Post on 12-Feb-2018
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KAJIAN LITERATUR ANALISIS PERBEDAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP),
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UMUM (SAK UMUM),
DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
SKRIPSI
Oleh:
KHASANAH YERRY PRADINI DANAR PUTRI NIM K7407191
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
KAJIAN LITERATUR ANALISIS PERBEDAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP),
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UMUM (SAK UMUM),
DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
Oleh:
KHASANAH YERRY PRADINI DANAR PUTRI
NIM K7407191
Skripsi
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian syarat mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAK
Khasanah Yerry Pradini Danar Putri. KAJIAN ANALISIS LITERATUR
PERBEDAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP), STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
UMUM (SAK UMUM), DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS (IFRS). Skripsi. Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2011.
Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perbedaan ruang lingkup dan
SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS. (2) Untuk mengetahui perbedaan penerapan antara
SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitaif. Sumber data yang
digunakan adalah berupa literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan SAK-
ETAP,SAK umum, dan IFRS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
menggunakan metode library research/ studi kepustakaan/ studi dokumentasi. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan
untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasinya
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa: (1)
Dari hasil penelitian terdapat perbedaan antara SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS
dengan adanya pembagian standar akuntansi keuangan umum (SAK umum) menjadi
SAK-ETAP dan SAK Penuh (Perusahaan dengan akuntabilitas publik), maka dikenal
pembagian kelompok perusahaan yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan
entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas berakuntabilitas publik ini juga
mencakup perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan SAK-ETAP
sendiri lebih mengarah (tapi tidak hanya mencakup) perusahaan dengan skala kecil
dan menengah yang kesulitan menerapkan SAK umum secara menyeluruh. Adanya
pemisahan tersebut disebabkan oleh konvergensi SAK umum ke full IFRS dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
tujuan untuk meminimalkan perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS sehingga
laporan keuangan akan lebih mudah dipahami dan juga meningkatkan kualitas
keterbandingan (comparability) terutama oleh user dari berbagai Negara. (2) Pada
umumnya SAK umum penggunanya seluruh entitas berakuntabilitas publik serta
semua pelaku ekonomi di seluruh Indonesia. SAK-ETAP ditujukan bagi entitas tanpa
akuntabilitas publik dimana laporan keuangan mengikuti SAK-ETAP yang berlaku,
laporan keuangan untuk perusahaan sekala kecil dan menengah yang lebih sederhana
dan tentunya lebih mudah untuk membuat laporan keuangan. IFRS diterapkan bagi
perusahaan yang sudah bersekala internasional, dimana laporan keuangan keuangan
global yang harus digunakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRACT
Khasanah Yerry Pradini Danar Putri. LITERATURE STUDY ON THE
DIFFERENCE ANALYSIS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NO
ACCOUNTABILITY OF PUBLIC ENTITIES (SAK-ETAP), GENERAL FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (IFRSs GENERAL) AND INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS (IFRS). Thesis. Surakarta. Faculty of Teacher Training and
Education. Sebelas Maret University, July 2011.
The purpose of this study were (1) To determine differences in scope and
SAK-ETAP, General IFRSs, and IFRS. (2) To know the difference between GAAP-
implementation of ETAP, the General GAAP and IFRS. This research uses
descriptive method kualitaif. Source data used is in the form of literature and books
related to SAK-ETAP, general SAK, and IFRS. Data collection techniques used is to
use methods of research library / library research / documentation study. Analysis of
the data used in this study is the qualitative descriptive analysis was used to analyze
data in a way describes or illustrates the data already collected as it is without any
intention to make inferences that apply to public or generalizations
Based on research that has been implemented, it can be concluded that: (1)
From the research there is a difference between GAAP general, SAK-ETAP and the
IFRS with the division of general financial accounting standards (GAAP general) to
SAK and SAK-ETAP Full (companies with public accountability ), then the known
distribution of group companies ie entities without public accountability (ETAP) and
entities with public accountability. Publicly accountable entity also includes the
company went public on the Indonesia Stock Exchange. While SAK-ETAP itself
more towards (but not only covers) with small-scale enterprises and medium
difficulty applying general SAK thoroughly. The separation was caused by the
convergence of IFRSs common to full IFRS in order to minimize the differences
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
between Indonesian GAAP and IFRS financial statements that will be more easily
understood and also improve the quality of comparability (comparability), especially
by users from various countries. (2) In general SAK users all entities accountable
general public as well as all economic actors in Indonesia. SAK-ETAP is intended for
entities without public accountability in which financial statements follow-ETAP
applicable GAAP, financial statements for small and medium scale enterprises are
more simple and certainly easier to make the financial statements. IFRS applicable
for companies that have international bersekala, where the global financial financial
statements should be used.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
MOTTO
”Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia,
berlarilah tanpa lelah sampai engaku meraihnya.” (Laskar
Pelangi)
Kesuksesan adalah dapat menggapai cita-cita diwaktu kecil
(penulis)
Dalam hidup ada cita-cita dan kemauan, dan tidak ada cita-
cita yang berhasil tanpa perjuangan. (Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa sayang,
cinta kasih penulis dan terima kasih penulis kepada :
- Mommy and Daddy yang telah memberikan doa restu
sehingga penulis dapat menyelasaikan penulisan skripsi ini
dengan lancar.
- Mahardikha dan Malinda yang selalu memberikan
semangat dan dukungan.
- Micka yang selalu memberiku semangat dan inspirasi.
- Sahabat-sahabatku Feli Firdianawati, Kristiana Dewi dan
mahasiswa BKK.Akuntansi angkatan 2007.
- Almamater UNS.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik
dan hidayah-Nya, skipsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis untuk
memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan
skipsi ini dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, atas segala
bentuk bantuannya penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini.
3. Drs. Wahyu Adi, M.Pd., selaku Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan
Akuntansi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dengan bijaksana.
4. Drs. Sukirman, MM., selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak
sekali motivasi, ilmu dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Sohidin, SE, M. Si, Ak., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis
dengan kesabarannya.
6. Tim penguji skripsi yang bersedia menguji dan memberikan kritik dan saran.
7. Mommy, daddy, kedua adikku dan keluarga, yang selalu memberikan dorongan
baik moril maupun spiritual, kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya
mengiringi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Allah
SWT. Amin.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan,
namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya
dan perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya.
Surakarta, Juli 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... ii
HALAMAN PENGAJUAN ............................................................................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... v
HALAMAN ABSTRAK ................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO ....................................................................................... viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... ix
KATA PENGANTAR ........................................................................................ x
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Pembatasan Masalah ....................................................................... 5
C. Perumusan Masalah ........................................................................ 6
D. Tujuan Penelitian ........................................................................... 6
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
E. Manfaat Penelitian ......................................................................... 6
BAB II. LANDASAN TEORI .......................................................................... 8
A. Tinjauan Pustaka ............................................................................ 8
1. SAK-ETAP... ............................................................................. 8
a. Ruang lingkup SAK-ETAP ............................................... 8
2. Standar Akntansi Keuangan Umum........................................... 11
a. Ruang lingkup SAK umum ............................................... 11
b. Pemakaian Informasi Akuntansi ........................................ 11
c. Kegunaan Informasi Akuntansi ......................................... 11
3. International Financial Reporting Standard .......................12
a. Ruang Lingkup IFRS ............................................................ 12
b. Kerangka Konseptual IFRS .................................................. 13
c. Penerapan IFRS ..................................................................... 16
B. Kerangka Berfikir .......................................................................... 19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ...................................................... 21
A. Waktu Penelitian ............................................................................. 21
1. Waktu Penelitian ........................................................................ 21
B. Bentuk dan Strategi Penelitian ....................................................... 21
1. Bentuk Penelitian ...................................................................... 21
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
2. Strategi Penelitian ....................................................................... 22
C. Pendekatan Penelitian ..................................................................... 22
D. Sumber Data .................................................................................... 22
E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 22
F. Teknik Analis Data ....................................................................... 23
G. Prosedur Penelitian ......................................................................... 23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 24
A. Deskripsi Umum .............................................................................. 24
B. Ruang Lingkup Perbedaan SAK-ETAP, SAK umum dan IFRS .. 40
C. Materi Perbedaan SAK-ETAP, SAK umum dan IFRS ................ 56
D. Perbedaan Penerapan SAK penuh (berbasis IFRS) dan SAK-ETAP
................................................................................................................ 60
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ........................................ 65
A. Simpulan ............................................................................................ 65
B. Implikasi ............................................................................................ 67
C. Saran .................................................................................................. 67
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 69
LAMPIRAN ....................................................................................................... 72
PERIJINAN ....................................................................................................... 137
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir 19
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xviii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. IFRS/IAS yang Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009 18
Tabel 2. IFRS/IAS yang diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010 19
Tabel 3. Perbedaan SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS 24
Tabel 4. Laporan posisi keuangan PSAK 1 41
Tabel 5. Laporan posisi keuangan IAS 1 (IFRS 1) 41
Tabel 6. Perbedaan Penerapan SAK Penuh (berbasis IFRS) dan SAK-ETAP 60
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xix
DAFTAR LAMPIRAN
1. Makalah dan Jurnal 71
2. Contoh Laporan Keuangan 118
3. Perijinan 137
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia tersebut lebih
dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK
disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia
adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. IAI yang didirikan pada
tahun 1957 selain mewadahi para akuntan juga memiliki peran yang lebih besar
dalam dunia akuntansi di Indonesia. Peran tersebut seperti yang telah disebutkan
sebelumnya adalah peran dalam rangka penyusunan standar akuntansi. Standar
akuntansi yang di Indonesia dikenal dengan nama PSAK (Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan) tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang
pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis di Indonesia.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia tersebut mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk
berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain
ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya
yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi
pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat
penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga
mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan
perusahaan. IAI selaku penyusun standar akuntansi di Indonesia tidak tinggal diam
dalam menghadapi perubahan-perubahan yang turut berimplikasi kepada dunia
akuntansi. Beberapa kali revisi terhadap beberapa pernyataan telah dilakukan untuk
menyesuaikan standar akuntansi yang dibuatnya. Revisi pertama dilakukan pada
tahun 1973 dengan melakukan kodifikasi atas standar-standar akuntansi dalam bentuk
1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Revisi berikutnya dilakukan pada tahun 1984
dengan hasilnya adalah revisi berupa Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984).
Selanjutnya revisi dilakukan pada tahun 1994. Revisi pada tahun 1994 dilakukan
secara total terhadap PAI 1984 dan hasilnya adalah Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) 1994. Dari revisi tahun 1994 IAI juga telah memutuskan untuk melakukan
harmonisasi standar PSAK kepada International Financial Reporting Standard
(IFRS).
