Post on 16-Sep-2015
description
A. PENDAHULUAN
Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari
penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada
masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan
maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
Sebagai pengelola keuangan dan aset di daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
merumuskan visi dan misinya sebagai berikut:
VISI
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
1
Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
Nomor : 188.48/ 28 /35.73.408/2014Tanggal : 30 April 2014
Menjadikan BPKAD sebagai Lembaga yang Amanah Dalam PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah
MISI
RUANG LINGKUP DAN TUGAS
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai
dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
TUGAS POKOK :
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
FUNGSI :
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2
Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah
Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah
dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam
rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, kecuali pelaksanaan pemungutan pajak
daerah dan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah;
d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
f. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Benda selaku Pembantu Pengelola Benda;
g. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
h. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
i. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;
j. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
k. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
l. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
m. pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang
menjadi kewenangannya;
n. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah
dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
p. pelaksanaan pemeliharaan benda milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan benda milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
r. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,
kepustakaan dan kearsipan;
u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
3
v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);
w. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan
pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki
kualitas layanan;
x. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik
secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
aa. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
ab. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
ac. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait
kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan
otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini
data sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Malang:
No. Jumlah Pegawai Berdasarkan PangkatPangkat/Gol Jumlah (org)1. Pembina Utama Muda/ IV c 12. Pembina Tingkat I/ IV b 13. Pembina / IV a 74. Penata Tingkat I / III d 55. Penata / III c 76. Penata Muda Tk I / IIIb 137. Penata Muda / IIIa 108. Pengatur Tk I/ II d 59. Pengatur / II c 610. Pengatur Muda Tk I / II b 711. Pengatur Muda / II a 512. Juru Tk I / Id 1
JUMLAH 68
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
4
Data PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menurut Pendidikan
Sumber : Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2014
SARANA DAN PRASARANA
1) Gedung perkantoran beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 dan Jalan Mayjend Sungkono ,
Malang. Adapun gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbagi atas:
Ruang Kepala Badan
Ruang Sekretaris
Ruang Tata Usaha
Ruang Sekretariat
Ruang Sekretariat UPT
Ruang Bidang-Bidang
Ruang Arsip BPKAD
2) Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional :
Mobil Dinas
Sepeda Motor
Komputer
Noteboook
Printer
Faxcimile;
Scaner;
Meja;
Kursi;
Almari;
Filling cabinet;
Alat Tulis Kantor
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah
S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD
8 26 0 4 0 0 29 1 0 68
B. STANDAR PELAYANAN
JENIS-JENIS PELAYANAN
Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keuangan dan aset serta
pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka berikut ini kondisi pelayanan yang
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
1. Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)
2. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
3. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
4. Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja SKPD
5. Pelayanan Verifikasi SPM
6. Pelayanan Penerbitan SP2D
7. Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
8. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos
9. Pelayanan Penerimaan Kas
10. Pelayanan Peminjaman Surat Surat Berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham,
Deposito)
11. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
12. Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai
Oleh Pemerintah Kota Malang
13. Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah
Kota Malang
14. Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh
Pemerintah Kota Malang
15. Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh
Pemerintah Kota Malang
16. Pelayanan Surat Keterangan Status Tanah
17. Pelayanan Permintaan Benda Berharga
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
6
PELAYANAN BIDANG ANGGARAN
1. P ELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(RKA SKPD)
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya
dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD)
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PedomanPenyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.
c. Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan(HSPK) yang diterbitkan setiap tahun.
d.Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
e.Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: a.KUA PPAS yang telah mendapatkan persetujuan DPRDKota Malang
b.Perubahan KUA PPAS yang tentang mendapatkanpersetujuan DPRD Kota Malang
3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: 1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawakonsep RKA atau RKA Perubahan disampaikan kepadaBPKAD
2 Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada KepalaBidang Anggaran
3 Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub BidangPenyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi
4 Apabila diperlukan untuk penjelasam, Kepala BidangAnggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggarandapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
7
Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.5 RKA-SKPD yang sudah benar selanjutnya diinput sebagai
bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah KotaMalang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atauPerubahan APBD
4. Jangka waktupenyelesaian
: Minimal 2 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengankebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA- SKPD
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : RKA SKPD7 Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, printer
fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantorPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8 Kompetensi pelaksana
: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaranbersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan PenyusunanBidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima RKA SKPD b. Melakukan pengecekan RKA dengan pagu anggaran SKPDc. Fasilitasi Entry RKA semua SKPD ke dalam aplikasi Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaranlayanan: Melakukan pengecekan ulang RKA dengan pagu anggaranSKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan danPenyusunan Anggaran
9 PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :1. Kepala Bidang Anggaran2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 3. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
12 JaminanPelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIBJumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
8
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: a. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
2. P ELAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran. DPA SKPD merinci sasaran yang hedak dicapai; fungsi; program dan
kegiatan; anggaran untuk mencapai sasaran tersebut; rencana penarikan dana tiap satuan kerja
dan pendapatan yang diperkirakan.
Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
9
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PedomanPenyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.
c. Peraturan Walikota tentang Penekanan Tugas di LingkunganPemerintah Kota Malang yang diterbitkan setiap tahun.
d. Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan(HSPK) yang diterbitkan setiap tahun.
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerahdan Peraturan Walikota tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawakonsep DPA atau DPA Perubahan disampaikan kepadaBPKAD
2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada KepalaBidang Anggaran
3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub BidangPenyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi
4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala BidangAnggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggarandapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub BagianPenyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.
5. Pengesahan DPA dan DPPA 6. DPA-SKPD, DPA Perubahan yang sudah benar selanjutnya
disampaikan kembali kepada SKPD untuk digandakan7. Salinan DPA SKPD disampaikan kepada BPKAD, Bagian
Pembangunan, Bappeda dan Inspektorat4. Jangka waktu
penyelesaian: 1. Minimal 2 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan
kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang PenyusunanDPA - SKPD
2. Sebelum tahun anggaran berjalan DPA SKPD sudahmendapatkan pengesahan dari PPKD
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaranbersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan PenyusunanBidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima DPA/DPPA SKPD b. Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran
SKPD dalam penjabaran APBDStandar Pelayanan Publik
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang10
c. Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahanDPA/DPPA
Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaranlayanan: a. Melakukan pengecekan ulang DPA dengan pagu anggaran
SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan danPenyusunan Anggaran
b. Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA olehPPKD
9 PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :a. Kepala Bidang Anggaranb. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran c. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
12 JaminanPelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIBJumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
11
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
3. PELAYANAN PENYUSUNAN KONSEP NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(NPHD)
Hibah adalah pemberian bantuan uang/benda atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sekurang-
kurangnya memuat ketentuan mengenai : tujuan hibah; jumlah hibah; sumber hibah;
penerima hibah; persyaratan hibah; tata cara penyaluran hibah; tata cara penggunaan hibah;
tata cara pelaporan dan pemantauan hibah; hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah;
dan sanksi.
Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
c. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2014 TentangPemberian Hibah Daerah Pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
12
e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: Proposal permohonan hibah yang dilampiri :a. Rencana penggunaan dana hibahb. Surat keputusan tentang kepengurusan organisasi
kemasyarakatanc. Surat keterangan domisili lembaga dan/ atau organisasi
kemasyarakatan3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: 1. Proposal beserta lampirannya diterima dari BagianKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang yangkemudian disampaikan kepada Kepala Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmemberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran untukmenindaklanjuti
3. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi tugas kepadaKepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran untuk membuatkonsep NPHD
4. Konsep NPHD diverifikasi oleh Kepala Bidang Anggaran5. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran menyerahkan
konsep NPHD kepada Bagian Kesra Sekretariat Daerah KotaMalang
6. Penandatanganan NPHD oleh calon penerima hibah7. Konsep NPHD disampaikan kepada Sekretaris Daerah atau
Walikota Malang untuk mendapatkan tanda tangan8. NPHD yang sudah mendapatkan tanda tangan Sekretaris
Daerah atau Walikota disampaikan kembali kepada kepalaBadan Pengelola Keuangan Daerah
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah memerintahkankepada Kepala Bidang Anggaran untuk diproses lebih lanjut.
