Post on 11-Jul-2020
URUSAN MUTASI DAN
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
Makassar, 27 – 29 Oktober 2019
Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan RI
Oleh:
Kepala Bagian Mutasi dan
Penilaian Kinerja Pegawai
PNS berdasarkan JenisKelamin
18.623 31.072
STRUKTURAL
2.277
JFU
21.206
JFT
26.212
PNS berdasarkan jenis Golongan
3368.520
33.996
6.843
Gol 1
Gol 2
Gol 3
Gol 4
PNS berdasarkan jenis Pendidikan
321 613 7.166
12.074
12.713
514
S-1
S-2
S-3D-I/II D-III
D-IV
267 14.537
1.490
49.695 orangJumlah PNS per 23 Oktober 2019
* Sumber data SIMKA
PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PNS berdasarkanJabatan
PNS berdasarkan Jenis Jabatan
27.456 22.239
Nakes Non Nakes
PNS berdasarkanJenis Kantor
• Kantor Pusat13.819
• UPT35.876
SEBARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER UNIT UTAMA
1316; 3%
281; 1%
32243; 65%
4357; 9%
519; 1%
238; 0%
1255; 2%
9486; 19%
Chart Title
Sekretariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit
Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat
Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan
Alat Kesehatan
* Sumber data SIMKA
49.695 orangJumlah PNS per 23 Oktober 2019
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
GAMBARAN UMUM TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN KEMENKES
▪ Hasil penilaian Pestasi Kerja Pegawai merupakan dasaruntuk pembinaan karier Pegawai sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
▪ UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN▪ PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja PNS▪ PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS▪ Per Ka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian PrestasiKerja PNS
▪ PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
▪ Hasil penilaian Pestasi Kerja Pegawai merupakan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja tahun berikutnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
▪ Penilaian Pestasi Kerja Pegawai atau kinerja merupakansalah satu unsur dalam penerapan sistem Merit danpenilaian Reformasi Birokrasi
▪ Hasil penilaian Pestasi Kerja Pegawai merupakan salahsatu syarat dari seluruh proses pengurusan administrasikepegawaian.
▪ Penilaian Pestasi Kerja Pegawai merupakan turunan daritarget kinerja organisasi secara cascading.
tuju
an/ m
anfaat
Permenkes Nomor 1 Tahun 2019 tentang PedomanPenilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemenkes
▪ Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilakukan setiap akhirDesember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya
▪ Setiap Pegawai wajib menyusun SKP pada bulanJanuari setiap tahun berjalan
▪ Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilakukan dengan caramenggabungkan penilaian SKP (60%) dengan penilaianperilaku kerja (40%)
▪ Penilaian Perilaku Kerja Pegawai dilakukan denganmenggunakan metode 360o melalui pengamatan dariPejabat Penilai, Sejawat, dan Bawahan
* Sumber data PPKPNS tanggal 23 Oktober 2019
Sudah Entry SKP;
35.785; 72%
Belum Entry SKP;
13.908; 28%
Sudah Entry SKP
Belum Entry SKP
49.695 orangJumlah PNS per 23 Oktober 2019
No Satuan Organisasi Jumlah Pegawai
Kontrak Kerja SKP TugasBelajar *
SipekaSudah Belum Sudah Belum
1 Biro Perencanaan dan Anggaran 75 74 1 1 32 432 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 100 100 0 0 86 14
3 Biro Hukum dan Organisasi 62 60 2 2 13 494 Biro Kepegawaian 123 119 4 4 48 755 Biro Kerja Sama Luar Negeri 40 38 2 2 4 366 Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat57 55 2 2 9 48
7 Biro Umum 203 202 1 1 123 808 Pusat Data dan Informasi 73 73 0 0 7 669 Pusat Analisis Determinan Kesehatan 48 46 2 2 20 28
10 Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan
62 59 3 3 42 20
11 Pusat Krisis Kesehatan 52 52 0 0 17 3512 Pusat Kesehatan Haji 65 63 2 1 39 2613 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia 56 55 1 1 12 44
14 Rumah Sakit Badan PengusahaanBatam
298 169 129 0 0 298
15 DPK 60 0 60 0 0 60Total 1374 1165 209 19 452 922
* Catatan:
Bagi PNS Tugas Belajar tidak membuat SKP namun langsung membuat penilaian SKP pada periode akhir tahun/saat selesai
Tugas Belajar.
No Satuan Organisasi JumlahPegawai
Kontrak Kerja SKP TugasBelajar
Sipeka
Sudah Belum Sudah Belum
1 Sekretariat InspektoratJenderal
81 81 0 0 2 79
2 Inspektorat I 45 44 1 1 0 45
3 Inspektorat II 37 36 1 1 0 37
4 Inspektorat III 42 42 0 0 1 41
5 Inspektorat IV 45 44 1 0 0 45
6 Inspektorat Investigasi 31 28 3 3 0 31
Total 281 275 6 5 3 278
* Catatan:
Bagi PNS Tugas Belajar tidak membuat SKP namun langsung membuat penilaian SKP pada periode akhir tahun/saat selesai
Tugas Belajar.