Dengan diterapkannya SAK-ETAP pada tahun 2011 ini, maka Indonesia
memiliki 3 SAK yang berlaku yaitu SAK Umum (berbasis IFRS), SAK-ETAP, dan
SAK-Syariah. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan, merupakan
PSAK yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang
kemudian disebut saja sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan umum
adalah laporan keuangan yang penyajian informasinya ditujukan untuk seluruh pihak
berkepentingan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antar pihak-pihak
tersebut. Sebagai contoh, manajemen tidak ingin menyajikan laba yang tinggi karena
ini akan berarti peningkatan pembayaran pajak (pemerintah menginginkan
sebaliknya, laba yang tinggi untuk mendapat pajak yang tinggi), selain itu laba yang
tinggi akan membuat karyawan meminta bonus. Konflik kepentingan (conflict of
interest) semacam ini dapat terjadi jika laporan keuangan ditujukan untuk melayani
kepentingan satu pihak saja. Oleh karena itu, untuk melayani kepentingan satu pihak
tertentu, entitas menyajikan laporan keuangan bertujuan khusus (special purpose
financial statement), sebagai contoh adalah laporan fiskal.
Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli 2009 telah meluncurkan
standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP) bertepatan dalam acara Seminar Nasional
Akuntansi “Tiga pilar Standar Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh
Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia. Nama standar ini sedikit unik
karena diberi nama Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), namun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
mengingat definisi UKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan,
standar ini diberi nama SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Apabila SAK-
ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu
membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di
dalam beberapa hal SAK- ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan
dibandingkan dengan PSAK adanya ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.
Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya
sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.
Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan
untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yang dimaksud adalah entitas
yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan
laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi
pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat
langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemberi kredit. SAK-
ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari
2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK-ETAP harus
membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved
statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan
keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK-ETAP kecuali jika mematuhi
semua persyaratan dalam SAK-ETAP, apabila perusahaan memakai SAK-ETAP,
maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu
kepada SAK-ETAP.
Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan
daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP ini cukup ketat misalnya
pada BAB 30 disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK-ETAP, yakni 1
Januari 2011, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK-ETAP
dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK-ETAP, tetapi berdasarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak
diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK-ETAP ini untuk penyusunan
laporan keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, perusahaan yang
memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan
tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan
SAK-ETAP.
International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International
Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan
akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan prinsip yang meliputi
penilaian professional dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi,
penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi
tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah
membandingkan informasi keuangan entitas antarnegara di berbagai belahan dunia.
Implikasinya, mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan
keuangan global yang akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh pasar
global. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika
mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Tidak mengherankan, banyak
perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat
memasuki pasar modal global. Di dunia internasional, IFRS telah diadopsi oleh
banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan
Australia. Di kawasan Asia, Hong Kong, Filipina dan Singapura pun telah
mengadopsinya.
Sejak 2008, diperkirakan sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang
telah terdaftar dalam bursa efek global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan
mempresentasikan laporan keuangannya. Dalam konteks Indonesia, konvergensi
IFRS dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan hal yang
sangat penting untuk menjamin daya saing nasional. Perubahan tata cara pelaporan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
keuangan dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), PSAK, atau
lainnya ke IFRS berdampak sangat luas. IFRS akan menjadi kompetensi bagi akuntan
publik, penilai (appraiser), akuntan manajemen, regulator dan akuntan pendidik.
Sejak 2004, profesi akuntan di Indonesia telah melakukan harmonisasi antara PSAK
dan IFRS. Konvergensi IFRS diharapkan akan tercapai pada 2012. Walaupun IFRS
masih belum diterapkan secara penuh saat ini, persiapan dan kesiapan untuk
menyambutnya akan memberikan daya saing tersendiri untuk entitas bisnis di
Indonesia. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang
tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk
merger dan akuisisi (M&A), lintasnegara. Karena IFRS dimaksudkan sebagai standar
akuntansi tunggal global, kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi
IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Di Indonesia telah menerapkan tiga
Standar Akuntansi Keuangan yaitu, SAK-ETAP, SAK Umum (berbasis IFRS), dan
yang terakhir yaitu SAK Syariah dimana masing-masing standar akuntansi tersebut
mempunyai perbedaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik
untuk mengambil judul “ Kajian Analisis Literatur Perbedaan Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar
Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum), Dan International Financial
Reporting Standards (IFRS)”.
B. Pembatasan Masalah
Setelah mengetahui gambaran tentang SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS,
dapat di ketahui betapa pentingnya SAK tersebut untuk penyajian laporan keuangan
sesuai dengan bidang dan jenis perusahaan. Oleh karena luasnya perbedaan antara
SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS maka dalam penelitian ini dibatasi hanya
mengenai perbedaan ruang lingkup dan penerapan antara SAK-ETAP, SAK Umum,
dan IFRS.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh obyek yang diteliti dan sesuai dengan
latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perbedaan ruang lingkup antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan
IFRS?
2. Bagaimanakah perbedaan penerapan antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perbedaan ruang lingkup antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan
IFRS.
2. Untuk mengetahui perbedaan penerapan antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan
IFRS.
E. Manfaat penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.
Manfaat yang diharapkan peneliti adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk mendapatkan informasi gambaran umum perbedaan ruang lingkup dan
penerapan SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS.
b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam
menyerap dan memahami ilmu yang diperoleh.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
c. Sebagai referensi peneliti lain yang akan meneliti tentang perbedaan ruang
lingkup dan penerapan SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS di Indonesia
secara lebih luas.
2. Manfaat Praktis
Dapat memberikan informasi-informasi kepada pihak-pihak yang
membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan dan informasi pada pihak-
pihak yang bersangkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas
Publik (SAK-ETAP)
a. Ruang Lingkup SAK-ETAP
Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntanbilitas publik
(SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.
Dalam buku SAK-ETAP yang dikeluarkan oleh IAI (2009:1) menyebutkan
bahwa entitas tanpa akuntanbilitas publik adalah entitas yang :
1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose
financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses
pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2) Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.
En t i t as yan g me m il ik i akun t anb i l i t a s pub l ik s ign i fi kan
d ap at menggunakan SAK-ETAP jika otorisasi berwenang membuat regulasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
mengizinkan penggunaan SAK-ETAP pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas
publik adalah UKM, oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari
entitas dengan kategori UKM. Penerbitan SAK-ETAP oleh DSAK IAI ini
adalah sebagai alternativ SAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia,
sebagai bentuk SAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum
yang lebih rumit. Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik,
maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan PSAK umum. Namun jika
tidak termasuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, maka entitas dapat
memilih menerapkan SAK-ETAP atau SAK Umum. Menurut kebijakan yang
diterbitkan oleh DSAK IAI, pada 1 Januari 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas
publik dapat memilih untuk menerapkan SAK-ETAP atau PSAK Umum.
Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik menetapkan
penggunaan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh
merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan SAK-ETAP. Oleh karena
adanya kebijakan tidak boleh merevisi ke SAK-ETAP itu, maka tahun 2011 ini
menjadi tahun yang sangat menentukan dan strategik bagi pengambilan
keputusan PSAK mana yang akan dipakai.
Sebagaimana diketahui, saat ini SAK yang diterapkan oleh setiap entitas
penyaji laporan keuangan adalah SAK Umum. SAK Umum tersebut secara
bertahap oleh DSAK IAI sedang dilakukan perubahan dengan adopsi
International Financial Reporting Standard (IFRS), sehingga pada tahun 2012
seluruh SAK merupakan hasil adopsi dari IFRS. Oleh karena itu, pada entitas
tanpa akuntabilitas publik yang saat ini menerapkan SAK Umum dan bermaksud
nantinya akan menerapkan SAK-ETAP, pada tahun 2011 harus melakukan
perubahan kebijakan akuntansinya. Sedangkan bagi perusahaan dengan
akuntabilitas publik tidak perlu melakukan penyesuaian apapun, karena entitas
ini hanya melanjutkan saja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Aktivitas penyesuaian hanya perlu dilakukan oleh Entitas yang akan
menerapkan SAK-ETAP, maka terhadap entitas tanpa akuntabiltas publik saat ini
adalah waktu yang penting untuk mulai melakukan pertimbangan apakah akan
menerapkan SAK-ETAP atau melanjutkan PSAK Umum. Pertimbangan itu perlu
dilakukan karena 1) Penerapan suatu SAK menyangkut isu strategik, dan 2)
Sekali entitas menetapkan menggunakan SAK Umum maka tidak ada
kesempatan lagi untuk merivisi ke SAK-ETAP.
Penentuan kebijakan PSAK dikatakan menyangkut isu strategik karena
menyangkut isu yang berdampak jangka panjang disatu sisi, dan mempengaruhi
arah perusahaan di masa depan. Perusahaan yang saat ini merupakan entitas
tanpa akuntabilitas publik, umumnya perusahaan kecil-menengah (UKM) tentu
akan lebih sederhana menggunakan SAK-ETAP.
Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada UKM
yaitu dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP adalah pedoman pokok
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada UKM, agar laporan keuangan
lebih berguna dan dapat dimengerti, diperbandingkan serta tidak menyesatkan.
Adapun penyajian laporan keuangan menurut SAK-ETAP mencangkup hal
sebagai berikut:penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK-ETAP, kelangsungan
usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif,
materialitas dan agregasi dan laporan keuangan lengkap. Dengan demikian
dilihat dari fungsi manajemen , laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan
sebagai salah satu alat evaluasi perkembangan UKM. Agar laporan keuangan
dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan UKM, maka laporan
keuangan harus disusun berdasarkan SAK- ETAP. Dengan SAK-ETAP UKM ini
berarti UKM menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
akuntansi yang lazim dipakai dengan memperhatikan karakteristik koperasi
sehingga dapat menggambarkan kemajuan atau pekembangan usaha UKM.
Adanya SAK-ETAP untuk UKM ini bertujuan untuk mengatur perlakuan
akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi lain yang spesifik pada UKM.
Pernyataan ini mencangkup mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. UKM dalam menjalankan usahanya
tidak terlepas dari bantuan oleh berbagai pihak, oleh karena itu dalam SAK-
ETAP ini disajikan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan bagi
pemilik UKM. Kelengkapan laporan keuangan pada UKM itu sangat penting
karena dalam laporan tersebut harus dapat menyampaikan informasi-informasi
keuangan yang telah dilakukan UKM.
2. Standar Akuntansi Keuangan umum.
a. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Keuangan.
Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka acuan dalam prosedur
yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Keberadaanya dibutuhkan
untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan
keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya SAK umum sangat berarti dalam
hal kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan-laporan keuangan bagi
perusahaan, dana pensiun dan unit ekonomi lainya. Di Indonesia standar
akuntansi keuangan tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) yang merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia
pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar
Akuntansi Keuangan ini sendiri terdiri dari sebuah pernyataan kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta seperangkat standar akuntansi
keuangan dengan 35 pernyataan. SAK ini mulai berlaku efektif tanggal 1 januari
1995. Sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan SAK
menjadi peraturan yang mengikat, sehingga pengertian yang bias terhadap suatu
pos laporan keuangan dapat dihindari.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
b. Pemakaian Informasi Akuntansi
1) Pemakai informasi akuntansi
Pemakai informasi akuntansi dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:
a) Pihak intern yaitu pihak yang bertanggungjawab melaksanakan
jalannya peursahaan dalam hal ini manajemen.
b) Pihak esktern yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan
tetapi hanya dalam batas-batas tertentu seperti pemilik atau calon
pemilik, kreditor/bank atau calon kreditor, badan pemerintah atau
pajak, dan pegawai atau karyawan.
