Post on 03-Mar-2019
GERAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS “SISTEM NILAI”
Sabilulungan Hiji Duwa
Berbicara permasalahan lingkungan maka sesungguhnya
berbicara tentang Peradaban dan Perilaku Manusia
Penanganan permasalahan lingkungan harus dilakukan
terus menerus, melibatkan banyak pemangku
kepentingan, dan berbasis pendekatan ekosistem
Potensi partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal
penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan
lingkungan dengan pendekatan “Individual Basic”
Landasan Filosofis
Landasan Hukum
Meningkatkan kepedulian;
Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
Menumbuhkambangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
Menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi LH.
Pasal 28H UUD 1945 bahwa
setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pasal 65 ayat (1) setiap orang
berhak atas LH yang baik dan
sehat sebagai bagian dari hak
asasi manusia
Pasal 65: ayat (4) setiap orang
berhak untuk berperan dalam
PPLH sesuai dengan PUU
Pasal 67: setiap orang berkewajiban
memelihara kelestarian fungsi LH serta
mengendalikan pencemaran dan/atau
kerusakan LH
Pasal 70 ayat (1) masyarakat memiliki
hak & kesempatan yang sama & seluas-
luasnya untuk berperan aktif dalam
PPLH
UU 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah
Pasal 12
“Setiap orang dalam pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga wajib
mengurangi dan menangani sampah
dengan cara yang berwawasan
lingkungan”Untuk
Lahan kritis di Kabupaten Bandung seluas
24.542,5 ha yang tersebar pada 23
kecamatan (Buku RP-RHL Kabupaten
Bandung Tahun 2015-2020)
Berdasarkan data tahun 2016, luas lahan
kritis tersebut tersebar pada sebagaian
besar wilayah milik PT. Perum Perhutani
dan PTPN VIII, khususnya yang berada di
hulu S. Citarum
Landasan Empirik
H. Dadang M Naser, SH, S.IP, M.Ip
Bupati Bandung
Sampah merupakan tanggung jawab kita bersama sehingga diperlukan komitmen kita semua untuk mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan
Berbicara Sampah maka sesungguhnya berbicara tentangPeradaban Manusia dan Perilaku Manusia
Sampah bagian dari hasil Perilaku Manusia yang harus dikelola dengan benar
Sesungguhnya sampah bukan sumber masalah tetapi sumber daya lingkungan “Sayangi Sampah Sampah Sayangi Kita”
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pemantapan Infrastruktur
Peningkatan Ekonomi yang Berdaya Saing
Ketahanan Pangan
Peningkatan Kualitas Lingkungan
5
Koridor
Pembang
unan
VISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Tahun 2016 - 2021
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta sinergi Pembangunan
Perdesaan berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan
Landasan Kebijakan
RAKSA Desa
Landasan Program
KONSERVASI BERBASIS IBADAH DAN KESEJAHTERAAN
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS RUMAH TANGGA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI SPIRIT “JAGA KAMPUNG JAGA LEMBUR”
Strategi “Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Sistim Nilai”
KONSERVASI BERBASIS IBADAH DAN KESEJAHTERAAN
Gerakan untuk mengajak dan memotivasi, memediasi dan memfasilitasi, membinadan melaporkan seluruh aktivitas penanaman pohon yang dilaksanakan di wilayahKabupaten Bandung baik oleh perorangan maupun kelompok, baik pada lahanyang disiapkan dan disediakan maupun pada lahan milik pribadi maupun bukanmilik pribadi, dengan prinsip bahwa pohon yang ditanam menjadi pohonkesayangan dari setiap yang menanam sehingga memiliki hubungan yangberkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung: setiap orang wajib menanam
2 batang pohon, 1 pohon untuk memenuhi kebutuhan oksigen dirinya dan 1 pohon
untuk untuk beribadah
Pohon sebagai Sumber
Kehidupan
Rata-rata satu pohon
menghasilkan hampir 260
pon oksigen setiap
tahunnya. Dua pohon
dewasa dapat
menyediakan oksigen yang
cukup untuk keluarga
dengan anggota 4 orang (Environment Canada)
Sebatang pohon
dewasa tunggal dapat
menyerap CO2 sebesar 48
pon/tahun dan melepaskan
O2 oksigen yang cukup
kembali ke atmosfer untuk
mendukung 2 manusia(Arbor Day Foundation)
Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bandung: setiap
orang wajib menanam
2 batang pohon,
1 pohon untuk memenuhi
kebutuhan oksigen dirinya
dan 1 pohon untuk untuk
beribadah
GAMBARAN UMUM
Kewenangan Dinas Kehutanan, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
Penguasaan LahanPerhutani, PTPN VIII, PJT, dan Swasta
Data Lahan Kritis
24.542,5Ha Lahan Kritis (Buku RP-RHL Kabupaten Bandung Tahun 2015-2020)
KAWASAN
HULU
SUNGAI
CITARUM
KESEPAKATAN DENGAN PERHUTANI
Pada tanggal 14 Agustus 2018 telah dilaksanakan penandatangan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah
Kabupaten Bandung dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara tentang Kerjasama Sinergitas
Pengelolaan Hutan.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama
pada 14 Agustus 2017 di Rumah Dinas
Bupati Bandung
Maksud: Sebagai landasan untuk
melakukan kerjasama pengelolaan hutan
berbasis konservasi dan pengendalian
kerusakan lingkungan di kawasan hutan negara
pada wilayah administrasi Pemkab Bandung
yang dikelola oleh Perum Kehutanan Negara.