10. Kepala Bidang Anggaran mendisposisikan NPHD kepadaKepala Subbidang Penyusunan Anggaran untukmenyerahkan NPHD kepada lembaga dan/atau organisasikemasyarakatan
11. NPHD sudah mendapatkan tanda tangan kedua belah pihak,sebagai dasar pencairan dana hibah
4. Jangka waktupenyelesaian
: a. Proses di BPKAD : 2 hari kerja setelah berkas lengkapb. Proses di Sekretaris Daerah dan Walikota : 10 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:a. Mengajukan SK Penerima Hibah untuk tanda tangan
WalikotaStandar Pelayanan Publik
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang13
b. Mengajukan tanda tangan NPHD kepada walikotaKepala Bidang Anggaran bersama Kepala Sub BidangPerencanaan dan Penyusunan Anggaran, dengan tugaspenyelenggaran layanan: a. Membuat draft SK penerima hibah sesuai APBDb. Mengoreksi draft SK Penerima Hibahc. Mengajukan NPKND kepada kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerahd. Mengoreksi konsep NPHDe. Memproes penandatanganan NPHD oleh penerima hibahStaf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ,dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Membuat draft nota pengajuan konsep naskah dinas kepada
walikotab. Membuat konsep NPHDc. Mencetak NPHD
9 PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah b. Kepala Bidang Anggaranc. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggarand. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggarane. Pejabat Pengelola Keuangan Daerahf. Bendahara
12 JaminanPelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIBJumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
14
menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: a. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
- Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana: Secara periodik dan berkesinambungan
4. PELAYANAN PENGENDALIAN ANGGARAN BELANJA SKPD
Pengendalian Anggaran Belanja SKPD dalam hal ini adalah melaksanakan
penyiapan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA serta
penyusunan analisa dan evaluasi anggaran.
Standar Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja SKPD
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PedomanPenyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.
c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang PengelolaanKeuangan Daerah
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Malang
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: a. Surat Permohonan Pencairan anggaran dari SKPDb. DPA atau DPPA SKPDc. Surat Perintah Membayar
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
15
3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: 1. Berkas pencairan anggaran diterima dari Kepala BPKAD2. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi kepada
Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran dibantu staf
melakukan verifikasi anggaran belanja untuk disesuaikandengan DPA SKPD meliputi :a. Judul program dan kegiatanb. Sumber danac. Kode rekeningd. Plafon anggaran yang tersediae. Penggunaan dana disesuaikan dengan kode rekening
4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada BidangPerbendaharaan dan Akuntansi untuk diproses lebih lanjut
4. Jangka waktupenyelesaian
: 1 (satu) hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Check list kendali7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Kepala Bidang Anggaran, dengan tugas penyelenggaraanlayanan:Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA setelahdicek oleh Kasubid Administrasi AnggaranKepala Sub Bidang Administrasi Anggaran bersama StafAdministrasi Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan:a. Menerima pengajuan SPM dan kelengkapannya dari SKPDb. Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPAc. Menyerahkan SPM yang telah sesuai dengan DPA
dikembalikan ke SKPD untuk diteruskan ke BidangPerbendaharaan
9 PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :a. Kepala Bidang Anggaranb. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaranc. Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran
12 JaminanPelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIBJumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
16
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah- Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
17
PELAYANAN BIDANG PERBENDAHARAANDAN AKUNTANSI
1. PELAYANAN VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)Pencairan anggaran adalah proses tersedianya dana pembiayaan kegiatan yang
dilakukan sesuai rencana operasional atau program kerja. Sebagai sarana untuk pencairan
dana tersebut diperlukan surat yakni SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Surat
inilah yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM
diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM
saja.
Standar Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2009-2013
c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
d. Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubah denganPeraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: a. Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU dan LS dariSKPD
b. Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk Belanja TidakLangsung (BTL) dari PPKD
c. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggarand. Dokumen-dokumen berkas pencairan
3. Sistem, : 1. SKPD mengajukan berkas pencairan anggaran yang terdiri
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
18
mekanisme danprosedur
dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggarandan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan olehPejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / BendaharaPengeluaran SKPD melalui Loket
2. Petugas Verifikasi pada loket menerima berkas SPM dankelengkapannya, meliputi :- Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM
berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM- Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara
penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll - Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada
SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaikidan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untukdicek ulang
3. Petugas Verifikasi pada Loket meregister SPM yang telahdinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Admin E-Audit
4. Petugas Admin E-Audit melakukan impor dan cek file SPM- Berkas dikembalikan kepada SKPD apabila file
SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkasfisik SPM atau file eror
- SPM yang filenya sudah diekspor atau disesuaikan,dikembalikan ke Admin E-Audit
5. Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit diteruskan keKepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasserta Kepala Bidang Perbendaharaan dan PenatausahaanKeuangan untuk diparaf- Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat
diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2Ddisertai saran perbaikan
- Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepadaBUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya suratpenolakan
6. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada KepalaBPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuanpencairan- Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan
persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada KepalaBidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yangbersangkutan
7. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D
4. Jangka waktupenyelesaian
