Post on 27-Aug-2019
MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012
PETUNJUK TEKNIS
UJICOBA PENYELENGGARAAN PAUD BERBASIS
KELUARGA (PARENTING) DI LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PETUNJUK TEKNIS
UJICOBA PENYELENGGARAAN
PAUD BERBASIS KELUARGA (PARENTING)
DI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012
MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
i
SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam
kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia
terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Para
ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan.
Pemerintah terus mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak
usia dini (PAUD) menuju PAUD sebagai sebuah gerakan nasional.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa
PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal,
nonformal, maupun informal. Selain memberikan kepastian hukum dan
penetapan standar, pemerintah terus berupaya memberikan stimulasi
terhadap penyelenggaraan PAUD, antara lain dalam bentuk pemberian
bantuan dana rintisan penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional
pendidikan, bantuan alat permainan edukatif, bantuan pembangunan dan
rehab sarana dan prasarana, insentif pendidik, serta peningkatan mutu
pendidik secara berkelanjutan. Namun demikian mengingat besarnya
tantangan yang dihadapi, maka mengandalkan dukungan pemerintah saja
tidaklah cukup. Untuk mewujudkan PAUD sebagai gerakan nasional
diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber-sumber
pendanaan yang tersedia yang meliputi orangtua, masyarakat, dana
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan sumber lain yang tidak
mengikat.
Selain upaya perluasan, kita juga harus memperhatikan aspek pemerataan.
PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir, dan
terdepan dengan berbagai karakteristiknya. Prioritas pembangunan tahun
ini diarahkan untuk menjangkau wilayah ini, dengan moto “menjangkau
yang tidak terjangkau”. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah
telah menetapkan koridor-koridor pembangunan nasional yang terdiri
dari enam koridor, yaitu koridor I untuk wilayah Sumatera; koridor II
untuk wilayah Jawa; koridor III untuk wilayah Kalimantan; koridor IV
ii
untuk wilayah Sulawesi; koridor V untuk wilayah Maluku, Bali, dan Nusa
Tenggara; serta koridor VI untuk wilayah Papua.
Saya menyambut gembira atas terbitnya petunjuk teknis ini untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanakan kegiatan di lapangan. Semoga
pelaksanaan program PAUD tahun 2012 dapat berjalan lebih baik. Kritik
dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan petunjuk
teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan.
Jakarta, Februari 2012
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2001
iii
KATA PENGANTAR
Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Di dalam
keluarga anak belajar tentang banyak pengetahuan terutama tentang pengetahuan
sosial, norma, nilai, dan budaya yang berlaku di dalam keluarga itu sendiri.
Program pendidikan anak usia dini yang baik seharusnya mengadopsi atau
setidaknya memperhatikan budaya keluarga untuk membuat program yang
sesuai untuk setiap anak. Sebaliknya keluargapun membuat kesepakatan tentang
program dan output yang diharapkan dari lembaga dalam rangka membantu
tumbuh kembang anak.
Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa keluarga yang menjalin
komunikasi dan terlibat dalam program PAUD di lembaga memberikan dampak
yang mengagumkan, selain membantu lembaga tetapi yang lebih penting
membantu anak siap belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik di jenjang
pendidikan lebih lanjut. Hal ini lebih dipahami mengingat jumlah waktu anak
berinteraksi di dalam keluarga lebih banyak di banding di lembaga PAUD.
Sedangkan para ahli perkembangan, Piaget, Vigotsky, maupun para ahli tentang
otak sepakat bahwa anak belajar saat berinteraksi dengan lingkungan dan orang
dewasa. Apabila keluarga memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana
pengasuhan yang dapat melejitkan potensi kecerdasan jamak anak, maka dapat
dipastikan anak-anak Indonesia siap menjadi insan cerdas komprehensif yang
siap berkompetisi dengan bangsa manapun. Sayangnya belum semua orang tua
memiliki bekal yang dibutuhkan untuk stimulasi kecerdasan anak. Untuk
kepentingan tersebut, Direktorat mengembangkan pendidikan PAUD Berbasis
Keluarga (parenting) yang sudah diluncurkan sejak tahun 2010. Tahun 2012 ini
Direktorat berharap dapat menghasilkan model penyelenggaraan PAUD
Berbasis Keluarga melalui ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga.