2) Kegunaan Informasi akuntansi
Informasi akuntansi berguna untuk hal-hal sebagai berikut :
a) Bahan menyusun perencanaan perusahaan.
b) Pengendalian intern perusahaan.
c) Pengambilan keputusan.
d) Mengetahui posisi keuangan.
e) Mengetahui prospek perusahaan pada masa yang akan dating.
f) Memberi pertanggungjawaban kepada erbagai pihak di luar perusahaan
antara lain pemilik/persero, bank pemerintah dan pekerja atau pegawai.
3. International Financial Reporting Standards (IFRS).
a. Ruang Lingkup IFRS (Internasional Financial Accounting Standard)
IAI (2011): IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah
Suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi
jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan
IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan intern perusahaan untuk
periode-periode yang dimasukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung
informasi berkualitas tinggi yang :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
1) Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode
yang disajikan.
2) Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan
pada IFRS.
3) Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para
pengguna.
Manfaat dari adanya suatu standar global:
1) Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh
dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang
digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi
alokasi lokal.
2) Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
3) Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan
mengenai merger dan akuisisi.
4) Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat
disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.
Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada
saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Standar
akuntansi internasional (IAS) adalah standar yang dapat digunakan perusahaan
multinasional yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan antar Negara,
dalam perdagangan multinasional.
b. Kerangka Konseptual IFRS
Roy Iman Wirahardja (2011) Kerangka:
1) Mendefinisikan tujuan laporan keuangan. 2) Mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam
laporan keuangan berguna. 3) Mendefinisikan unsur-unsur dasar laporan keuangan dan konsep-konsep
untuk mengakui dan mengukur dalam laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
4) Menyediakan konsep pemeliharaan modal.
Hamonisasi telah berjalan cepat dan efektif, terlihat bahwa sejumlah besar
perusahaan secara sukarela mengadopsi standar pelaporan keuangan
Internasional (IFRS). Banyak Negara yang telah mengadopsi IFRS secara
keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standar nasional. Hal ini
dilakukan untuk menjawab permintaan investor institusional dan pengguna
laporan keuangan lainnya. Usaha-usaha standar internasional ini dilakukan secara
sukarela, saat standar internasional tidak berbeda dengan standar nasional, maka
tidak akan ada masalah, yang menjadi masalah, apabila standar internasional
berbeda dengan standar nasional. Bila hal ini terjadi, maka yang didahulukan
adalah standar nasional (rujukan pertama).
Banyak pro dan kontra dalam penerapan standar internasional, namun
seiring waktu, standar internasional telah bergerak maju dan menekan Negara-
negara yang kontra. Contoh : komisi pasar modal AS, SEC tidak menerima IFRS
sebagai dasar pelaporan keuangan yang diserahkan perusahaan-perusahaan yang
mencatatkan saham pada bursa efek AS, namun SEC berada dalam tekanan yang
makin meningkat untuk membuat pasar modal AS lebih dapat diakses oleh para
pembuat laporan non-AS. SEC telah menyatakan dukungan atas tujuan IASB
untuk mengembangkan standard akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan yang digunakan dalam penawaran lintas batas. IFRS merupakan
standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting
Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International
Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu
Badan Standar Akuntansi Internasional Komisi Masyarakat Eropa Organisasi
Internasional Pasar Modal dan Federasi Akuntansi Internasioanal. Badan Standar
Akuntansi Internasional yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi
Internasional (IASC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar
akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan
dapat diperbandingkan (Choi et al, 1999 dalam Intan Immanuela,
puslit2.petra.ac.id)
IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakan anggota organisasi
profesi akuntan dari sepuluh negara. Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri
dari 134 organisasi profesi akuntan dari 104 negara, termasuk Indonesia. Tujuan
IASC adalah (1) merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan
dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara
luas di seluruh dunia, serta (2) bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi
standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan. IASC
memiliki kelompok konsultatif yang disebut IASC Consultative Group yang
terdiri dari pihak-pihak yang mewakili para pengguna laporan keuangan,
pembuat laporan keuangan, lembaga-lembaga pembuat standar, dan pengamat
dari organisasi antar-pemerintah. Kelompok ini bertemu secara teratur untuk
membicarakan kebijakan, prinsip dan hal-hal yang berkaitan dengan peranan
IASC.
Struktur IFRS
Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa “Sebagian besar standar yang
menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting
Standars (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh
IASC. Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan
pengembangan standar yang dilakukan”.
International Financial Reporting Standards mencakup: 1) International Financial Reporting Standards (IFRS) standar yang diterbitkan
setelah tahun 2001. 2) International Accounting Standards (IAS) standar yang diterbitkan sebelum
tahun 2001.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
3) Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) setelah tahun 2001
4) Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) sebelum tahun 2001 (www.wikipedia.org).
Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar
akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan
atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi
untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke
dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah
pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari
suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan
maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga
yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan
untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat
disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk
menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan
diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam
badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang
menyertai laporan keuangan (Chariri 2009).
c. Penerapan IFRS (Internasional Financial Accounting Standard)
Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah
mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Sejak
tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia
(DSAK-IAI) melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi
tersebut sampai dengan tahun 2011.
Ditargetkan bahwa pada tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda
material dengan IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Setelah tahun 2012,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
PSAK akan di-update secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada IFRS.
Bukan hanya mengadopsi IFRS yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad
untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia.
Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di
Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar
akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama
dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012
akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh
kepada IFRS. Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta
melakukan program konverjensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita
tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar
akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi
internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board
(IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses
secara bertahap menuju konverjensi secara penuh dengan International
Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB.
Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat
pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat :
1) Full adoption
Suatu Negara mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkan IFRS
word by word ke dalam bahasa Negara tersebut gunakan
2) Adopted
Mengadopsi seluruh IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di Negara
tersebut.
3) Piecemeal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Suatu Negara hanya mengadopsi sebagian nomor IFRS yaitu nomor
standar tertentu dan memilih paragraph tertentu saja.
4) Referenced
Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS
tertentu dengan bahasa dan paragraph yang disusun sendiri oleh badan
pembuat standar.
5) Not adopted at all
Suatu Negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.
Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi :
1) PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang
baru.
2) PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan
3) PSAK industri khusus akan dihapuskan
4) PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan
Pada 2011 tahap persiapan akhir dilakukan dengan menyelesaikan seluruh
infrastruktur yang diperlukan. Pada 2012 dilakukan penerapan pertama kali PSAK
yang sudah mengadopsi IFRS. Namun, proses konvergensi ini tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Dampak yang ditimbulkan dari konvergensi ini akan
sangat mempengaruhi semua kalangan, baik itu bidang bisnis maupun pendidikan.
Handoko (2011) posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan
diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar-
daftar berikut ini.
Tabel 1:
IFRS/IAS yang Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 4 Insurance contracts
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
6. IAS 1 Presentation of financial statements
7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
8. IAS 28 Investments in associates
9. IFRS 3 Business combination
10. IFRS 8 Segment reporting
11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
12. IAS 12 Income taxes
13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets
Tabel 2:
IFRS/IAS yang diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government
assistance
3. IAS 24 Related party disclosures
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 33 Earning per share
6. IAS 34 Interim financial reporting
7. IAS 41 Agriculture
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
B. Kerangka Berfikir
SAK umum, SAK-ETAP dan International Financial Reporting Standards
(IFRS), merupakan standar pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka
akuntasi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan
transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai
kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan adanya standar
global tersebut memungkinkan keterbandingan dan pertukaran informasi secara
universal. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan
keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional
juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. SAK umum, SAK-ETAP
dan IFRS mempunyai perbedaan ruang lingkup dan penerapan dengan demikian,
penulis akan menganalisis SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS melalui literatur yang
sesuai dengan SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS. Sehingga pengguna laporan
keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan negara entitas
antarnegara dan di berbagai belahan dunia.
Alur kerangka berfikir dapat di gambarkan sebagai berikut:
Literatur Yang Berhubungan Dengan SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS
SAK umum SAK-ETAP
IFRS
Analisis Perbedaan SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS
Hasil Analisis
Kesimpulan dan Saran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Gambar 1. Alur kerangka berfikir
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan. Proposal disahkan dengan
tahapan sebagai berikut:
TAHUN 2011 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
1. Proses penelitian a. Menyusun proposal b. Mengurus perijinan
2. Pelaksanaan penelitian a. Pengumpulan data b. Analisis data
3. Penyusunan laporan
B. Bentuk dan Strategi Penelitian
1. Bentuk Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap subyek atau obyek penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mendasarkan
fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.
Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau memperoleh
data kemudian diolah dan dianalisa untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.
Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang
akan mendeskripsikan mengenai perbedaan SAK-ETAP,SAK umum, dan IFRS.
2. Strategi Penelitian
Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah
Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah ekperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Sedangkan Kirk dan Miller (1986:9) dalam Lexy J. Moeleong (2003:25)
mendifnisikan bahwa penelitian kualitatif adalah “Tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada
manusia serta kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam
bahasanya dan dalam peristilahanya”.
C. Pendekatan Penelitian
Dalam pendekatan kualitatif, peneliti akan memperoleh data dari kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati serta informasi yang
21
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
dikumpulkan didapat dengan cara mendalami fenomena yang ada sehingga diperoleh
deskripsi dan penjelasan mengenai perbedaan SAK-ETAP,SAK umum, dan IFRS.
D. Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan-
tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber
data dalam penelitian ini adalah berupa literatur dan buku-buku yang berhubungan
dengan SAK-ETAP,SAK umum, dan IFRS.
E. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode library research/ studi kepustakaan/
studi dokumentasi. Afifudin (2009:140) metode studi kepustakaan adalah “Teknik
pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti”.
Dokumen-dokumen yang di kumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami
fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat
interpretasi data. Selain itu, dokumen dan data-data literer dapat membantu dalam
menyusun teori dan melakukan validitas data.
F. Teknik Analisis Data
Suharsimi (2006:235) teknik analisis data adalah “Pengolahan data yang
diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan
pendekatan penelitian”. Menurut Sugiono (2009:207) teknik analisis data adalah
“Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber terkumpul”.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya.
G. Prosedur Penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam
penelitian dari awal sampai akhir. Tahapan persiapan yang terdiri dari pengumpulan
informasi sampai pada bahan teori yang mendukung perumusan masalah penelitian
ini. Tahap pelaksanaan, dimana peneliti dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu
kerangka teori dan hasil penelitian yang diharapkan mulai mengadakan observasi,
survey dan pengumpulan data, penarikan kesimpulan, penyusunan laporan penelitian
dan sampai memperbanyak laporan.
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Deskripsi Umum
Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka acuan dalam prosedur
yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Keberadaan SAK dibutuhkan
untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan
keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya standar laporan keuangan sangat
berarti dalam hal kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan-laporan keuangan bagi
perusahaan, dana pensiun dan unit ekonomi lainya. Di Indonesia standar akuntansi
keuangan tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994
menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar Akuntansi Keuangan
ini sendiri terdiri dari sebuah pernyataan kerangka dasar penyusunan dan penyajian
laporan keuangan serta seperangkat standar akuntansi keuangan dengan 35
pernyataan. SAK ini mulai berlaku efektif tanggal 1 januari 1995. Sebagai pedoman
penyusunan dan penyajian laporan keuangan SAK menjadi peraturan yang mengikat,
sehingga pengertian yang bias terhadap suatu pos laporan keuangan dapat dihindari.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Karena saat ini standar akuntansi berbasis prinsip, maka diharapkan baik
praktisi maupun akademisi di bidang akuntansi untuk sungguh-sungguh menguasai
prinsip-prinsip akuntansi untuk melakukan judgement atas pencatatan transaksi.
