Post on 19-Jun-2015
description
TUGAS SIM – INDIVIDU
NAMA : SITI NURUL FITRIA
NIM : 123091062
ANGKATAN/SMT. : TUJUHBELAS (XVII) / 1/ GENAP/ 2009/2010
I. Gambaran Umum Organisasi
Pemerintah selaku organisasi, memiliki sistem pengawasan yang berfungsi untuk
menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan perangkat daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap semua unsur pelaksanaan tugas, baik yang
bersifat administrasi umum maupun pembangunan.
Pengawasan internal Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan merupakan tanggung
jawab Walikota Bekasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga
Pengawas Kota Bekasi yang disebut Inspektorat Kota Bekasi. Inspektorat Kota Bekasi
adalah lembaga teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah Kota Bekasi di
bidang pengawasan. Inspektorat Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Inspektur yang
merupakan pejabat eselon IIb, yang kedudukannya setingkat dengan Asisten Sekretariat
Daerah, Kepala Dinas dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya (Kepala
Badan). Inspektur bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Secara
umum pengawasan internal Pemerintah Kota Bekasi mencakup:
1. Penyelenggaraan pemerintah daerah,
2. Kinerja aparatur pemerintah Kota Bekasi.
Kegiatan operasional pengawasan pada Pemerintah Kota Bekasi dilakukan oleh
Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi Jo. Peraturan Walikota Bekasi Nomor
56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada
Inspektorat Kota Bekasi. Dalam ketentuan dimaksud dijelaskan lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 A Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan
Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bahwa pemeriksaan yang
dilakukan oleh Auditor dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) terdiri dari :
1. Pemeriksaan Reguler, yaitu pemeriksaan didasarkan atas Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT);
2. Pemeriksaan non PKPT, yaitu pemeriksaan yang tidak tercantum dalam PKPT, yaitu
pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan substantif sesuai
dengan program yang ada pada Inspektorat Kota Bekasi.
Beberapa tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kota Bekasi adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan dan pemeriksaan reguler terhadap obyek pemeriksaan (obrik), yang terdiri
Badan/Dinas/unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
b. Pemeriksaan kasus/khusus.
c. Koordinasi bidang-bidang pengawasan.
d. Pemutakhiran data terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan reguler.
e. Menerima pengaduan langsung dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok,
Lembaga-lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, Partai Politik, Badan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
Masyarakat maupun melalui media masa.
II. Struktur Organisasi
INSPEKTURINSPEKTUR
SEKRETARIATSEKRETARIAT
JAFUNGJAFUNG
SUB BAGIAN
EVLAP
SUB BAGIAN
EVLAP
IRBAN WIL IIIIRBAN WIL III
IRBAN WIL. IVIRBAN WIL. IV
SUB BAGIAN ADM DAN UMUM
SUB BAGIAN ADM DAN UMUMSUB BAGIAN
PERENCANAAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
IRBAN WIL IIRBAN WIL I
IRBAN WIL IIIRBAN WIL II
III. Susunan Kepegawaian
Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Inspektorat dengan tuntutan untuk
mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas pembangunan, Inspektorat
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 64 orang personil
terdiri dari 60 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 4 Orang berstatus sebagai Tenaga
Kontrak. Apabila dilihat dari segi kualitas pendidikan, Pasca Sarjana (S-2) 8 orang (13.3%),
Sarjana (S1) 35 orang (58.3%), Diploma III 5 orang (8.3 %) dan SLTA 12 orang (20 %).
Ini berarti bahwa SDM Aparatur Inspektorat sudah cukup memadai, namun masih
diperlukan beberapa orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan seperti sarjana teknik
sipil, sarjana akuntansi, sarjana planologi, sarjana kesehatan dan sarjana arsitektur.
HASIL PENGAMATAN (INVESTIGASI)
1. Siapa saja pelanggan yang memerlukan produk atau layanan jasa dari instansi anda
Pihak-pihak yang memerlukan layanan jasa Inspektorat Kota Bekasi adalah:
a. Walikota Bekasi
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (Instansi Lain pada Pemerintah Kota Bekasi)
c. Pengawas Eksternal/Partner (Inspektorat Provinsi Jawa Barat/Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat/BPKP), dan
d. Masyarakat Kota Bekasi
2. Siapa saja pesaing yang memiliki kegiatan bisnis sejenis.
Pihak yang menyediakan layanan sejenis dan dikhususkan bagi pihak masyarakat yang
membutuhkan adalah:
a. Kejaksaan Negeri Bekasi
Kejaksaan Negeri Bekasi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang
mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
Kejaksaan Negeri Bekasi dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa
Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang
kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.
