Post on 25-Jul-2015
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung
Presentasi Akhir15 Desember 2014
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PCE
MATERI PAPARAN
1. Pendahuluan
2. Progres Monitoring Dan Evaluasi PERDA Bangunan Gedung
3. Daftar Permasalahan
4. Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 2
PENDAHULUAN
1. Sejak diundangkannya UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28/2002, hingga saat ini baru 48,9% kabupaten kota yang telah menerbitkan Perda Bangunan Gedung atau sama dengan 246 Kabupaten/Kota;
2. Dalam penerapan (implementasi) peraturan daerah bangunan gedungnya, kabupaten/kota masih banyak yang belum mampu baik secara teknis dan sumber daya manusia secara menyeluruh;
3. Oleh karenanya diperlukan peranan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi upaya pembinaan kepada aparat agar mampu mengimplementasikan terutama terkait komponen amanat undang-undang bangunan gedung yakni IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan Gedung.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 3
Latar Belakang Pekerjaan
PENDAHULUAN
MAKSUD PEKERJAAN:
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap substansi PERDA BG Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi PERDA BG;
3. Menggali sejauhmana permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi PERDA BG.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 4
Maksud dan Tujuan Pekerjaan
TUJUAN PEKERJAAN:
1. Terlaksananya percepatan pelaksanaan PERDA BG;
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PERDA BG;
3. Tersusunnya masukan pengkayaan substansi monitoring dan evaluasi dari peserta workshop;
4. Terpetakannya hasil monitoring dan evaluasi PERDA BG;
5. Terselenggaranya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di kabupaten/kota
PENDAHULUAN
1. Digunakannya Modul Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
2. Terkumpulnya hasil Monitoring dan Evaluasi secara lengkap mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh kab/kota sasaran dari Konsultan Individual Provinsi;
3. Tersusunnya hasil pemetaan dan kajian monev penyelenggaraan bangunan gedung dan rekomendasi penanganan permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-masing kab/kota sasaran secara spesifik;
4. Tersusunnya usulan roadmap/peta jalan kegiatan penanganan permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-masing kab/kota sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 5
Keluaran
PENDAHULUAN
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 6
Metodologi
Penyusunan Modul
Monev & Uji Petik
Finalisasi Modul Monev
Penyampaian Modul Monev
PERDA BG Ke KI
Penyimpulan Hasil Monev
PERDA BG (Dari KI)
Pemetaan Hasil Monev
PERDA BG
WORKSHOP (WILBAR-WILTENG-WILTIM)
Monitoring & Evaluasi ke SNVT PBL Provinsi
Hasil Monitoring dan Evaluasi
P BG
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8
1. Uji Coba;2. Survei
1. Diskusi/ Pertemuan Para Pakar, Profesional ;
2. Diskusi Tim Ahli KME
1. Koordinasi ke KI, SNVT PBL;
2. Pengerjaan Desk KME;
3. Email/Web Base
1. Analisis Kesesuaian Substansi PERDA BG;
2. Analisis implementasi PERDA BG.
1. Tipologi Evaluasi format grafik/teks kab/kota
2. Tipologi Evaluasi format grafik Provinsi
1. Penyampaian hasil evaluasi substansi PERDA BG;
2. Penyampaian hasil implementasi
1. Kunjungan ke SNVT PBL yang mengalami kendala;
2. Monitoring & Evaluasi dengan KI
Finalisasi Roadmap 3 tahun mendatang
METODA
Masukan perbaikan modul
Masukan perbaikan modul dan final Modul evaluasi substansi dan implementasi
Hasil evaluasi substansi perda BG dan implementasi P BG
Kesimpulan awal terhadap 160 PERDA BG Kab/Kota
Tipologi permasalahan implementasi PERDA BG
Hasil evaluasi substansi dan implementasi PERDA BG
Terselesaikannya permasalahan di SNVT Provinsi
Road Map 3 Tahun Mendatang
KELUARAN
KEGIATAN
100% 40% 40% 40% 100% 100% 40%100%
PENDAHULUAN
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 7
Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi
No Provinsi Jumlah Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota sdh
PerdaTarget 2014
(Sasaran)
1 Nanggroe Aceh Darussalam 23 6 2
2 Sumatera Utara 33 2 03 Sumatera Barat 19 15 13
4 Riau 12 4 6
5 Kepulauan Riau 7 3 3
6 Bangka Belitung 7 2 1
7 Sumatera Selatan 16 3 2
8 Jambi 11 4 3
9 Bengkulu 10 6 3
10 Lampung 15 5 1
11 Banten 8 6 4
12 DKI Jakarta 1 1 1
13 Jawa Barat 27 15 9
14 Jawa Tengah 35 25 21
15 DI Yogyakarta 5 5 5
16 Jawa Timur 38 16 10
Jumlah 84
No Provinsi Jumlah Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota sdh
PerdaTarget 2014
(Sasaran)
17 Bali 9 4 4
18 Nusa Tenggara Barat 10 6 6
19 Nusa Tenggara Timur 22 10 10
20 Kalimantan Barat 14 6 6
21 Kalimantan Selatan 13 10 6
22 Kalimantan Tengah 14 9 5
23 Kalimantan Timur 10 3 0
24 Kalimantan Utara 5 1 1
25 Sulawesi Barat 6 2 1
26 Sulawesi Tengah 12 6 5
27 Sulawesi Selatan 24 19 16
28 Sulawesi Utara 15 6 0
29 Sulawesi Tenggara 13 9 9
30 Gorontalo 6 2 1
31 Maluku 11 3 0
32 Maluku Utara 10 2 0
33 Papua 29 7 7
34 Papua Barat 13 3 1
Jumlah 78
1. Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi meliputi 34 Provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota sebanyak 163.