Hingga saat ini, masih banyak praktisi maupun akademisi yang masih menguasai
akuntansi secara pragmatis. Konsep dan prinsip akuntansi tidak dikuasai dengan baik,
yang dipentingkan hanyalah pemecahan praktis. Pola semacam ini harus segera
ditinggalkan untuk menyambut era IFRS yang diawali pada tahun 2011(penerapan 15
PSAK dan 7 ISAK baru).
Tabel 3. Perbedaan SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS secara umum dapat
digambarkan dengan tabel sebagai berikut:
24
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
No Elemen PSAK SAK ETAP IFRS
1 Penyajian Laporan
Keuangan
Laporan posisi keuangan
Informasi yang disajikan
dalam laporan posisi
keuangan
Pembedaan asset lancar
dan tidak lancar
dan laibilitas jangka pendek
dan jangka panjang
Aset lancar
Liabilitas jangka pendek
Informasi yang disajikan
dalam laporan
posisi keuangan atau catatan
atas laporan keuangan
(Perubahan istilah di ED
PSAK 1: Neraca menjadi
Laporan Posisi Keuangan,
Sama dengan PSAK, kecuali
informasi yang disajikan
dalam neraca, yang
menghilangkan pos:
Aset keuangan
Properti investasi yang
diukur pada nilai wajar (ED
PSAK 1)
Aset biologi yang diukur
pada biaya perolehan dan
nilai wajar (ED PSAK 1)
Kewajiban berbunga jangka
panjang
Aset dan kewajiban pajak
tangguhan
Kepentingan
nonpengendalian
Sama dengan PSAK.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Kewajiban (laibility) menjadi
(liabilitas)
2 Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi
komprehensif.
Informasi yang disajikan
dalam laporan Laba Rugi
Komprehensif.
Laba rugi selama periode.
Pendapatan komprehensif lain
selama periode.
Informasi yang disajikan
dalam laporan laba rugi
komprehensif atau catatan atas
laporan keuangan
Tidak sama dengan PSAK
yang menggunakan
istilah laporan laba
rugi komprehensif, SAK
ETAP menggunakan istilah
laporan laba rugi.
3 Penyajian
Perubahan Ekuitas
Sama dengan PSAK, kecuali
untuk beberapa hal yang
terkait pendapatan
komprehensif lain.
Laporan arus kas
Arus kas operasi disajikan
Terdapat pilihan penyajian
sebagai pernyataan utama
baik laporan laba rugi
yang diakui dan beban
atau laporan perubahan
ekuitas yang mencakup
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
dengan metode tidak
langsung
Arus kas bunga & dividen,
pajak penghasilan, dan
transaksi nonkas
subtotal penghasilan dan
beban.
Menetapkan pengakuan
dan pengukuran untuk
pembayaran berbasis
saham.
4 Catatan Atas
Laporan
Keuangan
Catatan atas laporan keuangan
Struktur
Pengungkapan kebijakan
Akuntansi
Sumber estimasi
ketidakpastian
Modal (ED PSAK 1)
Pengungkapan lain
Sama dengan PSAK, kecuali
pengungkapan modal.
Kebijakan akuntansi
Sumber estimasi
ketidakpastian
5 Laporan Arus Kas Arus kas aktivitas operasi:
metode langsung dan tidak
langsung
Arus kas aktivitas investasi
Arus kas aktivitas pendanaan
Arus kas mata uang asing
Sama dengan PSAK kecuali:
Arus kas aktivitas operasi:
metode tidak langsung
Arus kas mata uang asing,
tidak diatur.
Sama dengan PSAK
kecuali bahwa arus kas
aktivitas operasi untuk
perusahaan yang terdaftar
tidak diharuskan
menggunakan metode
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Arus kas bunga dan dividen,
pajak penghasilan, transaksi
non-kas
langsung.
6 Laporan keuangan
konsolidasi dan
terpisah
Persyaratan penyajian laporan
keuangan konsolidasi
Entitas bertujuan khusus
Prosedur konsolidasi
Laporan keungan tersendiri
Laporan keuangan gabungan
Tidak diatur (Lihat Bab 12). Sama dengan PSAK
7 Kebijakan
akuntansi, estimasi,
dan kesalahan
PSAK 25 (Laba atau Rugi
Bersih untuk periode Berjalan,
Kesalahan Mendasar, dan
Perubahan Kebijakan
Akuntansi)
Laba atau rugi bersih untuk
Periode berjalan
Kesalahan Mendasar
Perubahan kebijakan
Akuntansi
Pemilihan dan penerapan
SAK ETAP sudah maju satu
langkah dibandingkan PSAK
(tidak ada “kesalahan
mendasar” dan “laba atau
rugi luar biasa”).
Sama dengan PSAK
kecuali tidak ada
penekanan bahwa hanya
kesalahan yang mendasar
yang dikoreksi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
kebijakan akuntansi
Konsistensi dan perubahan
kebijakan
Akuntansi
Perubahan Estimasi akuntansi
Kesalahan.
Pos luar biasa
Laba atau rugi dari aktivitas
normal
Operasi yang tidak dilanjutkan
Perubahan estimasi Akuntansi
Penerapan suatu standar
Akuntansi keuangan
Perubahan kebijakan
Akuntansi yang lain
8 Instrumen
Keuangan Dasar
Ruang lingkup: aset dan
kewajiban keuangan
Instrumen keuangan dasar:
Diklasifikasikan pada nilai
wajar melalui laporan laba
Tidak diatur
Ruang lingkup: sama
dengan PSAK.
Instrumen keuangan
dasar: Semua aset
keuangan harus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
rugi, dimiliki hingga jatuh
tempo, tersedia untuk dijual,
pinjaman dan pinjaman yang
diberikan
Impairment menggunakan
incurred loss concept
Hedging dan derivatif
Ruang lingkup: investasi pada
efek tertentu
Klasifikasi trading, held to
maturity, dan available for
sale.
diklasifikasikan menjadi
pinjaman dan piutang,
dimiliki hingga jatuh
tempo, nilai wajar melalui
laba rugi atau tersedia
untuk dijual.
Sebuah instrumen
keuangan dapat ditunjuk
pada awal pengakuan
diukur sebagai salah satu
nilai wajar melalui laba
atau rugi jika kriteria
tertentu terpenuhi.
9 Persediaan Pengukuran persediaan
Biaya persediaan
Biaya pembelian
Biaya konversi
Biaya lain-lain
Biaya persediaan pemberian
Sama dengan PSAK. Kecuali
tidak ada persediaan pialang
komoditi.
Sama dengan PSAK
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
jasa
Teknik pengukuran biaya
Rumus biaya
Nilai realisasi bersih
Pengakuan sebagai beban
Pengungkapan
10 Investasi pada
perusahaan asosiasi
dan entitas anak
Ruang lingkup: entitas
asosiasi
Metode akuntansi:
Metode ekuitas yang
dikonsolidasikan.
Model nilai wajar (ED PSAK 15)
Ruang lingkup: entitas
asosiasi dan entitas anak
metode ekuitas dan tidak di
konsolidasikan.
Sama dengan PSAK kecuali:
Ruang lingkup : untuk
semua jenis usaha.
Investor tidak menyusun
laporan konsolidasi.
Investor dapat menyususn
laporan keuangan
tersendiri.
11 Investasi
pada perusahaan
asosiasi dan entitas
anak
Jointly controlled operation,
asset, and entity
Metode akuntansi
Metode konsolidasi
proporsional
Sama dengan PSAK kecuali
metode akuntansi hanya
menggunakan metode biaya
dan tidak dikonsolidasikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Metode ekuitas
Model nilai wajar (ED PSAK
12 : PBA/PBO/PBE)
12 Property Investasi Metode akuntansi
Model nilai wajar
Model biaya
Metode akuntansi: model
biaya.
Sama dengan PSAK
13 Aset Tetap Menggunakan pendekatan
komponenisasi
Pengukuran menggunakan
model biaya atau model
revaluasi
Pengukuran biaya perolehan
Pengakuan pengeluaran
selanjutnya
Penyusutan
Tidak perlu review nilai
residu, metode penyusutan,
dan umur manfaat setiap akhir
periode pelaporan, tetapi jika
ada indikasi perubahan saja
Sama dengan PSAK kecuali:
Tidak menggunakan
pendekatan komponenisasi.
Revaluasi diijinkan jika
dilakukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah. Hal
ini mengacu ke PSAK 16
(1994)
Tidak perlu review nilai
residu.
Umur manfaat terbatas.
Sama dengan PSAK kecuali:
Masa manfaat, nilai sisa
dan metode penyusutan
harus direview minimum
setiap tanggal neraca.
Aktiva tetap dapat dinilai
kembali.
Biaya pembongkaran asset
tetap dapat dikapitalisasi
terhadap asset yang
terkait.
Perlakuan akuntansi untuk
pertukaran asset tetap
dilihat dari subtansi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
komersial dari asset
tersebut.
14 Asset Tidak
Berwujud
Prinsip umum untuk
pengakuan
Pengakuan awal, pengukuran
selanjutnya
Amortisasi selama umur
manfaat atau 10 tahun
Penurunan nilai
Sama dengan PSAK, kecuali
aset tidak berwujud yang
diperoleh dari penggabungan
usaha.
Amortisasi tidak terbatas
atau terbatas.
Aktiva tidak berwujud
mungkin akan dinilai
kembali ke nilai wajar
hanya jika ada pasar aktif.
Menggunakan metode
pembelian
Goodwill dimaortisasi 5 tahun
atau 20 tahun dengan
justifikasi manajemen
Tidak diatur Mengakuisisi goodwill
dan aktiva tak berwujud
lainnya dengan tak
terbatas dan tidak
diamortisasi tetapi harus
diuji untuk penurunan
setidaknya setiap tahun.
15 Sewa Mengatur perjanjian yang
mengandung sewa
Klasifikasi sewa: indikator
yang tidak perlu (pengalihan
Mengakui sewa
pembiayaan sebagai aset
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Klasifikasi bersifat principle
based
Laporan keuangan lessee dan
Tidak mengatur perjanjian
yang mengandung sewa
(ISAK )
aset, opsi beli, min 75%
umur ekonomis, min 90%
nilai wajar, dan aset bersifat
khusus)
dan kewajiban dalam
neraca sebesar nilai sama
dengan lebih rendah dari
nilai wajar aset sewaan
atau nilai sekarang dari
pembayaran sewa
minimum, masing-masing
ditentukan pada awal
masa sewa.
