Post on 26-Oct-2020
SALINAN
Menimbang
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANGKEKARANTINAAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunanmanusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanyapelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakatIndonesia yang tersebar di berbagai pulau besarmaupun kecil yang terletak pada posisi yang sangatstrategis dan berada pada jalur perdaganganinternasional, yang berperan penting dalam lalu lintasorang dan barang;
b. bahwa kemajuan teknologi transportasi dan eraperdagangan bebas dapat berisiko menimbulkangangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakitlama yang muncul kembali dengan penyebaran yanglebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratankesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanyaupaya cegah tangkal penyakit dan faktor risikokesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi,serta membutuhkan sumber daya, peran sertamasyarakat, dan kerja sama internasional;
c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia,Indonesia berkomitmen melakukan upaya untukmencegah terjadinya kedaruratan kesehatanmasyarakat yang meresahkan dunia sebagaimanayang diamanatkan dalam regulasi internasional dibidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanatini Indonesia harus menghormati sepenuhnyamartabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasanseseorang, dan penerapannya secara universal;
d. bahwa
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
Mengingat
Menetapkan
d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentangKarantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagidengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhanhukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabutdan diganti dengan undang-undang yang barumengenai kekarantinaan kesehatan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentangKekarantinaan Kesehatan;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), pasal 34ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANGKESEHATAN.
TENTANG KEKARANTINAAN
BAB I
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-3-
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah
dan menangkal keluar atau masuknya penyakitdan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yangberpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatanmasyarakat.
2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadiankesehatan masyarakat yang bersifat luar biasadengan ditandai penyebaran penyakit menulardan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasinuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahayakesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayahatau lintas negara.
3. Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnyaalat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentukpelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batasdarat negara.
4. Alat Angkut adalah kapal, pesawat udara, dankendaraan darat yang digunakan dalam melakukanperjalanan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
5. Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, danjenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/ataudikirim melalui perjalanan, termasuk benda lalatyangdigunakan dalam Alat Angkut.
6.Karantina...
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-4-
6. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/ataupemisahan seseorang yang terpapar penyakit menularsebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejalaapapun atau sedang berada dalam masa inkubasi,dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atauBarang apapun yang diduga terkontaminasi dariorang dan/atau Barang yang mengandung penyebabpenyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untukmencegah kemungkinan penyebaran ke orangdan/atau Barang di sekitarnya.
7. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehatyang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatanuntuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
8. Karantina Rumah adalah pembatasan penghunidalam suatu rumah beserta isinya yang didugaterinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasisedemikian rupa untuk mencegah kemungkinanpenyebaran penyakit atau kontaminasi.
9. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasanseseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksipenyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupauntuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakitatau kontaminasi.
10. Karantina Wilayah adalah pembatasan pendudukdalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masukbeserta isinya yang diduga terinfeksi penyakitdan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untukmencegah kemungkinan penyebaran penyakit ataukontaminasi.
1 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalahpembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatuwilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atauterkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegahkemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
12. Status .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-5-
12. Status Karantina adalah keadaan Alat Angkut, orang,dan Barang yang berada di suatu tempat untukdilakukan Kekarantinaan Kesehatan.
l3.Zona Karantina adalah area atau tempat tertentuuntuk dapat menyelenggarakan tindakanKekarantinaan Kesehatan.
14. Persetujuan Karantina Kesehatan adalah suratpernyataan yang diberikan oleh pejabat karantinakesehatan kepada penanggung jawab Alat Angkutyang berupa pernyataan persetujuan bebas karantinaatau persetujuan karantina terbatas.
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenistertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin,tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditundatermasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apungdan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
16. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yangdapat terbang di atmosfer karena gaya angkat darireaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udaraterhadap permukaan bumi yang digunakan untukpenerbangan.
17. Kendaraan Darat adalah suatu sarana angkut didarat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasukkendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraantidak bermotor.
18. Awak Kapal yang selanjutnya disebut Awak adalahorang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapaloleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukantugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yangtercantum dalam buku sijil.
19. Personel .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-6-
19. Personel Pesawat Udara yang selanjutnya disebutPersonel adalah orang yang bekerja atau dipekerjakandi atas Pesawat Udara oleh pemilik atau operatorPesawat Udara untuk melakukan tugas di atasPesawat Udara.
20. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yangmenjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyaiwewenang dan tanggung jawab tertentu sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskanoleh perusahaan atau pemilik pesawat Udara untukmemimpin penerbangan dan bertanggung jawabpenuh terhadap keselamatan penerbangan selamapengoperasian Pesawat Udara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratandan/atau perairan dengan batas-batas tertentusebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatanpengusahaan yang dipergunakan sebagai tempatKapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ataubongkar muat Barang, berupa terminal dan tempatberlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitaskeselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatanpenunjang pelabuhan serta sebagai tempatperpindahan intra dan antarmoda transportasi.
23. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atauperairan dengan batas-batas tertentu yang digunakansebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepaslandas, naik turun penumpang, bongkar muatBarang, dan tempat perpindahan intra danantarmoda transportasi, yang ditengkapi denganfasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
24. Pos. .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
24. Pos Lintas Batas Darat Negara adalah Pintu Masukorang, Barang, dan Alat Angkut melalui darat lintasnegara.
25. Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalahkegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatandan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap AlatAngkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantinakesehatan.
26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI,keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhikemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadapkesehatan masyarakat.
2T.Terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderitapenyakit yang dapat menjadi sumber penularpenyakit yang berpotensi menyebabkan KedaruratanKesehatan Masyarakat.
28. Terpapar adalah kondisi orang, Barang, atau AlatAngkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam masainkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimiadan radiasi.
29.Pejabat Karantina Kesehatan adalah pegawai negerisipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberikewenangan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kesehatan untukmelaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.
30. Dokumen Karantina Kesehatan adalah suratketerangan kesehatan yang dimiliki setiap AlatAngkut, orang, dan Barang yang memenuhipersyaratan baik nasional maupun internasional.
31.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/ataubadan, baik yang berbentuk badan hukum maupuntidak berbadan hukum.
32. Penyidik
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil KekarantinaanKesehatan yang selanjutnya disebut ppNS
Kekarantinaan Kesehatan adalah pejabatpegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenangkhusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang KekarantinaanKesehatan.
33. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
Kekarantinaan Kesehatanberasaskan:
a. perikemanusiaan;
b. manfaat;c. pelindungan;d. keadilan;e. nondiskriminatif;f. kepentingan umum;g. keterpaduan;h. kesadaran hukum; dani. kedaulatan negara.
diselenggarakan dengan
Pasal 3
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-9 -
Pasal 3
Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuanuntuk:a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau
Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensimenimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau FaktorRisiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensimenimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
c. meningkatkan ketahanan nasional di bidangkesehatan masyarakat; dan
d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagimasyarakat dan petugas kesehatan.
