PPID Lima Puluh Kota · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas...

div class=trans-pagebuttonPage 1button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 1: PPID Lima Puluh Kota · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undmg-Undang Nomor 23 hubungan dan keprotokolan Inspektnrat c Pengelolaan urusan src=https:reader034fdocumentsnetreader034viewer2022052301607528889264bb5063057418html5thumbnails1jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 2button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 2: PPID Lima Puluh Kota · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undmg-Undang Nomor 23 hubungan dan keprotokolan Inspektnrat c Pengelolaan urusan src=https:reader034fdocumentsnetreader034viewer2022052301607528889264bb5063057418html5thumbnails2jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 3button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 3: PPID Lima Puluh Kota · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undmg-Undang Nomor 23 hubungan dan keprotokolan Inspektnrat c Pengelolaan urusan src=https:reader034fdocumentsnetreader034viewer2022052301607528889264bb5063057418html5thumbnails3jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 4button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 4: PPID Lima Puluh Kota · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undmg-Undang Nomor 23 hubungan dan keprotokolan Inspektnrat c Pengelolaan urusan src=https:reader034fdocumentsnetreader034viewer2022052301607528889264bb5063057418html5thumbnails4jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 5button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 5: PPID Lima Puluh Kota · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undmg-Undang Nomor 23 hubungan dan keprotokolan Inspektnrat c Pengelolaan urusan...

PPID Lima Puluh Kota · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas...

Documents

Transcript of PPID Lima Puluh Kota · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAbkppd.pekalongankota.go.id/wp-content/uploads/... · undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor

· Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160. Peraturan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

sipuu.setkab.go.id Nomor 9 Tahun 2010...KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN ... berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 … · Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 … · sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

covid19.go.id...11 12 13. 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 ... · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...- 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Undang undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ... filedengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. ……

UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

undang-undang nomor 25 tahun1992

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 23 … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 23 TAHUN 2002 (23/2002) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ... 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN …dpr.go.id/dokjdih/document/uu/490.pdf · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 ... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991