Post on 30-Jun-2015
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan INDONESIA
Secara Diplomasi
Kelompok 2 Kelas XI IA 3
1) Annisa Adelfira ( 04 ) 2) Ariq Nalendra W. ( 07 ) 3) Dita Ulan Sari ( 12 ) 4) Lintang Anisah P. ( 19 ) 5) Nabil Nur Ilman
( 23 ) 6) Viendya Firstiyanti ( 33 )
Perjuangan MempertahankanKemerdekaan Secara Diplomasi
Pertemuan Soekarno-Van Mook
Indonesia
Soekarno
Moh.Hatt a
H.Agus Salim
Ahmad Soebardjo
Belanda
H.J.Van Mook
Van Der Plas
Pertemuan Syahrir-
Van Mook
Indonesia
Sutan Syahrir
Belanda
H.J.Van Mook
Sekutu
(penengah)
L e t j e n Ch ri s t i s o n
Perundingan Syahrir-Van Mook
Indonesia
Sutan Syahrir
Belanda
H.J.Van Mook
Sekutu
(Penengah)
Sir Archibald Clark Kerr
Perundingan di Hooge
Veluwe
Indonesia
Mr.Suwandi
Dr. Sudarsono
Mr .
A. K.P ri n g g o d i g d o
Belanda
Van Mook
Van Royen
Logemann, dll
Perjanjian Linggarjati
Indonesia
Sutan Syahrir
Moh.Roem
Amir Syariffudin, dll
Belanda
Prof.Schermerhorn
Max Van Pool
Van Mook, dll
Sekutu
(penengah)
Lord Killearn
Perjanjian Renville
Indonesia
Mr.Amir Syariffud
in
H.Agus Salim
Al i Sas troamidjojo
Belanda
R.Abdul kadir
Widjojoatmodjo
Van Vreedenburg
P.J.Koets
Perjanjian Roem - Royen
Indonesia
Moh.Roem
Belanda
DR.H.J.Van
Royen
Konferensi Inter -
Indonesia
Indonesia
-----
BFO (Bijjenkomst
voor Federaal Overleg)
-----
Konferensi Meja
Bundar
Indonesia
Moh.Hatta
Belanda
Van Marseveen
Mediator
Chritlchley
Pertemuan antara wakil-wakil Belanda dengan para pemimpin Indonesia diprakarsai oleh Pang lima AFNEI Letnan Jenderal Sir Philip Christison pada tanggal 25 Oktober 1945. Dalam pertemuan tersebut pihak Indonesia diwakili oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Sobardjo, dan H. Agus Salim, sedangkan pihak Belanda diwakili Van Mook dan Van Der Plas. Pertemuan ini merupakan pertemuan untuk menjajagi kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih. Presiden Soekamo mengemukakan kesediaan Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding atas dasar pengakuan hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan Van Mook mengemukakan pandangannya mengenai masalah Indonesia di masa depan bahwa Belanda ingin menjadikan Indonesia negara persemakmuran berbentuk federal yang memiliki pemerintah sendiri di lingkungan kerajaan Belanda. Yang terpenting menurut Van Mook bahwa pemerintah Belanda akan memasukkan Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan Van Mook tersebut disalahkan oleh Pemerintah Belanda terutama oleh Parlemen, bahkan Van Mook akan dipecat dari jabatan wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Indonesia).
PERTEMUAN SOEKARNO-VAN MOOK
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 1945 bertempat di Markas Besar Tentara Inggris di Jakarta ( Jalan Imam Bonjol No.1). Dalam pertemuan ini pihak Sekutu diwakili oleh Letnan Jenderal Christison, pihak Belanda oleh Dr. H.J. Van Mook, sedangkan delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sebagai pemrakarsa pertemuan ini, Christison bermaksud mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda di samping menjelaskan maksud kedatangan tentara Sekutu, akan tetapi pertemuan ini tidak membawa hasil.
Pertemuan Syahrir-Van Mook
Perundingan Syahrir-Van Mook Pertemuan-pertem5uan yang diprakarsai oleh Letnan Jenderal Christison selalu mengalami kegagalan.