: 2 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi : Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan KasStandar Pelayanan Publik
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang19
pelaksana sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugaspenyelenggaran layanan :
a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dariSPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggarandan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikanoleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / BendaharaPengeluaran SKPD
b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPMberdasarkan checklist UP/GU/TU dan LS kelengkapandokumen SPM
c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata carapenulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll
d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepadaSKPD penerbit SPM
e. Menerima pengembalian berkas dari SKPD yang telahdiperbaiki dan dilengkapi
f. Membuat Register SPM yang telah dinyatakan lengkapdan benar
g. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap danderegister ke petugas Admin E-Audit
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas Admin E-Audit, dengan tugas penyelenggaranlayanan :
a. Melakukan impor file SPM dari SKPDb. Melaksanakan cek file SPM c. Mencocokkan file SPM XML dengan berkas fisik SPM
yang sudah diverifikasi petugas loketd. Mengembalikan Berkas kepada SKPD apabila file
SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkasfisik SPM atau file eror
e. Menerima pengembalian SPM yang filenya sudahdiekspor atau disesuaikan
f. Menyerahkan Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit ke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan danPengelolaan Kas
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasa. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir
dengan checklist dan hasil verifikasi petugas loketb. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak
lengkap maka diterbitkan surat penolakan SPM yangditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan danPengelolaan Kas dan dikembalikan ke SKPD terkaitselambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk segeradiperbaiki/dilengkapi
c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D
9 PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, saran
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
20
dan masukan11 Jumlah pelaksana : 8 ( delapan ) orang yang terdiri dari :
1. Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas BidangPerbendaharaan dan Akuntansi;
2. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan KasBidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugas loketverifikasi ( 5 orang)
3. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan KasBidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugasAdmin E-Audit ( 2 orang)
12 JaminanPelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIB
2. Jumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIBSlogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaeraha. Pelayanan Perbendaharaanb. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerahc. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerahd. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan DaerahStandar Pelayanan Publik
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang21
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
2. PELAYANAN PENERBITAN SP2D
Standar Pelayanan Penerbitan SP2D
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2009-2013
c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
d. Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: a. Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD yang sudahdiverifikasi petugas loket dan sudah disetujui
b. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaranc. Dokumen-dokumen berkas pencairan
3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: a. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D
b. Pencataan Register SP2D dan Daftar Pengujic. Pencetakan SP2Dd. Pengecekan Hasil Cetakan SP2D dan Daftar Pengujie. Hasil cetakan SP2D yang telah dicek dan dinyatakan clear
diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD f. Penandatanganan SP2D oleh Kuasa BUD
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
22
- Apabila karena satu atau lain hal Kuasa BUD menolakuntuk menandatangani SP2D maka Kuasa BUD dapatmenghubungi SKPD yang bersangkutan untuk memintaklarifikasi dan/atau memberikan saran perbaikan
- SKPD memberikan klarifikasi atau memenuhi perbaikansesuai saran dari kuasa BUD
g. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD dipisahkanlembar Daftar Pengujinya sesuai dengan peruntukan masing-masing lembarnya
h. Daftar Penguji lembar ke 1 dikirim ke Bank Persepsi untukkontrol
i. SP2D Lembar ke 1,2,3 di stembel oleh BUD dan diberitanggal pencairan untuk selanjutnya dibawa ke Bank Persepsiuntuk pencairan/pemindahbukuan dan validasi
j. SP2D lembar ke 4 untuk arsip Bendahara Umum Daerahk. Bank Persepsi input dalam Rekening Koran dan Nota Debetl. SKPD input ke aplikasim. BUD entry berdasarkan Rekening Koran dari Bank Persepsi
4. Jangka waktupenyelesaian
: 2 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Surat Perintah Pencairan Dana7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:Persetujuan atas pencairan anggaranKepala Bidang Perbendaharaan dan AkuntansiSelaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2DKepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,Selaku Pembantu Kuasa BUDStaf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D; d. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUDe. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2Df. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;
9 PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah b. Kepala Bidang Anggaranc. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
23
d. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggarane. Pejabat Pengelola Keuangan Daerahf. Bendahara
12 JaminanPelayanan
: Jadwal pelayanan setiap hari kerja1. Senin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIB2. Jumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIB3. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaeraha. Pelayanan Perbendaharaanb. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerahc. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerahd. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerahe. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana: Secara periodik dan berkesinambungan
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
24
3. PELAYANAN GAJI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai
pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak
diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Di bagian
penjelasan, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya
harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian
untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menentukan besarnya gaji
diperhatikan kemampuan keuangan negara, selain itu harus pula memperhatikan keadaan
tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan. Selain gaji pokok, kepada Pegawai Negeri
Sipil dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan
lain-lain, Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada setiap awal bulan sebelum
yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah
daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja di
mana pegawai tersebut gajinya dibayarkan.