Tujuan: meningkatkan potensi SDA dan
hutan untuk mendapatkan manfaat yang
optimal dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi
melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga
dapat memberikan keuntungan kedua belah
pihak.
Ruang lingkup: a. Pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
b. Peningkatan potensi sumber daya hutan untuk mendapatkan manfaatan yang optimal dari segi ekologi,
sosial, dan ekonomi sehingga dapat memberikan ketuntungan bagi kedua belah pihak;
c. Penggalian potensi wisata dan perencanaan pembangunan infrastruktur (investasi) berupa sarana dan
prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam kegiatan pengusahaan dan pengembangan Usaha
Wisata Alam;
d. Koordinasi rencana dan pelaksanaan pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan hutan di dalam kawasan
hutan negara pada wilayah administrasi Pemkab Bandung yang dikelola oleh Perum Kehutanana Negara;
e. Upaya meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, c, dan d dijabarkan melalui pendekatan sistematik berupa Program SATAPOK dan program
Pemkab Bandung lainnya.
GERAKAN SATAPOK(Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan)
SOFT LAUNCHING 1 Agustus 2017
Grand Launching SATAPOK
Grand Launching
tanggal 26 Januari 2018
Gerakan SATAPOKDalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Bandung
Bersama Partisipan dari 20 Negara Pada Zerowaste City Festival
Tanggal : 6 Maret 2018
Lokasi : Halaman
Belakang
Gedung
Sabilulungan
Kabupaten
Bandung
Jumlah Pohon : 50 Pohon
Jumlah Pemelihara : 1
Orang
Gerakan SATAPOKBersama Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat dan DLH Kabupaten Bandung
Tanggal : 6 April 2018
Lokasi : Petak 18 Kp. Ciseke
Desa Cibeureum Kec.
Kertasari
Jenis Pohon : Aren (Arenga pinnata)
Jumlah Pohon : 426 Pohon
Jumlah Pemelihara : 12 Orang
Gerakan SATAPOKBersama PT. Sarisandang Majalaya
Tanggal : 18 April 2018
Lokasi : Petak 18 Kp.
Ciseke Desa
Cibeureum Kec.
Kertasari
Jenis Pohon : Kopi (Coffea)
Jumlah Pohon : 500 Pohon
Jumlah Pemelihara : 3
Orang
Gerakan SATAPOKBersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tanggal : 19 April 2018
Lokasi : Petak 18 Kp. Ciseke
Desa Cibeureum Kec.
Kertasari
Jenis Pohon : Aren (Arenga
pinnata)
Jumlah Pohon : 20 Pohon
Jumlah Pemelihara : 1 Orang
Gerakan SATAPOKBersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Tanggal : 29 April 2018
Lokasi : Petak 73 Kp. Bleg
blegan Desa
Tarumajaya Kec.