Hasil ujicoba diharapkan menghasilkan model atau pola penyelenggaraan PAUD
Berbasis Keluarga yang dapat diterapkan di lembaga-lembaga PAUD sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu penyusunan Petunjuk Teknis Ujicoba PAUD
Berbasis Keluarga. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat.
Jakarta, Januari 2012
Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini,
Dr. Erman Syamsuddin
NIP. 19570304198303101
iv
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, NONFORMAL, INFORMAL .......................... i
KATA PENGANTAR .................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................... 1
B. Dasar Hukum ........................................................... 2
C. Manfaat bantuan ........................................................... 2
D. Tujuan .................................................................... 2
E. Pengertian ............................................................. 3
BAB II MODEL PENYELENGGARAAN PAUD BERBASIS
KELUARGA ........................................................... 4
A. Konsep ........................................................... 4
B. Pelaksanaan ........................................................... 5
C. Evaluasi ........................................................... 6
BAB III KRITERIA LEMBAGA UJI COBA
A. Sasaran Ujicoba ........................................................... 7
B. Sifat ........................................................... 7
C. Persyaratan Administrasi Lembaga Ujicoba ................ 7
D. Besar Dana ........................................................... 7
E. Penggunaan Dana ...................................................... 7
F. Hak dan Kewajiban Lembaga Ujicoba ....................... 8
G. Keberlangsungan Program ........................................ 8
BAB IV PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN
PENYELENGGARAAN PAUD BERBASIS KELUARGA
A. Proses Pengajuan Dana ............................................... 9
B. Sistematika Proposal ............................................... 9
C. Pengelolaan Proposal ............................................... 10
v
D. Tim Pengelola ............................................... 10
E. Kriteria Penelaahan Proposal ...................................... 11
F. Proses Pencairan dana ................................................ 11
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ....... 12
A. Penyampaian Laporan ............................................... 12
B. Pengadministrasian Keuangan oleh Lembaga ............ 12
1. Pembelian Barang ............................................... 12
2. Pembelian Konsumsi ...................................... 13
3. Pembayaran Honorarium ...................................... 13
4. Penyetoran Pajak ............................................... 14
5. Pergeseran Penggunaan Dana ............................... 14
BAB VI PEMBINAAN
A. Monitoring dan Supervisi .......................................... 15
B. Pengawasan dan Sanksi ............................................... 15
Lampiran
Lampiran 1: Format Proposal ........................................................... 17
Lampiran 2: Outline Laporan ........................................................... 18
Lampiran 3: Contoh Surat Akad Kerjasama .................................... 19
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberhasilan dan prestasi akademik yang dicapai anak di
sekolah yang lebih tinggi sangat ditentukan oleh keterlibatan orang
tua dalam memberikan pengasuhan yang tepat. Beberapa penelitian
yang dilakukan oleh perguruan tinggi di berbagai negara menyatakan
program pendidikan anak usia dini yang berkualitas tinggi adalah
program pendidikan yang memiliki kesinambungan antara lembaga
dengan keluarga. Penelitian senada juga menyatakan bahwa orang
tua yang terlibat dalam program pendidikan anak usia dini akan
memberi dampak terhadap peningkatan kesiapan sekolah dan
mendorong prestasi anak di sekolah yang lebih lanjut.
Dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
ditetapkan bahwa pendidikan informal merupakan salah satu jalur
pendidikan yang diakui di Indonesia. Mengacu pada dasar-dasar di
atas dan atas kesadaran bahwa lingkungan keluarga adalah
lingkungan pertama dan utama bagi anak usia dini, maka Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mengembangkan program
PAUD Berbasis Keluarga (parenting).
