, akhirnya - rbkunwas.menpan.go.id · memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan...
Transcript of , akhirnya - rbkunwas.menpan.go.id · memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan...
-
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillaahirobbil ‘alamiin Segala Puja dan Puji hanya kepada Allah SWT, karena
atas berkat limpahan dan rahmatnya, akhirnya Pemerintah Kota Sukabumi dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi Tahun
2015, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Shalawat & Salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad
SAW, Keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.
Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi merupakan
sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi
pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah
Kota Sukabumi.
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2015 merupakan media
pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja tahun 2015 dan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Sukabumi, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan
akuntabel, guna mewujudkan Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian
-
ii
kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Sukabumi tidak terlepas
dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat
pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun
pengawasannya.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai
masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Sukabumi, Maret 2016
WALIKOTA SUKABUMI
H. MOHAMAD MURAZ, S.H,.MM
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Sukabumi berupaya
menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola kepemerintahan yang
baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan
kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu
diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas
rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai
dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.
Tahun 2015 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran
menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang
dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota
Sukabumi Tahun 2013-2018 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013
tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah Tahun 2013-2018 serta Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23
Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan 22 sasaran dengan 33 indikator kinerja dan
mengacu kepada 5 tujuan dengan rincian sebagai berikut :
Misi pertama terdiri 1 sasaran dan 2 indikator kinerja;
Misi kedua terdiri 2 sasaran dan 2 indikator kinerja;
Misi ketiga terdiri 10 sasaran dan 16 indikator kinerja;
Misi keempat terdiri 6 sasaran dan 9 indikator kinerja;
Misi kelima terdiri 3 sasaran dan 4 indikator kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 33 indikator sasaran, disimpulkan
bahwa :
Pertama, Indikator sasaran pada Misi I, terdiri atas 2 indikator sasaran dengan
realisasi 2 indikator sasaran telah mencapai target yang ditetapkan. Kedua, indikator sasaran
pada Misi II berjumlah 2 indikator sasaran dengan realisasi ketercapaian sebanyak 2
indikator sasaran. Ketiga, indikator sasaran pada Misi III yang berjumlah 16 indikator
sasaran dengan realisasi pencapaian sasaran sebanyak 14 indikator dan indikator yang
belum/tidak tercapai adalah 2 indikator sasaran. Keempat sasaran pada misi IV yang
berjumlah indikator 9 sasaran dengan realisasi ketercapaian sebanyak 7 sasaran dan
indikator yang belum/tidak tercapai sebanyak 2 sasaran. Kelima, indikator sasaran pada
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif iv
misi V yang berjumlah 4 indikator sasaran dengan realisasi ketercapaian sebanyak 4
indikator sasaran.
Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai
dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata
kelola kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government).
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Daftar Isi v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2 Urusan Pemerintahan ............................................................ 4
1.3 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB ............................................. 5
1.4 Aspek Strategis Kota Sukabumi........................................... 6
1.5 Struktur Organisasi ................................................................ 8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 10
2.1 Rencana Strategis ................................................................... 10
2.2 Visi dan Misi Kota Sukabumi ............................................... 10
2.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi ................................... 12
2.4 Tujuan dan Sasaran................................................................ 18
2.4.1 Tujuan ............................................................................. 18
2.4.2 Sasaran ............................................................................ 19
2.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2015 ................................... 21
2.6 Target Indikator Makro ......................................................... 22
2.7 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja ............................. 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ............................................. 27
3.2 Capaian Indikator Makro ..................................................... 28
3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja ... 32
3.4 Akuntabilitas Keuangan ....................................................... 110
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................... 117
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Lampiran vi
Lampiran
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Kota Sukabumi Tahun 2015
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian
otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Kota Sukabumi sebagai salah satu daerah otonom berkewajiban
menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Konsekuensi logis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan urusan
wajib yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak terkait dengan pelayanan
dasar, sehingga terjamin hak konstitusional masyarakat. Dengan demikian, terwujud
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil di
lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dalam kerangka negara kesatuan, dimana
keberhasilan pencapaian kinerja pemerintahan daerah akan berdampak pada keberhasilan
pembangunan regional maupun nasional.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil
jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta
cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan good governance. Di samping
itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate.
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services, istilah
governance adalah pemerintahan atau kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya
disebut “good governance“(kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi
kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua
pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif
menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos
kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep tersebut merupakan
tantangan tersendiri dan peluang dalam pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, dan
diperlukan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
2 Bab I Pendahuluan
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu
diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi
pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas legislatif, serta tersedianya akses yang
sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan maupun pembangunan.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial
pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada
tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas
kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya
kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali
(uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata
dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-
benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah
merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, sebagaimana
amanat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) atau Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban
suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan
sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.
Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 3
pertanggungjawaban kepada publik yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh
lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.
Bertitik tolak dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RPJMD Kota Sukabumi Tahun
2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2015 dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana
yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian
sasaran merupakan informasi mengenai pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU),
realisasi pencapaian indikator kinerja disertai dengan penjelasan yang memadai atas
pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja dengan kinerja tahun
sebelumnya. Dengan demikian, Laporan Kinerja Kota Sukabumi Tahun 2015 merupakan
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh
Walikota selama Tahun 2015 telah disusun dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian sasaran
pada tahun 2015.
Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2015
dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi
pelaksanaan akuntabilitas kinerja, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
4 Bab I Pendahuluan
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota
Sukabumi;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kota Sukabumi;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018;
13. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018.
1.2 Urusan Pemerintahan
Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 12 bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 5
r. kearsipan.
