2015-12-31  instalasi/ sarana operasi sebagai ... ticlak diberikan uang harian perjalanan dinas

Click here to load reader

download 2015-12-31  instalasi/ sarana operasi sebagai ... ticlak diberikan uang harian perjalanan dinas

of 12

  • date post

    29-Apr-2019
  • Category

    Documents

  • view

    216
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of 2015-12-31  instalasi/ sarana operasi sebagai ... ticlak diberikan uang harian perjalanan dinas

MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALIN AN

PERATURAN MENTEII KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.02/2015

TENTANG

STANDAR BIAYA I-IONOEARIUM OPERAS! PATROLI LAUT DA I\T/ATAU UDAIA _,

DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASl

DI LINGKUNGAN DIEEKTOlAT JENDEAAL BEA DAN CUKAI KEMENTEEIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

.Menimbang a. bahwa berclasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) clan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK.02/2013 tentang Pecloman Stanclar Biaya, Stanclar Struktur Biaya, Dan Incleksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK. 02/2014, satuan biaya masukan yang berlaku untuk satu Kementerian Negara/Len1baga tertentu clan bersifat menambah penghasilan bagi pegawai harus clitetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau persetujuan Menteri Keuangan berclasarkan u.sulan clari menteri/pirnpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga;

DISTRIBUSI II

b. bahwa clalam rangka menclukung efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan di lingkungan Direktorat Jencleral Bea clan Cukai Kementerian Keuangan, Sekretaris Jencleral atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-171/MK.1/2015 tanggal 23 April 2015 telah mengusulkan biaya operasi patroli laut clan/ a tau udara clan pengamanan/penyelamatan instalasi/ sarana operasi sebagai pengganti uang pengamanan clan penyelarnatan instalasi atau sarana pemberantasan penyelunclupan di lingkungan Direktorat Jencleral Bea clan Cukai yang sebelumnya clitetapkan n1elalui Keputusan Menteri Keuangan Nornor 284/KMK.02/2012;

c. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana climaksucl

clalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Stanclar Biaya Fionorarium.

Operasi Patroli Laut Dan/ Atau Uclara Dan

Pengamanan/ Penyelamatan Instalasi/ Sarana Operasi Di

Lingkungan Direktorat Jencleral Bea Dan Cukai Kementerian

Keuangan;

www.jdih.kemenkeu.go.id

Mengingat

Menetapkan

DISTRIBUSI II

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

: Peraturan Menteri (eu0-1gan Nomor 71/PMK.02/2013 tentangPedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan IndeksasiDalam Penyusunan Rencana Ke1ja Dan Anggaran .Ken1enterianNegara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERAS! PATROL! LAUT DAN/ ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERAS! DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJKEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

i. Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/ atau Udaia adalah satuan biaya honorarium yang diberikan kepada awak kapal patroli laut dan/ atau udara dalam rangka pelaksanaan operasi patroli laut dan/ a tau udara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

2. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/ Sarana Operasi adalah satuan biaya honorarium yang diberikan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan serta penyiagaari kesiapan instalasi/ sarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

3. Operasi Patroli Laut dan/ atau Udara adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanaii. dan/ atau cukai, koordinasi dengan administrasi pabean negara lainnya, kegiatan pertahanan dan keamanan laut, kegiatan penegakan hukum, perbantuan dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) berkenaan dengan keadaan darurat,perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara.

4. fr1stalasi/Sarana Operasi adalah sarana penunjang teknis dalarti rangka penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan GLikai Kementerian Keuangan yang meliputi instalasi kapal patroli, instalasi stasiun radio, instalasi stasiun radar pantai, instalasi bengkel induk dan bengkel bantu, instalasi gudang logistik induk clan guclang

logistik bantu, serta unit anjing pelacak narkotika.

www.jdih.kemenkeu.go.id

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/71~PMK.02~2013Per.HTMhttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/51~PMK.02~2014Per.HTM

DISTRIBUSI II

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA

-3-

Pasal2

(1) Jenis dan besaran StaJ:'1dar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/ a tau Udara diberikan kepada pegawai yang cliberi tugas melaksanakan Operasi Patrbli Laut dan/ atau Uclara pacla instalasi kapal patroli clan sesuai clengari surat perintah pejabat yang berwenang.

(2) Besaran Stanclar Biaya Honorariu1n Operasi Patroli Laut clan/atau Uclara . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1nerupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik clalam perencanaan 1naupun pelaksanaan anggaran.