PAUD berbasis keluarga telah digulirkan sejak tahun 2010, dan
telah dilaksanakan di banyak provinsi. Banyak model dilakukan oleh
berbagai lembaga, namun belum ada prototipe model PAUD berbasis
keluarga yang dijadikan sebagai acuan bagi lembaga PAUD yang
akan menyelenggarakan program tersebut. Menyadari hal tersebut,
tahun 2012 Direktorat Pembinaan PAUD melakukan ujicoba
penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga (parenting). Untuk
mendukung kelancaran penyelenggaraan ujicoba maka disusunlah
Petunjuk Teknis Ujicoba Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga
(parenting).
2
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-
undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri No 44 Tahun 2010 tentang Renstra
Kemdiknas 2010-2014;
6. Peraturan Menteri No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
C. Manfaat bantuan
1. Meningkatkan layanan program PAUD Berbasis Keluarga yang
tepat untuk menunjang tumbuh kembang anak.
2. Mendapatkan model penyelenggaraan ujicoba PAUD Berbasis
Keluarga di lembaga PAUD.
3. Sebagai bahan bagi pengambil kebijakan untuk memfasilitasi
kebutuhan penyelenggaraan ujicoba PAUD Berbasis Keluarga di
lembaga PAUD.
D. Tujuan
1. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk
bagi lembaga PAUD yang menjadi ujicoba PAUD Berbasis
Keluarga.
2. Sebagai bahan acuan bagi instansi Pembina dalam melaksanakan
bantuan teknis dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga PAUD
khususnya dalam rangka penerapan program PAUD Berbasis
Keluarga.
3
E. Pengertian
1. PAUD Berbasis Keluarga merupakan program layanan bagi
orang tua yang anaknya terlayani di lembaga PAUD ataupun
belum terlayani di lembaga PAUD.
2. Bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga
adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga PAUD terpilih
untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis keluarga di
lembaganya yang selanjutnya dijadikan sebagai model
penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga.
4
BAB II
MODEL PENYELENGGARAAN PAUD BERBASIS KELUARGA
(PARENTING)
A. Konsep
Ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga yang dimaksud
dalam Petunjuk Teknis ini merujuk pada Petunjuk Teknis Pendidikan
PAUD Berbasis Keluarga yang telah ditetapkan.
Program PAUD Berbasis keluarga pada dasarnya terbagi dalam 3
kelompok kegiatan yakni:
1. Pendidikan untuk orang tua, merupakan pembekalan terhadap
orang tua tentang hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan dan
perkembangan anak serta pemberian stimuli yang tepat untuk
mendukung anak. Kegiatan dapat dilakukan melalui:
a. Seminar
b. Kelas orang tua
c. Diskusi terarah
2. Pelibatan orang tua, merupakan pola pemberian pengalaman
kepada orang tua tentang apa, bagaimana anak belajar. Pelibatan
orang tua juga dapat mengoptimalkan orang sebagai nara sumber
yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Kegiatan
pelibatan orang tua dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
a. Diskusi guru dengan orang tua dalam penyusunan kurikulum
kegiatan pembelajaran
b. Relawan sebagai tutor, mentor, penyelenggara kegiatan hari
keluarga
c. Narasumber yang terkait dengan tema dan kegiatan lembaga
d. Memberikan masukan terhadap program lembaga. dll
3. Pemberdayaan orang tua
a. Mengoptimalkan peran orang tua dalam pembelajaran dan
pengasuhan anak di rumah
b. Membuat APE dengan bahan yang ada di rumah untuk
mendukung aktivitas bermain dan pengasuhan yang
bermakna bagi anak.
5
Ketiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan dimana tujuan akhir
yang ingin dicapai adalah memberikan layanan pengasuhan yang
mendukung kematangan perkembangan anak sehingga anak memiliki
kesiapan untuk sekolah.