1.3 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB
Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
yang diperoleh dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan
riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke
periode sebelumnya.
PDRB juga dapat menginformasikan struktur perekonomian daerah, yang
menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro.
Prioritas pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan
mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian. Manfaat lain dari
informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan kekuatan ekonomi baik antar
sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di Kota Sukabumi.
Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya kesejahteraan
masyarakat karena pertumbuhan penduduk melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi maka
kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun demikian, dengan mengamati
pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan
kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Meningkatnya PDRB per kapita yang
diterima penduduk, maka daya beli (purchasing power) masyarakat akan bertambah,
sehingga kebutuhan rumah tangganya (demand) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi.
Demand yang diikuti purchasing power, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat
meningkat.
Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output produksi barang
dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena demikian,
pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun
waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi
apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut atau luar
daerah.
Laju pertumbuhan PDRB Kota Sukabumi menunjukan perkembangan yang positif
yang ditunjukan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Sukabumi pada Tahun
2015 terhadap Tahun 2014 sebesar 4,88 persen, sementara di tahun sebelumnya tercatat 5,29
persen. Hal ini menunjukan bahwa kinerja perekonomian di Kota Sukabumi di Tahun 2015
bergerak positif, hanya saja terindikasi mengalami perlambatan dibanding tahun
sebelumnya. Berdasarkan kontribusi terhadap perekonomian di Wilayah Kota Sukabumi,
sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah dari sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 47,80 persen, yang disusul oleh sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,43 persen, serta sektor jasa-jasa lainnya sebesar
12,53 persen.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
6 Bab I Pendahuluan
1.4 Aspek Strategis Kota Sukabumi
Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat pada titik
koordinat 106°52'12,23" BT–106°57'36,32" BT, dan 6°53'32,69" LS-6°58'44,32" LS, terletak di
kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 344 – 657 Mdpl, dengan
kemiringan 0º – 3º dan 3º – 8º di bagian utara.
Secara geografis Kota Sukabumi terletak di antara pusat pertumbuhan mega urban
Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 km
dan jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya
pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Luas Wilayah Kota Sukabumi adalah
±48 km² dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan ± 7,5 km dan dari Barat ke Timur ± 6 km
yang terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 355 Rukun Warga (RW) dan 1.550 Rukun
Tetangga (RT).
Secara topografi Kota Sukabumi merupakan dataran tinggi, yang menurut
penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar 1.751 Ha (36,48%) dari seluruh wilayah
dan sisanya seluas 3.049 Ha (63,52%) adalah lahan kering. Fenomena yang terjadi di daerah
perkotaan adalah adanya perubahan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain sebagai
akibat banyaknya pembangunan di bidang perumahan, perdagangan dan industri sehingga
berdampak pada menyempitnya luas tanah pertanian, khususnya sawah.
Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi
Jawa Barat (Bandung) dengan Ibukota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur
yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran
dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun
sebagai pencari kerja. Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kota Sukabumi karena
dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik dari
sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya, namun demikian masuknya para migran juga
harus diimbangi oleh penyediaan sarana perumahan, penyediaan air bersih, dan
infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu dari aspek kesehatan, dengan adanya para
migran tersebut berpotensi membawa penyakit dan masalah kesehatan lainnya.
Jumlah Penduduk Kota Sukabumi pada Tahun 2015 berdasarkan data dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 321.328 jiwa. Untuk lebih jelasnya
terlihat pada tabel berikut ini :
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 7
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2015
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Gunungpuyuh 23.152 22.493 45.645
2 Cikole 30.139 30.345 60.484
3 Citamiang 25.548 25.182 50.730
4 Warudoyong 28.206 26.935 55.141
5 Baros 16.968 16.542 33.510
6 Lembursitu 18.609 18.525 37.134
7 Cibeureum 19.689 18.995 38.684
Kota Sukabumi 162.311 159.017 321.328
Potensi penduduk tersebut diharapkan mampu memiliki daya dukung untuk
pelaksanaan program dalam pembangunan yang ditujukan untuk upaya pencapaian visi
dan misi Kota Sukabumi, program dan kegiatan prioritas pada setiap bidang atau sektor
pembangunan, diharapkan mampu mencerminkan adanya kesatuan pembangunan antara
aspek pemerintahan dan agama, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek tata ruang dan
infrastruktur Kota Sukabumi.
Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi
pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam tataran operasional
dan strategi pembangunan kota yang mengacu pada Master Plan (Rencana Induk
Pembangunan Kota), kondisi eksisting (potensi) dan Grand Planning Strategic (program
strategi pelayanan yang mendasar) yang dimiliki Kota Sukabumi, sehingga kebijakan
pembangunan kota selain bersifat normatif dan komprehensif juga tanggap terhadap
aspirasi dan tuntutan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi kota. Oleh karena itu,
pembangunan Kota Sukabumi dirumuskan ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu sebagai
berikut:
1. Aspek Pemerintahan dan Agama
Strategi pembangunan Aspek Pemerintahan dan Agama mencakup upaya
pembangunan kelembagaan Pemerintahan Daerah yang dinamis dan demokratis disertai
dengan pengembangan profesionalisme aparatur, berdasarkan kompetensi sesuai
dengan prinsip Civil Servant dan Civil Mission, dan kebijakan pokok pelayanan
masyarakat, manajemen pemerintahan diselenggarakan secara kreatif dan tanggap
terhadap kehendak masyarakat dan taat kepada asas pertanggungjawaban publik.
Upaya menumbuhkembangkan keyakinan, pelayanan, dan toleransi umat beragama
dengan pemanfaatan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral
spiritual dan etika dalam kehidupan masyarakat.