Mengatur perjanjian yang
mengandung sewa.
lessor Klasifikasi sewa: kombinasi
IFRS for SMEs dan SFAS
13
Laporan keuangan lessee
dan lessor menggunakan
PSAK 30 (1990): Akuntansi
SewaGuna Usaha
Kewajiban diestimasi Sama dengan PSAK
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Kewajiban kontinjensi
Aset kontinjensi
16 Ekuitas Penjelasan
Akuntasi ekuitas untuk badan
usaha bukan PT
Akuntansi ekuitas untuk
badan usaha berbentuk PT
Reorganisasi
Selisih penilaian kembali
Sama dengan PSAK, kecuali :
Reorganisasi
Selisih penilaian kembali
Sama dengan PSAK
17 Pendapatan Penjualan barang
Penjualan jasa
Kontrak konstruksi
Bunga, dividen dan royalti
Lampiran kasus
pengakuan pendapatan (ED
PSAK 23)
Sama dengan PSAK. Sama dengan PSAK
18 Biaya Pinjaman Komponen biaya pinjaman
Pengakuan dan kapitalisasi
biaya pinjaman
Biaya pinjaman langsung
dibebankan
Tidak diatur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
19 Penurunan Nilai
Aset
Penurunan nilai persediaan
Penurunan nilai non-
persediaan
Penurunan nilai goodwill
Sama dengan PSAK, kecuali:
Ruang lingkup yang meliputi
semua jenis aset.
Tidak mengatur penurunan
nilai goodwill
Ada tambahan penurunan
nilai untuk pinjaman yang
diberikan dan piutang yang
menggunakan PSAK
31:Akuntansi Perbankan
paragraf 16 dan 17.
Tidak diatur
20 Imbalan Kerja Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan pasca kerja, untuk
manfaat pasti menggunakan
PUC
Imbalan jangka panjang
lainnya
Pesangon pemutusan kerja
Sama dengan PSAK, kecuali
untuk manfaat pasti
menggunakan PUC dan jika
tidak bisa, menggunakan
metode yang disederhanakan
Sama dengan PSAK kecuali :
Mengakui kenaikan
kewajiban untuk pasca-
kerja selama tidak lebih
dari lima tahun.
Jika penerapan standar
berkurang, kewajiban
perusahaan diwajibkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
untuk mengakui
penurunan segera.
21 Pajak Penghasilan Menggunakan deferred
tax concept
Pengakuan dan pengukuran
pajak kini
Pengakuan dan pengukuran
pajak tangguhan
Menggunakan tax payable
concept
Tidak ada pengakuan dan
pengukuran pajak tangguhan
Konsep pajak terutang (tax
liability concept)
Sama dengan PSAK kecuali :
Presentasi atau
pengungkapan item
pendapatan dan beban
bersih setelah pajak atau
ditandai sebagai item pos
luar biasa dalam laporan
laba rugi atau catatan yang
dilarang
22 Mata Uang
Pelaporan
Mata uang pencatatan dan
pelaporan
Mata uang fungsional
Penentuan saldo awal
Penyajian komparatif
Perubahan mata uang
pencatatan dan pelaporan
Sama dengan PSAK Mata
Uang Pelaporan
Mata uang fungsional
Pelaporan transaksi mata
uang asing dalam mata uang
fungsional
Perubahan mata uang
Entitas dapat menyajikan
laporan keuangan dalam
mata uang selain mata
uang fungsional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
fungsional (Pada prinsipnya
sama)
Dalam perpajakan mata uang
yang digunakan adalah
Rupiah.
23 Peristiwa setelah
akhir periode
pelaporan
Peristiwa yang memerlukan
penyesuaian
Peristiwa yang tidak
memerlukan penyesuaian
Sama dengan PSAK Klasifikasi kewajiban
dalam kasus-kasus
tertentu mencerminkan
neraca pasca perjanjian.
24 Pengungkapan
pihak-pihak yang
mempunyai hubung
an istimewa
Pengertian pihak-pihak yang
mempunyai hubungan
istimewa
Pengungkapan
Sama dengan PSAK 7 Sama dengan PSAK
25 Aktivitas Khusus Akuntansi perkoperasian
Akuntansi minyak dan gas
bumi
Akuntansi pertambangan
umum
Tidak diatur Tidak diatur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Akuntansi perusahaan efek
Akuntansi reksa dana
Akuntansi perbankan dan
asuransi
26 Ketentuan Transisi Retrospektif atau prospektif
(jika tidak praktis) yang
diterapkan secara
prospective catchup
(dampak ke saldo laba)
Perpindahan dari dan ke
SAK-ETAP
27 Tanggal Efektif Berlaku efektif untuk laporan
keuangan yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2011,
penerapan dini 1 Januari
2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
B. Ruang Lingkup Perbedaan SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS
1. Penyajian Laporan Keuangan.
Secara umum penyajian laporan keuangan PSAK umum, SAK-ETAP
dan IFRS hampir sama yaitu dalam penyajian laporan lengkap terdiri dari:
a. Laporan posisi keuangan;
b. Laporan laba rugi;
c. Laporan pendapatan komprehensif (kecuali untuk SAK-ETAP)
d. Laporan perubahan ekuitas;
e. Laporan arus kas, dan
f. Catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi.
Nama menjadi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), tambahan neraca
untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Perubahan definisi-definisi
seperti Kewajiban menjadi Liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan
nonpengendali (non-controlling interest) Penyajan kepentingan non pengendali
sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. LK
konsolidasian Laporan keuangan awal periode (dari periode sajian) untuk
penyajian retroaktif. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut
PSAK 1 berbeda dengan IAS 1 (Aset tidak lancar).
Dalam PSAK umum dan IFRS perubahan penulisan neraca menjadi
laporan posisi keuangan tetapi dalam SAK-ETAP tidak ada perubahan penulisan.
PSAK 1 (revisi 2009) diadopsi dari IAS 1. Dalam IAS 1, penyajian dalam neraca
aset diurutkan dari non current asset diikuti dengan current asset. Sedangkan di
Indonesia penyajian diurutkan berdasar likuiditas (current asset diikuti
dengan non current asset). Perubahan dalam adopsi dikarenakan dalam IAS 1,
urutan penyajian bukan merupakan suatu hal yang wajib. Penyajian neraca dalam
SAK-ETAP menghilangkan pos-pos :
a. Aset keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
b. Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1).
c. Aset biolojik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1)
d. Kewajiban berbunga jangka panjang.
e. Aset dan kewajiban pajak tangguhan.
f. Kepentingan non pengendalian.
Tabel 4. Laporan posisi keuangan PSAK 1
ASET LIABILITAS
Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek
Aset tidak Lancar Liabilitas Jangka Panjang
Ekuitas
Hak Non Pengendali
Ekuitas yang dapat diatribusikan ke
pemilik entitas induk
Tabel 5. Laporan posisi keuangan IAS 1 (IFRS 1)
ASET Ekuitas
Aset tidak Lancar Hak Non Pengendali
Aset Lancar Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk
Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
2. Laporan Laba Rugi
Dalam SAK umum laporan Laba rugi menjadi Laporan Laba Rugi
Komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba
komprehensif Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan
mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban
berdasarkan fungsi dan sifat, jika disajikan berdasarkan fungsi ada pengungkapan
berdasarkan sifat penyajian pos luar biasa tidak diperkenankan lagi.
Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang
menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian
secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut :
a. Pendapatan
b. Biaya keuangan
c. Bagian laba rugi dari entitas social dan joint venture yang dicatat dengan
metode ekuitas
d. Beban pajak
e. Suatu jumlah tunggal yang mencangkup total dari:
1) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan
2) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran
nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan asset atau
kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan.
f. Laba rugi
g. Setiap komponen pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan seseuai
dengan sifat
h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas social joint venture yang
dicatat dengan metode ekuitas.
Informasi dalam Laba Rugi Komprehensif
a. Ketika pos-pos pendapatan atau bernilai material, maka entitas
mengungkapkan sifat dan jumlah yang terpisah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
b. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan
menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas mana
yang lebih andal dan relevan.
Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba
rugi komprehensif, SAK-ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.
3. Penyajian Perubahan Ekuitas.
PSAK umum
a. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang
diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali.
b. Untuk tiap komponen ekuitas pengaruh penerapan retospektif .
c. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos
pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik.
d. Jumlah deviden yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dari dividen per
saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Ruang lingkup ekuitas diatur untuk :
a. Perusahaan BUMN,
b. Perusahaan swasta
c. Koperasi sesuai UU-RI
SAK-ETAP
Dalam SAK-ETAP terdapat perbedaan dengan PSAK umum yaitu hal-hal
yang berkaitan dengan pendapatan komprehensif. Arus kas koperasi disajikan
dengan metode tidak langsung.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
a. Dalam SAK umum disajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan akuntansi yang menjadi dasar pengukuran, kebijakan yang
relevan, asumsi dalam estimasi. Sedangkan SAK-ETAP dasar pengukuran
yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi
lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan
dibagian manapun dalam laporan keuangan.
c. Memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan
keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan
keuangan.
d. Sepanjang dalam penyajian laporan keuangan di nilai sangat praktis,
penyajian laporan keuangan disajikan secara sistematis.
e. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan
dalam catatan atas laporan keuangan.
f. Sumber estimasi dalam SAK-ETAP entitas harus mengungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok
tentang masa depan dan sumber pokok lain untuk mengestimasi
ketidakpastian pada akhir periode pelaporan.
Pengungkapan lain dakam SAK umum:
a. Jumlah deviden diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan.
b. Jumlah deviden preferen yang tidak diakui.
5. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas yang diatur dalam SAK umum pada aktivitas operasinya
menggunakan metode langsung dan tidak langsung, untuk perusahaan yang
terdaftar diharuskan menggunakan metode langsung,sedangkan dalam IFRS 7
untuk perusahaan yang terdaftar tidak harus menggunakan metode langsung.
SAK-ETAP metode yang digunakan adalah metode tidak langsung. Hal ini
dikarenakan arus kas pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan
kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi.
6. Laporan Keuangan Konsolidasi dan Terpisah
Prosedur laporan keuangan konsolidasi:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
a. Jumlah investasi oleh induk perusahaan di masing-masing anak perusahaan
akan dihilangkan seiring dengan bagian dari ekuitas di masing-masing anak
perusahaan (lihat IFRS 3, yang menggambarkan perlakuan goodwill).
b. Mengidentifikasi hak minoritas apapun dalam hasil dari pelaksanaan anak
perusahaan yang dikonsolidasi, yang berhubungan dengan pelaksanaan
pelaporan.
c. Mengidentifikasi setiap hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan
yang dikonsolidasi, karena terpisah dari ekuitas yang sesuai dengan yang
dominan.
Akuntansi untuk investasi dalam laporan keuangan tersendiri
Dimana disusun laporan keuangan tersendiri, investasi pada anak
perusahaan, entitas bersama-dikendalikan dan perusahaan asosiasi yang tidak
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan IFRS 5.
7. Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
a. Kebijakan akuntansi harus menjelaskan pengakuan, pengukuran dan
penyajian.
b. Kebijakan akuntansi harus tunduk pada PSAK dan mempertimbangkan
panduan aplikasi, jika tidak ada ada menggunakan pertimbangan.
c. Perubahan kebijakan akuntansi tidak diperkenankan kecuali dipersyaratkan
PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan
untuk diterapkan secara retrospektif, kecuali tidak praktis
d. SAK-ETAP tidak ada penulisan tidak ada “kesalahan mendasar” dan “laba
atau rugi luar biasa”.
