Post on 12-Feb-2018
Sistem Verifikasi dan Validasi
Berbasis Komunitas
Mu’man Nuryana dan Mumu Suherlan
Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Dipresentasikan dalam “Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu
Kemiskinan di Indonesia”, tanggal 13-16 April 2015, Red Top Hotel and Covention Center, Jakarta,
Indonesia
Garisbesar Penyajian Area kunci perhatian
Latarbelakang Sistem Verifikasi dan Validasi Basis Komunitas
(Community-Based Verification and Validation)
Isu sentral dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia
Sumber data yang tersedia: Survei Nasional oleh Badan Pusat Statistik
Metodologi dan proses Sistem Verifikasi dan Validasi Basis
Komunitas
Aplikasi Sistem Verifikasi dan Validasi Basis Komunitas atau
selanjutnya disebut Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis
Komunitas (SP2BK)
2
Kekurangan: ‘disaggregated data’ (data terpilah) yang dapat
dipakai sebagai input dalam pembuatan kebijakan dan
implementasi program.
Kebutuhan: untuk melacak dampak kebijakan, program/kegiatan
dan kejutan terhadap fakir miskin dan rentan.
Kebutuhan: mekanisme berkelanjutan yang memfasilitasi
pembuatan keputusan berbasis-bukti dan pemantauan-dampak di
masing-masing level geopolitik.
Area kunci perhatian
3
• Siapa, dimana, mengapa kemiskinan: identifikasi dan penyasaran
penduduk miskin untuk meningkatkan efektivitas prakarsa dan
program anti-kemiskinan.
• Apa, kapan program anti-kemiskinan: identifikasi
intervensi/investasi yang memiliki dampak tertinggi pada
kemiskinan.
Isu sentral dalam pengurangan
kemiskinan
4
Tanggung jawab atas ketentuan (provision) pelayanan dan fasilitas
dasar dan perbaikan statistik resmi hanya pada level provinsi dan
kabupaten/kota (yakni sampling design dari banyak survei yang
menyediakan perkiraan tentang variabel hanya pada level provinsi
dan kabupaten/kota dan hasilnya tersentralisasi di pusat).
Koleksi data ‘in between’ dan hanya proses penambahan tahun
sehingga kegunaannya untuk rancangan kebijakan berkurang!.
Unit Pemerintahan Lokal (LGU), di bawah undang-undang, adalah
‘front-liner’ dalam penanggulangan kemiskinan dan dimandatkan
untuk meningkatkan kualitas hidup konstintuen mereka.
Siapa, dimana, mengapa
kemiskinan: isu-isu penting
5
Ketersediaan Sumber DataInstansi
Pelaksana
Frekuensi
KoleksiData Diperoleh
Sensus Penduduk (SP) BPS Setiap 10 tahun SP menyediakan data karakteristik pokok dan rinci
terhadap seluruh penduduk baik yang bertempat
tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat
tinggal tetap (tuna wisma, anak buah kapal
Indonesia, manusia/orang perahu, dan suku
terasing). Sensus ini dilaksanakan sepuluh tahunan
pada tahun berakhiran '0’.
Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS)
BPS Setiap 5 tahun SUSENAS menyediakan data berbagai aspek sosial
ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti
sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan,
keamanan dan kesempatan kerja.
Survei Angkatan Kerja Nasional
(SAKERNAS)
BPS Reguler SAKERNAS menyediakan data ketenagakerjaan
seperti jumlah penduduk yang bekerja,
pengangguran, dan penduduk yang pernah
berhenti/pindah bekerja, serta perkembangannya.
Pendataan Potensi Desa (PODES) BPS Reguler PODES menyediakan data potensi/keadaan
pembangunan di desa/kelurahan dan
perkembangannya yang meliputi keadaan sosial,
ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang
ada di desa/kelurahan. Kegiatan Podes
dilaksanakan setiap tiga tahun sebelum kegiatan
sensus dilaksanakan.
6
Sumber data yang selama ini tersedia di Indonesia
Ketersediaan Sumber dataInstansi
PelaksanaFrekuensi Koleksi Data Diperoleh
Survei Penduduk Antar
Sensus (SUPAS)
BPS SUPAS
dilaksanakan di
aantara Sensus
Penduduk
SUPAS dilaksanakan diantara dua Sensus Penduduk.
Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik
demografi (fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta
riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita
pernah kawin), ketenagakerjaan, dan sosial budaya.
Survei Monitoring Krisis
Global (SMKG)
BPS Tertentu SMKG merupakan survei yang dilakukan Badan Pusat
Statistik bekerjasama dengan Bappenas dan Bank
Dunia guna mengetahui dampak dari krisis ekonomi
global yang terjadi di Indonesia.
Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI)
BPS Reguler SDKI merupakan bagian program Survei Demografi
dan Kesehatan yang diselenggarakan di seluruh dunia.
SDKI menyediakan data mengenai fertilitas, Keluarga
Berencana, kesehatan ibu dan anak, pengetahuan
HIV/AIDS, malaria, dan gizi.