Adapun tugas dari Kejaksaan Negeri adalah Melakukan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan pembangunan semua unsur Kejaksaan, agar terlaksana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, rencana dan program kerja serta kebijaksanaan
yang ditetapkan Jaksa Agung.
Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Perumusan kebijaksanaan teknis pengawasan di lingkungan Kejaksaan.
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengamatan, penelitian, pengujian,
penilaian, pemberian bimbingan, penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan
pembangunan semua unsur Kejaksaan terutama mengenai administrasi umum,
administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, proyek
pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, dan
tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan serta pengadministrasian.
3. Pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan,
penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan
penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela
atau terbukti melakukan tindak pidana;
4. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan di lingkungan Kejaksaan.
5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan serta integritas kepribadian
aparat pengawasan di lingkungan Kejaksaan.
6. Pembinaan kerjasama dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan
fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya;
7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang
pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Jaksa Agung.
b. Kepolisian Resort Metro Bekasi
Kepolisian Resort Metro Bekasi merupakan bagian dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang bertugas :
1. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
2. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan
dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-
undangan;
3. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara
lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang
terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf c;
5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Jelaskan keunggulan mereka dibanding perusahaan/instansi anda
a. Kejaksaan Negeri Bekasi
Kejaksaan Negeri Bekasi merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia
yang mengimplementasikan Program Percepatan (Quick Wins).
Program Percepatan (Quick Wins) merupakan program yang mengawali proses
reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari Program
Quick Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business)
kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.
Secara khusus Program Quick Wins Kejaksaan bertujuan untuk
1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penanganan perkara
pidana umum dan pidana korupsi demi terciptanya penegakan hukum.
2. Meningkatkan profesionalitas Jaksa dalam melaksanakan tugas melalui prosedur
dan mekanisme kerja yang menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas kerja,
yaitu dengan mengunakan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI).
3. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan sarana
pengaduan masyarakat dan memperkuat sistem data base pengaduan masyarakat
sehingga akutabilitas dari pengawasan terhadap kinerja Jaksa dapat lebih
ditingkatkan
4. Membuka akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat terutama yang berkaitan
kinerja Kejaksaan, terutama dalam penuntutan dan penanganan perkara korupsi dan
Tata Usaha Negara.
Program kejaksaan yang diusulkan menjadi prioritas utama program Quick Wins
terdiri dari :
1. Percepatan (Optimalisasi) Penanganan Perkara Pidana Umum dan Tindak
Pidana Korupsi
Untuk penanganan perkara Pidana Umum, Kejaksaan telah memperlihatkan
trend peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Dari laporan kinerja
Kejaksaan 2008 terlihat bahwa selama tahun 2008 Kejaksaan berhasil
menyelesaikan 123.241 perkara dari 199.653 SPDP (Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan). Ini berarti berarti setiap bulan Kejaksaan seluruh
Indonesia menyelesaikan lebih dari 10.200 perkara perbulan atau lebih dari 340
perkara perhari.
2. Penerapan Sistem On line Penanganan Perkara Korupsi
Dalam upaya penanganan perkara korupsi, sejak beberapa tahun terakhir
Kejaksaan terus memperbaiki kinerjanya. Sehubungan dengan Kebijakan
Penanganan Perkara Korupsi 5:3:1, yaitu penanganan 5 perkara korupsi di setiap
Kejaksaan Tinggi, 3 perkara di setiap Kejaksaan Negeri dan 1 di setiap Cabang
Kejaksaan Negeri, jumlah kasus korupsi yang berhasil disidik Kejaksaan pada tahun
2008 adalah 1.266 perkara atau meningkat hampir 50 % dibanding tahun
sebelumnya yang hanya 651 perkara (penyidikan).
Keluaran (output) yang diharapkan:
1. Data perkara yang lengkap dan komprehensif dapat tersedia.
2. Proses administrasi perkara dapat dilaksanakan dengan lebih tertib.
3. Mempermudah proses monitoring status perkembangan perkara serta
pengawasan atas penanganan perkara.