2. Aspek Ekonomi
Strategi pembangunan aspek ekonomi mencakup upaya membuka peluang investasi
untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi. Adanya
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
8 Bab I Pendahuluan
investasi serta pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal diharapkan memberikan
kontribusi terhadap indikator ekonomi makro yaitu PDRB, Inflasi, Laju Pertumbuhan
Ekonomi, Laju Investasi, konsumsi pemerintah dan indikator sosial makro yaitu jumlah
pengangguran terbuka.
3. Aspek Sosial Budaya
Strategi pembangunan aspek sosial budaya mencakup upaya meningkatkan derajat dan
kondisi sosial masyarakat yang bertumpu pada peningkatan derajat kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan, dan menurunkan keluarga miskin serta memelihara
harmonisasi sosial dan nilai-nilai budaya daerah yang dapat merespon dinamika
kehidupan yang humanistis.
4. Aspek Tata Ruang dan Infrastruktur Kota
Strategi pembangunan tata ruang dan infrastruktur kota merupakan upaya untuk
mendukung keselarasan pemanfaaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi
setiap kawasan. Menciptakan hubungan sinergis antara wilayah Kota Sukabumi dengan
wilayah/daerah sekitar. Mendukung kota agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan
beban yang diemban sebagai Pusat Pelayanan Jasa Terpadu di Bidang Perdagangan,
Pendidikan, dan Kesehatan.
1.5 Struktur Organisasi
Organisasi Perangkat Daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan pencapaian
tujuan pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi haruslah kokoh.Struktur
organisasi Pemerintah Kota Sukabumi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sukabumi. Susunan Organisasi Pemerintah Kota Sukabumi terdiri dari:
1. Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
2. Sekretaris Daerah;
3. Tiga Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan yang membawahkan 3 bagian yaitu Bagian
Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang membawahkan 3 bagian yaitu Bagian
Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian
Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Daerah, dan Asisten Administrasi yang
membawahkan 3 bagian yaitu Bagian Umum dan Protokol, Bagian Keuangan dan
Kepegawaian, dan Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan;
4. Tiga Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang
Perekonomian dan Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
Bab I Pendahuluan 9
5. Sepuluh Lembaga Teknis terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana, Kantor Komunikasi dan informatika, Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakan Umum dan Arsip
Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Sebelas Dinas terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas
Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan
Pemakaman, Dinas Tata ruang, Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pertanian, Perikanan
dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
7. Lima puluh sembilan UPT terdiri dari 15 UPT Puskesmas, 25 UPT sekolah-sekolah, 7
UPT TK/SD, 1 UPT PPNFI, 1 UPT Pemadam Kebakaran, 1 UPT Laboratorium Kesehatan,
1 UPT Terminal, 1 UPT Parkir , 3 UPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2
UPT Pasar, 1 UPT Unit Layanan Pengadaan, dan 1 unit UPT Pelayanan Pajak.
8. RSUD R. Syamsudin, SH;
9. Tiga BUMD terdiri dari PDAM Tirta Bumi Wibawa, PD. BPR Pasar, PD Waluya;
10. Tujuh Kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong,
Baros, Cibeureum, Lembursitu dan 33 Kelurahan; dan Sekretariat DPRD
Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah diawali
dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap:
a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi
kewenangan daerah;
b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
c. Kemampuan keuangan daerah;
d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan atau dengan
pihak ketiga.
Sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsinya, telah dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dan secara
berkesinambungan diadakan evaluasi, baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, dan pembangunan kesisteman, melalui evaluasi diharapkan dapat
terbentuk kelembagaan yang mempunyai visi dan misi organisasi yang pada akhirnya
mampu memenuhi tuntutan kebutuhan serta dapat dipahami dan diaplikasikan oleh
seluruh aparatur yang menjalankan organisasi.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
10 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini, mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga masih mengacu
pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan
penambahan outline pada Bab II yaitu penyampaian dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015.
2.1 Rencana Strategis
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam
tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian,
pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2015 ini,
mengacu pada Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Sukabumi, berpedoman pada Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015,
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama
RPJMD 2013 – 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun
2013 – 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan
setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu
lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan
yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara
bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
2.2. Visi – Misi Kota Sukabumi
VISI
Visi pembangunan daerah di dalam RPJMD adalah merupakan visi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.
Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Sukabumi menggambarkan arah
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 11
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam
masa jabatan selama 5 ( lima) tahun sesuai misi yang diemban.
Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Sukabumi saat ini, permasalahan dan tantangan
yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi
yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka
dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2013-2018, ditetapkan
Visi Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah sebagai berikut :
“Dengan Iman Dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil ‘Alamin”
Bahasa visi ini mengandung nilai-nilai dan harapan yang luhur, dalam menjalankan
pemerintahan sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai kerangka
amanat pencapaian Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yaitu
”Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan,
Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Takwa.”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi
yang dinamis antar masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan
pembangunan Kota Sukabumi secara terpadu, yang dijalankan melalui sistem pemerintahan
yang baik dan adil dalam melayani masyarakat, serta berpijak pada pola berpikir dan pola
berbuat berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Konsep Rahmatan Lil ‘Alamin merupakan penjabaran atas pemahaman konsep
pemerintahan Nabi Muhammad SAW dalam sejarah kemanusiaan membangun masyarakat
yang bercorak majemuk, dengan mengedepankan prinsip persamaan, kebebasan, keadilan,
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan
sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, M. Hum (di dalam
bukunya : Gagasan Konstitusi Modern Dalam Konstitusi Madinah), dijelaskan bahwa
eksistensi dari pemerintahan Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh tauladan dalam sejarah
kemanusiaan membangun masyarakat yang bercorak majemuk dan mengakui hak-hak,
serta meletakkan dasar hukum bagi kemerdekaan politik, kebebasan berbicara dan
menyatakan pendapat, serta didukung gagasan pemerintahan yang mengandung prinsip
mendasar, yaitu : (1) prinsip keumatan, (2) prinsip persatuan dan persaudaraan, (3) prinsip
persamaan, (4) prinsip kebebasan, (5) prinsip hubungan antar pemeluk agama, (6) prinsip
pertahanan, (7) prinsip hidup bertetangga, (8) prinsip tolong menolong dan membela yang
lemah dan teraniaya, (9) prinsip perdamaian, (10) prinsip musyawarah, (11) prinsip
keadilan, (12) prinsip pelaksanaan hukum, (13) prinsip kepemimpinan, dan (14) prinsip
ketaqwaan, amar ma’ruf dan nahi munkar.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
12 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
MISI
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi
segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikannya. Adapun misi Pemerintah Kota Sukabumi periode 2013-2018, adalah :
1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman,
bertaqwa dan berilmu.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil,
profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas.
3. Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.
Kelima misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang
akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Untuk
mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi
pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada
tahun awal perencanaan.
2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi Tujuan Pembangunan
Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kota Sukabumi, perlu
ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah
terhadap pembangunan kota secara umum, dan dalam rangka memberikan kepastian
operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.
Guna menindaklanjuti isu strategis, visi, dan misi tersebut pemerintah Kota
Sukabumi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sebagai berikut :
1. Misi 1
Mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman,
bertaqwa dan berilmu.
Tujuan :
a. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kehidupan sosial bermasyarakat.
b. Menumbuhkan wawasan keilmuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
2. Misi 2
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil,
profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas.
Tujuan :
a. Menciptakan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien dan memenuhi azas
good governance, clean dan strong government.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 13
b. Mengembangkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, terukur dan sesuai
dengan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
c. Mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan
Perundang-undangan yang berlaku.
3. Misi 3
Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas.
Tujuan :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
c. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat
d. Mewujudkan penataan ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
e. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih berkualitas.
4. Misi 4
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
Tujuan :
a. Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian perkotaan yang didasarkan pada
pengembangan investasi.
b. Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang
luas bagi masyarakat.
c. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
d. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mengembangkan agribisnis perkotaan
berbasis sumber daya lokal.
e. Mengembangkan potensi keragaman budaya, pariwisata dan mendorong
pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan daerah.
f. Mengembangkan potensi kepemudaan dan olahraga.
5. Misi 5
Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.
Tujuan :
a. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat.
b. Menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan indah.
D. SASARAN PEMBANGUNAN
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan menjadi
dasar pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja Kota Sukabumi. Sasaran-sasaran
yang ditetapkan akan mendukung pencapaian tujuan karena sasaran menggambarkan hasil
yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan
diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai dan diharapkan berdampak pada
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
14 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran-sasaran tersebut disajikan dalam keterkaitan
Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana diuraikan pada tabel-tabel berikut :
1. Misi 1
Mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman,
bertaqwa dan berilmu.
Tabel 2.1 . Keterkaitan Misi 1 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Mewujudkan reformasi
birokrasi melalui
peningkatan kualitas
keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha
Esa, dan kehidupan sosial
bermasyarakat.
1) Meningkatnya pelaksanaan reformasi
birokrasi pemerintah daerah.
2) Meningkatnya aktifitas masyarakat
dalam kehidupan beragama dan
kesetiakawanan sosial.
3) Meningkatnya sarana dan prasarana
peribadatan.
b.
Menumbuhkan wawasan
keilmuan yang dapat
meningkatkan kualitas
hidup.
1) Terwujudnya sumber daya aparatur
pemerintah yang berkualitas.
2) Terwujudnya pendidikan budi pekerti,
wawasan kebangsaan dan kearifan lokal
bagi masyarakat.
3) Meningkatnya apresiasi masyarakat
terhadap budaya baca.
2. Misi 2
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil,
profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas.
Tabel 2.2 . Keterkaitan Misi 2 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Menciptakan organisasi
pemerintah yang efektif dan
efisien dan memenuhi azas
good governance, clean dan
strong government.
1) Meningkatnya mutu pengawasan dan
pelaksanaan pengendalian intern
dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 15
No. Tujuan Sasaran
b. Mengembangkan
sistem, proses dan
prosedur kerja yang
jelas, terukur dan sesuai
dengan kaidah-kaidah
tata kelola
pemerintahan yang
baik.
1) Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah yang terpadu.
2) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas
penggunaan anggaran yang seimbang
dan terkelolanya aset daerah
berorientasi pada kepentingan publik.
3) Meningkatnya pemanfaatan teknologi
informasi.
4) Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat.
c. Mewujudkan
pemerintahan yang
mampu berjalan pada
aturan hukum dan
Perundang-undangan
yang berlaku.
1) Terwujudnya harmonisasi dan
sinkronisasi rancangan produk hukum
untuk kepastian hukum.
2) Meningkatnya kualitas layanan
administrasi kependudukan.
3) Meningkatnya pengelolaan dan
pelayanan kearsipan daerah.
3. Misi 3
Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas.
Tabel 2.3 . Keterkaitan Misi 3 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan.
1) Meningkatnya mutu, relevansi dan daya
saing pelayanan pendidikan.
2) Meningkatnya kinerja pendidik dan
tenaga kependidikan.
b. Meningkatkan kualitas
layanan kesehatan.
