Post on 30-Jun-2015
Kebijakan DAKBidang Sarana Perdagangan T.A. 2012
Disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012Hotel Red Top, Selasa 22 November 2011
Outline
1. Rencana Pelaksanaan DAK TA 20122. Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Sarana
Perdagangan TA 2010 dan 2011
2
1. Rencana Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012
3
Arah Kebijakan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok) serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, perbatasan, dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya
4
Tujuan
• Untuk meningkatkan pelayanan di bidang perdagangan khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia.
• Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui pengawasan terhadap UTTP terutama yang digunakan dalam transaksi perdagangan, BDKT, serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP.
• Membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok bahan pokok, serta memberikan alternatif pilihan bagi para petani dan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan barang di gudang sampai mendapatkan harga terbaik.
5
DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2012
Sub BidangPembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar)
Sub BidangPembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG
Sub BidangPeningkatan Sarana Metrologi Legal
6
DAK Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar)
“Pasar Bersih, Aman dan Nyaman, Segar & Ramah”
Lingkup Kegiatan
Pembangunan Baru Perluasan Bangunan PasarRenovasi Bangunan Utama Pasar berupa Los dan/atau
Kios yang sudah ada
Acuan Penataan Tapak Bangunan Pasar
Kebutuhan Ruang Pasar 1. Kebutuhan Utama2. Sarana Penunjang
Sirkulasi Pencahayaan
Struktur & Bentuk Bangunan Fisik Pasar
Desain sederhana, efisien, mudah dan murah pemeliharaannya
7
DAK Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG
Dalam rangka Implementasi Sistem Resi GudangUU No. 9 Tahun 2006 Tentang SRG
Pembangunan Gudang Flat Penyediaan
Peralatan GudangPembangunan Sarana
Penunjang
8
DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal
Peningkatan Sarana Metrologi legal
Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang
UTTPinfrastruktur yang disiapkan untuk
mendekatkan pelayanan tera dan tera ulang dan kegiatan pengawasan
kemetrologian kepada masyarakat
Pos Ukur Ulangsarana atau tempat untuk
melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang
terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual
kepada pembeli
9
Kriteria Teknis >DAK Bidang Sarana Perdagangan
a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)i. Kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunanii. Kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar
permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Kilometeriii. Kabupaten/kota dengan persentase jumlah pasar yang rusak,
dengan ketentuan bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat > 40% dan Wilayah Indonesia Bagian Timur > 40%
iv. Kabupaten/Kota, di luar kabupaten tertinggal dan kawasan perbatasan, yang telah menerima DAK Bidang Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) sebanyak 2 tahun terakhir berturut-turut, tidak diprioritaskan untuk memperoleh DAK Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2012
10
b. Peningkatan Sarana Metrologi Legali. Pengadaan Peralatan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang
UTTP• Kabupaten/Kota yang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang metrologi legal dalam bentuk Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
• Kabupaten/kota yang minimal 60% dari potensi UTTP (khususnya timbangan di pasar tradisional dan pompa ukur BBM di SPBU) di wilayahnya belum dapat ditangani untuk ditera/ditera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi;
• Kabupaten/kota yang wilayah geografinya untuk dapat dijangkau oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi membutuhkan biaya yang besar (misal daerah kepulauan, daerah terpencil, dll); dan/atau
• Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang menerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2011.
Kriteria Teknis >DAK Bidang Sarana Perdagangan
11
ii. Pengadaan Pos Ukur Ulang di Pasar Tradisional• Kabupaten/kota yang merupakan lokasi pengembangan pasar
percontohan Kementerian Perdagangan; • Kabupaten/kota memiliki pasar tradisional yang telah mendapat
predikat Pasar Tertib Ukur; dan/atau• Kabupaten/kota yang memiliki pasar tradisional yang telah
menyediakan ruangan untuk pos ukur ulang.• Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang menerima
DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2011.