B. Pelaksanaan
Lembaga PAUD yang ditetapkan melaksanakan model ujicoba
penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga untuk jangka waktu 1
semester (6 bulan). Kegiatan tersebut mencakup ketiga kegiatan besar
di atas, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan ujicoba.
Secara rinci kegiatan ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis
Keluarga di lembaga PAUD sebagai berikut:
1. Persiapan
a. Mengidentifikasi lembaga-lembaga PAUD (5 lembaga) yang
akan dijadikan sebagai tempat ujicoba penyelenggaraan
PAUD Berbasis Keluarga.
b. Meminta lembaga-lembaga yang terpilih untuk membuat
rencana umum penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga
di lembaganya dengan melampirkan:
a) Izin Operasional
b) Rekening Lembaga
c) NPWP Lembaga
c. Menelaah kesesuaian rencana umum penyelenggaraan
PAUD Berbasis Keluarga yang dibuat oleh lembaga dengan
Petunjuk Teknis Pendidikan Karakter pada PAUD.
2. Pembekalan
a. Lembaga yang terpilih menjadi ujicoba penyelenggaraan
PAUD Berbasis Keluarga dilibatkan dalam kegiatan
orientasi teknis Pendidikan Berbasis Keluarga.
b. Kegiatan orientasi teknis bertujuan untuk pembekalan dan
mematangkan rencana penyelenggaraan PAUD Berbasis
Keluarga yang telah dibuat oleh lembaga.
6
c. Orientasi teknis diikuti oleh 25 orang (tiap lembaga @ 5
orang) dan akan berlangsung selama 4 hari.
d. Hasil kegiatan orientasi teknis berupa program operasional
yang sudah terintegrasi dengan program lembaga.
3. Pelaksanaan
a. Lembaga terpilih didukung dengan dana ujicoba
penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga sebesar Rp.
25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut
sebagai dana stimulan. Untuk tahun-tahun selanjutnya
didukung dari pendanaan lembaga masing-masing.
b. Lembaga menerapkan program ujicoba PAUD Berbasis
Keluarga sesuai dengan hasil kegiatan orientasi teknis.
4. Monitoring
a. Monitoring dilakukan secara berkala, maksimal 2 kali dalam
1 tahun.
b. Komponen yang dimonitoring mencakup pelaksanaan
program dan pertanggungjawaban dana ujicoba.
C. Evaluasi
Kegiatan evaluasi mencakup:
1. Evaluasi program yakni perkembangan dan keberhasilan yang
dicapai lembaga dalam penyelenggaraan PAUD Berbasis
Keluarga.
2. Efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana oleh lembaga.
7
BAB III
KRITERIA LEMBAGA UJI COBA
A. Sasaran Ujicoba
Sasaran bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga
adalah lembaga PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok bermain,
Taman Penitipan Anak, atau Satuan PAUD Sejenis).
B. Sifat
Bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga bersifat
bantuan terbatas, hanya berlaku satu tahun anggaran.
Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga di lembaga tersebut di
tahun berikutnya menjadi tanggung jawab lembaga yang
bersangkutan.
C. Persyaratan Administrasi Lembaga Penyelenggara Ujicoba
1. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
lembaga.
3. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas.
4. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.
5. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun minimal 15 anak.
6. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun.
7. Mengajukan proposal rencana penyelenggaraan ujicoba PAUD
Berbasis Keluarga.
D. Besar Dana
Besar dana bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis
Keluarga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per
lembaga.