BAB IITANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakitdan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yangberpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat melalui penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan.
Pasal 5
(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawabmenyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintuMasuk dan di wilayah secara terpadu.
(2) Dalam...
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-10-
(2) Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), PemerintahPusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.
Pasal 6
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan sumber daya yangdiperlukan dalam penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan.
BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuanyang sama dalam penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan.
Pasal 8
Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanankesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhanpangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnyaselama Karantina.
Pasal 9
(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan.
(2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalampenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
Bab IV
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
- 11-
BAB IVKEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 10
(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabutKedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabutpenetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalamnegeri yang Terjangkit Kedaruratan KesehatanMasyarakat.
(3) Sebelum menetapkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulumenetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yangdapat menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapandan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah.
Pasal 1 1
(1) Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan padaKedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakanoleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepatberdasarkan besarnya ancaman, efektivitas,dukungan sumber daya, dan teknik operasionaldengan mempertimbangkan kedaulatan negara,keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
(2) Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberkoordinasi dan bekerja sama dengan duniainternasional.
(3) Ketentuan .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-t2-(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur denganPeraturan Pemerintah.
Pasal 12
Dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakatmerupakan kejadian yang meresahkan dunia,Pemerintah Pusat memberitahukan kepada pihakinternasional sesuai dengan ketentuan hukuminternasional.
Pasal 13
(1) Pada kejadian Kedaruratan Kesehatan Masyarakatyang meresahkan dunia, Pemerintah pusat
melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja samadengan negara lain dan/atau organisasiinternasional.
(2) Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan untukmengidentifikasi penyebab, gejala dan tanda, faktoryang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan,serta tindakan yang harus dilakukan.
Pasal 14
(1) Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakatyang meresahkan dunia, pemerintah pusat dapatmenetapkan Karantina Wilayah di pintu Masuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelaksanaan Karantina Wilayah di pintu Masuksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.
BABV...
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-13-
BAB VKEKARANTINAAN KESEHATAN
DI PINTU MASUK DAN DI WILAYAH
Pasal 15
(1) Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan diwilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatanpenyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakatterhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atauIingkungan, serta respons terhadap KedaruratanKesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakanKekarantinaan Kesehatan.
(2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa:a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau
profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/ataudekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;' c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau
deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang;dan/atau
d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalianterhadap media lingkungan.
(3) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalianterhadap media lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat (21 huruf d dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 16. . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-14-
Pasal 16
(1) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan terhadap AlatAngkut, orang, Barang, dan/atau lingkunganditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
(2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat
Karantina Kesehatan.
(3) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan tertentu dapatdilakukan oleh badan usaha atau instansi yangditetapkan oleh Menteri.
(4) Dalam situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat
Karantina Kesehatan.
(5) Dalam pelaksanaan tindakan KekarantinaanKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pejabat Karantina Kesehatan harus berkoordinasidengan pihak yang terkait.
Pasal 17
Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masukdiselenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan pos
Lintas Batas Darat Negara.
Pasal 18
(1) Kekarantinaan Kesehatan di wilayah diselenggarakandi tempat atau lokasi yang diduga Terjangkit penyakitmenular dan/atau Terpapar Faktor Risiko KesehatanMasyarakat yang dapat menimbulkan KedaruratanKesehatan Masyarakat.
(2) Penentuan
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-15-
BAB VIPENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KES EHATAN
DI PINTU MASUK
(2) Penentuan tempat atau lokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didasarkan pada hasil penyelidikanepidemiologi dan/atau pengujian laboratorium.
(3) Tempat atau lokasi penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan di wilayah dapat berupa rumah, area, danrumah sakit.
Bagian KesatuPengawasan di Pelabuhan
Paragraf 1
Kedatangan Kapal
Pasal 19
(1) Setiap Kapal yang:
a. datang dari luar negeri;b. datang dari Pelabuhan wilayah Terjangkit di
dalam negeri; atauc. mengambil orang dan/atau Barang dari Kapal
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,berada dalam Status Karantina.
(2) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memberikan Deklarasi KesehatanMaritim (Maritime Declaration of Healthl kepadaPejabat Karantina Kesehatan pada saat kedatanganKapal.
(3) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat menurunkan atau menaikkanorang dan/atau Barang setelah dilakukanPengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh pejabatKarantina Kesehatan.
(4) Pengawasan
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
- 16-
(4) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperolehPersetujuan Karantina Kesehatan.
(5) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berupa:a. persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yangberpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat dan/atau Dokumen KarantinaKesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan
b. persetujuan karantina terbatas, dalam halditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yangberpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat dan/atau Dokumen KarantinaKesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidakberlaku.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksanaPengawasan Kekarantinaan Kesehatan di pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Menteri.
Pasal 20
Kapal yang memperoleh persetujuan karantina terbatassebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) huruf bharus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatandan/atau penerbitan atau pembaruan DokumenKarantina Kesehatan.
Pasal 2 1
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-t7-Pasal 21
Nakhoda menyampaikan permohonan untuk memperolehPersetujuan Karantina Kesehatan atau memberitahukansuatu keadaan di Kapal dengan memakai isyarat sebagaiberikut:a. pada siang hari berupa:
1. Bendera Q, yang berarti Kapal saya sehat atausaya minta Persetujuan Karantina Kesehatan;
2. Bendera Q di atas panji pengganti kesatu, yangberarti Kapal saya tersangka; dan
3. Bendera Q di atas Bendera L, yang berarti Kapalsaya Terjangkit; dan
b. pada malam hari berupa lampu merah di atas lampuputih dengan jarak maksimum 1,80 (satu komadelapan nol) meter, yang berarti saya belummendapat Persetujuan Karantina Kesehatan.
Pasal 22
(1) Jika dalam waktu berlakunya persetujuan KarantinaKesehatan timbul suatu kematian atau penyakit yangberpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat maka Persetujuan Karantina Kesehatandapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Kapal yang Persetujuan Karantina Kesehatannyadicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib menuju ke suatu ZonaKarantina untuk mendapat tindakan KekarantinaanKesehatan.
Pasal 23
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-18-
Pasal 23
(1) Kapal yang tidak mematuhi peraturan KekarantinaanKesehatan tidak diberikan Persetujuan KarantinaKesehatan.
(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperintahkan supaya berangkat lagi atas tanggungansendiri dan tidak diberikan izin memasuki Pelabuhanlain di wilayah Indonesia.