Kertasari
Jenis Pohon : Pinus (Pinus
merkusii) & Aren
(Arenga pinnata)
Jumlah Pohon : 1126 Pohon
Jumlah Pemelihara : 26
Orang
Gerakan SATAPOKBersama Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bandung
Tanggal : 29 April 2018
Lokasi : Petak 73 Kp. Bleg
blegan Desa Tarumajaya
Kec. Kertasari
Jenis Pohon : Pinus (Pinus merkusii)
Jumlah Pohon : 1000 Pohon
Jumlah Pemelihara : 15 Orang
5 m
2 m
5 m
2 m
10
m
Pola pemanfaatan Ruang sebagaimana pada gambar di atas (tampak
melintang) dan disamping (tampak dari atas) dengan pengelompokkan
tanaman sebagai berikut :
1. Tanaman Kayu-kayuan (400 pohon/Ha)
2. Tanaman MPTS buah-buahan. (100 pohon/Ha)
3. Tanaman Lantai Hutan berupa Kopi, Teh, HMT/Hijauan makanan
Ternak, Kaliandra dll
Dari hasil kegiatan penanaman pada lantai hutan dapat dikembangkan
usaha lanjutan berupa industri pengolahan produk (teh dan kopi),
peternakan maupun pengembangan lebah madu. Disamping itu dapat
pula dikembangkan sebagai lokasi wisata alam.
Pembagian Ruang dan Pola Tanam Pemanfaatan Kawasan Hutan
Sumber: Perhutani KPH Bandung Selatan, 2017
PEMERINTAH
DAERAH
PERHUTANI
/PTPN
REGULATOR
EKSEKUTOR
PEMERINTAH DESA
ORGANISASI PENGGIAT/
PENCINTA
LINGKUNGAN
KELOMPOK
MASYARAKAT
BINAAN
(LMDH/PHBM)
Teknis Pelaksanaan Program (1)
OPERATORPemilik Pohon
Pemilik
Pohon
Teknis Pelaksanaan Program (2)
Perorangan
Korporasi/Organisasi/Instansi/Lembaga
Perjanjian
Kerjasama
Sertifikasi Pohon
CSRkonvensional
Korporasi/Perusahaan CSR
6 bulan
Rp 100 rb
Konservasi Berbasis Kesejahteraan & Ibadah
melalui
Gerakan SATAPOK & Sertifikasi Pohon
Leuweung Hejo Rakyat Ngejo
Leuweung Ruksak Rakyat Balangsak
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS
RUMAH TANGGA
KABUPATEN BANDUNG BERSIH
SAMPAH TAHUN 2020
DEKLARASI
Kabupaten Bandung
Bersih Sampah
2020
Kawasan IndustriBersih Sampah
Kawasan PerkantoranBersih Sampah
Sungai dan Saluran AirBersih Sampah
Kawasan PendidikanBersih Sampah
Kawasan PertokoanBersih Sampah
Kawasan Pemukiman dan PerumahanBersih Sampah
Sampah Bukan Sumber Masalah
Tapi Sampah Adalah Sumber Daya Lingkungan
Sumber Daya Organik
(Kehidupan)
Sumber Daya Energi
(Biodigester / Listrik)Sumber Daya Ekonomi
INSTRUMEN “WAJIB”
PENGELOLAAN SAMPAH
LUBANG CERDAS ORGANIK
(LCO) / ORGANIK
RESIDU
BANK SAMPAH
(ANORGANIK)
1 Rumah
2 LCO
Setiap warga harus
menjadi anggota Bank
Sampah
INSTRUKSI BUPATI BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANDUNG
4. Program Unggulan Kantin Mandiri Energi
“Ngaji Perkara
Lingkungan (Ngapel)”
Rintisan Rumah Makan
Zero Waste
Lubang Cerdas Organik
Program Eco Office
3. Penguatan Kapasitas Sarana dan
Prasarana Optimalisasi TPA Babakan
menjadi Pusat Edukasi
Pengelolaan Sampah
Bank Sampah Induk Pemda
Pojok Edukasi Bersih
Sampah (POKASIH) dan
Karung Edukasi Sampah
(KASIH)
Revitalisasi TPS dan Bank
Sampah
Tong Sampah Tematik
2.Penguatan Kelembagaan Penguatan Kapasitas
Pengolahan Sampah Bagi 4
pilar desa
Peraturan Desa tentang Sampah
dan Lingkungan
Badega Lingkung
Mitra 100 Babinsa
1. Penguatan Kapasitas Masyarakat
(Pasal 12 UU 18 Tahun 2008) Kampung Sabilulungan Bersih
(SABER)
Program RW Zero Waste
Sosialisasi dan Bimtek