No Satuan Organisasi Jumlah Pegawai
Kontrak Kerja SKP Tugas Belajar
Sipeka
Sudah Belum Sudah Belum
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan PengendalianPenyakit
169 90 79 3 7 162
2 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 99 42 57 8 0 99
3 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit MenularLangsung
94 56 38 2 0 94
4 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
90 54 36 1 1 89
5 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 86 39 47 4 0 86
6 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
47 14 33 1 0 47
7 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 116 114 2 2 38 78
8 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar 114 87 27 4 25 89
9 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya 101 59 42 1 2 99
10 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta 152 151 1 1 5 147
11 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan 112 58 54 0 0 112
12 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar 134 72 62 7 2 132
13 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 84 27 57 1 0 84
14 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang 49 45 4 4 1 48
15 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin 72 61 11 1 0 72
16 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari 59 58 1 1 60 -1
17 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan 49 38 11 7 2 47
18 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram 88 76 12 1 45 43
19 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang 69 23 46 5 8 61
20 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang 83 53 30 4 1 82
No Satuan Organisasi Jumlah Pegawai
Kontrak Kerja SKP Tugas Belajar
Sipeka
Sudah Belum Sudah Belum
21 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang 74 52 22 1 2 72
22 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo 56 56 0 0 6 50
23 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon 58 10 48 5 23 35
24 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru 63 48 15 3 0 63
25 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 67 58 9 4 1 66
26 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado 49 33 16 0 1 48
27 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung 66 39 27 2 2 64
28 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten 66 15 51 2 1 65
29 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak 75 58 17 2 0 75
30 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda 60 49 11 1 1 59
31 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap 46 42 4 4 2 44
32 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang 70 30 40 1 4 66
33 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura 46 44 2 2 3 43
34 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun 41 38 3 2 1 40
35 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang 52 26 26 2 5 47
36 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung 43 25 18 0 0 43
37 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan 42 38 4 4 40 2
38 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi 63 21 42 4 2 61
39 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai 46 45 1 1 29 17
40 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu 56 33 23 0 9 47
No Satuan Organisasi Jumlah Pegawai
Kontrak Kerja SKP Tugas Belajar
Sipeka
Sudah Belum Sudah Belum
41 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang 78 74 4 3 69 9
42 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak 27 24 3 3 1 26
43 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong 31 4 27 2 0 31
44 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari 34 2 32 2 0 34
45 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit 40 4 36 6 0 40
46 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh 78 70 8 8 1 77
47 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke 33 5 28 2 21 12
48 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe 35 26 9 4 0 35
49 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu 46 42 4 4 34 12
50 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso 40 5 35 3 1 39
51 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya 38 30 8 2 0 38
52 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo 29 11 18 2 1 28
53 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate 49 40 9 2 1 48
54 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang 28 18 10 2 0 28
55 BBTKL dan PP Yogyakarta 116 94 22 2 0 116
56 BBTKL dan PP Jakarta 97 94 3 3 6 91
57 BBTKL dan PP Surabaya 96 59 37 4 2 94
58 BBTKL dan PP Banjarbaru 71 66 5 0 45 26
59 BTKL dan PP Kelas I Batam 48 26 22 1 0 48
60 BTKL dan PP Kelas I Makassar 63 57 6 1 3 60
No Satuan Organisasi Jumlah Pegawai
Kontrak Kerja SKP
Tugas Belajar
Sipeka
Sudah Belum Sudah Belum
61 BTKL dan PP Kelas I Medan 63 27 36 5 0 63
62 BTKL dan PP Kelas I Palembang 68 44 24 4 50 18
63 BTKL dan PP Kelas I Manado 52 42 10 4 4 48
64 BTKL dan PP Kelas II Ambon 51 30 21 8 13 38
65 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV DI Yogyakarta 40 8 32 5 4 36
Total 4.357 2.879 1.478 180 585 3.772
* Catatan:
Bagi PNS Tugas Belajar tidak membuat SKP namun langsung membuat penilaian SKP pada periode akhir tahun/saat selesai
Tugas Belajar.
No Satuan Organisasi Jumlah
Pegawai
Kontrak Kerja SKP Tugas
Belajar
Sipeka
Sudah Belum Sudah Belum
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 93 91 2 2 87 6
2 Direktorat Kesehatan Keluarga 80 76 4 4 75 5
3 Direktorat Kesehatan Lingkungan 68 36 32 1 68 0
4 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 51 46 5 3 46 5
5 Direktorat Gizi Masyarakat 71 70 1 1 62 9
6 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
63 62 1 1 62 1
7 Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung 29 26 3 3 29 0
8 Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar 43 42 1 0 43 0
9 Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang 21 20 1 1 21 0
Total 519 469 50 16 493 26
* Catatan:
Bagi PNS Tugas Belajar tidak membuat SKP namun langsung membuat penilaian SKP pada periode akhir tahun/saat selesai
Tugas Belajar.