E. Penggunaan Dana
Dana Bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga
dapat dipergunakan untuk:
8
1. Pendidikan untuk orang tua (Seminar, Kelas orang tua atau
Diskusi terarah): Transport nara sumber, snack peserta, sewa
kursi, bahan-bahan dan kegiatan administratif, maksimal 40%
2. Pelibatan orang tua (rapat, tutor atau narasumber): pembelian
bahan kegiatan, transport orang tua, snack, maksimal 30%
3. Pemberdayaan orang tua: pembelian bantuan bahan ajar atau
APE untuk orang tua dsb, maksimal 20%
4. Kebutuhan lain yang mendukung kegiatan PAUD Berbasis
Keluarga di lembaga PAUD: pembelian pengeras suara, ATK
untuk kegiatan orang tua dsb, maksimal 15%
5. Pembinaan oleh lembaga atau Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota, maksimal 10%.
F. Hak dan Kewajiban Lembaga Penyelenggara Ujicoba
1. Hak:
a. Mendapatkan dana bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD
Berbasis Keluarga sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Akad Kerjasama;
b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan
pengembangan program dari pembina teknis.
2. Kewajiban:
a. Menyelenggarakan ujicoba penyelenggaraan PAUD
Berbasis Keluarga.
b. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang
ditetapkan.
c. Membuat dan menyampaikan laporan program dan
pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
G. Keberlangsungan Program
Untuk keberlangsungan program, Lembaga penyelenggara ujicoba
PAUD Berbasis Keluarga dapat menggali dana bantuan dari
masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan (melalui dana
Coorporate Social Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha
penggalian dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang
ada.
9
BAB IV
PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN
PENYELENGGARAAN UJICOBA PAUD BERBASIS KELUARGA
A. Proses Pengajuan Dana
1. Direktorat Pembinaan PAUD menginformasikan tentang dana
Bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga
kepada lembaga dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Lembaga PAUD penyelenggara ujicoba PAUD Berbasis
Keluarga menyusun proposal dengan mengacu pada Petunjuk
Teknis yang ditetapkan.
3. Lembaga PAUD mengajukan proposal ke Direktorat dengan
diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
B. Sistematika Proposal
Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu:
1. Sampul Depan
Memuat judul proposal, identitas lembaga serta alamat
lengkapnya.
2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi
Memuat pengajuan dari pengelola lembaga dan rekomendasi dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh
Pengawas/Penilik PAUD.
3. Isi Proposal
a. Pendahuluan, Memberikan deskripsi tentang pentingnya
PAUD Berbasis Keluarga di lembaga PAUD.
b. Program Lembaga
1) Visi dan Misi Lembaga
2) Rencana penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga,
memuat:
program-program yang akan dilaksanakan
jadwal kegiatan
10
c. Manajemen Lembaga:
Mencantumkan jumlah ketenagaan yang tergabung dalam
lembaga disertai dengan tugas dan fungsinya (lampirkan
stuktur kepengurusannya).
d. Pembiayaan
Memberikan gambaran secara terinci besar dana yang
diajukan, rencana penggunaan dana, dan rincian
penggunaan/ peruntukan dana tersebut.
e. Daya Dukung
Menguraikan daya dukung yang dimiliki oleh Lembaga
sebagai kontribusi penyelenggaraan program.
f. Penutup
4. Lampiran
Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai
kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur organisasi; (2)
nomor rekening lembaga; (3) NPWP; (4) jadwal kegiatan; (5)
data pendukung lainnya.
C. Pengelolaan Proposal
1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini membetuk Tim
Ujicoba PAUD Berbasis Keluarga.
2. Tim menelaah kesesuaian proposal dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
3. Direktur PPAUD menerbitkan SK Penetapan Lembaga
penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga.
4. Berdasarkan Surat Keputusan, Direktorat PPAUD mengajukan
pencairan dana ke KPPN.
D. Tim Pengelola
Tim Pengelola adalah staf Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
11
E. Kriteria Penelaahan Proposal
1. Kelengkapan administrasi
2. Ketercapaian atau kesesuaian dengan persyaratan yang
ditentukan.
3. Kejelasan program layanan
Format Penelaahan Proposal terlampir.
