· (2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili sebagaimana dimaksud dalam ayat...

3

Transcript of  · (2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili sebagaimana dimaksud dalam ayat...

Page 1:  · (2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Pasal
Page 2:  · (2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Pasal
Page 3:  · (2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Pasal

BAB II KAJIAN TEORI MENGENAI PERBUATAN ... Dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas

BAB II KAJIAN TEORI MENGENAI PERBUATAN ... Dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas

BAB II TINJAUAN PUSTAKA & PEMBAHASAN...2) Pihak-pihak dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA & PEMBAHASAN...2) Pihak-pihak dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN NASIONAL ......2019/12/23  · Telepon : 021- 7900764 Faksimili: 021-7900764 PIHAK KEDUA: PT Sejahtera Pertama Multifinance Grand Slipi Tower Lantai 41

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN NASIONAL ......2019/12/23  · Telepon : 021- 7900764 Faksimili: 021-7900764 PIHAK KEDUA: PT Sejahtera Pertama Multifinance Grand Slipi Tower Lantai 41

jatim.bkkbn.go.idjatim.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/SE-Mendagri-120_5935... · PIHAK KEDUA menerirna penyerahan sebagaimana dŽmaksud dalam Pasal didayagunakan seoptimal

jatim.bkkbn.go.idjatim.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/SE-Mendagri-120_5935... · PIHAK KEDUA menerirna penyerahan sebagaimana dŽmaksud dalam Pasal didayagunakan seoptimal

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Sistem ...eprints.umpo.ac.id/4824/2/BAB II.pdf2.1.1.3. Pihak-pihak yang terkait dalam SAPD Permendagri No 64 tahun 2013 pasal 6 ayat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Sistem ...eprints.umpo.ac.id/4824/2/BAB II.pdf2.1.1.3. Pihak-pihak yang terkait dalam SAPD Permendagri No 64 tahun 2013 pasal 6 ayat

LEMBARAN DAERAH BALANGAN 2AL2 · (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta

LEMBARAN DAERAH BALANGAN 2AL2 · (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta

bppft.ub.ac.id · Ir. Suroso, Dipl. HE, M. Eng. 2. Ir. Agus Suharyanto, M. Eng., Ph. D. Pasal 2 2. 2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai

bppft.ub.ac.id · Ir. Suroso, Dipl. HE, M. Eng. 2. Ir. Agus Suharyanto, M. Eng., Ph. D. Pasal 2 2. 2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai

peraturan penggunaan mesin faksimili di pejabat kerajaan

peraturan penggunaan mesin faksimili di pejabat kerajaan

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/MoU-BPK-Perwakilan...Pasal 3 Penunjukan Penginapan/Akomodasi (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/MoU-BPK-Perwakilan...Pasal 3 Penunjukan Penginapan/Akomodasi (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai

sikarsa.um.ac.id PKS RSUD... · 2019. 11. 26. · Rumah Sakit PIHAK KEDUA. Pasal 13 ... Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan PIHAK KESATU telah habis masa ... Hal — hal yang telah

sikarsa.um.ac.id PKS RSUD... · 2019. 11. 26. · Rumah Sakit PIHAK KEDUA. Pasal 13 ... Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan PIHAK KESATU telah habis masa ... Hal — hal yang telah

layanan.ditjenpas.go.idlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/4b3079e7590d6f...Perjanjian KerjaSama ini ditanggung PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban. Pasal 6 UPAH PEKERJA DAN

layanan.ditjenpas.go.idlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/4b3079e7590d6f...Perjanjian KerjaSama ini ditanggung PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban. Pasal 6 UPAH PEKERJA DAN

JDIH BP2MI · 2019. 12. 27. · Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-e1 atas biaya PIHAK KEDUA. Pasal 4 Evaluasi dan Pelaporan PIHAK KEDUA wajib membuat

JDIH BP2MI · 2019. 12. 27. · Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-e1 atas biaya PIHAK KEDUA. Pasal 4 Evaluasi dan Pelaporan PIHAK KEDUA wajib membuat

Pihak Pertama dan Kedua bersedia mentaati isi peraturan perusahaan, dan pihak kedua akan patuh pada tata tertib perusahaan. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja

Pihak Pertama dan Kedua bersedia mentaati isi peraturan perusahaan, dan pihak kedua akan patuh pada tata tertib perusahaan. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja

DR. (can) Willy Farianto,S.H.,M.Hum....digunakan upaya hukum (Pasal 96 UU PH) ... Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan

DR. (can) Willy Farianto,S.H.,M.Hum....digunakan upaya hukum (Pasal 96 UU PH) ... Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PROSEDUR PEMOTONGAN …repository.ubharajaya.ac.id/463/1/201210315035_Suparjo_Cover... · dilihat dari sisi pihak yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22.

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PROSEDUR PEMOTONGAN …repository.ubharajaya.ac.id/463/1/201210315035_Suparjo_Cover... · dilihat dari sisi pihak yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22.

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN...i DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN...i DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan

medan.bpk.go.id · 2017-10-06 · disebutkan dalam Pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman

medan.bpk.go.id · 2017-10-06 · disebutkan dalam Pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Focus Group Discussion (FGD ......2015-2019. Pasal 2 PIHAK KEDUA memberikan saran kepada PIHAK PERTAMA untuk memperbaiki Draf Strategi Peningkatan Mutu

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Focus Group Discussion (FGD ......2015-2019. Pasal 2 PIHAK KEDUA memberikan saran kepada PIHAK PERTAMA untuk memperbaiki Draf Strategi Peningkatan Mutu

kerjasama.untan.ac.idkerjasama.untan.ac.id/pengarsipan_surat/pdf_file/... · 2016. 3. 28. · dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut. PASAL 10 ... PIHAK PERTAMA menyediakan

kerjasama.untan.ac.idkerjasama.untan.ac.id/pengarsipan_surat/pdf_file/... · 2016. 3. 28. · dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut. PASAL 10 ... PIHAK PERTAMA menyediakan

 · Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Pasal 8 LAIN-LAIN

 · Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Pasal 8 LAIN-LAIN