Post on 07-Sep-2020
PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TESIS
Diajukan sebagai Salah Satu SyaratUntuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Hukum Islam
Oleh :
ARIPRABOWONIM. 215 301 0787
PROGRAM PASCASARJANAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU2017
MOTTO
Sesuatu yang belum dikerjakan sering kali tampak mustahil,
Kita baru yakin kalau telah berhasil melakukannya denganbaik.
(Evelyn Underhill)
The Role of Legal Aid Post (Posbakum) in Religious Courts of Bengkulu Class I A Based on Supreme Court Regulation Number 1 Year
2014
ABSTRACT
Ari PrabowoNIM 215 3010 787
Posbakum is a new institution in the Religious Courts. Especially for the Religious Court (PA) beleid has long been eagerly awaited its presence. In the regulation of Posbakum issue based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2014 there are still some problems both in the regulation and in the implementation. Based on the background of the problem formulation is how the role of Legal Aid Post (Posbakum) based on Supreme Court Regulation Number 1 Year 2014 and how the implementation of Post Legal Aid (Posbakum) in serving the justice seekers who can not be in the Religious Court of Bengkulu Class I A. The purpose of this research is to know the role of Legal Aid Post pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 Year 2014 and implementation of Legal Aid Post (Posbakum) in serving the justice seekers who can not be in Bengkulu Class IA Religious Court. In conducting this research, the approach used is the empirical juridical approach. The results of this study indicate the role of Posbakum based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 the Year 2014 is very helpful to the community who can not afford the role that has not been effective because not direct assistance to seekers of justice in the Religious Attorney, the implementation of posbakum in Bengkulu Class IA Well done in accordance with the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2014, will the community still find it difficult in the absence of direct mentoring by the Post Officer, no regulations concerning Boundary Or criteria of people unable to pay advocates, posbakum officers can not serve Two parties to the dispute in a case file, very awake from posbakum.
Key word : Posbakum, Religion Court
iv
Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014
ABSTRAK
Ari PrabowoNIM215 3010 787
Posbakum merupakan pranata baru di Pengadilan Agama.Khusus untuk Pengadilan Agama (PA) beleid ini sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya.Didalam pengaturan mengenai masalah Posbakum berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 masih terdapat beberap apermasalahan baik dalam regulasinya maupun dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan bagaimanakah penerapan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Tujuan penelitian ini untukmengetahui peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 danpenerapan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu akantetapi peran tersebut belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama, penerapan pelaksanaan posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, akan tetapi masyarakat masih merasa kesulitan dengan tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas posbakum, tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan atau kriteria orang yang tidak mampu membayar advokat, petugas posbakum tidak dapat melayani dua pihak yang bersengketa dalam satu berkas perkara, padahal keduanya sangat membutuhkan pelayanan dari posbakum.
Kata kunci: Posbakum, Pengadilan Agama
v
PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem
Transliterasi Arab- Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri
P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari
1988.
I. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
Alif - tidak dilambangkan
bā b -
tā t -
śā s s (dengan titik diatasnya)
Jīm j -
hā h (dengan titik di bawahnya)
khā kh -
Dal d -
Żal z z (dengan titik di atasnya)
rā r -
Zai z -
Sīn s -
Syīn sy -
Şād ş s (dengan titik di bawahnya)
Dād d d (dengan titik di bawahnya)
ţā t t (dengan titik di bawahnya)
zā z z (dengan titik di bawahnya)
‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
Gain g -
fā f -
Qāf q -
Kāf k -
lām l -
mīm m -
nūn n -
wāwu w -
H h -
hamzah ′ apostrof, tetapi lambang ini
tidak dipergunakan untuk
hamzah di awal katay y -
II. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah,
ditulis rangkap. Contoh: ditulis
Ahmadiyyah
III.
1. Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh: ditulis jamā’ah
2. Bila dihidupka n ditulis t
Contoh: ditulis karāmatul-auliyā′
IV. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, masing-
masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.
VI. Vokal Rangkap
tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah
wāwu mati ditulis au.
VII.Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata
Dipisahkan dengan apostrof ( )′
Contoh: ditulis a antum′
ditulismu annaś′
VIII. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
Contoh: ditulis Al-Qura ān′
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya.
Contoh: ditulis asy-Syī‛ah
IX. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan denganEYD
X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh: ditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām
vi
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan tesis ini yang berjudul “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.“
Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita Nabi besar
Muhammad SAW yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan
panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini.
Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka
penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat
mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri
penulis.Untukitupenulismenyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis
ucapkan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.M.Ag., M.H Rektor IAIN Bengkulu
sekaligus menjadi Pembimbing I, yang telah memberikan izin, dorongan
dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga
penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Dr.H. John Kenedi, S.H.,M.Hum Pembimbing II telah banyak
memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis
ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag Direktur Program Pasca Sarjana IAIN
Bengkulu .
4. Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian diPengadilan
Agama Bengkulu Kelas I A tersebut.
5. Seluruh pejabat fungsional dan structural Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas IA yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Orang tua, serta istri dan anak penulis yang telah memberikan motivasi
kepada penulis dalam penyelesaian penulisan tesis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kata
pengantar ini
Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah
membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan
balasan yang berlipat ganda.
Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun
para pembaca umumnya, amin.
Bengkulu, Juli 2017
Penulis
Ari Prabowo
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................... i
MOTTO ...................................... ii
ABSTRACT ……………………….. iii
ABSTRAK ...................................... iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ………………......…… v
KATA PENGANTAR …………………..…… vi
DAFTAR ISI …………………..…… vii
DAFTAR TABEL ……………………..… viii
DAFTAR GAMBAR ……………………..… ix
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...................................... 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan masalah ……………………... 11
2. Rumusan masalah ……………………... 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan penelitian ……………………... 12
2. Kegunaan penelitian …………………....... 12
D. Penelitian yang Relevan ……………………... 13
E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian ……………………... 15
2. Pendekatan penelitian ……………………... 15
3. Data hukum ……………………... 16
4. Teknik pengumpulan data/bahan hukum ……………………... 19
5. Teknik analisis data 20
F. Sistematika Penulisan ……………………... 21
A. Pos Bantuan Hukum
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum …………………...… 23
2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum …………………...….......26
3. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum …………………...….......34
4. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum …………………...….......38
5. Syarat dan Tata Cara Pemberian
Layanan Bantuan Hukum ……………………..........41
B Peradilan Agama
1. Pengertian Peradilan Agama.............................................................................43
2. Kompetensi Peradilan Agama...........................................................................45
BAB III. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
A Visi dan Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ……………… 53
B Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ……………………. 53
C Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A …………. 55
D Wilayah Hukum dan Wewenang Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A …………………………………………………………….. 57
E Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ……… 60
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
A Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Berdasarkan Peraturan 62
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014……….
B Penerapan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam 76
Melayani Masyarakat Pencari Keadilan yang Tidak Mampu pada
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A……………………………
BAB V. PENUTUP
A KESIMPULAN………………………………………………………. 100
B SARAN………………………………………………………………. 101
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pelayanan Posbakum Pada Pengadilan Agama BengkuluKelas
I A Tahun 2016-2017…………………………………... 10
Tabel. 4.1 KegiatanPosbakumTahun 2016 87
LembagaKonsultasidanBantuanHukum (LKBH)
UniversitasMuhammadiyah
Bengkulu……………………………………………………….
Tabel. 4.2 KegiatanPosbakumTahun 2016 Kantor AdvokatIrwan, S.H. 87
danAdvokatIlhamPatahillah, S.H…………………………..
Tabel. 4.3 KegiatanPosbakumdariLembagaPemberiLayananPosbakum 89
PW’ Aisyiyah Bengkulu…………………………
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Peta Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A 57
Gambar 3.2 StrukturOrganisasiPengadilan Agama Bengkulu Kelas IA…. 61
99
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan
perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa
hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi
maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum
itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak
pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural
hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan
perlakuan (equal treatment), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan
adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya
orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela
umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (access to
justice).1
Apabila terjadi sengketa antara manusia dengan manusia lainnya, akan
timbul pembelaan di antara mereka, karena pembelaan sifatnya
mempertahankan kebenaran masing-masing, maka tidak akan selesai kalau
tidak ada penengah di antara mereka yang dapat memberikan masukan kepada
1 Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2.
1
100
masing-masing mengenai perkara yang mereka persoalkan tersebut, disinilah
akan timbul pemberian bantuan hukum.2
Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan tenaga,
pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak
yang terperkara.3 Diharapkan dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum
akan bisa mengawal pemberlakuan hukum.
Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin
bantuan hukum bagi rakyatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 28D ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku,
agama atau kedudukan derajat hidupnya. Hal itu dapat diartikan bahwa hak
untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia
harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia, selain itu
di dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali, artinya setiap warga
Indonesia mempunyai hak untuk dibela, hak diberlakukan sama di hadapan
hukum dan hak untuk mendapatkan
keadilan.4
2 Supriyadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.
3 Hilman Hadikusuma, Bantuan Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), h. 147.4Riduan Syaharani, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Alumni,
1983), h. 26.
101
Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.”
Disini jelas bahwa Pengadilan mempunyai suatu kewajiban untuk
membantu pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang berwibawa, serta
pencari keadilan mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum.
Lembaga Bantuan Hukum yang pelaksana yuridis bantuan hukumnya
dilakukan oleh advokat. Pelaksana inilah yang ikut menentukan berjalannya
proses penegakan hukum di pengadilan bagi masyarakat. Mengenai pemberian
bantuan hukum oleh advokat atau organisasi bantuan hukum telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Clarence J. Dias Research on Legal Service and Poverty dalam
Washington University Law Quarterly mengemukakan bahwa bantuan hukum
merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada
seseorangpun yang tidak mendapat haknya untuk menerima nasehat hukum
102
atau diwakili dihadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara ekonomi.
Dalam Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan bantuan
hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar pengadilan dan atau
bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara
pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di
muka pengadilan.5
Pemerintah Indonesia sendiri memberikan perhatian yang luar biasa
akan hal ini yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014 memasukan target yang diberlakukan bagi tiap-
tiap yurisdiksi peradilan perihal jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan
yang harus diberi akses yang lebih baik terhadap Pengadilan di Indonesia
melalui penyediaan layanan informasi, konsultasi hukum, advis dan pembuatan
dokumen hukum yang dibutuhkan pada pos bantuan hukum yang berada di
gedung pengadilan.
Menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan
Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum khususnya dalam pembuatan surat
gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak berlaku. Pada tanggal 9 Januari 2014
lalu Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah
5 Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum ...,h. 22.
103
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak diundangkan, yaitu pada
tanggal 16 Januari 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan
biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan
penyediaan posbakum pengadilan. Tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup
layanan bantuan hukum di pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Pada tesis ini penulis
membatasi hanya akan membahas mengenai penyediaan pos bantuan hukum
di Pengadilan.
Pos Bantuan Hukum, untuk selanjutnya akan penulis sebut
sebagai Posbakum. Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan
pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam
memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum
dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi
daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan
Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-
cuma.
104
Posbakum merupakan pranata baru di Pengadilan Agama. Untuk
memformulasikan hukum dan hak asasi manusia yang menjadi watak
bagi hakim Pengadilan Agama dalam memerankan fungsinya adalah
berpedoman pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:
“Menurut hukum pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang.”
Di dalam rumusan pasal ini terdapat makna asas legalitas yang
berbarengan dengan makna hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan
permasalahan hak dan derajat setiap orang di muka sidang Pengadilan Agama.
Asas legalitas sebenarnya menjadi bagian penting dari hak asasi manusia,
yakni hak asasi yang berhubungan dengan hak perlindungan hukum. Didalam
ketentuan pasal tersebut terkandung dua makna, yakni hak asasi perlindungan
hukum dan hak asasi persamaan hukum.6
Menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Posbakum Pengadilan adalah
layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama
untuk memberikan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis
hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman,
Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
6 Ahmad Mujahidin, “Perspektif HAM dalam Penerapannya di Lingkungan Peradilan Agama,” Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, (Jakarta: PPHIMM, 2011), hal. 26.
105
Khusus untuk Pengadilan Agama (PA) beleid ini sudah lama
ditunggu-tunggu kehadirannya. Pasalnya, berdasarkan sebuah penelitian pada
2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah
keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya
perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama.7
Penelitian ini direspon dengan menerapkan perkara prodeo dan sidang
keliling di sejumlah daerah. Namun, permasalahan baru timbul karena banyak
masyarakat yang berperkara sama sekali buta hukum. Hal inilah yang menjadi
alasan Mahkamah Agung untuk menerbitkan pedoman teknis bantuan hukum
di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung pun ‘merapikan’ bagaimana
pembentukan dan alur kerja Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
Agama.8
Didalam pengaturan mengenai masalah Posbakum berdasarkan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya peranan
posbakum hanya sebatas pemberian layanan informasi, konsultasi hukum,
advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, tidak
termasuk adanya pendampingan langsung dalam beracara. Untuk
pendampingan perkara cuma-cuma dilakukan secara khusus oleh Organisasi
Bantuan Hukum, sedangkan petugas Posbakum hanya menyediakan informasi
Daftar Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini sangat tidak efisien dan
7Berita, “Pos Bantuan Hukum ala Pengadilan Agama”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c936c47d7e41 , diakses tanggal 5 Februari 2017.