8. Instrumen Keuangan Dasar
a. Semua ketentuan tentang pengungkapan dipindahkan ke PSAK 60 (IFRS 7)
b. Tambahan pengaturan khusus tentang :
1) Puttable instrument , kewajiban untuk menyerahkan bagian aset neto
secara prorata saat likuidasi, dan rights, opsi, waran dikategorikan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
disajikan sebagai liabilitas keuangan, akan tetapi dapat dikategorikan
sebagai instrumen ekuitas jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Instrumen
yang mempunyai fitur opsi jual adalah instrumen keuangan yang
memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen
kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara
otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu
peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang atau kematian atau
purna karya dari pemegang instrumen.
c. Instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar
ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur dengan
menggunakan nilai wajar.
d. Penghapusan (dererecognition) aset keuangan didasarkan atas kombinasi
“risk and reward” dan pendekatan pengendalian. Evaluasi atas risk and
reward diakukan sebelum evaluasi atas transfer pengendalian
e. Pengakuan atas penghapusan liabilitas keuangan ketika utang baru diterbitkan
memiliki persyaratan yang berbeda dengan utang lama.
f. Restrukturisasi utang yang menyebabkan modifikasi substansial term dapat
menghasilkan gain/loss pada saat penerbitan liabilitas baru.
g. Empat kategori aset keuangan:
1) Aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi;
2) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo;
3) Pinjaman yang diberikan atau piutang; dan
4) Aset keuangan tersedia untuk dijual.
h. Dua kategori liabilitas keuangan
1) Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba
rugi
2) Kewajiban lain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
i. Pengukuran aset keuangan dengan menggunakan nilai wajar dalam arti luas
j. Beberapa perbedaan dalam praktik dalam mengidentifikasi derivatif majemuk.
IFRS
a. Ruang lingkup: sama dengan PSAK.
b. Instrumen keuangan dasar: Semua aset keuangan harus diklasifikasikan menjadi
pinjaman dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laba rugi
atau tersedia untuk dijual.
c. Sebuah instrumen keuangan dapat ditunjuk pada awal pengakuan sebagai salah
satu diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi hanya jika kriteria tertentu
terpenuhi.
9. Persediaan
PSAK umum
a. Biaya perolehan terkait selisih valuta asing yang terkait pembelian persediaan
dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan.
b. Nilai persediaan tidak termasuk pembayaran yang ditagihkan kepada pihak
ketiga contoh pajak.
c. Biaya perolehan persediaan secara tangguh diatur dan dapat menimbulkan
beban bunga.
d. Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai terendah antara harga perolehan
dan nilai realisasi bersih
e. Metode LIFO tidak diperkenankan lagi (IAS 2)
f. Perlu dipertimbangkan untuk tidak mengajarkan konsep advance LIFO, cukup
sampai LIFO.
g. Persediaan pialang-pedagang komoditi menggunakan fair value, sedangkan
dalam SAK-ETAP tidak diatur.
10. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi dan Entitas Anak
PSAK 15 diterapkan untuk Investasi pada entitas asosiasi tetapi tidak
diterapkan untuk investasi yang dimiliki:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
a. Organisasi modal ventura
b. Reksa dana, unit perwalian, dana asuransi untuk nilai wajar melalui laporan
laba rugi
Metode ekuitas adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya
diakui sebesar biaya perolehan. Ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian
laba atau rugi investee setelah tanggal perolehan.
a. Pengakuan atas pendapatan komprehensif diakui sebagai pendapatan
komprehensif dan kenaikan investasi pada pembukuan investor.
b. Distribusi dari investasi mengurangi nilai tercatat investasi.
SAK-ETAP metode ekuitas tidak dikonsolidasikan karena SAK-ETAP tidak
mengatur laporan keuangan konsolidasi.
11. Properti Investasi
a. Properti (tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya) yang
dikuasai (oleh pemilik melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental
atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya.
b. Pengakuan
1) Entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai
kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh
properti investasinya.
2) Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti
investasi diakui dalam laporan laba rugi.
3) Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca.
4) Jika menggunakan model biaya (PSAK 16)
12. Aset Tetap
a. Komponen biaya perolehan adalah estimasi biaya untuk memindahkan aset.
SAK-ETAP tidak mengguankan pendekatan komponenisasi.
b. Suku cadang dengan kriteria tertentu diakui sebagai aset tetap
c. Penilaian aset tetap dikurangi dengan depresiasi dan penurunan nilai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
d. Pertukaran aset tetap tidak membedakan similar atau non similar,
menggunakan harga wajar. Kecuali pertukaran yang tidak memiliki nilai
komersial atau nilai wajar tidak diperoleh nilai buku.
e. Penilaian dengan menggunakan model revaluasi dan model biaya . SAK-
ETAP revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Hal ini mengacu ke PSAK 16 (1994).
f. Review atas masa manfaat, nilai residu setiap pelaporan, metode penyusutan
perubahan estimasi wajib dilakukan setiap tahun ( IFRS 16).
13. Asset Tidak Berwujud
a. Aset tidak berwujud memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dapat
diukur dengan andal.
b. Masa manfaat
1) terbatas dan tidak terbatas
2) Direview setiap tanggal laporan keuangan
c. Ketentuan tentang masa manfaat tak terbatas.
d. Model Biaya dan Model Revaluasi
e. Akuisisi aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis
f. Akuisisi melalui hibah pemerintah
g. Biaya situs web bukan aset tidak berwujud kecuali memenuhi konsep
pengembangan
Aset takberwujud ini tidak diatur dalam peraturan perpajakan, oleh
karena itu dalam laporan fiskal, aset tak berwujud akan mengikuti SAK. Untuk
entitas yang berakuntabilitas publik akan mengikuti SAK Umum sedangkan
entitas tanpa akuntabilitas publik mengikuti SAK-ETAP. Dalam SAK Umum,
aset takberwujud dapat dihasilkan dari internal (melalui proses pengembangan
dalam tahapan litbang) maupun eksternal (contohnya membeli lisensi, merk
dagang, hak cipta, atau software). Dalam SAK-ETAP, aset takberwujud hanya
berasal dari eksternal. Selain itu, amortisasi aset takberwujud dalam SAK Umum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
berdasarkan indentifikasi umur manfaat (jika takterbatas maka tidak diamortisasi
tapi dilakukan impairment), dalam SAK-ETAP berdasrkan pola pemanfaatannya
(jika tidak dapat diidentifikasi maka menggunakan garis lurus).
Dalam kaitan, IFRS 3 (2008) mendefinisi asset tidak berwujud
(intangible asset) sebagai asset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tetapi
tidak memiliki substansi fisik. Definisi di atas dikutip dari International
Financial Reporting Standard No. 3 Revised 2008 [IFRS 3(2008)] Business
Combination. IFRS 3 (2008) membedakan antara asset yang dapat diidentifikasi
(identifiable) dengan yang tidak dapat diidentifikasi (unidentifiable). Pembedaan
ini terkait dengan metode akuisisi (metode pembelian) yang merupakan
perlakuan akuntansi yang diperbolehkan untuk penggabungan usaha dalam IFRS
3 (2008). Dalam metode akuisisi, asset yang tidak dapat diidentifikasi
(unidentifiable) diakui dan diukur sebagai goodwill.
14. Sewa
a. Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee
untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati.
b. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah sewa yang mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu
aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan (par.
8)
c. ISAK 9 : Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian
sewa atau mengandung sewa, perlu diperhatikan substansi perjanjian dan
dilakukan evaluasi apakah
1) Pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset
2) Perjanjian memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tertentu
3) Jika perjanjian mengandung sewa, maka pihak dalam perjanjian harus
menerapkan ketentuan PSAK 30
15. Ekuitas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
a. Akuntasi ekuitas untuk badan usaha bukan PT:
Akuntansi untuk ekuitas Badan Usaha bukan PT harus dilaporkan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha
tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri
yang bersangkutan, misalnya Koperasi.
b. Akuntansi Ekuitas Untuk Badan Usaha Bukan PT
Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun
Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari
sumbangan dapat disaji-kan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.
c. Akuntansi Ekuitas Untuk Badan Usaha Berbentuk PT
Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun
Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari
sumbangan dapat disaji-kan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.
d. Reorganisasi
Reorganisasi merupakan prosedur penataan kembali ekuitas yang
dilakukan dalam hal perusahaan menderita kerugian terus menerus dan
terdapat defisit dalam jumlah yang sangat material. Tindakan ini harus
didasarkan atas keputusan formal para pemegang saham. Dengan
reorganisasi, perusahaan menyelenggarakan dasar pembukuan baru yang
membukukan aktiva tertentu sebesar nilai wajar yang lebih rendah dari nilai
bukunya dengan mendebit akun Defisit dan menurunkan nilai nominal
saham. Penyesuaian ekuitas berkenaan dengan tindakan termaksud harus
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
e. Selisih penilaian kembali
Sesuai PSAK No.16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain,
penilaian atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan
karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian berdasarkan harga
perolehan. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan
penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap
serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan
perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat)
aktiva tetap dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal
disetor dan saldo laba dengan nama akun Selisih Penilaian Kembali Aktiva
Tetap.
16. Pendapatan
a. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari
aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik.
b. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat
diterima
c. Diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan
dikurangi diskon atau rabat.
d. Jenis pendapatan:
1) Penjualan barang
2) Penjualan jasa
3) Penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti dan
dividen
17. Biaya Pinjaman
a. Komponen biaya pinjaman
b. Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman
Kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aktiva
dimulai apabila :
1) Pengeluaran untuk aktiva tersebut telah mulai dilakukan
2) Biaya pinjaman sedang terjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau
memproduksi Aktiva Tertentu sedang berlangsung. Biaya pinjaman harus
dihentikan apabila dalam suatu periode yang cukup lama perusahaan
menangguhkan atau menunda aktivitas perolehan, pembangunan ataupun
produksi. Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas untuk
memperoleh, membangun atat memproduksi Aktiva Tertentu sesuai dengan
tujuannya secara substansial telah selesai. Apabila pembangunan atau konstruksi
suatu aktiva dapat diselesaikan perbagian dimana bagian yang telah selesai dapat
segera digunakan sementara bagian lainnya masih dalam penyelesaian, maka
jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum
selesai saja.
18. Penurunan Nilai Aset
a. Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus mereview ada atau tidaknya
indikasi penurunan nilai aktiva.
b. Pertimbangan dalam menentukan penurunan nilai :
1) Informasi dari luar perusahaan
2) Informasi dari dalam perusahaan
c. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang
lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan dengan nilai
pakainya.
d. Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai
tercatatnya maka nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang
dapat diperoleh kembali.
e. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aktiva dan harus segera
diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.
f. Beban depresiasi aktiva untuk periode yang akan datang harus disesuaikan
agar mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi setelah dikurangi nilai
sisa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
19. Imbalan Kerja
a. Pajak Penghasilan
b. Beban pajak adalah jumlah dari :
1) Pajak kini
2) Pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan pajak
penghasilan
c. Kewajiban pajak tangguhan pajak penghasilan terutang untuk periode
mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
d. Aktiva pajak tangguhan pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode
mendatang sebagai akibat :
1) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
2) Sisa kompensasi kerugian
e. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan netto
f. Pajak tangguhan disajikan terpisah dari pajak kini
20. Mata Uang Pelaporan
Terdapat perbedaan pengaturan dalam hal penggunaan mata uang
pelaporan. Berdasarkan peraturan pajak dan SAK-ETAP, mata uang pelaporan
dan pembukuan dalam rupiah. Sedangkan dalam SAK Umum dan IFRS
menggunakan mata uang fungsional sebagai mata uang pembukuan dan mata
uang pelaporan.