(3) Kepacla pegawai yang diberi tugas melaksanakan Operasi Patroli Laut clan/ atau Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ticlak diberikan uang harian perjalanan dinas selama pelaksanaan penugasan dimaksucl.

(4) Jenis clan besaran Stanclar Biaya Honorariu1n Operasi Patroli Laut clan/ atau Uclara sebagai1nana clin1aksud pacla ayat ( 1) tercantu1n clalmn Lampiran I yang 1nerupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.

( 1)

(2)

(3)

Pasal ;3

J enis clan be saran Stanclar Bia ya Honorarium Perigamanan/ Penyelamatan Instalasi/ Sarana Operasi cliberikan kepacla pegawai yang diberi tugas rnelaksanakan pengamanan/ penyela1natan Instalasi/ Sarana Operasi sesuai clengan surat perintah pejabat yang berwenang.

Be saran Standar Biaya Honorarium Pengmnanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang ticlak dajmt clilampaui baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Jenis clan be saran Stanclar Bia ya Honorariu1n Pengmnnan/ Penyelamatan Instalasi/ Sarana Operasi sebagain1ana di1naksud pad a ayat ( 1) tercan tu1n clalmn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuapgan Nomor 284/KMK. 02/2012 ten.tang Uang Pengamanan Dan Penyelatnatan Instalasi/ Sarana Pe1nberantasan Penyelundupan Di Lingkungan Direktorat Jenclei-al Bea Dan Cukai Kementerian Keuangaii., clicabilt clan clinyatakan ticlak berlaku ..

www.jdih.kemenkeu.go.id

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diunclangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, niemerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta Pada tangg 9 Juni 2015

MENTERI I-IUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

DISTRIBUSI II

851

www.jdih.kemenkeu.go.id

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPJRAN J

: Y()'ff1MZ18 frq:Btig INDONESIA TENTANG

STANDJ\R Bll\YA HONORARIUM OPERl\SJ PA'ffiOLI Ll\UT

DAN/ATAU UDARI\ DAN PENGAMANAN/PENYELl\Mi\TAN

INSTALl\SI/Sl\Rl\NA OPERl\SI DI LINGIWNGAN

DIREKTORl\T JENDERl\L BEA DAN CUIW KEMENTERLJ\N

KEUANGAN

STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERAS! PATROL! LAUT DAN/ATAU UDARA

1. Standar Biaya Honoraiium Operasi Patroli Laut

No. Jen.is Satuai1 Biaya Honoraiium Satuan Bfaya Besaiaii. !:Haya (Rp) .

1. Nahkoda Orang/Haii 406.000

2. Komaii.daii. Patroli Orang/Hari 406.000

3. Kepala Kamai Mesin Oraii.g/Hari 372.000

4. Mualim I Oraii.g/Hari 339.000

5. Masin.is I Oraii.g/Haii 311.000

6. Mualim II Oraii.g/Haii 280.000

7. Masin.is II Oraii.g/Hari 280.000

8. Mualim III Oraii.g/Haii 251.000

9. Walctl Komandan Patroli Oraii.g/Haii 251.000

10. Masin.is III Orang/Hmi 251.000

11. Radio Operator Oraii.g/Hari 188.000

12. J uru Listrik Orang/Haii 188.000

13. Anggota Patroli Orang/Haii 188.000

14. Bosun Oraii.g/Haii 188.000

15. Maii.dor Orang/Hari 188.000

16. Juru Mudi Oraii.g/Haii 169.000

17. J uru Minyal

MENTER! KEUANGAN P.EPUBUK INDONESIA

- 2 -

2. Stanclar Biaya Honorarium Operasi Patroli Uclara

Besaran Biaya (Rp)

Jenis Satuan Fix:ed Wing Rotary Wing No. Bia ya Satuan

Honorarium On flight On On flight On hour ground hour ground

(Duty) (Duty)

1. Captain Pilot Orang/Hari 284.000 284.000 284.000 28Ll.000

2. Co Pilot Orang/Hari 250.000 240.000 250.000 240.000

3. Engineer Orang/Hari 218.000 218.000 218.000 218.000

------------------------- -'' - :..:....--;--------

Salin.an sesuai clcngan aslinya KEPALA BUM /' l.l.b. ' KEPf,' . . . . KEMENTERIAN

f>,, .v ) ,\UM ) I \ .J__-, I GIAp ( . NIP l 9ssf l,9s,4c(J2 100 l ,. '

DISTRIBUSI II

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

www.jdih.kemenkeu.go.id

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMP!RAN lJ PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK JNDONESI/\ 011O/PMK.02I2015 STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERAS! P/\TROLf LAUT DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYEL/\M/\1'/