8 Berita, “Pos Bantuan Hukum ala Pengadilan Agama”,..., diakses tanggal 5 Februari2017.
106
hendaknya pendampingan secara cuma-cuma bisa dilakukan oleh posbakum
sekaligus tanpa meminta ke Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan
oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut timbul juga permasalahan, dimana
untuk bantuan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibatasi
berapa jumlah perkara yang bisa didampingi secara cuma-cuma.
Permasalahan yang akan muncul yaitu bagaimana jika petugas Posbakum telah
menyarankan untuk meminta pendampingan ke Lembaga Bantuan Hukum
yang telah ditunjuk oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan
tetapi dana untuk beracara cuma-cuma telah habis sehingga pihak tidak bisa
lagi mendapat pelayanan bantuan hukum.
Permasalahan lainnya yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah
Agung tersebut seperti pada ketentuan Pasal 27 huruf g, yang mana untuk
posbakum pengadilan diperbolehkan untuk menyertakan mahasiswa untuk
bertugas di Posbakum. Hal ini tidak efektif karena jika ada pihak yang
meminta pelayanan, mahasiswa tersebut tidak dapat secara langsung
atau secara maksimal memberikan pelayanan hukum. Lebih lanjut dalam
ketentuan Pasal 30 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 diatur bahwa:
“Dalam memberikan layanan Posbakum, Pengadilan dilarang untukmemberikan layanan kepada Penggugat/pemohon danTergugat/Termohon dalam satu berkas perkara oleh petugasPosbakum pengadilan yang sama.”
Bagaimana jika dalam suatu perkara pihak Penggugat dan Tergugat
sama-sama tidak mampu untuk membayar jasa advokat dan sama-sama
107
membutuhkan bantuan Posbakum. Hal ini menjadi suatu polemik sehingga
tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada pihak yang membutuhkan bantuan
hukum.
Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 belum diaturnya sanksi terhadap pihak yang telah menggunakan
jasa Posbakum, jika pada saat perkara sedang berjalan pihak yang telah
mendapatkan layanan posbakum menggunakan jasa advokat. Padahal sejak
awal konsultasi, pihak tersebut telah mengajukan permohonan serta
menyertakan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22. Jika pengguna
layanan Posbakum menggunakan jasa advokat berarti telah melakukan hal
yang merugikan negara karena pihak tersebut sebenarnya mampu untuk
membayar jasa advokat, tetapi menyertakan dokumen untuk mendapatkan
layanan dari Posbakum secara cuma-cuma.
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah menjalin kerjasama
dengan lembaga bantuan hukum. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
merupakan Pengadilan Agama yang banyak perkaranya. Pada tahun 2016,
Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu menangani 856 perkara, sedangkan
tahun 2017 sampai dengan Bulan Mei 2017 menangani 415 perkara. 9
Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu telah bekerjasama dengan Lembaga
Bantuan Hukum sebagai implementasi dari pos bantuan hukum di Pengadilan
Agama. Lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan
Agama Bengkulu untuk tahun 2016 ada 2 (dua) lembaga yaitu Lembaga
9 Pengadilan Agama Bengkulu, Laporan Perkara Tahun 2016 dan Tahun 2017.
108
Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan
Kantor Hukum Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H.,
sedangkan untuk tahun 2017 telah bekerjasama dengan Pusat Konsultasi dan
Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Bengkulu.10
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah
‘Aisyiyah Bengkulu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pimpinan
Pusat ‘Aisyiyah. Lembaga ini melayani orang-orang yang tidak mampu dengan
masalah hukum saat beracara di Pengadilan Agama. Kerjasama yang terjalin
dengan lembaga ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak
mampu untuk mendapatkan pelayanan hukum yang baik yang merupakan
haknya sebagai warga negara.
Adapun data pelayanan bantuan hukum secara praktis yang ditangani
oleh Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada tahun 2016
dan sampai dengan Bulan Mei Tahun 2017 dapat dilihat dalam table sebagai
berikut:
Tabel 1.1 Pelayanan Posbakum Pada Pengadilan AgamaBengkulu Kelas I A Tahun 2016-2017
No Tahun Jumlah
1. 2016 814
2. 2017 211
Sumber: Laporan kegiatan Posbakum pada PA Bengkulu Kelas I A
Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2016
pihak pencari keadilan yang menggunakan jasa pelayanan Posbakum sebanyak
10 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Perjanjian Kerjasama Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2016 dan Tahun 2017.
109
854 pelayanan. Untuk pada tahun 2017 sampai Bulan Mei sebanyak 211
pelayanan yang ditangani oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum
(Posbakum) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Bengkulu.
Telah penulis uraikan sebelumnyabahwa masih terdapat
beberapa masalah dalam pengaturan yang ada pada Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I
A juga ditemui beberapakendala. Berdasarkan hal di atas, maka
penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisis dengan mengambil
judul: “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014”.
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan masalah
Agar penelitian ini lebih terarah, maka dalam hal ini penulis
memberikan batasan masalah yang akan dikaji yaitu peran Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A,
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014. Khususnya mengenai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
Agama Bengkulu Kelas I A dari tahun 2016 hingga bulan Mei tahun 2017.
110
2. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah adalah:
a. Bagaimanakah peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014?
b. Bagaimanakah penerapan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak
mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mendeskripsikan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014.
b. Untuk mendeskripsikan penerapan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak
mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
2. Kegunaan penelitian
Untuk hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
konstribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya
111
yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Pengadilan Agama.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai
sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat
Bengkulu khususnya, dan masyarakat (bangsa) Indonesia umumnya
mengenai manfaat atau daya guna Pemberian Bantuan Hukum terhadap
masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
I A.
D. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, pembahasan
mengenai pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya belum pernah ada. Kalaupun ada
pembahasan tersebut tidak dibuat secara mendalam, melainkan sebagai
bagian tesis serta buku-buku. Sebelum meneliti tentang masalah ini, penulis
tidak menemukan tesis di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
yang meneliti mengenai Peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan penerapan
pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Untuk diluar hal
serupa juga pernah diteliti oleh:
1. Ulfah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Tesis
“Efektifitas Pos Bantuan Hukum Dalam memberikan Pelayanan Terhadap
Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Medan Kelas I
A”.Penelitian tersebut dilatarbelakangi keberadaan Posbakum di
112
Pengadilan Agama Medan Kelas I A apakah sudah memberikan pelayanan
yang efektif bagi masyarakat golongan tidak mampu. Dari penelitian
tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya Posbakum di Pengadilan
Agama Kelas I A Medan masyarakat golongan tidak mampu pada
khususnya terbantu dengan keberadaan Posbakum.11
2. Selanjutnya karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Farizi dari
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi
“Peran Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10
Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama
Jakarta Timur)”12. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang Efektifitas
pemberian bantuan hukum setelah diterbitkannya Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 di Pengadilan Agama Jakarta
Timur.
3. Karya ilmiah lain yang berupa skripsi di antaranya adalah skripsi
yang berjudul “Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998”, yang merupakan karya
ilmiah Ulfatus Sa’adah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini dipaparkan efektifitas penyelesaian
11 Ulfah, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas I A Medan,” (Tesis pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), http://repository.uinsu.ac.id/589/, diakses tanggal 2 Maret 2017.
12Farizi,” Peran Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur),” (Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014), http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/ 123456789/24935/1/, diakses tanggal 2 Maret 2017.
113
perkara yang menggunakan bantuan hukum dan yang tidak dibandingkan
mana yang lebih efektif .13
4. Prihantono, Dosen STAIN Pontianak dalam Jurnal Khatulistiwa- Journal
Islamic studies juga membahas mengenai Posbakum dengan judul
“Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama
Kelas I A Pontianak Tahun 2013”. Kesimpulan dari jurnal tersebut
bahwa peluang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas I A
Pontianak telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan
kemajuan lembaga dalam memberikan pelayanan keagamaan secara
maksimal.14
Adapun fokus penelitan yang akan penulis lakukan berbeda dari apa yang
dijelaskan di atas, dimana pembahasannya terletak pada peran Pos Bantuan
Hukum di Pengadilan Agama bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan
penerapan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan
13 Ulfatus Sa’adah, “Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998,” (Skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), http://digilib.uin-suka.ac.id/4659/ , diakses 2 Maret 2017.
14 Prihantono, “Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Kelas I A Pontianak.” Jurnal Khatulistiwa of-Journal Islamic studies volume 3 Nomor 1 (Maret 2013).
114
yuridis empiris yaitu suatu metode pengumpulan data dilapangan yaitu
dengan :
a. Study dokumen
b. Wawancara (Interview)
2. Data hukum
Berdasarkan metode pendekatan yang dipergunakan, maka dalam
penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:
a. Data sekunder (secondary data) adalah data yang diperoleh peneliti
dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil
penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam
bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di
perpustakaan, atau milik pribadi. Dalam penelitian ini berupa
peraturan perundang-undangan, literatur, arsip, hasil penelitian yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Adapun data sekunder dibidang hukum terdiri atas: 15
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas yaitu:
a) Al Quran;
b) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c) Peraturan-peraturan, antara lain:
15Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian hukum, (Bandung: ALFABETA, 2012), h. 12.
115
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014
tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan
116
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin Di Pengadilan.
- Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan
dengan Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
Agama.
2) Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil penelitian dan
hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, serta dokumen
lainnya yang berhubungan dengan peran posbakum di
Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, penerapan
pelaksanaan posbakum dalam melayani masyarakat pencari
keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A.
3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun skunder seperti
kamus dan ensiklopedi.
b. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dengan wawancara
terhadap informan.
117
3. Teknik pengumpulan data/bahan hukum
Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan.16
Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara.
Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam
penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang
dipergunakan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji
Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-
undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah
seminar dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan pos
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A.
b. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dari informan
dengan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui
wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman
wawancara (interview guide)17 terhadap:
1. Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
2. Petugas Posbakum pada Pengadilan Agama Kelas I A.
3. Penerima jasa bantuan hukum pada Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A.
16Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, 1994), h. 51.
17 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 234.
118
4. Teknik analisis data
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari
penelitian lapangan yang telah dikumpulkan, akan dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis
data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh,
kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah
hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh
jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka susunan
penulisan dalam tesis ini dibagi dalam 5 bab dengan urutan sebagai berikut:
Bab I : Berisi uraian tentang bagian pendahuluan yang mendeskripsikan
latar belakang masalah dari penelitian ini, batasan dan rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kegunaan penelitian yaitu
secara teoritis dan praktik, penelitian yang relevan, metode
penelitian yang dilakukan, terdiri dari pendekatan penelitian, data
hukum, teknik pengumpulan data/bahan hukum dan teknis analisis
data, serta sistematika penulisan.
Bab II : Menguraikan mengenai landasan teori-teori yang memiliki
relevansi dengan pembahasan masalah diantaranya mengenai Pos
Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Peradilan Agama.
Bab III : Menguraikan mengenai deskripsi wilayah penelitian yaitu
119
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mencakup visi dan
misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sejarah berdirinya
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, tugas dan fungsi,
wilayah hukum dan wewenang pengadilan, serta struktur
organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
Bab IV : Menjelaskan mengenai hasil penelitian yang meliputi peran pos
bantuan hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan mengenai
pelaksanaan Posbakum dalam melayani masyarakat pencari
keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I
A.
Bab V : Merupakan bagian terakhir dari penelitian berupa penutup yang
berisikan kesimpulan dan saran.
120
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pos Bantuan Hukum
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu dari tiga serangkai
bantuan hukum seperti yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Jika fasilitas prodeo (Cuma-Cuma)
digunakan untuk masyarakat tidak mampu dalam pembebasan biaya perkara
dan sidang keliling dikhususkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di
daerah terpencil, maka Posbakum dibentuk untuk membantu masyarakat
miskin (terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang cacat) yang
tidak mampu membayar jasa advokat. Bantuan hukum merupakan upaya
untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam
pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara
cuma-cuma kepada klien tidak mampu.18
Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa
pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat
gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7
18 Siti Aminah, Bantuan Hukum di Indonesia, dalam Agustinus Edi Kristianto (ed.), 2009, Panduan Bantuan Hukum di Indoensia , (Jakarta, YLBHI: 2009), h. 33.
22
121
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang
tersebut disebutkan bahwa19:
(1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk posbakum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berbicara bantuan hukum tidak terlepas dari fenomena hukum itu
sendiri. Seperti telah diketahui keberadaan (program) bantuan hukum adalah
salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan
yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di
Indonesia.20
Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada si miskin untuk
menerima bantuan dengan cuma-cuma (probono publico) sebagai
penabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah sejalan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana didalamnya ditegaskan bahwa
fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi konsep tentang
prinsip persamaan didepan hukum (equality before the law) dan hak untuk
bisa dibela advokat (accsess legal counsel) adalah hak
asasi setiap manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya
19 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut, cet. Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), h. 344.