1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan
gizi masyarakat.
2) Terkendalinya kasus penyakit menular.
3) Terwujudnya jaminan pemeliharaan
kesehatan Masyarakat.
4) Meningkatnya Kualitas Kesehatan
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
16 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
No. Tujuan Sasaran
Lingkungan.
5) Meningkatnya jaminan keamanan obat
dan makanan bagi kesehatan masyarakat..
6) Meningkatnya Kemandirian Masyarakat
Dalam Promotif dan Prefentif Bidang
Kesehatan
7) Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan sesuai standar.
c. Meningkatkan
kesejahteraan, kualitas dan
kelangsungan hidup
masyarakat
1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk
serta meningkatnya keluarga yang
berkualitas dan sejahtera
2) Meningkatnya peran perempuan dalam
pembangunan.
3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas
potensi pemberdayaan masyarakat.
4) Menurunnya penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial
d. Mewujudkan penataan
ruang dan Lingkungan
Hidup yang berkelanjutan.
1) Terwujudnya kota yang teratur sesuai
penataan ruang.
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
kota.
e. Mengembangkan sarana
dan prasarana perkotaan
yang lebih berkualitas.
1) Meningkatnya kualitas dan keterse-diaan
infrastruktur pendukung kota.
2) Meningkatnya kualitas pelayanan jasa
transportasi jalan.
4. Misi 4
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
Tabel 2.4 . Keterkaitan Misi 4 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian perkotaan yang didasarkan pada pengembangan investasi.
1) Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat,dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.
2) Meningkatnya nilai investasi PMA dan
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 17
No. Tujuan Sasaran
PMDN
b. Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.
1) Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja.
2) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
3) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
c. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
1) Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha.
2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
3) Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM.
4) Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif.
d. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mengembangkan agribisnis perkotaan berbasis sumber daya lokal.
1) Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah.
2) Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis.
3) Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis.
4) Meningkatnya kesejahteraan pelaku agribisnis
5) Meningkatnya kualitas keamanan pangan dan diversifikasi pangan
e. Mengembangkan potensi keragaman budaya, pariwisata dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan daerah.
1) Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata.
2) Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya.
3) Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.
f. Mengembangkan potensi kepemudaan dan olahraga.
1) Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
18 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
5. Misi 5
Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.
Tabel 2.5 . Keterkaitan Misi 5 dengan Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan Sasaran
a. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat.
1) Meningkatnya ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat.
2) Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana.
2. 4. Tujuan dan Sasaran
2.4.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak
harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai di masa mendatang.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu
ditetapkan tujuan Pemerintah Kota Sukabumi, yang ditempuh melalui penetapan beberapa
sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai
berikut :
1. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kehidupan sosial bermasyarakat.
2. Menumbuhkan wawasan keilmuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Menciptakan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien dan memenuhi azas good
governance, clean dan strong government.
4. Mengembangkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, terukur dan sesuai
dengan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik
5. Mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan Perundang-
undangan yang berlaku
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
7. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
8. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat
9. Mewujudkan penataan ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
10. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih berkualitas
11. Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian perkotaan yang didasarkan pada
pengembangan investasi
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 19
12. Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang
luas bagi masyarakat
13. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
14. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mengembangkan agribisnis perkotaan
berbasis sumber daya local
15. Mengembangkan potensi keragaman budaya, pariwisata dan mendorong
pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan daerah
16. Mengembangkan potensi kepemudaan dan olahraga
17. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat
18. Menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan indah
2.4.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.
2. Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan
sosial.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.
4. Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas.
5. Terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan dan kearifan lokal bagi
masyarakat.
6. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca.
7. Meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
8. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah yang terpadu.
9. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan
terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik.
10. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
12. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum untuk kepastian
hukum.
13. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan.
14. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan kearsipan daerah.
15. Meningkatnya mutu, relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
20 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
16. Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
17. Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat.
18. Terkendalinya kasus penyakit menular.
19. Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat.
20. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan.
21. Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat.
22. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dalam Promotif dan Prefentif Bidang
Kesehatan
23. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar.
24. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas
dan sejahtera
25. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
26. Meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat.
27. Menurunnya penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
28. Terwujudnya kota yang teratur sesuai penataan ruang.
29. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota.
30. Meningkatnya kualitas dan keterse-diaan infrastruktur pendukung kota.
31. Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan.
32. Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat,dan
transparan sesuai peraturan yang berlaku.
33. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
34. Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja.
35. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
36. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
37. Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan
sarana prasarana usaha.
38. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
39. Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM.
40. Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif.
41. Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah.
42. Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis.
43. Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis.
44. Meningkatnya kesejahteraan pelaku agribisnis
45. Meningkatnya kualitas keamanan pangan dan diversifikasi pangan
46. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata.
47. Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya.
48. Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.
49. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi.
50. Meningkatnya ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 21
51. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam
penanganan resiko bencana.
52. Meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan.
53. Terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-
nilai agama.
54. Meningkatnya penanganan persampahan perkotaan.
55. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota.
