Post on 08-Mar-2019
2
• Pengertian Otonomi Daerah dan Desentralisasi
• Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah
• Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah Dan Globalisasi
• Relasi Antara Hubungan Internasional dan Otonomi Daerah
3
Pengertian Otonomi Daerah
Desentralisasi (UU 34/2004
Tentang Pemda)
Desentralisasi adalah
penyerahan wewenang
pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4
Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
(UU 34/2004 Tentang Pemda)
• Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
Pengertian Otonomi Daerah
Korelasi Desentralisasi dan Otda
• Wujud nyata desentralisasi dalam konteks pemerintahan adalah otonomi daerah. sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda.
• Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.
• Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi daerah untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
6
Pengertian Pemerintah Daerah
Mengapa Perlu Ada
Pemerintah Daerah?
Wilayah Negara Terlalu Luas
Jumlah Pendudukan Yang sangat Banyak
Rentang Kendali Pelayanan Yang
Lebar
7
Pasal 18 UUD Negara RI
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-
daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas
Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten
dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan Undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui
Pemilihan Umum.
(4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih
secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.
8
NEGARA KESATUAN RI DIBAGI
ATAS DAERAH-DAERAH
PROVINSI
(33)
DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS
KABUPATEN DAN KOTA
(457)
Masing-masing
Mempunyai
Pemerintahan
Daerah
10
PERBEDAAN MAKNA KEWENANGAN
MENURUT SISTEM KENEGARAAN YANG
DIANUT
1. NEGARA KESATUAN :
PADA PRINSIPNYA KEWENANGAN ADALAH MILIK PUSAT
YANG KEMUDIAN SEBAGIAN DIANTARANYA
DISERAHKAN KEPADA DAERAH
2. NEGARA FEDERAL :
KEWENANGAN PUSAT DIBATASI, DAN LAINNYA ADALAH
MILIK DAERAH/NEGARA BAGIAN
11
Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah & Globalisasi
PEMERINTAH
DAERAH
OTONOMI
DAERAH
PEMBANGUNAN
DAERAH
MENJUAL POTENSI DAERAH
KERJASAMA LUAR NEGERI
12
Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah & Globalisasi
PEMERINTAH
DAERAH
KEWENANGAN POLITIK LUAR NEGERI ADA PADA PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN UU NO.37 THN 1999 TTG HLN DAN UU NO. 34 THN 2004 TTG PEMDA
PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN
HUBUNGAN LUAR NEGERI DALAM BENTUK KERJASAMA LUAR NEGERI
13
Relasi HI dan Otonomi Daerah
KEWENANGAN PEMERINTAH
PUSAT
POLITIK LUAR NEGERI
PERTAHANAN KEAMANAN
MONETER AGAMA PENGADILAN /
YUSTISI
14
Relasi HI dan Otonomi Daerah
• Pasal 42, ayat 1, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara eksplisit bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah :
“memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”.
• Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah.
• Yang dimaksud dengan ”kerjasama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten/Kota ”kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.