Survei Perilaku Peduli
Lingkungan Hidup (SPPLH)
BPS Reguler SPPLH merupakan survei tentang perilaku kepedulian
rumah tangga dalam hal perumahan, pemanfaatan air,
pemanfaatan energi, pengelolaan sampah,
pemanfaatan transportasi, dan lingkungan sekitar,
serta tingkat pengetahuan rumah tangga terhadap
perilaku ramah lingkungan.
7
Lanjutan...
Ketersediaan Sumber Data Instansi Pelaksana Frekuensi Koleksi Data Diperoleh
Multiple Indicator Cluster
Survey (MICS)
BPS ? MICS merupakan program survei rumah tangga
internasional yang dikembangkan oleh UNICEF
untuk membantu negara-negara mengisi
kesenjangan data untuk pemantauan
pembangunan manusia pada umumnya dan
situasi anak-anak dan perempuan pada
khususnya.
Survei Surveilans Perilaku
(SSP)
BPS ? SSP merupakan survei untuk mengetahui
gambaran epidemi yang terjadi pada kelompok
populasi paling berisiko terjadinya epidemi
HIV/AIDS di Indonesia.
Survei Komuter (KOMUTER) BPS ? KOMUTER menyediakan informasi karakteristik
komuter dan rumah tangga komuter di wilayah
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi).
8
Lanjutan...
Stuktur
Administratif
Ketersediaan data dan
Informasi
Surv
ei N
asio
na
l
Sis
tem
Pem
buktian d
an
Pengesahan B
asis
Kom
unita
s
Desentralisasi menciptakan permintaan informasi baru yang dapat dipenuhi dengan
Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis Komunitas (SP2BK)
SP2BK dapat menutupi
kesenjangan
9
Tujuan SP2BK Menyediakan pembuat kebijakan dan implementor program
dengan sumber reguler data terpilah (disaggregated data) yang
diperlukan untuk:
Menentukan sifat dan tingkat kemiskinan
Memformulasikan kebijakan dan program yang tepat
Mengidentifikasi ‘eligible beneficiaries’ (penerima manfaat berhak)
Memantau dampak (impact monitoring) dari:
Kebijakan dan Program
‘Policy Shocks’
10
Metodologi SP2BK SP2BK harus dirancang sebagai sebuah proses terorganisasi
tentang koleksi, proses, verifikasi dan validasi, serta integrasi data
dalam proses pembangunan setempat (local development).
SP2BK membangkitkan suatu susunan indikator yang sedang
diukur untuk menentukan status kesejahteraan penduduk. Indikator
ini mencakup aspek multidimensional dari kemiskinan.
11
Fitur kunci SP2BK Melibatkan sensus keluarga dan bukan survei sampel.
SP2BK berakar dalam pemerintah daerah (kabupaten/kota,
kecamatan, desa/kelurahan) sekaligus mempromosikan partisipasi
komunitas.
SP2BK mendayagunakan personil setempat dan relawan komunitas
(PSKS – TKSK, KT, PSM, TAGANA, Pendamping, Sakti Peksos,
organisasi sosial, dll) sebagai monitor.
SP2BK memiliki ‘core set of indicators’ (indikator outcome dan
dampak).
SP2BK membangun databank pada semua tingkat geopolitik.
12
Proses Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis Komunitas
(SP2BK)
Tahap 1Advokasi/Organisasi
Tahap 2Koleksi Data
danField Editing
(Modul Bintek 1)
Tahap 4Pengolahan dan Pemetaan
(Modul Bintek 3)
Tahap 5Pengesahan Data
dan Konsultasi Komunitas
Tahap 7Formulasi Rencana(Modul Binetk 4)
Tahap 8Diseminasi/
Implementasidan
Pemantauan
Tahap 3Data Encoding
dan Map Digitizing
(Modul Bintek 2)
Tahap 6Knowledge
Management (Database)
13
Metodologi SP2BKSP2BK perlu dirancang sebagai sebuah proses terorganisasi tentang
koleksi, proses, pembuktian dan pengesahan (verifikasi dan validasi),
serta integrasi data dalam proses pembangunan setempat.
SP2BK membentuk sebuah susunan indikator yang sedang diukur
untuk menentukan status kesejahteraan penduduk. Indikator ini
mencakup aspek multidimensional dari kemiskinan.
Koleksi Data:
Sensus keluarga dilakukan oleh enumerator lokal terlatih
Instrumen untuk Koleksi Data
12 halaman kuesionair profil keluarga (tersedia dalam bahasa Indonesia)
6 halaman kuesionair profil desa/kelurahan
Pengolahan Data:
Dilakukan oleh ‘trained local data processor’ menggunakan sebuah
‘freeware customized’ bagi data encoding, processing, consolidation,
digitized poverty mapping SP2BK.
Validasi Data:
Temuan Survei dipresentasikan dan didiskusikan dalam sebuah
forum komunitas (Musdes/Muskel)
Lanjutan... Membangun database:
Database dibangun pada tingkat unit-unit pemerintah daerah
(provinsi/munisipal – kabupaten/kota dan kecamatan serta desa dan
kelurahan)
Repositori nasional SVVBK perlu diinstal/dipelihara pada kantor-kantor
desa/kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Balai Besar
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional I-VI, dana pada
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
Penggunaan dan penerapan:
Menyediakan data yang diperlukan bagi pengayaan preparasi rencana
pembangunan dan anggaran daerah;
Memfasilitasi monitoring indikator inti kemiskinan lokal;
Sebuah alat untuk melokalisasi dan memantau pencapaian
penanggulangan kemiskinan;
Menyediakan basis bagi rancangan dan implementasi program dan
intervensi pengurangan kemiskinan;
Targeting peneriman manfaat program;
Untuk pemetaan dan penilaian risiko-bahaya dan kerentanan.
15
Aplikasi untuk targeting
kemiskinan Direct cost (Rp8,000/keluarga) ditanggung oleh Unit Pemerintah
Daerah dari pendanaan yang bersumber dari APBD.
Instrumen untuk koleksi data, pengolahan, pemetaan kemiskinan,
pembangunan database, dan materi pelatihan dan pemantauan
perlu dipersiapkan dan disediakan bagi UPL dan tidak ada
pembebanan ongkos oleh SP2BK Network.
Bimbingan teknis dan pemantauan dilakukan oleh pelatih SP2BK
Kementerian Sosial.
16
Ongkos implementasi SP2BK perlu diadopsi oleh kabupaten/kota sebagai alat
perencanaan pembangunan.
Secara faktual, SP2BK mungkin sudah diadopsi oleh sejumlah
kabupaten/kota dan desa/kelurahan di Indonesia sebagai alat
perencanaan pembangunan lokal, diagnosis kemiskinan dan
pemantauan pencapaian MDG.
17
Implementasi/Cakupan Diagnosis Susunan Indikator Inti Kemiskinan lintas desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota dalam sebuah provinsi
SP2BK Indeks Komposit
Geographical Targeting
Proxy Means Test
18
Penerbitan kebijakan atas
penggunaan SP2BK Kebijakan lokal mungkin sudah memiliki inisiatif terbatas untuk
penggunaan SP2BK sebagai alat bagi perencanaan pembangunan
daerah, diagnosis kemiskinan, dan pemantauan MDG.
UU No. 13 Tahun 2011 mendorong munisipalitas (kabupaten/kota)
untuk mengembangkan atau mengadopsi SP2BK sebagai sebuah
alat bagi diagnosis kemiskinan lokal dan untuk melembagakan
SP2BK sebagai bagian dari sistem kepemerintahan lokal/daerah.
UU No. 13 Tahun 2011 juga secara implisit mendorong Indonesia
untuk mengembangkan SP2BK dan sistem pemantauan kemiskinan
yang dikembangkan secara lokal dalam mengidentifikasi program
beneficiaries dari Program Perlindungan Sosial.
19
DATA yang dapat dibangkitkan dari
SP2BK Data dapat dipilah (disaggregated) lintas populasi subkelompok dan
tingkat geopolitik (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi)
SP2BK, yang dilakukan pada basis reguler, dapat membangkitkan
panel data yang dapat membantu melacak kondisi
keluarga/rumahtangga/kelompok populasi sepanjang masa.
20
Identifikasi eligible beneficiaries
melalui SP2BK SP2BK adalah sebuah sumber yang kaya akan data pada tingkat
lokal dan dapat memfasilitasi ‘targeting’ dengan menyediakan
informasi tentang siapa eligible beneficieries untuk program spesifik
(KIS, KIP, KKS, KUBE, PKH, dll.)
Sector-specific juga bisa digunakan untuk pemeringkatan keluarga
paling miskin di desa/kelurahan atau kabupaten/kota.
Status kemiskinan beneficiaries dapat dipantau sepanjang masa
melalui SP2BK, atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa
yang harus menerima intervensi.
Composite indicator juga dapat digunakan untuk pemeringkatan
keluarga paling miskin di desa/kelurahan atau kecamatan bahkan
kabupaten/kota.
Status kemiskinan beneficiaries dapat dipantau sepanjang masa
melalui SP2BK ini.
21
Menggunakan SP2BK untuk
memantau dan evaluasi SP2BK dapat membantu memantau program/kegiatan (proyek)
karena menyediakan data terpilah yang diperlukan untuk
mengakses program.
SP2BK dapat membangkitkan panel data yang dapat membantu
melacak kondisi keluarga/rumahtangga/kelompok populasi (misal,
program beneficiaries) sepanjang masa.
SP2BK menyediakan baseline data yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi intervensi yang tepat.
Karena SP2BK dilaksanakan pada basis reguler oleh UPL, ia dapat
memfasilitasi pemantauan dampak jangka pendek maupun jangka
panjang dari program/kegiatan/proyek.
22
Untuk informasi lebih lanjut:
Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan SosialKementerian Sosial Republik IndonesiaJl. Salemba Raya No. 28Jakarta 10430, IndonesiaTelefax: +62-21-3103740Email: pusdatin@kemensos.go.idWebsite: www.kemensos.go.id
23