(3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanizin untuk mengambil bahan bakar, arr, dan bahanmakanan di bawah pengawasan Pejabat KarantinaKesehatan.
Pasal24
Kekarantinaan Kesehatan terhadap kapal perang, kapalnegara, dan kapal tamu negara diatur dengan PeraturanMenteri berkoordinasi dengan menteri atau lembagaterkait.
Paragraf 2Keberangkatan Kapal
Pasal 25
(1) Sebelum keberangkatan Kapal, Nakhoda wajibmelengkapi Dokumen Karantina Kesehatan yangmasih berlaku.
(2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan padapemeriksaan oleh Pejabat Karantina Kesehatan tidakditemukan indikasi Faktor Risiko KesehatanMasyarakat maka kepada Nakhoda dapat diberikanSurat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (portH e alth Quarantine Cle arancel .
(3) Dalam
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-19-
(3) Dalam hal Kapal yang akan berangkat tidakdilengkapi dengan Surat Persetujuan BerlayarKarantina Kesehatan (Port Health euarantineClearancel sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
syahbandar dilarang menerbitkan surat persetujuanberlayar.
Pasal 26
(1) Apabila pada saat keberangkatan Kapal ditemukanadanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat makaterhadap Kapal tersebut dilakukan tindakanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (2).
(2) Untuk Pelabuhan yang tidak memungkinkandilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan makaharus dilakukan di Pelabuhan tujuan berikutnya.
Bagian KeduaPengawasan di Bandar Udara
Paragraf 1
Kedatangan Pesawat Udara
Pasal 27
Setiap Pesawat Udara yang datang dari luar negeriberada dalam Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 28
(1) Setiap Pesawat Udara yang:a. datang dari Bandar Udara wilayah yang
Terjangkit;
b. terdapat
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-20-
b. terdapat orang hidup atau mati yang didugaTerjangkit; dan/atau
c. terdapat orang dan/atau Barang diduga Terpapardi dalam Pesawat Udara,
berada dalam Status Karantina.(2) Kapten Penerbang wajib segera melaporkan mengenai
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadapetugas lalu lintas udara untuk diteruskan kepadaPejabat Karantina Kesehatan di Bandar Udara tujuandengan menggunakan teknologi telekomunikasi.
Pasal 29
(1) Setelah kedatangan Pesawat Udara, KaptenPenerbang melalui pengelola Bandar Udara wajibmemberikan dokumen Deklarasi KesehatanPenerbangan (Health Part of the Aircraft GeneralDe claration) kepada Pej abat Karantina Ke sehatan.
(2) Dalam hal kedatangan Pesawat Udara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Kapten penerbang
wajib secara langsung memberikan dokumenDeklarasi Kesehatan Penerbangan lHealth part of theAircraft General Declaration) kepada Pejabat KarantinaKesehatan.
Pasal 30
(1) Kapten Penerbang pada Pesawat Udara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 dan pasal 28 hanya dapatmenurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barangsetelah dilakukan Pengawasan KekarantinaanKesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
(2) Pengawasan
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-2t -
(2) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperolehPersetujuan Karantina Kesehatan.
(3) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (21dapat berupa:a. persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yangberpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat dan/atau Dokumen KarantinaKesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan
b. persetujuan karantina terbatas, dalam halditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yangberpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat dan/atau Dokumen KarantinaKesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidakberlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksanaPengawasan Kekarantinaan Kesehatan di BandarUdara diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 31
Pesawat Udara yang memperoleh persetujuan karantinaterbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3)
huruf b harus dilakukan tindakan KekarantinaanKesehatan dan/atau penerbitan atau pembaruanDokumen Karantina Kesehatan.
Pasal 32
Kekarantinaan Kesehatan terhadap pesawat udaraperang, pesawat udara negara, dan pesawat udara tamunegara diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasidengan menteri atau lembaga terkait.
Paragraf2.
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-22-
Paragraf 2Keberangkatan Pesawat Udara
Pasal 33
Sebelum keberangkatan Pesawat Udara, KaptenPenerbang wajib melengkapi Dokumen KarantinaKesehatan sesuai standar Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 34
Pesawat Udara yang ditemukan Faktor Risiko KesehatanMasyarakat harus dilakukan tindakan KekarantinaanKesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2).
Bagian KetigaPengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara
Paragraf 1
Kedatangan Kendaraan Darat
Pasal 35
(1) Setiap Kendaraan Darat yang:a. datang dari wilayah yang Terjangkit;b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga
Terjangkit; dan/atauc. terdapat orang atau Barang diduga Terpapar di
dalam Kendaraan Darat,berada dalam Status Karantina.
(2) Kendaraan
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-23-
(2) Kendaraan Darat sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dilakukan Pengawasan KekarantinaanKesehatan sebelum menurunkan atau menaikkanorang dan/atau Barang.
(3) Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor RisikoKesehatan Masyarakat pada PengawasanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus dilakukan tindakanKekarantinaan Kesehatan.
(4) Setiap Kendaraan Darat di luar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktudapat dilakukan pemeriksaan Faktor RisikoKesehatan Masyarakat oleh Pejabat KarantinaKesehatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakanKekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas DaratNegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.
Pasal 36
(1) Setelah kedatangan Kendaraan Darat, pengemudiwajib memberikan dokumen Deklarasi KesehatanPerlintasan Darat (Ground Crossing Declaration ofHealthl kepada Pejabat Karantina Kesehatan.
(2) Kendaraan Darat yang tidak ditemukan Faktor RisikoKesehatan Masyarakat dan/atau dokumen DeklarasiKesehatan Perlintasan Darat (Ground CrossingDeclaration of Healthl sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan lengkap diberikan persetujuan
Karantina Kesehatan oleh pejabat KarantinaKesehatan.
Paragraf 2
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-24-
Paragraf 2
Keberangkatan Kendaraan Darat
Pasal 37
(1) Sebelum keberangkatan Kendaraan Darat, pengemudiwajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatanyang masih berlaku.
(2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan tidakditemukan indikasi Faktor Risiko KesehatanMasyarakat maka kepada pengemudi dapat diberikanPersetujuan Karantina Kesehatan.
(3) Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor RisikoKesehatan Masyarakat harus dilakukan tindakanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (2).
Bagian KeempatPengawasan Awak, Personel, dan Penumpang
Pasal 38
(1) Awak, Personel, dan penumpang yang Terjangkitdan/atau Terpapar berdasarkan informasi awalmengenai deklarasi kesehatan, pada saat kedatangandilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pejabat
Karantina Kesehatan yang berwenang di atas AlatAngkut.