Inovasi Program
Adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah
dengan diameter 10-30 cm, kedalaman 80-100 cm atau tidak
melebihi kedalaman muka air tanah, kemudian diisi sampah
organik untuk mendorong terbentuknya biopori (pori berbentuk
liang atau terowongan kecil yang dibentuk oleh aktivitas fauna
tanah atau akar tanaman)
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung bahwa 1 rumah
terdapat minimal 2 LCO, dengan melihat bahwa komposisi
sampah rumah tangga Kabupaten Bandung 45 – 60 %
berupa sampah organik sehingga diatur dalam Perdes di
seluruh Desa
Pembangunan Bank Sampah Induk Kabupaten Bandung
yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Unit yang
dibentuk oleh DesaBandung sebagai sarana dalam
mendukung dan membina Bank Sampah
PEMBANGUNAN
BANK SAMPAH INDUK
Kartu Tanda Anggota Bank Sampah menjadi Syarat dalam
Pelayanan Administrasi kependudukan
Maksud membangun budaya dan
perilaku ramah lingkungan berbasis
Sabilulungan dari seluruh pemangku
kepentingan
Tujuan terciptanya
kampung/desa yang masyarakatnya
secara mandiri dapat memahami
masalah LH dan mencari solusi atas
permasalahan tersebut serta
melakukan pengelolaan LH secara
konsisten dan berkelanjutan
Metodologi Participatory Rural
Approach yang dimodifikasi dengan
Sekolah Lapangan dengan
pendekatan andragogy
KaderAparat desa, BPD, LSM
Ketua RW, PKK
Pelaku usaha
Kelompok tani/ternak
Karang Taruna
Tokoh
dll
Pelaksanaan
Tahun 2017 dilakukan pada 10 Desa
sebagai berikut:Desa Panyirapan Kecamatan Soreang
Desa Kramatmulya Kecamatan Soreang
Desa Margahayu tengah Kecamatan Margahayu
Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka
Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka
Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka
Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek
Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran
Desa Margahurip Kecamatan Banjaran
Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang
Tahun 2018 dilakukan
pada 25 Desa
IndikatorKampungSaber
Terciptanya kaderlingkungan yang menjadi pelopor
kegiatan-kegiatan LH
Terciptanya kebiasaanswadaya dan gotong royong secara rutindalam kegiatanmasyarakat
Dilakukannyapengelolaan
sampah denganprinsip 3R
Dibangunnyasarana danprasarana
pengelolaan LH
Dilaksanakannyakegiatan penghijauan(KRPL, konservasi
lahan kritis)
Dilaksanakannyakampanye lingkungandalam setiap kegiatan
desa
DisusunnyaPerdes LH
Terbangunnyaperilaku hematenergi dan SDA
Ditunjuknyalokasi
percontohan
Upaya untuk optimalisasi peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah melalui program RW zero waste sebanyak
62 RW di Kabupaten Bandung
Upaya peningkatan kapasitas dalam bentuk sosialisasi
dan edukasi terhadap masyarakat desa yakni PKK, MUI,
Karang Taruna, dan RW (4 Pilar Desa) dalam pengelolaan
sampah
PERATURAN DESA
TENTANG SAMPAH DAN LINGKUNGAN
Bobot hitung
untuk ADPD
Penguatan Kapasitas
Pengelolaan SampahSosialisasi Pengelolaan Sampah kepada 3
Pilar Desa sebanyak 270 Desa dan 10
Kelurahan
Bimbingan teknis pemanfaatan sampah
kepada PKK, Taruna Karya, Tokoh dan
Masyarakat Desa.