No Satuan Organisasi Jumlah
Pegawai
Kontrak Kerja
SKP
Tugas
Belajar
Sipeka
Sudah Belum Sudah Belum
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 67 64 3 3 5 62
2 Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 33 31 2 2 9 24
3 Direktorat Pelayanan Kefarmasian 35 33 2 2 3 32
4 Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 33 31 2 2 1 32
5 Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
38 34 4 4 5 33
6 Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
32 31 1 1 5 27
Total 238 224 14 14 28 210
* Catatan:
Bagi PNS Tugas Belajar tidak membuat SKP namun langsung membuat penilaian SKP pada periode akhir tahun/saat selesai
Tugas Belajar.
No Satuan Organisasi Jumlah
Pegawai
Kontrak Kerja
SKP
Tugas
Belajar
Sipeka
Sudah Belum Sudah Belum
1 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 147 81 66 4 3 144
2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan 144 34 110 19 5 139
3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan 124 117 7 7 23 101
4 Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat 149 132 17 17 11 138
5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan 124 56 68 24 0 124
17 Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit
Salatiga Jawa Tengah
92 86 6 6 86 6
18 Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional
Tawangmangu Jawa Tengah
86 79 7 7 1 85
19 Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Magelang Jawa Tengah 65 56 9 9 22 43
20 Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Donggala Sulawesi Tengah 42 39 3 3 1 41
21 Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara Jawa Tengah 50 34 16 4 18 32
22 Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 39 35 4 4 2 37
23 Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Papua 36 10 26 7 4 32
24 Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Baturaja Sumatera Selatan 53 50 3 3 10 43
25 Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Banda Aceh 32 28 4 4 1 31
26 Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran Jawa Barat 38 34 4 4 7 31
27 Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Nusa Tenggara
Timur
33 29 4 4 0 33
Total 1254 900 354 126 194 1060
* Catatan:
Bagi PNS Tugas Belajar tidak membuat SKP namun langsung membuat penilaian SKP pada periode akhir tahun/saat selesai
Tugas Belajar.
AMANAT PP NO 30 TAHUN 2019TENTANG PENILAIAN KINERJA PNS
DASAR HUKUMPENILAIAN KINERJA PNS
UU 5 TAHUN 2014
APARATUR SIPIL NEGARA
PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS
PASAL 78 PASAL 230
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penilaian kinerja diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut
mengenai penilaian kinerja PNS
dan disiplin PNS diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
MANAJEMEN KINERJA: PENILAIAN
KINERJA PNS (PP No. 30 Tahun 2019)
SUBSTANSIPP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
KET
EN
TU
AN
UM
UM
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan
oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan
perilaku kerja PNS.
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
suatu proses sistematis yang terdiri dari
perencanaan kinerja; pelaksanaan,
pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian
kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi
kinerja.
PRESTASI KERJA
hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan
organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan
perilaku kerja.
KINERJA PNS
hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada
organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku
Kerja.
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang
PNS.
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
TARGET
jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan.
TARGET
jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan.
PERBANDINGAN
PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #1
SUBSTANSI
PP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
KET
EN
TU
AN
UM
UM
TIM PENILAI KINERJA PNS
tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK usulan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian
penghargaan bagi PNS.
PEMANTAUAN KINERJA
serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati pencapaian
target kinerja yang terdapat dalam SKP.
BIMBINGAN KINERJA
suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam
membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah
terjadinya kegagalan kinerja.
KONSELING KINERJA
proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang
dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.
PEMERINGKATAN KINERJA
perbandingan antara kinerja PNS dengan PNS lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau instansi.
SISTEM INFORMASI KINERJA PNS
tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan
pendokumentasian data kinerja PNS secara terintegrasi.
PENGELOLA KINERJA
pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.
PERBANDINGAN
PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #2
SUBSTANSIPP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
PER
EN
CA
NA
AN
KIN
ER
JA
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang
harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang
bersifat nyata dan dapat diukur.
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
memuat kinerja utama yang harus dicapai
seorang PNS setiap tahun dan dapat memuat
kinerja tambahan.
Kinerja utama dan kinerja tambahan paling
sedikit memuat:
a. Indikator Kinerja Individu; dan
b. Target kinerja.
PENYUSUNAN SKP
didasarkan pada rencana kerja tahunan instansi.
PENYUSUNAN SKP
memperhatikan:
a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah;
b. perjanjian kinerja;
c. organisasi dan tata kerja;
d. uraian jabatan; dan/atau
e. SKP atasan langsung.
PERBANDINGAN
PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #3
SUBSTANS
I
PP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
PER
ILA
KU
KER
JA
ASPEK
a. orientasi pelayanan;
b. integritas;
c. komitmen;
d. disiplin;
e. kerja sama; dan
f. kepemimpinan.
ASPEK
a. orientasi pelayanan;
b. komitmen;
c. inisiatif kerja;
d. kerja sama; dan
e. kepemimpinan.
PENILAIAN
dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat
penilai dan dapat mempertimbangkan
masukan dari pejabat penilai lain yang
setingkat di lingkungan unit kerja masing-
masing.