2.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2015
Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka SESUAI Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Sukabumi tahun 2005-2015 digariskan bahwa kebijakan umum tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 adalah :
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang
berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah
yang professional dan amanah;
6. Mewujudkan kota suabumi yang nyaman dan indah.
Dalam upaya pencapaian visi dan misi, maka disusun prioritas pembangunan yang
menjadi indikator terhadap pencapaian target-target pembangunan. Program pembangunan
yang menjadi indikator pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut
dikaitkan dengan pencapaian terhadap 7 (tujuh) aspek prioritas pembangunan, yaitu :
1. Aspek Agama dan sosial Budaya;
2. Aspek Reformasi Birokrasi;
3. Aspek Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
4. Aspek Pendidikan;
5. Aspek Kesehatan;
6. Aspek Daya Saing Daerah Ekonomi, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta
Penanggulangan Kemiskinan;
7. Aspek Peningkatan Pelayanan Dasar Adminsitrasi Kependudukan.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
22 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
2.6 Target Indikator Makro Tahun 2015
Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas
pembangunan Tahun 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Kota
Sukabumi Tahun 2015 sebagai berikut:
Tabel 2.6
Target Indikator Makro Kota Sukabumi Tahun 2015
No Indikator Target Tahun 2015
1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Jumlah Penduduk (jiwa) 314,845
b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP/%) 1.03
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%) 5.02
d. Laju Inflasi (%) 8.38
e. Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio) 0.36
f. PDRB Perkapita (Rp/Tahun) 33.509.468.47
g. Daya Beli (000Rp/kapita/tahun) 645.25
2 Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan
a. Angka Melek Huruf (AMH/%) 99.97
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Tahun) 9.42
c. Angka Partisipasi Murni Sekolah (APM/Tahun)
SD 94.00
SMP 73.25
SMU 52.48
d. Angka Partisipasi Kasar (APK/Tahun)
SD 107.40
SMP 98.80
SMU 61.25
3 Kesehatan
a. Angka Usia Harapan Hidup (AHH/Tahun) 70.38
b. Jumlah Kematian Bayi (Orang) 26.35
4. Kemiskinan
a. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 25.30
b. Persentase Penduduk Miskin (%) 8.03
5 Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) 88.36
TPT (%) 9
6 Keuangan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 212.581.474.000,00
b. Dana Perimbangan 596.858.177.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 145.037.681.200,00
d. APBD 1.279.
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76.33
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 23
2.7 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang
akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan
Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di
dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif pada tingkat sasaran dan
program/kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2015.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
pada tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan rencana capaiannya melalui
pelaksanaan Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan
pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 dengan
Jumlah Anggaran APBD pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.279.648.405.321,00 adalah:
1. Misi 1:
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia Yang Beriman,
Bertaqwa Dan Berilmu
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Kategori Akuntabilitas
Kinerja
indeks
10.29
nilai 71.01
2. Misi 2:
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil,
Profesional, Mendengar dan Melayani Mayarakat Dengan Ikhlas
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya kualitas
Pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN
1. Opini BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah
Opini WTP
Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
2. Nilai Rata-rata Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
% 45
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
24 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
3. Misi 3:
Mewujudkan Pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya mutu,
relevansi dan daya saing
pelayanan pendidikan
1. Angka melanjutkan SMA/SMK ke
Perguruan Tinggi
2. Rata-rata lama sekolah penduduk
usia diatas 15 tahun
% 100
% 99,80
Meningkatnya Kesehatan
ibu, anak dan gizi
masyarakat
1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi
3 Prevalensi Kekurangan Gizi
( underweight ) pada anak dan
balita
Per 1000
kelahiran
hidup
135
Per 1000
kelahiran
hidup
10
% 11
Terkendalinya kasus
penyakit menular
1. Persentase populasi risiko tinggi (
risti) yang melakukan
pemeriksaan / test HIV
% 100
2. Persentase tingkat kesembuhan
TB ( cure rate TB > 85%)
% 100
Terwujudnya kota yang
teratur sesuai penataan
ruang
1. Persentase kesesuaian fungsi
lahan dengan dokumen tata ruang
hasil pengendalian pemanfaatan
ruang
% 100
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup kota
1. Luas ( Ruang Terbuka Hijau )
2. Persentase kawasan Kumuh
Ha 34.40
% 22.63
Meningkatnya Kualitas
dan ketersediaan
infrastruktur pendukung
kota
1. Persentase kondisi jalan baik
2. Persentase kondisi jalan
lingkungan baik
%
%
69
68.93
Meningkatnya pemenuhan
dan perlindungan hak –
hak perempuan dan anak
korban tindak kekerasan
1. Persentase realisasi penyelesaian
pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan
% 65
Meningkatnya kuantitas
potensi/pemberdayaan
masyarakat dan kualitas
kelembagaan masyarakat
1. Persentase Posyandu Strata
Mandiri
% 30
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 25
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Terkendalinya
pertumbuhan penduduk
serta meningkatnya
keluarga yang berkualitas
dan sejahtera
1. Cakupan sasaran pasangan usia
subur (PUS) menjadi peserta KB
aktif
% 67.45
Menurunnya Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial ( PMKS )
1. Persentase Penurunan PMKS % 0.5
4. Misi 4:
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya nilai investasi PMA
dan PMDN
1. Nilai Investasi PMA
2. Nilai Investasi PMDN
Rp (ribu) 6.000.000
Rp (ribu) 133.474.000
Meningkatnya Partisipasi angkatan
Kerja
1. Jumlah penyerapan tenaga
kerja % 5000
Meningkatnya iklim usaha
perdagangan yang kondusif
1. Jumlah kawasan Penataan
PKL
% 2
Meningkatnya produktifitas
UMKM melalui pemanfaatan
teknologi dan pemenuhan sarana
prasarana usaha.
1. Persentase peningkatan
IKM Produktif
2. Jumlah pengembangan
Pasar Tardisional % 1.7
unit 1
Meningkatnya kondisi ketahanan
pangan daerah
1. Tingkat ketersediaan
pangan pokok (beras)
2. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
% 125
% 75
Tercapainya peningkatan daya
saing dan daya jual destinasi
pariwisata
Jumlah Wisatawan
orang 110.000
5. Misi 5:
Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
Meningkatnya ketertiban, disiplin
dan perlindungan masyarakat.