(2) Awak, Personel, dan/atau penumpang yangTerjangkit dilakukan tindakan KekarantinaanKesehatan sesuai indikasi.
(3) Awak
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-25-
(3) Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terpapardilakukan tindakan sesuai dengan prosedurpenanggulangan kasus.
(4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang yangtidak Tedangkit dan/atau tidak Terpapar dapatmelanjutkan perjalanannya dan diberikan kartukewaspadaan kesehatan.
(5) Jika ditemukan Awak, Personel, dan/ataupenumpang yang Terjangkit dan/atau Terpapar,Pejabat Karantina Kesehatan harus langsungberkoordinasi dengan pihak yang terkait.
Pasal 39
(1) Setiap orang yang datang dari negara dan/atauwilayah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yangmeresahkan dunia dan/atau endemis, pejabat
Karantina Kesehatan melakukan:a. penapisan;
b. pemberian kartu kewaspadaan kesehatan;c. pemberian informasi tentang cara pencegahan,
pengobatan, dan pelaporan suatu kejadianKedaruratan Kesehatan Masyarakat yangmeresahkan dunia; dan
d. pengambilan spesimen dan/atau sampel.(2) Apabila hasil penapisan terhadap orang ditemukan
gejala klinis sesuai dengan jenis penyakitKedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkandunia, Pejabat Karantina Kesehatan melakukanrujukan dan Isolasi.
Pasal 40
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-26-
Pasal 40
Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38dan Pasal 39 tidak bersedia dilakukan tindakanKekarantinaan Kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatanberwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabatimigrasi untuk dilakukan deportasi.
Pasal 41
(1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang:a. yang datang dari negara endemis, negara
Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkanadanya vaksinasi; atau
b. yang akan berangkat ke negara endemis, negaraTerjangkit, dan/atau negara yang mewajibkanadanya vaksinasi,
wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional yangmasih berlaku.
(2) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yangtidak memiliki sertilikat vaksinasi internasionaldilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan olehPejabat Karantina Kesehatan.
(3) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yangtidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional,dilakukan penundaan keberangkatannya oleh pejabat
Karantina Kesehatan.
(4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpangsebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikanvaksinasi sesuai persyaratan dan standar yangberlaku.
(5) Ketentuan
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-27 -
(5) Ketentuan mengenai tata laksana vaksinasi danpemberian sertifikat vaksinasi internasional diaturdengan Peraturan Menteri.
(6) Apabila Awak, Personel, dan/atau penumpangsebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolakpemberian vaksin maka Pejabat Karantina Kesehatanberwenang mengeluarkan rekomendasi kepadapejabat imigrasi untuk dilakukan pembatalanpemberangkatan.
Pasal 42
(1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang yang akanberangkat harus dilakukan pengawasan.
(2) Pada saat pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditemukan Awak, personel, dan/ataupenumpang memiliki Faktor Risiko KesehatanMasyarakat, Pejabat Karantina Kesehatan harusmelakukan pemeriksaan medis.
(3) Jika hasil pemeriksaan medis sebagaimana dimaksudpada ayat (2), ditemukan penyakit yang berpotensimenimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,dan/atau tidak dipenuhi persyaratan kesehatanpenerbangan atau pelayaran pada Awak, personel,
dan/atau penumpang, Pejabat Karantina Kesehatanharus merekomendasikan kepada maskapaipenerbangan atau agen pelayaran untuk menundakeberangkatan Awak, Personel, dan/atau penumpangtersebut dan harus segera melakukan tindakanKekarantinaan Kesehatan.
Pasal 43
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-28-
Pasal 43
(1) Penundaan keberangkatan orang karena tidakmemiliki sertihkat vaksinasi internasional dan/ataudikenakan tindakan Kekarantinaan Kesehatandilakukan dengan berkoordinasi dengan pihakimigrasi.
(2) Terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diberikan penjelasan oleh pejabat KarantinaKesehatan.
Bagian KelimaPengawasan Barang
Pasal 44
Setiap Barang yang memiliki Faktor Risiko KesehatanMasyarakat dalam Alat Angkut yang berada dalam StatusKarantina, Pejabat Karantina Kesehatan melakukantindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf dberkoordinasi dengan pihak yang terkait.
Pasal 45
(I) Jenazah dan/atau abu jenazah dalam Alat Angkutdilakukan pemeriksaan terhadap dokumen penyebabkematian sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(2) Jika pada pemeriksaan dokumen penyebab kematiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan:a. dokumen tidak lengkap maka penanggung jawab
Alat Angkut harus melengkapi dokumen sesuaidengan persyaratan yang berlaku;
b. jenazah
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-29 -
b. jenazan. dan/atau abu jenazah tidak sesuaidengan dokumen maka Pejabat KarantinaKesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak yangterkait; dan/atau
c. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat makaPejabat Karantina Kesehatan melakukan tindakanKekarantinaan Kesehatan.
(3) Jika hasil pemeriksaan tidak didapatkan FaktorRisiko Kesehatan Masyarakat atau setelah dilakukantindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (21 huruf c, Pejabat KarantinaKesehatan memberikan surat persetujuan keluar ataumasuk jenazah dan/atau abu jenazah dariPelabuhan, Bandar Udara, atau Pos Lintas BatasDarat Negara.
Pasal 46
(1) Jika terdapat Awak, Personel, dan/atau penumpangyang meninggal dalam Alat Angkut yang datang,Pej abat Karantina Kesehatan melakukan pemeriksaanjenazah untuk mengetahui penyebab kematian.
(2) Dalam hal penyebab kematian berdasarkan hasilpemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan penyakit yang memiliki risikoKedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dilakukantindakan Kekarantinaan Kesehatan.
(3) Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikirim ke rumah sakit untuk dilakukanpemulasaraan jenazah.
Pasal 47
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-30-
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Barangdalam Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur denganPeraturan Menteri.
Bagian Keenam
Sanksi Administratif
Pasal 48
(1) Setiap Nakhoda yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atauPasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan;b. denda administratif; dan/atauc. pencabutan izin.
(2) Setiap Kapten Penerbang yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atauPasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan;b. denda administratif; dan/atauc. pencabutan izin.
(3) Setiap Nakhoda yang tidak melengkapi DokumenKarantina Kesehatan sehingga dikeluarkanpersetujuan karantina terbatas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b dikenaidenda administratif.
(4) Setiap Kapten Penerbang yang tidak melengkapiDokumen Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkanpersetujuan karantina terbatas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dikenaidenda administratif.
(5) Setiap...