Kriteria Teknis >DAK Bidang Sarana Perdagangan
12
c. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Rangka Penyelenggaraan SRG• Kabupaten/kota yang belum memiliki Gudang Komoditi Pangan
permanen sesuai SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian; dan
• Kabupaten/kota yang belum memiliki gudang komoditi pangan pada radius ≤ 5 km dari daerah sentra produksi hasil pertanian; dan
• Kabupaten/kota yang terdapat kelompok tani dan pelaku usaha komoditas pertanian di wilayah pembangunan gudang; dan
• Kabupaten/kota dengan produksi komoditi primer (padi, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet, kopi) minimal sebesar :- Komoditi Padi > 300.000 ton. - Komoditi Jagung > 150.000 ton. - Komoditi Kopi > 5.000 ton- Komoditi Kakao > 10.000 ton- Komoditi Lada > 15.000 ton- Komoditi Karet > 250.000 ton- Komoditi Rumput Laut > 100.000 ton
Kriteria Teknis >DAK Bidang Sarana Perdagangan
13
• Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam lokasi prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan tahun 2012 diprioritaskan untuk memperoleh DAK Bidang Sarana Perdagangan sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) tahun 2012.
• Kabupaten/Kota yang telah menerima DAK Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) sebanyak 2 kali berturut-turut, tidak diprioritaskan untuk memperoleh DAK Bidang Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2012.
• Alokasi minimum DAK Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2012 per Kabupaten/Kota adalah:
a. Rp. 700 juta untuk Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP
b. Rp. 150 juta untuk Pos Ukur Ulang
Catatan Khusus>DAK Bidang Sarana Perdagangan
14
Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2010 dan 2011
2.
15
Alokasi DAK Bidang Sardag TA 2009-2012
2009 2010 2011 2012 -
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
Total Alokasi DAK Bidang Sardag TA 2009-2012
Pasar73%
Gudang SRG18%
Kemetrologian8%
Alokasi DAK TA 2012 Per Sub Bidang
Total Alokasi DAK Bidang Sardag TA 2012 sebesar Rp 345.132.000, atau mengalami kenaikan lebih dari 100% sejak pelaksanaan DAK pertama kali tahun 2009.
Hal ini menunjukkan semakin tingginya fokus pemerintah di sektor perdagangan dalam proses pembangunan ekonomi kerakyatan.
Dominasi DAK Sub Bidang Pasar dalam alokasi DAK TA 2012 menggambarkan vitalnya fungsi sarana distribusi sebagai pilar perdagangan di daerah.
Pemanfaatan hasil pembangunan pasar harus menjadi perhatian penuh para Kepala SKPD yang membidangi perdagangan
Total Kabupaten Penerima DAK Bidang Sardag TA 2009-2012
2009 2010 2011 2012 -
50
100
150
200
250
300
Kab. Penerima DAK Bidang Sardag TA 2009-2012
Pasar80%
Gudang SRG6%
Kemetrologian14%
Kab. Penerima DAK TA 2012 per Sub Bidang
Total kabupaten penerima DAK Bidang Sardag TA 2012 sebanyak 235 kab/kota.
Walaupun secara kuantitas tidak mengalami kenaikan signifikan dibanding TA 2009, dengan total alokasi DAK Bidang Sardag yang terus meningkat, maka rata-rata alokasi kab. Penerima meningkat lebih dari 100% (dari Rp 625.000,- di TA 2009 menjadi Rp 1.468.647,- di TA 2012)
Upaya Kemendag untuk semakin meningkatkan perlindungan terhadap konsumen (baik dari sisi persuasi maupun proaktif), terlihat dari persentase jumlah kab.penerima untuk DAK Sub Bidang Metrologi sebesar 14% (meningkat dibanding TA 2009 sebesar 7,97%).
Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan2
01
0 Serapan Anggaran
94, 9%Tingkat Pelaporan
80%2
01
1 Serapan Anggaran
±57%Tingkat Pelaporan Pasar 43 %Gudang ...%Metrologi ...%
* Per Nov 2011
20
12 Serapan
Anggaran [diharapkan lebih baik]
Tingkat Pelaporan [diharapkan jauh lebih baik]
18
Terima kasihhttp://www.kemendag.go.id
19