21. Peristiwa setelah akhir periode pelaporan
a. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir
periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diototisasi untuk terbit
b. Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian adalah
peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode
pelaporan
c. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian
adalah peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah periode pelaporan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
d. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal laporan
keuangan sudah final
1) Laporan keuangan diaudit : tanggal laporan auditor
2) Laporan keuangan tidak diaudit : tanggal laporan keuangan selesai disusun
manajemen
22. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
a. Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak
yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai
kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh
signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan
operasional.
Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga
diperhitungkan.
Dalam penjelasan definisi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa
termasuk sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah
perusahaan dibawah pengendalian satu atau lebih perantara (intermediaries),
perusahaan asosiasi (associated company); perorangan yang memiliki hak
suara yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat ;
karyawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan.
b. Pengungkapan
Nama entitas induk, jika berbeda dengan entitas anak. Pihak yang
paling mengendalikan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali utama
menghasilkan laporan keuangan yang tersedia untuk keperluan umum, nama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
entitas induk berikutnya yang paling pertama melakukannya (next most senior
parent) juga harus diungkapkan.
23. Aktivitas Khusus
Dalam SAK-ETAP dan IFRS tidak menerapkan aktivitas khusus. SAK
umum aktivitas khusus terdiri dari:
a. Akuntansi perbankan dan asuransi
b. Akuntansi perkoperasian
c. Akuntansi minyak dan gas bumi
d. Akuntansi pertambangan umum
e. Akuntansi perusahaan efek
f. Akuntansi reksa dana
g. Akuntansi perbankan dan asuransi
24. Ketentuan Transisi
IFRS dan SAK umum tidak ada ketentuan transisi. Sedangkan SAK-
ETAP entitas menerapkan SAK-ETAP secara retrospektif, namun jika praktis
maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK-ETAP secara prospektif.
25. Tanggal Efektif
SAK-ETAP berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010. IFRS dan SAK umum
tanggal efektif berubah-ubah karena ada penyesuaian didalamnya.
C. Materi Perbedaan SAK-ETAP, SAK umum dan IFRS
Pada tahun 2011 ini, laporan keuangan akan mengalami sedikit perubahan.
Perubahan yang paling mencolok akan terlihat dalam laporan laba rugi yang menjadi
laporan laba rugi komprehensif. Mulai tahun 2011, pos luar biasa tidak lagi
diperbolehkan. Alasannya karena tidak ada hal yang luar biasa (extraordinary).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Semua kejadian di dunia adalah biasa dan seharusnya dapat dikendalikan oleh
manajemen melalui manajemen risiko. Oleh karena itu, dalam tahun 2011,
manajemen diharapkan memiliki manajemen risiko yang baik. Sebagai contoh,
kebakaran maupun bencana alam merupakan kejadian biasa, bukan kejadian luar
biasa. Diharapkan manajemen dapat melakukan manajemen risiko yang baik atas
kejadian-kejadian semacam ini. Sebagai lelucon, mungkin yang disebut dengan
kejadian luar biasa adalah jika ada mahkluk asing yang mengakuisisi perusahaan.
Untuk jurnalnya maupun penyajian pos luar biasa di tahun 2011 ini, jika dahulu
kejadian kebakaran dicatat sebagai kerugian luar biasa pada akun yang terbakar.
Sekarang, jika terjadi kebakaran dan aset masih tersisa, maka aset tersebut diturunkan
nilainya (impairment). Jika aset tidak tersisa lagi, maka dicatat sebagai kerugian di
luar usaha pokok. Logika yang sama berlaku untuk kejadian bencana alam seperti
gempa bumi atau lain sebagainya.
Selain tidak adanya lagi pos luar biasa, saat ini muncul pendapatan
komprehensif lain (other comprehensive income). Disebut pendapatan komprehensif
lain karena pos-pos ini menampung peningkatan aset karena peningkatan ekuitas
yang bukan karena transaksi oleh pemilik . Oleh karena pos-pos yang menampung
hasil revaluasi nilai wajar ini belum terealisasi (unrealized), maka tidak cocok masuk
ke laba-rugi. Pos-pos ini juga tidak dimasukkan ke ekuitas karena memenuhi definisi
pendapatan. Oleh karena itulah, pos-pos ini disendirikan dalam pendapatan
komprehensif lain (dinamai deng an kata awal ‘pendapatan’/‘income‘, bukannya
‘pendapatan atau beban’, karena definisi yang sesuai dengan pendapatan).
Dari hasil analisis sebagian besar SAK umum sama dengan IFRS hal ini
dikarenakan SAK umum di Indonesia pada tahun 2010 telah mengadopsi seluruh
IFRS kedalam SAK umum. Pengadopsian IFRS wajib diterapkan untuk entitas
dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi,
dan BUMN. Dapat diterapkan oleh entitas lainya / bukan entitas publik. Basis
transaksi, bukan basis industri karena standar akuntansi berbasis industri dicabut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
SAK-ETAP ini sejalan dengan International Financial Reporting Standard
for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul
yang berbeda, namun baik SAK-ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama
diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang
digunakan sebagai judul pada IFRS adalah Small And Medium-Sized Entities (SMEs).
Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat menggunakan SAK-ETAP
jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK-
ETAP. Akan tetapi, bila suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan
menyusun laporan keuangannya sesuai IFRS for SMEs, maka laporan keuangan yang
disusun tersebut tidak boleh menyatakan bahwa “laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan IFRS for SMEs”, meskipun terdapat undang-undang atau regulasi yang
mengizinkan penggunaan IFRS for SMEs bagi entitas yang memiliki akuntabilitas
yang signifikan. Tingginya jumlah UMKM, lemahnya akses ke perbankan serta
hadirnya program konvergensi IFRS (principal based) menuntut timbulnya SAK
ETAP. Ini sesuai dengan anjuran World Bank, yang menyatakan bahwa tiap negara,
minimum mempunyai dua standar akuntansi ( standar untuk perusahaan publik dan
standar untuk entitas non publik). Pengguna PSAK umum adalah entitas publik,
jumlahnya tak sampai satu pormil dari seluruh entitas di Indonesia, sedangkan
pengguna SAK ETAP diperkirakan 24% dari seluruh entitas di Indonesia.
Tujuan diterapkanya IFRS untuk memberikan informasi yang relevan bagi
user laporan keuangan Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012. Secara
bertahap mulai diadopsi tahun 2007, namun sejak 1994 sudah mengacu pada IAS.
Indonesia mengadopsi IFRS karena Indonesia bagian dari IFAC, yang harus tunduk
pada SMO (Statement Membership Obligation), salah satunya menggunakan IFRS
sebagai accounting standard.
a) Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai
anggota G20 forum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
b) Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15
November 2008 :“Strengthening Transparency and Accountability”
c) Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan untuk
Strengthening Financial Supervision and Regulation “to call on the accounting
standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve
standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality
global accounting standards.”
Dengan adanya IFRS yang telah diadopsi di Indonesia akan memberi
manfaat untuk meningkatkan kualiatas SAK di Indonesia. Berikut ini manfaat IFRS
untuk laporan keuangan di Indonesia :
a) Meningkatkan daya banding laporan keuangan.
b) Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional
c) Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi
perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
d) Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya
untuk analisis keuangan bagi para analis.
e) Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”.
Namun ada juga permasalahan yang timbul dalam implementasi dan adopsi
IFRS sebagai berikut:
a) Translasi Standar Internasional
b) Ketidaksesuaian Standar Internasional dengan Hukum Nasional
c) Struktur dan Kompleksitas Standar Internasional
d) Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas Standar Internasional
e) Tingkat implementasi standar yang belum optimal
Hamonisasi telah berjalan cepat dan efektif, terlihat bahwa sejumlah besar
perusahaan secara sukarela mengadopsi standar pelaporan keuangan Internasional
(IFRS). Banyak Negara dan juga Indonesia yang telah mengadopsi IFRS secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standar nasional. Hal ini
dilakukan untuk menjawab permintaan investor institusional dan pengguna laporan
keuangan lainnya. Usaha-usaha standar internasional ini dilakukan secara sukarela,
saat standar internasional tidak berbeda dengan standar nasional, maka tidak akan ada
masalah, yang menjadi masalah, apabila standard internasional berbeda dengan
standard nasional. Bila hal ini terjadi, maka yang didahulukan adalah standar
nasional.
D. Perbedaan Penerapan SAK Penuh (berbasis IFRS) dan SAK ETAP
Tabel 6. Perbedaan Penerapan SAK Penuh (berbasis IFRS) dan SAK-ETAP
SAK UMUM SAK ETAP
Penyajian
Laporan
Keuangan
Dengan adanya ED PSAK
1 di masa depan penyajian
laporan keuangan
mengikuti IFRS dengan
perubahan antara lain,
Tidak ada lagi pos luar
biasa pada neraca- Laba
Rugi komprehensif- Cash
flow metode langsung
(dianjurkan), dan tidak
langsung.
Minimum pos yang harus
ada di neraca lebih sedikit.
Silent terhadap pos luar
biasa.
Laporan laba rugi (tanpa
harus menyajikan laba rugi
komprehensif).
Cash flow dengan metode
tidak langsung.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Aset Tetap dan
Properti
Investasi
Memberikan pilihan
metode biaya atau revaluasi
untuk aset tetap.
2. Metode Fair value untuk
properti investasi.
Aset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan.
Aset Tidak
Berwujud
Saat ini aset tidak berwujud
diamortisasi selama 20th.
ED PSAK 19 (Terbit 2011).
Aset tidak berwujud dengan
masa manfaat tak terbatas,
tidak diamortisasi.
Aset tidak berwujud
diamortisasi selama 10th.
Pengukuran menggunakan
metode biaya.
Instrumen
Keuangan
Ruang lingkup: aset dan
kewajiban keuangan.
Diklasifikasikan pada nilai
wajar melalui laporan laba
rugi, dimiliki hingga jatuh
tempo, tersedia untuk
dijual, pinjaman dan
pinjaman yang diberikan.
Ruang lingkup; investasi pada efek tertentu- Klasifikasi perdagangan,dimilki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Hal tersebut mengacu pada PSAK no 50 (1998).- Jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006)
Persediaan LIFO tidak lagi diijinkan
(PSAK 14 revisi 2008)
LIFO tidak diijinkan
Ketentuan lainnya sama
dengan PSAK
Penurunan nilai
Aset
Ruang lingkup kecuali;
persediaan, aset yang
timbul dari kontrak
konstruksi, aset pajak
tangguhan, aset yang
Ruang lingkup yang
meliputi semua jenis aset
kecuali aset yang timbul
dari manfaat pensiun.
Tidak mengatur penurunan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
timbul dari manfaat
pensiun.
