Post on 30-Jun-2015
description
PROFESI KEPENDIDIKAN X
www.ProfesiPendidikan.com Google
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Cari
Welcome to Our PresentasionPROFESI
PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS tAnjungpura
2013
Dosen Pembimbing : Prof. Aunnurahman / M. Nasrun
PP no. 19 tahun 2013
Perubahan pp no. 32 tahun 2005 Tentang standar pendidikan
nasional
7 Khairul Jalil Reni Oktavia Yunida Yusran Kelompok
UUD 1945UU No. 20 Tahun 2003 sistem
pendidikan nasionalPP No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
Latar belakang
Rumusan masalah
1) Apakah yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan?
2) Apa saja perubahan ketentuan pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menurut PP No. 32 Tahun 2013?
3) Apa saja ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan?
PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan ini penjabaran dari UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar pendidikan nasional Fungsi sebagai dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
Tujuan menjamin mutu pendidikan nasional
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
OPERASIONAL DILAKUKAN OLEH BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP).
Tugas BSNP1. Mengembangkan standar nasional
pendidikan2. Menyelenggarakan ujian nasional3. Memberikan rekomendasi kepada
pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
4. Merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
SNP
ST. KOMPETENSI LULUSANST. SARANA
DAN PRASARANA
ST. PENGELOLAAN
ST. PENILAIAN PENDIDIKA
NST.
PEMBIAYAAN
ST. PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
ST. PROSES
ST. ISI
Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Isi mencakup kriteria:Pasal 5 : ruang lingkup materiPasal 5A :
1.muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.konsep keilmuan; dan3.karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan
Pasal 5 : tingkat Kompetensi Pasal 5B :
4. tingkat perkembangan Peserta Didik;5. kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan6. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.
BAB III STANDAR ISI
BAB IVSTANDAR PROSES
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Pasal 19 :Proses Pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.
BAB VSTANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Pasal 26 :1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk
meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan
Skriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
BAB VISTANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
PASAL 28Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar danmenengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:a. Kompetensi pedagogik;b. Kompetensi kepribadian;c. Kompetensi profesional; dand. Kompetensi sosial.
Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pendidikan Dasar dan Menengah
Jenjang Kulifikasi Latar belakang pendidikan tinggi
Sertifikat Profesi Guru
PAUDKualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atausarjana (S1)
pendidikan anak usia dini,kependidikan lain, atau psikolog
PAUD
SD/MIpendidikan SD/MI,kependidikan lain, atau psikologi
SD/MI
SMP/MTs program pendidikan yangsesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
SMP/MTs
SMA/MA/SMK/MAKSMA/MA/SMK/MAK
Pasal 30Tenaga kependidikan pada:a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri
atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri
atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang – kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
BAB VIISTANDAR SARANA DAN PRASARANA
kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 42•Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. •Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
BAB VIIISTANDAR PENGELOLAAN
kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pasal 49 : Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan
Pasal 59 : Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah DaerahPasal 60 : Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah
BAB IXSTANDAR PEMBIAYAAN
Pasal 62(1)Pembiayaan pendidikan (2)Biaya investasi satuan pendidikan. (3)Biaya personal(4)Biaya operasi satuan pendidikan (5)Standar biaya operasi satuan pendidikan
kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku
selama satu tahun.
BAB XSTANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil
belajar Peserta Didik.
1) Pasal 63 : Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik2) Pasal 64 : Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan
Pendidikan3) Pasal 65 : Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah4) Pasal 66 : Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah5) Pasal 67 : penilaian oleh BSNP6) Pasal 68 : Hasil ujian nasional
Diskusi ??? Y. pratiwi : salah satu fungsi bsnp
pengaswasan.. Kesenjangan antara fasilitas sekolah dikota dan sekolah didesa.. Mengapa? Sekolah berhak bukan wajib,..
Ratna : S.pengelolaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pend. bagaimana
Shella j : St. Pembiayaan, bagaiman prosesdur penyaluran dana ? Bagaiman gar tidak dikorupsi
Term 2
Riki p : st. Pengawasan dan pengelolaan, peran pemerintah dalam mengawasi sekolah swasta, bgaimana keadaan siswanya jika sekolah ditutup
Bg. Reva : SNP. A-Z.. Sudah adakah hasil yang diperoleh terhadap linkungan global
Contoh/gambaran standar nasional pendidikan di negara lain.