20 Bambang Sunggono. Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,(Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 20.
122
pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam
bidang hukum.21
Bantuan hukum (legal aid) berasal dari kata “bantuan” yang berarti
pertolongan kepada orang yang lemah dengan tanpa mengharapkan imbalan
dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah
(norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud
untuk menciptakan kedamaian.
Menurut pendapat Lasdin Wlas, bantuan hukum adalah jasa memberi
bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang
tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata
atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi
nasehat hukum di luar pengadilan22.
Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “Bantuan hukum
merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat tidak
mampu yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma, baik di
luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha
negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-
asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.” 23
21 Frans Hendra Winata (B), Probono Publico, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia,2009), h. VII.
22 Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 11923 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas
Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.
123
Lebih lanjut Frans HendraWinarta menjelaskan bahwa dalam
bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu: 24
a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orangyang tidak mampu secara ekonomi;
b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luarproses persidangan;
c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilanpidana, perdata, maupun tata usaha negara; d.
Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.
Didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16
Tahun 2011 dinyatakan bahwa:
”Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”
Adapun yang menjadi penerima bantuan hukum orang atau
kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan
hukum berdasarkan undang-undang ini.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum kepada masyarakat
yang tidak mampu secara cuma-cuma baik di dalam maupun diluar
pengadilan.
2. Dasar hukum pos bantuan hukum
Didalam al Quran dan hadist dijelaskan bahwa memberi
bantuan atau pertolongan antara manusia dalam semua aspek
kehidupan sangatlah dianjurkan terutama dalam perkara-perkara
24 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, ..., h. 23.
124
kebajikan dan dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk
mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah SWT.25 Hal ini
tertuang dalam Al Quran Surat Al maidah ayat (2) yang berbunyi:� ��إ ش ي��د إ ىلعإ ع��إالوو ناهلال اوق ت��اوهلال ن ب��إال ىلعق��إ تالو ىو ت لوع اون��وا م��إثال� :ة٢ ر
إالباقع﴿ئامالArtinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.26
Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan
pula Rasulullah SAW bersabda:27
“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya.” (H.R. Muslim)
Berdasarkan ayat dan hadist tersebut di atas dapat dijelaskan
bahwa tolong menolong atau memberikan bantuan antar sesama itu sangat
dianjurkan dalam agama, hal inilah yang mempengaruhi adanya pemberian
25 Pengadilan Agama Rangkasbitung. “Legalitas dan Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DiLingkungan Peradilan Agama.” Makalah disampaikan pada acara DiskusiHukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, h. 10.
26 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan , (Jakarta: J:Art, 2005), QS. Al Maidah :2.
27https://mufidahnurul9.blogspot.co.id/2015/04/makalah-hadist-tentang-kepedulian -sosial. html, diakses tanggal 2 Maret 2017.
125
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomis maupun
keilmuan.
Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan
hukum (rechtstaat) bukanlah negara kekuasaan (machstaat). Hal ini
sebagaimana telah dituangkan didalam bunyi penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945.28 Lebih lanjut hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1
ayat (3) hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai
wujud negara hukum, didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 diatur bahwa:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukumdan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahanitu tanpa ada kecualinya.”
Artinya semua warga negara punya hak untuk dibela (acces to
legal counsel), hak diberlakukan sama dimuka hukum (equality before of
law) dan hak mendapatkan keadilan (accses to justice).29 Untuk
memberikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, salah satu cara yang dapat
dilakukan oleh negara adalah memberikan penyediaan bantuan hukum
kepada masyarakat yang tidak mampu.
Mengenai jaminan terhadap warga negara secara eksplisit diatur
dalam ketentuan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia yang berbunyi:
28 Marsono, Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002. (Jakarta: CV. Eka Jaya, 2003), h. 66
29 Jimly Asshiddiqqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat. (Jakarta: PSHTN FHUI, 2002), h. 3.
126
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Disini jelas bahwa negara telah memberikan warga negaranya hak
untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum serta
mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa
adanya perbedaan. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah atau
kurang mampupun juga dijamin oleh negara.
Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2), menyebutkan
bahwa:
“ Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Hal tersebut secara substantif dapat dimaknai bahwa jaminan
terhadap akses keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah
tegas yang ada dalam konstitusi. Masyarakat yang tidak mampu, miskin
dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama
sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang
kaku, baku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi
semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau
jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh
Pengadilan, padahal hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural
hukum.
Pengadilan mempunyai kewajiban dalam mewujudkan asas
Peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, salah satunya dengan
127
membantu pencari keadilan dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 yang berbunyi, ”Pengadilan membantu para pencari keadilan dan
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”30
Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk
membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai
bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum
diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur
mengenai bantuan hukum, seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Pasal 56 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan:
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.31
Ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan
Pasal 60 (c) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa:
“Di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”.
30 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2006), h. 74.
31 Lembar Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
128
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22
ayat (1) mengatur bahwa:
“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
Lebih lanjut keluarlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum, yang mengatur bahwa Bantuan Hukum adalah
jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-
cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat
tidak mampu selama belum adanya undang-undang yang secara tegas
mengatur mengenai bantuan hukum di pengadilan, maka akhirnya
keluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang
pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan
SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama,
dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia untuk segera
membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara
ekonomis.
Guna melaksanakan amanat SEMA, maka sejak tahun 2011 telah
dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum dibanyak Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia membentuk kelompok kerja dengan Surat Keputusan Nomor:
129
267A/KMA/SK/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum
Pengadilan. Selain berfokus pada perubahan SEMA Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2010, Pokja ini juga mengkaji berbagai kebijakan lainnya
terkait bantuan hukum bagi masyarakat. Pokja ini telah berhasil
merumuskan dan mengawal lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, menggantikan
SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010.32
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 mengatur beberapa hal penting untuk memastikan pemberian
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Ada beberapa point penting
yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
sejatinya merupakan terobosan baru dalam menyikapi peraturan yang
berlaku berkaitan pemberian bantuan hukum. Pertama perihal pembebasan
biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu. Program pembebasan biaya
dimaksudkan sebagai pengganti prodeo yang sebelumnya diatur dalam
SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Karena merupakan
bantuan terhadap biaya perkara, maka hanya diperlukan pemeriksaan
administratif terhadap kelengkapan persyaratan penerima layanan bantuan
hukum. Pelayanan pembebasan biaya perkara adalah di lingkungan
peradilan umum, peradilan agama dan peradilan Tata
32 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Tahun 2013.
130
Usaha Negara. Kedua adalah terkait Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Layanan Posbakum di pengadilan hanya sebatas advis dan konsultasi
hukum. Akan tetapi apabila dibutuhkan, pengadilan yang dimaksud dapat
memberikan informasi mengenaidaftar advokat dan Organisasi Bantuan
Hukum (OBH) yang bisa memberi pendampingan cuma-cuma atau prodeo
apabila dibutuhkan pendampingan litigasi. Pengadilan tidak membayar
layanan advis dan konsultasi hukum dari Organisasi Bantuan Hukum
(OBH), karena beban pembiayaan tersebut ada pada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketiga adalah tentang sidang
di luar gedung pengadilan atau sidang keliling. Kegiatan sidang di luar
gedung pengadilan merupakan induk kegiatan sidang keliling dan zitting
plaatz. Sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling dapat
mengikutsertakan petugas posbakum yang bersangkutan. Serta sangat
dimungkinkan pelayanan dan koordinasi dengan pemerintah daerah atau
instansi lain sebagai cerminan proses penyelesaian perkara yang lebih
sederhana.
Bagian terpenting penggantian kebijakan Surat Edaran dengan
Peraturan karena ada kebutuhan mengikat pihak dari luar pengadilan
khususnya dari kalangan advokat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan
akan adanya nota kesepahaman atau MOU antara pengadilan dengan
organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Peraturan Mahkamah
Agung yang harus ditindaklanjuti dalam tingkatan kebijakan teknis pada
setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan ini, sangat diharapkan dapat
131
segera dilaksanakan sehingga tidak ada lagi penundaan pelayanan hukum
bagi masyarakat yang tidak mampu yang berurusan dengan proses
peradilan. 33 Dengan demikian maka terbukalah era baru pemberian layanan
hukum di pengadilan.
3. Tujuan pemberian bantuan hukum
Munculnya gagasan perlu adanya advokat untuk memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan, bermula dari adanya
kunjungan Ketua Asosiasi Advokat dari Jepang ke Pengadilan Negeri
Jakarta Barat. Sejumlah tahanan digiring ke pengadilan dengan berbaju
biru dan kepala plontos, advokat dari Jepang bertanya mengenai
pembela para tahanan tersebut, dengan malu seseorang yang ditanya
terpaksa menjawab jujur dengan mengatakan tidak adanya pembela
tahanan itu. Seseorang yang ditanya tadi berfikir kenapa advokat
tidak bisa mengabdi pada masyarakat. Setelah kejadian tersebut, orang itu
menemui seorang Jaksa Agung Muda. Sang Jaksa menyindir, mengapa
advokat seperti dirinya tidak berniat untukmemberikan bantuan
kepada masyarakat secara cuma-cuma. Berdasarkan hal tersebut
muculah ide untuk mendirikan pos-pos bantuan hukum di pengadilan,
akhirnya lahirlah nama Pos Bantuan Hukum (Posbakum), yang sampai
sekarang istilah tersebut masih tetap popular.34
33 http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/01/menyongsong-era-baru-layanan- hukum-pengadilan-bagi-masyarakat-tidak-mampu/ , diakses tanggal 5 Mei 2017.
34 Pengadilan Agama Rangkasbitung. “Legalitas dan Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DiLingkungan Peradilan Agama.”…, h. 7.
132
Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-
ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari
satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang
mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah
dilakukan oleh Dr. Mauro Cappeleti, dari penelitian tersebut ternyata
program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak
zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti
dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak
mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan
falsafah hukum yang berlaku.35
Bantuan hukum akan dengan mudah didapat bagi seseorang yang
mampu secara finansial, mereka bisa menyewa advokat dalam melakukan
pembelaan ataupun pendampingan disaat bersinggungan dengan kasus
hukum, karena dengan kemampuan finansial yang mereka punya bukan hal
sulit untuk meminta bantuan dari pengacara terkenal sekalipun. Akan
menjadi suatu masalah apabila dalam kondisi bersinggungan dengan kasus
hukum seseorang itu adalah orang yang boleh dikatakan kurang mampu
(miskin) dalam kriteria pemerintah, dikarenakan itu telah diketahui
bersama bagaimana mahalnya jasa hukum meminta seorang pengacara
untuk bisa memberikan bantuan hukum kepadanya. Beranjak dari fakta
yang terjadi, maka tidak salah dibentuk sebuah lembaga bantuan hukum
35 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, ( Jakarta: LP3ES, 1988), h. 4.
133
yang bersifat no profit yang merupakan upaya membantu orang yang tidak
mampu dalam bidang hukum.36
Menurut Yahya Harahap Legal service atau pelayanan hukum yang
terkandung makna atau tujuan :37
a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yangoperasionalnya menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak mampu, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
c. Legal service dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.
Menurut Adnan Buyung Nasution disamping memberikan
pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya
khususnya yang tidak mampu , bantuan hukum berperan juga untuk
mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan
menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek
hukum dan juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan
pelaksanaan hukum disegala bidang.38
36 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2009), h. 33.
37 Yahya Harahap dalam Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tujuan Sosio Yuridis, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 14 dan 17.
38 Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tujuan Sosio Yuridis,..., h. 14 dan 17.
134
Di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum diuraikan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum
bertujuan untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang
menjadi tujuan dari layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
Pengadilan adalah untuk:
1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
2. Meningkatkan akses dan kemudahan terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu atau miskin mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan;
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pelaksanaan pemberian
bantuan hukum akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum
135
warga masyarakat agar mereka menyadari hak-haknya sebagai manusia
maupun sebagai warga negara dan dapat mempertahankannya.
4. Pemberi layanan pos bantuan hukum di pengadilan agama
Adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan sangat bermanfaat bagi
pencari keadilan yang awam akan hukum. Oleh karenanya disetiap
Pengadilan termasuk pengadilan agama secara bertahap dibentuk Pos
Bantuan Hukum. Pengadilan agama menyediakan dan mengelola ruangan
serta sarana dan prasarana untuk posbakum sesuai kemampuannya. 39
Jasa hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum yaitu
berupa:40
1. Pemberian Informasi.2. Konsultasi.3. Advis.4. Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.5. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
Dalam membentuk pos bantuan hukum, Pengadilan dapat
mengadakan kerjasama dengan lembaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 26
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014,
lembaga tersebut dapat berupa:41
39 Pasal 16 Lampiran B, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum jo. Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
40 Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
41 Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
136
a. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan/ataub. Unit Kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat;
dan/atauc. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
Kriteria lembaga yang dapat bekerjasama dengan Pengadilan
diantaranya:
1. Berbentuk badan hukum.2. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau
beracara di Pengadilan.4. Memiliki minimal satu advokat.5. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum
Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana hukum atau Sarjana Syariah.
6. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.7. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum
Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS danlulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau sarjana Syariah.
Dalam melaksanakan tugasnya pemberi layanan Posbakum
pengadilan mempunyai kewajiban, antara lain :42
1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait
secara jelas dan akurat.3. Memberikan advis hukum yang seimbang dan komprehensif.4. Pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana
Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Hukum pengadilan.
5. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
6. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
7. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerimaan Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
42 Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
137
8. Menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dansarana dan prasarana posbakum pengadilan.
Posbakum di Pengadilan Agama juga mendapatkan hak
pembayaran imbalan yang berdasarkan pada perjanjian kerjasama. Besarnya
imbalan jasa yang diberikan oleh Pengadilan diberikan
berdasarkan lamanya waktu pelayanan serta jumlah petugas Posbakum
Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di
Posbakum Pengadilan. Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan
kesepakatan perjanjian kerjasama, membuat surat keputusan bahwa
imbalan jasa tersebut dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan
menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai dasar pembayaran.43
Penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu
di Pengadilan, diawasi oleh Ketua Pengadilan. Panitera pengadilan
melakukan pengawasan harian terhadap jalannya posbakum di Pengadilan
dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan. Petugas
posbakum mengisi Buku Register Khusus yang disediakan Pengadilan
mengenai penyelenggaraan posbakum yang dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan.44
Pengadilan mencatat penyelenggaraan layanan hukum bagi
masyarakat tidak mampu secara rutin. Petugas Posbakum Pengadilan
43 Pasal 34 dan 35 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
44 Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
138
dibantu petugas pengadilan yang ditunjuk Ketua bertanggung jawab
melakukan pencatatan pemberian layanan di posbakum Pengadilan yang
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.45
5. Syarat dan tata cara pemberian layanan bantuan hukum
Penerima Pelayanan bantuan hukum telah tegas diatur dalam
ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.”.
Rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum merupakan lapisan
masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak
mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena
kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih
kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan
haknya.
Mengenai penentuan miskin menurut Biro Pusat Statistik dilihat dari
jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dengan batasan minimum
2100 kalori per orang setiap harinya, selain tidak terpenuhinya juga
kebutuhan minimum untuk papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan atau
45 Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
139
penetapan upah minimum regional atau program jaringan pengaman sosial
lainnya46
Orang atau kelompok orang tersebut sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai penggugat/pemohon,
atau tergugat/termohon, atau terdakwa, atau saksi. Untuk membuktikan
bahwa pemohon tersebut termasuk kriteria orang yang tidak mampu,
dapat dibuktikan dengan melampirkan salah satu surat diantaranya:47
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yangmenyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampumembayar biaya perkara, atau;
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti KartuKeluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu ProgramKeluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT),Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yangberkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis dataterpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yangberwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
Jika tidak memiliki surat-surat sebagaimana telah diuraikan di atas,
dapat menyerahkan dokumen berupa surat pernyataan tidak mampu
membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon
layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum
Pengadilan.
46 Bagong Suyatno, Perangkap Kemiskinan Problem & Strategi Pengentasannya, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 30.
47 Pasal 22 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
140
Adapun mekanisme pemberian layanan di Pos bantuan Hukum
Pengadilan yaitu:48
- Mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- Menyerahkan salah satu surat sebagai persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
B. Peradilan Agama
1. Pengertian peradilan agama
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman di Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur
dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
Peradilan agama adalah merupakan salah satu dari empat
lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di
Indonesia. Tiga lingkungan peradilan negara lainnya adalah Peradilan
umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.49
Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu
mengenai perkara peradilan.50 Sedangkan dalam kamus Bahasa Arab
Peradilan disebut dengan istilah qadha yang artinya menetapkan,
48 Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
49 Roihan A. Rosyadi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 5.
50 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Cet.IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2003) ..., h. 2.
141
memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan diantara dua orang yang
bersengketa. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian perkara antara
dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan
menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan
pengadilan adalah suatu lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara
untuk memeriksa, memutus atau mengadili perselisihan-perselisihan
hukum.51
Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan
hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di
Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga
peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa
tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam
yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam
masyarakat Indonesia yakni sejak Agama Islam datang ke Indonesia.52
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Hukum Islam telah mendapatkan tempat khusus
tersendiri dalam Negara Republik Indonesia di bidang perkawinan,
kewarisan, dan perwakafan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum
Islam dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154
51 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, ..., h. 3.52http://restuandrian.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-peradilan-pengadilan-
dan.html , diakses 6 Mei 2017.
142
Tahun 1991, yang dianjurkan kepada umat Islam di Indonesia untuk
melaksanakan sebagai hukum positif.53
Adapun yang menjadi cita-cita hukum dari Syari'at Islam dengan
adanya peradilan agama adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh
seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di
atasnya, dan kemaslahatannya yang tidak ada lagi yang melebihi muatan
kemaslahatannya, niscaya jelas baginya bahwa hukum acara yang
diterapkan dalam sepanjang sejarah peradilan Islam merupakan komponen
syariat Islam sebagai suatu sub dari sub-sub
sistemnya.54
2. Kompetensi peradilan agama
Kata ”kekuasaan” disini sering disebut juga dengan
”kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang
kadang-kadang diterjemahkan juga dengan ”kewenangan”, sehingga ketiga
kata tersebut dianggap semakna.55
Berbicara mengenai kekuasaan Peradilan biasanya menyangkut
dua hal, yaitu : tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”. Setiap
Badan Peradilan telah diberikan kewenangan berdasarkan pengaturan
peraturan perundang-undangan, termasuk juga Pengadilan Agama.
53 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 125.
54 Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, Terjemah kitab Al-Thuruq AlKhukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syariyyah, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, h. 3
55 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, ..., h. 25.
143
a. kewenangan absolut (absolute competentie)
Kekuasaan absolut (absolute competentie) merupakan
kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau
jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya seperti:56
1. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mutlak atau kekuasaan atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan atau kewenangan peradilan umum.
2. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.
Pengadilan agama disini harus terlebih dahulu meneliti perkara
yang diajukan kepadanya, sehubungan dengan kompetensi absolut yang
diajukan kepadanya.
Menurut Mukti Arto dalam bukunya Praktek Perkara Perdata
Pada Pengadilan Agama, ada dua asas untuk menentukan
kekuasaan absolut peradilan agama, yaitu apabila : 57
1. Suatu perkara menyangkut status hukum seseorang muslim.
2. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa
hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan Hukum Islam atau
berkaitan erat dengan status hukum sebagai seorang muslim.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
56 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.
57 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cet. VII, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). h. 6.
144
Kehakiman, Pengadilan Agama sebagai salah satu penyelenggaraan
Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok untuk menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya.
Adapun yang menjadi kompetensi absolut jenis perkara dari
Pengadilan Agama sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 49
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
berbunyi:
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkatpertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:a. Perkawinan;b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam;c. Wakaf dan shadaqah.”
Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka kewenangan Pengadilan Agama dalam
ketentuan Pasal 49 menjadi bertambah yakni meliputi perkara:
a. perkawinanb. warisc. wasiatd. hibahe. wakaff. zakatg. infaqh. sodaqahi. dan ekonomi syari’ah.
Apabila dilihat dengan diundangkannya Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, maka bertambahlah kewenangan pengadilan
145
agama diantaranya meliputi perkara ekonomi syariah. Didalam
penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa:
“Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:a. bank syariahb. lembaga keuangan mikro syariahc. asuransi syariahd. reasuransi syariahe. reksadana syariahf. obligasi syariahg. pembiayaan syariahh. pengadaian syariahi. dana pensiun lembaga keuangan syariahj. bisnis syariah”.
Selanjutnya mengenai kewenangan absolut tersebut juga diatur
didalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang berbunyi:
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Selain itu, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dan
kekuasaan lain setelah diterbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 52 A yang berbunyi:
146
“Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat thilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah”.
Kewenangan dari Pengadilan Agama disini tidak serta merta
hanya kewenangan mengadili saja, akan tetapi juga mempunyai
kewenangan lainnya dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah.
Pengadilan Agama diminta untuk memberikan penetapan (Itsbat)
terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal
bulan pada setiap memasuki Bulan Ramadhan dan awal Bulan Syawal
tahun Hijriah dalam mengeluarkan penetapan diseluruh Indonesia untuk
penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Pengadilan Agama dapat
memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan
arah kiblat dan penentuan waktu sholat.58
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa
kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan agama meliputi
bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan berdasar atas asas personalitas
keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain, bidang-bidang
tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut
peradilan agama dan tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari
58 Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
147
orang-orang yang beragama Islam.59 Selain itu juga menjalankan fungsi
kewenangan lainnya dibidang Agama Islam.
b. kewenangan relatif (relative competantie)
Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (relative
competentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara
pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang
berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan agama dalam
lingkungan peradilan agama. 60
Pengaturan mengenai kompetensi relatif pengadilan agama di
lingkungan badan peradilan agama tertuang dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:
“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”.
Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa:61
“Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di Kota Madya atau Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”. Tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kota Madya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.
Adanya pengecualian itu banyak sekali ditemukan, oleh karena
proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus-menerus
59 Sulaikin lubis, Wismar ‘ain Marzuki, Gemala Dewi. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 110.
60 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama,..., h. 25.61 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
148
seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk, selain proses
perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan
(urbanisasi). Disamping itu, pembentukan pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (PA dan PTA)
dilakukan secara bertahap. Hal itu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan
karena beban perkara semakin besar, dan untuk melakukan penyesuaian
dengan pengembangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
62
Agar tidak salah dalam mengajukan gugatan maka harus
memperhatikan ketentuan wilayah yuridiksi sebuah pengadilan adalah
sebagaimana berikut : 63
1. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayahhukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapatdiajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
3. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atautempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidakdikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya terpilih.
62 Drs. Cik Hasan Bisri, MS., Peradilan Agama di Indonesia.,..., h. 218-219.
63 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari`ah di Indonesia, Cetakan. I (Jakarta: Kencana, 2005), h. 12.
149
Dalam hal perkara-perkara tertentu, Pengadilan Agama telah
menentukan kewenangan relatifnya sebagaimana Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur:
1. Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
2. Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersengketa kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
3. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
4. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.
150
BAB III
DESKIPSI WILAYAH PENELITIAN
A. Visi dan misi Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A
1. Visi Peradilan Agama Bengkulu Kelas I A mengacu pada visi Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di
Negara Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung”.64
2. Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, yaitu:65
a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan.
B. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun
1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di
daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera merupakan dasar
dibentuknya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Pada saat
pembentukannya, wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
meliputi Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong,
64 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2016, h. 3.65 http://pa-bengkulukota.go.id/ , diakses 1 Juni 2017.
52
151
Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. Keadaan
wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu berlangsung
sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah kabupaten
lainnya.66
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 1960 Pengadilan Agama Manna dibentuk dengan nama
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Manna sebagai cabang dari
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Bengkulu untuk
daerah Bengkulu Selatan. Pada tahun 1966 Pengadilan Agama/Mahkamah
Syari’ah Manna ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah
Syariah Manna tidak lagi menjadi cabang dari Bengkulu, atas dasar Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1966. Pengadilan Agama
Curup berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 yang mulai kegiatan sidangnya
pada tanggal 4 Oktober 1961. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1984 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968, pada ayat (2) huruf b
menyatakan wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di
Arga Makmur meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu
Utara. Dengan terbentuknya Pengadilan - Pengadilan Agama tersebut
maka wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A hanya
meliputi wilayah Kota Bengkulu.
66 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2016, h. 3.
152
C. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
1. tugas pengadilan agama
Didalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu khususnya
antara orang-orang yang beragama Islam yaitu di bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi
syari'ah.
2. fungsi pengadilan agama
Adapun fungsi yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu:67
a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima,
memeriksa, ,mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara
yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian,
dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
67 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2016, h. 4.
153
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku dan kode etik Hakim, Panitera,
Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di
bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama
dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi
umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor
KMA/080/VIII/2006).
d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan, bimbingan dan
nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah
hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006).
e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/
VIII/2006).
f. Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dan kerjasama dalam
penyelenggaraan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang
terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas
Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006).
g. Fungsi lainnya yakni melakukan pelayanan penyuluhan hukum,
pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang
154
seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan
transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.
D. Wilayah Hukum dan Wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
IA
Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I
A meliputi Kota Bengkulu.68 Kota Bengkulu dengan luas wilayah 144,52
km², terletak di pantai barat pulau Sumatera dengan panjang pantai sekitar
525 km. Kawasan kota ini membujur sejajar dengan pegunungan Bukit
Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.69 Wilayah
yurisdiksi tersebut dapat dilihat pada peta berikut:
68Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2016, h. 3.69 Wikipedia. “Kota Bengkulu”. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu., diakses
tanggal 2 Juni 2017.
155
Gambar 3. 1 Peta Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
Kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan Timur dengan
Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Seluma, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera
Indonesia.70 Jumlah penduduk Kota Bengkulu untuk tahun 2015
berdasarkan sensus penduduk sebanyak 351. 298 Jiwa. 71 Mayoritas
Masyarakat Kota Bengkulu hampir 95% memeluk Agama Islam, 4%
Kristen dan Katolik, sedangkan agama yang lainnya hanya 1 persen.72
Kota Bengkulu meliputi sembilan Kecamatan dan 67 Kelurahan
di Kota Bengkulu. Delapan Kecamatan tersebut meliputi:73
a. Kecamatan Selebar yang terdiri dari enam kelurahan yaitu
Kelurahan Pagar Dewa, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Pekan Sabtu,
Kelurahan Betungan, Kelurahan Sumur Dewa, dan Kelurahan Bumi
Ayu.
b. Kecamatan Gading Cempaka, meliputi lima kelurahan yaitu
Kelurahan Padang Harapan, Kelurahan Jalan Gedang, Kelurahan
Timur Indah, Kelurahan Cempaka Permai, Kelurahan Lingkar Barat.
c. Kecamatan Singaran Pati terdiri dari enam kelurahan yaitu
Kelurahan Panorama, Kelurahan Jembatan Kecil, Kelurahan Dusun
70 https://jati08.wordpress.com/profil-kota-bengkulu , diakses tanggal 2 Juni 2017.71 https://bengkulukota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/31 , diakses tanggal 2 Juni 2017.72 Wikipedia. “Kota Bengkulu”,…, diakses tanggal 2 Juni 2017.73https://bengkulukota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/31 , diakses tanggal 2 Juni
2017.
156
Besar, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Lingkar Timur dan
Kelurahan Padang Nangka.
d. Kecamatan Teluk Segara yang meliputi tiga belas kelurahan yaitu
Kelurahan Berkas, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Jitra, Kelurahan
Pasar Melintang, Kelurahan Kebun Ros, Kelurahan Tengah Padang,
Kelurahan Bajak, Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Kebun Keling,
Kelurahan Sumur Meleleh, Kelurahan Malabero, Kelurahan Pintu
Batu, Kelurahan Kampung Bali.
e. Kecamatan Muara Bangkahulu yang meliputi tujuh kelurahan yaitu
Kelurahan Kandang Limun, Kelurahan Bentiring, Kelurahan
Pematang Gubernur, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Beringin
Raya, Kelurahan Beringin Permai, Kelurahan Rawa Makmur Permai.
f. Kecamatan Kampung Melayu meliputi enam kelurahan yaitu
Kelurahan Kandang, Kelurahan Padang Serai, Kelurahan Kandang
Mas, Kelurahan Teluk Sepang, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan
Muara Dua.
g. Kecamatan Ratu Agung meliputi delapan kelurahan yaitu Kelurahan
Kebun Tebeng, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Nusa Indah,
Kelurahan Kebun Beler, Kelurahan Kebun Kenanga, Kelurahan
Sawah Lebar, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kelurahan Lempuing.
h. Kecamatan Ratu Samban meliputi sembilan kelurahan yaitu Kelurahan
Penurunan, Kelurahan Kebun Dahri, Kelurahan Belakang
157
Pondok, Kelurahan Anggut Dalam, Kelurahan Kebun Geran,
Kelurahan Pengantungan, Kelurahan Anggut Bawah, Kelurahan
Padang Jati, dan Kelurahan Anggut Atas.
i. Kecamatan Sungai Serut meliputi tujuh kelurahan yang terdiri dari
Kelurahan Kampung Kelawi, Kelurahan Semarang, Kelurahan
Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Surabaya,
Kelurahan Pasar Bengkulu, Kelurahan Sukamerindu.
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, susunan pada
pengadilan agama terdiri dari:
1. Pimpinan2. Hakim3. Panitera4. Sekretaris5. Juru Sita
Untuk struktur organisasi pada Pengadilan Agama berpedoman
pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan. Pada struktur ini telah terdapat pemisahan
antara panitera dan sekretaris serta terdapat beberapa perubahan istilah
penyebutan pada jabatan struktural di bagian kesekretariatan. Selain itu
terdapat jabatan fungsional baru pada seluruh pengadilan, termasuk di
pengadilan agama.
158
Keterangan:
………… garis koordinasi
------------- garis tanggung jawabSumber: Papan Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
159
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
Melihat pentingnya bantuan hukum yang diberikan kepada orang
tidak mampu tidak hanya dalam perkara pidana saja tetapi juga dalam
pengadilan agama yang ranah perkaranya adalah perkara perdata islam dan
juga Mahkamah Syar’iyyah untuk perjalanan Qanun di Nangroe Aceh
Darussalam, pemerintah lalu merevisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pengadilan Agama dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama dengan memasukan Posbakum harus dibentuk
disetiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah untuk membantu orang-
orang yang tidak mampu.74
Dalam membentuk pos bantuan hukum, Pengadilan dapat
mengadakan kerjasama dengan lembaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 26
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014,
lembaga tersebut dapat berupa:75
1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan/atau2. Unit Kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat;
dan/atau3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
74 Pengadilan Agama Rangkasbitung. “Legalitas dan Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di lingkungan Peradilan Agama”,…, h. 10.
75 Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
61
160
Apabila Pengadilan dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga
tersebut maka sementara dapat melakukan kerjasama secara perseorangan
dengan advokat sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal tersebut.
Untuk bekerjasama dengan pihak Posbakum Pengadilan. Lembaga
tersebut haruslah memenuhi berbagai kriteria diantaranya sebagai berikut:76
1. Berbentuk badan hukum.2. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara
di Pengadilan.4. Memiliki minimal satu advokat.5. Memiliki staf yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan
yang bergelar minimal Sarjana hukum atau Sarjana Syariah.6. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.7. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum
Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau sarjana Syariah.
Kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dilakukan melalui suatu
perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan dan Pimpinan dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah
ditetapkan. Perjanjian kerjasama tersebut dievaluasi setiap tahun
anggarannya.
Pelayanan hukum ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu.
Didalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
76 Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
161
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penerima layanan
posbakum di Pengadilan adalah:
“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.”77
Pemohon layanan posbakum haruslah melampirkan syarat-syarat
yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa pemohon layanan tersebut
tidak mampu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Adapun syarat-syarat
tersebut diantaranya:
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya
perkara, atau;- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu
Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu ProgramKeluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT),Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yangberkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis dataterpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
- Surat keterangan pernyataan tidak mampu membayar jasa hukum advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas posbakum pengadilan, apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan
hukum di pengadilan tidak hanya diberikan kepada masyarakat atau orang
77 Pasal 22 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
162
tidak mampu secara ekonomi saja tetapi termasuk juga yang tidak
mempunyai pengetahuan cukup untuk beracara di pengadilan. Hal ini
dapat dilihat bahwa pemohon layanan bantuan hukum dari kriteria
orang yang tidak mampu harus mempunyai surat keterangan yang
menyatakan tidak mampu ataupun salah satu identitas yang dapat
menunjukan ketidakmampuan tersebut. Disini walaupun pemohon tidak
dapat menunjukan surat maupun kartu tidak mampu secara ekonomi, dapat
membuat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang cukup
disetujui oleh petugas posbakum pengadilan.
Pihak yang dapat penerima layanan dari Posbakum pengadilan
yaitu pihak yang akan/telah bertindak sebagai:78
1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi.
Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya posbakum ini.
Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang
akan dilaluinya di Pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang,
waktu dan tenaga dengan bantuan dari Posbakum79
78 Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
79 Pengadilan Agama Rangkasbitung. “Legalitas dan Mekanisme Pos Bantuan Hukum(POSBAKUM) DiLingkungan Peradilan Agama”, …, h. 15.
163
Ada beberapa bentuk pelayanan yang diberikan oleh Posbakum
pengadilan. Layanan yang dapat diberikan yaitu berupa:80
1. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum.2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.3. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
Layanan yang diberikan oleh pengadilan berupa informasi
maksudnya disini apabila pihak pencari keadilan ingin mengetahui
mengenai tata cara berperkara di Pengadilan Agama, pihak posbakum
dapat menjelaskan secara detail sehingga pemohon memahaminya.
Pemberian advis merupakan pemberian nasehat hukum dari petugas
posbakum terhadap pemohon layanan. Pelayanan hukum berikut yang
dapat diberikan yaitu pemberian konsultasi, dimana petugas posbakum
memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui
duduk perkara.
Untuk pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti
pembuatan surat gugatan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan
upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dapat
dibantu oleh petugas posbakum. Hal ini dikarenakan karena masyarakat
80 Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
164
banyak yang kurang memahami dan awam bila disangkutkan pada bahasa
hukum yang formal.81
Apabila pihak penerima layanan posbakum menginginkan adanya
pendampingan dari advokat atau pengacara, petugas posbakum hanya bisa
memberikan informasi mengenai Organisasi Bantuan Hukum yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar
mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Disini petugas posbakum
tidak dapat menjadi pendamping pihak yang berperkara di pengadilan.
Hal ini sangat tidak efektif, dimana pihak penerima layanan tidak
dapat memberikan pendampingan secara langsung, hanya sebatas bisa
membuat gugatan atau dokumen hukum yang diperlukan. Didalam
ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum diatur bahwa:
“Penerima bantuan hukum berhak:a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai
dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya.”
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa bantuan
hukum diberikan hingga perkara tersebut selesai bahkan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, tidak hanya sebatas membuat gugatan atau dokumen
hukum yang diperlukan. Didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 peran bantuan hukum
81 Usep Saepullah. “Peranan Posbakum di Pengadilan Agama”. Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.
165
disini terlihat belum maksimal dikarenakan tidak adanya pendampingan
secara langsung. Adanya pendampingan ini akan sangat membantu
penerima layanan dalam menyelesaikan perkaranya secara tuntas. Jika
hanya sebatas pembuatan dokumen maka bantuan tersebut tidak akan
maksimal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Posbakum pengadilan juga hanya bisa memberikan daftar organisasi
bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau
Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma
Disini muncul lagi permasalahan. Bagaimana jika pihak
posbakum telah menyarankan agar pemohon dapat menggunakan jasa
ataubantuan advokat secara cuma-cuma, tetapi pada saat pemohon
mendatangi lembaga bantuan hukum yang telah ditetapkan sebagai
organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai
pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, ternyata dana yang
disediakan untuk bantuan hukum dari Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada lembaga tersebut telah habis.
Ini akan mengakibatkan Pemohon merasa kecewa karena sejak awal sangat
mengharapkan didampingi oleh advokat. Apabila pihak posbakum
pengadilan bisa secara langsung memberikan pendampingan hukum secara
cuma-cuma, maka pemohon tidak perlu lagi mendatangi lembaga lain. Hal
ini akan mempermudah bagi pencari keadilan dan dapat menghemat waktu
tanpa mencari terlebih dahulu lembaga yang mempunyai dana untuk dapat
166
mendampingi secara cuma-cuma. Hal ini juga bersesuaian dengan peran
posbakum sebelumnya. Hendaknya posbakum pengadilan dapat juga
sekaligus mendampingi para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan.
Jika adanya pendampingan langsung maka pemohon tidak lagi kesulitan
untuk mencari dan menemui Lembaga Bantuan Hukum yang dapat
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk mencari dan
menemui Lembaga Bantuan Hukum tersebut juga mengeluarkan biaya
seperti biaya transportasi dan membutuhkan waktu lagi. Jika dana yang
diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum telah habis, maka pihak
pemohon kembali mencari dan menemui lembaga hukum lainnya. Apabila
posbakum bisa langsung melakukan pendampingan secara langsung, hal
tersebut akan sangat memudahkan dan meringankan beban pihak yang
membutuhkan bantuan.
Berdasarkan hal tersebut, hendaknya dana bantuan hukum untuk
pendampingan secara cuma-cuma diserahkan di seluruh Pengadilan. Ini akan
menjadi jauh lebih efektif serta dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan
biaya ringan.
Jika menginginkan pelayanan bantuan hukum di Pengadilan, maka
mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemohon yakni mengajukan
permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang
telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan. Syarat
167
tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 22 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. 82
Dalam menjalankan tugasnya Pemberi layanan hukum mempunyai
kewajiban yaitu:83
1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud profesional disini adalah bersungguh-sunguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan pemberi layanan Posbakum pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar sarjana syariah. Bertanggung jawab adalah memberikan pelayanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
3. Memberikan konsultasi dan advis hukum yang seimbang dan komprehensif.Seimbang maksudnya adalah mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.Komprehensif maksudnya adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima layanan posbakum pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
4. Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
82 Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
83 Pasal 28 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
168
5. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
6. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
7. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
8. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
9. Bekerjasama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
10. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.
Disini jelas bahwa ada berbagai kewajiban yang harus dipenuhi
oleh Pemberi Layanan Hukum untuk bertindak secara professional,
bertanggung jawab baik kepada penerima layanan maupun kepada
pengadilan serta pelayanan diberikan tanpa membeda-bedakan penerima
layanan.
Dalam menjalankan tugasnya selain memiliki kewajiban, pemberi
layanan Posbakum pengadilan mempunyai beberapa larangan yaitu:
1. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya.
2. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum pengadilan karena yang bersangkutan penyandang, disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
3. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
4. Memberikan dokumen hukum kepada penerima layanan Posbakum pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.
169
5. Membuka rahasia penerima layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya pada setiap orang.
6. Memberikan layanan kepada Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh petugas posbakum Pengadilan yang sama.
7. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum pengadilan yang bersangkutan.
8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
10. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan.
11. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait;
12. Menjamin kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
13. Menggunakan sarana dan prasarana posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.
Didalam Peraturan Mahkamah Agung ini jelas mengatur adanya
kewajiban-kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh pemberi
layanan Posbakum. Selain hal tersebut ada pula hak yang harus diberikan
kepada Pemberi layanan Posbakum. Mengenai hak diatur dalam Pasal 29
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
yaitu:
1. Sarana dan Prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.
2. Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
3. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima layanan Pobakum pengadilan.
170
Mengenai hak pemberi bantuan hukum berupa sarana dan
prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di
Pengadilan, didalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 33 telah diatur bahwa:
“Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.”
Disini setiap Pengadilan diwajibkan untuk menyediakan dan
mengelola ruangan, sarana dan prasarana untuk posbakum. Hal ini
dilakukan agar masyarakat dapat secara mudah mendapatkan pelayanan
karena pelayanan tersebut langsung berada pada pengadilan yang dituju.
Adapun sarana dan prasarana untuk Posbakum pengadilan, pengadaannya
dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan sedapat mungkin
terdiri dari mebel, komputer, mesin printer, penyejuk ruangan dan alat tulis
kantor.
Sarana dan prasarana tersebut sebagai penunjang bagi petugas
posbakum dalam melaksanakan tugasnya seperti mebel dan penyejuk
ruangan agar dapat bekerja dengan nyaman. Untuk komputer dan alat tulis
kantor sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan layanan
posbakum pengadilan.
Hak bagi pemberi bantuan hukum berikut berupa imbalan jasa
yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan
Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan. Posbakum
dalam menjalankan tugasnya diberikan imbalan jasa oleh Pengadilan
171
berdasarkan pada lamanya waktu pelayanan dan jumlah petugas posbakum
Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di
Posbakum Pengadilan.84
Terakhir mengenai hak mendapatkan bukti, informasi, dan/atau
keterangan terkait perkara secara benar dari penerima layanan Pobakum
pengadilan. Disini pihak penerima layanan posbakum harus memberikan
keterangan yang sebenarnya terkait hal yang menjadi permasalahan. Jika
bukti, informasi, dan/atau keterangan yang diberikan tersebut benar maka
pemberi layanan dapat memberikan advis hukum dengan baik dan secara
maksimal. Jika keterangan yang diberikan tidak benar maka pelayanan
yang diberikan akan menjadi sia-sia belaka.
Dalam melaksanakan tugas pelayanan hukumnya, Ketua
Pengadilan mengawasi pemberi layanan posbakum. Tanggung jawab
dalam pelaksanaan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu ada
pada Ketua Pengadilan. Untuk pengawasan harian posbakum dilakukan
oleh Panitera Pengadilan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.85
Disini pengawasan dan tanggung jawab pemberian layanan
posbakum ada pada Ketua Pengadilan. Hal ini dapat juga dilihat bahwa
perjanjian kerjasama posbakum ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan
Pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemberi layanan.
84 Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
85 Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
172
Perpanjangan tangan dari ketua untuk melakukan pengawasan harian
adalah panitera.
Petugas Posbakum dibantu oleh Petugas Pengadilan yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan bertanggung jawab melakukan pencatatan
pemberian layanan di Posbakum Pengadilan yang dilaporkan kepada
Ketua Pengadilan setiap bulannya sebagaimana ketentuan Pasal 37
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.
Apabila masyarakat penerima layanan posbakum merasa
pelayanan yang diberikan tidak memuaskan ataupun terdapat
penyimpangan dari petugas pemberi layanan hukum dapat
menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi formulir
pengaduan dan memasukannya ke dalam kotak aduan yang tersedia di
Pengadilan.
Disetiap pengadilan telah disediakan kotak pengaduan. Petugas
informasi atau Petugas Posbakum Pengadilan menerima masyarakat yang
menyampaikan pengaduan atau keluhannya dengan mengarahkan orang
yang bersangkutan untuk mengisi formulir pengaduan dan memasukannya
dalam kotak aduan yang tersedia.86
Jelas disini terhadap pelayanan posbakum pada pengadilan,
pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak intern pengadilan tetapi juga
86 Pasal 41 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
173
dari penerima layanan posbakum pengadilan itu sendiri menyangkut
pelayanan hukum yang diberikan.
B. Penerapan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam
Melayani Masyarakat Pencari Keadilan yang Tidak Mampu pada
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
Pengadilan Agama Bengkulu untuk tahun 2016 menangani 856
perkara yang terdiri dari 729 perkara gugatan (contensius) dan 64 perkara
permohonan (voluntair).87 Untuk tahun 2017 sampai dengan bulan Mei
ada 415 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri
dari 393 perkara gugatan (contensius) dan 22 perkara permohonan
(voluntair). 88
Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A berdiri sejak
tahun 2011. Adapun lembaga hukum yang telah bekerjasama dengan
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yaitu Lembaga Bantuan Hukum
dan Konsultasi Universitas Bengkulu, Lembaga Bantuan Hukum dan
Konsultasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Lembaga Bantuan
Hukum dan Konsultasi Universitas Hazairin Bengkulu, Lembaga Bantuan
Hukum dan Konsultasi STAIN Bengkulu, Advokat Irwan, S.H. dan
Advokat Ilham Patahillah, S.H serta Posbakum PW’ Aisyiyah Kota
Bengkulu.89
87 Pengadilan Agama Bengkulu, Laporan Tahunan Tahun 2016, h. 19.88 Laporan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Bulan Januari-Mei 2017.89 Perjanjian Kerjasama Posbakum Tahun 2016 dan 2017 pada Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A.
174
Untuk tahun 2016 posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I
A telah bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu berdasarkan perjanjian
kerjasama Nomor: W7.a1/322.hk.05/2/2016 tanggal 12 Februari 2006 dan
juga telah menjalin kerjasama dengan Kantor Advokat Irwan, S.H. dan
Advokat Ilham Patahillah, S.H. Nomor: W7.a1/hk.05/2/2016 tanggal 16
Februari 2016. 90
Untuk tahun 2017 kerjasama dilakukan oleh Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas IA dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum PW
’Aisyiyah Kota Bengkulu dengan nomor: W7-A1/436/HK.05/3/2017
tertanggal 2 Maret 2017. Berdasarkan MOU tersebut, dibuatlah Surat
Perjanjian Kontrak Kerja Nomor W7-A1/437/HK.05/3/2017 tertanggal 2
Maret 2017.91
Alasan ditetapkannya Posbakum PW ’Aisyiyah Kota Bengkulu
bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk tahun
anggaran 2017 karena lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga yang
telah memiliki badan hukum, serta dapat bertindak secara profesional.
Berdasarkan inilah maka lembaga tersebut dianggap layak untuk
memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Hal ini sejalan dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 26
90 Perjanjian Kerjasama Posbakum Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
91 Perjanjian Kerjasama Posbakum Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
175
yang menyatakan bahwa lembaga yang dapat bekerjasama dengan
Pengadilan yaitu:
1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan/atau2. Unit Kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat;
dan/atau3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Untuk Tahun 2016, anggaran yang tersedia untuk Pelayanan
Posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A berjumlah Rp.
76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan target pelayanan 760
jam, akan tetapi pelayanan posbakum tersebut dilakukan melebih target
yaitu 798 jam 3 menit untuk pelayanan 376 perkara. Realisasi terhadap
anggaran posbakum sebesar 93,25 persen .92 Untuk tahun 2017 anggaran
yang disediakan dalam Anggaran Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA
untuk pelayanan hukum masih berjumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh
enam juta rupiah) dengan target pelayanan 760 jam. Sampai dengan Bulan
Mei 2017 realisasi anggaran sudah sebanyak 23, 18 persen. 93
Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah disediakan
tempat khusus untuk pelayanan posbakum yang berada di lobi pengadilan,
berdekatan dengan tempat pendaftaran gugatan/pemohonan. Hal ini sangat
mempermudah pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan posbakum
tersebut.
Untuk mendapatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A juga sangatlah mudah. Pemohon layanan datang ke
92 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Pelaksanaan Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2016.
93 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Pelaksanaan Realisasi Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Bulan Mei 2017.
176
Pengadilan Agama menemui resepsionis, dan resepsionis mengarahkan ke
petugas informasi. Petugas informasi inilah yang mengarahkan mengenai
adanya pelayanan hukum di Pengadilan Agama Bengkulu, pelayanan yang
bisa diberikan oleh posbakum sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Pemohon
jasa bantuan hukum selanjutnya menghadap petugas posbakum dengan
mengisi formulir permohonan. Formulir dilampiri dengan dokumen Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya, Surat
Keterangan Tunjangan Sosial dengan memperlihatkan kartu aslinya atau
membuat surat pernyataan tidak mampu membayar advokat. Setelah itu
pihak bisa mendapatkan layanan hukum.94
Menurut Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
dan juga Petugas posbakum, bukan hanya orang yang tidak mampu secara
ekonomi yang bisa menggunakan jasa posbakum.95 Orang yang mampu
secara ekonomi pun bisa mendapatkan bantuan hukum. Dimana tidak
semua orang yang berpendidikan mengerti dan mengetahui tentang
hukum, apalagi mengenai tatacara beracara di pengadilan agama.
Berdasarkan laporan kegiatan posbakum tahun 2016 dan juga
tahun 2017, tidak ada penerima layanan bantuan hukum yang meminta
informasi, konsultasi dan advis serta pembuatan dokumen hukum yang
dibutuhkan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
94 Wawancara pribadi dengan Petugas Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Bengkulu, 23 Mei 2017.
95 Wawancara pribadi dengan Wakil Panitera dan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Bengkulu, 23 Mei 2017.
177
maupun Surat keterangan tunjangan sosial. Yang menyertakan dokumen-
dokumen tersebut hanyalah pemohon yang mengajukan perkara secara
prodeo.
Permasalahan disini bisa muncul dimana orang yang mampu
secara ekonomi telah menggunakan jasa posbakum yang diperuntukan
bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan tidak mampu disini
berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014, termasuk orang tidak mampu membayar
advokat. Hendaknya dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diatur
batasan penghasilan seseorang yang dikriteriakan tidak mampu
membayar advokat, penghasilan minimal dalam satu bulan yang
diterimanya sehingga tidak hanya berdasarkan surat pernyataan tidak
mampu yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh petugas
posbakum. Terlebih lagi yang memohon bantuan adalah Pegawai Negeri
Sipil atau Pegawai Swasta yang berpenghasilan tetap. Apabila hanya ingin
memperoleh informasi mengenai tata cara pengajuan gugatan maupun
prosedur beracara di Pengadilan Agama maka pemohon bisa mendapatkan
informasi tersebut dari petugas informasi di Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas IA.
178
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas posbakum
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Posbakum telah menjalankan
perannya dengan telah memberikan layanan sebagai berikut:96
1. Pemberian informasi
Pemohon layanan posbakum yang datang ke Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A rata-rata ingin mencari keadilan, akan tetapi
tidak memahami syarat-syarat dan prosedur pendaftaran perkara
serta tata cara beracara di Pengadilan Agama. Hal ini
dilatarbelakangi oleh banyak faktor diantaranya tingkat pendidikan
yang rendah serta minimnya pengetahuan tentang hukum.
Petugas disini hanya bertindak sebagai pemberi informasi saja.
Petugas pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang
menjadi peran posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
Lebih lanjut petugas menanyakan bantuan apa yang diinginkan oleh
pemohon. Jika pemohon hanya ingin informasi maka
petugas dapat menjelaskan tata cara pengajuan gugatan ataupun
permohonan serta syarat-syaratnya dan prosedur beracara yang akan
dihadapi. Petugas disini menjelaskan bahwa posbakum tidak dapat
bertindak sebagai advokat pendamping, akan tetapi hanya bisa
membantu dalam pembuatan dokumen yang dibutuhkan seperti
gugatan. Didalam perkara perceraian, petugas posbakum juga
menyarankan agar dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum
96 Wawancara pribadi dengan Petugas Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Bengkulu, 23 Mei 2017.
179
mengambil tindakan lebih lanjut. Apabila pihak berkeinginan untuk
mengajukan gugatan, maka petugas posbakum membantu untuk
membuatkan gugatan tersebut. Jika pemohon merupakan golongan
masyarakat tidak mampu yang tidak bisa membayar biaya perkara
maka petugas posbakum menyarankan untuk dapat mengajukan
perkara secara prodeo dengan melampirkan syarat-syarat yang
dibutuhkan.
2. Konsultasi
Pemohon dapat melakukan konsultasi dengan petugas posbakum
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mengenai permasalahan yang
dihadapi. Jika terdapat permasalahan mengenai waris, pernikahan,
wasiat, hibah dan lain-lainnya maka petugas dapat memberikan jalan
keluar terhadap masalah tersebut serta langkah-langkah apa yang
dapat ditempuh oleh pemohon.
3. Advis
Advis ini merupakan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang harus
dilakukan oleh penggugat/pemohon ataupun tergugat/termohon di
persidangan. Disini petugas hanya membantu untuk mempermudah
pihak dalam menghadapi persidangan dikarenakan ketidakpahaman
mengenai proses beracara di pengadilan agama. Posbakum disini juga
tidak bisa berperan sebagai pengacara di persidangan.
4. Membantu membuat dokumen hukum yang dibutuhkan
180
Petugas dapat membuatkan penerima layanan hukum di Pengadilan
Agama Kelas I A Bengkulu, dokumen hukum yang dibutuhkan
seperti gugatan. Pemohon disini menceritakan terlebih dahulu
kronologis permasalahan yang dihadapi sampai akan diajukannya
gugatan ke Pengadilan Agama. Apabila permasalahan yang telah
diuraikan oleh pemohon dapat diajukan gugatan ke Pengadilan
Agama maka petugas dapat membantu untuk membuat gugatan
tersebut. Selain gugatan, petugas posbakum juga dapat membantu
pemohon untuk membuat dokumen hukum lain serta yang
berhubungan dengan upaya hukum banding, kasasi maupun
peninjauan kembali.
5. Penyediaan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum
Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu juga menyediakan
Daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan
hukum cuma-cuma.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016
tanggal 7 Januari 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum
yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan
Hukum Periode 2016 sampai dengan 2018, khusus untuk Kota
Bengkulu lembaga tersebut antara lain:
a. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni
Universitas Bengkulu.
181
b. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Bengkulu.
c. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan.
d. Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu.
e. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu.
f. Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan
dan Anak.
Keenam lembaga inilah yang dapat mendampingi pemohon
layanan jika membutuhkan jasa advokat secara cuma-cuma untuk
beracara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Perananyang
dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu
dengan menginformasikan Daftar Organisasi Bantuan Hukum yang ada di
Kota Bengkulu sudah sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Wakil
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A bahwa yang menjadi
peranan dari posbakum sebatas yang diisyaratkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tidak bisa
melebihi aturan tersebut.97
Menurut keterangan dari Petugas Posbakum Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A, bahwa ada pihak yang berperkara dengan meminta
97 Wawancara pribadi dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Bengkulu, 23 Mei 2017.
182
pendampingan dari organisasi bantuan hukum yang telah disediakan oleh
pemerintah. Hal ini bukanlah menjadi kewenangan dari posbakum
Pengadilan untuk melakukannya, sehingga sedikit kurang efektif .98
Telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya peran
posbakum pada Pengadilan Agama belum efektif, karena pemberian
bantuan hukum itu tidak hanya sekedar pembuatan gugatan serta
dokumen lain yang berhubungan dengan perkara saja, akan tetapi
membantu pihak dalam menyelesaikan perkaranya sampai berkekuatan
hukum tetap.
Posbakum pengadilan juga tidak hanya sekedar sebagai pemberi
informasi mengenai daftar organisasi pemberi bantuan hukum saja, tetapi
juga dapat bertindak secara langsung mendampingi dalam beracara.
Permasalahan yang akan muncul jika pihak posbakum hanya sebagai
pemberi informasi saja yaitu bagaimana jika posbakum telah
menyarankan agar pemohon dapat menggunakan jasa atau bantuan
advokat secara cuma-cuma.
Disini hendaknya pihak posbakum bisa secara langsung
memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma, sehingga
pemohon tidak perlu lagi mendatangi lembaga lain. Penerima jasa
posbakum berdasarkan hasil wawancara menyampaikan keluhan tidak
98 Wawancara pribadi dengan Petugas Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Bengkulu, 23 Mei 2017.
183
adanya pendampingan hukum secara langsung.99 Pendampingan secara
langsung akan sangat memudahkan pihak dalam beracara dan
menyelesaikan permasalahannya.
Pelayanan posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
sangat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Bengkulu.
Penerima layanan posbakum berdasarkan hasil wawancara sangat
terbantu dengan kehadiran posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A karena pemohon tidak mengerti mengenai hukum.100 Adanya
posbakum bisa membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan
hukum yang dihadapi. Apalagi petugas posbakum pengadilan bisa secara
langsung melakukan pendampingan terhadap penerima layanan
posbakum.
Kemanfaatan posbakum tersebut dapat dilihat dari banyaknya
pelayanan yang telah diberikan oleh pihak Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A kepada Pemohon jasa pelayanan hukum. Untuk
tahun 2016, seperti yang telah diuraikan sebelumnya pelayanan
hukum dilakukan oleh dua lembaga yaitu Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu
serta Kantor Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H.
Mengenai jumlah layanan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut
dapat lihat dengan tabel dibawah ini:
99 Wawancara pribadi dengan Sri Hastuti (Penerima Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A), Bengkulu, 23 Mei 2017.
100 Wawancara pribadi dengan Supardi dan Sri Hastuti (Penerima Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A), Bengkulu, 23 Mei 2017
184
Tabel. 4.1 Kegiatan Posbakum Tahun 2016 Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
PERIODE JUMLAH JUMLAH
LAYANAN PERKARA
17 Februari 2016 - 17 Maret 2016 54 24
18 Maret 2016 - 17 April 2016 57 24
18 April 2016 - 17Mei 2016 61 17
18 Mei 2016 - 17 Juni 2016 53 27
18 Juni 2016 -17 Juli 2016 43 33
18 Juli 2016 - 17 Agustus 2016 68 44
18 Agustus 2016 - 16 September 2016 58 34
Total 394 203
Sumber: Laporan Posbakum Periode 17 Februari 2016-16 September 2016 Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Tabel. 4.2 Kegiatan Posbakum tahun 2016 Kantor Advokat
Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H.
PERIODE JUMLAH JUMLAH
LAYANAN PERKARA
17 Februari 2016 - 17 Maret 2016 65 16
18 Maret 2016 - 17 April 2016 52 21
185
18 April 2016 - 17Mei 2016 52 25
18 Mei 2016 - 17 Juni 2016 47 21
18 Juni 2016 - 17 Juli 2016 41 12
18 Juli 2016 - 17 Agustus 2016 95 38
18 Agustus 2016 - 16 September 2016 68 30
Total 420 160
Sumber: Laporan Posbakum Periode 17 Februari 2016-16 September 2016 Kantor Advokat Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H.
Berdasarkan tabel yang di atas dapat diketahui bahwa Pelayanan
hukum yang diberikan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk tahun 2016
sebanyak 394 Layanan, sedangkan pihak yang berperkara yang
menggunakan jasa posbakum ada 203 perkara. Untuk pelayanan yang
diberikan oleh Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham
Patahillah, S.H. pada tahun 2016 berjumlah 420 layanan dan pihak
berperkara yang menggunakan jasa posbakum ada 160 perkara. Total
untuk tahun 2016 pelayanan hukum yang diberikan yaitu 814 pelayanan,
yang mana untuk perkara yang menggunakan jasa posbakum sebanyak 363
perkara.
Untuk tahun 2007 di Pengadilan Agama Kelas Bengkulu I A, Layanan Posbakum
yang dilakukan oleh Posbakum PW ‘Aisyiyah Bengkulu dapat dilihat dengan table
berikut:
186
Tabel. 4.3 Kegiatan Posbakum dari Lembaga Pemberi
Layanan Posbakum PW’ Aisyiyah Bengkulu
PERIODE JUMLAH JUMLAH
LAYANAN PERKARA
Maret 2017 54 29
April 2017 64 26
Mei 2017 93 41
Total 211 96
Sumber: Laporan Posbakum Periode Maret, April dan Mei2017 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui sampai bulan Mei
2017, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah
melakukan pelayanan sebanyak 211 pelayanan dan perkara yang
menggunakan jasa posbakum sebanyak 96 perkara. Disini jelas sekali
peran posbakum sangat membantu masyarakat tidak mampu yang tidak
mengerti hukum serta dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat
dan biaya ringan.
Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mempunyai
kewajiban sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 28
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
Kewajiban yang diamanahkan tersebut telah dijalankan secara baik oleh
Petugas Posbakum dengan memberikan pelayanan yang profesional dan
bertanggung jawab, memberikan informasi hukum dan informasi lain yang
terkait secara jelas dan akurat, serta memberikan konsultasi atau advis
187
hukum yang seimbang dan komprehensif. Didalam pembuatan dokumen
petugas posbakum yang merupakan sarjana hukum mendapatkan
persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari advokat pada Lembaga
Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang untuk tahun 2017 ini pada
Posbakum PW “Aisyiyah yaitu Betra Sarianti, S.H., M.H. 101
Kewajiban lain yang dilakukan oleh petugas posbakum adalah
merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima
Layanan Posbakum Pengadilan, menjalankan prinsip perlindungan
terhadap disbilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia serta
menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum
Pengadilan.
Selain adanya kewajiban, terdapat juga larangan terhadap petugas
posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Larangan tersebut
sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Terdapat
salah satu jenis larangan yang menjadi permasalahan yaitu pada point f
yang melarang petugas posbakum untuk memberikan layanan kepada
penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon dalam satu berkas perkara
oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama. Bagaimana jika pemohon
bantuan hukum tersebut dalam satu perkara, sama-sama dari golongan
yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat sehingga memerlukan
jasa posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
101 Wawancara Pribadi dengan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.
188
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas posbakum
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A bahwa pernah ada dalam satu
perkara kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sama-sama
membutuhkan bantuan dari Posbakum Pengadilan. Hal tersebut tidak
diperbolehkan dan petugas posbakum dapat menjelaskan dasar
sebagaimana Pasal 30 huruf f dan jika diberikan juga melanggar kode etik
advokat.102 Hal ini akan merugikan salah satu pihak yang
membutuhkan pelayanan. Hendaknya disini diberikan batasan bahwa yang
tidak diperbolehkan yaitu dalam hal pembuatan dokumen perkara serta
advis tentang materi perkara yang dijalani, jika meminta informasi, dan
konsultasi mengenai proses dan tata cara dalam persidangan
diperbolehkan untuk menggunakan layanan dari posbakum.
Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A selain harus
melaksanakan kewajiban dan mematuhi larangan juga mempunyai hak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 29 yakni berhak atas sarana dan
prasarana yang menunjang kegiatan pemberian bantuan hukum.
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A harus menyediakan salah satu
ruangan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan. Hal ini
telah dilakukan dengan adanya meja khusus pelayanan hukum di lobi
Pengadilan.
102 Wawancara Pribadi dengan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.
189
Petugas posbakum menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang
tersedia yaitu mebel berupa meja, sedangkan untuk komputer, mesin
printer serta alat tulis kantor belum tersedia. 103Padahal sarana tersebut
memang sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja posbakum itu
sendiri. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, dibebankan kepada
anggaran satuan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sehingga jika
anggaran untuk itu belum tersedia maka sarana dan prasarana belum dapat
dilengkapi. Hal ini terdapat juga dalam ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian
Kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan Lembaga
Pemberi Layanan Posbakum PW ‘AISYIYAH Kota Bengkulu yang
mengatur bahwa adanya kewajiban dari Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A yaitu menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang
diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan minimal berupa satu
ruangan, meja dan kursi. Berdasarkan surat perjanjian tersebut ada kata
“minimal”, berarti dapat diberikan lebih dari penyediaan ruangan dan meja
saja sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
Didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Petunjuk
103 Wawancara Pribadi dengan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.
190
Teknik Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 27 diatur bahwa:
(1) Pemberian Layanan Hukum di Posbakum dicatat dalam register sebagaimana form terlampir.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan komputer yang dicetak setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh petugas Posbakum dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera/Sekretaris.
Jelas disini bahwa petugas posbakum wajib untuk membuat
laporan dengan menggunakan komputer. Komputer dapat dikatakan sarana
pokok dalam membuat laporan.
Sarana dan prasarana yang sangat penting dalam melakukan
pelayanan adalah alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini yang digunakan
petugas dalam melayani pemohon bantuan hukum dalam setiap pelayanan.
Alat tulis kantor antara lain seperti kertas digunakan untuk mengisi
permohonan pelayanan, untuk pembuatan gugatan serta dokumen hukum
lain, pembuatan laporan, pena untuk menulis layanan yang dilakukan, map
untuk menyimpan arsip serta lainnya.
Hendaknya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mengusulkan
alat tulis kantor untuk Posbakum dalam anggarannya dikarenakan pada
pengadilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
didalam anggarannya selain adanya anggaran pelayanan posbakum
terdapat juga anggaran alat tulis kantor untuk posbakum.
191
Hak lainnya yang dimiliki oleh Posbakum Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A yaitu mendapatkan imbalan jasa yang diberikan secara
resmi oleh pengadilan dari satuan anggaran pengadilan berdasarkan
perjanjian kerjasama kelembagaan. Telah diuraikan sebelumnya bahwa
untuk tahun 2016 anggaran yang disediakan untuk jasa posbakum di
Pengadilan Agama sebanyak Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta
rupiah).104 Untuk tahun 2017 masih dalam angka yang sama. Didalam
surat perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA
dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum PW ‘AISYIYAH Kota
Bengkulu Nomor: W7-A1/436/HK.05/3/2017 tanggal 2 Maret 2017
tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun Anggaran 2017 pasal 4
point b diatur bahwa :
1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun Anggaran 2017.
2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan Posbakum Pengadilan disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.
Untuk tahun 2017 ini biaya pelaksanaan Perjanjian kerjasama
antara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan Lembaga Pemberi
Layanan Posbakum PW ‘AISYIYAH Kota Bengkulu dibebankan pada
DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun Anggaran 2017
Nomor: SP DIPA-005.04.2.309123/2017 MAK 522131 dengan jumlah
sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). Lebih lanjut
104 Perjanjian kerjasama posbakum tahun 2016 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
192
dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: W1-A7/437/HK.05/3/2017
tanggal 2 Maret 2017 diatur dalam Pasal 9 bahwa pembayaran jasa
bantuan hukum akan diperhitungkan setiap satu orang petugas posbakum
Pengadilan dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) perjam
layanan.105 Hal ini juga untuk mengetahui jumlah pelayanan yang
dilakukan serta petugas piket untuk pemberian layanan posbakum,
sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yaitu “Ketua Pengadilan akan
mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap
harinya.”
Pengawasan terhadap Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama
Kelas IA Bengkulu ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Untuk
pengawasan harian dilakukan oleh Panitera dan melaporkannya kepada
Ketua. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan 36 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Pada Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A dalam Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban dalam
Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Bengkulu dengan Posbakum PW
‘Aisyiyah point c dan d juga megatur yaitu:
f. Membuat daftar petugas posbakum pengadilan dan sistem
pengaturan rotasi para petugas Posbakum pengadilan serta
mengajukannya ke Ketua Pengadilan.
g. Membuat Jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
105 Surat Perintah Kerja terhadap posbakum PW ‘Aisyiyah Bengkulu tahun 2017.
193
Jadwal piket dan daftar petugas posbakum telah dibuat oleh
Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA
, yang dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 petugas piket dari Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Muhammadiyah Bengkulu terdiri dari:106
- Betra Sarianti, S.H., M.H.
- Sidik Aulis, S.H., M.H.
- Riyan Syaputra, S.H.
Untuk Petugas piket posbakum dari Kantor Advokat Irwan, S.H.
dan Advokat Ilham Patahillah, S.H di Pengadilan Agama Kelas I A
Bengkulu terdiri dari:107
- Advokat Irwan, S.H.
- Advokat Ilham Patahillah, S.H.
- Advokat Jecky Haryanto, S.H.
- Advokat Rudi Firmansyah, S.H.
- Mariana, S.H.
Jadwal piket dan daftar petugas posbakum tahun 2017 juga telah
dibuat oleh Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas IA yaitu Posbakum PW ‘Aisyiyah Kota Bengkulu yang
terdiri dari:108
- Betra Sarianti, S.H., M.H.
- Tri Murni Pujianti, S.H.
106 Jadwal Piket Petugas Posbakum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2016.
107 Jadwal Piket Petugas Posbakum Kantor Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H Tahun 2016.
108 Jadwal Piket Petugas Posbakum PW ‘AISYIYAH Tahun 2016.
194
- Doni Saputra, S.H.
Berdasarkan data petugas piket posbakum pada Pengadilan
Agama Bengkulu Kelas IA dapat diketahui bahwa lembaga yang
bekerjasama dengan Pengadilan tersebut tidak pernah menyertakan
mahasiswa sebagai petugas piket posbakum pengadilan. Ini menunjukan
bahwa pelayanan yang diberikan telah dilakukan secara maksimal. Jika
petugas piket posbakum adalah mahasiswa maka akan membutuhkan
waktu kembali. Mahasiswa tidak dapat memberikan konsultasi secara
langsung yang menyangkut materi permasalahan, dimana harus terlebih
dahulu menunggu advokat atau menemui advokat agar tidak terdapat
kesalahan dalam memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang
dihadapi. Disini mahasiswa hanya bertugas sebagai penjaga meja
posbakum pengadilan.
Untuk fungsi pengawasan, maka setiap dilakukannya piket
pelayanan hukum dibuat daftar hadir yang akan direkap setiap bulannya.
Selain untuk fungsi pengawasan, hal ini juga untuk merekap jumlah jasa
pelayanan yang harus dibayarkan kepada petugas posbakum pengadilan.
Lebih lanjut mengenai pengawasan ini didalam ketentuan pasal
24 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
0508.a/DjA/HK/00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2014
tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan
disebutkan:
195
(1) PA/MS dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
(2) PA/MS dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang terjalin.
(3) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantaun hukum secara optimal dan terpadu, PA/MS dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Selain itu, petugas posbakum berkewajiban untuk mengisi
register khusus yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas IA sehubungan dengan penyelenggaraan Posbakum dan
dilaporkan kepada Ketua. Sebagai fungsi pengawasan dari Pengadilan dan
juga yang menjadi kewajiban dari petugas posbakum yaitu membuat
laporan setiap bulannya untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan
sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan pelayanan
hukum.
Berdasarkan keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama
Kelas I A bahwa petugas posbakum diwajibkan untuk membuat laporan,
apabila tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menggangap petugas tidak
melakukan pelayanan hukum sehingga tidak dilakukan pembayaran
terhadap lembaga tersebut.109 Hal inilah yang juga menjadi pertimbangan
dari Pengadilan Agama Bengkulu, apakah Lembaga Bantuan Hukum
109 Wawancara Pribadi dengan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.
196
tersebut layak untuk bekerjasama kembali dengan Pengadilan Agama
Kelas I A Bengkulu.110
Untuk tahun 2016 terdapat Lembaga Bantuan Hukum yang
bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang tidak
membuat laporan pelayanan posbakum. Padahal itu menjadi kewajibannya
setiap bulan. Terhadap hal tersebut, pihak Pengadilan Agama menganggap
Lembaga tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
mendapatkan sanksi yaitu tidak mendapatkan haknya yaitu uang jasa.111
Hal ini berdampak pada penyerapan anggaran posbakum pada
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Dimana untuk tahun 2016
terdapat sisa anggaran besar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu
rupiah) atau penyerpan sebesar 93, 75 %.
Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tidak adanya pengaduan dari
penerima layanan posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Hal
ini terbukti tidak adanya pengaduan yang masuk ke kotak pengaduan.
Disini jelas bahwa petugas posbakum pengadilan selain mendapatkan
pengawasan secara langsung dari pihak Pengadilan Agama Kelas I A
Bengkulu, juga mendapatkan pengawasan dari penerima layanan
posbakum yang tidak puas terhadap pelayanan yang dilakukan.
110 Wawancara Pribadi dengan Wakil Panitera Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.
111Wawancara Pribadi dengan Wakil Panitera Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.
197
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak
mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis
hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta
penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat
memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.
Peran tersebut belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara
langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama
2. Penerapan pelaksanaan posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A dalam melayani masyarakat tidak mampu secara keseluruhan
telah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, akan tetapi masyarakat masih merasa
kesulitan dengan tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas
posbakum, dikhawatirkan pihak yang menerima layanan hukum berasal
dari golongan yang mampu membayar jasa advokat dikarenakan tidak ada
aturan yang mengatur mengenai batasan atau kriteria orang yang tidak
mampu membayar advokat. Permasalahan lain yaitu petugas posbakum
tidak dapat melayani dua pihak yang bersengketa dalam satu berkas
99
198
perkara, padahal keduanya sangat membutuhkan pelayanan dari
posbakum.
B. Saran
1. Hendaknya pemberian bantuan hukum untuk mendampingi pihak
secara cuma-cuma dapat dilakukan langsung oleh Petugas Pos bantuan
hukum pengadilan tanpa harus mencari lagi lembaga yang dapat
membantu untuk mendampingi dalam beracara.
2. Untuk penerima layanan bantuan hukum hendaknya diberikan kriteria
mengenai pihak yang dianggap tidak mampu membayar jasa advokat,
baik dilihat dari penghasilan yang diterimanya dalam satu bulan atau
kriteria lainnya.
3. Diharapkan juga dalam aturan dicantumkan bahwa untuk pihak dalam
satu perkara juga dapat menerima pelayanan, jangan sama sekali salah
satu pihak tidak mendapatkan pelayanan posbakum jika sama-sama
membutuhkan pelayanan. Hendaknya bisa diberikan pelayanan sebatas
informasi dan konsultasi sehubungan proses dan tatacara dalam
persidangan, yang tidak diperbolehkan dalam hal pembuatan dokumen
perkara serta advis tentang materi perkara yang dijalani.
4. Diharapkan agar Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dapat
memberikan sarana dan prasarana lainnya selain ruangan khusus untuk
posbakum, terutama untuk alat tulis kantor dan jika dimungkinkan
komputer karena hal tersebut sangat menunjang kinerja posbakum
dalam melayani masyarakat.
199
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU:
Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, ( Jakarta: LP3ES, 1988).
Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, Terjemah kitab Al-Thuruq AlKhukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syariyyah, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Agustinus Edi Kristianto (ed.), 2009, Panduan Bantuan Hukum di Indoensia , (Jakarta, YLBHI: 2009).
Ahmad Mujahidin, “Perspektif HAM dalam Penerapannya di LingkunganPeradilan Agama,” Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, (Jakarta: PPHIMM, 2011).
Bagong Suyatno, Perangkap Kemiskinan Problem & Strategi Pengentasannya, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
Bambang Sunggono. Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Cet.IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: J:Art, 2005).
Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
Frans Hendra Winata (B), Probono Publico, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009).
Hilman Hadikusuma, Bantuan Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992).
101
200
Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2006).
Jimly Asshiddiqqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat. (Jakarta: PSHTN FHUI, 2002).
Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
Marsono, Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002. (Jakarta: CV. Eka Jaya, 2003).
M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari`ah di Indonesia, Cetakan. I (Jakarta: Kencana, 2005).
M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cet. VII, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut, cet. Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafik, 2003).
Riduan Syaharani, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung:Alumni, 1983).
Roihan A. Rosyadi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian hukum, (Bandung: ALFABETA, 2012).
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, 1994).
Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tujuan Sosio Yuridis, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983).
Sulaikin lubis, Wismar ‘ain Marzuki, Gemala Dewi. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2008).
201
Supriyadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).
YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
B. PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan Pasca Amandemen.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK/00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.
C. MAKALAH, JURNAL ILMIAH DAN INTERNET:
Farizi,” Peran Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan
Agama Jakarta Timur),” (Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam NegeriSyarifHidayatullahJakarta,Jakarta,2014).http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/ 123456789/24935/1/, diakses tanggal 2 Maret 2017.
202
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Tahun 2013.
Ulfah, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas I A Medan,” (Tesis pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016). ), http://repository.uinsu.ac.id/589/, diakses tanggal 2 Maret 2017.
Ulfatus Sa’adah, “Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998,” (Skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001). http://digilib.uin-suka.ac.id/4659/ , diakses 2 Maret 2017.
Usep Saepullah. “Peranan Posbakum di Pengadilan Agama”. Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2016.
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Perjanjian Kerjasama Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Pengadilan Agama Rangkasbitung, “Legalitas dan Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Lingkungan Peradilan Agama”, Makalah disampaikan dalam Acara Diskusi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 20 Desember 2013.
Prihantono, “Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Kelas I A Pontianak.” Jurnal Khatulistiwa of-Journal Islamic studies volume 3 Nomor 1 (Maret 2013).
Berita, “Pos Bantuan Hukum ala Pengadilan Agama”,http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c936c47d7e41 , diakses tanggal 5Februari 2017.
https://mufidahnurul9.blogspot.co.id/2015/04/ makalah- hadist- tentang-kepedulian -sosial. html, diakses tanggal 2 Maret 2017.
http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/01/menyongsong-era-baru-layanan-hukum- pengadilan-bagi-masyarakat-tidak-mampu/ , diakses tanggal 5 Mei 2017.
http://restuandrian.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-peradilan-pengadilan-dan. html , diakses 6 Mei 2017.
http://pa-bengkulukota.go.id/ , diakses 1 Juni 2017.
203
Wikipedia. “Kota Bengkulu”. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu., diakses tanggal 2 Juni 2017.
https://jati08.wordpress.com/profil-kota-bengkulu , diakses tanggal 2 Juni 2017.
https://bengkulukota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/31 , diakses tanggal 2 Juni2017.