4. Transparansi lebih meningkat dan akuntabilitas penanganan perkara lebih
terjamin.
5. Perencanaan kerja dan proses pengambilan keputusan para pimpinan dapat
dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien.
6. Jika diinginkan, masyarakat juga dapat memantau perkembangan perkara
dengan lebih mudah.
Sistem Informasi (on line) penanganan perkara tindak pidana korupsi
memanfaatkan fasilitas SIMKARI yang telah ada
Selain aspek data, optimalisasi yang dilakukan oleh tim quick wins juga
mencakup aspek Infrastruktur, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pidana
Khusus (SIMPIDSUS), dan Sumber Daya Manusia
3. Penerapan Sistem On line Pengaduan Masyarakat
Penerapan sistem online ditetapkan sebagai bagian dari upaya membuat
pelaksanan Penanganan Pengaduan Kejaksaan menjadi lebih transparan dan
akuntabel. Diharapkan, dengan penerapan dan penggunaan sistem informasi
tersebut, semua Pengaduan yang ditangani dapat diketahui statusnya dengan cepat.
Untuk program ini Kejaksaan membagi program ini dalam dua tahap yaitu:
Dalam jangka pendek: menyediakan fasilitas laporan masyarakat di website
Kejaksaan;
Dalam Jangka Panjang tersedianya data pengaduan masyarakat sehingga
memudahkan tim pengawas dan pimpinan Kejaksaan menindaklanjuti dan
mengawasi langsung penanganan pengaduan masyarakat.
4. Redesign Website Kejaksaan agar lebih mudah diakses dan menyediakan
informasi yang diperlukan masyarakat.
Sebagai salah satu sarana komunikasi antara Kejaksaan dengan publik, website
Kejaksaan harus difungsikan secara maksimal. Saat ini website Kejaksaan dengan
nama www.kejaksaan.go.id belum berfungsi secara maksimal karena beberapa hal
teknis seperti sering down sehingga tidak dapat diakses, isi website tidak lengkap
dan tidak up to date. Optimalisasi fungsi website Kejaksaan sebagai sarana
pembangunan image Kejaksaan merupakan program Quick Wins keempat. Melalui
website baru ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui kinerja kejaksaan dan
informasi perkembangan penanganan perkara.
b. Kepolisian Resort Metro Bekasi
- Memiliki akses langsung ke masyarakat melalui polsek-polsek yang tersebar di
Kota Bekasi
Polres Metro Bekasi memiliki 7 polsek, yakni Polsek Bekasi Kota, Bekasi
Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Pondokgede, dan Bantargebang.
Sementara Polres Kabupaten Bekasi memiliki Polsek Babelan, Tarumajaya,
Tambun, Setu, Cibitung, Cikarang, Cibarusah, Lemahabang, Pebayuran, Sukatani,
Cabangbungin, Serang, Kedungwaringin, Tambelang, Muaragembong, dan Jatiasih.
Pola-pola pengamanan yang dilakukan Polres Bekasi dalam menjaga situasi
kamtibmas wilayah hukumnya merupakan pola pengamanan kota, yang merupakan
salah satu bagian managemen keamanan (security management), yang mencakup
pengamanan rutin, pengamanan khusus maupun keadaaan darurat (emergency
management). Artinya, pengamanan kota yang dilakukan Polres Metro Bekasi dan
jajarannya merupakan tindakan-tindakan kepolisian dalam menangani berbagai
masalah yang terjadi, terutama pada masalah yang dirasakan mengganggu,
menghambat atau mengancam kehidupan sosial masyarakatnya.
- Memiliki model pemolisian reaktif
Model Kerja yang didasarkan kepada profesionalisme dikenal sebagai model
pemolisian reaktif (Reactive Policing) yang di Negara Barat dikenal dengan model
911. Unit Polisi patroli diposisikan agar dapat bereaksi secara cepat dan
keberhasilannya diukur dengan kecepatan waktu tanggapan Polisi ( Police Rapid
Response Time).
Dalam hal ini Polisi hanya bergerak jika ada masyarakat yang memerlukan
bantuan kepolisian, semakin cepat si petugas Polisi ke tempat kejadian perkara
(TKP) semakin terbuka peluang untuk menolong korban dan menangkap
pelakunya.
