Post on 27-Jul-2018
RENCANA KERJA
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan
rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari
pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam
dokumen Rencana Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021.
Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas
yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017. Sehingga dalam pelaksanaan
program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan
yang telah disusun.
Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan
kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu
tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi
tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
2
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi
poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu
diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif,
transparan dan akuntabel.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan
jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan
Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang
saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan
penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan
penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya
setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka
menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten
3
Malang menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Rencana Kerja merupakan
penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja
sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah.
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Penyusunan Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017
dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang
sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021.
Proses penyusunan Rencana Kerja mulai dilakukan setelah surat
Bupati Malang tanggal 16 Maret 2016 Nomor:
050.13/1924/35.07.203/2016. Hal Penyusunan Rancangan Rencana
Kerja (Renja) SKPD 2017, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun
Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, yang
menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Setelah terbit Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peraturan
Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017, dan Keputusan Bupati Malang
RPJPD
&
RTRW
RPJM
Daerah
Ranwal
RKP
Daerah
Rencana
Kerja PD
Renstra
Perangkat
Daerah
RKA
PD
RAPBD
APBD
DPA
PD
Pedoman
Pedoman
Bahan
Bahan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
RKP
Daerah
4
Nomor: 188.45/628/KEP/35.07.203/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta
surat Bupati Malang tanggal 18 Nopember 2016 Nomor:
050.13/7675/35.07.032/2016 Hal Penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2017, Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan
kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan,
pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan
prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa
hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja
Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan
kegiatan. Pada tanggal 30 Nopember 2016 dilakukan koordinasi dan
verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
secara bersama-sama sehingga tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja
Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
untuk kemudian diajukan pengesahan kepada Bupati.
Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 ini akan
menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2017, serta menjadi
pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama
tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap
realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian hubungan Masyarakat
dan Protokol Sekretaraiat Daerah Kabupaten Malang untuk mengetahui
realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
6
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 628/KEP/35.07.013/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai
pedoman dan arah kebijakan bagi Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menentukan
strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
Sedangkan tujuannya adalah:
1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan
berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
2. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7
3. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan
ditingkat yang lebih tinggi;
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.
1.4. Sistematika Penyusunan
Adapun sistematika Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Rencana
Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2017
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV PENUTUP
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis.
Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan
indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target
kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.
Tahun 2016 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 10 program dan 22
kegiatan. Terdapat beberapa program baru yaitu Program Fasilitasi
Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dimana
Kegiatannya adalah Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan. Dengan
target kinerja sampai akhir periode Renstra sebesar 90%. Kegiatan
tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan SKPD, yakni untuk
meningkatkan kapasitas SDM Kehumasan dengan melakukan study
banding ke beberapa Pemerintah Daerah.
Adapun kolom (5) Realisasi target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014 dan kolom (6,7,8) Target & Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 tidak diisi (dikosongi)
dikarenakan merupakan target dan realisasi pada periode Renstra
Perangkat Daerah yang Lalu (Tahun 2010-2015).
Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut
dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2016 serta Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s/d tahun 2016,
seperti tergambar pada Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2016
pada : Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kab. Malang
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
Renstra Tahun 2016 s.d. Tahun
2021 (Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d.
Tahun 2016
Target Renja Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun2015
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Progam /
Kegiatan s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10(5+7+9) 11 (10/4)
Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
I Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran adminsitrasi perkantoran 100% 17% 17% 17
1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat (materai)
2160 lembar - - - - 360 lembar 360 lembar 17
2
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik
Jumlah Rekening Pembayaran Telepon selama 1 tahun 72 kali - - - - 12 kali 12 kali 17
3 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pemberian honorarium penyediaan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun
72 kali - - - - 12 kali 12 kali 17
4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun
6 paket - - - - 1 paket 1 paket 17
5 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
6 paket - - - - 1 paket 1 paket 17
6 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10(5+7+9) 11 (10/4)
- Jumlah amplop dinas 600 lembar - - - - 100 lembar 100 lembar 17
- Jumlah Stop map dinas 10500 lembar - - - - 1750
lembar 1750 lembar 17
- Buku Kerja Aparatur 6000 buku - - - - 1000 buku 1000 buku 17
7 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 paket - - - - 1 paket 1 paket 17
8 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan (koran dan majalah)
62.640 SKH - - - - 33.840 SKH 33.840 SKH 17
9 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman (mamin pegawai, rapat dan tamu)
45.054 pack - - - - 6554 pack 6554 pack 17
10 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 OHK - - - - 10 OHK 10 OHK 17
11 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 600 OHK - - - - 100 OHK 100 OHK 17
Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
II Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik
100% 17% 17% 17
1 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
Jumlah Perawatan Gedung Kantor
1 gedung : 16 m2 x 11 m2 - - - - - -
2 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional
- roda 2 24 unit - - - - 2 unit 2 unit 17
- roda 4 30 unit - - - - 3 unit 3 unit 17
11
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10(5+7+9) 11 (10/4)
3 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perawatan Perlengkapan Penunjang Kerja 30 kali - - - - 5 kali 5 kali 17
4 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perawatan Peralatan Penunjang Kerja
120 kali - - - - 20 kali 20 kali 17
Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
III Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan untuk kelancaran, ketertiban administrasi perkantoran dan pelayanan kehumasan kepada masyarakat.
100% 17% 17% 17
1 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Pegawai 630 stel - - - - - - 0
2 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan
210 stel - - - - - - 0
Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
IV Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur
100% 17% 17% 17
1 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah SDM yang mendapat pelatihan Formal
100 OK - - - - 15 OHK 15 OHK 17
Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
12
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10(5+7+9) 11 (10/4)
V Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Kinerja Keuangan yang Disusun Sesuai Aturan yang
Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
100% 17% 17% 17
1 Kegiatan : Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan kinerja keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
240 buku - - - - 40 buku 40 buku 17
Urusan : Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : Kearsipan
VI Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100% 17% 17% 17
1 Kegiatan : Pengumpulan Data
- Jumlah dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk kliping
144 jilid - - - - 24 jilid 24 jilid 17
- Jumlah naskah sambutan yang disusun
3600 sambutan
- - - - 600
sambutan 600
sambutan 17
Urusan : Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan
Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
VII Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wk.KDH
Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wk.KDH 90% - - - - 17% 17% 17
1 Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
180 kali - - - - 30 kali 30 kali 15
13
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10(5+7+9) 11 (10/4)
2 Kegiatan : Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH
Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
1800 kali - - - - 300 kali 300 kali 15
Urusan : Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : Kearsipan
VIII Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Prosentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 90% - - - - 17% 17% 17
1 Kegiatan : Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Kegiatan Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan
- Jumlah cetak foto kegiatan KDH/Wk. KDH
150.000 lembar
- - - - 25.000 lembar
25.000 lembar
15
- Jumlah Baliho 240 buah - - - - 40 buah 40 buah 15
- Jumlah Spanduk 180 buah - - - - 30 buah 30 buah 15
Urusan : Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika
IX Program : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Persentase peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
90% - - - - 17% 17% 17
1 Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
Jumlah peserta study banding 150 org - - - - 15 org 15 org 15
Urusan : Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika
14
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10(5+7+9) 11 (10/4)
X Program : Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa
90% - - - - 17% 17% 17
1 Kegiatan : Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah
Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
- Penerbitan Majalah Kanjuruhan
26.000 ekspl - - - - 6000 ekspl 6000 ekspl 23
- Pemberitaan di Penerbitan Pers
1200 kali - - - - 173 kali 200 kali 17
- Jumlah Release Berita 1800 berita - - - - 300 berita 300 berita 17
- Cetak Kalender 50.000 ekspl - - - - 10.000 ekspl 10.000 ekspl 17
Urusan : Urusan Pemerintah Pilihan
Bidang Urusan : Perdagangan
XI Program : Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Prosentase peredaran rokok ilegal 90% - - - - 17% 17% 17
1 Kegiatan : Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
Jumlah pemuatan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Cukai Rokok) di mass media 480 kali - - - - 80 kali 85 kali 17
Dari tabel diatas, perlu diketahui bahwa Tahun 2016 merupakan awal periode
Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka terdapat beberapa
program/kegiatan yang tidak diagendakan pada tahun 2016 sehingga belum
terealisasi, namun pada dasarnya seluruh program/kegiatan telah terealisasi
sesuai dengan hasil/keluaran yang ditargetkan.
Dalam upaya meminimalisir kendala – kendala dalam pencapaian kinerja
program / kegiatan, maka Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
melaksanakan beberapa strategi pencapaian tujuan guna menentukan
keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan
sebagai berikut :
a. Kebijakan peningkatan penyediaan data dan informasi pemerintahan dan
pembangunan ;
b. Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pemberitaan pers ;
c. Kebijakan peningkatan kemitraan dengan penerbitan pers dan media
massa lainnya ;
d. Kebijakan peningkatan publikasi untuk penyebarluasan informasi;
e. Kebijakan peningkatan pendokumentasian kegiatan pemerintahan dan
pembangunan;
f. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur kehumasan.
g. Kebijakan peningkatan kesiapan dan pengaturan keprotokolan
penyelenggaraan segala bentuk acara kenegaraan, acara resmi lain yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan kunjungan kerja / inspeksi
kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung
Visi Misi Kabupaten Malang yang ”MADEP MANTEB MANETEB”, beberapa hal
dalam kinerja pelayanannya yang dilaksanakan antara lain :
a. Memberikan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati, dengan
meningkatkan kualitas materi sambutan Bupati/Wakil Bupati sehingga
bertambahnya ketertarikan pihak lain akan kondisi dan potensi
Kabupaten Malang.
b. Meningkatkan penyebarluasan Informasi pembangunan melalui media
cetak dan elektronik serta meningkatkan kegiatan publikasi guna
16
penyebarluasan informasi melalui penerbitan Majalah Kanjuruhan dan
kerjasama dengan media publik.
c. Meningkatkan pembinaan terhadap industri rokok dan tembakau melalui
sosialisasi ketentuan dibidang cukai.
d. Memberikan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib,
lancar dan akuntabel di bidang kehumasan dan keprotokolan bagi
Perangkat Daerah, Insan Pers dan Masyarakat.
e. Memberikan kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang cepat
dan tepat dalam rangka penyediaan layanan kedinasan bagi Perangkat
Daerah, Insan Pers dan Masyarakat.
f. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga
mewujudkan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima kepada
Pemerintah Daerah, dan pada saat kunjungan kerja / inspeksi kerja
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
Data selengkapnya tercantum pada Tabel 2.2 sbb :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dan Protokol
1. Persentase tingkat koordinasi yang baik
dengan instansi terkait sehingga
terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan keprotokolan yang prima
- - 95% - 100% dari 300 keg
100% dari 300 keg
- - 100% dari 300 keg
-
Persentase publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui sambutan
- 100% dari 600 sambutan
100% dari 600 sambutan
100% dari 600 sambutan
- 98% (588 sambutan)
100% dari 600 sambutan
100% dari 600 sambutan
Persentase publikasi kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah
- 80% dari 300 keg
80% dari 300 keg
80% dari 300 keg
- 115% (345 keg)
80% dari 300 keg
80% dari 300 keg
Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video
- 80% dari 300 keg
80% dari 300 keg
80% dari 300 keg
- 140% (420 keg)
80% dari 300 keg
80% dari 300 keg
Persentase dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping
- 100% dari 260 hari
100% dari 260 hari
100% dari 260 hari
- 100% (260 hari)
100% dari 260 hari
100% dari 260 hari
Indikator Program dan Kegiatan Bagian Humas dan Protokol
1. Tingkat kelancaran adminsitrasi perkantoran
- - - 17% 17% 17% 20% 17% 17% 17%
Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat (materai)
360 lembar
420 lembar
420 lembar
360 lembar
420 lembar
420 lembar
Jumlah Rekening Pembayaran Telepon selama 1 tahun
12 kali 12 kali 12 kali
12 kali 12 kali 12 kali
Jumlah pemberian honorarium penyediaan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun
12 kali 12 kali 12 kali
12 kali 12 kali 12 kali
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun
1 paket 1 paket 1 paket
1 paket 1 paket 1 paket
18
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah amplop dinas
100 lembar
100 lembar
100 lembar
100 lembar
100 lembar
100 lembar
- Jumlah Stop map dinas
1750 lembar
1750 lembar
1750 lembar
1750 lembar
1750 lembar
1750 lembar
- Buku Kerja Aparatur
1000 buku
1000 buku
1000 buku
1000 buku
1000 buku
1000 buku
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket 1 paket 1 paket
1 paket 1 paket 1 paket
Jumlah penyediaan bahan bacaan (koran dan majalah)
33.840 SKH
33.840 SKH
33.840 SKH
33.840 SKH
33.840 SKH
33.840 SKH
Jumlah penyediaan makanan dan minuman (mamin pegawai, rapat dan tamu)
6554 pack
8400 pack
8400 pack
6554 pack
8400 pack
8400 pack
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 OHK 10 OHK 10 OHK
10 OHK 10 OHK 10 OHK
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
100 OHK 100 OHK 100 OHK
100 OHK 100 OHK 100 OHK
Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik
17% 17% 17%
17% 17% 17%
Jumlah Perawatan Gedung Kantor
- - - - - -
Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional
- roda 2
2 unit 4 unit 4 unit 2 unit 4 unit 4 unit
- roda 4
3 unit 5 unit 5 unit 3 unit 5 unit 5 unit
Jumlah Perawatan Perlengkapan Penunjang Kerja
5 kali 5 kali 5 kali
5 kali 5 kali 5 kali
Jumlah Perawatan Peralatan Penunjang Kerja
20 kali 20 kali 20 kali
20 kali 20 kali 20 kali
19
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Terpenuhinya kebutuhan untuk kelancaran, ketertiban administrasi perkantoran dan pelayanan kehumasan kepada masyarakat.
17% 17% 17%
17% 17% 17%
Jumlah Pakaian Dinas Pegawai
- - - - - -
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan
- - - - - -
Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur
17% 17% 17%
17% 17% 17%
Jumlah SDM yang mendapat pelatihan Formal
15 OHK 15 OHK 15 OHK
15 OHK 15 OHK 15 OHK
Cakupan Laporan Kinerja Keuangan yang Disusun Sesuai Aturan yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
17% 17% 17%
17% 17% 17%
Jumlah Laporan kinerja keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
40 buku 50 buku 50 buku
40 buku 50 buku 50 buku
Persentase Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
17% 17% 17%
17% 17% 17%
- Jumlah dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk kliping
24 jilid 24 jilid 24 jilid
24 jilid 24 jilid 24 jilid
- Jumlah naskah sambutan yang disusun
600 sambutan
600 sambutan
600 sambutan
588 sambutan
600 sambutan
600 sambutan
Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wk.KDH
17% 17% 17%
17% 17% 17%
Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
30 kali 30 kali 30 kali
30 kali 30 kali 30 kali
Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
300 kali 300 kali 300 kali
300 kali 300 kali 300 kali
Prosentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
17% 17% 17%
17% 17% 17%
20
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Kegiatan Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan
- Jumlah cetak foto kegiatan KDH/Wk. KDH
25.000 lembar
25.000 lembar
25.000 lembar
25.000 lembar
25.000 lembar
25.000 lembar
- Jumlah Baliho
40 buah 40 buah 40 buah 40 buah 40 buah 40 buah
- Jumlah Spanduk
30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah 30 buah
Persentase peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
17% 17% 17%
17% 17% 17%
Jumlah peserta study banding
15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org
Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa
17% 17% 17%
17% 17% 17%
Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
- Penerbitan Majalah Kanjuruhan
6000 ekspl
6000 ekspl
6000 ekspl
6000 ekspl
6000 ekspl
6000 ekspl
- Pemberitaan di Penerbitan Pers
173 kali 173 kali 173 kali 200 kali 173 kali 173 kali
- Jumlah Release Berita
300 berita
300 berita
300 berita
345 berita
300 berita
300 berita
- Cetak Kalender
10.000 ekspl
10.000 ekspl
10.000 ekspl
7.500 ekspl
10.000 ekspl
10.000 ekspl
Prosentase peredaran rokok ilegal
17% 17% 17% 17% 17% 17%
Jumlah pemuatan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Cukai Rokok) di mass media
79 kali 80 kali 80 kali
91 kali 80 kali 80 kali
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol
Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
Tugas Pokok dan Fungsi :
1. Kurangnya dukungan dan respon lingkungan internal (antar satuan
kerja perangkat daerah) dalam memberikan data informasi yang cepat,
tepat dan akurat, menyebabkan terhambatnya pelayanan informasi
publik.
2. Manajemen perencanaan anggaran yang cenderung mengarah kepada
pengalokasian jumlah nominal uang, dan bukan pada alokasi kinerja
Perangkat Daerah yang berorientasi pada prioritas kegiatan
3. Dukungan anggaran yang masih belum dapat mencerminkan
kebutuhan riil Perangkat Daerah pendukung skala prioritas
pembangunan
4. Masih belum berfungsinya jabatan fungsional Pranata Hubungan
Masyarakat karena belum adanya kejelasan Tim Penilai Jabatan
Fungsional.
5. Kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten di bidang
keprotokolan.
Dengan melihat kebuntuan yang diakibatkan adanya kendala dalam
pelaksanaan tugas penyelenggaraan fungsi kehumasan dan keprotokolan,
ada beberapa alternatif yang mungkin dapat ditawarkan sebagai sebuah
solusi antara lain :
a. Memberdayakan perencanaan dengan mengacu pada penentuan
prioritas dan pemberian skor usulan kegiatan yang diajukan oleh
Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang ada;
b. Melaksanakan reposisi / penataan kembali personil/karyawan sesuai
dengan kompetensinya ;
c. Memacu perubahan mind set aparatur pemerintah guna membangun
reputasi pemerintah daerah (Reputasi = Identitas/Jatidiri + Citra) ;
d. Menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga dengan
membangun nilai kebersamaan ;
e. Mengedepankan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan (sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10) ;
22
f. Mengalokasikan penambahan sarana, prasarana kerja, dan sumber
daya manusia secara proporsional pada setiap Perangkat Daerah;
g. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi,
komunikasi, dan keprotokoleran bagi aparatur pemerintah melalui
diklat teknis.
Dampak terhadap pencapaian visi misi MADEP MANTEB MANETEB:
Dalam upaya membangun citra baik Pemerintah Daerah, guna
mendukung Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang MADEP MANTEB MANETEB,
peran Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang selaku corong/juru bicara akan menjadi semakin
penting dan bermakna apabila secara terus menerus dikembangkan
dukungan dan kerjasama secara sinergi baik secara internal (Antar
Perangkat Daerah), maupun eksternal (Stakeholders).
Perangkat Daerah (PD) selaku pelaksana kegiatan kepemerintahan
dan pembangunan dapat menyediakan data dan informasi yang akuntabel
kepada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol untuk keperluan
publikasi hasil-hasil kegiatan pemerintahan dan pembangunan kepada
masyarakat luas. Sehingga diharapkan nantinya masyarakat dapat
memahami tentang suatu kegiatan, dengan harapan dapat mendukung
dan berpartisipasi dalam proses pembangunan hingga akhirnya mereka
dapat berinvestasi di Kabupaten Malang. Dan selanjutnya, pers selaku
mitra kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dapat
menyampaikan informasi dengan data yang valid dan dapat dipertanggung
jawabkan.
Dampak terhadap pencapaian program Nasional/Internasional :
Adapun dampak program Nasional/Internasional yang cukup
signifikan terhadap kinerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, antara lain globalisasi, munculnya
masyarakat informasi, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
pembangunan yang semakin meningkat, dan tuntutan sarana prasarana
serta kualitas Sumber Daya Manusia. Sehingga hal tersebut menjadikan :
a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuntut Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang mengembangkan program – program dan kegiatannya sesuai
dengan arah perkembangan tersebut. Kemajuan di era globalisasi
23
telah menimbulkan persaingan global di segala bidang. Dalam
persaingan global dituntut untuk meningkatkan kesiapan segala
bidang termasuk dalam menghadapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dan pasar bebas;
b. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta teknologi
komunikasi yang memudahkan pencapaian akses yang efektif dan
efisien dengan penyajian yang cepat dan akurat yang semuanya perlu
diadopsi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol;
c. Untuk percepatan perkembangan Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol diperlukan kerjasama yang sinergi dengan stakeholder;
d. Masyarakat yang tumbuh merupakan masyarakat yang memerlukan
dan menghasilkan informasi untuk tumbuh dan berkembang di era
modern ini. Kebutuhan akan informasi merupakan kebutuhan yang
penting dalam era globalisasi;
e. Sangat diperlukan penyediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki
kemampuan berpikir yang kritis, cepat, tanggap, mengolah bahasa
dalam menjalankan tugas sebagai Master of Ceremony (MC), bekerja
sama, memecahkan masalah secara kreatif, inovatif, berkepribadian
nasional serta berwawasan global yang menyesuaikan dengan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;
f. Perkembangan kemajuan di bidang Informasi Teknologi, menuntut
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol untuk memberikan
informasi – informasi di bidangnya secara cepat, tepat, akurat dan
terpercaya kepada stakeholder, disamping itu penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai sesuai dengan tuntutan perkembangan
teknologi serta dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
yang berdaya guna dan berhasil guna dan didukung pula dengan
penyediaan anggaran yang memadai.
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol :
Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang penting
dalam menentukan faktor-faktor keberhasilan bagi suatu organisasi.
Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi
yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Salah satu metode yang
dipergunakan untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah
24
bagaimana menghadapi Tantangan dengan memanfaatkan Peluang dalam
Organisasi.
Identifikasi lingkungan Eksternal yang ada di Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah
sebagai berikut :
Tantangan
a. Perkembangan teknologi komunikasi terkini membuat masyarakat
haus akan informasi terbaru baik menyangkut program maupun
kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol harus didukung oleh semua Perangkat Daerah
(koordinatif) dalam upaya menyediakan data/informasi terbaru
seputar kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta hasil-
hasilnya;
b. Masyarakat yang kian kritis kerap kali menanyakan hal-hal yang
berkaitan dengan proses pembangunan. Mereka membutuhkan
jawaban yang tepat dan cepat serta murah;
c. Pemerintah kerap kali menjadi sasaran berita/pencitraan negatif oleh
media massa. Disinilah peran Humas dan Protokol dalam menghadapi
tantangan, untuk menetralisir hal tersebut, dilakukan berbagai cara
dan pendekatan. Misalnya melalui Press Conference atau
penyelenggaraan event untuk menangkal pencitraan negative tersebut;
d. Sebagai implikasi dari diberlakukannya perundang-undangan bidang
kehumasan dan keterbukaan informasi publik akan menuntut
konsekuensi pelaksanaan perundang-undangan tersebut dalam
konteks pelayanan bidang kehumasan;
e. Kurangnya koordinasi dan integrasi SKPD lain terkait dengan
kebijakan strategis;
f. Keterbatasan sumber daya aparatur yang kompeten dibidangnya
meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan
di atas SLTA;
g. Belum adanya sistem Reward and Punishment yang memungkinkan
memberikan motivasi bagi aparatur dalam berprestasi.
Peluang
Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat
dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah
25
Kabupaten Malang. Adapun peluang yang dapat diidentifikasikan adalah
sebagai berikut :
a. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.
Misalnya untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan
pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antar pemerintah,
masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah
dan parawisata, dan sebagainya. Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan
e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses
kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan
pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat
mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa
meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha
dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat
memperbaiki kinerja pemerintah.
b. Hubungan yang kian erat dengan wartawan dapat dipergunakan
sebagai sarana membangun citra positif pemerintah. Hubungan
kemitraan tersebut perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan yang
dilaksanakan secara berkala.
c. Keberadaan perguruan tinggi khususnya yang memiliki studi
komunikasi publik dapat dimaksimalkan dalam bentuk kerjasama
peningkatan kualitas aparatur kehumasan.
d. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya
Aparatur kehumasan dan keprotokolan.
Isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut :
Beberapa isu-isu penting berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Isu-
isu penting tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai
permasalahan yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi
perumusan berbagai program kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol di tahun-tahun mendatang. Isu-isu penting tersebut adalah :
26
1. Kurang Terciptanya hubungan dan dukungan yang optimal, baik
secara internal maupun eksternal dalam menunjang Visi-Misi
Humas dan Protokol.
Kualitas pelayanan informasi yang cepat dan akurat oleh Pemerintah
Daerah, dewasa ini cenderung menjadi sebuah tuntutan bagi
masyarakat. Hal ini sangatlah wajar sebagai konsekuensi masyarakat
yang telah melakukan berbagai kewajiban sebagai warga masyarakat
terhadap pemerintah / negara. Oleh sebab itu masyarakat berhak
menerima pelayanan Pemerintah Daerah dengan baik, khususnya
pelayanan di bidang informasi dan komunikasi. Dalam upaya
membangun citra baik Pemerintah Daerah ( brand image building ),
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terus melakukan hubungan
yang harmonis baik secara internal (antar satuan kerja perangkat
daerah) maupun eksternal (stakeholder lainnya). Untuk itu perlu
dikembangkan dan dukungan secara terus menerus terciptanya
kemitraan kerja dengan pers maupun stakeholder informasi dan
komunikasi lainnya yang harmonis dan saling menghormati peran
masing-masing secara profesional dan proporsional.
2. Tuntutan kualitas pelayanan administrasi yang tertib, lancar dan
akuntabel
Manajemen yang tertib lancar dan akuntabel akan dapat mendorong
terwujudnya sebuah administrasi perkantoran yang survival terhadap
tuntutan dan kebutuhan dalam rangka pemberian pelayanan terbaik
kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sebuah bentuk penyikapan
baik dari sisi terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang
diimbangi dengan sumber daya aparatur yang kapabel, sehingga
capaian kinerja akan dapat lebih mudah terwujud sebagai sebuah
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai sesuai
dengan tuntutan perkembangan teknologi
Dalam menjalankan program-program dan kegiatannya di era
kebebasan informasi ini Humas dan Protokol dituntut untuk menguasai
dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai disesuaikan dengan
kemajuan teknologi.
27
4. Dukungan Sumber Daya Manusia berkualitas menguasai bidang
kehumasan dan keprotokolan, teknologi komunikasi yang
memudahkan pelayanan yang efektif dan efisien dengan penyajian
yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
Dengan melihat tantangan pekerjaan yang semakin padat dan komplek
serta tuntutan pelayanan yang cepat, dengan hasil yang optimal,
dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang produktif yang menguasai
bidang tugasnya (sesuai Misi MADEP MANTEB MANETEB) serta dapat
menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang dewasa ini. Hal ini
dalam rangka mewujudkan peningkatan sumber daya aparatur
kehumasan dan keprotokolan yang berdaya guna dan berhasil guna
bagi pembangunan.
5. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan
efisien yang akuntabel dan berbasis Informasi Teknologi, dalam
upaya meningkatkan laporan capaian kinerja keuangan yang
transparan dan sesuai ketentuan maka dibutuhkan sistem pelaporan
efektif, efisien dan berbasis teknologi.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2017.
Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Selanjutnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan
acuan dalam rangka menyusun kesepakatan antara pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai Kebijakan Umum
APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai Dokumen
resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
dilanjutkan dengan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang
strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena
itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana
regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas
28
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program
kegiatan Perangkat Daerah.
Sebagai bahan perbandingan terhadap Rencana Kerja Pembangunan
Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dana yang dianggarkan Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017, dimana plafon anggaran yang
tertuang pada Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Per PD Tahun
2017 Kabupaten Malang ( bab V hal 9) adalah sebesar
Rp 5.162.652.000,-
Adapun besarnya plafon anggaran program prioritas pada Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017, dilihat dari sisi anggaran dari tahun
ke tahun terjadi peningkatan anggaran, namun bila melihat intensitas
atau volume kegiatan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
yang cukup padat, maka anggaran tersebut belumlah mencukupi tetapi
tetaplah Pemerintah Daerah mempertimbangkan kondisi obyektif
ketersediaan dan kebijakan anggaran program prioritas pada masing-
masing Perangkat Daerah berdasarkan regulasi yang ada, seperti
tergambar pada Tabel 2.3
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Bgian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran adminsitrasi perkantoran
100% 388,337,750 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran adminsitrasi perkantoran
100% 479,171,300 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bagian Humas
Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat (materai)
360 lembar
2,520,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Pengiriman Surat menyurat
420 lembar
2,520,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik
Bagian Humas
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi
12 kali
3,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi
12 kali
3,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian Humas
Jumlah penyediaan jasa laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD
12 kali
63,795,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian Humas & Protokol
Jumlah penyediaan jasa laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD
12 kali
74,760,000 Penambahan Personil yang diberikan honor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian Humas
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor
1 paket
2,265,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian Humas & Protokol
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor
1 paket
2,425,000 Pemambahan Volume paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian Humas
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
1 paket
35,673,450 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian Humas & Protokol
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
1 paket
37,174,500 Penambahan volume paket
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Bagian Humas
Jumlah penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 paket
120,852,500 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Bagian Humas &
Protokol
Jumlah penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 paket
121,590,000 Penambahan volume
paket
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bagian Humas
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket
1,651,800 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bagian Humas & Protokol
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket
1,861,800 Penyesuaian SSH
30
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Humas
Jumlah penyediaan bahan bacaan (koran dan majalah) dan peraturan perundangan-undangan
372 eksemplar
43,230,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Humas & Protokol
Jumlah penyediaan bahan bacaan (koran dan majalah) dan peraturan perundangan-undangan
10440 eksemplar
40,320,000 Penyesuaian/Pengurangan Volume Belanja
Penyediaan makanan dan minuman
Bagian Humas
Jumlah penyediaan makanan dan minuman (mamin pegawai, rapat dan tamu)
6.554 OK
53,070,000 Penyediaan makanan dan minuman
Bagian Humas & Protokol
Jumlah penyediaan makanan dan minuman (mamin pegawai, rapat dan tamu)
40 org 73,200,000 Penambahan Jumlah Personil akibat penggabungan OPD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Bagian Humas
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 org 25,920,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Bagian Humas & Protokol
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
60 OHK
80,980,000 Peningkatan Volume Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Bagian Humas
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
100 org
36,360,000 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Bagian Humas &
Protokol
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
100 OHK
41,340,000 Peningkatan Volume
Kegiatan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bagian Humas
Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik
100% 121,826,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bagian Humas dan Protokol
Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik
100% 100,090,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
Bagian Humas
Jumlah Perawatan Gedung Kantor
1 gedung : 16 m2 x
11 m2
50,000,000 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Perawatan Gedung Kantor
- 0 Hasil analisa tidak termasuk kebutuhan Tahun 2017
Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Bagian Humas
Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional
7 unit 57,036,000 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional
5 unit 85,300,000 Penambahan Jumlah Kendaraan akibat penggabungan OPD
31
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Humas
Jumlah Perawatan Perlengkapan Penunjang Kerja
5 unit 1,800,000 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Perawatan Peralatan Penunjang Kerja
5 unit 1,800,000
Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Bagian Humas
Jumlah Perawatan Peralatan Penunjang Kerja
20 unit
12,990,000 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Perawatan Peralatan Penunjang Kerja
20 unit
12,990,000
3 - - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Bagian Humas dan Protokol
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100% 66,000,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
- - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Pakaian Dinas Pegawai
120 stel
36,000,000
- - - - - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan
40 stel 30,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bagian Humas
Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur
100% 15,400,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bagian Humas dan Protokol
Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur
100% 30,680,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bagian Humas
Jumlah peserta diklat perjenjangan dan diklat teknis kehumasan
15 org 15,400,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bagian Humas & Protokol
Jumlah peserta diklat perjenjangan dan diklat teknis kehumasan
40 OHK
30,680,000 Penambahan Volume Kegiatan Diklat akibat perubahan OPD
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Bagian Humas
Cakupan Laporan Kinerja Keuangan yang Disusun Sesuai Aturan yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
100% 2,900,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Kinerja Keuangan yang Disusun Sesuai Aturan yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
100% 8,300,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
32
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bagian Humas
Jumlah Laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtiyar realisai kinerja SKPD
50 buku
2,900,000 Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtiyar realisai kinerja SKPD
50 buku
8,300,000
6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Bagian Humas
Persentase Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100% 11,800,000 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Bagian Humas dan Protokol
Persentase Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100% 73,900,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
Pengumpulan data Bagian Humas
Jumlah Dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk kliping
24 jilid 11,800,000 Pengumpulan data Bagian Humas & Protokol
- Jumlah dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk kliping
24 jilid
73,900,000 Adanya Penggabungan OPD, sehingga menyebabkan penyatuan tupoksi
- Jumlah naskah sambutan yang disusun
600 sambu
tan
7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah
Bagian Humas
Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wk.KDH
90% 51,579,000 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah
Bagian Humas dan Protokol
Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wk.KDH
90% 859,225,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017 karena Penggabungan OPD
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
30 kali 65,350,000
33
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Bagian Humas
Jumlah Naskah sambutan yang disusun dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH
700 sambu
tan
51,579,000 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
300 kali
793,875,000
8 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Bagian Humas
Prosentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
90% 1,204,472,500 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
90% 1,152,543,700 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Bagian Humas
Jumlah Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1,204,472,500 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Bagian Humas & Protokol
Jumlah Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1,152,543,700
- Terlaksananya cetak foto kegiatan
25.000 lbr
- Terlaksananya cetak foto kegiatan
25.000 lbr
- Promosi Potensi Daerah/Keberhasilan Pembangunan dari pencitraan pemerintah melalui :
- Promosi Potensi Daerah/Keberhasilan Pembangunan dari pencitraan pemerintah melalui :
* Baliho 40 buah
* Baliho 40 buah
* Spanduk 30 buah
* Spanduk 30 buah
9 Program : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Bagian Humas
Persentase peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
90% 100,000,000 Program : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Bagian Humas dan Protokol
Persentase peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
90% 120,290,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
Bagian Humas
Jumlah peserta study banding
15 org 100,000,000 Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
Bagian Humas & Protokol
Jumlah peserta study banding
30 org 120,290,000 Penambahan volume peserta study banding
34
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Bagian Humas
Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa
90% 2,702,043,950 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Bagian Humas dan Protokol
Persentase peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
90% 1,843,120,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Bagian Humas
Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
2,702,043,950 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Bagian Humas & Protokol
Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
1,843,120,000
- Penerbitan Majalah Kanjuruhan
6000 eksp
- Penerbitan Majalah Kanjuruhan
6000 ekspl
- Pemberitaan di Penerbitan Pers (Media Cetak/Elektronik)
150 kali
- Pemberitaan di Penerbitan Pers
194 kali
- Kegiatan Talk show di
RRI (relay Radio Kanjuruhan)
24 kali - Jumlah Release
Berita
300
berita
- Pengiriman Majalah Kanjuruhan
1652 eksp
- Cetak Kalender 7.500 ekspl
- Penjilidan Siaran Pers 4 eksp
- Kalender Pemkab Malang
12.500 eksp
11
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Bagian Humas
Prosentase peredaran rokok ilegal
90% 564,293,000 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase peredaran rokok ilegal
90% 1,941,793,000 Penyesuaian pagu dengan kebutuhan Tahun 2017
Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
Bagian Humas
Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai - cukai rokok
80 kali
564,293,000 Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
Bagian Humas & Protokol
Jumlah pemuatan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Cukai Rokok) di mass media
340 kali
1,941,793,000
JUMLAH 5,162,652,200 JUMLAH 6,675,113,000
NIHIL
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat
Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol tidak ada / NIHIL karena Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol merupakan unsur supporting staff, sebagaimana
tabel 2.5. berikut :
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017
NO. PROGRAM
DAN KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
36
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Terkait dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang sesuai Rencana Kerja Tahun 2017, serta pengaruh/dampaknya
terhadap Kebijakan Nasional pada prinsipnya saling
melengkapi/mendukung apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
mengenai keterbukaan publik khususnya dibidang informasi
pembangunan walaupun tidak signifikan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016
tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya
Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP yang dapat
dijabarkan sebagai berikut:
“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki
Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang
Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 Misi Bupati Malang untuk
dilaksanakan dalam periode 5 tahun yang akan datang. Bagian Hubungan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang sifatnya supporting
staf mendukung Misi Bupati Malang sebagaimana berikut:
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis
teknologi informasi.
1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
kepada masyarakat, Sasaran ke 7 ”Terwujudnya kualitas pelayanan
dalam hal keprotokolan yang baik”, dengan Strategi Meningkatkan
SKM di bidang pelayanan keprotokalan
2. Tujuan 3: Meningkatkan kualitas proses demokrasi dan
transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
37
publik di daerah melalui agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun,
khususnya pada sasaran sebagai berikut:
a. Sasaran ke 1 “Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat
semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap
hukum” dengan strategi “Meningkatkan publikasi kebijakan
pemerintah daerah melalui sambutan”
b. Sasaran ke 4 “Meningkatnya ketersediaan dokumen dan data
informasi statistik yang akurat dan terpublikasikan atau tertib
administasi” dengan strategi:
1. Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah kepala daerah;
2. Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui
media masa;
3. Meningkatkan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam
bentuk foto dan video; dan
4. Meningkatkan dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah
dalam bentuk kliping.
3.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun
waktu satu sampai lima tahun, yang mempunyai karakteristik
sebagai berikut :
Idealistik, yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan
keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
Jangkauan ke depan, jangkauan ke depan dicapai dalam waktu
lima tahun atau lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Abstrak, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena
pencapaian tujuan dapat berlangsung secara
berkesinambungan.
Berdasarkan uraian diatas, maka Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan
tujuan sebagai berikut :
38
Tujuan :
Mempublikasikan kegiatan Kepala Daerah agar diketahui oleh
masyarakat, melalui Pers Release/ Siaran Pers, media cetak
maupun media elektronik;
Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah, dalam bentuk
foto, shooting video maupun kliping dari media cetak;
Melaksanaan kegiatan keprotokolan, diantaranya segala bentuk
acara kenegaraan, acara resmi lain yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, dan kunjungan kerja / inspeksi kerja
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
3.2.1 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam
jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Humas dan Protokol
adalah sebagai berikut :
Jumlah kegiatan Kepala Daerah yang dipublikasikan
Jumlah kegiatan Kepala Daerah yang didokumentasikan
Jumlah kegiatan Pemerintah Daerah yang mendapat pelayanan
keprotokolan
3.3 Program dan Kegiatan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program adalah :
Program Pemerintah Kabupaten Malang
Program Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Keadaan sebelumnya, sekarang dan perkiraan keadaan masa
mendatang
Skala prioritas yang menunjang visi dan misi.
39
Program Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran (Kode :
4.05.4.05.06.01 / Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi
Lainnya)
Program ini merupakan progam kegiatan reguler yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang
mendukung tugas tugas kehumasan guna peningkatan kecepatan,
ketepatan, akurasi dari pelayanan administrasi dimaksud.
Manfaat program ini adalah : Memberikan kualitas pelayanan
manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel di bidang
kehumasan bagi Perangkat Daerah, Insan Pers dan Masyarakat.
Kegiatan program ini adalah :
1.) Penyediaan jasa surat menyurat
2.) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.) Penyediaan Jasa administrasi keuangan
4.) Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.) Penyediaan alat tulis kantor
6.) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
8.) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9.) Penyediaan makanan dan minuman
10.)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11.)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(Kode : 4.05.4.05.6.02/ Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Fungsi Lainnya)
Program ini merupakan program kegiatan yang bertujuan memberikan
kenyamanan, kecepatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-
tugas kehumasan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan
produktivitas kerja personil Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol.
Manfaat program ini adalah : Memberikan kualitas pelayanan
kehumasan yang cepat, tepat dalam rangka penyediaan layanan
kedinasan bagi Perangkat Daerah, Insan Pers dan Masyarakat.
40
Kegiatan program ini adalah :
1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2) Pemeliharaan rutin/berkala kelengkapan gedung kantor
3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Kode : 4.05.4.05.06.03 /
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya)
Program ini merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk lebih
meningkatkan kedisiplinan para pegawai itu sendiri dengan beberapa
bentuk kompensasi yang diberikan agar lebih meningkatkan
kinerjanya.
Manfaat program ini adalah : untuk lebih meningkatkan produktivitas
kerja pegawai.
Kegiatan program ini adalah :
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; dan
2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(Kode : 4.05.4.05.06.05 / Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Fungsi Lainnya)
Program ini merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk lebih
meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan baik
formil ataupun teknis fungsional dalam mendukung pelaksanaan
pelayanan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan.
Manfaat program ini adalah : Bertambahnya kemampuan Sumber
Daya Aparatur Kehumasan dan Protokol dalam menyikapi dan
menghadapi tuntutan masyarakat yang selalu berkembang akan akses
informasi yang akurat, faktual dan terpercaya.
Kegiatan program ini adalah :
1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan (Kode : 4.05.4.05.06.06/ Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya)
Program ini merupakan program kegiatan reguler yang secara rutin
ataupun periodik harus dilakukan guna penyampaian laporan hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan
misi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
41
Manfaat program ini adalah : Memberikan kualitas manajemen Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol yang akuntabel dengan
menyampaikan laporan secara rutin realisasi pencapaian kinerja
bulanan, laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun
sebagai bentuk pertanggungjawaban Bagian Humas dan Protokol.
Kegiatan program ini adalah :
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
PD bulanan
6. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (Kode :
2.18.4.05.06.15 / Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar
Kearsipan)
Program ini bertujuan mempublikasikan kegiatan Kepala Daerah
dalam rangka pengumpulan data-data dan fakta yang ada di
masyarakat, sebagai bahan akses pengembangan informasi publik
melalui penyediaan informasi kepada pengambil kebijakan dalam
bentuk jilid kliping surat kabar harian / mingguan / majalah yang
didistribusikan setiap hari tentang isu-isu aktual pemberitaan di
Wilayah Kabupaten Malang, serta menyediakan berbagai bentuk
sambutan yang digunakan Bupati / Wakil Bupati dalam berbagai
kegiatan, baik yang sifatnya ke dalam maupun ke luar organisasi,
dimana sambutan ini merupakan sebuah pencitraan tentang sebuah
informasi kebijakan pemerintah, harapan dan himbauan kepada
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan guna pencapaian Good Governance.
Manfaat Program ini adalah administrasi kearsipan (kliping) tentang
berbagai isu aktual yang ada di masyarakat yang lebih baik, serta
kualitas materi sambutan Bupati / Wakil Bupati yang semakin baik
sehingga bertambahnya ketertarikan pihak lain akan kondisi dan
potensi Kabupaten Malang.
Kegiatan program ini adalah :
1) Pengumpulan data
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah (Kode : 4.05.4.05.06.16 / Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Fungsi Lainnya)
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan publik kepada masyarakat.
42
Adapun manfaatnya adalah meningkatnya koordinasi yang baik
dengan instansi terkait sehingga akan terwujud kualitas pelayanan
keprotokolan yang prima.
Kegiatan program ini adalah :
1) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen /
Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri; dan
2) Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
(Kode : 2.18.4.05.06.16 / Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan
Dasar Kearsipan)
Program ini merupakan program kegiatan reguler yang bertujuan
mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dalam rangka
pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah tentang berbagai
kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto maupun
audio visual yang siap saji guna pemenuhan informasi kepada
masyarakat.
Manfaat Program ini adalah : Kualitas hasil dokumentasi sebagai data
konkrit kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang yang lebih baik.
Kegiatan program ini adalah :
1.) Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.
9. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi (Kode : 2.10.4.05.06.17 / Urusan Pemerintah Wajib Non
Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika)
Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur
di bidang kehumasan (komunikasi dan informasi).
Kegiatan program ini adalah :
1) Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
10. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media (Kode :
2.10.4.05.06.18 / Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar
Komunikasi dan Informatika)
Program ini bertujuan mempublikasikan kegiatan Kepala Daerah
dengan meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media
massa baik cetak maupun elektronik dalam bentuk advertorial dan
even by order dengan mengangkat issue actual sesuai dengan tujuan
43
yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Malang.
Peningkatan kegiatan publikasi guna penyebarluasan informasi
kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang melalui peliputan
dan publikasi kegiatan Bina Desa Bupati ke wilayah kecamatan
khususnya desa tertinggal yang dilaksanakan setiap bulan untuk
mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di masyarakat
terkait percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang
serta pelayanan yang ada di Perangkat Daerah, serta Penerbitan
Majalah Kanjuruhan.
Manfaat program ini adalah :
1. Hasil-hasil kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat
tersebarluaskan kepada masyarakat serta juga lebih
memperkenalkan potensi Kabupaten Malang dalam rangka
penciptaan investasi yang lebih banyak ;
2. Terciptanya transparansi informasi publik, percepatan penanganan
permasalahan di masyarakat serta mempercepat proses
pembangunan di Kabupaten Malang.
Kegiatan program ini adalah :
1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
11. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
(Kode : 3.06.4.05.06.20 / Urusan Pemerintah Pilihan
Perdagangan)
Program ini bertujuan Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan
membeli rokok yang menggunakan pita cukai rokok resmi.
Kegiatan program ini adalah :
1) Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau
Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Cukai.
Uraian selengkapnya mengenai rencana program dan kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bappeda diuraikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut:
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Bappeda Kab. Malang
Kode Urusan/Bidang
Urusan/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Urusan : Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan
4.05 Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05.4.05.0609.01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran adminsitrasi perkantoran
Bagian Humas & Protokol
100% 479,171,300 APBD 100% 487,851,300
4.05.4.05.0609.01.01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat (materai)
420 lembar
2,520,000 420 lembar
2,520,000
4.05.4.05.0609.01.02 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik
Jumlah Rekening Pembayaran Telepon selama 1 tahun
12 kali 3,000,000 12 kali 3,000,000
4.05.4.05.0609.01.07 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pemberian honorarium penyediaan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun
12 kali 74,760,000 12 kali 74,760,000
4.05.4.05.0609.01.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun
1 paket 2,425,000 1 paket 2,425,000
4.05.4.05.0609.01.10 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
1 paket 37,174,500 1 paket 37,174,500
4.05.4.05.0609.01.11 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
121,590,000 121,590,000
- Jumlah amplop dinas 100
lembar 100
lembar
- Jumlah Stop map dinas 1750 lembar
1750 lembar
45
Kode Urusan/Bidang
Urusan/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Rencana tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Buku Kerja Aparatur 1000 buku
1000 buku
4.05.4.05.0609.01.12 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket 1,861,800 1 paket 1,861,800
4.05.4.05.0609.01.15 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan (koran dan majalah)
33.840 SKH
40,320,000 33.840 SKH
40,320,000
4.05.4.05.0609.01.17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman (mamin pegawai, rapat dan tamu)
8400 pack
73,200,000 8400 pack
73,200,000
4.05.4.05.0609.01.18 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 OHK 80,980,000 10 OHK 81,000,000
4.05.4.05.0609.01.21 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
100 OHK 41,340,000 100 OHK 50,000,000
4 Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05 Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05.4.05.0609.02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik
Bagian Humas & Protokol
100% 100,090,000 APBD 100% 100,090,000
4.05.4.05.0609.02.22 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
Jumlah Perawatan Gedung Kantor
1 gedung :
16 m2 x
11 m2
-
1 gedung :
16 m2 x
11 m2
-
46
Kode Urusan/Bidang
Urusan/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Rencana tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.0609.02.24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional
9 unit 85,300,000 9 unit 85,300,000
4.05.4.05.0609.02.26 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perawatan Perlengkapan Penunjang Kerja
5 kali 1,800,000 5 kali 1,800,000
4.05.4.05.0609.02.28 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perawatan Peralatan Penunjang Kerja
20 kali 12,990,000 20 kali 12,990,000
4 Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05 Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05.4.05.0609.03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Bagian Humas & Protokol
100% 66,000,000 APBD 100% 80,000,000
4.05.4.05.0609.03.02 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Pegawai
120 stel 36,000,000 120 stel 45,000,000
4.05.4.05.0609.03.03 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan
40 stel 30,000,000 40 stel 35,000,000
4 Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05 Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05.4.05.0609.05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur
Bagian Humas & Protokol
100% 30,680,000 APBD 100% 30,680,000
47
Kode Urusan/Bidang
Urusan/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Rencana tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.0609.05.05 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah SDM yang mendapat pelatihan Formal
15 OK 30,680,000 15 OK 30,680,000
4 Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05 Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05.4.05.0609.06 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Kinerja Keuangan yang Disusun Sesuai Aturan yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
Bagian Humas & Protokol
100% 8,300,000 APBD 100% 8,300,000
4.05.4.05.0609.06.01 Kegiatan : Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan kinerja keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
50 buku 8,300,000 50 buku 8,300,000
2 Urusan : Urusan Perintah Wajib Non Pelayanan Dasar
2.18 Bidang Urusan : Kearsipan
2.18.4.05.0609.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Bagian Humas & Protokol
100% 73,900,000 APBD 100% 80,000,000
2.16.4.05.0609.15.02 Kegiatan : Pengumpulan Data
- Jumlah dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk kliping
24 jilid 73,900,000 24 jilid 80,000,000
- Jumlah naskah sambutan yang disusun
600 sambutan
600 sambutan
4 Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
48
Kode Urusan/Bidang
Urusan/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Rencana tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05 Bidang Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
4.05.4.05.0609.16 Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wk.KDH
Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wk.KDH
Bagian Humas & Protokol
90% 859,225,000 APBD 90% 920,000,000
4.05.4.05.0609.16.02 Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
30 kali 65,350,000 30 kali 70,000,000
4.05.4.05.0609.16.05 Kegiatan : Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH
Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
300 kali 793,875,000 300 kali 850,000,000
2 Urusan : Urusan Perintah Wajib Non Pelayanan Dasar
2.18 Bidang Urusan : Kearsipan
2.18.4.05.0609.16 Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Prosentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Bagian Humas & Protokol
90% 1,152,543,700 APBD 90% 1,200,000,000
2.18.4.05.0609.16.02 Kegiatan : Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Kegiatan Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan
1,152,543,700 1,200,000,000
- Jumlah cetak foto kegiatan KDH/Wk. KDH
25.000 lbr
25.000 lbr
- Jumlah Baliho 50 buah 50 buah
- Jumlah Spanduk 30 buah 30 buah
49
Kode Urusan/Bidang
Urusan/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Rencana tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Urusan : Urusan Perintah Wajib Non Pelayanan Dasar
2.10 Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika
2.10.4.05.0609.17 Program : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Persentase peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Bagian Humas & Protokol
90% 120,290,000 APBD 90% 125,000,000
2.10.4.05.0609.17.02 Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM
Kehumasan
Jumlah peserta study banding
30 orang 120,290,000 30 orang 125,000,000
2 Urusan : Urusan Perintah Wajib Non Pelayanan Dasar
2.10 Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika
2.10.4.05.0609.18 Program : Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Bagian Humas & Protokol
90% 1,843,120,000 APBD 90% 2,393,120,000
2.10.4.05.0609.18.01 Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
1,843,120,000 2,393,120,000
- Penerbitan Majalah Kanjuruhan
6000 ekspl
6000 ekspl
- Pemberitaan di Penerbitan Pers
194 kali 194 kali
- Jumlah Release Berita 300 berita 300 berita
- Cetak Kalender 7.500 ekspl
7.500 ekspl
3 Urusan : Urusan Pemerintah Pilihan
50
Kode Urusan/Bidang
Urusan/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Rencana tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.06 Bidang Urusan : Perdagangan
3.06.4.05.0609.20 Program : Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Prosentase peredaran rokok ilegal
Bagian Humas & Protokol
90% 1,941,793,000 DAHC 90% 1,941,793,000
3.06.4.05.0609.20.04 Kegiatan : Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
Jumlah pemuatan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (Cukai Rokok) di mass media
340 kali 1,941,793,000 340 kali 1,941,793,000
Jumlah 6,675,113,000 7,366,834,300
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan pemerintahan sebagai wujud nyata dari
tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan pemerintahan berbasis masyarakat, dengan
keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders)
dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru,
yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang
dampaknya berpengaruh kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan
pada masyarakat benar-benar dikedepankan.
Sedangkan Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen rencana resmi
daerah, yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang melalui penyusunan program yang transparan, akuntabel, demokratis,
efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang ini digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran
dari Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang.
Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
ttd
H. RENDRA KRESNA