Akan tetapi pemerintah Inggris terus berupaya mempertemukan Indonesia dengan Belanda bahkan ditingkatkan menjadi perundingan. Untuk mempertemukan kembali pihak Indonesia dengan pihak Belanda, pemerintah Inggris mengirimkan seorang diplomat ke Indonesia yakni Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah. Pada tanggal 10 Februari 1946 perundingan Indonesia-Belanda dimulai. Pada waktu itu Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda antara lain sebagai berikut.
(1) Indonesia akan dijadikan negara Commonwealth berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda.
(2) Urusan dalam negeri dijalankan Indonesia sedangkan urusan luar negeri oleh pemerintah Belanda.Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 1946 Sjahrir menyampaikan usul balasan yang berisi antara
lain sebagai berikut.(1) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas
Hindia Belanda.(2) Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan pada masa tertentu dan urusan luar negeri
dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
Usul dari pihak Indonesia di atas tidak diterima oleh pihak Belanda dan selanjutnya Van Mook secara pribadi mengusulkan untuk mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pembentukan negara federal dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir mengajukan usul baru kepada Van Mook antara lain sebagai berikut.(1) Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto Rl atas Jawa dan Sumatera.(2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).(3) RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curacao, menjadi peserta dalam ikatan negara Belanda.
Perundingan di Hooge Veluwe
Tokoh : Delegasi RI: Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, Mr. Prianggodigdo; Delegasi Belanda: Van Mook, Prof. Logemann, Idenburgh, Van Royen, Van Asbeck, Sultan Hamid II, Surio Santosa; Penengah: Sir Archibald
Tanggal: 14-26 April 1946Tempat : Hooge Veluwe, BelandaHasil : tidak ada, karena belanda menolak hasil
perundingan antara Sjahrir – Van Mook sebelumnya..
Perjanjian Linggarjati Diselenggarakan di Desa Linggarjati, Kecamatan
Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
Diselengarakan pada 25 Maret 1947
Wakil pihak Indonesia : dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, dan Jenderal Oerip Soemoharjo
Wakil pihak Inggris : Lord Killearn
Isi Perjanjian Linggarjati
1. Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra dan harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949
2. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama – sama membentuk negara federasi bernama Negara Indonesia Serikat
3. Negara Indonesia Serikat tetap terikat dalam ikatan kerja sama dengan kerajaan belanda, dengan wadah Uni Indonesia – Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda
Perjanjian Renville Diselenggarakan di atas kapal U.S.S. Renville
Diselenggarakan pada 17 Januari 1948
Wakil pihak Indonesia : Amir Syarifuddin, H. Agus Salim, Ali Sastroamidjojo,
Wakil pihak Belanda : R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo, H.A.L. Van Vreedenburg, P.J. Koets
Isi Perjanjian Renville
1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera
2. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah – daerah yang telah diduduki oleh Belanda
Perjanjian Roem - Royen Diselenggarakan di Jakarta
Diselenggarakan pada 7 Mei 1949
Wakil Pihak Indonesia : Moh. Roem
Wakil Pihak Belanda : Dr. H.J. Van Royen
ISI PERJANJIAN ROEM – ROYEN
Dibacakan oleh Moh. Roem
1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya
2. Kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban
3. Turut serta dalam KMB yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat
ISI PERJANJIAN ROEM – ROYEN
Dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah
Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam suatu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta
2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin – pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditahan sejak tanggal 19 Desember 1948
3. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat
4. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta
Konferensi Inter - Indonesia Diselenggarakan di Jakarta
Diselenggarakan pada bulan Juli – Agustus 1949
Hasil Konferensi Inter – Indonesia
1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat)
2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden
3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda
4.Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional, dan Presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang RIS
5. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL, serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya
Konferensi Meja Bundar Diselenggarakan di Den Haag, Belanda
Diselenggarakan pada 23 Agustus – 2 November 1949
Wakil pihak Indonesia : Moh. Hatta
Wakil pihak Belanda : Van Marseveen
Mediator: Chritchley
BFO: Sultan Hamid II
Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB)
1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat
2. Status Kresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat
4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memeberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda
5. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942