Model Pemolisian diatas ternyata untuk penerapannya di Indonesia harus
digabungkan dengan model pemolisian yang didasarkan kepada kedekatan dengan
masyarakat yang dikenal dengan Community Policing. Dimana si Petugas Polisi
harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat, berdialog, sambang tatap muka,
pembinaan penyuluhan, memberikan informasi, memberikan arahan tentang
pencegahan kejahatan, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan apapun.
Kedua model pemolisian diatas Reactive Policing dan Community Policing
dikembangkan oleh Bapak KaPolres Metro Bekasi Irjen Pol Drs. R. Makbul
Padmanagara dalam Action Plan KaPolres Metro Bekasi, dengan membangun Call
Control, Command Center 112 bebas pulsa dan Radio Suara Metro serta menebar
kendaraan-kendaraan patroli mulai dari tingkat Polsek – Polres – Polda sebagai pos
polisi bergerak untuk merespons masyarakat yang memerlukan bantuan kepolisian
secara cepat (respons time) dengan limit waktu minimal 15 menit.
Setiap Kendaraan Patroli dilengkapi dengan sistem Global Positioning Sistem
(GPS) dan alat komunikasi berupa Handy Talky Trunking serta memasang Close
Circuit Television (CCTV) pada titik-titik rawan Kamtibmas, dimana pergerakan
kendaraan patroli dapat dimonitor melalui peta GPS dan CCTV di Call Control,
Command Center.
Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang akan melaporkan setiap
kejadian yang dialaminya dan guna mendapatkan data yang kongkrit dan up to date
maka dibangun juga on line sistem Yanmas dan Reserse dari tingkat Polsek – Polres
dan Polda, dimana semua data laporan kejadian di kumpulkan dalam data base
server (computer based information sistem). Hal ini juga untuk dapat memonitor
perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dari tingkat awal
diterimanya laporan sampai dengan pengajuan berkas perkara ke Penuntut Umum.
Selain sistem dan content aplikasi yang telah ada dan dibangun di Polres Metro
Bekasi seperti : aplikasi Yanmas dan reserse; aplikasi monitoring 911 dengan GPS;
aplikasi call centre 112; dan aplikasi pemantauan CCTV. Polres Metro Bekasi
membangun sistem dan content berupa :
• Aplikasi pengembangan e – police
e-police merupakan sistem informasi kepolisian yang dikembangkan untuk
mendukung kegiatan operasional kepolisian baik untuk kebutuhan internal maupun
kebutuhan ekternal (masyarakat). Kebutuhan internal e – police ditujukan guna
mendukung tugas atau Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) pada masing-masing
Bagian atau Satuan terkait, Polsek, Polres sampai Polda bahkan Mabes Polri.
Sedangkan tujuan kebutuhan ekternal ditujukan untuk memberikan informasi
tentang layanan kepolisian; bimbingan masyarakat; penanganana pengaduan
masyarakat; penanganan komplein masyarakat; pemberian informasi yang benar
dan jujur dsb.
Pengembangan e-police di Polres Metro Bekasi tidak hanya sekedar website
kepolisian yang dapat diakses oleh masyarakat tetapi aplikasi ini juga ditujukan
untuk mensinergikan HTCK pada bagian front room dan back room, sehingga
pimpinan kepolisian dan masyarakat secara transparan dapat mengetahui langkah-
langkah yang sudah diambil serta kemajuan yang telah dicapai.
Untuk penanganan proses internal telah dikembangkan aplikasi intranet yang
meliputi fungsi-fungsi yang ada di kepolisian, seperti :
• Registrasi dan identifikasi tersangka yang mana dapat difungsikan salah
satunya sebagai bahan penerbitan SKCK, dimana saat ini bahan pembanding
tersangka ataupun residivis baru bersifat perpolsek atau perpolres, dengan
aplikasi ini diharapkan bahan pembanding dapat lebih dengan skala global
yaitu antar polsek; antar polres; se polda bahkan dengan Polda Metro jaya.
• Riwayat Hidup Personil Polri, salah satu kegunaannya saat ini jumlah
personil Polri di masing-masing Polsek, bagian dan satuan belum jelas (itu
baru kuantitas belum kualitas) dan Bagmin setiap saat meminta pengisian
Riwayat Hidup dengan aplikasi ini pelayanan oleh Bagmin lebih akurat, cepat
dan benar.