F. Proses Pencairan dana
1. Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan daftar nama lembaga
calon penerima dana Bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD
Berbasis Keluarga sesuai aturan yang berlaku.
2. KPPN mengirimkan dana dan diterimakan langsung ke rekening
lembaga PAUD pengusul.
12
BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
A. Penyampaian Laporan
a. Lembaga penyelenggara ujicoba PAUD Berbasis Keluarga
diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana
disampaikan secara tertulis oleh lembaga maksimal 7 bulan
proses ujicoba.
c. Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan
ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
d. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan
peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip
oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan
bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
e. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan
mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan dengan
sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh auditor
(Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan
Pemeriksa Keuangan/BPK, Bawasda/Bawaska atau pihak
berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5
(lima) tahun.
B. Pengadministrasian Keuangan oleh Lembaga
Pengelolaan/penggunaan dana bantuan diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Pembelian Barang
a. Kuitansi dan Bukti Pembelian
Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian
berupa:
13
Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual
dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.
Faktur/Nota Pembelian.
b. Materai dan kuitansi
Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian
di atas Rp. 1.000.000,-
Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian
senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-
Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel
perusahaan/toko.
c. Pajak (PPN dan PPh)
Setiap pembelian barang ditanggung oleh pihak penjual.
2. Pembelian Konsumsi
Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau
rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi, misalnya
dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat, ketentuannya
sama dengan pembelian barang.
3. Pembayaran Honorarium
a. Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi
penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh
diwakilkan).
b. Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21 dengan
ketentuan:
Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS
golongan II/d ke atas.
Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non
PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
c. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri
Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per tahun
(Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp.
1.320.000,- per bulan.
14
4. Penyetoran Pajak
Lembaga berkewajiban untuk:
a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara
b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam
laporan akhir.
5. Pergeseran Penggunaan Dana
Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan
dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
15
BAB VI
PEMBINAAN
A. Monitoring dan Supervisi
1. Tujuan
Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka pemantauan,
pembinaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ujicoba
PAUD Berbasis Keluarga dan penggunaan dana bantuan.
2. Waktu
Monitoring dapat dilaksanakan:
a. Sebelum ujicoba dilaksanakan.
b. Selama ujicoba dilaksanakan.
c. Setelah ujicoba dilaksanakan.
3. Pelaksana
a. Monitoring oleh Tim Pusat dan Provinsi
1) Monitoring ditujukan untuk memantau penyelenggaraan
ujicoba PAUD Berbasis Keluarga.
2) Responden terdiri dari Tim Pendidik di lembaga,
Pengawas/Penilik.
3) Monitoring dilaksanakan di awal, selama proses, dan
atau setelah ujicoba dilaksanakan.
b. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota
1) Monitoring ditujukan untuk memantau perkembangan
penyelenggaraan ujicoba.
2) Responden terdiri dari Lembaga PAUD ujicoba.
B. Pengawasan dan Sanksi
1. Pengawasan
Pengawasan dan sanksi ditekankan pada penggunaan dana
bantuan ujicoba penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga.
16
a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masing-
masing instansi pengelola dana Bantuan baik di tingkat
Pusat dan lembaga PAUD.
b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan
Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan dana Bantuan sebagai masukan
jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana.
2. Sanksi
a. Sanksi bagi Lembaga
1) Lembaga Penerima dana bantuan penyelenggaraan
PAUD Berbasis Keluarga tidak menggunakan dana
sesuai dengan pengajuan sehingga berakibat
menghambat pelaksanaan program, harus
mempertanggungjawabkan dan mengembalikan semua
dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara
pengembalian.
2) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita
Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh
pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota
setempat dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
17
Lampiran 1. Format Proposal
Contoh: Rincian Proposal
JUDUL PROPOSAL
A. Latar Belakang
Pentingnya pendidikan karakter dilaksanakan di lembaga PAUD.