2. Wilayah cakupan tersebut adalah kabupaten/kota yang PERDA Bangunan Gedungnya dikeluarkan (lahir) pada tahun 2004, 2006 s/d 2014
PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 8
Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
73%
27%
Grafik Kesesuaian Substansi di 66 Kab/Kota Sesuai Amanat UU PBG
Belum Sesuai (Tidak Lengkap) Sesuai (Lengkap: IMB+SLF+TABG+PDTBG)
IMB
SLF
TABG
PDTBG
0 10 20 30 40 50 60 70
66
64
33
64
Progres Evaluasi Substansi PERDA BG di 66 Kab/Kota
66 Kab/Kota
IMB
SLF
TABG
PDTBG
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
100%
97%
50%
97%
Grafik Persentase Kesesuaian
Amanat UU P BG di 66 Kab/Kota
Sumber: Tim Penyusun, 2014 Sumber: Tim Penyusun, 2014
Sumber: Tim Penyusun, 2014
PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 9
Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
1. Jumlah Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang telah terkoleksi dalam bentuk softcopy dan harcopy = 162 Kab/Kota;
2. Progres pekerjaan konsultan manajemen evaluasi mencapai 40% atau sama dengan 66 kab/kota.
3. Jumlah perda bangunan dan gedung yang masih dievaluasi mencapai 60% atau sama dengan 97 Kab/Kota.
4. Pekerjaan konsultan manajemen monitoring dan evaluasi masih akan terus berlangsung hingga selesainya seluruh kegiatan.
Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi0
20
40
60
80
100
120
66
97
Progres Monitoring dan Evaluasi
Jumlah
Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi0%
10%20%30%40%50%60%70%
40%
60%
Progres Monitoring dan Evaluasi (%)
%
PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 10
Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
Nanggroe Ace
h Daru
ssalam
Sumatera
Utara
Sumatera
BaratRiau
Kepulauan Riau
Bangka Belitu
ng
Sumatera
Selatan
Jambi
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jaka
rta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogya
karta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara
Timur
Kalimantan Bara
t
Kalimantan Se
latan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tim
ur
Kalimantan U
tara
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Selatan
Sulawesi
Utara
Sulawesi
Tenggara
Gorontalo
Maluku
Maluku
Utara
Papua
Papua Barat
2
0
13
6
3
12
3 3
1
4
1
9
21
5
10
4
6
10
6 65
01 1
5
16
0
9
10 0
7
12
0
5
1
3
1 1 1 10
3
1
3
11
3
6
0
21
43
4
01 1 1
2
0
2
0 0 01 1
Target 2014 (Sasaran) Selesai Monev
PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 11
Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
Nangg
roe A
ceh Daru
ssalam
Sumate
ra Utar
a
Sumate
ra Bara
tRiau
Kepulau
an Riau
Bangk
a Beli
tung
Sumate
ra Se
latan
Jambi
Bengk
ulu
Lampung
Banten
DKI Jaka
rta
Jawa B
arat
Jawa T
enga
h
DI Yogy
akart
a
Jawa T
imur
Bali
Nusa Te
nggara
Barat
Nusa Te
nggara
Timur
Kaliman
tan Bara
t
Kaliman
tan Se
latan
Kaliman
tan Te
ngah
Kaliman
tan Ti
mur
Kaliman
tan Utar
a
Sulaw
esi Bara
t
Sulaw
esi Te
ngah
Sulaw
esi Se
latan
Sulaw
esi Utar
a
Sulaw
esi Te
nggara
Gorontal
o
Maluku
Maluku
UtaraPap
ua
Papua B
arat
75%
100%
68%75%
0%
88%
75%
88% 88%
100%
54%
0%
73%68%
50%61%
100%
75%
93%
46%
75% 75%
100%
25%
50%
88% 84%
100%
83%
100%100%100%
83%75%
Grafik Monitoring dan Evaluasi Substansi Perda BG di Indonesia
% Lengkap % Tidaklengkap
IMB SLF TABG PDTBG√ √√√
PETA MASALAH
1. Belum adanya tenaga ahli di Kabupaten/Kota, yang sesuai sehingga banyak daerah yang belum membentuk TABG;
2. Belum implementatif amanat UU BB soal IMB, SLF, TABG dan PDTBG yang disebabkan permasalahan pemehaman terhadap substansi SLF, TABG dan PDTBG, serta permasalahan kualitas SDM di kelembagaan BG;
3. Permasalahan anggaran untuk implementasi, seperti pembiayaan tim ahli bangunan gedung;
4. Belum dipahaminya manfaat dilaksanakannya pendataan bangunan gedung;
5. Kurangnya personil kelembagaan dalam implementasi IMB/SLF sesuai harapan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya kualitas/kuantitas pelayanan;
6. Masih adanya kabupaten/kota yang tidak melibatkan dinas teknis dalam pemberian ijin IMB;
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 12
Daftar Masalah
ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 13
ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG
Kab/kota Tahun Perda Badan Perijinan
Payung Hukum Kelembagaan TipologiFasilitasi/Non
Fasilitasi
Roadmap 3 Tahun MendatangTipologi Jenis Fasilitasi
IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)Kab. Lamongan 2007 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Ponorogo 2010 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Gresik 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Ngawi 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KGKab. Jombang 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Tulungagung 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KGKab. Bangkalan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Kediri 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KGKab. Sidoarjo 2013 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Pacitan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKota Probolinggo 2008 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKota Surabaya 2009 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKota Blitar 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKota Malang 2004 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KGKota Madiun 2010 Na 1 1 0 1 1 0 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG PH & KG KGKota Pasuruan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Keterangan:
ILF = Implementatif (Pada Perda diatur, dan diimplementatifkan pada kelembagaan/operasional)
TLF= Tidak Implementatif (Pada Perda diatur/tidak diatur, dan/atau pada kelembagaan (operasional)/tidak operasional)
PH = Payung HukumKG = KelembagaanFasilitasi = Difasilitasi oleh pusat melalui Dit PBL-CKSISIL = Konfirmasi melalui Quesioner OnlineAsumsi I = Semua perda yang keluar pada tahun 2012 ke atas dan tidak mengatur soal SLF, TABG, PDTBG
Asumsi 2= Semua hasil analisis kesesuaian substansi perda BG yang tidak mengatur SLF, TABG dan PDTBG
Sumber: Tim Penyusun, 2014
Usulan Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan PERDA Bangunan Gedung
No
Perda BG
Kelembagaan/Operasionalisasi
Tipologi
1 Diatur Operatif Implementatif2 Tidak
diaturOperatif Tidak
Implementatif
3 Diatur Tdk operatif Tdk implementatif
Konsep Peluang Tipologi Roadmap/Peta Jalan P BG
Sumber: Tim Penyusun, 2014
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Hasil monitoring dan evaluasi substansi dan kelembagaan implementasi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian substansi dan tidak adanya tindaklanjut implementasi kelembagaan/operasionalisas didaerah sesuai amanat UU BG dan PP BG;
2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap temuan tidak diaturnya komponen amanat UU terkait SLF, TABG dan PDTBG di PERDA kabupaten/kota, perlu mendapat fasilitasi berupa pendampingan penyusunan Raperbup/raperwal terkait TABG, SLF dan Pendataan Bangunan Gedung;
3. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi TIDAK IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasi, perlu mendapat fasilitasi tata cara pembentukan kelembagaan yang EFEKTIF dan EFISIEN sesuai petunjuk teknis yang ada;
4. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasinya, perlu mendapat penghargaan dan percontohan nasional.
5. Hasil monitoring dan evaluasi serta diskusi workshop masih diperlukannya sosialisasi petunjuk teknis amanat UU BG terkait IMB, SLF, TABG dan TABG.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 14
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Terima Kasih, Mohon Masukan dan Saran
Tim Ahli : (Leader) Herwin Siregar, (Co-Leader) Tiar Pandapotan Purba, (Statistic) Azwar, (Asistant) Sandargo, (Civil) Indranirwan, (Architect) Efdal,
(Law) Didi, (Asistant) Gregi Sandy
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PCE