MITRA 100 BABINSA
Pojok Edukasi Bersih Sampah sebagai
upaya penanganan TPS liar di
Kabupaten Bandung sebagai media
edukasi bertingkat bagi masyarakat
Program revitalisasi TPS yang berada di Kabupaten
Bandung sebanyak 60 titik
REVITALISASI TPS DAN
BANK SAMPAH
TEMPAT SAMPAH TEMATIK
SARANA PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH MAKAN ZERO WASTE DAN
KANTIN MANDIRI ENERGI
“NGAJI PERKARA LINGKUNGAN”
(NGAPEL)
Kegiatan yang dikembangkan berupa
konservasi berbasis tematik MPTS/buah-
buahan misalnya Kampung Alpukat,
Kampung Mangga, Kampung Durian,
Kampung Jambu, dsb
No. Kecamatan Jenis Bibit No. Kecamatan Jenis Bibit No. Kecamatan Jenis Bibit
1. RancaekekMangga, Sawo
11. Cangkuang
Rambutan, Durian,
Nangka, Sawo,
Kesemek
23. BaleendahMangga,
Rambutan,
Lengkeng, Durian
2. Solokanjeruk 12. Soreang 24. Dayeuhkolot
3. CiparayMangga, Petai,
Nangka, Aren
13. Katapang 25. Bojongsoang
4. Pacet 14. Kutawaringin 26. Pameungpeuk
5. Majalaya 15. Margahayu 27. Ciwidey Jeruk Bali, Aren
6. Paseh Alpukat, Jeruk,
Durian, Aren
16. Margaasih 28. Rancabali
Kopi, Teh, Kina,
Alpukat, Aren
7. Ibun 17. Cimenyan Alpukat, Jengkol,
Petai, Jeruk Bali,
Aren
29. Pasirjambu
8. Cimaung Jambu Klutuk,
Jambu Air, Jambu
Cingcolo, Aren
18. Cilengkrang 30. Pangalengan
9. Arjasari 19. Cileunyi 31. Kertasari
10. Banjaran 20. Nagreg Mangga ,
Rambutan, Durian,
Aren
21. Cikancung
22. Cicalengka
TAMAN EDUKASI
LINGKUNGAN HIDUP
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT MELALUI SPIRIT
“JAGA KAMPUNG JAGA LEMBUR”
KAJIAN HUKUM
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang
sama dan seluas-luasnyauntuk berperan aktif
dalam perlindungan danpengelolaan lingkungan
hidup.
pengawasan sosial
pemberian saran, pendapat,
usul, keberatan, pengaduan;
penyampaian informasi
dan/atau laporan
meningkatkan kepeduliandalam perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup;
meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dankemitraan
menumbuhkembangkankemampuan dankepeloporan masyarakat
Menumbuhkembangkanketanggap segeraanmasyarakat untuk melakukanpengawasan sosial;
mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsilingkungan hidup.
Pasal 70 ayat (2)
Pasal 70 ayat (3)
Pasal 70 ayat (1)
UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PROGRAM BADEGA
Permasalahan/
Isu Lingkungan
Permasalahan / Isu
Lingkungan Tertangani
Konsistensi Pengelolaan
Lingkungan dari objek
masalah/isu
Pengawasan Sosial
Pasca Penanganan
terbangun dengan baik
melalui prinsip “Jaga
Kampung Jaga Lembur”
Badega Lingkungan
Pemerintah Daerah
(Pengawasan, Perizinan, dll)
Masyarakat / Sosial
Sinergitas
Pengawasan
Masyarakat/
Sosial
BADEGA LINGKUNGAN
Maksud
Memperkuat ruang partisipasi
dan peran aktif mayarakat
dalam pengawasan Sosial
sehingga menjadi bagian dari
penanggulangan permasalahan
lingkungan
Tujuan Kegiatan
Terwujudnya sinergitas
Pemerintah Daerah dengan
masyarakat dalam
menjalankan fungsi
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
“BADEGA LINGKUNGAN”
Makna Leksikal (bahasa Sunda) = Pelayan / Penjaga Lingkungan
Makna Harfiah = Spirit untuk melayani dan menjaga lingkungan
MANFAAT
1. Menumbuh kembangkan budaya masyarakat dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan sinergitas peran serta masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian permasalahan
lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatkan efektifitas pengendalian isu permasalahan
lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten
Bandung;
5. Meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan dan
sengketa di bidang lingkungan hidup sebagai standar
pelayanan minimal;
6. Meningkatkan upaya edukasi dalam pengelolaan
lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung
7. Mendukung peningkatan kualitas lingkungan
TARGET / SASARAN
Tumbuhnya kepedulian dan rasa memiliki yang diwujudkan
dalam bentuk tumbuhnya spirit dan nilai-nilai “Jaga kampung
Jaga Lembur” pada komponen masyarakat di wilayah segmentasi
(5 segmen)
Membantu upaya peningkatan edukasi lingkungan kepada masyarakat yang mendorong lahir dan