Persentase gangguan
keamanan, ketentraman,dan
ketertiban masyarakat yang
% 90
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
26 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tahun 2015
tertangani
Meningkatnya kebersihan dan
keindahan kota.
1. Persentase Penanganan
Sampah
2. Persentase Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Taman Kota
dan Jalur Hijau dalam
kondisi baik
% 83.63
% 73
Terwujudnya kerukunan antar dan
inter umat beragama
Persentase unjuk rasa yang
disebabkan konflik intern dan
antar umat beragama
% 10
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk mencapai hal
tersebut maka diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapandan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Pemerintah Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah
Kota Sukabumi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Indikator Kinerja Utama maupun RKPD Tahun 2015. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota
Sukabumi ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Sukabumi. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Sukabumi.
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Keputusan Kepala LAN Nomor 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja
Pemerintah Kota Sukabumi diukur realisasinya berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari
sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan
Realisasi Indikator Kinerja melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil
pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Kota Sukabumi
sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan, dan kesehatan.
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan
serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :
- 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- 70 s.d.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh
stakeholder pembangunan yang meliputi: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena
itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator
makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku
terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro
merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.
Sebagai gambaran bahwa perbandingan indikator makro Kota Sukabumi pada
Tahun 2013 – 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.1.
Indikator Makro Kota Sukabumi
No Indikator Realisasi
Tahun 2013
Realisasi
Tahun 2014
1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Jumlah Penduduk (**) 312.782* 315.001*
b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP/%) 1,38 1,03*
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%) 4,88 5,02
d. Laju Inflasi (%) 8,08 8,38
e. Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio) 0,34 0,36
f. PDRB Perkapita (Rp/Tahun)
Atas Dasar Harga Berlaku 24,097,315.50 33,509,468.47
Atas Dasar Harga Konstan 7,231,839.20 7,594,877.53
g. Daya Beli (Rp/kapita/tahun) 643,75 645,25
2 Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan
a. Angka Melek Huruf (AMH/%) 99,74 99,76
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Tahun) 9,37 9,42
c. Angka Partisipasi Murni (APM/Tahun)
SD 93,79 94,00
SMP 72,18 73,25
SMU 51,47 52,48
d. Angka Partisipasi Kasar (APK/Tahun)
SD 106,50 107,40
SMP 98,78 98,80
SMU 60,98 61,25
3 Kesehatan
a. Angka Harapan Hidup 70,36 70,38
b. Jumlah Kematian Bayi (Orang)
4. Kemiskinan
a. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 25,20 25,30
b. Persentase Penduduk Miskin (%) 8,05 8,03
c. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (%) 22,77
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
30 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No Indikator Realisasi
Tahun 2013
Realisasi
Tahun 2014
5 Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) 88,76 88,36
6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,16 76,33
Keterangan : * = Hasil proyeksi
** = Angka Sementara
Dari tabel terlihat bahwa tingkat pencapaian aspek penanggulangan kemiskinan
secara jumlah masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun secara
persentase menunjukan ketercapaian pada target. Dengan demikian, pada tahun-tahun
berikutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan harus difokuskan pada upaya
pencapaian indikator makro aspek penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial karena akan berdampak pada pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), angka sementara pada tahun 2014 berdasarkan data rilis BPS mencapai
76,33. Data penduduk miskin masih menunjukkan perbedaan angka kemiskinan yang
disebabkan perbedaan kriteria kemiskinan dari masing-masing instansi sehingga
diharapkan terdapat kriteria kemiskinan yang seragam sehingga memudahkan untuk
melakukan pendataan penduduk miskin.
Pembangunan kapasitas sumberdaya manusia Kota Sukabumi yang berkualitas
memiliki peran yang paling besar dalam menjawab tuntutan dan perkembangan dunia
global yang semakin kompetitif, SDM yang handal akan mampu menghasilkan sesuatu yang
berkualitas dan mampu bersaing. Oleh karena demikian, pendidikan yang bermutu sangat
penting karena akan menghasilkan SDM yang bermutu pula. Menyikapi hal tersebut Kota
Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dengan bantuan Pemerintah Pusat melaksanakan
program Kota Vokasi yang menitikberatkan pada penambahan kemampuan dan
keterampilan siswa-siswa SMK dalam teknologi yang mempunyai nilai jual di pasar.
Produk-produk yang telah dihasilkan oleh siswa-siswa SMK melalui program Kota
Vokasi ini diantaranya adalah merakit Komputer PC dan Laptop dengan merk Forsa SMK
yang memiliki peluang pasar yang cukup baik, di bidang otomotif sepeda motor dengan
merk Kanzen SMK telah mampu menjual beberapa unit sepeda motor ke pasaran, serta
produk alat mesin pertanian yang berupa mesin perontok gabah juga telah dapat diproduksi
oleh siswa-siswa SMK melalui Kota Vokasi ini. Pemerintah Kota Sukabumi dalam
mendukung perkembangan program ini sedang membangun teaching factory sebagai tempat
produksi dan inovasinya.
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan
positif, dengan kata lain terjadi peningkatan output produksi barang dan jasa setiap
tahunnya. Pada tahun 2013 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,88 %, lebih rendah
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
dibanding pertumbuhan pada periode 2011-2012 yang sebesar 5,29 %, walaupun demikian
secara umum roda perekonomian Kota Sukabumi pada tahun 2013 tetap mengalami
pertumbuhan yang posiif, hanya saja mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.