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-31 -
(5) Setiap pengemudi atau penanggung jawab kendaraandarat yang tidak melengkapi Dokumen KarantinaKesehatan sehingga tidak diberikan persetujuan
Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan;b. denda administratif; dan/atauc. pencabutan izin.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaansanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur denganPeraturan Pemerintah.
BAB VIIPENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49
(1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktorrisiko di wilayah pada situasi Kedaruratan KesehatanMasyarakat dilakukan Karantina Rumah, KarantinaWilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan
Sosial Berskala Besar oleh pejabat KarantinaKesehatan.
(2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, KarantinaRumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdidasarkan pada pertimbangan epidemiologis,besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumberdaya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi,sosial, budaya, dan keamanan.
(3) Karantina
PRES I DENREPUBLIK INIDONESIA
-32-
(3) Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial BerskalaBesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Karantina Rumah
Pasal 50
(1) Karantina Rumah dilaksanakan pada situasiditemukannya kasus Kedaruratan KesehatanMasyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.
(2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalamrumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontakerat dengan kasus.
(3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuanmenangani kasus.
Pasal 51
(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikanpenjelasan kepada penghuni rumah sebelummelaksanakan tindakan Karantina Rumah.
(2) Penghuni rumah yang dikarantina selain kasus,dilarang keluar rumah selama waktu yang telahditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
Pasal 52
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-33-
Pasal 52
(1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah,kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makananhewan ternak yang berada dalam Karantina Rumahmenjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalampenyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkanPemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
Bagian KetigaKarantina Wilayah
Pasal 53
(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dariKedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggotamasyarakat di suatu wilayah apabila dari hasilkonlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaranpenyakit antar anggota masyarakat di wilayahtersebut.
Pasal 54
(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikanpenjelasan kepada masyarakat di wilayah setempatsebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dandijaga terus menerus oleh pejabat KarantinaKesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesiayang berada di luar wilayah karantina.
(3) Anggota...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-34-
(3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak bolehkeluar masuk wilayah karantina.
(4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satuatau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yangmenderita penyakit Kedaruratan KesehatanMasyarakat yang sedang terjadi maka dilakukantindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.
Pasal 55
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidupdasar orang dan makanan hewan ternak yang beradadi wilayah karantina menjadi tanggung jawabPemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalampenyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkanPemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
Bagian Keempat
Karantina Rumah Sakit
Pasal 56
(1) Kegiatan Karantina Rumah Sakit merupakan bagianrespons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yangberkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang,serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikanberdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telahterjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasikeluar ruang isolasi.
Pasal 57
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-35-
Pasal 57
yang bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelummelaksanakan Karantina Rumah Sakit.
(2) Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantinadan dijaga terus menerus oleh Pejabat KarantinaKesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesiayang berada di luar wilayah karantina.
(3) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang beradadi rumah sakit yang dikarantina sebagaimanadimaksud pada ayat (21tidak boleh keluar dan masukrumah sakit.
Pasal 58
Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit,kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada dirumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
Bagian KelimaPembatasan Sosial Berskala Besar
Pasal 59
(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagiandari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuanmencegah meluasnya penyebaran penyakitKedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedangterjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
(3) Pembatasan
(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikanpenjelasan kepada orang yang berkunjung, orang
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-36-
(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:a. peliburan sekolah dan tempat kerja;b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atauc. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas
umum.(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar
berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagaipihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan-undangan.
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaanKarantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina RumahSakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diaturdengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIIIDOKUMEN KARANTINA KESEHATAN
Pasal 61
(1) Dokumen Karantina Kesehatan harus dimiliki olehsetiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang masukdan/atau keluar dari dalam atau luar wilayah negaraIndonesia.
(2) Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alatpengawasan dan pencegahan masuk dan/ataukeluarnya penyakit dan Faktor Risiko KesehatanMasyarakat yang menjadi sumber penularan penyakityang dapat menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat.
(3) Dokumen . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-37-
(3) Dokumen Karantina Kesehatan memuat penjelasan
suatu keadaan yang diketahui secara pasti sebagaihasil Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 62
Dokumen Karantina Kesehatan untuk Alat Angkut terdiriatas:
a. deklarasi kesehatan;
b. sertifikat Persetujuan Karantina Kesehatan;c. sertifikat sanitasi;d. sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan;e. buku kesehatan untuk Kapal; danf. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (Port
Health Quarantine Clearance) untuk Kapal.
Pasal 63
(1) Deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 huruf a berupa:
a. Deklarasi Kesehatan Maritim (Maritime Declarationof Healthl untuk Kapal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (21;
b. Deklarasi Kesehatan Penerbangan (Health Part ofthe Aircraft General Declarationl untuk Pesawat
Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;dan
c. Deklarasi Kesehatan Pelintasan Darat (Ground
Crossing Declaration of Healthl untuk KendaraanDarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2) Deklarasi...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-38-
(2) Deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus diisi dan diberikan oleh Nakhoda,Kapten Penerbang, atau pengemudi Kendaraan Daratkepada Pejabat Karantina Kesehatan pada saatkedatangan Alat Angkut.
Pasal 64
Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62huruf c berupa:a. Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (Ship
Sanitation Control Exemption Certificatel dan SertifikatTindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation ControlCertificate) untuk Kapal; dan
b. Sertilikat Bebas Hapus Serangga (DisinsectionExemption Certificatel, Sertifikat Hapus Serangga(Disinsection Certificate), dan Sertifikat Hapus Hama(Disinfection Certificatel untuk Pesawat Udara atauKendaraan Darat.
Pasal 65
Dokumen Karantina Kesehatan untuk orang terdiri atas:a. Sertil-rkat Vaksinasi Internasional (Intemational
Certificate of Vaccination or Prophglaxis); danb. surat keterangan pengangkutan orang sakit.
Pasal 66
(1) Dokumen Karantina Kesehatan untuk Barang terdiriatas:
surat izin pengangkutan jenazah atau abu jenazahdari Pelabuhan atau Bandar Udara (HumanRemains Transport Certificate) ; dan
a
b. sertihkat
PRES IDENREFUBLIK INDONESIA
-39-
b. sertilikat kesehatan untuk bahan berbahaya.(2) Dalam hal diperlukan Dokumen Karantina Kesehatan
untuk obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, danbahan adiktif berdasarkan permintaan negaratertentu, Pejabat Karantina Kesehatan menerbitkansertifikat kesehatan atau surat keterangan kesehatanobat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, danbahan adiktif.
Pasal 67
Dokumen Karantina Kesehatan dikeluarkan oleh pejabat
Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, atauPos Lintas Batas Darat Negara.
Pasal 68
(1) Menteri dapat menetapkan perubahan ataupenambahan Dokumen Karantina Kesehatan selaindokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 63,Pasal 64, dan Pasal 65 huruf a.