terbentuknya kader-kader lingkungan;
Membantu upaya pemantauan terhadap lingkungan dan sumber yang berpotensi terjadinya
pencemaran dan perusakan lingkungan
Merekomendasikan kader (Balad Badega) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat
dalam menanamkan “Jaga Kampung Jaga Lembur”;
Membantu upaya penanganan terhadap permasalahan lingkungan hidup dengan
melibatkan masyarakat;
Membantu upaya pemantauan terhadap kondisi masyarakat (budaya dan sosiologis) yang
berpotensi terjadinya sengketa di bidang lingkungan hidup;
Membantu menghimpun informasi terkait dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
Dalam melaksanakan tugasnya, Badega Lingkungan menjalin komunikasi konsultasi dan koordinasi
dengan pemerintahan setempat (RT, RW, Desa, Kecamatan, Koramil, Polsek, dst) dan usnsur
masyarakat (tokoh masyarakat, organisasi pegiat lingkungan, dst)
TUGAS BADEGA
INDIKATOR BADEGA LINGKUNGAN
INDIKATOR
Terbentuknya Balad Badega (Kader Pengendali Isu Lingkungan) setiap
segmen
Teridentifikasinyan potensi permasalahan / isu lingkungan
Tersampaikannya laporan kondisi lingkungan secara
berkelanjutan
Terjalinnya kerjasama dengan pemerintahan setempat
Terlaksananya edukasi lingkungan di setiap segmen
Tersedianya informasi tentang kinerja pelaku usaha dalam pengelolaan
lingkungan
Data Balad
Bedega
Data Potensi
Per Segmen
Data Laporan
Data Sinergitas/
Komunikasi
Data Bukti
Sosialisasi/
Pertemuan
Data kinerja
pelaku usaha
Adalah pusat layanan bagi Pengadu yang menyampaikan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau
pengelolaan sampah
Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasi IT
PENANGANAN PENGADUAN MELALUI
POS PELAYANAN PENGADUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN
0
10
20
30
40
50
60
Pengaduan
JUMLAH PENGADUAN 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018 (sd Mei)
14
29
56
26
INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM
Penegakan Hukum Administratif(Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin, dan
Pencabutan Izin)
Penegakan Hukum Pidana
Penegakan Hukum Perdata
Fakta Penegakan Hukum Lingkungan
• 14 Pengaduan
• 13 Sanksi Administratif
• 2 Pidana
• 33 Titik Penutupan Bypass
2015
• 29 Pengaduan
• 14 Sanksi Administratif
• 1 Pidana
• 28 Titik Penutupan Bypass
2016
• 56 Pengaduan
• 36 Sanksi Administratif
• 5 Pidana
• 2 Perdata
• 127 peringatan
• 47 Titik Penutupan Bypass
• 11 Perusahaan membangun IPAL
2017
• 28 Pengaduan
• 26 Sanksi Administratif
• 7 Pidana
• 1 Sengketa
• 68 Titik Penutupan Bypass
• 35 Usaha/Kegiatan ditutup pembuangan
limbahnya
• 30 Perusahaan membuat/revital IPAL
2018(Sd Juni)
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
0
5
10
15
20
25
TEGURAN TERTULIS PAKSAAN PEMERINTAH
PENERAPAN SANKSI 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018 (sd Mei)
811 11
13
5 3
23
9
PELIBATAN MUSPIKA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH
PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
0
10
20
30
40
50
60
70
SALURAN
JUMLAH SALURAN YANG
DITUTUP 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018 (sd Mei)
3328
47
65
KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM
BARESKRIM POLRI
POLDA JABAR
POLRES BANDUNG
SATUAN POL PP KAB BANDUNG
PIDANA
0
1
2
3
4
5
6
PIDANA
PIDANA 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018 (sd Mei)
2
1
5
6
PERUSAHAAN YANG MEMBANGUN IPAL
0
5
10
15
20
25
30
PERUSAHAAN
IPAL yang Terbangun
2017 2018 (sd Mei)
30
11
PENGUATAN REGULASI
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Limbah B3
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau
Sumber Air
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin
Lingkungan
Adalah sistem pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban
dari industri terhadap pengelolaan lingkungan yang diwajibkan dalam
Izin Lingkungan.
Sistem Pelaporan
Hasil Pemantauan
Rutin Perusahaan
Sistem Pelaporan
Hasil Pengawasan
Sistem Informasi
dan Pembinaan
H. Dadang M Naser, SH, S.IP, M.Ip
Bupati Bandung
Sayangi Sampah
Sampah Sayangi Kita