Post on 18-Jun-2018
RENCANA KERJA
( RENJA )
TAHUN 2015
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
JL. KH. WAHID HASYIM 52 JOMBANG
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam Sistem Kesehatan Nasional ditegaskan tentang penyelenggaraan
Subsistem Upaya Kesehatan yang diantaranya mengacu pada prinsip Usaha
Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan
peran aktif masyarakat dan swasta. Hal ini menyebabkan pemerintah dalam hal
ini pengelola rumah sakit harus dapat mengidentifIkasi kebutuhan masyarakat
dan melibatkan sumber daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut
sambil mengoptimalkan sumber daya yang ada di rumah sakit untuk mencapai
tujuan bersama.
Melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1202 tahun 2003 dibuat
Indikator untuk mencapal visi Indonesia sehat. Selanjutnya diperkuat dengan
Keputusan Menkes Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan
pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja
dan target.
Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Rumah Sakit melalui Badan Layanan Umum (BLU) semakin
mendorong pengelola Rumah Sakit untuk memenuhi aspek Akuntabilitas.
Melalui aturan ini, pengelola rumah sakit mempunyai keleluasaan yang lebih
besar untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya termasuk bekerja
dengan pihak swasta untuk mengembangkan sarana dan prasarana rumah
sakit.
Oleh karena itu, manajer rumah sakit harus mempersiapkan segala sesuatu
yang menjadi prasyarat BLU, yaitu berupa penyusunan rencana strategis bisnis,
dan rencana kerja tahunan Selanjutnya SK Menkes No. 034 tahun 1972
menetapkan bahwa setiap rumah sakit berkewajiban memiliki Rencana Induk
Pembangunan dan Pemeliharaannya.
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan
yang matang dan terpadu. Perencanaan ini dapat diartikan sebagai suatu proses
perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada
data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu
rangkaian kegiatan atau aktivitas, baik yang bersifat fisik maupun non fisik,
dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan
mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 2
bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas.
Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan
kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu juga
untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan,
hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk
meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan serta menyusun skala prioritas
dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar
untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas
yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan
daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun
(RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD
sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan
yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-
SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu)
tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun
berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagai lembaga teknis
daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan PERBUP
No. 188/413/Kep/412.12/2008 , sedang berupaya mempersiapkan segala
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 3
sesuatunya untuk mengembangkan rumah sakit agar lebih dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat. Rencana kerja Rumah Sakit sebagai arahan dasar
pengembangan rumah sakit, selain mengidentifikasi sumber daya dan
permasalahan yang timbul untuk mendapatkan solusinya.
Penyusunan rencana kerja diharapkan akan menjadi pedoman dalam
penataan semua komponen rumah sakit guna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Jombang Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. UU no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 tentang RS-BLU
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 61 tahun 2007 tentang PPK BLUD
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jombang Tahun 2009 - 2013;
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013;
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 188/413/Kep/412.12/2008 tentang RSUD
Jombang sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 5
1.3.1. Maksud
Penyusunan Renja-RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2015
dimaksudkan untuk:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur RSUD
Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan
prioritas-prioritas program dan kegiatan di bidang perencanaan rumah
sakit, sehingga sasaran dan target capaian yang dilaksanakan di dalam
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun
2015 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang
ditetapkan. .
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
tentang rencana kerja.RSUD Jombang
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana Kerja dalam kurun waktu tahun 2015.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi RSUD Jombang.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja-RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2015
adalah untuk :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi RSUD Jombang di dalam
pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jombang.
2. Mewujudkan perencanaan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,
tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan
tujuan dalam pengembangan RSUD Jombang.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan peningkatan
kualitas pelayanan di rumah sakit.
1.4 SISTEMATKA RENJA
Renja RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2015 disusun berdasarkan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Renja
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
RSUD Kabupaten Jombang sebagai sarana pelayanan publik di bidang
kesehatan telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan
mengambil Pelayanan berstandar Nasional sebagai Visi yang ingin dicapainya.
Pelayanan berstandar Nasional akan dapat terwujut dengan dukungan adanya
SDM yang Profesional, Sarana yang memadahi dan dana yang cukup serta
managemen pengelolaan rumah sakit yang handal.
Pada tahun 2013 capaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang cukup
baik, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kinerja baik secara kuantitatif
maupun kualitatif dari tahun sebelumnya. Secara kuantitatif adanya peningkatan
jumlah kunjungan baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Tingkat hunian
rawat Inap (BOR) tahun 2013 sebesar 87.70% dengan jumlah tempat tidur 347
sedangkan tahun 2012 sebesar 89,88% dengan kapasitas tempat tidur yang
sama. Kunjungan rawat inap tahun 2013 sebanyak 26.605 pasien dan pada
tahun 2012 sebanyak 28.194 pasien dengan sedikit penurunan jumlah pasien
sebanyak 5,6%. Kunjungan rawat jalan tahun 2013 sebanyak 152.905 tahun
2012 sebanyak 154.462 kunjungan atau ada sedikit penurunan 1,003%.
Efisiensi pemanfaatan sarana rawat inap juga cukup baik, hal ini bisa dilihat dari
tingkat hunian rawat inap. Demikian pula dengan Turn Over Intervel (TOI) yaitu
interval yang menunjukkan berapa hari tempat tidur tidak dipakai setelah pasien
pulang dan sebelum pasien baru masuk yaitu pada tahun 2013 sebanyak 0,6
hari sedangkan standar Depkes 1-3 hari hal ini menunjukkan kapasitas tempat
tidur yang tersedia kurang mencukupi. Dari segi kualitas pelayanan juga
mengalami perbaikan hal ini bisa dilihat dari rata-rata lama dirawat Average
Lennght Of Stay (ALOS) yaitu sebesar 5 hari sedangkan standar Depkes adalah
< 9 hari. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Jombang telah
berupaya meningkatkan standarisasi pelayanan dengan menerapkan Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Akreditasi 16 Pelayanan. Pada tahun 2014
Rumah Sakit Umum Jombang berupaya untuk mencapai standar akreditasi
rumah sakit versi 2012.
Dalam Upaya mewujudkan SDM yang profesional, produktif dan
berkomitmen di RSUD Jombang telah dilaksanakan Pendidikan dan Latihan
baik secara Internal di rumah sakit maupun eksternal di luar rumah sakit.
Pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi serta pembinaan etika dan
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 8
perilaku melalui organisasi profesi juga dilaksanakan secara terus menerus.