(2) Menteri dalam menetapkan perubahan ataupenambahan Dokumen Karantina Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (l)mempertimbangkan hasil pengawasan dan evaluasiserta masukan dari berbagai pemangku kepentingankekarantinaan kesehatan masyarakat.
Pasal 69
Dokumen Karantina Kesehatan tidak berlaku apabila:a. masa berlaku sudah berakhir;b. berubah nama;c. berganti bendera untuk Kapal;
d.keterangan...
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-40-
d. keterangan dalam dokumen tidak sesuai dengankeadaan sebenarnya;
e. diperoleh secara tidak sah; dan/atauf. dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak.
Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata carapengajuan dan penerbitan, dan pembatalan DokumenKarantina Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IXSUMBER DAYA KEKARANTINAAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 71
Sumber daya dalam penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan meliputi:a. fasilitas dan perbekalan Kekarantinaan Kesehatan;b. Pejabat Karantina Kesehatan;c. penelitian dan pengembangan; dand. pendanaan.
Bagian KeduaFasilitas dan Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan
Pasal T2
(1) Fasilitas dalam penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan meliputi:a. peralatan deteksi dan respons cepat;
b. ruang
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
b. ruang wawancara atau observasi;c. rLlang diagnosis;d. asrama karantina kesehatan;e. rLlang isolasi;f. rumah sakit rujukan;g. laboratorium rujukan; danh. transportasi evakuasi penyakit Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
berfungsi dalam penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan juga sebagai sarana pendidikan danpelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi Kekarantinaan Kesehatan.
(3) Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan meliputisediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekarankesehatan lainnya yang diperlukan.
Bagian KetigaPejabat Karantina Kesehatan
Pasal 73
Pejabat Karantina Kesehatan merupakan pejabatfungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensidan kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan sertaditugaskan di instansi Kekarantinaan Kesehatan di pintuMasuk dan di wilayah.
Pasal 74
-4L-
Perekrutan Pejabatpenyelenggaraan
Karantina Kesehatan dalamKekarantinaan Kesehatan
diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan yangdilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Pasal 75
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-42-
Pasal 75
(1) Pemerintah Pusat mengatur penempatan PejabatKarantina Kesehatan di Pintu Masuk dalam rangkapenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan PejabatKarantina Kesehatan di wilayah dalam rangkapenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(3) Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan,Pejabat Karantina Kesehatan berwenang:a. melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
b. menetapkan tindakan Kekarantinaan Kesehatan;c. menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau
penundaan keberangkatan kepada instansi yangberwenang; dan
d. menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabatyang berwenang untuk menetapkan karantina diwilayah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 76
(1) Pejabat Karantina Kesehatan dalam melaksanakantugasnya berhak mendapatkan:a. pelindungan hukum;b. pelindungan kesehatan dari risiko kerusakan
organ; danc. keselamatan jiwa.
(2) Setiap Pejabat Karantina Kesehatan yang melakukankelalaian dalam melaksanakan tugasnya dikenakansanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Setiap . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-43-
(3) Setiap Pejabat Karantina Kesehatan berhak mendapatpelindungan hukum dalam melaksanakan tugassepanjang sesuai dengan standar proseduroperasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KeempatPenelitian dan Pengembangan
Pasal 77
(1) Penelitian dan pengembangan dilaksanakan untukmenapis dan menetapkan ilmu pengetahuan danteknologi tepat guna yang dipergunakan dalamrangka penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikankesehatan dan keselamatan masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian KelimaPendanaan
Pasal 78
(1) Pendanaan kegiatan penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara, anggaran pendapatan dan belanjadaerah, dan/atau masyarakat.
(2) Pendanaan kegiatan penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan di Pintu Masuk pada Alat Angkut di luarsituasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yangmeresahkan dunia dibebankan pada pemilik AlatAngkut.
(3) Pendanaan
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-44-
(3) Pendanaan mengenai pelaksanaan tindakanpenyehatan yang dimohonkan pengelola Alat Angkutmenjadi tanggung jawab pemohon dan merupakanpenerimaan negara.
BAB XINFORMASI KEKARANTINAAN KESEHATAN
Pasal 79
Informasi Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakansebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masukdan/atau keluarnya kejadian dan/atau faktor risiko yang
dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Pasal 8O
(1) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatandilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah.
(2) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberkoordinasi dan bekerja sama dengan lembagakesehatan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
(3) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 81
Dalam rangka penyelenggaraan informasi KekarantinaanKesehatan, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepadaPejabat Karantina Kesehatan untuk berkoordinasi danbekerja sama dengan badan/lembaga kesehatan, baikdari dalam negeri maupun luar negeri.
BABXI...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-45-
BAB XIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 82
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadapsemua kegiatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di PintuMasuk.
(2) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadapsemua kegiatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayahdengan melibatkan Pemerintah Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diarahkan untuk:a. meningkatkan mutu pelayanan dan
profesionalisme Pejabat Karantina Kesehatansesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi dalam rangka kerja samaantarnegara baik secara bilateral, regional, daninternasionai;
b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalammenunjang peningkatan penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan; dan
c. meningkatkan keterpaduan berbagai sektorterkait dalam rangka koordinasi dan kerja samadalam melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaansebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-46-
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 83
(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap
semua kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di
Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas
Darat Negara.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadapkegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan di daerah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.
BAB XIIPENYIDIKAN
Pasal 84
Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenangkhusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang yang mengatur mengenai hukum acarapidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal85...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-47 -
Pasal 85
PPNS Kekarantinaan Kesehatan berwenang:a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan;b. mencari keterangan dan alat bukti;c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki
tempat kejadian perkara untuk kepentinganpenyidikan;
e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap,atau menahan seseorang yang disangka melakukantindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau
tersangka dan memeriksa identitas dirinya;h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda
yang ada hubungannya dengan tindak pidanaKekarantinaan Kesehatan;
i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengarketerangannya sebagai tersangka atau saksi;
j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalamhubungannya dengan pemeriksaan perkara;
k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yangdiduga terdapat surat, dokumen, atau benda lainyang ada hubungannya dengan tindak pidana dibidang Kekarantinaan Kesehatan;
1. mengambil foto dan sidik jari tersangka;m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber
yang berkompeten;n. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti yang membuktikan adanya tindakpidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan; dan/atau
o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
Pasal 86. . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-48-
Pasal 86
Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana dibidang Kekarantinaan Kesehatan berupa:a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum
acara pidana; danb. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,
dikirimkan, dan diterima atau disimpan secaraelektronik atau yang serupa dengan itu.
