Post on 25-Apr-2019
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
1
PROPOSAL PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Contact : [nailil-081 326 022 150]
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
2
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
II. PELUANG MENUJU GOOD GOVERNMENT
III. ARTI PENTING SI DAN POTENSI KEGAGALAN IMPLEMENTASI SI
IV. SEBAB KEGAGALAN IT
V. BAGAIMANA MENGURANGI PELUANG KEGAGALAN IT
VI. SOFTWARE SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
• MODUL PENGANGGARAN RKA-SKPD
• MODUL PENATAUSAHAAN
• MODUL AKUNTANSI DAN PELAPORAN
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
3
I. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi (TI) yang pesat serta didukung dengan semakin
murahnya harga pengadaan infrastruktur TI, membuat semua organisasi baik pemerintah
maupun swasta, berorientasi pada laba maupun nirlaba berlomba-lomba
mengimplementasikan TI untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Namun pada
kenyataannya, banyak diantara organisasi yang melakukan investasi pengadaan TI
menemui banyak kegagalan. Jangankan mendapatkan perbaikan kinerja, bahkan banyak
diantaranya yang terpaksa kembali kepada sistem manual setelah banyak mengeluarkan
investasi untuk teknologi tersebut.
Kekurangcermatan dalam perencanaan pengembangan sistem yang meliputi
seluruh elemen organisasi ternyata menjadi penyebab dari banyaknya kegagalan ini.
Orientasi perencanaan yang tidak menyeluruh dan berkelanjutan serta hanya didasarkan
pada kebutuhan sesaat, mengakibatkan terjadinya disintegrasi diantara sistem yang
dikembangkan. Perencanaan yang menyeluruh dan berkelanjutan mutlak diperlukan untuk
menciptakan sistem yang integratif.
Dukungan aturan dan prosedur kerja memegang peranan yang cukup signifikan
dalam menciptakan sistem kerja berbasis TI yang efektif. Namun, tanpa adanya dukungan
strategi pengembangan TI yang relevan dan sesuai dengan orientasi pada strategic
organisasi, akan mengakibatkan dukungan aturan dan prosedur yang sangat baik pun
tidak akan menciptakan sistem kerja berbasis TI yang baik.
Kementerian dalam Negeri yang bertanggung jawab terhadap tata pemerintahan
telah melakukan perombakan yang cukup signifikan terhadap pengelolaan keuangan
daerah. Konsep pengelolaan keuangan daerah yang termaktub dalam peraturan menteri
dalam negeri No. 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan diterbitkannya permendagri
no. 59 tahun 2007 dan yang paling mutakhir permendagri no. 55 tahun 2008. konsep
pengelolaan keuangan dalam peraturan tersebut sangat mengedepankan prinsip
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
4
efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menuju
Good Government di Indonesia.
Untuk mendukung pencapaian cita-cita yang ada dalam peraturan menteri tersebut
perlu dilakukan upaya-upaya implemetasi peraturan tersebut secara efektif. Pemanfataan
TI dalam implementasi peraturan menteri tersebut dapat menjadikan upaya menuju Good
Government di Indonesia menjadi suatu harapan yang menjanjikan.
II. Peluang menuju good government
Aturan yang ada dalam Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah telah
secara jelas menuntun pada tata kelola keuangan yang mengacu konsep good
government. Namun banyak kendala teknis yang dapat menghambat terciptanya good
government akibat tidak dapat terlaksananya aturan tersebut secara menyeluruh. Secara
umum, aturan yang ada dalam permendagri sangat detail sehingga akan menyulitkan
dalam implementasinya jika masih mengacu pola pengelolaan secara tradisional.
Implementasi Permendagri tersebut jika didukung denga tools yang handal yang
mampu “melipat” kompleksitasnya menjadi bentuk yang lebih kompak, akan menciptakan
iklim kerja yang cair menuju konsep good government. Dengan dukungan TI yang handal,
aturan tata kelola keuangan yang ada dalam permendagri dapat menjadi faktor
pendukung pemerintah Indonesia menuju Good Government.
III. Arti penting SI dan Potensi Kegagalan implementasi SI
Pengembangan sistem informasi (SI) di pemerintahan daerah merupakan suatu
langkah penting untuk menciptakan good goverment untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pada masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Sistem informasi yang dikembangkan diharapkan
mampu menciptakan citra diri pemerintah daerah yang bersih, bermartabat, akuntable dan
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
5
menjadi panutan. Suasana pelayanan yang berkualitas dan kental dengan teknologi tinggi
diharapkan akan tercipta dengan adanya pengembangan sistem informasi yang dilakukan.
Konsep sistem informasi yang hendaknya dikembangkan adalah konsep sistem
informasi yang terintegrasi yang akan didukung oleh jaringan komunikasi yang handal.
Setiap sistem informasi yang ada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat dan stakeholder pemerintah
daerah.
Implementasi SI di pemerintah daerah tidak serta merta dapat meningkatkan
kualitas kerja pemerintah daerah tersebut. Beragamnya kondisi setiap pemerintahan
daerah mengakibatkan beragamnya pula kebutuhan akan SI. Implementasi SI yang tidak
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemerintah daerah itu sendiri akan mengakibatkan
kegagalan SI. SI yang tidak memperhitungan aspek SDM dan alih teknologi akan
mengakibatkan SI menjadi barang canggih yang menjadi pajangan saja dan tidak
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.
IV. Sebab Kegagalan IT
Dalam beragam kasus, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kejadian kegagalan
implementasi SI tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk SI itu sendiri tapi juga
dipengaruhi oleh faktor analisis lingkungan dan bisnis organisasi serta strategi
implementasi SI yang digunakan. Implementasi SI tidak hanya membutuhkan tim dan
personil yang handal menguasai bidang keilmuan teknolgi informasi, tetapi juga
membutuhkan pemahaman akan manajemen organisasi dan kemampuan melakukan
analisis terhadap permasalah organisasi.
Dikarenakan kebutuhan yang beragam, kemampuan tim untuk melakukan
customisasi dan pembelajaran serta alih teknologi merupakan hal yang sangat penting
untuk mendukung kesuksesan implementasi SI. Kemampuan tim melakukan analisis dan
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
6
merumuskan strategi implementasi yang sesuai menjadi kunci sukses implementasi SI.
Ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak”, overconfident terhadap produk SI yang
digunakan dapat menjadi ancaman terhadap keberhasilan implementasi SI.
Faktor sukses implementasi SI dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya :
1. Komitmen pimpinan
2. Kualitas Produk SI
3. Awareness dari SDM
4. Dukungan standar sistem dan prosedur kerja.
Jika implementasi SI tidak memperhitungkan faktor-faktor diatas dapat dipastikan
peluang kegagalan SI untuk mencapai cita-cita dan ide implementasi SI akan menjadi
semakain besar.
V. Bagaimana Mengurangi peluang kegagalan SI
Untuk mengurangi peluang kegagalan SI perlu dilakukan langkah-langkah
implementasi yang terarah dan berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi organisasi yang
beragam. Pembangunan kepedulian baik secara sistem maupun personal perlu dilakukan.
Berikut langkah-langkah implementasi SI untuk mengurangi peluang kegagalan SI
1. Change Management
Siapkan pola pengelolaan perubahan. SI yang akan diimplementasikan adalah
suatu entitas baru yang akan masuk kedalam organisasi. Masuknya entitas baru SI
ini akan menimbulkan dampak dan perubahan kondisi organisasi. Untuk
mengurangi tantangan akan masuknya SI kedalam organisasi perlu disiapkan
pengelolaan perubahan yang matang sehingga SI dapat diterima secara terbuka
oleh seluruh elemen organisasi. Faktor kemampuan user menjadi faktor penting
yang harus diperhatikan.
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
7
2. Pengembangan bertahap dan berkelanjutan
Pengembangan SI hendaknya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan
disesuaikan dengan kondisi organisasi. Pengembangan secara total dan tidak
mempertimbangkan kondisi organisasi akan menyebabkan persepsi yang
memberatkan bagi organisasi dan pada akhirnya menciptakan penolakan terhadap
produk SI
3. Strategi pengembangan yang sesuai
Produk SI yang akan diimplementasikan hendaknya mengacu pada strategi yang
sesuai dengan organisasi. Bagi organisasi yang masih belum stabil, peluang
perubahan-perubahan mungkin akan sering terjadi sebagai rangkaian upaya untuk
menemukan dan menciptakan jati diri organisasi. Jika strategi pengembangan SI
bagi organisasi yang belum stabil menggunakan strategi yang biasa digunakan
pada organisasi yang telah mapan, maka akan meningkatkan peluang kegagalan
implementasi SI. Begitu pula sebaliknya.
4. Metodologi pengembangan yang relevan
Dalam pengembangan SI bagi organisasi perlu di pilih metodologi yang sesuai
dengan kondisi organisasi. Kebutuhan dan kondisi organisasi yang beragam
membutuhkan metodologi yang berbeda. Konsep pengembangan yang melibatkan
user sejak tahap awal pengembangan dan implementasi SI diharapkan dapat
menumbuhkan awareness dari personel organisasi sehingga dapat tumbuh rasa
memiliki oleh seluruh personel organisasi.
5. Pemberdayaan
Implementasi SI hendaknya sebanyak mungkin memberdayakan SDM yang ada
dalam organisasi. Implementasi secara eksklusif oleh vendor akan menciptakan
kesan “atasan dan bawahan” antara vendor dan user dan dapat menciptakan
kondisi yang tidak kondusif terhadap implementasi SI. Dengan pemberdayaan SDM
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
8
organisasi secara optimal, diharapkan antara vendor dan user tercipta hubungan
yang setara sehingga dapat tumbuh rasa memiliki dari seluruh elemen organisasi
dan akhirnya dapat menumbuhkan komitmen untuk menjaga dan mengoperasikan
SI secara maksimal.
VI. SOFTWARE SIKD
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu aplikasi yang
dikembangkan sebagai alat bantu implementasi Permendagri No. 13 tahun 2006, No. 59
tahun 2007 dan No. 55 tahun 2008 pada pemerintahan daerah dengan berbasiskan
komputer. Sistem yang dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip yang menjadi
pedoman kami yaitu, memudahkan pengguna, user friendly dan dapat dikembangkan
secara berkelanjutan. Software SIKD dibangun berdasarkan konsep teknologi client server
untuk menciptakan budaya kerja yang kolaboratif.
Secara singkat skema SIKD yang dikembangan sebagaimana tampak pada gambar
dibawah ini :
Gambar . Skema Client Server Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
9
Modul-Modul SIKD
Modul Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana termaktub pada
permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga sesuai dengan
kewenangan dan tahapan pengelolaan keuangan daerah, yakni :
a. Modul Perencanaan dan Penganggaran
b. Modul Penatausahaan dan
c. Modul Akuntansi dan Pelaporan
Ketiga modul ini dikemas dalam satuan terpisah dan saling tidak bergantung untuk
menghindari deadlock akibat satu titik yang tidak berjalan. Secara ideal, sistem ini
merupakan satu kesatuan yang integrate dan serba otomatis dimana anggaran dibuat
menggunakan modul anggaran, secara otomatis penatausahaan dapat secara langsung
menggunakan anggaran yang telah di sahkan dan secara otomatis pula jurnal akuntansi
terbentuk saat proses penatausahaan berjalan sehingga seluruh laporan akhir (akunting)
dapat disajikan secara langsung, cepat tepat dan auditable.
Kendala yang kerap terjadi dengan sistem all integrate tersebut adalah jika terjadi
kemacetan di satu titik akibat SDM yang belum siap, infrastruktur yang belum memadahi
dan sebagainya sehingga membuat modul selanjutnya tidak dapat berjalan dengan baik
misalnya, jika bagian anggaran tidak mampu menerapkan sistem anggaran sehingga
masih menggunakan manual, maka bagian penatausahaan tidak dapat beroperasi karena
data anggaran tidak dari aplikasi, demikian pula jika penatausahaan tidak dioperasikan
melalui sistem maka jurnal dan kegiatan akunting tidak dapat dioperasikan sehingga
laporan akhir dan pertanggungjawaban kepala daerah tidak dapat disajikan begitu
seterusnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Software SIKD ini memisahkan setiap modul
kedalam aplikasi-aplikasi terpisah yang dapat berdiri sendiri sehingga satu modul dengan
modul yang lain tidak saling bergantungan. Untuk menghubungkan satu dengan yang lain,
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
10
dibuatlah fasilitas bridging yang dapat saling interkoneksi satu sistem dengan sistem yang
lain sehingga data dapat saling berinteraksi secara otomatis.
Modul-modul tersebut lebih jelasnya adalah sebagai berikut :
1. Modul Perencanaan dan Penganggaran
Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD – RKA SKPD) Adalah suatu
sistem komputerisasi penyusunan anggaran pemerintah daerah sesuai surat edaran
kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan permendagri bahwa :
1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan
dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan kinerja SKPD berkenaan
sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan.
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip
peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan
anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, analisis standar biaya dan standar satuan harga.
Secara umum SIKD – RKA SKPD telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang
berlaku seperti pada prinsip-prinsip berikut:
1. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan
dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan
implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju.
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
11
2. Prakiraan Maju (Forward Estimate), kebutuhan perhitungan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.
3. Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting), penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan
serta belanja aparatur dan belanja publik).
4. Anggaran berbasis prestasi kerja, pendekatan penganggaran yang mengutamakan
keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Fitur yang disediakan pada modul perencanaan dan penganggaran ini secara umum
adalah sebagai berikut :
a. Master data
- Master data akun yang meliputi data akun, data kelompok, data jenis data obyek
dan data rincian obyek
- Master data urusan yang meliputi urusan bidang, urusan organisasi dan urusan sub
organisasi.
- Master data urusan fungsi
- Master data urusan per bidang fungsi untuk laporan keselarasan dan keterpaduan
daerah
- Master data program
- Master data kegiatan
- Master data sumber dana
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
12
- Master data standar biaya yang meliputi data satuan, data standar level 1, 2, 3 dan
standar harga rincian.
b. Modul PPKD
- Input KUA PPA PPKD (Murni)
- Input KUA PPA PPKD (Perubahan)
- Input RKA PPKD (Murni) yang meliputi RKA PPKD 1 : Pendapatan, RKP PPKD 2.1
: Belanja Tidak Langsung, RKA PPKD 3.1 : Penerimaan Pembiayaan dan RKA
PPKD 3.2 : Pengeluaran Pembiayaan. Tampilkan menu tampak seperti gambar
berikut :
Gambar : Menu RKA PPKD Murni
- Input RKA PPKD (Perubahan)
- Laporan PPKD meliputi :
1. Laporan Master
Sebagaimana yang tampil pada menu laporan master SKPD diatas.
2. Laporan RKA PPKD ( Murni )
• Halaman Depan RKA PPKD
• Formulir RKA PPKD ( Ringkasan )
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
13
• Formulir RKA PPKD 1 : Pendapatan
• Formulir RKA PPKD 2.1 : Belanja Tidak Langsung
• Formulir RKA PPKD 3.1 : Penerimaan Pembiayaan
• Formulir RKA PPKD 3.2 : Pengeluaran Pembiayaan
3. Laporan DPA PPKD ( Murni )
• Halaman Depan DPA PPKD
• Formulir DPA PPKD ( Ringkasan )
• Formulir DPA PPKD 1 : Pendapatan
• Formulir DPA PPKD 2.1 : Belanja Tidak Langsung
• Formulir DPA PPKD 3.1 : Penerimaan Pembiayaan
• Formulir DPA PPKD 3.2 : Pengeluaran Pembiayaan
4. Laporan APBD PPKD ( Murni )
• Lap. Kerangka Penjabaran APBD PPKD
• Lap. Penjabaran APBD Per Rincian Obyek PPKD
5. Laporan DPPA PPKD ( Perubahan )
• Halaman Depan DPPA PPKD
• Formulir DPPA PPKD ( Ringkasan )
• Formulir DPPA PPKD 1 : Pendapatan
• Formulir DPPA PPKD 2.1 : Belanja Tidak Langsung
• Formulir DPPA PPKD 3.1 : Penerimaan Pembiayaan
• Formulir DPPA PPKD 3.2 : Pengeluaran Pembiayaan
6. Laporan APBD PPKD ( Perubahan )
• Lap. Kerangka Penjabaran APBD Perubahan PPKD
• Lap. Penjabaran APBD Perubahan Per Rincian Obyek PPKD
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
14
c. Modul SKPD
- Input KUA PPA SKPD (Murni) seperti tampak pada gambar berikut :
- Input KUA PPA SKPD (Perubahan)
- Input RKA SKPD (Murni) yang meliputi RKA SKPD 1 : Pendapatan, RKP SKPD 2.1
: Belanja Tidak Langsung, RKA SKPD 2.2.1 : Belanja Langsung.
- Input Triwulan pendapatan dan belanja.
- Daftar Anggaran 2.2.1 per program per kegiatan.
- Menu RKA SKPD tampak seperti gambar berikut :
- Laporan SKPD meliputi :
a. Laporan Master
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
15
i. Daftar Kode Urusan dan Klasifikasi Organisasi
ii. Daftar Kode dan Klasifikasi Fungsi untuk Keselarasan dan Keterpaduan
iii. Daftar Program dan Kegiatan
iv. Daftar Kode Rekening Pendapatan
v. Daftar Kode Rekening Belanja
vi. Daftar Kode Rekaning Pembiayaan
vii. Daftar Seluruh Kode Rekening ( COA )
b. Laporan RKA SKPD ( Murni )
i. Halaman Depan RKA SKPD
ii. Formulir RKA SKPD ( Ringkasan )
iii. Formulir RKA SKPD 1 : Pendapatan
iv. Formulir RKA SKPD 2.1 : Belanja Tidak Langsung
v. Formulir RKA SKPD 2.2 : Rekapitulasi Belanja Per Program Kegiatan
vi. Formulir RKA SKPD 2.2.1 : Belanja Langsung
c. Laporan DPA SKPD ( Murni )
i. Halaman Depan DPA SKPD
ii. Formulir DPA SKPD ( Ringkasan )
iii. Formulir DPA SKPD 1 : Pendapatan
iv. Formulir DPA SKPD 2.1 : Belanja Tidak Langsung
v. Formulir DPA SKPD 2.2 : Rekapitulasi Belanja Per Program Kegiatan
vi. Formulir DPA SKPD 2.2.1 : Belanja Langsung
d. Laporan APBD SKPD ( Murni )
i. Lap. Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan ( Murni )
ii. Lap. Kerangka Penjabaran APBD
iii. Lap. Penjabaran APBD Per Rincian Obyek
iv. Lap. Anggaran Per Jenis – Format Horisontal
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
16
e. Laporan DPPA SKPD ( Perubahan )
i. Halaman Depan DPPA SKPD
ii. Formulir DPPA SKPD ( Ringkasan )
iii. Formulir DPPA SKPD 1 : Pendapatan
iv. Formulir DPPA SKPD 2.1 : Belanja Tidak Langsung
v. Formulir DPPA SKPD 2.2 : Rekapitulasi Belanja Per Program Kegiatan
vi. Formulir DPPA SKPD 2.2.1 : Belanja Langsung
f. Laporan APBD SKPD ( Perubahan )
i. Lap. Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan ( Perubahan )
ii. Lap. Kerangka Penjabaran APBD
iii. Lap. Penjabaran APBD Per Rincian Obyek
iv. Lap. Rekapitulasi Anggaran Per Jenis – Format Horisontal
d. Laporan Daerah
a. Laporan APBD Daerah ( Murni )
• Lap. Ringkasan APBD Daerah ( Murni )
• Lap. Plafon Anggaran berdasarkan urusan ( Murni )
• Lap. Ringkasan APBD Menurut Urusan Organisasi ( Murni )
• Lap. Rekapitulasi Jenis Belanja Per Program Per Kegiatan ( Murni )
• Lap. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan (
Murni )
b. Laporan APBD Daerah ( Perubahan )
• Lap. Ringkasan APBD Daerah (Perubahan)
• Lap. Plafon Anggaran berdasarkan urusan (Perubahan)
• Lap. Ringkasan APBD Menurut Urusan Organisasi (Perubahan)
• Lap. Rekapitulasi Jenis Belanja Per Program Per Kegiatan (Perubahan)
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
17
• Lap. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
(Perubahan)
2. Modul Penatausahaan
Modul kedua dalam tatakelola keuangan daerah adalah modul penatausahaan,
yakni proses pencatatan dan sirkulasi realisasi anggaran yang telah ditetapkan dan
disahkan dalam APBD. Modul ini sangat penting guna pengendalian kas dan
pengendalian anggaran yang meliputi pendapatan, realisasi belanja serta pengendalian
kontrak fihak ketiga termasuk tanggungan pembayaran pajak SKPD dan PPKD (daerah).
Transaksi
Transaksi penatausahaan adalah transaksi real / harian yang terjadi sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen anggaran yang telah termaktup dalam buku APBD
dinas dan pemerintah daerah.
Aplikasi ini akan sangat membantu guna melakukan pengendalian transaksi di saat
transaksi realisasi anggaran dilakukan sehingga dapat diketahui mana saja anggaran
yang belum terserap, berapa sisanya, terserap menggunakan dokumen apa saja dan
sampai dimana program kegiatan telah dilaksanakan.
Kesulitan yang umum dihadapi para bendahara baik penerimaan maupun
pengeluaran adalah saat akan merealisasikan anggaran yang dimiliki, musti memastikan
terlebih dahulu bahwa anggaran benar-benar memiliki sisa yang belum direalisasikan
padahal dalam merealisasikannya dapat melalui mekanisme LS, TU ataupun GU sehingga
sebuah rekening APBD dalam kegiatan, bendahara harus menyajikan laporan bahwa
rekening bersangkutan telah direalisasikan menggunakan mekanisme LS berapa, UP
berapa dan TU berapa kemudian sisa yang masih bisa di realisasikan berapa.
Hal ini menjadi rumit jika dilakukan secara manual dimana terlalu banyak kartu
pengendalian yang harus disediakan untuk membuat sebuah dokumen pencairan baru.
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
18
Disamping itu, bendahara juga diwajibkan membuat laporan rekapitulasi dalam bentuk
SPJ maupun buku bantu per kegiatan lainnya yang memakan waktu dan ketelitian yang
tinggi apalagi jika kegiatan yang diamanahkan APBD terhadap SKPD terhitung banyak.
Transaksi pada aplikasi ini dibuat guna mempermudah semua kesulitan yang
umum dihadapi oleh pelaksana penatausahaan dalam hal ini para bendahara dan
jajarannya sehingga diharapkan seluruh transaksi baru tidak lagi membutuhkan analisa
dan ketelitian tinggi yang memperkecil kesalahan dan membudahkan dalam melakukan
laporan-laporan rekapitulasi yang secara otomatis telah disajikan oleh Aplikasi tersebut.
Fitur-fitur pada modul ini meliputi :
I. Master Data
• Master Data Akun (COA)
• Master Data Urusan, Bidang dan Organisasi SKPD
• Master Data Fungsi
• Master Data Fungsi per Bidang Urusan
• Master Data Program
• Master Data Kegiatan
• Master Data Sumber Dana
• Master Data Pajak
• Master Data Pajak Organisasi
• Setup Kegiatan per Sub Dinas
• Master Data Bentuk Perusahaan Rekanan
• Master Data Rekanan
II. Data Anggaran (APBD)
• Input KUA / PPA – Murni dan Perubahan
• Input RKA dan DPA SKPD – Murni
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
19
• Input DPPA – Perubahan
• Input Data Triwulan
III. Administrasi Penatausahaan
• Pendataan Kategori Kontrak
• Pendataan Kontrak dan SPK
• Input SPD Belanja Tidak Langsung
• Input SPD Belanja Langsung
• Input SPD UP
IV. Transaksi Penatausahaan Bend. Penerimaan
• Transaksi Penerimaan (Formulir A1)
• Transaksi Setoran (STS)
V. Transaksi Penatausahaan Bend. Pengeluaran
• Transaksi SPP meliputi SPP UP, GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Barang
dan Jasa
• Transaksi SPM meliputi SPM UP, GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Barang
dan Jasa
• Transaksi SP2D meliputi SP2D UP, GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan dan LS
Barang dan Jasa
• Transaksi SPJ GU (Formulir A2 GU)
• Transaksi SPJ TU (Formulir A2 TU)
• Transaksi Pembayaran Pajak
• Transaksi Pemindah bukuan kas (panjar)
• Transaksi Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan
• Transaksi Pengembalian Belanja LS Barang dan Jasa
• Transaksi Pengembalian UP
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
20
• Transaksi Pengembalian TU
VI. Laporan
• Laporan SPP dan SPM
• Laporan Register ( Buku Kendali ) meliputi : Lap. Register SPP, SPM dan SP2D.
• Lap. Bendahara Pengeluaran meliputi : Lap. SPJ Bend. Pengeluaran, Lap. BKU,
Lap. Belanja Per Rincian Obyek (PRO), Lap. Buku Bantu Gaji dan Tunjangan, Lap.
Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak, Lap. Pajak Per Program Per
Kegiatan.
• Lap. Bendahara Penerimaan meliputi : Lap. SPJ Bend. Penerimaan, Lap. BKU
Bend. Penerimaan, Lap. SPJ Bend. Penerimaan, Lap. Per Rincian Obyek (PRO
Penerimaan), Lap. Buku Bantu Pendapatan.
• Lap. Pendukung meliputi : Lap. Pengesahan SPJ Per Program Kegiatan, Lap.
Realisasi SP2D Per Program Kegiatan – Rangkuman dan Detail, Lap. Realisasi
Triwulan.
• Dan berbagai keluaran dokumen yang bisa di export guna keperluan pengendalian
dan pengawasan insidental.
VII. Administrasi dan Utility
• Set Aktifasi Periode Transaksi
• Menu User – Ganti Password
• Menu User – Tambah User
• Backup Data
• Setting Informasi Pemerintahan
• Setup Nomor Urut
• Setting Background Cover
• Setting Skin / Tampilan Program
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
21
3. Modul Akuntasi dan Pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD – SAP) Adalah suatu sistem
komputerisasi pengelolaan keuangan daerah sesuai surat edaran kepala daerah yang
berlaku dan peraturan menterai dalam negeri tentang pengelolaan keuangan daerah.
Ada beberapa proses akuntansi pemerintahan yang menjadi pokok pengelolaan :
1. Dokumen ( bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kasi)
2. Pencatatan (Buku jurnal penerimaan kas, Buku jurnal
Pengeluaran kas, Buku jurnal umum ) dan
3. Laporan ( Laporan realisasi anggaran,Laporan arus kas, Catatan
atas Laporan Keuangan
Secara umum Software SIKD – SAP telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
yang berlaku seperti pada prinsip-prinsip berikut:
Sistem Akuntansi pada SKPD dan SKPKD yaitu :
1. Prosedure akuntansi penerimaan kas, berupa
a. Catatan yaitu :
- Buku jurnal penerimaan kas
- Buku besar dan
- Buku besar pembantu.
b. Laporan Yang Dihasilkan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Catatan Atas laporan Keuangan
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
22
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas laporan Keuangan
2. Prosedure akuntansi pengeluaran kas
a. Catatan yaitu :
- Buku jurnal pengeluaran kas
- Buku besar dan
- Buku besar pembantu.
b. Laporan Yang Dihasilkan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Catatan Atas laporan Keuangan
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas laporan Keuangan
c. Prosedure Akuntansi Pengeluaran Kas
- SKPD Mekanisme (UP/GU/TU) dan LS
- SKPKD Mekanisme (UP/GU/TU) dan LS
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
23
3. Procedure akuntansi aset tetap
a. Catatan yaitu :
- Buku jurnal umum
- Buku besar dan
- Buku besar pembantu.
b. Laporan Yang Dihasilkan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Catatan Atas laporan Keuangan
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas laporan Keuangan
4. Procedure akuntansi selain kas
a. Catatan yaitu :
- Buku jurnal Umum
- Buku besar dan
- Buku besar pembantu.
b. Laporan Yang Dihasilkan
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
24
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Catatan Atas laporan Keuangan
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas laporan Keuangan
VII. Keuntungan memakai Software SIKD
Dengan mengimplementasikan Software SIKD tersebut, pemerintah daerah akan
mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
1. Mengurangi beban kerja pegawai secara signifikan
2. Mempercepat proses kerja
3. Meningkatkan kulitas pekerjaan
4. Meningkatkan kualitas pegawai, karena trainer aplikasi akan melakukan alih
teknologi pada SDM Lokal
5. Menciptakan SI yang sesuai kebutuhan, karena dalam strategi pengembangan,
kami menggunakan pendekatan lokal artinya akan banyak customisasi yang
sesuai dengan kondisi dan kemampuan SDM lokal.
6. Mendapat jaminan pengembangan berkelanjutan. Tim pengembang menjamin
sistem ini dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem yang lain.
Dengan dukungan personel yang professional, dengan Motto “Total IT Solution”
sebagai slogan yang tidak sekedar motto akan tetapi semangat bahwa tidaklah
ada jalan buntu dalam implementasi produk IT.
7. Memdapatkan pendampingan yang memadai.
8. Jaminan Konsultasi sepanjang masa. Tim akan dengan sangat terbuka dan
senang hati untuk melayani konsultasi berkaitan dengan sistem yang
dikembangkan secara gratis.
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
25
VIII. Komitmen Pengembang
Berdasarkan pengalaman implementasi SI yang pernah dilakukan, kami
memberikan jaminan untuk terus melakuan customisasi dan pengembangan sampai pada
kondisi sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan dukungan
teamwork yang solid, kami siap melayani segala kebutuhan user sesuai dengan motto
“Total IT Solution”
IX. Pengalaman Pengembangan
Khusus implementasi project-project pemerintahan, tim seringkali menangani
project-project yang sebelumnya dinyatakan gagal bahkan kegagalan berulang sekalipun
sehingga analisa mendalam terhadap persoalan yang harus dikerjakan dan diselesaikan
selalu berorientasi pada kehidupan IT dengan rumus kesuksesan adalah sebuah resiko.
Beberapa penanganan project pemerintahan yang telah dilakukan adalah :
1. Aplikasi SIKD – RKA SKPD
Lokasi, Pemerintah provinsi jawa tengah, kabupaten wonogiri dan sebagainya.
Pada project sebelumnya pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah telah
melakukan pengadaan lebih dari 3 kali dan seluruh project secara administrasi
dinyatakan berhasil hanya saja kegagalan terjadi pada tahap implementasi dengan
alasan perubahan perundang-undangan antara tahun 2002 sampai 2006 dimana
sistem pengelolaan keuangan daerah dari segi hukum dan perundang-undangan
masih labil.
Bagi kami, perubahan perundang-undangan bukanlah momok yang dapat dijadikan
alibi terhadap gagalnya implementasi program, sebab hadirnya program adalah
sebuah SOLUSI bukan project oriented. Dengan kerjasama yang baik antara
panitia pengadaan barang dan jasa, pengguna / user serta tim analis kami berhasil
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
26
menemukan titik persoalan semua kegagalan sebelumnya sehingga dalam kurun
waktu kurang dari satu bulan project SIKD – RKA SKPD provinsi Jawa Tengah
berhasil dibuat dan diimplementasikan ke seluruh dinas.
Pelatihan pada masing-masing dinas dilakukan kurang dari 1 jam / dinas, semua
proses penyusunan RKA – SKPD dapat dilakukan sendiri tanpa bergantung pada
tim trainer. Seluruh pantauan dan pelayanan purna produksi dapat dilakukan via
phon tanpa bergantung pada kehadiran pendamping tim produksi IT.
2. Aplikasi SIKD – Penatausahaan
Aplikasi ini diterapkan untuk pertama kali di dinas pekerjaan umum (DPU)
sukoharjo. Terhitung sebagai dinas raksasa yang mengelola dana paling besar
diantara dinas yang lain ini sangat berkepentingan terhadap pengelolaan
pendatausahaan keuangan dan project. Sampai sekarang, implementasi
penatausahaan tersebut telah dinyatakan final dan telah berjalan sampai sekarang
(2010).
3. Aplikasi SIKD – Akuntansi
Sebagaimana sistem-sistem seblumnya diatas, langkah pertama yang dilakukan
diawal pengembangan SIKD akuntansi adalah menganalisa kegagalan project-
project yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil analisa ditemukan karena tidak
memahaminya development yang lalu terhadap user / pengguna software yakni staf
akuntansi yang sebagian besar tidak memiliki basic akuntansi. Lebih-lebih
permendagri 13/2006 dan setelahnya telah mangakomodir kaidah-kaidah akuntansi
sektor publik yang bagi kebanyakan staf masih gamang dan kesulitan melakukan
pembukuan yang harus patuh terhadap aturan penjurnalan dalam akuntansi sektor
publik tersebut.
P R O P O S A L 081326022150 SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
27
X. Penutup
Demikian proposal SIKD ini kami sampaikan. Semoga apa yang menjadi bahan
pemikiran dan usaha kita dapat menjadi bentuk bakti pada pertiwi Indonesia dan
semangat untuk menciptakan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dengan
semangat bakti yang tinggi, kami, siap bergabung dengan tim pemerintah daerah untuk
merealisasikan aturan permendagri no. 13 tahun 2006 dan setelahnya secara lebih smart,
elegan dan mudah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam
rangka menuju Indoonesia Good Government.
INFORMASI SOFTWARE APLIKASI :
website : http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com
Contact : 081326022150
DAFTAR HARGA*
(dapat berubah – ubah sesuai perubahan spesifikasi software)
*) Harga Rp200.000.000,-
Harga sudah termasuk PPn dan PPh
Harga belum termasuk Hardware dan Pemasangan Jaringan
Harga belum termasuk Akomodasi, apabila diluar Jakarta
Harga dapat berubah sesuai berat atau ringannya sistem informasi yang dibuat / dipesan
Harga dapat ditawar sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan atau sesuai PAGU ANGGARAN
Kami terbuka untuk menjalin kerjasama dengan perorangan, instansi pemerintah pusat/daerah, Perguruan Tinggi (Kampus), BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta untuk menawarkan (promosi) aplikasi software kami kepada pihak lain