PENILAIAN
a. Penilaian Perilaku Kerja dilakukan oleh
Pejabat Penilai Kinerja PNS, dan dapat
berdasarkan penilaian rekan kerja
b. setingkat dan/atau bawahan langsung.
PERBANDINGAN
PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #4
SUBSTANSIPP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
PEN
ILA
IAN
KIN
ER
JA
BOBOT PENILAIAN
▪ Unsur SKP 60%
▪ Perilaku kerja 40%
BOBOT PENILAIAN
▪ Unsur SKP 70% dan perilaku kerja 30%
▪ Unsur SKP 60% dan perilaku kerja 40%*
*) bagi Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian 360˚
REALISASI KERJA
Jika melebihi target maka penilaian SKP dapat lebih dari 100
REALISASI KINERJA
Realisasi kinerja PNS yang melebihi Target kinerja, nilai capaian
kinerja paling tinggi pada angka 120.
WAKTU PENILAIAN
Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat
penilai sekali dalam 1 tahun.
WAKTU PENILAIAN
Penilaian kinerja didasarkan pada pengukuran kinerja yang dapat
dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan serta
didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai
kebutuhan organisasi.
NILAI
Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan
sebutan:
a. 91 – ke atas (sangat baik)
b. 76 – 90 (baik)
c. 61 – 75 (cukup)
d. 51 – 60 (kurang)
e. 50 ke bawah (buruk)
NILAI
Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan
sebutan/predikat:
a. Sangat Baik (nilai 110 ≤ 120 dan menciptakan ide baru
dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi
manfaat bagi organisasi atau negara)
b. Baik, nilai 90 < x < 110
c. Cukup, nilai 70 x < 90
d. Kurang, nilai 50 < x < 70
e. Sangat Kurang, nilai < 50
PERBANDINGAN
PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #5
dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
dapat dilaksanakan dengan
Keputusan Menteri
• Click to edit Master text styles• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level
PASAL 5
Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS
Pasa
l
6
Ayat
2
Instansi
Pemerinta
h
Pasa
l
6
Ayat
3
PERENCANAAN
KINERJA
PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN
DAN PEMBINAAN
KINERJA
PENILAIAN
KINERJA
TINDAK
LANJUT
SISTEM
INFORMASI
KINERJA
PNS
yang akan/
sedang
membangun
yang telah
membangun
Sistem
Manajemen
Kinerja PNS
selain yang
diatur dalam
PP 30 2019
SISTEM MANAJEMEN KINERJA:
PENILAIAN KINERJA PNS #1 (PP No. 30 Tahun 2019)
Pasal 6
Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas:
a. perencanaan kinerja;
b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja;
c. penilaian kinerja;
d. tindak lanjut; dan
e. Sistem Informasi Kinerja PNS.
Pasal 7 Ayat 1
Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS.
Pasal 7 Ayat 2
Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem
Manajemen Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah masing-masing.
Pasal 7 Ayat 3
Menteri melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS.
SISTEM MANAJEMEN KINERJA:
PENILAIAN KINERJA PNS #2(PP No. 30 Tahun 2019)
SISTEM MANAJEMEN KINERJA:
PENILAIAN KINERJA PNS #3(PP No. 30 Tahun 2019)
Pasal 63
KETENTUAN PERALIHAN:
Bagi Instansi Pemerintah yang telah memiliki Sistem Manajemen Kinerja PNS dapat tetap
melaksanakan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri atas hasil evaluasi Bersama.
Pasal 64 Ayat 2
Ketentuan penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah
diundangkan.
Pasal 64 Ayat 3
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 64 Ayat 4
Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan bawahan langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (3) harus dilaksanakan instansi pemerintah
paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
serangkaian proses yang
dilakukan oleh Pejabat Penilai
Kinerja PNS untuk mengamati
pencapaian target kinerja
yang terdapat dalam SKP
PEMANTAUAN
KINERJA
pengukuran kinerja yang
dapat dilakukan setiap bulan,
triwulanan, semesteran, atau
tahunan serta
didokumentasikan dalam
dokumen pengukuran kinerja
sesuai kebutuhan organisasi
PENGUKURAN
KINERJA
SIPEKA
(Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai)
proses untuk melakukan
identifikasi dan membantu
penyelesaian masalah
perilaku kinerja yang
dihadapi PNS dalam
mencapai target kinerja
KONSELING
KINERJA
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA
27
PEMBERHENTIAN PNS(Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018)
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang PedomanPemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai NegeriSipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun2018 tentang Penetapan Kode Pengenal NomorPertimbangan Teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentangPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan PensiunJanda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/IV/1206/2018 Tanggal 6 September 2018
A. Mencapai Batas Usia Pensiun
B. Atas Permintaan Sendiri
C. Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
D. Meninggal Dunia (Pensiun Janda/Duda)
E. Tewas (Pensiun Janda/Duda)
F. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil
presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat,
ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur
dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota
J. Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol
Pemberhentian PNS karena
Mencapai Batas Usia Pensiun
▪ 58 tahun bagi:
a. Pejabat Administrasi
b. Pejabat Fungsional Ahli Muda
c. Pejabat Fungsional Ahli Pertama
d. Pejabat Fungsional Keterampilan
▪ 60 tahun bagi:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi
b. Pejabat Fungsional Madya
▪ 65 tahun bagi: Pejabat Fungsional Ahli
Utama
Update
SIMKA
Usul Online
(Satker)
Verifikasi dan Validasi Unit Utama
Verval dan
Entry Usul pada
SAPK (Ropeg)BKN
Persetujuan
Teknis BKN
SK Pensiun
Tanpa berkas(Lesspaper)
12 Bulan sebelum pensiun
32
Usulan telahMasuk
ke Ropeg
YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Satker dan unit utama harus aktif memperhatikan datakepegawaian dan data pribadi PNS yang akan berhenti dilingkungannya masing-masing. → Data SIMKA.