Pasal 87
PPNS Kekarantinaan Kesehatan dapat melaksanakankerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindakpidana Kekarantinaan Kesehatan dengan lembagapenegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai administrasi penyidikan atau berdasarkanperjanjian internasional yang telah diakui olehPemerintah Republik Indonesia.
Pasal 88
Persyaratan, tata cara pengangkatan ppNSKekarantinaan Kesehatan, dan administrasi penyidikandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 89
Dalam melakukan penyidikan, ppNS KekarantinaanKesehatan berkoordinasi dan bekerja sama denganpenyidik di lingkungan Kepolisian Negara RepubtikIndonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerja samadengan penyidik di lingkungan Tentara NasionalIndonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
BAB XIII . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-49-
BAB XIIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 90
Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orangdan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan
Karantina Kesehatan berdasarkan hasit pengawasanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakitdan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkanKedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun ataudenda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belasmiliar rupiah).
Pasal 91
Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkanorang dan/atau Barang sebelum memperolehPersetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasitpengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksudmenyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatanyang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakatdipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun atau denda paling banyak Rp15.0O0.0O0.000,0O(lima belas miliar rupiah).
Pasal92...
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-50-
Pasal 92
Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan ataumenaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukanpengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (21 dengan maksudmenyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatanyang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakatdipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00(lima belas miliar rupiah).
Pasal 93
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangipenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehinggamenyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakatdipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 94
( 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukanoleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakanterhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
(2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidanaterhadap suatu perbuatan yang dilakukan untukdan/atau atas nama korporasi jika perbuatantersebut termasuk dalam lingkup usahanyasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atauketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yangbersangkutan.
(3) Pidana
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-51 -
(3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindakpidana:a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel
pengendali korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan
tujuan korporasi;c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku
atau pemberi perintah; dan/ataud. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat
bagi korporasi.(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau
diperintahkan oleh personel pengendali korporasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ataupengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkanadalah pidana penjara maksimum dan pidana dendamaksimum yang masing-masing ditambah denganpidana pemberatan 2 I 3 (dua pertiga).
(5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasiadalah pidana denda maksimum ditambah denganpidana pemberatan 2 I 3 (dua pertiga).
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 95
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaperaturan pelaksanaan yang mengatur karantina udaradan karantina laut tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan danlatau belum diganti dengan peraturanyang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 96
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-52-
Pasal 96
(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang iniharus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaanUndang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Ralryatpaling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang iniberlaku.
Pasal 97
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun l9O2 tentang
Karantina Laut (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 23731; dan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun Lg62 tentangKarantina Udara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2gT4l,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 98
Undang-Undangdiundangkan.
ini mulai berlaku pada tanggal
Agar
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-53-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.
I
Disahkan di Jakartapada tanggal 7 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 8 Agustus 2O18
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 128
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang Pembangunan
dan Kebudayaan,dan Perundang-undangan
Cahyono
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN
I. UMUM
Pembangunan dan pelindungan kesehatan bagi seluruhmasyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatansetinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber dayamanusia Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi pelaksanaanpembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunanmanusia Indonesia seutuhnya.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaulebih dari 17.0OO (tujuh belas ribu) yang terdiri dari pulau besar dankecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh duabenua dan dua samudera, serta berada pada jalur lalu lintas danperdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknyaPintu Masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluarmasuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan.Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlahpenduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang timpangantara Pulau Jawa dan luar Jawa. Keadaan ini berpotensimenimbulkan masalah kesehatan, yang membutuhkan perhatianpemerintah dan masyarakat secara terpadu.
selain itu, perkembangan teknorogi transportasi jugamenyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalananantarwilayah dan antarnegara yang lebih cepat dari masa inkubasipenyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menularbaru (neu emerging diseases) dan penyakit menular yang munculkembali (re-emerging diseases). Kemajuan teknologi di berbagai bidanglainnya juga berdampak pada perubahan pola penyakit danmeningkatnya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir,
pencemaran .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-2-pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangansehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit danpengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif danterkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran sertamasyarakat, dan kerja sama internasional.
Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajibanuntuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya KedaruratanKesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (fublic HealthEmergency of International Concem) sebagaimana diamanatkan dalamregulasi internasional di bidang kesehatan (Intemational HealthRegulations/lHR tahun 200s). Dalam melaksanakan amanat ini,Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasimanusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secarauniversal.
International Health Regulations (lHR) tahun 2005mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuandalam surveilans kesehatan dan respons, serta KekarantinaanKesehatan di wilayah dan di pintu Masuk, baik pelabuhan, BandarUdara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara. untuk itu diperlukanpenyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi,dan sumber daya yang berkaitan dengan Kekarantinaan Kesehatandan organisasi pelaksananya. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan terkait Kekarantinaan Kesehatan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, sudah tidakrelevan dengan kondisi saat ini. pada saat itu kedua undang-undangtersebut mengacu pada peraturan kesehatan internasional yangdisebut International Sanitary Regulations (ISR) tahun 1953. KemudianISR tersebut diganti dengan Intemational Health Regutations (IHR)tahun L969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepadakemampuan sistem surveilans epidemiologi. Sidang Majelis KesehatanDunia Tahun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 1969 sehinggamenjadi IHR tahun 2o0s yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni2007.
Undang-Undang
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-3-
Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antaralain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan KesehatanMasyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di PintuMasuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah,Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya KekarantinaanKesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan danpengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf aYang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan,, adalahbahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan harusdilandasi atas pelindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.
Huruf bYang dimaksud dengan asas "manfaat,, adalah bahwaKekarantinaan Kesehatan harus memberikan manfaat yangsebesar-besarnya bagi pelindungan kepentingan nasionaldalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Huruf cYang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwaKekarantinaan Kesehatan harus mampu melindungi seluruhmasyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yangberpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat.
Huruf d. . .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-4-
Huruf dYang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan harus mampumemberikan pelayanan yang adil dan merata kepada Setiap
Orang.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "nondiskriminatif' adalahbahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jeniskelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaranterhadap hak asasi manusia.
Huruf fYang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalahbahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatanharus mengutamakan kepentingan umum di ataskepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Huruf gYang dimaksud dengan asas "keterpadllan" adalah bahwapenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dilakukan secaraterpadu melibatkan lintas sektor.
Huruf hYang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalahbahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatanmenuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum darimasyarakat.
Huruf iYang dimaksud dengan asas "kedaulatan negara" adalahbahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatanharus mengutamakan kepentingan nasional dan ikutmeningkatkan upaya pengendalian Kedaruratan KesehatanMasyarakat yang meresahkan dunia.