Standar Pelayanan Gaji dan PenerbitanSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2009-2013
c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
d. Peraturan Walikota Malang sebagaimana telah diubah denganPeraturan Walikota Malang No. 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
25
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: Dokumen sumber untuk penyesuaian gaji dan tunjangan danpembuatan SKPP (Surat Keputusan Mutasi,Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala,Pensiun, Tugas Belajar, Meninggal Dunia, Kelahiran Anak)
3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: Proses Pelaksanaan Perhitungan dan Penyesuaian Gaji danTunjangan :1. SKPD mengirimkan berkas permohonan atas Surat
Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat,Kenaikan/Penurunan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar,Akte kelahiran, Akte kematian ke Sekretariat BPKAD
2. Persetujuan / Disposisi dari Kepala BPKAD untuk diproseslebih lanjut
3. Berkas permohonan diverifikasi untuk penyesuaian gajiserta tunjangan
4. Pemrosesan kekurangan gaji, gaji susulan maupun uangduka
5. Data pembaharuan diinput pada database gaji dan tunjangan6. Bendahara SKPD mengambil persyaratan gaji dan daftar
gaji setiap minggu ke-3 tiap bulannya, sebagai dasarpembuatan SPM Gaji dan Tunjangan
7. Bendahara SKPD membuat SPP dan SPM sertakelengkapan pencairan gaji
Proses Penerbitan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran :1. SKPD mengirimkan SKPPS (Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran Sementara) dari SKPD untukpegawai yang pensiun
2. Disposisi dari kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut;3. Pengecekan dan Pencatatan Register SKPP ;4. Pemrosesan dan pencetakan SKPP oleh operator;5. Persetujuan Penerbitan SKPP oleh Kasubbid Perbendaharaan
dan Pengelolaan Kas, Kepala Bidang Perbendaharaan danAkuntansi
6. Penandatanganan SKPP oleh Kepala BPKAD7. Penyerahan SKPP kepada Pemohon / SKPD terkait.
4. Jangka waktupenyelesaian
: 2 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:Menandatangani Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
26
(SKPP)Kepala Bidang Perbendaharaan dan AkuntansiMengajukan tandatangan draft SKPP yang telah diverifikasikepada Kepala BPKADKepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Mengecek ulang persyaratan gaji dan daftar gaji seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malangb. Mengecek ulang kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka
wafat dan draft SKPPa. Mengecek rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT. TASPEN
dan ASKESStaf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Menerima berkas permohonan gaji dan SKPPb. Memproses perhitungan gaji dan SKPP
9 PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahb. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansic. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasd. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas (3
orang)12 Jaminan
Pelayanan: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIB2. Jumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIB
Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
27
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaeraha. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
4. PELAYANAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Standar Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2009-2013
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 TentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring DanEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
f. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
28
2. PersyaratanPelayanan
: a. Proposal permohonan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dariCalon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial SuratPermohonan Pencairan
b. Lampiran Peraturan Walikota Malang tentang PenjabaranAPBD
c. Surat Keputusan Walikota Malang tentang PenetapanPenerima Hibah dan Bantuan Sosial
d. NPHD ( Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara PemerintahKota Malang dan Penerima Hibah
e. Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar(SPM) LS Hibah dan Bantuan Sosial dari PPKD
f. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran ( PaktaIntegritas, Kesanggunpan mempertanggungjawabkanpenggunaan dana)
g. Dokumen-dokumen berkas pencairan3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: 1. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial mengajukanpermohonan pencairan dana sesuai NPHD dan SuratKeputusan Hibah dan Bantuan Sosial
2. Persetujuan dari Walikota / Sekretaris Daerah untukmemproses lebih lanjut
3. PPKD menerima berkas pengajuan dari penerima hibah danbantuan sosial yang sudah didisposisi Walikota / SekretarisDaerah
4. Kepala Bidang Perbendaharaan & Akuntansi dan KasubbidPerbendaharaan dan Pengelolaan Kas meneruskan untukdiproses lebih lanjut ke Bendahara Pengeluaran PPKD
5. Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapanberkas yang sudah masuk
6. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan berkas ang sudahlengkap untuk proses pencairan pencairan anggarannya yangterdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban PenggunaAnggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yangdisampaikan oleh Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
7. Petugas Verifikasi pada loket PPKD menerima berkas SPMdan kelengkapannya, meliputi :- Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM
berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM Hibahdan Bantuan Sosial PPKD
- Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata carapenulisan dan pengisian, nominal hibah dan BantuanSosial pada SPM dll
- Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepadaSKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaikidan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untukdicek ulang
8. Petugas Verifikasi pada Loket meregister SPM yang telahdinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Admin E-Audit
9. Petugas Admin E-Audit melakukan impor dan cek file SPM- Berkas dikembalikan kepada SKPD apabila file
SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkas
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
29
fisik SPM atau file eror- SPM yang filenya sudah diekspor atau disesuaikan,
dikembalikan ke Admin E-Audit10. Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Audit diteruskan ke
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasserta Kepala Bidang Perbendaharaan dan PenatausahaanKeuangan untuk diparaf- Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat
diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2Ddisertai saran perbaikan
- Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepadaBUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya suratpenolakan
11. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada KepalaBPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuanpencairan- Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan
persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada KepalaBidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yangbersangkutan
12. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D Hibah dan BantuanSosial
4. Jangka waktupenyelesaian
: 5 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : - Proposal yang memenuhi persyaratan dapat dibuatkan SPM
- SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkanSP2D
7. Sarana, prasarana,dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitastelekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:a. Persetujuan atas pencairan anggaranb. Menandatangani SPM selaku Pengguna Anggaran PPKD
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugaspenyelenggaraan layanan:a. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKDb. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM sebelum diberikan
ke Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran PPKDKepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansia. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai
ketentuanb. Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPKD dengantugas penyelenggaran layanan: a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
30
checklist dan hasil verifikasi petugas loketb. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap
maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatanganioleh Kasubbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dandikembalikan ke PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) harikerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi
c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke BendaharaUmum Daerah untuk diterbitkan SP2D
d. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuaiketentuan dan mengecek kelengkapan dan menyiapkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) belanja Bantuan Sosial danHibah
e. Melakukan verifikasi berkas SPM Belanja Bantuan Sosialdan Hibah
f. Memproses lebih lanjut Penerbitan SP2Dg. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2DStaf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai Bendahara Pengeluaran PPKD, dengan tugaspenyelenggaraan layanan :a. Mengecek kelengkapan berkas yang masuk dari Calon
Penerima Hibah dan Bantuan Sosialb. Membuat Buku Register Surat Masuk untuk Hibah dan
Bantuan Sosialc. Menghimpun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja
Bantuan Sosial dan Hibah dari PPTK untuk diusulkan kePPK untuk dibuatkan SPM
d. Membuat Buku Register untuk SPP, SPM Belanja Hibah danBantuan Sosial
e. Menyerahkan berkas pencairan Hibah dan Bantuan Sosialpada Loket Verifikasi
f. Menghubungi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial untukmencairkan SP2D yang sudah terbit dan memintakelengkapan Pakta Integritas serta Surat Kesanggupanpertanggungjawaban dari Penerima Hibah dan BantuanSosial
g. Menata arsip dan memberikan kodefikasi arsip pencairanDana Hibah dan Bantuan Sosial
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugaspenyelenggaran layanan :a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM,
Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran danDokumen-dokumen pencairan yang disampaikan olehPejabat Penatausahaan Keuangan PPKD
b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPMberdasarkan checklist LS Hibah dan Bantuan Sosial dankelengkapan dokumen SPM
c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisandan pengisian, penghitungan pada SPM dll
d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
31
Bendahara Pengeluaran PPKDe. Menerima pengembalian berkas dari PPKD yang telah
diperbaiki dan dilengkapi f. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan
deregister ke petugas Admin E-Audit Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas Admin E-Audit, dengan tugas penyelenggaranlayanan :a. Melakukan impor file SPM dari PPKDb. Melaksanakan cek file SPM c. Mencocokkan file SPM XML dengan berkas fisik SPM yang
sudah diverifikasi petugas loketd. Mengembalikan Berkas kepada SKPD apabila file
SPM.XML belum diekspor atau file tidak sesuai berkas fisikSPM atau file eror
e. Menerima pengembalian SPM yang filenya sudah dieksporatau disesuaikan
f. Menyerahkan Berkas lengkap dan benar dari Admin E-Auditke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D; d. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;
9. PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 9 ( Sembilan ) orang yang terdiri dari :1. Kepala BPKAD2. Sekretaris BPKAD3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 5. Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi (5 orang).