2. PNS yang bersangkutan harus pro aktif terhadap prosespengusulan pemberhentiannya menjelang BUP.
3. Pengusulan pemberhentian bagi PNS yang akanmemcapai BUP dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu)tahun sebelum TMT BUP.
4. Biro Kepegawaian hanya akan melakukan prosespemberhentian PNS terhadap usulan yang telahmemenuhi persyaratan dan diusulkan melalui Unit Utama.
5. Biro Kepegawaian tidak akan memproses dan akanmengembalikan usulan pensiun yang tidak dilakukansecara online dan tidak lengkap persyaratannya kepadaUnit Utama satker yang bersangkutan.
6. Surat pernyataan tidak menguasai/menggunakan BMNmenjadi dokumen pesyaratan pembuatan SKPP.
CONTOH FORMAT DATA PERORANGAN PENERIMA PENSIUN (DPCP)
CONTOH FORMAT DAFTAR SUSUNAN KELUARGA
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKDIS
CONTOH FORMAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJALANI PROSES PIDANA
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN BMN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUASAI/MENGGUNAKAN BMN
CONTOH PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS MENCAPAI BUP
CONTOH SK PEMBERHENTIAN PNS KARENA MENCAPAI BUP
44
PEMINDAHAN/MUTASI PNS(Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019)
PERENCANAAN MUTASI
memperhatikan
❑ Kompetensi PNS dengan persaratan jabatan
❑ Klasifikasi jabatan
❑ Pola karir
❑ Kebutuhan organisasi
❑ Prinsip larangan konflik kepentingan
❑ Ketersediaan anggaran
Mutasi paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 5 (lima) tahun (PP 11/2017) Untuk CPNS 2018 mutasi antar instansi paling singkat 10 (sepuluh) tahun (Permenpan
36/2018)
1. Pemindahan PNS antar SatuanKerja
2. Pemindahan PNS Kantor Pusat antar Unit
Utama
3. Pemindahan PNS antar Instansi
4. Pemindahan PNS Kantor Pusat didalam Unit
Utama
SATKER/UPT
PENERIMA
PEGAWAI YANG
BERSANGKUTAN
SATKER/UPT
ASAL
UNIT UTAMA
PENERIMA
UNIT UTAMA
ASAL
ROPEG SK PINDAH
Surat
Permohonan
Lolos Butuh
Surat Permohonan
+ Lolos butuh
Lolos
Butuh
Persetujuan
SPP
SPP
Persetujuan
SPP
ALUR PEMINDAHAN ANTAR SATKER/ANTAR UNIT
UTAMA
PERSYARATAN PINDAH ANTAR SATKER/ANTAR UNIT
UTAMA (PINDAH INTERNAL)
1. Dokumen Peta Jabatan / ABK
2. Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan
3. Surat Persetujuan Mutasi dari Satuan Kerja Asal
4. Surat Persetujuan Mutasi dari Unit Utama Asal
5. Surat Persetujuan Mutasi dari Satuan Kerja Penerima
6. Surat Persetujuan Mutasi dari Unit Utama Penerima
7. Fotokopi SK CPNS
8. Fotokopi SK PNS
9. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
10. Fotokopi SK Pencantuman Gelar (jika ada)
11. Fotokopi SK Jabatan Terakhir
12. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir (nilai min baik)
13. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Hukuman Disiplin/Peradilan yang
dibuat Pimpinan Satuan Kerja Asal / Pejabat paling rendah menduduki JPT Pratama
14. Surat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar / Ikatan dinas lainnya dan tidak Sedang
dalam Proses Kenaikan Pangkat yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja Asal
15. Surat Pernyataan Ketersediaan Anggaran Gaji dan Tunjangan yang dibuat oleh Pimpinan Satuan
Kerja Penerima atau pejabat lain yang menangani kepegawaian.
SATKER/UPT
INSTANSI
ASAL(PPK)
SATKER/UPT
PENERIMA
BKN
UNITUTAMA
PENERIMA
ROPEG SKPINDAH
LolosButuh SuratPermohonan
Persetujuan
Permohonan
Persetujuan
Pindah
PEGAWAI YANG
BERSANGKUTAN
Surat Permohonan Pindah +SPP
Surat Permohonan
PersetujuanPindah
SuratPersetujuan
Pindah
Surat Permohonan
PersetujuanPindah
ALUR PEMINDAHAN ANTARINSTANSI
(PINDAH MASUK)
PERSYARATAN PINDAH ANTARINSTANSI (PINDAH MASUK)
1. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2. Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan
3. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota Instansi Asal
4. Surat Persetujuan Mutasi dari Satuan Kerja Asal
5. Surat Persetujuan Mutasi dari Satuan Kerja Penerima
6. Surat Persetujuan Mutasi dari Unit Utama Penerima
7. Fotokopi SK CPNS
8. Fotokopi SK PNS
9. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
10. Fotokopi SK Pencantuman Gelar (jika ada)
11. Fotokopi SK Jabatan Terakhir
12. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir
13. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir (nilai min baik)
14. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Hukuman Disiplin/Peradilan yang dibuat
Pimpinan Instansi Asal / Pejabat paling rendah menduduki JPT Pratama
15. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat/Pimpinan Instansi Asal
16. Surat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas lainnya yang dibuat oleh Pimpinan
Satuan Kerja Asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
17. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses Kenaikan Pangkat yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja Asal
atau pejabat lain yang menangani kepegawaian.
18. Surat Pernyataan Ketersediaan Anggaran Gaji dan Tunjangan yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja
Penerima atau pejabat lain yang menangani kepegawaian.
Surat
Permohonan
Lolos Butuh
Surat Permohonan
+ Lolos butuh
Lolos
Butuh
Persetujuan
SPP
ALUR PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI (PINDAH KELUAR)
SPP KeluarINSTANSI/PEMDA
PENERIMA
BIRO
KEPEGAWAIAN
UNIT UTAMA
ASAL
PNS YBS
SATKER/UPT
ASAL
Usul SPP
PERSYARATAN INDAH ANTARINSTANSI (PINDAH KELUAR)
1. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2. Dokumen Peta Jabatan / ABK
3. Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan
4. Surat Persetujuan Mutasi dari Satuan Kerja Asal
5. Surat Persetujuan Mutasi dari Unit Utama Asal
6. Surat Pernyataan Persetujuan Bupati/Gubernur/PPK Instansi Penerima (Tujuan)
7. Fotokopi SK CPNS
8. Fotokopi SK PNS
9. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
10. Fotokopi SK Pencantuman Gelar (jika ada)
11. Fotokopi SK Jabatan Terakhir
12. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir (nilai min baik)
13. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Hukuman Disiplin/Peradilan
yang dibuat Pimpinan Satuan Kerja Asal / Pejabat paling rendah menduduki JPT Pratama
14. Surat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar / Ikatan dinas lainnya dan tidak
Sedang dalam Proses Kenaikan Pangkat yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja Asal
15. Surat Pernyataan Ketersediaan Anggaran Gaji dan Tunjangan yang dibuat oleh Pimpinan
Satuan Kerja Penerima atau pejabat lain yang menangani kepegawaian.
Keputusan
Mutasi
PPK
Instansi
Asal
PPK
Instansi
Penerima
Keputusan
pemberhentian
dari jabatan
Keputusan
pengangkatan
dalam jabatan
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN
FUNGSIONAL
Keputusan
Mutasi
PPK
Instansi
Asal
PPK
Instansi
Penerima
Keputusan
pemberhentian
dari jabatan
Keputusan
pengangkatan
dalam jabatan
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional
* Bagi PNS yang mengikuti seleksiterbuka instansi lain dan memenuhi syarat
untuk mengisi jabatan wajib dilakukan
mutasi
* Persetujuan mengikuti seleksi terbukadipersamakan persetujuan pindah instansi
KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka instansi lain dan memenuhisyarat untuk mengisi jabatan wajin dilakukan mutasi.
2. Persetuuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuanpindah instansi.
PERMASALAHAN
1. Berkas Persyaratan Mutasi PNS
2. Instansi Asal tidak berkenan memberhentikan JFT PNS yangbersangkutan.
3. Tidak tersedianya Formasi Jabatan di Instansi Penerima sesuai hasil ABK dan Anjab.
4. Tidak Tersedianya anggaran gaji.
5. Sedang Berproses Kenaikan Pangkat.6. PNS yang bertugas di instansi lain agar segera diinventarisir oleh Unit
Utama, untuk segera diproses status kepegawaiannya.
Format Analisis Jabatan
Format Analisis Jabatan
Format Analisis Beban Kerja
Format Usul Mutasi (SP ke InstansiAsal)
Format Persetujuan Mutasi PNS
Format SK MutasiPNS
Format SKPengankatandalan Jabatan (Setelah Mutasi)
65
PENUGASAN PNS(Peraturan Menpan RB Nomor 35 Tahun 2018)
DASAR HUKUM
• UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PNS
• PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 35 TAHUN
2018 TENTANG PENUGASAN PNS PADA INSTANSI DAN DI
LUAR INSTANSI PEMERINTAH
66
KRITERIA PENUGASAN(PASAL 6 PERMENPAN RB NO. 35 TAHUN 2018)
Memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu
Memiliki integritas dan moralitas yang baik
Memiliki SKP baik dalam2 (dua) tahun terakhir
Memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki
Dibutuhkan organisasi
JENIS-JENIS PENUGASAN
• PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH
• PENUGASAN KHUSUS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH
• PENUGASAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI
68
BAB VIIIDASAR-DASAR DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN
Pada Instansi Pemerintah yang Tidak ada PPK
Penugasan Khusus dilakasanakan paling lama 3 tahun
dan dapat diperpanjang 2 tahun
Penetapan oleh PPK untuk yang melaksanakan tugas jabatan khusus dan Penetapan
oleh PyB Untuk melaksanakan tugas jabatan bersifat pendukung / administrasi
Penetapan oleh PPK untuk yang melaksanakan tugas jabatan khusus dan Penetapan
oleh PyB Untuk melaksanakan tugas jabatan bersifat pendukung / administrasi
69
Penugasan Khusus pada Instansi Pemerintah
CONTOH PENUGASAN KHUSUS
• PROYEK PEMERINTAH ANTARA LAIN MELIPUTI PROYEK
INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI, ATAU SUMBER DAYA MINERAL
YANG DIDANAI DAN DIKELOLA OLEH PEMERINTAH
• ORGANISASI PROFESI ANTARA LAIN MELIPUTI ORGANISASI
PROFESI DOKTER, ADVOKAT, DAN BENTUK LAINNYA YANG
TELAH MENDAPATKAN IZIN KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG
JAWAB DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
• ORGANISASI INTERNASIONAL ANTARA LAIN MELIPUTI
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF), WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO), ATAU WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO)
PEMBINAAN PNS
• PNS YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH ATAU
PENUGASAN KHUSUS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH DIBERHENTIKAN DARI
JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUSNYA SEBAGAI PNS.
• PNS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM POINTER DI ATAS DIKECUALIKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG
MASIH MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN FUNGSIONALNYA.
• PNS YANG TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS DAPAT DIANGKAT KE
DALAM JABATAN YANG LOWONG
• PNS YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN PENUGASAN DIANGKAT DALAM
JABATAN DENGAN MEMPERHATIKAN PENGEMBANGAN KARIR SELAMA
PENUGASAN DAM SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• MASA JABATAN DALAM PENUGASAN DIPERHITUNGKAN MASA JABATAN
TERAKHIR INSTANSI INDUK
PASAL 7 AYAT (5) PERMENPAN 35 TAHUN 2018PNS YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN PADA
INSTANSI PEMERINTAH ATAU PENUGASANKHUSUS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH
DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA DAN TIDAKKEHILANGAN STATUSNYA SEBAGAI PNS.
PASAL 1 PP 11 TAHUN 2017
YANG DIMAKSUD DENGAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADALAH
PEMBERHENTIAN YANG MENGAKIBATKAN PNS TIDAK LAGI MENDUDUKI
JA, JF, ATAU JPT
DISIPLIN PNS
PENUGASAN DI
INSTANSI PEMERINTAH
1. Pemeriksaan dan keputusan
penjatuhan hukuman disiplin
dilakukan oleh instansi
penerima penugasan
2. HD pemberhentian
ditetapkan oleh instansi Induk
3. Bahan penjatuhan HD berat
berdasarkan BAP dari Instansi
Penerima
PENUGASAN KHUSUS
DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH1. Pemeriksaan dilakukan oleh
instansi Penerima
2. Keputusan penjatuhan hukdis
dilakukan oleh instansi
penerima
3. PNS wajib mentaati n orma
disiplin sebagaimana diatur
dalam peraturan perundangan
tentang Disiplin PNS dan norma
yang berlaku di instansi yang
menerima penugasan
PENILAIAN KINERJA PNS
PENUGASAN DI
INSTANSI PEMERINTAH
Penilaian kinerja dilakukan oleh
instansi penerima
PENUGASAN KHUSUS
DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH
Penilaian kinerja dilakukan
oleh instansi penerima dengan
standar penilaian dari instansi
induk
MASA KERJA
• MASA KERJA PNS SELAMA MELAKSANAKAN PENUGASAN
TETAP DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MASA KERJA PNS
Pembinaan
• Masa kerja PNS selama melaksanakan penugasan
tetap diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
• Instansi yang menerima penugasan wajib memberikan
pembinaan kepada PNS sesuai ketentuan perundang-
undangan
CUTI PNS
PENUGASAN DI
INSTANSI PEMERINTAH
1. Cuti diberikan oleh Pyb di
instansi penerima penugasan
kecuali Cuti di luar
tanggungan negara
2. Jenis cuti berdasarkan
Peraturan Perundangan di Bid
Kepegawaian
3. CLTN menjadi kewenangan
PPK Instansi Induk
PENUGASAN KHUSUS
DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH
1. Cuti diberikan oleh Pyb di
instansi penerima penugasan
2. Jenis cuti berdasarkan
Peraturan Perundangan di Bid
Kepegawaian dengan
penyesuaian di instansi yang
menerima penugasan
PENGHASILAN
PENUGASAN DI
INSTANSI PEMERINTAH
1. Gaji pokok sesuai peraturan
perundangan yang mengatur
mengenai penggajian PNS
2. Tunjangan sesuai dengan
peraturan perundangan
PENUGASAN KHUSUS
DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH
1. Gaji pokok sesuai peraturan
perundangan yang mengatur
mengenai penggajian PNS
2. Tunjangan sesuai ketentuan
instansi yang menerima
penugasan
PEMBERHENTIAN PNS
PENUGASAN DI
INSTANSI PEMERINTAH
1. PNS yang menjalankan
penugasan dapat
diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat
sebagai PNS sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan
2. Kewenangan pemberhentian
ada pada PPK di instansi
induk
PENUGASAN KHUSUS
DI LUAR INSTANSI
PEMERINTAH
1. PNS yang menjalankan
penugasan dapat
diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat
sebagai PNS sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan
2. Kewenangan pemberhentian
ada pada PPK di instansi induk
KENAIKAN PANGKAT
INOVASI PENYELENGGARAAN KENAIKAN PANGKAT BIRO KEPEGAWAIAN
SEJAK OKTOBER 2017, SUDAH MENERAPKAN KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO)
USUL KENAIKAN PANGKAT MELIBATKAN PERAN DARI SEKRETARIAT UNIT UTAMA SEBAGAI PEMBINA PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SEJAK APRIL 2017, SK KENAIKAN PANGKAT DISERAHKAN KE UNIT UTAMA
ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT
NO UNIT UTAMA
2017 2018 2019
APRIL OKTOBER APRIL OKTOBER APRIL OKTOBER
1 SETJEN 94.26 % 97.05 % 98.71 % 100.00 % 98.10 % 98.11 %
2 ITJEN 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 97.67 %
3 DITJEN P2P 93.61 % 91.47 % 99.37 % 93.12 % 98.65 % 96.65 %
4 DITJEN KESMAS 98.31 % 93.33 % 100.00 % 100.00 % 95.68 % 100.00 %
5 DITJEN FARMALKES 100.00 % 100.00 % 97.73 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
6 BADAN
LITBANGKES
90.00 % 100.00 % 98.85 % 98.82 % 100.00 % 91.25 %
REALISASI KENAIKAN PANGKAT 2017-2019
PERMASALAHAN DALAM USUL KENAIKAN PANGKAT
A.BERKAS TIDAK LENGKAP
B. BERKAS TIDAK MEMENUHI SYARAT:❑ Pendidikan baru tidak sesuai
dengan jabatan (KP PI)
❑ Melampaui pangkat atasanlangsung (KPO)
❑ Sudah mencapai pangkat puncak
❑ Masa kerja tidak cukup
❑ Sedang menjalani hukumandisiplin
❑ Nilai SKP terdapat nilai CUKUP
❑ Angka kredit tidak memenuhiketentuan
❑ Penilaian dan Penetapan PAK sudah kadaluwarsa
C. PERMASALAHAN UMUM:❑ Perbedaan data pegawai SIMKA vs
BKN
❑ Usul KP tidak sesuai (JFT diusulkanKP Reguler atau sebaliknya)
❑ Kurangnya respon satker atau Unit Utama dalam TL masalah KP
❑ Pengiriman usul KP JF terlalu mepetdengan batas waktu usul KP
❑ Keterbatasan Nota Ralat KP ygdiberikan BKN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN DALAM USUL KENAIKAN PANGKAT
• Melakukan PEREMAJAAN DATA DI SAPK BKN
• Mengunggah (UPLOAD) semua berkas dokumen kelengkapan kenaikan pangkat di SILK ARSIP,
diantaranya yaitu:
- SK CPNS/PNS - SK PAK
- PENETAPAN NIP - SK JABATAN STRUKTURAL
- SK KENAIKAN PANGKAT - BERITA ACARA PELANTIKAN/BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
- SK PINDAH - SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
- PENCANTUMAN GELAR - SPMT JABATAN
- SK TUBEL/IBEL - SKP
- SK JABFUNG/SK JAPLAK
• Usul KP dipilih sesuai dengan Jenis KP yang diusulkan (KPO dan NON KPO)
• Rekomendasi Unit Utama merupakan hasil dari verifikasi dan validasi usulan dari Satker terlebih
dahulu
PERMASALAHAN USUL PENCANTUMAN GELAR
oBelum adanya info proses terkait Pencantuman Gelar baik di Ropeg atau di BKN
oPerbedaan persepsi antara Ropeg dan BKN dalam persyaratanPencantuman Gelar, diantaranya yaitu:
- Surat Pengganti Ijin Belajar ditolak BKN
- Izin belajar tidak sesuai (rentang waktu antara surat izin belajardengan tanggal Ijazah minimal 6 bulan)
- Akreditasi B sesuai Surat Edaran Menpan yang berlaku sejak2013
SELESAI
TERIMA KASIH