Pasal 3 . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cYang dimaksud dengan "ketahanan nasional di bidangkesehatan masyarakat" adalah kemampuan cegah tangkalPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersamamasyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan danmengendalikan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat, baikyang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Huruf dCukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwadalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak bolehbersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan "kebutuhan kehidupan sehari-harilainnya" antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi,cuci, dan buang air.
Pasal 9
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal I 1
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Kegiatan pengamatan/surveilans penyakit dan Faktor RisikoKesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk memastikansejauh mungkin fasilitas umum pada pintu Masuk dalamkondisi bersih dan bebas dari sumber infeksi ataukontaminasi, termasuk vektor penyakit dan reservoir.
Ayat (2)
Huruf aYang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi" adalahpemberian vaksin yang khusus diberikan dalamrangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalanseseorang secara aktif terhadap suatu penyakit,sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakittersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakitringan.
Yang .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
Yang dimaksud dengan opemberian profilaksis" adalahsuatu tindakan medis pemberian obat tertentu untukmemberikan pelindungan terhadap penyakit menulartertentu dalam jangka waktu tertentu.
Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah rujukan kefasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkanpemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atauperawatan / pengobatan.
Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap orang,,adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikanatau membasmi bibit penyakit pada permukaan tubuhmanusia secara pemaparan langsung dengan bahankimia atau bahan fisika.
Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadaporang" adalah tindakan yang dilakukan untukmenghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zatpada permukaan badan manusia.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cYang dimaksud dengan ,,disinfeksi terhadap AIatAngkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukanuntuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakitpada dinding atau permukaan Alat Angkut, hewan,kargo, peti kemas, barang-barang, dan paket poS,secara pemaparan langsung dengan bahan kimia ataubahan fisika.
Yang .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap AlatAngkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukanuntuk menghilangkan bibit penyakit atau bahanberacun atau zat pada hewan, di dalam atau padaproduk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya,termasuk Alat Angkut yang dapat menimbulkan risikobagi kesehatan masyarakat.
Yang dimaksud dengan "disinseksi terhadap AlatAngkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukanuntuk mengendalikan atau membunuh vektorserangga yang menyebabkan penyakit pada manusia,yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, AlatAngkut, barang-barang, dan paket pos.
Yang dimaksud dengan "deratisasi terhadap AlatAngkut dan Barang" adalah tindakan yang diambiluntuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektorrodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo,peti kemas, Alat Angkut, fasilitas-fasilitas, barang-barang, dan paket pos di Pintu Masuk.
Huruf dYang dimaksud dengan "penyehatan,, adalah upayapencegahan penurunan dan/atau upaya peningkatankualitas media lingkungan. penyehatan dilakukanterhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah,pangan, serta sarana dan bangunan melaluipengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas.Yang dimaksud dengan "pengamanan,, adalah upayapelindungan terhadap kesehatan masyarakat darifaktor risiko kesehatan atau gangguan kesehatan.Pengamanan dilakukan terhadap limbah bahanberbahaya dan beracun serta radioaktif melalui antaralain dekontaminasi.
Yang...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-9-
Yang dimaksud dengan "pengendalian" adalah upayauntuk mengurangi atau melenyapkan faktor risikopenyakit dan/atau gangguan kesehatan. pengendalian
dilakukan terhadap vektor dan binatang penularpenyakit melalui antara lain disinfeksi, disinseksi, danderatisasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tindakan Kekarantinaan Kesehatantertentu" antara lain fumigasi Kapar atau pesawat Udara,hapus serangga Kapal atau pesawat Udara di luar situasiKedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait,, antara lainbadan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan tenaganuklir dalam pelaksanaan tindakan KekarantinaanKesehatan terhadap orang yang Terpapar dan/atauterkontaminasi zat radioaktif.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-10-
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tempat atau lokasi" adalah wilayahepicenter dan/atau wilayah terdampak KedaruratanKesehatan Masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "areao adalah tempat atau lokasiyang dapat berupa wilayah rukun tetangga (RT) atau rukunwarga (RW), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,provinsi, atau wilayah lainnya yang ditentukan berdasarkanhasil penyelidikan epidemiologi dan/atau pengujianlaboratorium.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24Cukup jelas
Pasal 25
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
- 11-
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34Cukup jelas.
Pasal 35Cukup jelas
Pasal 36. . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-t2-Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terpaparmisalnya untuk Pesawat Udara 3 (tiga) baris ke depan dan 3(tiga) baris ke belakang dari baris atau tempat duduk orangyang terduga (suspect) sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "kartu kewaspadaan kesehatan(trcalth alert card)" adalah kartu yang diberikan kepadapelaku perjalanan dengan tujuan untuk mempermudahpelacakan kasus penyakit (case/ contact tracingl.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Huruf aYang dimaksud dengan "penapisan', (screeningladalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usahauntuk mengidentifikasi penyakit terhadap adatidaknya kelainan klinis melalui pemeriksaan atauprosedur tertentu yang menghasilkan kesimpulanklinis.
Huruf b .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-13-
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Pejabat Karantina Kesehatan" dalamketentuan ini adalah Pejabat Karantina Kesehatan yangberprofesi sebagai dokter.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "agen pelayaran" adalah perusahaanangkutan laut atau perusahaan yang didirikan untukmelakukan usaha keagenan Kapal.
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait" antara lain bea cukai,imigrasi, karantina pertanian, karantina ikan, otoritas pintumasuk, pihak keamanan, dan pihak lainnya di luar pintu Masuk.
Pasal 45 .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-t4-Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56. . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-15-
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66.Cukup jelas
Pasal67...
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
- 16-
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78. .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-77-
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Yang dimaksud dengan "informasi Kekarantinaan Kesehatan"
adalah informasi tentang penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan, antara lain mengenai norma, standar, pedoman danperaturan kekarantinaan, informasi situasi penyakit global,regional, dan nasional, tindakan penyehatan, rumah sakitrujukan, instansi Kekarantinaan Kesehatan yang dapatmelakukan tindakan penyehatan, dan Dokumen KarantinaKesehatan.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86Cukup jelas
Pasal 87 ..
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-18-
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88Cukup jelas.
Pasal 89Cukup jelas.
Pasal 90Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93Cukup jelas.
Pasal 94Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan orangdan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakanbadan hukum maupun bukan badan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Huruf aPersonel pengendali korporasi terdiri atas setiap orangyang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagaipenentu kebijakan korporasi atau memilikikewenangan untuk merakukan kebijakan korporasitersebut tanpa harus mendapat otorisasi dariatasannya.
Huruf b . .
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-19-
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6236