12 JaminanPelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIB
2. Jumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIBSlogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
32
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaeraha. Penatausahaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
5. PELAYANAN PENERIMAAN KAS
Standar Pelayanan Penerimaan Kas
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2009-2013
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 TentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring DanEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
33
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malangf. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Malang
g. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
h. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: a. SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah ) b. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)c. STS (Surat Tanda Setoran)d. NK (Nota Kredit) e. RC (Rekening Koran)f. Dokumen-dokumen Pendukung Penerimaan Kas
3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: a. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran menerbitkan SKPD /SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD
b. Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah disertai SKPD /SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD ke Bank disertaidengan STS
c. Bank Persepsi menerbitkan Slip Setoran/Bukti Lain yang sahdan Nota Kredit untuk diserahkan ke Wajib Pajak / WajibRetribusi, Bendahara Penerimaan SKPD dan BUD
d. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara PenerimaanPPKD melakukan entry data pada aplikasi SIPKD
e. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kasmembandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entrydata pada aplikasi SIPKD
f. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas melaksanakanrekonsiliasi harian dengan Bank Persepsi
4. Jangka waktupenyelesaian
: 1 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi, stempelPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas ,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Menerima STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan
Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkaskelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB danSKRD)
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
34
b. Melaksanakan verifikasi terkait penulisan dan kode rekeningbelanja pada STS dari Bendahara Penerimaan SKPD danBendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkaskelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB danSKRD)
c. Membubuhkan paraf dan meneruskan ke BUD untukmenandatangani STS
d. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untukdiperbaiki dan dikembalikan kembali
e. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi f. Membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry
data pada aplikasi SIPKDg. Membuat laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan
Berita Acara Rekonsiliasi
Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasa. Melaksanakan verifikasi kesesuaian terkait penulisan dan
kode rekening belanja pada STS dari Bendahara PenerimaanSKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiriberkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKBdan SKRD)
b. Sebagai BUD Menandatangani STS c. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk
diperbaiki dan dikembalikan kembalid. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi e. Melakukan pengecekan dan membubuhkan parat laporan
harian yaitu laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran danBerita Acara Rekonsiliasi
9. PengawasanInternal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas c. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Petugas LoketVerifikasi Penerimaan Kas (1 orang)
d. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas BidangPerbendaharaan dan Akuntansi selaku Bendahara PenerimaanPPKD (1 orang)
12 JaminanPelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIB
2. Jumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIBSlogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Standar Pelayanan Publik
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang35
Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
- Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolan Kas
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
6. PELAYANAN PEMINJAMAN SURAT-SURAT BERHARGA (BPKB, SERTIFIKAT
TANAH, SAHAM, DEPOSITO)
Standar Pelayanan Peminjaman Surat-Surat Berharga (BPKB, Sertifikat Tanah,
Saham, Deposito)
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2009-2013
c. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 TentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
36
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring DanEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: a. Surat Permohonan pinjam surat-surat berharga dari SKPDterkait secara terinci
b. Surat Tugas dari SKPD terkait untuk menugaskan staff yangmeminjam Surat-Surat Berharga
c. Foto Copy KTP Peminjam
3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan peminjamansurat berharga kepada BPKAD selaku BUD
b. Kepala BPKAD memberikan disposisi untuk memproseslebih lanjut
c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku KuasaBUD menugaskan Kasubbid Perbendaharaan danPengelolaan Kas selaku Pembantu Kuasa BUD untukmenindaklanjuti
d. Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas menugaskanstaf untuk menyiapkan surat berharga dimaksud
e. Staf mencari Surat-surat Berharga melalui Data Elektronikuntuk melihat kodefikasi
f. Staf terkait menghubungi SKPD terkait untuk mengambilSurat Berharga yang sudah disiapkan
g. Staf Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman Surat-Surat Berharga
4. Jangka waktupenyelesaian
: 2 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Surat Berharga yang dipinjam7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi, stempel, brankas tahan apiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kassebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas ,dengan tugas penyelenggaran layanan :a. Melaksanakan tugas yang diberikan Kasubbid
Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas selaku PembantuKuasa BUD untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan untuk
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
37
menyiapkan surat-surat berhargab. Melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi staff
mencari Surat-surat Berhargac. Mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan SKPD
terkait d. Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman Surat-
Surat BerhargaKepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasa. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait yng
melakukan peminjaman surat-surat berhargab. Menugaskan staff untuk untuk menindaklanjuti disposisi
pimpinan untuk menyiapkan surat-surat berhargac. Melaksanakan pengendalian peminjaman surat-surat
berhargad. Menerima Berita Acara Penyerahan Surat-surat berharga dari
SKPD terkaitKepala Bidang Perbendaharaan dan AkuntansiMelaporkan hasil pengendalian Surat-Surat Berharga kepadaKepala BPKAD selaku BUDKepala BPKADa. Memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut
peminjaman Surat-Surat Berharga dari SKPDb. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat-Surat
Berharga dengan SKPD Terkait9. Pengawasan
Internal: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :a. Kepala BPKADb. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas d. Staff Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi (1 orang)
12 JaminanPelayanan
: Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIBJumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIBSlogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
38
masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: -
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
7. PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah agar penyusunan Laporan Keuangan menghasilkan laporan yang akuntabel dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu pula, untuk mempermudah
penyajian data dalam proses audit maka diperlukan pendampingan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah baik secara manual maupun menggunakan sistim Informasi
Keuangan Daerah.
Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.
c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
39
Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. PersyaratanPelayanan
: a. Dokumen transaksi pendapatan, belanja dan asetSKPD
b. Dokumen Draft Laporan Keuangan SKPD3.
Sistem,mekanisme danprosedur
: 1. SKPD membawa berkas yang terdiri dari dokumen-dokumenyang menjadi persyaratan asistensi laporan keuangan
2. Berkas dokumen diajukan dan dikonsultasikan kepadapetugas asistensi pendampingan dalam menyusun laporankeuangan yang terdiri dari LRA, Neraca dan Cetak atasLaporan Keuangan
3. Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan dokumen berupabukti-bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporankeuangan
4. Pendampingan dalam proses analisa atas transaksi keuangandan aset sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5. SKPD menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuanganyang lengkap dan akuntabel sesuai dengan peraturan danperundangan yang berlaku.
4. Jangka waktupenyelesaian
: 3 kali pertemuan masing-masing 1,5 jam
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya6. Produk Pelayanan : Laporan Keuangan SKPD7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasiPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruangpenyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Staf Bidang Akuntansia. Menerima data sebagai bahan penyusunan Laporan
Keuangan b. Melakukan validasi atas laporan keuangan dan data dari
SKPDc. Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran,
Pengkapitalisasian aset dan neraca serta data pendukunglainnya dari SKPD
9 PengawasanInternal
: Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
10 Penangananpengaduan, sarandan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakatsetiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansib. Kepala Sub Bidang Akuntansic. Staf Bidang Akuntansi
12 JaminanPelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerjaSenin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIB
2. Jumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIBStandar Pelayanan Publik
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang40
Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif Tepat
C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikanpelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatanpelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
- Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan di LingkunganPemerintah Kota Malang
14 Evaluasi KinerjaPelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
PELAYANAN BIDANG PEMANFAATANASET DAERAH
1. PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT
TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG
Pelayanan pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah Kota
Malang adalah pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
41
Standar Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu
yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerahdan Retribusi
b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RetribusiJasa Usaha
c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang IjinPemakaian Tempat-Tempat Tertentu
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentangUraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014tentang Standar Operasional Prosedur Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. Persyaratan Pelayanan
: a. SPRT (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang)b. SK Ijin Pemakaianc. SPPT PBB tahun berjalan untuk menentukan tarif SKRD
3.
Sistem, mekanisme dan prosedur
: 1. Wajib Retribusi menyerahkan persyaratan ke Loket RetribusiSewa Tanah Pemerintah Kota Malang
2. Petugas Loket meneliti ada atau tidaknya tunggakan. 3. Petugas Loket mencocokkan SPRT dengan SPPT PBB tahun
berjalan4. Petugas mencetak SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi
oleh Wajib Retribusi5. SPRT ditarik dan Wajib Retribusi diberi SKRD sebagai bukti
pembayaran retribusi4. Jangka waktu
penyelesaian: 1 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8 dan Pasal 9 (terlampir)
6. Produk Pelayanan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi, alat tulis kantorPrasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi pelaksana
: Kepala Bidang Pemanfaatan Aset DaerahMenandatangani SKRDKepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Mengoreksi draft SKRDStaf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan meneliti berkas persyaratan pembayaranb. Membuat SKRD dan mencetak SKRDc. Meregister SKRD pemakaian tempat-tempat tertentu yang
dikuasai oleh pemerintah kota Malang9 Pengawasan
Internal: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Standar Pelayanan PublikBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
42
10 Penanganan pengaduan, saran dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :1. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah2. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah3. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
12 Jaminan Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 16.00 WIB Jumat : 09.00 11.00 WIB dan 13.00 14.00 WIB2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD CERMAT
C E R M A T : Cepat Efisien Ramah Mudah Aktif TepatC : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan
tepat waktu dan tidak berlarut-larutE : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan
menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit
A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat
T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yangDikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
2. PELAYANAN IJIN BARU PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG
Standar Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh
Pemerintah Kota Malang
No.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007Standar