smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah...

5

Transcript of smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah...

Page 1: smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Page 2: smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Page 3: smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Page 4: smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Page 5: smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018 · 2020. 12. 23. · 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018 · 2020. 12. 23. · 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini

2011 NOMOR - perizinanrealestate.files.wordpress.com · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

2011 NOMOR - perizinanrealestate.files.wordpress.com · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BI T ATI BOM BAN V - Audit Board of Indonesia · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan

BI T ATI BOM BAN V - Audit Board of Indonesia · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan

BUPATI BANTUL Bantul No. 4 T… · Tingkat Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini. 6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan

BUPATI BANTUL Bantul No. 4 T… · Tingkat Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini. 6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan

SALINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA … Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan

SALINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA … Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … PERATURAN PERIZINAN PER SEKTOR... · Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat : 1. Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … PERATURAN PERIZINAN PER SEKTOR... · Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat : 1. Pasal

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU€¦ · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU€¦ · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA...Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA...Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

sulsel.bpk.go.id · Web view9.Lampiran IXDaftar Pinjaman Daerah dan Otonomi Daerah; Pasal 6 Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja

sulsel.bpk.go.id · Web view9.Lampiran IXDaftar Pinjaman Daerah dan Otonomi Daerah; Pasal 6 Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......(4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......(4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan

 · Web viewPasal 23 Berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan

 · Web viewPasal 23 Berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … No. 58 ttg Standar... · dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, perlu menetapkan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … No. 58 ttg Standar... · dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, perlu menetapkan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR …

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN LINGKUNGAN ... · Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN LINGKUNGAN ... · Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini

bulelengkab.go.id · ahwa untuk melaksanakan 'ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan aerah Kabuþaten Buleleng Nomor 3 iahun 2015 Tentang Pemilihan erbekel, perlu menetapkan Keputusan

bulelengkab.go.id · ahwa untuk melaksanakan 'ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan aerah Kabuþaten Buleleng Nomor 3 iahun 2015 Tentang Pemilihan erbekel, perlu menetapkan Keputusan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ...menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 20 19; 1. Pasal 17 ayat

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ...menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 20 19; 1. Pasal 17 ayat

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan