PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN - bappenas.go.id · PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH...

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2017 Makassar, 28 Februari 2017

PENGUATAN PERAN GUBERNUR

SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

Gubernur

Pemerintah Daerah

Bupati/ Walikota

Pemerintah Provinsi Kementerian/

Lembaga

Target / Sasaran Provinsi

Monitoring dan Evaluasi

Target / Sasaran Kab/Kota

Perlu Kesamaan Nomenklatur Program Pemerintah Pusat dengan Daerah

Program Sinergi dan Terpadu

Pemerintah

Sinkronisasi & Harmonisasi Program Sinergi dan Terpadu

Sinkronisasi & Harmonisasi

UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

NASIONAL (NAWACITA)

UU RI No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan daerah

PERAN GUBERNUR

PROVINSI

KABUPATEN KOTA

SINERGITAS PUSAT /DAERAH P

GUBERNUR

• Perlu penguatan perencanaan

• Perlu penguatan penganggaran

• Perlu penguatan pengendalian

PENGUATAN PERAN GUBERNUR

M I S I :

(Misi 1) Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar

ummat beragama.

(Misi 2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian

lingkungan.

(Misi 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah

(Misi 4) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.

(Misi 5) Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

(Misi 6) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

(Misi 7) Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik.

VISI & MISI PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2013-2018

NAWACITA 1

NAWACITA 2

NAWACITA 3

NAWACITA 4

NAWACITA 5

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.

Membuka 500 ribu lapangan kerja baru.

Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin.

Dukungan Fasilitasi dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)

Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA.

Melanjutkan kesehatan gratis.

NAWACITA 1

NAWACITA 2

NAWACITA 3

NAWACITA 4

NAWACITA 5

KETERKAITAN MAWACITA RPJMN 2014 – 3015 & 11 PRIORITAS

DALAM RPJMD SULSEL 2013-2018

NAWACITA 6

NAWACITA 7

NAWACITA 8

NAWACITA 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis

ekonomi domestik.

Melakukan revolusi karakter bangsa

Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil.

Bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa.

Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus

seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan

dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas.Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD,

SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama

NAWACITA 1

NAWACITA 2

NAWACITA 3

NAWACITA 4

NAWACITA 5

NAWACITA 1

NAWACITA 2

NAWACITA 3

NAWACITA 4

NAWACITA 5

Melanjutkan kesehatan gratis.NAWACITA 6

NAWACITA 7

NAWACITA 8

ekonomi domestik.

NAWACITA 6

NAWACITA 7

NAWACITA 8

ekonomi domestik.

NAWACITA 1

NAWACITA 2

NAWACITA 3

NAWACITA 4

NAWACITA 5

NAWACITA 6

NAWACITA 7

NAWACITA 8

ekonomi domestik.

Pembangunan Infrastruktur(Kereta Api, Jalan By Pass, Bendungan, Pelabuhan)

NAWACITA 6

NAWACITA 7

NAWACITA 8

ekonomi domestik.

KETERKAITAN MAWACITA RPJMN 2014 – 3015 & 11 PRIORITAS

DALAM RPJMD SULSEL 2013-2018 NAWACITA 6

NAWACITA 7

NAWACITA 8

ekonomi domestik.

Tahun Penganggaran

1 2010 2011 -

2 2011 2012 2.000.000.000

3 2012 2013 2.000.000.000

4 2013 2014 19.041.986.000

5 2014 2015 26.162.830.000

6 2015 2016 5.000.000.000

No Tahun WTP Alokasi DID (Rp)

PENILAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ALOKASI DID

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN ATAS PREDIKAT WTP

Sumber : Bappeda Prov. SulSel

Tahun 2010 - 2015

Perkembangan Opini LKPD

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh BPK

PEMERINTAHAN

Atas Kinerja Yang Telah Dicapai,

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

mendapatkan Penghargaan.

Penghargaan yang tertinggi dari

negara yaitu PARASAMYA PURNAKARYA

NUGRAHA (Pemprov harus melewati 2.383 Indikator Penilaian)

Pengelolaan Pemerintahan yg semakin

membaik tercermin pada pencapaian

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

selama 5 tahun berturut-turut (Rekor

MURI) dan terakhir selama 6 Tahun

berturut-turut

Berkat Kinerja Yang Dicapai selama 8

tahun terakhir, Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan Telah Mendapat 205

Buah Penghargaan, tingkat nasional

dan international

6,08 6,17 6,03 5,58 5,02

8,19 8,13 8,39 7,63 7,57

2010 2011 2012 2013 2014

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel (%)

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)

PERTUMBUHAN EKONOMI SULSEL, 2010 - 2016

*) Capaian Pertumbuhan ekonomi SulSel Tahun 2016 sebesar 7,41%, tercatat

masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya

mencapai 5,02%

Sumber : Badan Pusat Statistik

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

GRAFIK PDRB PER KAPITA Prov. Sulsel ( Juta Rupiah )

21,31 24,31

( TARGET )

Perkembangan Pendapatan Perkapita Masyarakat

Sulawesi Selatan

PERKEMBANGAN CAPAIAN NILAI PDRB (ADHB)

PROVINSI SULAWESI SELATAN

379,20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Perubahan RPJMD

10,27 %

9,82 %

10,32 %

9,54 %

10,12 %

Target

ProvinsI Sulsel

Tahun 2018

sebesar 7,5 %

2015 2014 2013 2012 2011 2016 2017 2018

Capaian Target RPJMD Sulsel

9,24 %

TARGET PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN PADA TAHUN 2018

Target penurunan angka kemiskinan Provini Sulsel pada Tahun 2018 sebesar 7,5 %. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak , termasuk Kabupaten /Kota dalam pencapaian

terget tersebut.

PENGANGGURAN

5,87 %

6,56 %

(236,9 ribu orang)

(209,0 ribu orang) 2013

5,10 %

(176,9 ribu orang)

6,56 %

(176,9 ribu orang)

5,10 %

JUMLAH PENGANGGURAN DI SULAWESI SELATAN, 2010 - 2016

5,95 %

4,80 %

(220,6 ribu orang)

(186,2 ribu orang)

Produksi Padi 5,72 Juta Ton (surplus beras 2,4 Juta Ton)

Produksi Jagung 2,06 Juta Ton (pertama kali menembus 2 juta ton)

Populasi Sapi 1,48 Juta Ekor

Produksi Kakao 145,7 Ribu Ton

Produksi Udang 41,6 Ribu Ton

Rumput Laut 3,4 Juta Ton

PRODUKSI PADI DAN BERAS SUL – SEL ( Juta Ton )

• Berada pada peringkat IV Nasional,

• Berkontribusi 7 % terhadap produksi nasional,

• Tahun 2016 dicapai surplus beras 2,40 juta ton,

• Mensuplai 27 provinsi di wilayah Indonesia

• Luas tanam berpotensi meningkat seiring dengan membaiknya jaringan irigasi dan cetak sawah

4,38 4,51

5 5,03 5,42 5,47 5,72*

2,67 2,76 3,04 3,06

3,45 3,45 3,47

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan

Penegakan Hukum Keamanan dan

Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &

Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan

Kelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;

2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan

yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan

menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan

pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan

ekosistem

Mental / Karakter

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

Sekian

Terima Kasih

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN - bappenas.go.id · PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH...

Documents

Transcript of PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN - bappenas.go.id · PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH...

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG …dkp.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen... · Belitung. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA … · Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. ... Indonesia yang mengajukan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN - sulselprov.go.idSelatan terhadap COVID-19, diminta kepada Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI … · peraturan gubernur banten nomor 80 tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi banten tahun 2017 pemerintah

GUBERNUR PAPUA · 2015. 11. 21. · gubernur papua peraturan gubernur papua nomor 28 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah provinsi

jdih.baliprov.go.id · gubernur bali peraturan gubernur bali nomor 50 tahun 2014 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah provinsi bali

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS - KOMPETENbkddki.jakarta.go.id/unduh/instruksi/gubernur/2015/20150918_INGUB... · gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta instruksi gubernur

GUBERNUR BENGKULU · Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Mess Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS ......PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 411 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN

GUBERNUR RIAU - dprd.riau.go.id · Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Riau. 3. Gubernur adalah Gubernur Riau. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ...kebudayaan.jogjakota.go.id/assets/instansi/...6 35. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 36. Pemerintah Daerah adalah Gubernur

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2017bappeda.bengkuluprov.go.id/wp-content/uploads/2018/RPJMD Provinsi... · gubernur bengkulu peraturan daerah provinsi bengkulu nomor 7

GUBERNUR JAWA TENGAH - jatengprov.go.id...Pcmerintah Kot.a di Provinsi .Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten dan zatau Pcmcrintah Kota di luar Provinsi .Jawa Tengah dan Pcmerintah Provinsi

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG …jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_JATENG_11_2014.pdf · 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur

jdih.riau.go.idjdih.riau.go.id/downloadProdukhukum/Pergub_No_88_Tahun_2016_DINAS... · Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. ... Bidang

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS · 2017. 12. 16. · menimbang mengingat pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta keputusan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta

Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi

kominfo.kepriprov.go.idkominfo.kepriprov.go.id/data/files/PERGUBNOMOR50TATAKELOLAE-GOV.pdf · Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Daerah adalah Gubernur

Scanned by CamScanner · Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG … · Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. ... Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lainnya. (2) ... aktiva tetap