• Pengiriman surat dinas, telegram, atau nota dinas sering terlambat dan
membutuhkan cost yang mahal, dengan intranet setiap pengiriman dan
penerimaan surat akan lebih cepat, tepat dan murah serta penyimpanan
arsipnya bersifat digital.
• Sistem pengamanan Pemilu yang telah dibuat oleh Polda dapat dimasukan
kedalam intranet, demikian juga dengan aplikasi Yanmas dan reserse serta
lalu lintas.
• Broadcast SMS
Polres Metro Bekasi telah mengembangkan salah satu tehnologi informasi
yang sedang ngetrend di dunia dan menurut salah satu operator GSM telah
digunakan oleh 90 % penduduk di kota-kota besar dari mulai anak pelajar sampai
dengan kakek nenek, tehnologi itu bernama Short Message Service (SMS). Dengan
melihat peluang itu maka Polres Metro Bekasi membuka layanan polisi broad cast
SMS berupa :
• Bantuan polisi, setiap masyarakat yang ingin minta bantuan kepolisian di
wilayah hukum Polres Metro Bekasi tinggal mengirimkan pesan singkat ke
3947 (empat digit), dan nanti secara otomatis akan menerima balasan balik dari
operator Control Command Centre (CCC) . Operator CCC akan melihat peta
GPS dan meneruskannya ke mobil patroli terdekat dengan pengirim SMS.
Pengiriman perintah dari operator CCC ke petugas patroli bisa melalui HT
trungking ataupun dengan forward SMS dari pesan masyarakat yang meminta
bantuan kepolisian.
• Alarm Banking, Polres Metro Bekasi telah membuat aplikasi alarm bank yang
ditempatkan pada bank-bank, plaza-plaza, mall – mall dan hotel atau
perkantoran yang memerlukan bantuan kepolisian. Apabila terjadi ancaman
atau gangguan kamtibmas maka security atau petugas di kantor tersebut akan
menekan tombol dan secara otomatis melakukan pemotretan dan mengirim
pesan SOS ke Control Command Centre. Di ruang CCC akan berbunyi alarm
sekaligus dapat dilihat image yang dikirim camera, maka operator CCC segera
melihat peta GPS dan menghubungi petugas patroli terdekat untuk segera ke
TKP. Selain itu sistem alarm bank ini juga sudah menghubungi petugas Polsek
terdekat, reserse bahkan sat gegana dan pemadam kebakaran. Sistem ini
sebagai implementasi dari management security.
• Alarm Penjaga Rumah, bagi rumah-rumah mewah yang ingin mengantisipasi
ancaman dan gangguan kamtibmas dapat memasang alarm penjaga rumah. Alat
yang dikembangkan oleh Polres Metro Bekasi ini bekerja sebagai berikut :
Pemilik rumah harus memasukan kode aktifasi alarm, kemudian apabila ada
ancaman dan gangguan kamtibmas, maka secara otomatis sistem alarm ini
akan menghubungi Control Command Centre Polres Metro Bekasi (juga dapat
diseting menghubungi ponsel pemilik rumah apabila ybs di luar rumah), maka
operator CCC segera melihat peta GPS dan memerintahkan patroli terdekat
untuk mendatangi TKP. Selain ke pemilik dan CCC alarm ini juga dapat
mengirimkan pesan ke ponsel kapolsek atau petugas kring serse dan
Babinkamtibmas, hal ini sebagai implementasi dari pelaksanaan Kring serse
dan Bimmas Stral dalam rangka Community Policing.
• Integrasi dengan Registrasi dan Identifikasi Lalu Lintas, apabila petugas di
lapangan mencurigai atau ingin memastikan keabsahan dokumen (SIM &
STNK) maka petugas dapat mengirim SMS ke operator CCC, kemudian akan
di forward ke operator Regident Lantas yang telah ditunjuk. Dalam hal ini
untuk mempercepat sistem Regident Lantas Polres Metro Bekasi diharapkan
memiliki Broadcast SMS juga.
4. Apakah Visi, Misi dan Tujuan Organisasi ?
a. Visi
Visi merupakan pandangan jauh kedepan dengan landasan keyakinan serta dapat
mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pengawasan merupakan bagian integral
yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen modern, mulai dari perencanaan
sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu Inspektorat Kota Bekasi diharapkan sebagai
pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi
guna mencapai visi kota bekasi cerdas, sehat dan ihsan.