Jika ditelaah lebih jauh lagi kedalam kelompok sektor, dalam empat tahun terakhir, kecuali
tahun 2011 kelompok sektor primer mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif). Seperti
yang telah kita pahami bahwa kondisi sosiogeografis wilayah Kota Sukabumi tidak memiliki
potensi untuk mengembangkan kelompok sektor primer ini. Keterbatasan sumber daya
alam dan alih fungsi lahan seiiring dengan pengembangan daerah perkotaan akan
cenderung menekan LPE sektor dikelompok primer. Sebaliknya perubahan gaya hidup
masyarakat di daerah perkotaan akan mendorong pesatnya pertumbuhan di sektor
sekunder dan tersier. Terbukti kelompok sekunder dan tersier mengalami LPE yang
signifikan selama empat tahun tersebut.
Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi ke daerah perkotaan, seperti Kota Sukabumi,
akan memacu kebutuhan akan pembangunan hunian secara massal dan peningkatan
kebutuhan daya dukung kehidupan seperti listrik dan air. Fenomena pembangunan hunian
di Kota Sukabumi cenderung bergerak ke jenis bangunan yang bisa sebagai tempat tinggal
sekaligus tempat usaha mengingat keterbatasan lahan, seperti ruko (rumah toko) dan rukan
(rumah kantor).
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor sekunder, khususnya bangunan membuktikan
pola tersebut. Pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya juga terjadi pada sektor tersier,
dimana semua sektor yang termasuk didalamnya menunjukan pertumbuhan yang positif.
Hal ini menunjukan pentingnya peran kedua sektor tersebut dalam menggerakan roda
perekonomian di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2010-2013.
PDRB Kota Sukabumi Tahun 2010-2013 untuk setiap sektornya dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.2
PDRB Kota Sukabumi
Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (%)
PDRB ( Milyar Rupiah )
No. KELOMPOK SEKTOR 2010 2011 2012*) 2013**)
Atas Dasar Harga Konstan
1 Sektor Primer -6,80 1,80 -6,37 -6,24
a. Pertanian 1,87 1,80 -6,38 -6,25
b. Pertambangan -3,89 1,86 3,28 -0,74
2 Sektor Sekunder 11,40 5,44 8,31 9,65
a. Industri Pengolahan 8,62 4,73 4,25 7,93
b. Listrik, Gas & Air Bersih 7,19 7,22 11,98 5,07
c. Bangunan 6,05 5,70 11,08 12,00
3 Sektor Tersier 13,85 6,65 5,30 4,54
a. Perdagangan, Hotel & Restoran 6,18 6,18 7,40 5,96
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No. KELOMPOK SEKTOR 2010 2011 2012*) 2013**)
b. Pengangkutan & Komunikasi 6,83 8,32 2,79 2,02
c. Keuangan, Jasa Perusahaan & Persewaan 8,06 10,43 9,32 5,55
d. Jasa-jasa 3,92 3,63 (1,01) 2,17
PDRB KOTA SUKABUMI 5.175,32 5.921,02 6.658,05 7.513,54
Sumber : Indikator Ekonomi Kota Sukabumi 2013
Catatan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor sekunder, khususnya bangunan membuktikan
pola tersebut. Pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya juga terjadi pada sektor tersier,
dimana semua sektor yang termasuk di dalamnya menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Hal ini menunjukan pentingnya peran kedua sektor tersebut dalam menggerakkan roda
perekonomian di Kota Sukabumi selama kurun waktu 2010-2013.
3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja
Secara umum Pemerintah Kota Sukabumi telah dapat melaksanakan tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen IKU Kota
Sukabumi. 22 (Dua Puluh Dua) sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2015
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2015
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi, memiliki indikator sasaran
atau indikator kinerja utama sebanyak 33 (tiga puluh tiga), indikator kinerja tersebut terdiri
dari 2 indikator untuk Misi 1, 2 indikator untuk Misi 2, 16 indikator untuk Misi 3, 9 indikator
untuk Misi 4, dan 4 indikator untuk Misi 5.
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut :
Tabel 3.3
Ketercapaian Indikator Kinerja Terhadap Target Tahun 2015
No Sasaran Jumlah
Indikator
Ketercapaian
Target
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia yang Beriman,
Bertaqwa dan Berilmu
1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah 2 2
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil,
Profesional, Mendengar dan Melayani Masyarakat dengan Ikhlas
1 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN 1 1
2 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 1 1
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Lebih Baik dan Berkualitas
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Sukabumi Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33
No Sasaran Jumlah
Indikator
Ketercapaian
Target
1 Meningkatnya mutu, relevansi dan daya saing pelayanan
pendidikan 2 2
2 Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 3 3
3 Terkendalinya Kasus Penyakit Menular 2 2
4 Terwujudnya kota yang teratur sesuai penataan ruang 1 1
5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota 2 2
6 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur
pendukung kota 2 2
7 Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak
perempuan dan anak korban tindak kekerasan 1 1
8 Meningkatnya kuantitas potensi/pemberdayaan masyarakat dan
kualitas kelembagaan masyarakat 1 -
9 Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya
keluarga yang berkualitas dan sejahtera 1 1
10 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1 -
Misi 4 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
1 Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN 2 1
2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja 1 1
3 Meningkatnya iklim usaha perdagangan yang kondusif 1 1
4 Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan
teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha 2 1
5 Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah 2 2
6 Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi
pariwisata 1 1
Misi 5 : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota
1 Meningkatnya ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat `1 1
2 Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota 2 2
3 Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama 1 1
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
tahun 2015 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah
sebagai berikut :
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeri