Post on 21-Oct-2015
description
Sistem Penggajian PNS
Lina Miftahul Jannah
1
Konsep Dasar
Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasikerja, yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidupbersama keluarganya secara layak, sehingga ia dapatmemusatkan perhatiannya dan kegiatannya untukmelaksanakan tugas yg dipercayakan kepadanyamelaksanakan tugas yg dipercayakan kepadanya
Skala penggajian yang baik dan mampu memacu prestasikerja adalah yang memiliki rasio 120 antara gaji terendahdan gaji tertinggi
2
Konsep Dasar
No Peraturan TMT
Gaji Pokok
Terendah Tertinggi Ratio
1. PGP 1948 1-5-1948 45 750 1:16
2. PGPN 1955 1-10-1955 135 2700 1:20
3. PGPN 1961 1-1-1961 200 4000 1:20
3
3. PGPN 1961 1-1-1961 200 4000 1:20
4 PGPS 1968 1-1-1968 400 10000 1:25
5. PGPS 1977 1-4-1977 12.000 120.000 1:10
6. PP 15/1985 1-4-1985 33.200 265.600 1:8
7. PP 51/1992 1-4-1992 51.000 399.200 1:7,8
8. PP 15/1993 1-4-1993 78.000 537.600 1:6,9
9. PP 6/1997 1-4-1997 135.000 722.000 1:5,3
10. PP 26/2001 1-1-2001 500.000 1.500.000 1.3
Konsep Dasar
Dalam PGPS, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2009tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dikenal gajipokok terendah sebesar Rp 1.175.000 (Gol. I/a denganmasa kerja 0 tahun) dan gaji tertinggi Rp 4.100.000 (Gol.masa kerja 0 tahun) dan gaji tertinggi Rp 4.100.000 (Gol.IV/e dengan masa kerja 32 tahun).
Rasionya?
4
Konsep Dasar
Pola dasar perhitungan gaji yang cukup fleksibelhendaknya mencerminkan 5 (lima) hal pokok, yaitu:– Upah/gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan/tugas– Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan– Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan
produktivitas kerja– Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan
keuntungan negara dan penampilan individu PNS– Peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang permanen– Adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja.
5
Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian:
(1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yangadil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dantanggung jawabnya
6
(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampumemacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
(3)) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.”
Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian:
Gaji yang adil dan layak : gaji Pegawai Negeri harusmampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,
7
mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapatmemuaskan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanyauntuk melaksanakan tugas yang dipercayakankepadanya
Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian:
Mengapa ADIL: untuk mencegah kesenjangankesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupunantara Pegawai Negeri dengan swasta.
8
antara Pegawai Negeri dengan swasta.
Mengapa LAYAK: untuk menjamin terpenuhinyakebutuhan pokok dan dapat mendorongproduktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.
Sistim penggajian
SISTEM SKALA TUNGGAL: sistim penggajian yangmemberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkatsama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaanyang dilakukan dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalammelaksanakan pekerjaan itu.melaksanakan pekerjaan itu.
SISTEM SKALA GANDA: sistim penggajian yang menentukanbesarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapijuga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasikerja yang dicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikuldalam melaksanakan pekerjaan itu.
SISTEM SKALA GABUNGAN (TUNGGAL+GANDA)
9
Sistim penggajian
UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkan penggajianberdasarkan gabungan skala tunggal dan skalaganda, yaitu: pegawai yang berpangkat sama diberigaji pokok yang sama, disamping itu diberikangaji pokok yang sama, disamping itu diberikantunjangan kepada pegawai yang melakukanpekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukanpemusatan perhatian dan pengerahan tenaga
10
Tunjangan
Isteri (5%)
Anak (2%)
JABATAN: kedudukan yang menunjukantugas, tanggung jawab, wewenang dan hakseorang PNS dalam rangka susunan suatu
organisasi
Jabatan Struktural : kedudukan yangmenunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hal seorang PNS dalamAnak (2%)
Jabatan
Cacat
DaerahTerpencil
wewenang, dan hal seorang PNS dalamrangka memimpin suatu satuan
organisasi negara.
Jabatan Fungsional : kedudukan yangmenunjukkan tugas dan tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorangPNS dalam suatu satuan organisasiyang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian/ketrampilantertentu.
Tunjangan
Anak yang ditanggung sampai usia 18 tahun
Diberikan haknya untuk 2 anak
Tunjangan kemahalan: Papua, Daerah Pelosok atauPulau Terpencil, dan Daerah Konflik
Tunjangan
PNS yang sakit karena Dinas mengalami kecelakaansehingga sakit dan cacat, yang bersangkutan mendapatkanpengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi dengan biayanegara
PNS yang cacat karena dinas dan tidak bisa bekerja lagiPNS yang cacat karena dinas dan tidak bisa bekerja lagipada semua jabatan diberikan tunjangan cacat sehinggadapat hidup layak.
Kecelakaan karena Dinas (suatu peristiwa mendadak yangtidak dikehendaki yang mengakibatkan PNS sakit, cacat
– Dalam dan karena menjalankan tugas
– Dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas
– Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab.
Penetapan Gaji Pokok
Bagi CPNSdiberikan gaji pokok sebesar 80 % dari GP;
Bagi PNS penuh diberikan 100 % dari GP, berdasarkangolongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tertentusesuai dengan masa kerja yang dimiliki PNS.sesuai dengan masa kerja yang dimiliki PNS.
14
Penetapan Gaji Pokok
Kenaikan Gaji pokok
• Berkala : diberikan kepada PNS yg memenuhi syarat
15
• Berkala : diberikan kepada PNS yg memenuhi syarattertentu, yaitu memenuhi masa kerja golongan yangditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan penilaianDP3 rata-rata cukup.
• Istimewa : diberikan kepada PNS yang DP3 nya bernilai “amat baik”, sehingga perlu dijadikan teladan,dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala.
Bagaimana dengan gaji pejabat negara (PP No 34tahun 2007) 2004-2011, per bulan dalam Rp
JabatanGaji Pokok Tunjangan
Jabatan(
Presiden 30.240.000 32.500.000
Wakil Presiden 20.160.000 22.000.000
Ketua DPR 5.040.000 18.900.000
Wakil Ketua DPR 4.620.000 15.600.000
Ketua MA 5.040.000 18.900.000
Jabatan Gaji Pokok(TunjanganJabatan
Anggota MA 4.200.000 9.700.000
Anggota BPK 4.200.000 9.700.000
Menteri Negara 5.040.000 13.608.000
Jaksa Agung 5.040.000 13.608.000
Panglima TNI 5.040.000 13.608.000Ketua MA 5.040.000 18.900.000
Wakil Ketua MA 4.620.000 15.600.000
Ketua BPK 5.040.000 15.600.000
Wakil Ketua BPK 4.620.000 15.600.000
Ketua Muda MA 4.410.000 10.100.000
Anggota DPR sbgKetua Komisi/Badan
4.200.000 9.700.000
Anggota DPR sbgWakil KetuaKomisi/Badan
4.200.000 9.700.000
Anggota DPR sbgAnggotaKomisi/Badan
4.200.000 9.700.000
Panglima TNI 5.040.000 13.608.000
Pejabat lain setaraMenteri
5.040.000 13.608.000
Kepala DaerahProvinsi
3.000.000 5.400.000
Wakil KepalaDaerah Provinsi
2.400.000 4.320.000
Kepala DaerahKabupaten /Kota
2.100.000 3.780.000
Wakil KepalaDaerah
1.800.000 3.240.000
Penerima Pensiunan
Pensiunan Pegawai Negeri;
Penslunan Pejabat Negara;
Penerima pensiun Janda/Duda/Anak daripenerima Penslunpenerima Penslun
Penerima pensiun Orang Tua dari PegawaiNegeri Sipil yang tewas.
Penerima TunjanganPenerlma Tunjangan Veteran;
Penerlma Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Naslonal Indonesia Pusat;
Penerlma Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan /Kemerdekaan ;
Penerlma Tunjan$an Janda/Duda dari Penerima TunJangan
Penerima Tunjangan Bekas Tentara Kontnkllik Nederland IndoneslschPenerima Tunjangan Bekas Tentara Kontnkllik Nederland IndoneslschLeger/Koninklgk Marlne (KNIL/KM);
Penerlrna Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNr/PoLRI;
Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan denganhormat yang masa dinas keprajuritannya 5-<15 tahun
Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang dlberhentikandengan hormat yang masa dinas kepraJuritannya 15-<20 tahun;
Penerlma TunJangan Orang T\ra bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan
Penerima TunJangan Cacad.
Kondisi saat ini:
Indonesia meletakkan landasan menuju sistim penggajianberdasarkan sistim skala ganda atau sistim skalagabungan dikemudian hari apabila keadaan sudahmemungkinkan.memungkinkan.
Dalam menentukan besarnya gaji harus memperhatikankemampuan keuangan Negara.
Harus memperhatikan keadaan tempat dimana PegawaiNegeri itu dipekerjakan.
5 masalah sistem penggajian PNS
19
5 masalah penggajian di Indonesia
Penghasilan yang diterima PNS belum mencukupi kebutuhanhidupnya.
Sistem penggajian yang berlaku saat ini belum memenuhiprinsip equitable (keadilan). Penetapan gaji pokok tidakprinsip equitable (keadilan). Penetapan gaji pokok tidakberorientasi pada prinsip equal pay for works of equalvalue. PNS yang rajin dan PNS yang malas tidak ada bedanya
Rasa ketidakadilan pada PNS yang memegang jabatanstruktural. Ini mendorong PNS berlomba-lomba mengejardan mengincar jabatan struktural yang jumlahnya relatifsedikit.
20
5 masalah penggajian di Indonesia
Kenaikan gaji karena kenaikan pangkat kurang mendorongmotivasi kerja. Ratio antara gaji terendah dengan gajitertinggi berbanding 1 : 3,6
Tidak transparannya penggajian PNS. Adanya sejumlahhonorarium dari berbagai sumber.
21
Langkah yang harus diupayakan:
Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan yang ‘benar’
Membuat struktur gaji yang berorientasi pada fungsidan misi
22
dan misi
jangan memakai eselon dalam menentukan tinggi-rendahnya pemberian gaji
Pemberantasan KKN dan penerapan sanksi danhukuman
Strategi BKN dan KemenPAN RB
strategi re-design :– Pencapaian Keadilan Internal dengan mempertimbangkan
analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang pada akhirnyaakan menghasilkan harga jabatan (job price),
– Pencapaian Keadilan Eksternal dengan menyesuaikan– Pencapaian Keadilan Eksternal dengan menyesuaikanharga pasar atau swasta.
– Kelayakan Gaji PNS dalam konsep re-design ini diharapkandapat sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS.
– Ketersediaan Anggaran dan strategi Kebijakan Pusat danDerah.