Dengan demikian, maka visi Inspektorat adalah :
Dengan visi tersebut di atas, diharapkan dapat menjadikan Inspektorat Kota Bekasi
sebagai pengawal yang tangguh guna mencapai visi Kota Bekasi.
Sebagai pengawal di dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi, maka terdapat
harapan yang diemban oleh Inspektorat Kota Bekasi dalam menjalankan fungsinya
sebagai berikut :
1) Dapat melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang diindikasikan mengarah pada
penyimpangan atau pelanggaran.
“HANDAL DALAM MENGAWAL PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
MENUJU KOTA BEKASI CERDAS, SEHAT DAN IHSAN”
2) Meluruskan atau memberikan jalan yang terbaik dalam pelaksanaan suatu kegiatan
dengan melakukan cross check and balance.
3) Memperbaiki dan melakukan pembinaan apabila terjadi kesalahan atau
penyimpangan di dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.
b. Misi.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi
sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan
berhasil dengan baik.
Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pengawasan serta
pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan
program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Bekasi, maka
telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang
diharapkan.
Dalam menetapkan misi Inspektorat Kota Bekasi, maka disamping disesuaikan
dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari
Inspektorat itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Inspektorat Kota Bekasi.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah serta Pemerintahan Otonomi Daerah telah dilaksanakan secara efektif mulai
tahun 2001, maka beban Inspektorat Kota Bekasi menjadi cukup berat ditambah dengan
bergabungnya beberapa instansi vertikal kedalam pemerintah Kota Bekasi. Dengan
demikian, peran Inspektorat Kota Bekasi harus lebih ditingkatkan di dalam melakukan
fungsinya baik berupa pengawasan, pembinaan maupun pemeriksaan.
Atas dasar hal tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Kota Bekasi sebagai
berikut :
1. Menciptakan aparatur yang profesional dan handal.
2. Mewujudkan pengawasan secara proporsional.
Dengan misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Inspektorat Kota Bekasi
khususnya yang berkaitan dengan kegiatan baik itu berupa pengawasan, pembinaan
maupun pemeriksaan akan tercipta suatu program secara terpadu bersinergi untuk
mencapai kegiatan yang efektif dan efisien, dengan didukung oleh adanya aparatur
pengawasan yang terampil.
c. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Bekasi melalui pelaksanaan
kegiatannya adalah untuk :
1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur pengawasan.
2. Meningkatkan pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan.
d. Sasaran
Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin
dicapai, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatnya penanganan kasus pengaduan masyarakat.
3. Meningkatkan Pemeriksaan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.
5. Jelaskan sejauh mana perusahaan anda telah memberdayakan sistem informasi,
untuk keunggulan bisnis dan produk/layanan yang dihasilkan.
Inspektorat Kota Bekasi telah memberdayakan sistem informasi, baik dalam bidang
pertanggungjawaban keuangan maupun dalam bidang pelaksanaan tugas sehari-hari.
Guna pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Inspektorat Kota Bekasi telah
menggunakan SIMDA untuk melaporkan akuntabilitas kinerja Instansi dan SIMBADA
untuk melaporkan mutasi asset/barang daerah.
Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Kota Bekasi telah menggunakan
Database peraturan perundang-undangan dan Sistem Informasi Manajemen Hasil
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut yang akhirnya berimplikasi pada rekomendasi yang
dikeluarkan (produk pengawasan) tersebut.
Selain itu, Inspektorat Kota Bekasi menggunakan sarana Website Pemerintah Kota
Bekasi untuk menghimpun seluruh pengaduan masyarakat yang ada dan di olah serta
ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya pemeriksaan khusus.
Adapun untuk komunikasi internal maupun eksternal, Inspektorat Kota Bekasi
menggunakan LAN dan WAN serta Perangkat Komunikasi Internal seperti I-Phone dan
Eksternal seperti Telephone.
6. Identifikasi aset Teknologi Informasi (hardware, software, data dan jaringan
komputer/telekomunikasi) yang dimiliki oleh perusahaan anda. Apakah aset tersebut
telah dimanfaatkan secara baik (optimal) untuk membantu pencapaian tujuan
perusahaan/organisasi (jelaskan jawaban anda)
a. Personal Computer, Printer & Scanner
Inspektorat Kota Bekasi memiliki Personal Computer sebanyak 22 unit, printer
sebanyak 10 unit dan scanner sebanyak 2 unit. Keseluruhannya telah dipergunakan secara
baik guna menunjang tugas dan kinerja Inspektorat Kota Bekasi sehari-hari diiringi
dengan pemberian tanggung jawab kepada pengguna.
b. Laptop & Projector
Inspektorat Kota Bekasi memiliki Laptop sebanyak 5 unit, dan projector sebanyak 3
unit. Laptop digunakan untuk kegiatan yang bersifat mobile seperti expose pada akhir
masa audit regular, dan projector digunakan sebagai sarana pelengkapnya.
Keseluruhannya telah dipergunakan secara baik guna menunjang tugas dan kinerja
Inspektorat Kota Bekasi diiringi dengan pemberian tanggung jawab kepada pengguna.
Adapun untuk penyimpanan Laptop telah didelegasikan kepada beberapa orang,
sedangkan projector disimpan oleh pejabat pemegang barang.
c. Telephone, Faximille & I-Phone
Inspektorat Kota Bekasi memiliki telephone sebanyak 4 unit, faximile sebanyak 2 unit
dan I-Phone sebanyak 2 unit. I-Phone digunakan untuk komunikasi sesame instansi
pemerintah (internal) sedangkan Telephone digunakan untuk komunikasi dengan pihak
eksternal (di luar pemerintah atau instansi yg tidak memliki I-Phone). Keseluruhannya
telah dipergunakan secara baik terlihat dari efektivitas penggunaannya yang menunjang
kegiatan Inspektorat Kota Bekasi sehari-hari.
d. Local Area Network (LAN)
Inspektorat Kota Bekasi memiliki LAN yang menghubungkan satu computer dengan
computer lainnya. Hal ini memudahkan sharing/transfer data antar computer maupun
sharing printer (mengingat sedikitnya printer yang dimiliki dibandingkan dengan
personal computer maupun laptop yang ada). LAN ini telah dipergunakan secara baik
dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
e. Wide Area Network (WAN)
Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat Kota Bekasi telah
menggunakan WAN sebagai sarana komunikasi serta sharing/transfer data antar instansi.
Hal ini sangat menunjang kegiatan Inspektorat Kota Bekasi sehari-hari mengingat
intensitas hubungan dengan pihak eksternal (diluar Inspektorat) cukup tinggi.
f. Internet
Internet yang digunakan oleh Inspektorat Kota Bekasi memiliki pusat server di Bagian
Telematika Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi. Jaringan internet digunakan pula
untuk sharing/transfer data online baik yang menggunakan sistem maupun data manual.
Internet pun digunakan untuk mencari informasi terbaru kondisi yang berkaitan dengan
masalah pengawasan. Selain itu, telah dibuatkan website Kota Bekasi sebagai sarana
untuk berkomunikasi dengan masyarakat baik menanggapi keluhan/pengaduan maupun
saran/masukan.
g. Database Peraturan Perundang-undangan
Database ini menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, baik
peraturan lama yang masih berlaku maupun peraturan yang baru berlaku dan
menggunakan LAN sebagai dasar jaringan. Peraturan ini dibutuhkan oleh auditor pada
saat melakukan pemeriksaan untuk dijadikan criteria di saat menemukan suatu kondisi
yang menyimpang. Database ini mendukung pelaksaan pengawasan Inspektorat Kota
Bekasi.
h. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
SIMDA digunakan untuk pertanggungjawaban keuangan, dimulai pada saat
penyusunan anggaran hingga realisasi penyerapan anggaran tersebut. SIMDA
menggunakan WAN sebagai dasar jaringan pada Pemerintah Kota Bekasi. SIMDA
memiliki server di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
i. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
SIMBADA digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan asset/barang daerah,
Sistem ini menghimpun data mutasi asset/barang daerah sehingga membantu dalam
menginventarisir kekayaan daerah. SIMBADA menggunakan WAN sebagai dasar
jaringan pada Pemerintah Kota Bekasi. SIMBADA memiliki server di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
j. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (SIM HP-TL)
SIM HP-TL digunakan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pengawasan pada Inspektorat Kota Bekasi, Sistem ini menghimpun data temuan
dan tindak lanjut sehingga membantu dalam menginventarisir kerugian daerah dan
pengembaliannya. SIM HP-TL menggunakan LAN sebagai dasar jaringan.