satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor...

8

Transcript of satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor...

Page 1: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi
Page 2: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi
Page 3: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi
Page 4: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi
Page 5: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi
Page 6: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi
Page 7: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi
Page 8: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 1. 2. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi

satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170727105826PerwalNo41PIP.pdf1. 2. 16 Tahun 1950 tentang Undang—Undang Nomor Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar

satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170727105826PerwalNo41PIP.pdf1. 2. 16 Tahun 1950 tentang Undang—Undang Nomor Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5 2012, No - satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 5. Undang-Undang

5 2012, No - satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 5. Undang-Undang

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 26 …jdih.kendalkab.go.id/docs/daerah/perda_26_2007.pdfPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 26 …jdih.kendalkab.go.id/docs/daerah/perda_26_2007.pdfPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG · Web viewUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG · Web viewUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

BAB I PENDAHULUAN - satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng Tahun 2013-2018.

BAB I PENDAHULUAN - satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng Tahun 2013-2018.

A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)