yang akanmewajibkan mereka untuk membayar sumbangan untuk dimasukkan kedalam dana pusat yang akan digunakan untuk tujuan meningkatkanaksesibilitas ke dunia kerja atau untuk tujuan rehabilitasi pekerjaan. Negara-negara yang memberlakukan undang-undang semacam ini termasukbanyak negara Eropa, seperti Perancis, Jerman dan Itali, dan beberapanegara di Asia seperti China, Jepang dan Thailand.

Negara-negara lain telah mulai menerapkan undang-undang antidiskriminasi dan pemerataan peluang kerja yang mengharamkan parapengusaha memberlakukan diskriminasi terhadap orang-orang yangdikategorikan sebagai penyandang cacat dalam melakukan perekrutan,kenaikan jabatan, pemecatan dan berbagai aspek hubungan kerja lainnya.Negara-negara yang memberlakukan ketentuan demikian antara lain adalah

52


Australia, Kanada, Selandia Baru, negara-negara Skandinavia, Afrika Selatan,Kerajaan Inggris serta Amerika Serikat.

Banyak pemerintahan yang telah mulai melakukan berbagai langkah untukmendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan undang-undang ini.Langkah-langkah tersebut meliputi dukungan finansial kepada parapengusaha, yang dimaksudkan sebagai insentif untuk memastikan bahwamempekerjakan orang-orang tersebut tidak menimbulkan biaya tambahanatau berbagai masalah lain bagi pengusaha, dan mendukung berbagailayanan untuk memastikan bahwa nasihat teknis yang relevan telah diberikandan masalah apa pun yang timbul akan dapat diatasi dengan segera.

Ada pun yang ikut melatarbelakangi berbagai perubahan kebijakan danundang-undang adalah kesempatan kerja bagi penyandang cacat yangmeningkat secara dramatis dalam 10 hingga 20 puluh tahun terakhir.Sekarang ini, penekanan justru lebih banyak diberikan pada upaya untukmemasukkan para pencari kerja penyandang cacat ke dalam pekerjaanyang kompetitif, ketimbang pada upaya untuk memberikan pekerjaankepada mereka di tempat-tempat khusus. Sebagian pengusaha langsungmerekrut penyandang cacat, sedangkan sebagian lainnya lebih berhati-hati dalam pendekatan mereka. Mereka lebih cenderung menawarkanpercobaan kerja atau jangka waktu untuk mendapatkan pengalaman kerjasebelum memutuskan melakukan perekrutan.

Banyak pengusaha saat ini yang mempertahankan karyawan dan pekerjanyayang mengalami cacat akibat kerja. Hal ini terkadang karena diwajibkanoleh undang-undang, serta guna memperlancar proses kembali kepekerjaan bagi mereka yang tidak bisa bekerja seperti biasa karena cacatyang mereka alami. Berbagai pelajaran berharga telah dipetik berkenaandengan kemampuan penyandang cacat. Yang harus senatiasa dicamkanpara pengusaha dan mereka yang memberikan dukungan terkait pekerjaanadalah memastikan bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaan merekasecara efektif.

· artikel, kajian-kajian dan ... Tingkat pengangguran di kalangan 386 juta 1 penyandang cacat di...

Documents

Transcript of · artikel, kajian-kajian dan ... Tingkat pengangguran di kalangan 386 juta 1 penyandang cacat di...