Penurunan nilai non
persediaan.
Penurunan nilai unit
penghasil kas dan goodwill.
nilai goodwill.
Ada tambahan penurunan
nilai untuk pinjaman yang
diberikan dan piutang yang
menggunakan PSAK 31.
Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Diatur dalam PSAK
4Menggunakan metode ekuitas
(entitas asosiasi) dan metode
konsolidasi penuh untuk entitas
anak.
Tidak DiaturBila memiliki
investasi atas asosiasi maupun
subsidiary menggunakan
metode ekuitas ( on line
cosolidation).
Sewa Mengatur perjanjian yang
mengandung sewa.
Klasifikasi berifat
principle based.
Laporan keuangan lessee
dan lessor
Tidak mengatur perjanjian
yang mengandung sewa (
psak 8)
Klasifikasi sewa;
kombinasi IFRS for SMEs
dan SFAS 13 (rule based)
Laporan keungan lessee
dan lessor menggunakan
PSAK 30 (1990):
Akuntansi Sewa
Biaya Pinjaman Komponen biaya
pinjamanPengakuan dan
kapitalisasi biaya pinjaman
Biaya pinjaman langsung
dibebankan.
Imbalan Kerja Menjelaskan:
Imbalan kerja jangka
pendek.
Imbalan pasca kerja, untuk
Tidak termasuk imbalan
berbasis ekuitas.
Untuk mafaat pasti
mengunakan PUC dan jika
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
manfaat pasti menggunakan
PUC (Project Unit Credit).
Imbalan jangka panjang
lainnya.
Pesangon pemutusan kerja.
Imbalan berbasis ekuitas
tidak bisa, menggunakan
metode yang
disederhanakan.
Pajak
Penghasilan
Menggunakan konsep pajak
tangguhan.
Penagkuan dan pengukuran
pajak kini.
Pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan
Menggunakan konsep
hutang pajak
Tidak ada pengakuan dan
pengukuran pajak
tangguhan.
Adanya SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS akan memudahkan bagi
perusahaan atau entitas untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan pada
masing entitas, sehingga suatu perusahaan atau entitas mempunyai proporsi laporan
keuangan yang sesuai dan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk
memahaminya. Untuk entitas yang berakuntabilitas publik menerapkan SAK umum
yaitu semua pelaku ekonomi di seluruh Indonesia contoh PT Multipolar Corporation
merupakan perusahaan publik yang bergerak dibidang jasa, perdagangan dan kegiatan
impor yang dapat dibandingkan langsung melalui laporan keuangan (dilampirkan).
Laporan keuangan yang berbasis IFRS penggunanya yaitu Emiten, perusahaan
publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Sebagai contoh perusahaan yang bersekala
internasional yang telah menerapkan IFRS secara penuh di tahun 2011 ini adalah PT
Garuda Indonesia, diamana laporan keuangan (dilampirkan) GA di audit langsung
oleh suatu departemen oleh konsultan keuangan khusus IFRS dan didaftarkan di
Bursa Efek Indonesia. Disisi lain tujuan konvergensi IFRS adalah agar laporan
keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan
keuangan berdasarkan IFRS dan kalaupun ada diupayakan hanya relatif sedikit
sehingga pada akhirnya laporan auditor menyebut kesesuaian dengan IFRS, dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
demikian diharapkan meningkatkan kegiatan investasi secara global, memperkecil
biaya modal (cost of capital) serta lebih meningkatkan transparansi perusahaan dalam
penyusunan laporan keuangan. sedangkan untuk entitas yang tidak berakuntabilitas
publik menerapkan SAK-ETAP.
Untuk UMKM pentingnya akuntansi bagi UMKM pengelolaan dana
merupakan faktor kunci dalam keberhasilan UMKM. Kekurang-cermatan dalam
pengelolaan laporan keuangan akan menyebabkan wirausahawan mencampurkan
dana usaha dan dana pribadi. Pengelolaan dana yang buruk dapat mengakibatkan
UMKM tidak dapat mencegah, mendeteksi maupun mengoreksi tindak kecurangan
yang terjadi. Oleh karena itu, hal yang dapat dimaklumi jika lembaga pemberian
kredit selalu mensyaratkan UMKM bagi calon penerima kredit untuk menyampaikan
informasi laporan keuangan. Dengan aplikasi ilmu akuntansi dan manajemen
keuangan yang baik, pemilik UMKM dapat melihat kinerja perusahaan melalui
laporan keuangan yang dibuat. Kinerja tersebut dapat diinterpresentasikan dalam
output yang berbentuk financial statement (laporan laba rugi, neraca, perubahan
ekuitas dan arus kas). Sebagai contoh laporan keuangan perusahaaan PD. Matahari
dimana PD tersebut telah menyajikan laporan keuangan privat yaitu untuk
kepentingan diri sendiri dan tidak di publikasikan. Untuk entitas tanpa akuntabilitas
publik, kebanyakan manfaat laporan keuangan adalah untuk pemilik. Dalam hal ini,
penerapan persyaratan SAK (yang konvergen dengan IFRSs) untuk entitas tanpa
akuntabilitas publik akan menghabiskan banyak biaya yang tidak akan sebanding
dengan manfaatnya. Seperti misalnya pengukuran dengan nilai wajar, atau
persyaratan pengungkapan informasi yang cukup banyak. Pengaturan dalam SA-
ETAP berdasarkan pada prinsip pervasif. Dalam prinsip ini, Kerangka Dasar
Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) yang dalam SAK bukan merupakan
bagian dari standar, dijadikan bagian dari standar ETAP yang memiliki kekuatan
mengatur. Selain itu, SAK-ETAP masih menggunakan konsep biaya historis
(historical cost).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertanyaan
penelitian pertama pertama yaitu perbedaan ruang lingkup antara SAK-ETAP, SAK-
Umum, dan IFRS. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan antara SAK umum, SAK-
ETAP dan IFRS dengan adanya pembagian standar akuntansi keuangan umum (SAK
umum) menjadi SAK-ETAP dan SAK Penuh (Perusahaan dengan akuntabilitas
publik), maka dikenal pembagian kelompok perusahaan yaitu entitas tanpa
akuntabilitas publik (ETAP) dan entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas
berakuntabilitas publik ini juga mencakup perusahaan go public di Bursa Efek
Indonesia. Sedangkan SAK-ETAP sendiri lebih mengarah (tapi tidak hanya
mencakup) perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang kesulitan menerapkan
SAK umum secara menyeluruh. Adanya pemisahan tersebut disebabkan oleh
konvergensi SAK umum ke full IFRS dengan tujuan untuk meminimalkan perbedaan
antara SAK Indonesia dan IFRS sehingga laporan keuangan akan lebih mudah
dipahami dan juga meningkatkan kualitas keterbandingan (comparability) terutama
oleh user dari berbagai negara. Dengan kata lain, menganggap perbedaan antara SAK
umum Indonesia dan IFRS masih tetap ada, namun konvergensi ke full IFRS
meminimalkan perbedaan sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami
laporan keuangan tersebut.
Tingginya jumlah UMKM, lemahnya akses ke perbankan serta hadirnya
program konvergensi IFRS menuntut timbulnya SAK-ETAP. SAK-ETAP ini sesuai
dengan anjuran World Bank, yang menyatakan bahwa tiap negara, minimum
mempunyai dua standar akuntansi (standar untuk perusahaan publik dan standar
untuk entitas non publik), pengguna PSAK umum adalah entitas publik, sebagai
pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang wajib patuh dan menerapkannya sesuai
65
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
undang-undang yang berlaku. Kehadiran IFRS untuk memberikan informasi yang
relevan bagi user laporan keuangan Indonesia namun belum sepenuhnya diterapkan
di Indonesia hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan di Indonesia. Dengan
adanya IFRS yang telah diadopsi di Indonesia akan memberi manfaat untuk
meningkatkan kualiatas SAK di Indonesia. Berikut ini manfaat IFRS untuk laporan
keuangan di Indonesia :
1. Meningkatkan daya banding laporan keuangan.
2. Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional
3. Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi
perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
4. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya
untuk analisis keuangan bagi para analis.
5. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”.
Namun ada juga permasalahan yang timbul dalam implementasi dan adopsi
IFRS sebagai berikut:
1. Translasi Standar Internasional
2. Ketidaksesuaian Standar Internasional dengan Hukum Nasional
3. Struktur dan Kompleksitas Standar Internasional
4. Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas Standar Internasional
5. Tingkat implementasi standar yang belum optimal
Pertanyaan penelitian yang kedua adalah bagaimana perbedaan penerapan
antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS. Pada umumnya SAK umum
penggunanya seluruh entitas berakuntabilitas publik serta semua pelaku ekonomi di
seluruh Indonesia. SAK-ETAP ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik
dimana laporan keuangan mengikuti SAK-ETAP yang berlaku, laporan keuangan
untuk perusahaan sekala kecil dan menengah yang lebih sederhana dan tentunya lebih
mudah untuk membuat laporan keuangan. IFRS diterapkan bagi perusahaan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
sudah bersekala internasional, dimana laporan keuangan keuangan global yang harus
digunakan.
B. Implikasi
Implikasi hasil penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis
Kesimpulan dari penelitian dapat digunakan untuk memperkuat kajian teori
peranan laporan keuangan yang berlaku di Indonesia yang harus diterapkan oleh
perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Adanya perbedaan dalam laporan
keuangan sesuai dengan entitas yang ada dan disesuaikan dengan standar akuntansi
yang digunakan. Indonesia sendiri mempunyai tiga standar akuntansi yaitu SAK
umum, SAK-ETAP, dan SAK syariah. Namun pada tahun 2011 ini SAK umum telah
berbasis ke IFRS dimana laporan keuangan internasional yang berlaku.
2. Implikasi Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dalam
membuat laporan keuangan harus menerapkan kriteria berupa konsep SAK umum,
SAK-ETAP, dan IFRS. Dalam pengadopsian IFRS ke SAK umum di Indonesia
banyak keuntungannya misalnya laporan keuangan perusahaan Indonesia diakui oleh
dunia namun juga ada kendala misalnya tingkat penerapan yang belum optimal. Serta
SAK-ETAP yang telah di konsep sedemikan rupa untuk memudahkan UMKM
dalam membuat laporan keuangan.
C. Saran
Dibagian ini penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin berguna
bagi pembaca sebagai bahan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
penelitian ini hanya mengenai perbedaan konsep dan perbedaan penerapan SAK
umum, SAK-ETAP, dan IFRS penelitian yang akan datang seharusnya mengakaji
lebih dalam lagi tentang konsep serta penerapan standar akuntansi yang ada di
Indonesia yang tentunya akan lebih berkembang lagi dan membahasnya secara lebih
kompleks. Penelitian yang akan datang di harapkan dapat meneliti mengenai laporan
keuangan SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS dapat memberikan contoh laporan
keuangan di berbagai perusahaan di segala bidang. Kemudian peneliti harus
mengadakan penelitian dengan mengguankan metode-metode lain yang sesuai
sehingga peneliti lebih mengeksplore informasi yang didapat. Peneliti harus lebih
memahami bagian-bagian dari SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS secara lebih
mendalam agar hasil yang disajikan dapat maksimal.