B. Tujuan
Tujuan pengajuan proposal untuk:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
C. Lokasi tempat ujicoba
Alamat lengkap tempat penyelenggaraan, beserta kondisi lembaga.
D. Program Kegiatan
1. Visi dan Misi Lembaga
2. Rencana penyelenggaraan pendidikan karakter, memuat:
a. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan
b. program-program yang akan dilaksanakan
c. jadwal harian
E. Ketenagaan
- Struktur kepengurusan
- Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman
pelatihan yang relevan
F. Dana yang Diusulkan
- Jumlah dana dan penggunaannya
G. Pendukung
Menguraikan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, dukungan dari
orang tua dan masyarakat
H. Lampiran-lampiran
Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai kelengkapan
proposal yang antara lain (1) struktur organisasi; (2) nomor rekening
lembaga; (3) NPWP; (4) jadwal harian; (5) photo kegiatan anak; dan (6)
data pendukung lainnya.
18
Lampiran 2. Outline Laporan
A. Identitas Lembaga
a. Halaman Sampul
Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan),
nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap
lembaga.
b. Pengantar
Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggung-
jawab kegiatan sesuai dengan Akad.
c. Isi Laporan
Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut:
1) Bagian 1, Pendahuluan.
Berisi uraian tentang dasar penyelenggaraan ujicoba PAUD
Berbasis Keluarga di lembaga.
2) Bagian 2, Pelaksanaan Program.
Berisi uraian: langkah-langkah yang ditempuh dalam
merealisasikan kegiatan program; permasalahan yang dihadapi
selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan
masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor
penghambat dan faktor pendukung.
3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai.
Menguraikan hasil dari penyelenggaraan ujicoba.
4) Bagian 4, Penggunaan Dana.
Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana
sesuai dengan keadaan riil di lapangan
5) Bagian 6, Penutup.
Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan
d. Lampiran
Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di
atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi
penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak.
19
Lampiran 3. Contoh Surat Akad Kerjasama
AKAD KERJASAMA
NOMOR: ...................................
ANTARA:
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN
..................................................................................
DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DANA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PAUD BERBASIS KELUARGA
......................................
Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang
bertandatangan di bawah ini:
Nama : ………………….
Jabatan : ……………….....
Alamat : ………………….
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama.
Nama : ………………….
Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ………………….
Alamat : ………………….
NPWP : ………………….
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujicoba Penyelenggaraan PAUD Berbasis
Keluarga, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1
Lingkup Kegiatan
Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
(1) Melaksanakan kegiatan Ujicoba Penyelenggaraan PAUD Berbasis
Keluarga sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini
(2) Mengadministrasikan penggunaan dana Ujicoba Penyelenggaraan
PAUD Berbasis Keluarga sesuai dengan jenis penggunaanya.
20
(3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang
dikembangkan
(4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama
ditandatangani.
Pasal 2
Besarnya Dana Bantuan
Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak
Pertama menyediakan dana bantuan Ujicoba Penyelenggaraan PAUD
Berbasis Keluarga sebesar Rp. 25.000.000,- [Dua puluh lima juta rupiah]
untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
Pasal 3
Sifat Dana Bantuan
Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana
stimulan untuk mendorong peningkatan mutu Ujicoba Penyelenggaraan
PAUD Berbasis Keluarga.
Pasal 4
Penggunaan Dana Bantuan
Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama
tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah
disetujui.
Pasal 5
Fakta Integritas
Proses pemilihan dan penetapan lembaga Ujicoba Penyelenggaraan PAUD
Berbasis Keluarga dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur
KKN.
Pasal 6
Tanggung Jawab Mutlak
Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh
Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima
bantuan.
Pasal 7
Sanksi
Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan
proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak
Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin
keberlangsungan program.
21
Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
a. Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
b. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat
untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan
Negeri setempat.
c. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan
hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9
Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam
rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah.
Pasal 10
Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur
kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
Pihak Kedua Pihak Pertama
(stempel lembaga)
.................... .....................