Sedangkan Untuk meningkatkan kesejahteraan guna meningkatkan motivasi
kinerja telah diberikan insentif yang berbasis kinerja dan kebersamaan
(Remunerasi) . Kendala yang dihadapi dalam pembinaan SDM adalah masih
adanya sebagian karyawan dalam memberikan pelayanan sikap dan
perilakunya kurang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi hal
tersebut saat ini telah diupayakan sosialisasi secara intensif kredo ”CINTAKU”
yaitu pelayanan Cepat, Indah, Nyaman, Terjangkau, Aman, Kepercayaan,
Umum.
Dalam meningkatkan sarana dan prasarana RSUD Jombang pada Tahun
2013 telah dilakukan pembangunan Gedung Cempaka melalui dana Cukai
Rokok dan gedung rawat inap kelas III di Pavilyun Dahlia melalui dana DAK
bidang kesehatan sedangkan pembangunan gedung Pavilyun Upaya Waluya,
gedung kamar operasi dan gedung Keuangan melalui dana BLUD. Agar tata
bangunan dan ruang di RSUD Jombang dapat tertata dengan baik maka telah
diupayakan sesuai dengan Masterplan Rumah Sakit. Sedangkan untuk
melengkapi alat kedokteran guna mengikuti perkembangan Iptek dibidang
kedokteran dan memenuhi kebutuhan masyarakat maka telah diadakan alat
kedokteran malalui anggaran APBN/TP dan dana Bagi Hasil Cukai Rokok.
Sedangkan untuk melengkapi penunjang pelayanan telah diadakan
penambahan alat penunjang dan komputerisasi Sistem Informasi Managemen
Rumah sakit.
Kinerja dibidang keuangan sedikit mengalami penurunan (0,41% ) dari
target anggaran pendapatan fungsional rumah sakit sebesar
Rp.92.864.792.934,00 terealisasi Rp.92.486.666.427,57.Kendala yang dihadapi
dibidang keuangan adalah tingginya piutang Jamkesmas yang belum terbayar
sebesar Rp.15.985.170.884,93 serta masih tingginya biaya untuk pelayanan
pasien miskin (Jamkesda), pada tahun 2013 RSUD Jombang telah memberi
subsidi sebesar Rp.7.051.273.299,00 Demikian pula biaya investasi untuk
peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit juga cukup tinggi , untuk
mengatasi hal tersebut maka telah diupayakan untuk mendapatkan bantuan
pendanaan baik dari APBN maupun APBD. Pada tahun 2013 RSUD Jombang
telah mendapatkan bantuan pendanaan dari APBN/TP sebesar
Rp.12.500.000.000,-, dana Cukai Rokok sebesar Rp.4.726.291.000,00 dan
dana DAK bidang kesehatan sebesar Rp.1.619.436.000,00
Bila kita kaji secara menyeluruh dari data yang ada dapat disimpulkan
bahwa capaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah cukup
baik.Namun disadari bahwa karena terbatasnya sumber daya yang ada maka
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 9
masih ada kekurangan dan kelemahan yang perlu dibenahi dimasa yang akan
datang.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 10
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA RSUD TAHUN 2013 KABUPATEN JOMBANG
Kode Program / Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome/K
egiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keuangan Program Kegiatan SKPD sd Triwulan IV pada Renja
Tahun 2013 Identikasi Kendala Pelaksanaan
Perkiraan
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan S/D akhir
Tahun 2013
bertambah/(berkuran
g)
CATATAN
Kinerja Keuangan
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Kesehatan
Bidang urusan Kesehatan
x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x.xx.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa pengiriman
60 BLN 48 12 12 5.000.000,00
554.750
60 -
x.xx.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan
60 BLN 48 12 12 1.992.000.000,00
1.535.575.972
60 -
Penambahan daya dan pem
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 11
akaian listrik
x.xx.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
21 unit 13 8 8 17.000.000,00
7.195.000
21 -
x.xx.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
60 BLN 48 12 12 432.650.000,00
357.608.310
60 -
Penambahan jumlah panitia dan kenaikan honor
x.xx.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
60 BLN 48 12 12 550.000.000,00
521.331.563
60 -
x.xx.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
60 BLN 48 12 12 330.000.000,00
285.583.815
60 -
x.xx.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang
Tersedianya komponen instalasi listrik/
60 BLN 48 12 12 140.000.000,00
136.396.005
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 12
an Bangunan Kantor
penerangan bangunan kantor
x.xx.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
60 paket 48 12 12 105.000.000,00
81.059.050
60 -
x.xx.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
60 BLN 48 12 12 2.500.000,00
1.906.000
60 -
x.xx.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
60 BLN 48 12 12 70.000.000,00
59.146.250
60 -
x.xx.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
60 BLN 48 12 12 758.382.560,00
626.051.685
60 -
x.xx.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah dan konsultasi antar tingkatan pemerintahan dan instansi terkait
60 BLN 48 12 12 300.000.000,00
198.542.765
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 13
x.xx.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di lingkup pemerintah daerah dan instansi terkait
60 BLN 48 12 12 15.000.000,00
4.405.000
60 -
x.xx.01.020 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya honor bagi tenaga kontrak sebanyak per bulan
60 BLN 48 12 12 4.400.000.000,00
4.045.988.524
60 -
x.xx.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
x.xx.02.003 Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan bangunan gedung kantor
2 paket 0,05 1 0,7 2.059.200.000,00
1.244.846.695
0,7 1,30
KDP
x.xx.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1 paket 1 1 1 165.000.000,00
165.000.000
0 1
Penambahan Kendaraan Dinas
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 14
x.xx.02.007 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 paket 0 12 12 355.000.000,00
311.305.186
12 -
x.xx.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatanan gedung kantor
12 paket 0 12 12 682.399.100,00
470.649.300
12 -
x.xx.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60 BLN 48 12 12 30.000.000,00
17.378.830
60 -
x.xx.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
60 BLN 48 12 12 30.000.000,00
7.318.000
60 -
x.xx.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
60 BLN 48 12 12 14.000.000,00
9.596.475
60 -
x.xx.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
60 BLN 48 12 12 30.000.000,00
26.086.500
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 15
kantor
x.xx.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
x.xx.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk tenaga medis, paramedis dan non medis
4297 stel 3145 981 206.037.500,00
123.848.250
4297 -
x.xx.03.003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas IPS dan gizi
290 stel 203 50 25.000.000,00
15.730.000
290 -
x.xx.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian olah raga dan kaos HKN
3640 stel 2765 875 102.500.000,00
99.529.500
3640 -
x.xx.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
x.xx.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Terlaksananya kegiatan diklat bagi tenaga non medis
60 BLN 45 12 12 200.000.000,00
163.027.650
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 16
1.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
1.02.06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja pelayanan di rumah sakit
24 paket 24 0 0 0 -
24 -
1.02.06 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran rumah sakit
2 paket 2 0 0 0 -
2 -
1.02.06 Penyusunan laporan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
2 paket 2 0 0 0 -
2 -
1.02.02.16 Program upaya kesehatan masyarakat
-
1.02.16.012 Peningkatan pelayanan kesehatan
Terlasananya upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui pemberian jasa pelayanan berbasis kinerja kepada
60 BLN 48 12 12 37.168.000.000,00
35.497.696.522
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 17
seluruh karyawan ;medis, paramedis dan non medis
1.02.19 Program Pengawasan Obat dan Makanan
-
1.02.19.001 Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Terlaksananya uiji laborat terhadap bahan makanan pasien
8 paket 4 0 0 0 -
8 -
1.02.23 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
-
1.02.23.001 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Terlaksananya kegiatan promosi,publikasi,dokumentasi terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit
60 BLN 48 12 12 221.500.000,00
115.064.010
60 -
1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
-
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 18
1.02.23.001 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Tersusunnya standar pelayanan kesehatan melalui pendampingan dengan pihak ketiga/tenaga ahli
15 paket 10 3 575.000.000,00
316.518.100
14 1
Pendampingan software penyusunan Laporan Keuangan SAK
1.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
-
1.02.26.001 Pembangunan Rumah Sakit
Terlaksananya pengadaan bangunan gedung rumah sakit
8 paket 5 3 5.358.100.000,00
4.609.468.750,00 8 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 19
1.02.26.004 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II Dan III)
Terlaksananya pengadaan bangunan gedung rawat inap VVIP, VIP, kelas I, II, III rumah sakit
36 paket 20 3 2.701.036.000,00
2.285.312.000,00 36 -
1.02.26.006 Pengembangan ruang ICU,ICCU, NICu
Terlaksananya pengadaan instalasi gas medik di ruang ICU Pav Flamboyan
1 paket 0 1 1 298.000.000,00
176.027.200,00 1 -
1.02.26.007 Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah rumah sakit
Terlaksananya pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah Rumah Sakit
1 paket 0 1 1 50.000.000,00
47.828.000
1 -
Pengembangan ruan rontgen
Terlaksananya pengadaan gedung general chekup dan lift
2 paket 2 0 0 - 2 -
Pengembangan ruang laborat
Terlaksananya pengadaan gedung laborat
1 unit 1 0 0 - 1 -
Pembangunan Kamar Jenasah
Terlaksananya pengadaan gedung kamar jenasah
2 BLN 2 0 0 - 2 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 20
1.02.26.017 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
Terlaksananya pengadaan rehabilitasi gedung rumah sakit
2 BLN 1 1 1 450.000.000,00
394.153.994
2 -
1.02.26.018 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Terlaksananya pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit
60 BLN 45 12 12 4.180.631.000,00
4.168.167.089
60 -
Bantuan TT set dari Cukai Rokok
1.02.26.019 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
Terlaksananya pengadaan obat-obatan dan perbekalan farmasi, bahan laborat, radiologi rumah sakit
60 BLN 48 12 12 33.906.219.711,73
35.534.572.670
60 -
1.02.26.021 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
Terlaksananya pengadaan mebeler rumah sakit
60 BLN 47 12 12 480.000.000,00
434.645.400
60 -
1.02.26.022 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)
Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit; alat dapur, ruang pasien, loundry
60 BLN 48 12 12 1.839.700.000,00
1.500.543.755
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 21
1.02.26.023 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
Terlaksananya pengadaan bahan logistik; BBM ambulance, bahan makan pasien rumah sakit
60 BLN 48 12 12 3.075.680.000,00
2.940.956.796
60 -
1.02.26.024 Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit
Terlaksananya pengadaan bahan cetakan, fotocopy dan penggandaan rumah sakit
60 BLN 48 12 12 655.339.400,00
627.970.975
60 -
Pengembangan tipe rumah sakit
12 BLN 12 0 0 - 0 12
1.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
-
1.02.27.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit
60 BLN 48 12 12 581.500.000,00
541.553.543
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 22
1.02.27.016 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolah Limbah rumah sakit ,tersedianya bahan dan alat kebersihan dan pemeriksaan limbah rumah sakit
60 BLN 48 12 12 979.047.618,00
789.680.973
60 -
1.02.27.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat kedokteran dan kalibrasi alat kedokteran rumah sakit
60 BLN 48 12 12 1.610.000.000,00
1.562.796.645
60 -
1.02.27.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenasah
60 BLN 48 12 12 65.000.000,00
32.380.500
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 23
1.02.27.019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeler rumah sakit rumah sakit
60 BLN 48 12 12 40.000.000,00
34.725.800
60 -
1.02.27.020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
60 BLN 48 12 12 180.000.000,00
103.362.813
60 -
1.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
-
1.02.28.004 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan
Terlaksananya kemitraan dengan ARSADA dan PERSI
60 BLN 38 12 12 12.000.000,00
4.159.000
60 -
1.02.28.005 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis,
Terlaksananya upaya peningkatan kualitas dokter dan paramedis melalui kegiatan diklat medis dan paramedis baik melalui inhouse
60 BLN 48 12 12 610.000.000,00
466.133.050
60 -
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 24
trainning maupun exhouse trainning
1.02.28.007 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
Tersedianya biaya pengobatan dan penguburan bagi pasien kurang mampu
60 BLN 27 12 12 11.250.000,00
5.333.000
60 -
JUMLAH 108.064.672.889,73
102.704.711.659,58
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 25
2.2 Analisis Kinerja RSUD Jombang
2.2.1 Peningkatan kualitas dan produktifitas pelayanan
a. Hasil Pengukuraan kinerja
RSUD Kabupaten Jombang sebagai lembaga pelayanan publik telah
berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Upaya
yang dilakukan antara lain meliputi pemenuhan kebutuhaan pasien seperti bahan
obat-obatan, laboratorium, radiologi, alat kesehatan dan bahan makanan serta
ditunjang dengan pelayanan petugas yang profesional dan selalu berpedoman
pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.Jumlah kunjungan
pasien baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan telah mengalami sedikit penurunan.
Pasien Rawat Inap pada tahun 2013 sebanyak 26.605 pasien pada tahun 2014
sebanyak 26.605 pasien. Pasien Rawat Jalan pada tahun 2013 sebanyak 152.905
pasien sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 152.905, kunjungan mengalami
penurunan sebesar 2,8%. Efisiensi pemanfaatan sarana rawat inap juga cukup
baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat hunian rawat inap Bed Occupancy Rate (BOR)
tahun 2014 sebesar 87,70% dengan jumlah tempat tidur 347 sedangkan tahun
2013 sebesar 87,70 % dengan kapasitas tempat tidur yang sama. Demikian pula
dengan Turn Over Interval (TOI) yaitu interval yang menunjukkan berapa hari
tempat tidur tidak dipakai setelah pasien pulang dan sebelum pasien baru masuk
pada tahun 2014 yaitu sebanyak 0,6 hari sedangkan standar Depkes 1 – 3 hari
hal ini menunjukkan kapasitas tempat tidur kurang mencukupi dan pada tahun
2015 telah dilakukan penambahan tidur tidur pasien menjadi 430.
Dari segi kualitas pelayanan juga mengalami perbaikan hal ini bisa dilihat
dari rata-rata lama dirawat Average Lenght of Stay (ALOS) yaitu sebesar 5,1 hari
sedangkan standar Depkes adalah < 9 hari. Hal ini menunjukkan bahwa
penanganan pasien di RSUD Jombang cukup baik sehingga pasien bisa cepat
disembuhkan dari penyakitnya. Indikator kualitas pelayanan yang lain adalah
angka kematian, pada tahun 2014 angka kematian di RSUD Jombang GDR
(Gross Death Rate) sebesar 86,8 promil. Sedangkan angka kematian setelah
dirawat lebih dari 48 jam NDR (Net Death Rate) sebesar 51,97 promil. Dari data
diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pasien adalah sebelum
dirawat 48 jam, hal ini bisa diartikan bahwa pasien ketika masuk rumah sakit
kondisi kesehatannya sudah sangat buruk. Kemungkinan timbulnya masalah ini
adalah kurang optimalnya sistem rujukan dari pelayanan dasar ke pelayanan
rujukan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan Index
Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Jombang telah melakukan survey kepuasan
masyarakat dengan metode GTZ, ada 14 unsur pelayanan yang dinilai. Hasil dari
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 26
survey tersebut Index Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Jombang adalah
76.43 yang dapat diklasifikasikan mutu pelayanan baik. Disamping itu RSUD
jombang juga memberikan pelayanan terhadap komplain pasien dan keluarganya.
Budaya kerja RSUD Jombang memandang bahwa komplain dari pelanggan
adalah peluang untuk memberikan pelayanan lebih baik. Pelayanan komplain
yang diberikan antara lain SMS Center, Pengaduan 24 jam. Serta kotak saran.
b. Evaluasi dan analisis
Ada bebarapa hal yang menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan
Rawat Inap maupun Rawat Jalan antara lain :
1. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan
kesehatan
2. Adanya penambahan tempat pelayanan kesehatan baru baik milik pemerintah
maupun swasta di wilayah Kab.Jombang
c. Permasalahan / kendala
Seiring dengan semakin bertambahnya tempat pelayanan kesehatan di
Kab.Jombang maka semakin tinggi pula daya saing untuk mendapat pelayanan
yang bermutu. Sementara itu sumber daya yang dimiliki rumah sakit masih cukup
terbatas dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tersebut
d. Pemecahan Masalah
RSUD Jombang berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki
untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahun
2015 telah diupayakan standarisasi pelayanan melalui implementasi Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit versi 2012.
2.2.2 Peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM
a. Hasil Pengukuran kinerja
Untuk meningkatkan kualitas SDM di RSUD Jombang telah dilaksanakan
kegiatan Pelatihan baik secara internal yang dilaksanakan di rumah sakit sendiri
maupun secara eksternal dengan mengikutkan karyawan untuk mengikuti
pelatihan diluar rumah sakit. Disamping itu RSUD Jombang juga meningkatkan
pendidikan karyawan dengan membiayai karyawan untuk melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga RSUD Jombang juga telah
melakukan rekruitmen tenaga honorer dan mendapat tambahan tenaga CPNS
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 27
dari Pemkab Jombang. Namun demikian kebutuhan tenaga di RSUD Jombang
masih belum mencukupi sebagimana standar yang ditetapkan. Tenaga yang
masih kurang tersebut khususnya adalah tenaga paramedis keperawatan.
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan karyawan RSUD Jombang telah
memberikan jasa pelayanan yang berbasis kinerja dan kebersamaan
(Remunerasi) . Dengan naiknya kesejahteraan karyawan ini diharapkan dapat
meningkatkan motivasi kerja untuk memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat.
b. Kendala dan Permasalahan
Meskipun telah diupayakan meningkatan kualitas SDM namun masih ada
sebagian karyawan yang dalam memberikan pelayanan kurang berorientasi pada
kepuasan pasien.
c. Upaya pemecahan masalah
Untuk mengatasi permasalahan diatas maka RSUD jombang telah
melaksanakan langkah-langkah antara lain yaitu dengan mensosialisasikan
budaya kerja pelayanan ”Cintaku” yaitu pelayanan Cepat, Indah, Nyaman, Aman,
Kepercayaan, Umum kepada seluruh karyawan, melakukan Pendidikan dan
Latihan serta pembinaan etika profesi.
2.2.3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
i. Hasil Pengukuran Kinerja
Dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasara pelayanan di
RSUD jombang telah diupayakan dengan melaksanakan kegiatan antara lain :
1. Pembangunan dan renovasi gedung
Pembangunan dan renovasi yang dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu ;
pembangunan gedung Cempaka bantuan dana Cukai Rokok,gedung Dahlia
bantuan dana DAK, gedung Pav Upaya Waluya, gedung Keuangan dari dana
BLUD.
2. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Non Medis
Pengadaan alat kedokteran pada tahun 2013 adalah Alat kedokteran umum
,pengadaan tempat tidur pasien dan peralatan penunjang lainnya baik dari
dana BLUD maupun bantuan dana cukai rokok, DAK bidang kesehatan dan
APBN/TP.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 28
b. Permasalahan
1. Pembangunan Gedung
Permasalahan dalam memenuhi kebutuhan bangunan gedung adalah
lahan rumah sakit yang terbatas dan biaya pembangunan yang cukup besar
2. Pengadaan alat medis
Perkembangan Teknologi kedokteran berjalan cukup pesat dan peralatan
yang dimiliki rumah sakit saat ini sebagian sudah berumur tua serta harga alat
kedokteran yang cukup tinggi
c. Pemecahan masalah
1. Pembangunan Gedung
Agar pembangunan gedung rumah sakit dapat tertata dengan baik maka
diupayakan sesuai Master Plan Rumah Sakit. Sedangkan terkait dengan
kurangnya pendanaan diupayakan dengan mengusulkan bantuan dari dana
APBD maupun APBN
2. Pengadaan Alat medis
Untuk mencukupi kebutuhan Alat medis sesuai perkembangan teknologi
kedokteran yang mutakhir RSUD Jombang mengusulkan bantuan melalui
dana APBN/TP maupun APBD dan Kerjasama Operasional (KSO)
2.2.4. Peningkatan kemampuan pendanaan
a. Hasil Pengukuran kinerja
Pada tahun 2013 RSUD Jombang telah memasuki tahun kelima sebagai
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dalam pengelolaan
keuangannya berpedoman pada Permendagri no 13 th 2006 dan Permendagri
nomor 61 tahun 2008. Kinerja dibidang keuangan sedikit mengalami penurunan
(0,41%) dari target anggaran pendapatan fungsional rumah sakit sebesar
Rp.92.864.792.934,00 terealisasi Rp.92.486.666.427,57. Pada tahun 2013
RSUD Jombang telah mendapatkan bantuan pendanaan dari dana APBN/TP
sebesar Rp.12.500.000.000,00 bantuan dana cukai rokok sebesar
Rp.4.726.291.000,00 dan bantuan dana D A K sebesar Rp.1.619.436.000,00
Sedangkan target pengeluaran sebesar Rp.130.547.978.828,73 terserap sebesar
Rp.119.633.704.071,58 atau 91,64 %.
RSUD Jombang pada tahun 2013 juga menjalankan peran sosialnya
dengan memberi subsidi pembiayaan jamkesda sebesar Rp. 7.051.273.299,00
dari dana BLUD.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 29
b. Permasalahan
Pendapatan rumah sakit sedikit mengalami penurunan oleh karena
pencairan dana operasional Jamkesmas & Jampersal tidak sesuai dengan waktu
pelaksanaan. Demikian pula dengan kebutuhan dana untuk subsidi rumah sakit
kepada pasien Jamkesda juga cukup besar. Untuk itu dalam upaya
pengembangan rumah sakit masih sangat dibutuhkan bantuan pendanaan.
c. Upaya pemecahan masalah
Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dalam
pengembangan rumah sakit RSUD Jombang telah mengambil langkah-langkah
antara lain :
1. Mencari sumber pendanaan lain misalnya APBN atau Kerjasama Operasional
dengan pihak ketiga.
2. Melakukan efisiensi dalam setiap kegiatan rumah sakit.
3. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kemenkes agar pencairan
piutang dana Jamkesmas & Jampersal bisa terealisasi.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 30
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NO Indikator *) SPM/
IKK (PP-6/’08)
Target Indikat
or Lainny
a
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
standar nasional Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun
2015
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -14
Penduduk yang memanfaatkan RSUD Jombang 178.210 182.649 186.301 195.616 205.396
Tingkat Hunian Rawat Inap (BOR)
75 % - 85 % 75 % - 85 %
75 % - 85 %
75 % - 85 %
75 % - 85 % 80,14% 89,88% 87,70% 80 80
Rata-rata lama dirawat (ALOS) 4-9 hari 4-9 hari 4-9 hari
4-9 hari
4-9 hari 4,1 hari 5 hari 5,1 hari 5 5
Interval TT tidak digunakan (TOI)
1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari 1,28 0,5 0,6 1 1
Angka kematian total (GDR) > 45%o > 45%o > 45%o > 45%o
> 45%o 87,5%0 77,3%0 86,8%0 75 70
Angka kematian setelah dirawat >48 Jam (NDR) .>25%o .>25%o .>25%o .>25%o
.>25%o 51,1%0 48,3%0 51,97%0 45 40
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 31
2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
Perubahan lingkungan eksternal rumah sakit yang mendasar di Indonesia
merupakan dampak dari perubahan sistem kepemerintahan setelah
diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.
29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Badan
Layanan Umum. Dampak yang langsung bisa dirasakan adalah bergesernya
paradigma pengelolaan rumah sakit ke arah mekanisme pengelolaan yang lebih
profesional sehingga lingkungan internal rumah sakit akan terpengaruh untuk
melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal.
Faktor lingkungan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap
lingkungan internal rumah sakit, meliputi:
1. Variabel Sosial, yang mencakup perubahan-perubahan berikut ini:
a. Mulai diakuinya bahwa penyebab kematian dan penderitaan adalah
kemiskinan dan pendapatan yang rendah. Hal ini terbukti dengan masuknya
“kemiskinan yang sangat” (ekstrime poverty) dan “pendapatan yang rendah”
(low income) dalam International Classification of Diseases (ICD) yang dibuat
oleh WHO.
b. Urbanisasi, akibat globalisasi, modernisasi, dan industrialisasi menimbulkan
pergeseran nilai-nilai dan norma kehidupan, meningkatkan pula stres , konflik,
dan anxietas, meningkatnya masalah psikososial, dan gangguan jiwa yang
beraneka ragam.
c. Krisis kesehatan yang dipicu oleh krisis ekonomi telah membuat masyarakat
golongan miskin semakin menderita, karena makin sulitnya menjangkau
fasilitas pelayanan kesehatan milk swasta maupun milik pemerintah
d. Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap integritas instansi milik
pemerintah.
e. Induknya segala krisis adalah krisis etika. Dorongan untuk maksimalisasi
keuntungan (profit) walaupun dalam keadaan krisis ekonomi sekalipun, telah
melumpuhkan penalaran etis dengan mengakibatkan konflik sosial yang
berakhir pada krisis sosial. Fokus utama etika profesi kesehatan, terutama
dokter, seharusnya adalah kemanusiaan.
f. Perkembangan masyarakat yang sernula masih bersifat feodal menjadi
masyarakat madani (civil society) yang semakin menuntut transparasi dan
akuntabilitas pegawal negeri, sebagal abdi masyarakat yang seharusnya
mengutamakan kepentingan publik.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 32
g. Meningkatnya kesadaran akan hukum mengakibatkan kasus modikolegal
cenderung meningkat sebagai akibat pelanggaran etika, malpraktek, serta
tuntutan di pengadilan terhadap tenaga kesehatan Kecenderüngan mi akan
bertambah dengan lahirnya UU no. 8/1999.
2. Variabel Teknologi
a.Penggunaan pengobatan alternatif dan pengobatan tradisional cenderung
meningkat naik di tengah masyarakat, maupun jalur kesehatan formal.
b.Kemajuan dalam terapi penyakit akan mempersingkat lama waktu
penyembuhan. Tindakan bedah jadi makin kurang invansif dan makin banyak
yang dilakukan di fasilitas “one day care”
c.Perkembangan teknologi untuk diagnosa dan monitoring penyakit kronis
memungkinkan dilakukannya berbagal pemeriksaan yang sudah dilakukan di
klinik, bahkan di rumah pasien sendiri.
d. Penggunaan telemedik memiliki potensi yang sangat besar untuk
meningkatkan mutu, kemudahan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan
ke seluruh lapisan masyarakat di seluwh wilayah Indonesia.
e. Pesatnya kemajuan dalam bidang rekayasa genetika memungkinkan
dilakukan diagnosa dan screening secara lebih dini dan tepat, serta terapi dan
vaksin bagi berbagai penyakit yang selama ini belum teratasi.
3. Variabel Ekonomi
Globalisasi dengan kompetisi bebas akan meningkatkan pembiayaan oleh
pihak swasta yang sudah besar perannya, terutama setelah meredanya krisis
ekonomi. Apalagi setelah perjanjian regional antara negara ASEAN, yaitu AFTA,
diberlakukan sejak tahun 2003. Posisi Indonesia di antara negara ASEAN
kurang menguntungkan, sehingga pertu persiapan cermat guna mengantisi pasi
berbagai kemung ki nan untuk menyiapkan produk barang dan terutama jasa
pelayanan kesehatan agar bermutu dan mempunyal daya saing tinggi.
4. Variabel Politik
a. Demokratisasi kepemerintaha
b. Desentralisasi berikut dengan segala implikasinya
c. Kepentingan politik sebagai sumber tunggal kekuasaan mulai goyah,
walaupun masih berada di atas hukum.
d. UU No. 22/1999, sebagaimana diubah menjadi UU No. 32/2004 tentang
Pemenntahan Daerah dan UU No. 25/1999, sebagaimana diubah menjadi UU
No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan memberi peluang gerak yang
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 33
lebih luas bagi perubahan organisasi dan tatakerja institusi kesehatan, serta
optimalisasi kinerja jajaran kesehatan di daerah, pembuatan jaringan
pelayanan yang mulus tanpa sambungan medik dasar dengan pelayanan
medik lanjutan.
Kinerja RS secara umum, dan kinerja RS Pemerintah secara khusus saat ini,
merupakan akibat dan berbagal peraturan yang sampai sekarang masih berlaku.
Perubahan pada mitra di luar sistem pelayanan kesehatan kabupaten/kota:
1. Masyarakat
a. Transisi demografis: peningkatan jumlah golongan lanjut usia akan
merubah secara bertahap prioritas pembiayaan program dan
teknologinya
b. Transisi Epidemiologis: dengan agenda yang belum terselesaikan
seperti: TBC. Malaria, DHF, Diare, Flu Burung dan malnutrisi
menyebabkan transisi yang berkepanjangan
c. Masyarakat yang semu partisipasinya sangat minimal semakin
dilibatkan sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan
2. Lembaga Swadaya Masyarakat
Peran LSM tingkat lokal, nasional, maupun Intemasional semakin
meningkatbahkan telah menjadi semacam penilik pelayanan
pemerintah.
3. Lembaga Finansial Negara
a. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Penganggaran pemerintah pusat untuk sektor kesehatan yang kini
masih terkotak-kotak mulai mengarah kepada penganggaran terpadu
dalam bentuk “Block grant”
4. Kementerian Kesehatan
a. Dikembangkannya Pendekatan RS proaktif sejak tahun 1997 yang
esensinya adalah:
1. RS proaktif harus menerapkan manajeman strategis
2. RS proaktif hams memiliki wilayah cakupan rujukan berdasarkan
kondisi spesifik dl wilayah tersebut supaya dapat menyediakan
pelayanan komprehensif dan berkesinambungan
3. Sebagai suatu intitusi yang berorientasi kepada kebutuhan
masyarakat, RS harus merencanakan pelayanannya sebagai
suatu bagian integral dalam pelayanan kesehatan oleh jaringan
rujukannya
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 34
4. RS proaktif harus berfungsi sebagal RS promotor kesehatan yang
juga melaksanakan kegiatan promotif maupun preventif bagi
kesehatan pasien, staf RS dan masyarakat di wilayah
cakupannya serta pengembangan organisasi RS menjadi
organisasi yang sehat.
5. Pengelola RS berikut seluruh stafnya harus memiliki akuntabilitas
atau tanggung jawab moral terhadap hasil akhir dan keputusan
mereka mengenai perencanaan dan penganggaran rumah sakit,
sebagaimana dokter bertanggung jawab secara moral terhadap
konsekuensi dan keputusan medis mereka dalam pengelolaan
pasien.
b. Paradigma sehat mulal disosialisasikan tahun 1999
c. Adanya rencana perampingan Depkes sampai tingkat provinsi
d. Adanya penyerahan RS vertikal milik Depkes ke Pemda
e. Mulai adanya upaya melakukan perencanaan strategis
f. Mulai disadarinya bahwa dikotomi antara RS kabupaten dan dinas
kesehatan kabupaten tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya
merupakan bagian integral dan sistem pelayanan kesehatan terhadap
kabupaten.
g. Mulai adanya pemikiran untuk mensubsidi secara konsisten
masyarakat golongan miskin yang semula menanggung sendiri biaya
pelayanan kesehatan.
h. Mulai merubah pola pembayaran secara langsung menjadi pola
pembayaran pra-upaya.
I, Mulai merubah pola perencanaan secara terpusat menjadi pola
perencanaan berorientasi dan lapangan.
j. Pendekatan dalam pengeloaan program yang bersifat orientasi dan
pusat mulai beralih ke pendekatan yang bersifat kemitraan.
k. Demikian pula peran pusat yang semula sebagai pelaksana mulai
beralih menjadi pengaruh.
l. Program pencapaian MDGs
Pola Rumah Sakit sebelum sebagai Badan Layanan Umum Daerah adalah
sebagal sebagai berikut:
1. Fungsi sosial RS semakin berkurang dan diganti oieh fungsi ekonomi untuk
mencan keuntungan semata dengan akibat:
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 35
a. Pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan beralih menjadi pelayanan
yang berorientasi kepada penawaran pasar.
b. Pelayanan kesehatan yang bersifat jasa umum/komodItas publik beralih
menjadi pelayanan yang bersifat sebagai komoditi pasar.
2. Isolasi dan elitisme RS masih kental, walaupun telah diperkenalkan konsep
Wilayah Cakupan Rujukan RS yang memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam
pelayanan kesehatan.
3. Manajemen RS masih berorientasi kepada intern saja, belum berorientasi kepada
pihak yang berkepentingan.
4. Manajemen RS masih hanya berorientasi pada aspek masukan (Input”) saja,
belum berorientasi kepada keluaran dan dampak
5. Pola perencanaan masih berorientasi kepada penganggaran, belum berorientasi
kepada perencanaan strategis.
6. Akibat dan butir no 5 di atas, maka perencanaan RS masih berorientasi kepada
perencanaan pengadaan (procurement planning) bukan perencana pelayanan
(service planning).
7. Pola manajemen kesehatan masih hanya berorientasi kepada proyek, belum
berorientasi kepada program.
8. Pola kerja yang bercirikan birokratis masih kental, belum beralih kepada pola
kerja manajerial.
9. Pelayanan RS masih berorientasi kepada tenaga kesehatan (provider oriented),
belum beralih kepada pelayanan yang berorientasi kepada pasien (service
oriented).
10. Akibat dari butir 9 maka pola kerja dokter di RS masih bersifat individual, belum
beralih kepada kerjasama tim (team work), walaupun ada berbagai tim medik
multidisipliner di RS.
11. Pelayanan kedokteran masih semata-mata berupaya untuk memperpanjang usia
harapan hidup (extending life), belum memperhatikan aspek kualitas hidup
(quality of life) sebagai hasil akhir pelayanan.
Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sendri adalah Instansi
di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dan pengertian tersebut
bisa diketahui bahwa tujuan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu:
• Meningkatkan pelayananan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 36
• Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas.
• Penerapan praktek bisnis yang sehat.
Pasal 68 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan
bahwa:
• BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat datam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Kekayaan BLUD tidak dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan untuk
menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
• Pembinaan keuangan BLUD pusat dilakukan oleh Menkeu dan pembinaan teknis
dilakukan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan.
• Pembinaan keuangan BLUD daerah oleh PPKD, dan pembinaan teknis oleh Kepala
SKPD yang bersangkutan.
Pasal 69 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan
bahwa:
• Setiap BLUD wajib ,menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan.
• RKA serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagal
bagian dan RKA serta laporan keuangan dan kinerja KN/L/Pemda yang
bersangkutan.
• Pendapatan dan belanja BLUD dalam RKA dikonsolidasikan dalam RKA KN/L/
Pemda yang bersangkutan.
• Pendapatan yang diperoleh BLUD sehubungan dengan jasa layanan yang
diberikan merupakan Pendapatan Negara/ Daerah.
• BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dan masyarakat atau badan lain.
• Pendapatan BLUD dan hibah dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja
BLUD yang bersangkutan.
Adapun karakteristik/asas BLUD, adalah sebagai berikut:
• BLUD beroperasi sebagai unit kerja Pemda untuk tujuan pemberian layanan umum
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang
bersangkutan.
• BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.
* BLUD merupakan bagian dan perangkat pencapaian tujuan Pemda, dan karenanya
status hukum BLUD tidak terpisah dari Pemda sebagai Instansi Induk.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 37
• BLUD mengelola penyelenggara layanan umum sejalan dengan konsep bisnis yang
sehat.
Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 2
menegaskan bahwa BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan
penerapan praktek bisnis yang sehat. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Umum telah mengatur secara teknis mengenai
ketentuan umum, tujuan dan azas, persyaratan, penetapan dan pencabutan,
standar dan tarif pelayanan, pengelolaan BLUD pengelolaan keuangan BLUD
dan tata kelola BLUD.
Berkaitan dengan PP No. 23 Tahun 2005, dalam hal ini khususnya
lembaga rumah sakit daerah sebagai perangkat daerah dan juga merupakan
lembaga layanan umum, untuk itu konsep tata cara rumah sakit daerah menjadi
badan layanan umum mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan
secara teknis peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah
dan pengelolaannya disesuaikan secara teknis dengan PP No. 23 Tahun 2005.
Pada pasal 237 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung
dengan daerah otonomi wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya
dengan Undang-undang ini
Manajemen Rumah Sakit
Di era desentralisasi ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan
RSUD. Dulu rumah sakit merupakan pelayanan publik, namun sekarang selain
sebagai pelayanan publik juga sebagal pelayanan pasar. Oleh karena itu perlu
sistem yang balk sehingga nilai-nilai dapat berialan dengan balk. Menurut dr.
Ahmad Sujudi (Mantan Menkes RI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA)
merupakan sub sistem, dan BLUD merupakan sistem. Berikut inil teori yang
diberikan oleh dr. Ahmad Sujudi:
- Reformasi merupakan reaksi dan perubahan, di mana perubahan harus
direspon. Perlu melihat perubahan yang ada, yang berubah adalah tata nilai
dan paradigma hukum. Apa yang dianut sekarang berbeda dengan yang
dulu. Sehingga cara pelayanan juga berubah, tidak publik murni dengan
segala birokrasinya tetapi ada unsur kewirausahaan (entrepreneur).
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 38
- Redesign system Sebagal contoh tentang redisign system RS Swadana
yang memerlukan payung hukum yang jelas.
- Rearange the role.
- Retraining people.
2. Pemakaian teknologi yang penting dan canggih tetapi dengan harga yang mahal,
Diusulkan dengan cara lain, perlu entrepreneurship dengan jalan mencari pasar,
bekerja sama dengan pihak ketiga dan penarikan investasi.
3. Adanya perbedaan di masing-masing daerah, sistem pembangunan tidak merata
dan kurang terbuka.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai salah satu pelayanan publik
dapat menjadi Badan Layanan Daerah (BLUD). Sehingga permasalahan yang
dihadapi oleh RSUD seperti keterbatasan dana pemerintah, ketepatan sasaran
dana, birokrasi dalam pengelolaan (kewenangan mengelola rumah sakit secara
otonom, personil, barang dan keuangan), dapat dipecahkan dengan BLUD.
BLUD merupakan salah satu bentuk untuk memperbaiki sistem pelayanan
umum, dan dapat memberikan peluang penyelesaian masalah pelayanan publik/
orang miskin.
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan
partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders),
instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan
pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
menjadi lebih baik.
Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan
program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun
2013, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD
tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan
karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan -
peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai fihak
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 39
dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Kabupaten
Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan
khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 40
TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
114.000.000.000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD JOmbang
114.000.000.000
2 Pelayanan Kesehatan Rujukan
RSUD Jombang
Tercapainnya 85%
Standard Pelayanan
Minimal RSUD Jombang
85% 114.000.000.000
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD
RSUD Jombang
Tercapainnya 85%
Standard Pelayanan
Minimal RSUD Jombang
85% 114.000.000.000
114.000.000.000 114.000.000.000
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Kabupaten
Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses perencanaan unit kerja
dan bidang yang ada di RSUD Jombang sampai dengan tingkat kabupaten
(musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada capaian RPJMD Kabupaten
Jombang yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan baik yang
dilaksanakan langsung oleh RSUD Jombang maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut
dipilih dengan memperhatikan prioritasnya dan kesesuaian dengan tugas pokok
dan fungsi RSUD Jombang, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi
di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan
untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya rancangan Renja
tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan
dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan
program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan
kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi
pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai
dengan tugas dan fungsiRSUD Jombang.
Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan
Renja RSUD Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut :
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 42
TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
114.000.000.000
Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD JOMBANG
Tercapainnya 85% Standard Pelayanan Minimal
RSUD Jombang
114.000.000.000
114.000.000.000
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam Sistem Kesehatan Nasional ditegaskan tentang penyelenggaraan
Subsistem Upaya Kesehatan yang diantaranya mengacu pada prinsip Usaha
Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan
peran aktif masyarakat dan swasta. Hal ini menyebabkan pemerintah dalam hal
ini pengelola rumah sakit harus dapat mengidentifIkasi kebutuhan masyarakat
dan melibatkan sumber daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut
sambil mengoptimalkan sumber daya yang ada di rumah sakit untuk mencapai
tujuan bersama.
Melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1202 tahun 2003 dibuat
Indikator untuk mencapal visi Indonesia sehat tahun 2010. Selanjutnya diperkuat
dengan Keputusan Menkes Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan
pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja
dan target tahun 2015.
Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Rumah Sakit melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semakin
mendorong pengelola Rumah Sakit untuk memenuhi aspek Akuntabilitas.
Melalui aturan ini, pengelola rumah sakit mempunyai keleluasaan yang lebih
besar untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya termasuk bekerja
dengan pihak swasta untuk mengembangkan sarana dan prasarana rumah
sakit.
Oleh karena itu, manajer rumah sakit harus mempersiapkan segala sesuatu
yang menjadi prasyarat untuk menjadi BLUD, yaitu berupa penyusunan rencana
strategis bisnis, Selanjutnya SK Menkes No. 034 tahun 1972 menetapkan
bahwa setiap rumah sakit berkewajiban memiliki Rencana Induk Pembangunan
dan Pemeliharaannya.
3.2 Kebijakan dan Regulasi Otonomi Daerah
Dengan berlakunya Otonomi Daerah (OTDA) sejak awal tahun 2001 maka
Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mewujudkan kehidupan masyarakat
yang lebih sehat dan sejahtera. Hal ini merupakan cerminan bagi akuntabilitas
publik penyelenggara pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang
kesehatan.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 44
Penggantian UU nomor 22 tahun 1999 menjadi UU nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan
pembangunan termasuk pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan peluang
bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan di
bidang kesehatan, mempercepat pemerataan dan keadilan sesuai masalah,
potensi dan keanekaragaman daerah dengan melibatkan peran serta
masyarakat.
3.3 Kebijakan dan Regulasi Rumah Sakit Pemerintah Milik Pemerintah Daerah
Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang sebagai lembaga teknis daerah
yang berbentuk Badan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang nomor 37 tahun 2004, sedang berupaya mempersiapkan
segala sesuatunya untuk mengembangkan rumah sakit agar lebih dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang telah disusun adalah
Perencanaan Strategis untuk menetapkan kembali Visi, Misi, dan Tujuan Rumah
Sakit sebagai arahan dasar pengembangan rumah sakit, selain mengidentifikasi
sumber daya dan permasalahan yang timbul untuk mendapatkan partisipasi
pendekatannya.
Penyusunan rencana induk dan rencana strategis bisnis diharapkan akan
menjadi pedoman dalam penataan semua komponen rumah sakit guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3.4 Kebijakan dan Regulasi Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Latar Belakang Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan
Pelayanan Kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Perubahan lingkungan eksternal rumah sakit yang mendasar di Indonesia
merupakan dampak dari perubahan sistem kepemerintahan setelah
diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.
29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Badan
Layanan Umum. Dampak yang langsung bisa dirasakan adalah bergesernya
paradigma pengelolaan rumah sakit ke arah mekanisme pengelolaan yang lebih
profesional sehingga lingkungan internal rumah sakit akan terpengaruh untuk
melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Jombang
1. TUJUAN
Sebagai gambaran untuk memberikan arah dan pedoman dalam
mewujudkan Visi RSUD JOMBANG “ Menjadi Rumah Sakit Rujukan terdepan
dalam layanan pilihan utama masyarakat di Kabupaten Jombang dan sekitarnya
“ dan Misi RSUD Jombang “Meningkatkan mutu pelayanan, sarana prasarana
dan sumber daya manusia sesuai standar serta mendukung pelayanan MDGs”,
maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan .
Untuk memberikan tahapan yang jelas bagi pelaksanaan rencana strategis,
maka telah ditetapkan tujuan rencana strategis RSUD Jombang sebagai berikut:
“Tersedianya pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dengan
mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien”.
2. SASARAN
Dalam Upaya mewujudkan tujuan sebagaimana diatas , maka perlu
ditetapkan sasaran dan indikatornya guna memudahkan untuk dilakukan
monitoring dan evaluasi sejauhmana rencana strategis dijalankan dengan tepat
sesuai sasaran yang diinginkan.
Adapun sasaran yang diprioritaskan oleh RSUD Jombang dalam Rencana
Strategis tahun 2015 adalah ”Mencapai pelayanan kesehatan yang
berkualitas”.
3.3 Program dan Kegiatan
1. Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.
a. Kegiatan :
Pelayanan Kesehatan Rujukan.
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 46
TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
NAMA SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
RSUD Jombang
APBD
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Terlaksananya pelayanan
kesehatan yang
berkualitas (85%)
RSUD Jombang
85% 114.000.000.000 APBD
90% 122.000.000.000
RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015 Page 47
BAB IV PENUTUP
Rencana kerja sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan bentuk
implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis dan Bisnis RSUD
Kabupaten Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja
Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada semua
fihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja
yang telah disusun sehingga ‘ Kabupaten Jombang yang berdaya saing, mandiri
dan sejahtera’ dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Dr. PUDJI UMBARAN, MKP PEMBINA NIP. 19680410 200212 1 006